ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN CINTA...

Hasil MUNAS I Anggaran Rumah Tangga PCTA-INDONESIA 1

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN CINTA TANAH AIR INDONESIA

YANG DIJIWAI MANUNGGALNYA KEIMANAN DAN KEMANUSIAAN

BAB I NAMA DAN SEBUTAN ORGANISASI

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

Pasal 2

Sebutan Organisasi

Dalam penyelenggaraan administrasi, sosialisasi dan komunikasi serta pengembangan informasi baik di lingkungan pengurus dan anggota maupun kepada pihak luar, Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan diperbolehkan menyebut nama organisasi:

1. Secara lengkap yaitu Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan atau

2. Secara Singkat dengan sebutan PCTA Indonesia

BAB II PEMRAKARSA DAN PENDIRI ORGANISASI

Pasal 3

Pemrakarsa

Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan adalah Romo Kyai Muhammad Mucthar Mu’thi Pimpinan Pesantren Majmaal Bahrain Shiddiqiyyah Losari Ploso Jombang.

Pasal 4 Pendiri

Pendiri organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan adalah:

Romo Kyai Muhammad Mucthar Mu’thi : Tokoh Islam Jombang Bapak Masruchan Mu’thi : Tokoh Islam Jombang Bapak Muhammad Munif : Tokoh Islam Jombang


Bapak Wady Sutikno : Budayawan Islam Jombang Bapak Kyai Mudzakkir : Tokoh Islam Tulungagung Bapak DR. Aris Soviyani, M.Hum : Kepala Balai Purbakala Trowulan Jatim Romo Wisnu Sugiman, S.Pd : Tokoh Katolik Mojokerto Bapak Drs. Soejono A. Soekemi : Intelektual Jakarta Bapak Ir. Edi Setiawan, SE,MSi : Intelektual Surabaya Bapak Ir. Suparman : Pengusaha Surabaya Bapak I. Dewa Nyoman S. Hartana : Bogor Bapak Drs. Kustomo, M.Pd. : Pendidik Mojokerto

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5 Keanggotaan

1. Setiap warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 dari Anggaran

Dasar yang ingin menjadi anggota Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, menyampaikan permohonan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan atau melalui Ranting Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Tidak sebagai anggota dari: organisasi berazas KOMUNIS, organisasi terlarang dan organisasi yang menentang dan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

3. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

4. Bersedia melaksanakan 7 (tujuh) kesanggupan menjadi anggota dan pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

5. Melakukan Pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bersedia mengikuti skrining.

6. Di tempat-tempat yang belum ada Pimpinan Ranting Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan di tingkat Ranting (Kecamatan), maka permohonan dimaksud ayat 1 (satu) dapat disampaikan langsung kepada Dewan Pimpinan Cabang.

7. Sesudah pendaftaran tersebut pada ayat 5 (lima) dinyatakan selesai, kepada pemohon diberikan status Anggota dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Mentaati Hasil Keputusan Musyawarah nasional (Munas) dan Keputusan Organisasi

Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan


Kemanusiaan yang telah disahkan, serta menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Keputusan-keputusan tersebut.

3. Menunjang kegiatan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

Pasal 7

Hak Anggota

1. Mengikuti kegiatan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan yang diperuntukkan bagi seluruh Anggota.

2. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaaan atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

3. Memberikan usul, saran, ataupun koreksi kepada Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai mekanisme Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

Pasal 8

Pemberhentian Anggota

1. Anggota Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dinyatakan berhenti sebagai Anggota karena : (1) Meninggal dunia. (2) Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis dan telah disetujui oleh

Dewan Pimpinan Pusat. (3) Diberhentikan, sesuai ketentuan pada pasal ini ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga)

Anggaran Rumah Tangga Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Anggota dapat diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara karena: (1) Sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota sesuai pasal 5 (lima)

Anggaran Rumah Tangga. (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan dari Organisasi

Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan

(3) Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan putusan pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

3. Tata Cara Pemberhentian Anggota adalah sebagai berikut : (1) Keputusan pemberhentian tetap dan atau pemberhentian sementara anggota

diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta


Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, setelah Anggota yang akan diberhentikan tersebut diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.

(2) Keputusan pemberhentian tetap dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Keputusan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

(3) Keputusan pemberhentian tetap harus melalui usulan Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Cabang atau Dewan Pertimbangan Daerah Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan .

(4) Keputusan pemberhentian sementara Anggota Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan berlaku selama-lamanya adalah 90 (sembilan puluh) hari dan selanjutnya harus diputuskan untuk kembali sebagai anggota aktif atau diberhentikan secara tetap sebagai anggota oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(5) Dalam hal seorang Anggota yang menjadi Pengurus atau Anggota Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, Keputusan pemberhentian tetap dan atau pemberhentian sementara sebagai Anggota tersebut, menunggu Keputusan Dewan Pimpinan dimana yang bersangkutan memegang jabatan.

(6) Anggota yang diberhentikan sementara, dapat mengajukan banding kepada Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan yang tingkatannya lebih tinggi

(7) Anggota yang diberhentikan tetap dapat mengajukan banding kepada Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan yang tingkatannya lebih tinggi sampai dengan Dewan Pertimbangan Pusat.

Pasal 9

7 (Tujuh) Kesanggupan Anggota PCTA Indonesia

1. 7 (Tujuh) Kesanggupan Anggota PCTA Indonesia adalah :

(1) Sanggup Cinta Dan Berbakti Melaksanakan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

(2) Sanggup Cinta Dan Berbakti Melaksanakan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Sanggup Cinta Dan Berbakti Melaksanakan Bela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Sanggup Cinta Dan Berbakti Melaksanakan Dan Melestarikan Budaya Luhur Bangsa Indonesia.

(5) Sanggup Cinta Dan Berbakti Melaksanakan Dan Mengembangkan Pendidikan Cinta Tanah Air Indonesia.

(6) Sanggup Cinta Dan Berbakti Melaksanakan Serta Menta’ati Anggaran Dasar Dan



(7) Sanggup Cinta Dan Berbakti Melaksanakan Program Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan

2. Tata waktu Pembacaan Tujuh (7) Kesanggupan, antara lain :

(1) Pada pelantikan Pengurus / Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri (DPLN), serta Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

(2) Dalam pelepasan kader-kader setelah para Kader menjalani masa kaderisasi. (3) Di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) :

a) Dalam Musyawarah Nasional. b) Dalam Rapat Pimpinan (Rapim). c) Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). d) Dalam Hari Ulang Tahun (HUT).

(4) Se Tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) : a) Dalam Musyawarah Daerah (MUSDA). b) Dalam Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA). c) Dalam Hari Ulang Tahun (HUT).

(5) Se Tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) : a) Dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB). b) Dalam Musyawarah Kerja Cabang (MUKERCAB). c) Dalam Hari Ulang Tahun (HUT).

(6) Se Tingkat Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) : a) Dalam Musyawarah Perwakilan Luar Negeri (MUSLN). b) Dalam Musyawarah Kerja Perwakilan Luar Negeri (MUKERLN). c) Dalam Hari Ulang Tahun (HUT).

(7) Acara-acara setingkat Kecamatan (DPR) yang dianggap layak oleh Pimpinan Ranting.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Wewenang dan Kewajiban Pengurus

1. Pengurus berwenang mengatur dan menjalankan organisasi sebagaimana ketentuan-

ketentuan yang diamanatkan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta membuat peraturan-peraturan organisasi.

2. Pengurus berwenang menyelenggarakan dan menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan organisasi serta menjalankan misi-misi organisasi, sesuai tingkatan Kepengurusan


3. Pengurus berkewajiban menjalankan organisasi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pengurus berkewajiban menjalankan organisasi sebagai pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan serta pelayan kealaman sebagaimana tujuan organisasi dan harus sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan pada semua tingkatan tidak diperbolehkan sebagai anggota Partai Politik.

6. Pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, dalam keadaan tertentu diperbolehkan rangkap jabatan pada tingkatan kepengurusan dibawahnya dengan persetujuan dan Ketetapan Dewan Pimpinan dimana yang bersangkutan menjabat.

Pasal 11

Pemberhentian Pengurus

1. Pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dinyatakan berhenti sebagai Pengurus karena : (1) Meninggal dunia. (2) Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis dan telah disetujui oleh

Dewan Pimpinan Pusat . (3) Diberhentikan, sesuai ketentuan pada pasal ini ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga)


1. Pengurus dapat diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara karena:

(1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan

(2) Dengan sengaja tidak melaksanakan dan atau melalaikan kewajibannya sebagai Pengurus.

(3) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas dan tujuan dari Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

(4) Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana.

2. Tata Cara Pemberhentian Pengurus adalah sebagai berikut :

(1) Keputusan pemberhentian tetap dan atau pemberhentian sementara Pengurus

diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, setelah Anggota yang akan diberhentikan tersebut diberikan


peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari.

(2) Keputusan pemberhentian tetap Pengurus dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Keputusan pemberhentian sementara Pengurus dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Setingkat diatas Kepengurusan yang bersangkutan di Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

(3) Dalam hal seorang Pengurus atau Anggota Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan menerima sanksi pemberhentian sementara, berlaku selama-lamanya adalah 90 (sembilan puluh) hari dan selanjutnya akan diputuskan untuk menjabat kembali atau diberhentikan secara tetap sebagai pengurus.

(4) Keputusan pemberhentian tetap Pengurus harus melalui usulan Dewan Pimpinan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan pada tingkatan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dimana yang bersangkutan menjabat atau tingkatan diatasnya.

(5) Keputusan pemberhentian tetap Pengurus sebagai Ketua-ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jendral (Sekjen), harus melalui usulan Dewan Pimpinan Pusat dan mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Pusat serta disyahkan oleh Dewan Penyantun Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

(6) Dalam hal seorang Pengurus atau Anggota Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan menerima sanksi diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara tersebut, maka sebagai anggota Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan masih tetap.

(7) Pengurus yang diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan banding kepada Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan yang tingkatannya lebih tinggi.

(8) Pengurus sebagai Ketua-ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jendral (Sekjen) yang diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan banding kepada Dewan Pertimbangan Pusat sampai dengan Musyarawah Nasional serta Dewan Penyantun.

Pasal 12

Pergantian Antar Waktu

1. Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah pergantian Pengurus atau anggota Dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan ditengah-tengah masa jabatannya yang


dikarenakan berhenti atau diberhentikan sesuai pasal 11 (sebelas) Aggaran Rumah Tangga.

2. Pengisian lowongan antar waktu Pengurus atau Dewan Pimpinan ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, pada tingkatannya dan disahkan oleh dewan Pimpinan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan tingkatan diatasnya.

3. Pengurus Pergantian Antar Waktu menggantikan sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya.

BAB V

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA LUAR BIASA

Pasal 13

Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa

1. Penghargaan diberikan kepada anggota atau pengurus yang telah berjasa luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan Organisasi dan atau berprestasi pada suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Tanda Jasa Luar Biasa adalah penghormatan dan Penghargaan yang diberikan oleh

Organisasi kepada perorangan atau kelompok baik anggota, pengurus atau pribadi di luar organisasi yang bukan anggota, yang memiliki Jasa-Jasa yang bermanfaat besar bagi Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan, dan atau bagi Bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 14

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa

1. Keputusan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa bisa melalui usulan Dewan Pimpinan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan di daerah

2. Keputusan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan

3. Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Luar Biasa dilakukan bersamaan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan oleh Perwakilan dari Dewan-Dewan yang ada di Pusat


BAB VI

TINGKAT KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 15

Tingkat Kepengurusan

Pengurus Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan terdiri dari :

1. Tingkat Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP). 2. Tingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD). 3. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). 4. Tingkat Kecamatan adalah Dewan Pimpinan Ranting (DPR). 5. Tingkat Negara di Luar Indonesia adalah Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri

Pusat Negara. 6. Tingkat Provinsi Negara pada ayat 5 (lima) adalah Dewan Pimpinan Perwakilan Luar

Negeri Daerah. 7. Selain pada ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 6 (enam), dibentuk Dewan Pimpinan

Khusus Kesultanan/Kerajaan.

Pasal 16

Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pimpinan tertinggi sebagai pelaksana dari

keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dan amanat Dewan Penyantun. 2. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih oleh

Musyawarah Nasional dan disetujui oleh Dewan Penyantun untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan.

3. Didalam melaksanakan Tugas sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh Ketua-ketua, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Ketua Departemen, dan Humas Dewan Pimpinan Pusat merupakan Pimpinan Harian yang dipilih oleh Tim Formatur Hasil Musyawarah Nasional.

4. Jajaran Dibawah Ketua-ketua, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Ketua Departemen, dan Humas Dewan Pimpinan Pusat, dipilih oleh Pimpinan Harian dan Tim Formatur Hasil Musyawarah Nasional.

5. Jajaran Dibawah Ketua-ketua, Sekretaris Jendral, Bendahara Umum, Ketua Departemen, dan Humas Dewan Pimpinan Pusat adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

6. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terpilih disahkan oleh Dewan Penyantun 7. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum maka Sekretaris Jendral (Sekjen)

dan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) wajib mengadakan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pimpinan harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan


rekomendasi Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) selanjutnya disahkan oleh Dewan Penyantun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Difinitif.

Pasal 17

Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

1. Melaksanakan Amanat Dewan Penyantun, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Keputusan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Menetapkan strategi perjuangan organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Daerah-Daerah dan Cabang-Cabang Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan didalam melaksanakan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan serta ketentuan-ketentuan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

4. Mengatur keseragaman, kerjasama dan koordinasi perjuangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan didalam maupun di luar organisasi.

5. Menyampaikan laporan lengkap kepada Musyawarah Nasional tentang seluruh kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat baik di dalam maupun diluar organisasi.

6. Menyampaikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Nasional tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional yang diamanatkan pada Dewan Pimpinan Pusat maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat baik kedalam maupun keluar.

7. Menyampaikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program-progran kerja secara berkala kepada Dewan Penyantun.

Pasal 18

Wewenang Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat sebagai pelaksana tertinggi Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

2. Dewan pimpinan Pusat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara kolektif Kolegial.

3. Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari : (1) Menentukan kebijakan Tingkat Nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Tahunan, Rapat Luar Biasa serta Peraturan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan lainnya.

(2) Menentukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang belum tertuang di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kebijakan demi kelancaran usaha-usaha


organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional. (3) Mengesahkan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, Perwakilan Luar

Negeri dan Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan. (4) Membentuk Dewan Ketahanan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air

Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dan lembaga-lembaga baru apabila diperlukan.

(5) Melalui Rapat Pleno menetapkan Anggota, Pengurus, Perorangan Atau Kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa

(6) Melalui Rapat Pleno Memberhentikan seorang Anggota atau Pengurus / Anggota Pimpinan Organisasi disemua tingkatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 (delapan) dan Pasal 11 (sebelas) Anggaran Rumah Tangga.

(7) Melalui Rapat Pleno Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang atau Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang apabila Keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Organisasi, Negara dan Bangsa.

(8) Bertindak mewakili Organisasi, secara keseluruhan baik tindakan ke dalam maupun keluar, dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan Pihak-pihak diluar PCTA Indonesia, dalam menghadapi masalah-masalah Nasional serta persahabatan internasional.

Pasal 19

Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat

dan Struktur Organisasi

1. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah

Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

1. Ketua Umum, 2. Sekretaris Jenderal Yang membawahi:

(1) HUMAS 3. Bendahara Umum, 4. Ketua Organisasi, Pemuda & Peranan Perempuan Yang membawahi:

(1) Departemen Organisasi (2) Departemen Pemuda (3) Departemen Peranan Perempuan

5. Ketua Pendidikan, Kebudayaan/Kesenian & Pariwisata yang membawahi: (1) Departemen Pendidikan (2) Departemen Kebudayaan dan Kesenian (3) Departemen Pariwisata

6. Ketua Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial yang membawahi: (1) Departemen Pemberdayaan Ekonomi (2) Departemen Sosial

7. Ketua Litbang, Diklat, Media dan Informasi yang membawahi: (1) Departemen Penelitian & Pengembangan (Litbang) dan Diklat


(2) Departemen Media dan Informasi 8. Ketua Hukum dan Keamanan yang membawahi:

(1) Departemen Hukum (2) Departemen Keamanan dan Perdamaian

2. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan Tertuang dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga.

3. Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan dan Struktur Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan di Daerah, Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan dan atau Perwakilan Luar Negeri disesuaikan kondisi dan kesiapan Daerah masing-masing, dengan tetap berpedoman pada Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan dan Struktur Organisasi di Pusat.

4. Susunan Kepengurusan Humas, Departemen Penelitian & Pengembangan (Litbang) dan Diklat, Departemen Media dan Informasi hanya ada di Pusat

Pasal 20

Lembaga dan Badan

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Lembaga-lembaga dan Badan-badan dibawah Departemen-Departemen yang Tugas dan Fungsinya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pengurus Harian.

2. Ketua Departemen, Lembaga dan badan adalah Anggota Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

3. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

4. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Daerah (Propinsi) ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota) ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

6. Anggota Pleno Pimpinan Ranting (Kecamatan) ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

7. Anggota Pleno Pimpinan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

8. Anggota Pleno Pimpinan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat

9. Anggota Pleno Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan ditetapkan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan dan disetujui serta disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.


Pasal 21

Dewan Pertimbangan

1. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 (dua puluh) Anggaran Dasar, Dewan Pertimbangan Pusat berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat semua masalah dalam hubungan dengan ketentuan Pasal 8 (delapan), pasal 11 (sebelas) dan pasal 12 (dua belas) dari Anggaran Rumah Tangga, baik diminta maupun tidak diminta, agar bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan dan Peraturan Organisasi.

2. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini, Pasal 20 (dua puluh) dan Pasal 21 (dua puluh satu) dari Anggaran Dasar, Keanggotaan Dewan Pertimbangan hendaknya mencakup unsur-unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Rohaniawan dari berbagai agama yang sah di Indonesia, Ulama dan Cendekiawan.

3. Dewan Pertimbangan tidak memiliki Ketua dan Pengurus lain, semua anggota memiliki kedudukan yang sama.

4. Pertimbangan-pertimbangan yang dihasilkan oleh Dewan Pertimbangan, diputuskan dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Anggota Dewan Pertimbangan.

5. Dewan Pertimbangan terdiri dari : a. Tingkat Pusat adalah Dewan Pertimbangan Pusat. b. Tingkat Daerah (Propinsi) adalah Dewan Pertimbangan Daerah. c. Tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) adalah Dewan Pertimbangan Cabang. d. Tingkat Ranting (Kecamatan ) adalah Dewan Pertimbangan Ranting. e. Tingkat Perwakilan Luar Negeri (di Negara Lain) Pusat Negara adalah Dewan

Pertimbangan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara f. Tingkat Perwakilan Luar Negeri Daerah (di Propinsi/Kota Negara Lain) adalah

Dewan Pertimbangan Perwakilan Luar Negeri g. Tingkat Khusus (Kesultanan/Kerajaan) adalah Dewan Pertimbangan Khusus

Kesultanan/Kerajaan. 6. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan

Pertimbangan Khusus Kesultanan/Kerajaan dan atau Dewan Pertimbangan Perwakilan Luar negeri dilakukan dalam musyawarah Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya.

7. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pertimbangan Pusat dilakukan oleh musyawarah Dewan Penyantun.

Pasal 22

Kewenangan Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan, berwenang dalam hal masalah etik dan moral bagi Anggota dan Pengurus Organisasi secara keseluruhan

2. Dewan Pertimbangan bertugas untuk memberi masukan etik dan moral kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatan masing-masing.

3. Keputusan-keputusan Dewan Pertimbangan adalah hasil musyawarah mufakat Dewan Pertimbangan


Pasal 23

Dewan Ketahanan Organisasi

1. Dewan Ketahanan Organisasi adalah Dewan yang memberikan masukan gerak aktifitas dan perkembangan Organisasi secara profesional.

2. Dewan Ketahanan Organisasi menfasilitasi gerak langkah Organisasi agar berjalan dengan lancar.

3. Dewan Ketahanan Organisasi bertugas untuk memberi masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam mengambil keputusan penting baik diminta maupun tidak diminta.

4. Dewan Ketahanan Organisasi tidak memiliki Ketua dan Pengurus lain, semua anggota memiliki kedudukan yang sama.

Pasal 24

Kewenangan Dewan Ketahanan Organisasi

1. Dewan Ketahanan Organisasi, berwenang memberi masukan dalam hal langkah-langkah dan strategi bagi Pengurus Organisasi secara keseluruhan

2. Dewan Ketahanan Organisasi berwenang untuk memfasilitasi aktifitas-aktifitas dan program kerja organisasi secara keseluruhan.

3. Dewan Ketahanan Organisasi berwenang untuk memberi masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam mengambil keputusan penting.

4. Keputusan-keputusan Dewan Ketahanan Organisasi adalah hasil musyawarah mufakat Dewan Ketahanan Organisasi

BAB VII

PIMPINAN Di DAERAH, PIMPINAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

Dan PIMPINAN KHUSUS

Pasal 25

Dewan Pimpinan Daerah

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan, Bendahara Dewan Pimpinan Daerah yang merupakan Pimpinan Harian Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat dipilih kembali.

2. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Daerah membentuk Bidang dan jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3. Ketua Bidang adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Daerah (DPD). 4. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terpilih disahkan oleh Dewan Pimpinan

Pusat 5. Anggota Dewan Pertimbangan Daerah, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

terpilih. 6. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris, Dewan Pimpinan Daerah

(DPD) melakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan rekomendasi Dewan Pertimbangan Daerah sebelum disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau


Pejabat Difinitif.

Pasal 26

Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas, Musyawarah Daerah dan Keputusan-Keputusan Organisasi.

2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di daerahnya.

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Daerah dan Cabang didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.

4. Mengatur keseragaman, kerja sama dan kordinasi perjuangan Organisasi dengan organisasi lain.

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi dan Keputusan Musyawarah Daerah yang diamanatkan Kepada Dewan Pimpinan Daerah maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Daerah baik di dalam maupun di luar Organisasi.

Pasal 27

Hak Dewan Pimpinan Daerah

1. Memberikan rekomendasi susunan Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.

2. Mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Cabang. 3. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau

kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pimpinan Pusat

4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat dan atau Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan organisasi disemua tingkat yang berada dibawahnya sebagaimana dimaksud pasal 11 (sebelas) Anggaran Rumah Tangga.

5. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Daerah ataupun Keputusan Musyawarah Daerah, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Organisasi, Negara dan Bangsa.

6. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Daerah dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 28

Dewan Pimpinan Cabang

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang yang merupakan Pimpinan Harian Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk memimpin 1 (satu)


periode masa jabatan dan dapat dipilih kembali. 2. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Cabang membentuk Bagian yang

jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah. 3. Ketua Bagian adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Cabang (DPC). 4. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terpilih disahkan oleh Dewan Pimpinan

Daerah. 5. Anggota Dewan Pertimbangan Cabang, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang

terpilih. 6. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang

(DPC) maka dilakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditetapkan, sebelum disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Difinitif.

Pasal 29

Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Keputusan-Keputusan Organisasi.

2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di cabangnya.

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Cabang dan Ranting didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.


5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Daerah dan Keputusan Musyawarah Cabang yang diamanatkan Kepada Dewan Pimpinan Cabang maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Cabang baik di dalam maupun di luar Organisasi.

Pasal 30

Hak Dewan Pimpinan Cabang

1. Memberikan rekomendasi susunan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk disahkan.

2. Mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Ranting. 3. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau

kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.

4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah atau Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota


pimpinan organisasi disemua tingkat yang berada dibawahnya sebagaimana dimaksud pasal 11 (sebelas) Anggaran Rumah Tangga.

5. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Cabang ataupun Keputusan Musyawarah Cabang, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Organisasi, Negara dan Bangsa.

6. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Cabang dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di Cabangnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Pasal 31 Dewan Pimpinan Ranting

1. Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Ranting yang merupakan

Pimpinan Harian Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat dipilih kembali.

2. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Ranting membentuk Seksi yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan cabang.

3. Ketua Seksi adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Ranting (DPR). 4. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting terpilih disahkan oleh Dewan Pimpinan

Cabang. 5. Anggota Dewan Pertimbangan Ranting, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting

terpilih. 6. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan Ranting

(DPR) maka dilakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Ranting (DPR) kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Difinitif.

Pasal 32

Kewajiban Dewan Pimpinan Ranting

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis

kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Keputusan-Keputusan Organisasi.

2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di Rantingnya.

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Ranting didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.


5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah


Cabang dan Keputusan Musyawarah Ranting yang diamanatkan Kepada Dewan Pimpinan Ranting maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Ranting baik di dalam maupun di luar Organisasi.

Pasal 33

Hak Dewan Pimpinan Ranting

1. Memberikan rekomendasi susunan Dewan Pimpinan Ranting kepada Dewan Pimpinan Cabang untuk disahkan.

2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Cabang.

3. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Ranting dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di Rantingnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Pasal 34

Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara 1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Perwakilan Luar

Negeri Pusat Negara yang merupakan Pimpinan Harian Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara dipilih oleh Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat dipilih kembali.

2. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara membentuk Bidang yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3. Ketua Bidang adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara.

4. Susunan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara terpilih disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Anggota Dewan Pertimbangan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara.

6. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara maka dilakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Difinitif.

Pasal 35 Kewajiban Dewan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara


kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan


Keputusan-Keputusan Munas, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara dan Keputusan-Keputusan Organisasi.

2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di Negara sesuai domisilinya.

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara dan Perwakilan Luar Negeri Daerah didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.


5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi dan Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara yang diamanatkan Kepada Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara baik di dalam maupun di luar Organisasi.

Pasal 36 Hak Dewan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara

1. Memberikan rekomendasi susunan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah kepada Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara untuk disahkan.

2. Mengesahkan susunan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah. 3. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau


4. Mengusulkan pemberhentian tetap Kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan organisasi disemua tingkat yang berada dibawahnya sebagaimana dimaksud pasal 11 (sebelas) Anggaran Rumah Tangga.

5. Membatalkan suatu keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah ataupun Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataupun membahayakan keselamatan Organisasi, Negara dan Bangsa.

6. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah di Perwakilan Luar Negeri dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di negara tersebut sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 37

Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah 1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Perwakilan Luar

Negeri Pusat Negara yang merupakan Pimpinan Harian Perwakilan Luar Negeri


Daerah di suatu Negara dipilih oleh Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat dipilih kembali.

2. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah membentuk Bagian yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara.

4. Ketua Bagian adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah. 5. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah terpilih disahkan

oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara. 6. Anggota Dewan Pertimbangan Perwakilan Luar Negeri Daerah, ditetapkan oleh

Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah. 7. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris Dewan Pimpinan

Perwakilan Luar Negeri Daerah maka dilakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah kepada Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara sebagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Difinitif.

Pasal 38 Kewajiban Dewan Perwakilan Luar Negeri Daerah


kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah dan Keputusan-Keputusan Organisasi.

2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di Daerah perwakilan Negara sesuai domisilinya.

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Perwakilan Luar Negeri Daerah didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.


5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara dan Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah yang diamanatkan Kepada Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah baik di dalam maupun di luar Organisasi.

Pasal 39 Hak Dewan Perwakilan Luar Negeri Daerah

1. Memberikan rekomendasi susunan Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah kepada Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara untuk disahkan.

2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau



3. Mengusulkan pemberhentian tetap kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara atau Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan organisasi ditingkat sebagaimana dimaksud pasal 11 (sebelas) Anggaran Rumah Tangga.

4. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah Daerah dan dalam mengadakan hubungan kerja sama serta menjalin persahabatan dengan pihak di luar Organisasi di daerahnya sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 40

Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan

1. Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan yang merupakan Pimpinan Harian Daerah dipilih oleh Musyawarah untuk memimpin 1 (satu) periode masa jabatan.

2. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan membentuk Bidang dan jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3. Ketua Bidang adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan 4. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan terpilih disahkan

oleh Dewan Pimpinan Pusat 5. Anggota Dewan Pertimbangan Khusus Kesultanan/Kerajaan, ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan terpilih. 6. Bilamana terjadi kekosongan jabatan Ketua atau Sekretaris, Anggota Dewan Pimpinan

Khusus Kesultanan/Kerajaan melakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Difinitif..

Pasal 41

Kewajiban Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan garis-garis kebijaksanaan bagi kelancaran usaha-usaha Organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas, Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan, dan Keputusan-Keputusan Organisasi.

2. Menetapkan strategi dari visi dan misi organisasi dan memimpin pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan organisasi di wilayah kerja Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan.

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan didalam melaksanakan Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Organisasi serta ketentuan-ketentuan Organisasi.


5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan tentang pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Peraturan Organisasi yang diamanatkan


Kepada Dewan Pimpinan Khusus maupun kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Khusus baik di dalam maupun di luar Organisasi.

Pasal 42

Hak Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan

1. Memberikan rekomendasi susunan dan komposisi Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.

2. Mengusulkan dan memberi rekomendasi anggota, pengurus, perorangan atau kelompok untuk menerima Penghargaan atau Tanda Jasa Luar Biasa Kepada Dewan Pimpinan Pusat

3. Mengusulkan pemberhentian tetap kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Memberhentikan sementara seorang anggota atau anggota pimpinan organisasi Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan.

4. Bertindak mewakili Organisasi dalam menghadapi masalah-masalah dalam mengadakan hubungan kerja sama serta persahabatan sesuai petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

BAB VIII

RAPAT DAN MUSYAWARAH

Pasal 43

Tingkatan Rapat-Rapat

1. Rapat dan Musyawarah diadakan sebagai berikut :

a. Tingkat Nasional adalah : (1). Musyawarah Nasional. (2). Musyawarah Nasional Luar Biasa. (3). Rapat Pimpinan Nasional. (4). Rapat Koordinasi Tingkat Nasional. (5). Rapat Kerja Tingkat Nasional

b. Tingkat Daerah adalah : (1). Musyawarah Daerah (2). Musyawarah Daerah Luar Biasa. (3). Rapat Koordinasi Daerah Provinsi. (4). Rapat Kerja Tingkat Daerah Provinsi.

c. Tingkat Cabang adalah : 1) Musyawarah Cabang 2) Musyawarah Cabang Luar Biasa. 3) Rapat Koordinasi Cabang. 4) Rapat Kerja Tingkat Cabang.


d. Tingkat Ranting adalah : 1) Musyawarah Ranting 2) Musyawarah Ranting Luar Biasa. 3) Rapat Koordinasi Ranting. 4) Rapat Kerja Tingkat Ranting.

e. Tingkat Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara adalah : 5) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara 6) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara Luar Biasa. 7) Rapat Koordinasi Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara. 8) Rapat Kerja Tingkat Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara.

f. Tingkat Perwakilan Luar Negeri Daerah adalah : 9) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah 10) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah Luar Biasa. 11) Rapat Koordinasi Perwakilan Luar Negeri Daerah. 12) Rapat Kerja Tingkat Perwakilan Luar Negeri Daerah.

g. Tingkat Khusus Kesultanan/Kerajaan adalah : 1) Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan 2) Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa. 3) Rapat Koordinasi Khusus Kesultanan/Kerajaan. 4) Rapat Kerja Tingkat Khusus Kesultanan/Kerajaan.

Pasal 44

Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan-keputusan tentang:

1. Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat. 2. Program Umum Organisasi untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. 3. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. 4. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 45

Musyawarah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas permintaan Dewan Penyantun sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan.

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan didukung oleh lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Cabang dari masing-masing Dewan Pimpinan Daerah bersangkutan, dengan persetujuan Dewan Penyantun


Pasal 46

Peserta Musyawarah Nasional Dan

Peserta Musyawarah Nasional luar Biasa

1. Peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah Dewan Pimpinan Ranting, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah, Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan.

2. Peserta Undangan / Peninjau terdiri dari Dewan Penyantun, Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Ketahanan Organisasi.

3. Jumlah peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa terdiri dari seluruh Pengurus Dewan Pengurus Pusat, 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 2 (dua) orang dari setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah, Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan.

Pasal 47

Sahnya Musyawarah Nasional Dan Peserta Musyawarah Nasional luar Biasa

1. Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa sah apabila dihadiri oleh sejumlah minimum 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa

2. Sidang-sidang Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah peserta Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

3. Keputusan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah suara yang hadir dan selanjutnya mendapat persetujuan Dewan Penyantun.

4. Keputusan Musyawarah tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.

5. Setiap Dewan Pimpinan Daerah dan setiap Dewan Pimpinan Cabang, setiap Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara, setiap Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah, Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan, masing-masing mempunyai 1 (satu) suara di Musyawarah Nasional atau mengikuti tata tertib Musyawarah Nasional atau Musyawarah luar Biasa.

Pasal 48

Tata Tertib Musyawarah Nasional Dan Peserta Musyawarah Luar Biasa

Tata Tertib Musyawarah Nasional atau Musyawarah luar Biasa ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah luar Biasa tersebut


Pasal 49

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan-keputusan tentang Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah, Program Umum Organisasi untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas usul lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan didukung oleh lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Ranting dari masing-masing Dewan Pimpinan Cabang bersangkutan.

Pasal 50

Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Luar Biasa

1. Peserta Musyawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, unsur dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Ranting.

2. Peserta Undangan / Peninjau Terdiri dari Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan di Daerah tersebut.

3. Jumlah peserta Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa terdiri dari seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah, 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 2 (dua) orang dari setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 2 (dua) orang dari setiap Dewan Pimpinan Ranting (DPR)

Pasal 51

Sahnya Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) Peserta Musyawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa

2. Keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah sah jika disetujui lebih dari separuh jumlah peserta Musyawarah Daerah yang hadir.

Pasal 52

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

1. Musyawarah Cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan-keputusan tentang Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang, Program Umum Organisasi untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

2. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas usul lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Ranting dan


didukung oleh lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Ranting dari masing-masing.

Pasal 53

Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

1. Peserta Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan unsur dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

2. Peserta Undangan / Peninjau dari Dewan Pertimbangan Cabang 3. Jumlah peserta Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri dari

seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 2 (dua) orang dari setiap Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

Pasal 54

Sahnya Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

1. Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) utusan Peserta Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa

2. Keputusan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah peserta Musyawarah Ranting.

Pasal 55

Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Luar Biasa

1. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara atau Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali,

2. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara atau Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri sesuai tingkatannya untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan-keputusan tentang Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri sesuai tingkatannya, Program Umum Organisasi untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

3. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara Luar Biasa atau Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah Luar Biasa dapat diadakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri atas usul lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri tingkat dibawahnya.

Pasal 56

Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Luar Biasa Perwakilan Luar Negeri


1. Peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara atau Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah adalah unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat atau Pengurus Harian diatasnya, Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara atau Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah.

2. Peserta Undangan / Peninjau dari Dewan Pertimbangan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara atau Dewan Pertimbangan Perwakilan Luar Negeri Daerah

3. Jumlah peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Luar Biasa Perwakilan Luar Negeri terdiri dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara atau Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah

Pasal 57

Sahnya Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Luar Biasa Perwakilan Luar Negeri

1. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Luar Biasa Perwakilan Luar

Negeri adalah sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Luar Biasa Perwakilan Luar Negeri

2. Keputusan Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Luar Biasa Perwakilan Luar Negeri adalah sah jika disetujui lebih dari separuh jumlah peserta Musyawarah Perwakilan Luar Negeri dan Musyawarah Luar Biasa Perwakilan Luar Negeri yang hadir.

Pasal 58

Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan dan

Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa

1. Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan diadakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan-keputusan tentang Laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah, Program Umum Organisasi untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

2. Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa dapat diadakan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan atas usul lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan masing-masing

Pasal 59

Peserta Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan

dan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa

1. Peserta Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan dan Musyawarah Khusus


Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa adalah unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan

2. Peserta Undangan / Peninjau dari Dewan Pertimbangan Khusus Kesultanan/Kerajaan, Dewan Pimpinan Daerah sesuai keberadaan Kesultanan/kerajaan tersebut.

3. Jumlah peserta Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan dan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa terdiri dari seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan dan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa, 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Pasal 60

Sahnya Musyawarah Musyawarah Khusus Kesultanan dan Musyawarah Musyawarah Khusus Kesultanan Luar Biasa

1. Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan dan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa adalah sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan.

2. Keputusan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan dan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa adalah sah jika disetujui lebih dari separuh jumlah peserta Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan dan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan Luar Biasa yang hadir.

Pasal 61

Tata Tertib Musyawarah di Daerah dan Perwakilan di Luar Negeri

Tata Tertib Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri Daerah dan Musyawarah Khusus Kesultanan/Kerajaan ditetapkan oleh Musyawarah di masing-masing Tingkatan dilaksanakan.

BAB IX

RAPAT- RAPAT

Pasal 62

Penjelasan Rapat-Rapat

1. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) adalah rapat tingkat Nasional atas undangan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang mengambil keputusan-keputusan kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah Nasional dan Kewenangan Dewan Penyantun serta dilaksanakan sesuai kebutuhan.

2. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) adalah rapat tingkat Nasional atas undangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah Nasional tertentu untuk diambil keputusan atau pernyataan sikap organisasi dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.


3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat tingkat Nasional yang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun, yang berwenang mengadakan evaluasi terhadap Program Umum Organisasi dan menetapkan Program Umum selanjutnya dan pesertanya adalah terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, unsur dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah dan unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang.

4. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat tingkat provinsi yang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun, yang berwenang mengevaluasi program umum organisasi di Provinsi dan menetapkan Program umum organisasi selanjutnya, yang pesertanya adalah terdiri : Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang di Provinsi.

5. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah rapat tingkat kabupaten/kota yang sedikitnya diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun yang berwenang mengadakan evaluasi program umum organisasi ditingkat kabupaten/kota dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya, yang pesertanya terdiri Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Pengurus Ranting.

6. Rapat Kerja Ranting (RAKERRAN) adalah rapat tingkat Kecamatan yang sedikitnya diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun yang berwenang mengadakan evaluasi program umum organisasi ditingkat Kecamatan dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya, yang pesertanya terdiri Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting.

7. Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara (RAKER LNP) adalah rapat tingkat Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara yang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun, yang berwenang mengadakan evaluasi terhadap Program Umum Organisasi dan menetapkan Program Umum selanjutnya dan pesertanya adalah terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, unsur dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara dan unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah.

8. Rapat Kerja Perwakilan Luar Negeri Daerah (RAKER LND) adalah rapat tingkat Perwakilan Luar Negeri Daerah yang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun, yang berwenang mengadakan evaluasi terhadap Program Umum Organisasi dan menetapkan Program Umum selanjutnya dan pesertanya adalah terdiri dari Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara dan unsur Pengurus Harian Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah.

9. Rapat Kerja Khusus Kesultanan/Kerajaan (RAKERSUS) adalah rapat tingkat Khusus Kesultanan/Kerajaan yang diadakan sedikitnya sekali dalam 2 (dua) tahun, yang berwenang mengevaluasi program umum organisasi di Khusus Kesultanan/Kerajaan dan menetapkan Program umum organisasi selanjutnya, yang pesertanya adalah terdiri Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Khusus Kesultanan/Kerajaan.

10. Rapat Pleno adalah jenis rapat setiap tingkat kepengurusan yang pesertanya adalah Pengurus Harian dan Anggota Pleno dan berwenang menetapkan keputusan-keputusan dalam rangka pelaksanaan program umum organisasi dan tidak


bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

11. Rapat Harian adalah rapat dalam setiap tingkat kepengurusan yang pesertanya adalah seluruh pengurus harian organisasi yang berwenang untuk menetapkan keputusan-keputusan organisasi dalam rangka pelaksanaan program umum organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

BAB X

HUBUNGAN DENGAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA

Pasal 63

Hubungan Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan Dan Organisasi Lainnya

1. Hubungan Kerjasama Organisasi Persaudaraaan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan dengan organisasi kemasyarakatan dan Organisasi/Lembaga/Badan Yang Lain di lakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tata cara menjalin hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 64

luran Anggota

1. Iuran Anggota adalah dana wajib yang diberikan oleh anggota organisasi tiap-tiap bulan kepada organisasi.

2. Jumlah dan nilai iuran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. 3. Iuran dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Organisasi oleh pengurus

organisasi di setiap tingkatannya.

Pasal 65

Sumber Keuangan

1. Selain dari sumber-sumber keuangan yang telah ditetapkan di dalam Pasal 44 dari Anggaran Dasar, tiap-tiap tingkat Pimpinan Kepengurusan Organisasi dapat menerima sumber-sumber keuangan lain; antara lain sumbangan donatur atau sumbangan tetap dari pendukung atau simpatisan.

2. Penggalangan dana dari anggota dan simpatisan secara umum harus berdasarkan peraturan Organisasi, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diselenggarakan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dalam hal melaksanakan ayat 1 dan 2 pasal ini Dilarang untuk mengajukan Proposal


pengajuan Sumbangan Dana kepada Lembaga-lembaga Pemerintah atau Swasta.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 66

Ketentuan Lain

1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat, dalam aturan tambahan organisasi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

2. Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Organisasi Persaudaraaan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan.

-------000-------


LAMPIRAN 1


LAMPIRAN 2


LAMPIRAN 3


LAMPIRAN 4


Anggaran Rumah Tangga Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang Dijiwai Manunggalnya Keimanan Dan Kemanusiaan ini,

Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 8 Juli 2017

Tim Penyusun Anggaran Rumah Tangga (ART)

1. I Dewa Nyoman S. Hartana :

2. Prof. DR. Ir. Tries Edy Wahyono, MM :

3. Ir. Edi Setiawan. SE.,M.Si :

4. Drs. Djamal Abdul Naser, M.T :

5. Drs. Ismu Syamsudin :

6. M. Mulyono, SH.,MH :

7. Untung Anas Rosyadi, SE,S.Sos :

8. Dr. Sunarto :

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN CINTA...

Documents

Transcript of ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSAUDARAAN CINTA...