365

AbstractEducation process needs costs Problems of education financing arestill struggling on the sources of the cost of education managementeducation costs and the allocation of the cost of education as wellas the cost-efficiency of education The policy of Permendiknas 69 2009 is a policy that answer education financing The policy wasstudied through formulation analysis MaterialContentImplementation and Evaluation The fact suggests that Permendiknas69 2009 regulates the costs operating that only lasted for one yearfor year 2009 Using the DKI Jakarta bases It does not regulateinvestment costs and personnel costs yet Therefore thedetermination of costs every year is needed and preferably beforethe new school year

Keywords Cost Permendiknas 692009 policy analysis

AbstrakPenyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya Problematikapembiayaan pendidikan masih berkutat pada sumber-sumberbiaya pendidikan pengelolaan biaya pendidikan dan alokasibiaya pendidikan serta efisiensi biaya pendidikan KebijakanPermendiknas No 69 tahun 2009 merupakan kebijakan yangmenjawab permasalahan pembiayaan pendidikan Kebijakantersebut dikaji melalui analisa Formulasi Materiisi Implementasidan Evaluasi Fakta menunjukan bahwa Permendiknas No 69 tahun2009 mengatur biaya operasi yang hanya berdurasi selama 1 tahununtuk tahun 2009Menggunakan basis Daerah DKI JakartaBelummengatur biaya investasi dan belum mengatur biaya personaliaOleh sebab itu perlu penetapan besaran biaya yang dilakukan setiaptahun dan sebaiknya sebelum tahun ajaran baru

Kata kunci BiayaPermendiknas No 69 tahun 2009 analisa kebijakan

H Abdul HarisBalai Diklat Keagamaan

(BDK) SurabayaJl Ketintang Madya 92

S u r a b a y aE-mail

charismunirbakrigmailcom Naskah

diterima 16 Agustus 2016direvisi 21 September 2016

disetujui 10 Oktober 2016

ANALISA KEBIJAKAN PERMENDIKNAS No 69 Tahun 2009TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

ANALYSIS ON POLICY REGULATION OF THE MINISTER OFNATIONAL EDUCATION NO 69 2009 ABOUT FUNDING

EDUCATION STANDARDS

H Abdul Haris

366

PendahuluanDalam setiap upaya pencapaian tujuanpendidikan baik tujuan yang bersifat kuantitatifmaupun kualitatif biaya pendidikan memilikiperanan yang sangat menentukan (DediSupriadi 2003 3) Biaya merupakan sebuahkeniscayaan sebab tanpa biaya prosespenyelenggaraan pendidikan akan ditemuibeberapa hambatan

Oleh karena itu perlu dipahami akananatomi problematika pembiayaan pendidikanSehingga bertitik tolak pada pemikiran ini makabisa dibuat suatu kebijakan pembiayaanpendidikan yang tepat dan adil serta mengarahkepada pencapaian tujuan pendidikan baiktujuan yang bersifat kuantitatif maupunkualitatif

Secara anatomi problematika pem-biayaan pendidikan masih berkutat padasumber- sumber biaya pendidikan pengelolaanbiaya pendidikan dan alokasi pembiayaanpendidikan serta efisiensi biaya pendidikan(httpbalitbangdiklatkemenaggoidkonten-downloadkonten-hasil-penelitiankonten-pendidikan-agamakeagamaananalisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swastahtmldiunduh Ahad 29 Maret 2015 2100)

Tim Peneliti Puslitbang PendamdashUPIBandung dan Puslitbang Pendidikan Agama danKeagamaan RI memberi rekomendasi atas hasilpenelitiannya sebagai berikut 1 Biaya minimal untuk setiap komponen

pembiayaan operasional madrasah memilikikesenjangan yang tinggi dan bervariasi untuksetiap propinsi dan konsekuensinyaprosentase kesenjangan itu harus dapatdipenuhi Pemerintah dapat melakukanbermacam cara untuk membantu madrasahdiantaranya dengan bentuk bantuan langsungberupa biaya kegiatan madrasah atau bentukpembantuan dalam melibatkan masyarakatmelalaui stimulasi kepada komite madrasah(httpbalitbangdiklatkemenaggoidkonten-downloadkonten-hasil-penelitiankonten-pendidikan-agamakeagamaananalisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swastahtml diunduh Ahad 29 Maret 20152100)

2 Untuk mengetahui kebenaran dari biayaoperasional maksimal yang diperlukan dalampenyelenggaraan madrasah perlu dilakukanstudi yang secara khusus menggali sisimaksimal kebutuhan pembiayaan madrasahdengan pola pelibatan madrasah dalampelatihan dan penyusunan rencana anggaranbelanja madrasah

3 Besar kecilnya biaya satuan minimal danmaksimal (menurut pengakuan pada kepalamadrasahresponden) pada MIS dan MTsS dimasing-masing daerah belum mencerminkankebutuhan biaya minimal dan maksimal yangsesungguhnya yang dianggap oleh tim studimerupakan komponen yang memicu aktivitasyang harus dibiayai secara ideal pada madrasahpada kenyataannya oleh para pengelolamadrasah dianggap komponen yang di sinyalirhanya berlaku untuk madrasahsekolahnegeri Sehingga komponen minimal danmaksimal yang harus dibiayai tidak dianggapsebagai yang harus dibiayai oleh madrasahswasta Sekalipun komponen itu ada dandilakukan madrasah swasta pembiayaannyahanya mengandalkan sumbangan infak ataukeikhlasan pribadi personil untuk melaksana-kan aktivitas tersebut

4 Perubahan budaya keterlibatan masyarakatdalam madrasah dari pola lama harus dirubahke dalam pola baru dimana masyarakatterlibat tidak hanya sekedar pada infaktentatif akan tetapi sampai kepada infak yangbekelajutan

5 Komponen-komponen kritis yang ditemukandari prosentase kesenjangan antara biayaminmal dan maksimal dari sisi kebutuhanbiaya harus menjadi perhatian dalam pem-biayaan pendidikan di madrasahSehingga apabila ada pola-pola bantuan daripemerintah baik yang berupa proyek maupunbantuan lainnya mengutamakan komponentersebut Dengan demikian prioritas bantuanpemerintah ditujukan kepada pemenuhankebutuhan pembiayaan yang tidak dapatdipenuhi pada komponen-komponen yangbersangkutan

6 Untuk memperkecil disparitas dari pembiayaan

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

367

yang beragam maka perlu standarisasiminimal dalam pembiayaan yang meliputikomponen-komponen tersebut Juga modeldan proses pembiayaan yang dilakukanmengacu kepada standar yang dikembang-kan contoh untuk kasus madasah yang dalampembiayaannya masih tergantung kepadasumber perorangan ataupun yayasan denganpola pengeluaran uang karena kebutuhanmendesak

Penelitian yang dilakukan oleh JoharPermana dan kawan-kawan mengemukakanUrusan pemerintah daerah dalam biayakhususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun adadua yaitu biaya operasional dan biaya investasiNamun berapa proporsi untuk masing-masingdalam pembiayaan pendidikan ini masih belumdirasakan jelas (Johar Permana DannyMeirawan Cepi Triatna 2009 12)

Pembiayaan pendidikan bersifatkompleks yang didalamnya terdapat salingketerkaitan antar komponennya yang memilikirentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan)hingga yang makro (nasional) yang meliputisumber-sumber pembiayaan pendidikan sistemdan mekanisme pengalokasiannya efektivitasdan efisiensi dalam pengguanaannyaakuntabilitas hasilnya yang diukur dariperubahan-perubahan yang terjadi pada semuatataran khususnya madrasah danpermasalahan-permasalahan yang masih terkaitdengan pembiayaan pendidikan sehinggadiperlukan studi khusus untuk lebih spesifikmengenal pembiayaan pendidikan ini

Fungsi dana dalam MBS pada dasarnyauntuk menunjang penyediaan sarana danprasarana seperti tanah bangunanlaboratorium perpustakaan media belajaroperasi pengajaran pelayanan administratifdan sebagainya Dana pendidikan sebenarnyatidak selalu identik dengan uang (real cost)tetapi segala sesuatu pengorbanan yangdiberikan untuk setiap aktivitas dalam rangkamencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan(E Mulyasa 2005 168)

Pada saat Menteri Pendidikan Nasionaldijabat oleh Bambang Sudibyo kebijakan sistem

pembiayaan pendidikan pernah dirumuskanBeliau menggagas bahwa sistem pembiayaanpendidikan dengan mekanisme subsidi silangakan berwatak sosial karena masyarakat yangmampu secara finansial akan menyubsidi merekayang kesulitan secara ekonomi

Pada prinsipnya konstitusi negara kitatelah memberikan jaminan terhadap hak-hakpendidikan bagi rakyatnya Sebagaimanadisebutkandalam Pembukaan UUD 1945 alineake-4yaitu mencerdaskan kehidupan bangsaPasal 31 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan setiapwarga negara wajib mengikuti pendidikan dasardan pemerintah wajib mebiayainya dan ayat 4 negara memprioritaskan anggaran pendidikansekurang-kurangnya 20 dari APBN dan APBDuntuk memenuhi penyelenggaraan pendidikannasional

Keterlibatan pemerintah dalampembiayaan pendidikan berkaitan denganrealisasi pelaksanaan kehendak perundang-undangan pendidikan Keseriusan negarauntukmembuat suatu kebijakan pembiayaanpendidikan merupakan usaha startegis dalamupaya mengembangkan sistem pendidikannasional Sebab negara sadar bahwa pendidikanmerupakan sebuah investasi Sumber DayaManusia (SDM) bagi kehidupan bangsa danNegara Menurut teori rdquohuman capitalrdquosebagaimana dideskripsikan oleh Walter WMcMahon dan Terry G Geske dalam bukunya yangberjudul rdquoFinancing Education OvercomingInefficiency and Inequityrdquo terbitan Universityof Illionis mengatakan bahwa nilai pentingpendidikan adalah suatu investasi sumber dayamanusia yang dengan sendirinya akan memberimanfaat moneter ataupun non-moneter (httpjurnalhukumblogspotcom200610political-will-pendidikan-indonesiahtml diunduh Ahad29 Maret 2015 2115)

Oleh sebab itu setelah negara Indonesianmerdeka founding fathers bangsa inimenanamkan semangat dan tekad untukmemperjuangkan keadilan bagi seluruh warganegara termasuk di dalamnya hak pendidikanyang layak Cita-cita luhur tersebut kemudiandituangkan ke dalam rumusan Pembukaan UUD

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

1945 sebagai salah satu tujuan didirikannyaNegara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untukrdquomencerdaskan kehidupan bangsardquo

Rumusan masalahDari latar belakang masalah tersebut

dirumuskan permasalahan sekaligus sebagairuang lingkup pembahasan sebagai berikut 1 Bagaimana analisa Formulasi kebijakan

Permendiknas No 69 tahun 2009 tentangstandart biaya operasi nonpersonalia satuanpendidikan

2 Bagaimana MateriIsi kebijakan PermendiknasNo 69 tahun 2009 tentang standart biayaoperasi nonpersonalia satuan pendidikan

3 Bagaimana Implementasi kebijakanPermendiknas No 69 tahun 2009 tentangstandart biaya operasi nonpersonalia satuanpendidikan

4 Bagaimana Evaluasi kebijakan PermendiknasNo 69 tahun 2009 tentang standart biayaoperasi nonpersonalia satuan pendidikan

TujuanDari rumusan masalah tersebut maka

dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapaiyaitu 1 Untuk mengetahui hasil analisa Formulasi

kebijakan Permendiknas No 69 tahun 2009tentang standart biaya operasi nonpersonaliasatuan pendidikan

2 Untuk mengetahui MateriIsi kebijakanPermendiknas No 69 tahun 2009 tentangstandart biaya operasi nonpersonalia satuanpendidikan

3 Untuk mengetahui Implementasi kebijakanPermendiknas No 69 tahun 2009 tentangstandart biaya operasi nonpersonalia satuanpendidikan

4 Untuk mengetahui Evaluasi kebijakanPermendiknas No 69 tahun 2009 tentangstandart biaya operasi nonpersonalia satuanpendidikan

PembahasanA Kebijakan

Kebijakan merupakan jawaban terhadapsuatu masalah Masalah adalah perbedaan

antara kondisi yang diharapkan dengan kondisiyang terjadirealitas Masalah bisa dipandangsebagai peluang atau kesempatan untuk keluardari zona status quosehingga tercipta suatukondisi yang lebih baik

Semua masalah bisa diselesaikanOlehsebab itu masalah harus dipecahkanPenyelesaian masalah mengacu pada perubahankeadaan Kemampuan menyelesaikan masalahmerupakan suatu keterampilan yang pentingdalam hidup Kecuali yang bermasalah tidak maumencoba untuk mengatasi masalah tersebut

Agar terarah dalam pemecahan masalahmaka diperlukan suatu pedoman untukbertindak Pedoman tersebut sebagai arahtujuan dan berbentuk kebijakan James EAnderson memberikan pengertian kebijakansebagai serangkaian tindakan yang mempunyaitujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakanoleh seorang pelaku atau sekelompok pelakuguna memecahkan suatu masalah tertentu(James E Anderson 1984 3)

Kebijakan Permendiknas No 69 tahun 2009adalah sebuah peganganpanduan dalammenyelesaikan terhadap permasalahanpembiayaan pendidikan di Indonesia Terutamayang berkaitan standar pembiayaan pendidikan

B Analisa kebijakanAnalisa kebijakan merupakan penelitian akan

penerapan kebijakan itu sendiri Penelitian inimemotretmelihat berbagai aspek daripenerapan kebijakan supaya mampumenghasilkan informasi yang lengkapYaituInformasi tentang masalah-masalah yang dijawaboleh kebijakan serta masalah-masalah yangditimbulkan dari penerapan kebijakan

Nakamura dan Smallwood dalam bukunyayang berjudul The Politics of PolicyImplementation kebijakan memiliki tigatahapan yaitu 1 Formulation(perumusan kebijakan)2 Implementation (penerapan kebijakan)3 Evaluation (penilaian kebijakan)

Kebijakan Permendiknas No 69 tahun 2009tentang standar pembiayaan pendidikan diIndonesia akan dikaji dengan pisau analisa

368

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

formulasi implementasi materi dan evaluasi

1 Analisa FormulasiAnalisa formulasi membicarakan tentang

proses perumusan kebijakanBagaimanakebijakan Permendiknas 69 diformulasikanDi Indonesia strategi untuk memajukan danmeningkatkan kualitaspendidikan telahdiatur dalam a Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945menyatakan bahwa salah satu tujuanNegara Republik Indonesia adalahmencerdaskan kehidupan bangsa danuntuk itu setiap warga negara Indonesiaberhak memperoleh pendidikan yangbermutu sesuai dengan minat dan bakatyang dimilikinya tanpa memandang statussosial ras etnis agama dan genderPendidikan akan membuat warga negaraIndonesia memiliki keterampilan hidup(life skills) sehingga memiliki kemampuanuntuk mengenal dan mengatasi masalahdiri dan lingkungannya

b UUD 1945UUD 1945 Bab XII Pasal 31 menyebutkanayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan2) Setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintahwajib membiayainya

3) Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistempendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa yang diaturdengan undang-undang

4) Negara memprioritaskan anggaranpendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh persen) dari anggaranpendapatan dan belanja negara sertadari anggaran pendapatan dan belanjadaerah untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional

5) Pemerintah memajukan ilmupengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agamadan persatuan bangsa untuk kemajuanperadaban serta kesejahteraan umatmanusia

c UU RI No 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional UU RI No 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldalam pasal 4 menyebutkan pengelolaandan pendidikan berdasar pada prinsipkeadilan efisiensi akuntabilitas dantransparansi publik UU No 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalampasal 46 mempertajam dan memperjelasdengan menyebutkan 1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung

jawab bersama antara pemerintah pusatpemerintah daerah dan masyarakat

2) Sumber pendanaan pendidikan ditentu-kan berdasarkan prinsip keadilankecukupan dan keberlanjutan

3) Pengelolaan dana pendidikan berdasar-kan prinsip keadilan efisiensitransparansi dan akuntabilitas publikUU No 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dalam pasal 49 ayat1 mempertajam dan memperjelas denganmenyebutkan Dana pendidikan selain gaji pendidik danbiaya pendidikan kedinasan dialokasi-kan minimal 20 dari (APBN) pada sektorpendidikan dan minimal 20 dari (APBD)Artinya Pemerintah (pusat maupundaerah) harus mengalokasikan minimal20 anggarannya untuk keperluansektor pendidikan di luar gaji pendidikdan biaya pendidikan kedinasan

d PP No 19 tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan PP No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan pasal62 menyebutkan 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas

biaya investasi biaya operasi dan biayapersonal

2) Biaya investasi satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya penyediaan sarana danprasarana pengembangan sumberdayamanusia dan modal kerja tetap

369

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

3) Biaya personal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi biaya pendidikanyang harus dikeluarkan oleh pesertadidik untuk bisa mengikuti prosespembelajaran secara teratur dan ber-kelanjutan

4) Biaya operasi satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputia) gaji pendidik dan tenaga kepen-di-

dikan serta segala tunjangan yangmelekat pada gaji

b) bahan atau peralatan pendidikanhabis pakai dan

c) biaya operasi pendidikan taklangsung berupa daya air jasatelekomunikasi pemeliharaansarana dan prasarana uang lemburtransportasi konsumsi pajakasuransi dan lain sebagainya

d) Standar biaya operasi satuanpendidikan ditetapkan denganPeraturan Menteri berdasarkanusulan BSNPPP No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikanpasal 2 ayat 1 menyebutkan Lingkup Standar NasionalPendidikan meliputii Standar Isiii Standar Prosesiii Standar Kompetensi Lulusaniv Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikanv Standar Sarana dan Prasaranavi Standar Pengelolaanvii Standar PembiayaandanviiiStandar Penilaian Pendidikan

e PP No 48 tahun 2008 tentang Pen-danaan PendidikanPP No 48 tahun 2008 tentang Pen-danaan Pendidikan Pasal 80 ayat 1menyatakan Anggaran belanjauntuk melaksanakan fungsipendidikan pada sektor pendidikandalam anggaran pendapatan danbelanja negara setiap tahun anggaransekurang-kurangnya dialokasikan

20 (dua puluh perseratus) dari belanjanegara

Semua formulasi kebijakan tersebutseharusnyadirealisasikan di lapangan sebabperaturan tanpa aksi tidakakan berarti apa-apadan itu identik dengan adagium Herbert Spencer( h t t p w w w g u r t e e n c o m g u r t e e n gurteennsfidgreat-aim-of-education diunduhAhad 29 Maret 2015 2130) yakni thegreat aimof education is not knowledge but action yaknitujuan besar daripendidikan bukan hanya padatataran pengetahuan semata tapi pada tataranaksiBukan pada tataran programnya semata tapibagaimana aksinya di lapangan yang efeknyaberpengaruh besar terhadap kualitas hasil

Oleh karena itu kebijakanbiayapendidikan yang berpihak pada upaya pem-bentukan SDM yang unggul perlu mendapatrespon positif dan dukungan dari berbagai pihakmelalui jalinan kerjadan proses yang sinergisdalam upaya mewujudkan tujuan pendidikanPemerintah seyogyanya merancang meng-implementasi dan mengevaluasi programpendidikannya agar dapat mewujudkanpendidikan yang bermutu(qualified education)

Untuk siapa kebijakan ini dibuatPertama adalah pemerintahPemerintah berkepentingan terhadap peraturanini sebab akan dijadikan pegangan lanasan danpedoman dalam menjalankan pembiayaanpendidikan di seluruh IndonesiaKedua adalah masyarakatMasyarakat akan merasa aman dan tentramdengan peraturan itu sebab koridor dan batas-batas peran masyarakat menjadi jelas Apa yangmesti harus diperbuat dalam pembiayaanpendidikanKetiga adalah penyelenggara pendidikanPenyelenggaran pendidikan akan mendapatpayung hukum yang jelas dalam menjalankanpembiayaan pendidikan karena regulasi itu telahdi sepakati bersama

Siapa yang paling berperan membuatkebijakan ini

Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibatdalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam

370

tulisan James Anderson Charles Lindblommaupun James Lester dan Joseph Stewart Jrdisebutkan bahwa aktor-aktor yang terlibatdalam proses perumusan kebijakan dapatdibagi ke dalam dua kelompok atau pemeranserta yaitu (httpekaaf blogspot com20090 4 p r o s e s - p e m b u a t a n - k e b i j a k a n -merupakanhtml diunduh ahad 29 Maret2014 2100 1) Pemeran serta resmi meliputi agen-agen

pemerintah (birokrasi) presiden (eksekutif)legislatif dan yudikatif

2) Pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan partai politik dan warganegara individu

2 Materi Isi Permendiknas No 69 tahun 2009a Batang tubuh

1) JudulPeraturan Menteri Pendidikan Nasionalnomor 69 tahun 2009 tentang standar biayaoperasi nonpersonalia tahun 2009 untukSekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (SDMI) Sekolah Menengah PertamaMadrasah Tsanawiyah (SMPMTs) SekolahMenengah AtasMadrasah Aliyah (SMAMA) Sekolah Menengah Kejuruan (smk)Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) SekolahMenengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)danSekolah Menengah Atas Luar Biasa(SMALB)

2) Konsiderana) Dasar pertimbangan Menteri

Pendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah dalam rangkapelaksanaan ketentuan Pasal 62tentang standar pembiayaan ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar NasionalPendidikan yang menyatakan Standarbiaya operasi satuan pendidikanditetapkan dengan Peraturan Menteriberdasarkan usulan BSNP

b) Dasar konstitusional MenteriPendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 41 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4496)

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008Nomor 91 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4864)

3) BabTidak terdapat bab

4) PasalTerdiri dari 4 pasala) Pasal 1 menyebutkan

Standar biaya operasi non-personaliauntuk SDMI SMPMTs SMAMA SMKSDLB SMPLB dan SMALB adalah standarbiaya yang diperlukan untuk membiayaikegiatan operasi nonpersonaliaselama 1 (satu) tahun untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB danSMALB sebagai bagian dari keseluruhandana pendidikan agar satuan pendidikandapat melakukan kegiatan pendidikansecara teratur dan berkelanjutan sesuaiStandar Nasional Pendidikan

b) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Biaya operasi nonpersonalia tahun2009per sekolahprogram keahlianper rombongan belajar dan per pesertadidik untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB dan SMALBmenggunakan basis biaya operasinonpersonaliaper sekolahprogramkeahlian perrombongan belajar danper peserta didik untuk SDMI SMP

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

371

formulasi implementasi materi dan evaluasi

1 Analisa FormulasiAnalisa formulasi membicarakan tentang

proses perumusan kebijakanBagaimanakebijakan Permendiknas 69 diformulasikanDi Indonesia strategi untuk memajukan danmeningkatkan kualitaspendidikan telahdiatur dalam a Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945menyatakan bahwa salah satu tujuanNegara Republik Indonesia adalahmencerdaskan kehidupan bangsa danuntuk itu setiap warga negara Indonesiaberhak memperoleh pendidikan yangbermutu sesuai dengan minat dan bakatyang dimilikinya tanpa memandang statussosial ras etnis agama dan genderPendidikan akan membuat warga negaraIndonesia memiliki keterampilan hidup(life skills) sehingga memiliki kemampuanuntuk mengenal dan mengatasi masalahdiri dan lingkungannya

b UUD 1945UUD 1945 Bab XII Pasal 31 menyebutkanayat 1) Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan2) Setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintahwajib membiayainya

3) Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistempendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa yang diaturdengan undang-undang

4) Negara memprioritaskan anggaranpendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh persen) dari anggaranpendapatan dan belanja negara sertadari anggaran pendapatan dan belanjadaerah untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional

5) Pemerintah memajukan ilmupengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agamadan persatuan bangsa untuk kemajuanperadaban serta kesejahteraan umatmanusia

c UU RI No 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional UU RI No 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaldalam pasal 4 menyebutkan pengelolaandan pendidikan berdasar pada prinsipkeadilan efisiensi akuntabilitas dantransparansi publik UU No 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalampasal 46 mempertajam dan memperjelasdengan menyebutkan 1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung

jawab bersama antara pemerintah pusatpemerintah daerah dan masyarakat

2) Sumber pendanaan pendidikan ditentu-kan berdasarkan prinsip keadilankecukupan dan keberlanjutan

3) Pengelolaan dana pendidikan berdasar-kan prinsip keadilan efisiensitransparansi dan akuntabilitas publikUU No 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dalam pasal 49 ayat1 mempertajam dan memperjelas denganmenyebutkan Dana pendidikan selain gaji pendidik danbiaya pendidikan kedinasan dialokasi-kan minimal 20 dari (APBN) pada sektorpendidikan dan minimal 20 dari (APBD)Artinya Pemerintah (pusat maupundaerah) harus mengalokasikan minimal20 anggarannya untuk keperluansektor pendidikan di luar gaji pendidikdan biaya pendidikan kedinasan

d PP No 19 tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan PP No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan pasal62 menyebutkan 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas

biaya investasi biaya operasi dan biayapersonal

2) Biaya investasi satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi biaya penyediaan sarana danprasarana pengembangan sumberdayamanusia dan modal kerja tetap

369

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

3) Biaya personal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi biaya pendidikanyang harus dikeluarkan oleh pesertadidik untuk bisa mengikuti prosespembelajaran secara teratur dan ber-kelanjutan

4) Biaya operasi satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputia) gaji pendidik dan tenaga kepen-di-

dikan serta segala tunjangan yangmelekat pada gaji

b) bahan atau peralatan pendidikanhabis pakai dan

c) biaya operasi pendidikan taklangsung berupa daya air jasatelekomunikasi pemeliharaansarana dan prasarana uang lemburtransportasi konsumsi pajakasuransi dan lain sebagainya

d) Standar biaya operasi satuanpendidikan ditetapkan denganPeraturan Menteri berdasarkanusulan BSNPPP No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikanpasal 2 ayat 1 menyebutkan Lingkup Standar NasionalPendidikan meliputii Standar Isiii Standar Prosesiii Standar Kompetensi Lulusaniv Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikanv Standar Sarana dan Prasaranavi Standar Pengelolaanvii Standar PembiayaandanviiiStandar Penilaian Pendidikan

e PP No 48 tahun 2008 tentang Pen-danaan PendidikanPP No 48 tahun 2008 tentang Pen-danaan Pendidikan Pasal 80 ayat 1menyatakan Anggaran belanjauntuk melaksanakan fungsipendidikan pada sektor pendidikandalam anggaran pendapatan danbelanja negara setiap tahun anggaransekurang-kurangnya dialokasikan

20 (dua puluh perseratus) dari belanjanegara

Semua formulasi kebijakan tersebutseharusnyadirealisasikan di lapangan sebabperaturan tanpa aksi tidakakan berarti apa-apadan itu identik dengan adagium Herbert Spencer( h t t p w w w g u r t e e n c o m g u r t e e n gurteennsfidgreat-aim-of-education diunduhAhad 29 Maret 2015 2130) yakni thegreat aimof education is not knowledge but action yaknitujuan besar daripendidikan bukan hanya padatataran pengetahuan semata tapi pada tataranaksiBukan pada tataran programnya semata tapibagaimana aksinya di lapangan yang efeknyaberpengaruh besar terhadap kualitas hasil

Oleh karena itu kebijakanbiayapendidikan yang berpihak pada upaya pem-bentukan SDM yang unggul perlu mendapatrespon positif dan dukungan dari berbagai pihakmelalui jalinan kerjadan proses yang sinergisdalam upaya mewujudkan tujuan pendidikanPemerintah seyogyanya merancang meng-implementasi dan mengevaluasi programpendidikannya agar dapat mewujudkanpendidikan yang bermutu(qualified education)

Untuk siapa kebijakan ini dibuatPertama adalah pemerintahPemerintah berkepentingan terhadap peraturanini sebab akan dijadikan pegangan lanasan danpedoman dalam menjalankan pembiayaanpendidikan di seluruh IndonesiaKedua adalah masyarakatMasyarakat akan merasa aman dan tentramdengan peraturan itu sebab koridor dan batas-batas peran masyarakat menjadi jelas Apa yangmesti harus diperbuat dalam pembiayaanpendidikanKetiga adalah penyelenggara pendidikanPenyelenggaran pendidikan akan mendapatpayung hukum yang jelas dalam menjalankanpembiayaan pendidikan karena regulasi itu telahdi sepakati bersama

Siapa yang paling berperan membuatkebijakan ini

Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibatdalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam

370

tulisan James Anderson Charles Lindblommaupun James Lester dan Joseph Stewart Jrdisebutkan bahwa aktor-aktor yang terlibatdalam proses perumusan kebijakan dapatdibagi ke dalam dua kelompok atau pemeranserta yaitu (httpekaaf blogspot com20090 4 p r o s e s - p e m b u a t a n - k e b i j a k a n -merupakanhtml diunduh ahad 29 Maret2014 2100 1) Pemeran serta resmi meliputi agen-agen

pemerintah (birokrasi) presiden (eksekutif)legislatif dan yudikatif

2) Pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan partai politik dan warganegara individu

2 Materi Isi Permendiknas No 69 tahun 2009a Batang tubuh

1) JudulPeraturan Menteri Pendidikan Nasionalnomor 69 tahun 2009 tentang standar biayaoperasi nonpersonalia tahun 2009 untukSekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (SDMI) Sekolah Menengah PertamaMadrasah Tsanawiyah (SMPMTs) SekolahMenengah AtasMadrasah Aliyah (SMAMA) Sekolah Menengah Kejuruan (smk)Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) SekolahMenengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)danSekolah Menengah Atas Luar Biasa(SMALB)

2) Konsiderana) Dasar pertimbangan Menteri

Pendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah dalam rangkapelaksanaan ketentuan Pasal 62tentang standar pembiayaan ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar NasionalPendidikan yang menyatakan Standarbiaya operasi satuan pendidikanditetapkan dengan Peraturan Menteriberdasarkan usulan BSNP

b) Dasar konstitusional MenteriPendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 41 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4496)

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008Nomor 91 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4864)

3) BabTidak terdapat bab

4) PasalTerdiri dari 4 pasala) Pasal 1 menyebutkan

Standar biaya operasi non-personaliauntuk SDMI SMPMTs SMAMA SMKSDLB SMPLB dan SMALB adalah standarbiaya yang diperlukan untuk membiayaikegiatan operasi nonpersonaliaselama 1 (satu) tahun untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB danSMALB sebagai bagian dari keseluruhandana pendidikan agar satuan pendidikandapat melakukan kegiatan pendidikansecara teratur dan berkelanjutan sesuaiStandar Nasional Pendidikan

b) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Biaya operasi nonpersonalia tahun2009per sekolahprogram keahlianper rombongan belajar dan per pesertadidik untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB dan SMALBmenggunakan basis biaya operasinonpersonaliaper sekolahprogramkeahlian perrombongan belajar danper peserta didik untuk SDMI SMP

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

371

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

3) Biaya personal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi biaya pendidikanyang harus dikeluarkan oleh pesertadidik untuk bisa mengikuti prosespembelajaran secara teratur dan ber-kelanjutan

4) Biaya operasi satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputia) gaji pendidik dan tenaga kepen-di-

dikan serta segala tunjangan yangmelekat pada gaji

b) bahan atau peralatan pendidikanhabis pakai dan

c) biaya operasi pendidikan taklangsung berupa daya air jasatelekomunikasi pemeliharaansarana dan prasarana uang lemburtransportasi konsumsi pajakasuransi dan lain sebagainya

d) Standar biaya operasi satuanpendidikan ditetapkan denganPeraturan Menteri berdasarkanusulan BSNPPP No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikanpasal 2 ayat 1 menyebutkan Lingkup Standar NasionalPendidikan meliputii Standar Isiii Standar Prosesiii Standar Kompetensi Lulusaniv Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikanv Standar Sarana dan Prasaranavi Standar Pengelolaanvii Standar PembiayaandanviiiStandar Penilaian Pendidikan

e PP No 48 tahun 2008 tentang Pen-danaan PendidikanPP No 48 tahun 2008 tentang Pen-danaan Pendidikan Pasal 80 ayat 1menyatakan Anggaran belanjauntuk melaksanakan fungsipendidikan pada sektor pendidikandalam anggaran pendapatan danbelanja negara setiap tahun anggaransekurang-kurangnya dialokasikan

20 (dua puluh perseratus) dari belanjanegara

Semua formulasi kebijakan tersebutseharusnyadirealisasikan di lapangan sebabperaturan tanpa aksi tidakakan berarti apa-apadan itu identik dengan adagium Herbert Spencer( h t t p w w w g u r t e e n c o m g u r t e e n gurteennsfidgreat-aim-of-education diunduhAhad 29 Maret 2015 2130) yakni thegreat aimof education is not knowledge but action yaknitujuan besar daripendidikan bukan hanya padatataran pengetahuan semata tapi pada tataranaksiBukan pada tataran programnya semata tapibagaimana aksinya di lapangan yang efeknyaberpengaruh besar terhadap kualitas hasil

Oleh karena itu kebijakanbiayapendidikan yang berpihak pada upaya pem-bentukan SDM yang unggul perlu mendapatrespon positif dan dukungan dari berbagai pihakmelalui jalinan kerjadan proses yang sinergisdalam upaya mewujudkan tujuan pendidikanPemerintah seyogyanya merancang meng-implementasi dan mengevaluasi programpendidikannya agar dapat mewujudkanpendidikan yang bermutu(qualified education)

Untuk siapa kebijakan ini dibuatPertama adalah pemerintahPemerintah berkepentingan terhadap peraturanini sebab akan dijadikan pegangan lanasan danpedoman dalam menjalankan pembiayaanpendidikan di seluruh IndonesiaKedua adalah masyarakatMasyarakat akan merasa aman dan tentramdengan peraturan itu sebab koridor dan batas-batas peran masyarakat menjadi jelas Apa yangmesti harus diperbuat dalam pembiayaanpendidikanKetiga adalah penyelenggara pendidikanPenyelenggaran pendidikan akan mendapatpayung hukum yang jelas dalam menjalankanpembiayaan pendidikan karena regulasi itu telahdi sepakati bersama

Siapa yang paling berperan membuatkebijakan ini

Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibatdalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam

370

tulisan James Anderson Charles Lindblommaupun James Lester dan Joseph Stewart Jrdisebutkan bahwa aktor-aktor yang terlibatdalam proses perumusan kebijakan dapatdibagi ke dalam dua kelompok atau pemeranserta yaitu (httpekaaf blogspot com20090 4 p r o s e s - p e m b u a t a n - k e b i j a k a n -merupakanhtml diunduh ahad 29 Maret2014 2100 1) Pemeran serta resmi meliputi agen-agen

pemerintah (birokrasi) presiden (eksekutif)legislatif dan yudikatif

2) Pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan partai politik dan warganegara individu

2 Materi Isi Permendiknas No 69 tahun 2009a Batang tubuh

1) JudulPeraturan Menteri Pendidikan Nasionalnomor 69 tahun 2009 tentang standar biayaoperasi nonpersonalia tahun 2009 untukSekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (SDMI) Sekolah Menengah PertamaMadrasah Tsanawiyah (SMPMTs) SekolahMenengah AtasMadrasah Aliyah (SMAMA) Sekolah Menengah Kejuruan (smk)Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) SekolahMenengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)danSekolah Menengah Atas Luar Biasa(SMALB)

2) Konsiderana) Dasar pertimbangan Menteri

Pendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah dalam rangkapelaksanaan ketentuan Pasal 62tentang standar pembiayaan ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar NasionalPendidikan yang menyatakan Standarbiaya operasi satuan pendidikanditetapkan dengan Peraturan Menteriberdasarkan usulan BSNP

b) Dasar konstitusional MenteriPendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 41 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4496)

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008Nomor 91 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4864)

3) BabTidak terdapat bab

4) PasalTerdiri dari 4 pasala) Pasal 1 menyebutkan

Standar biaya operasi non-personaliauntuk SDMI SMPMTs SMAMA SMKSDLB SMPLB dan SMALB adalah standarbiaya yang diperlukan untuk membiayaikegiatan operasi nonpersonaliaselama 1 (satu) tahun untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB danSMALB sebagai bagian dari keseluruhandana pendidikan agar satuan pendidikandapat melakukan kegiatan pendidikansecara teratur dan berkelanjutan sesuaiStandar Nasional Pendidikan

b) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Biaya operasi nonpersonalia tahun2009per sekolahprogram keahlianper rombongan belajar dan per pesertadidik untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB dan SMALBmenggunakan basis biaya operasinonpersonaliaper sekolahprogramkeahlian perrombongan belajar danper peserta didik untuk SDMI SMP

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

371

tulisan James Anderson Charles Lindblommaupun James Lester dan Joseph Stewart Jrdisebutkan bahwa aktor-aktor yang terlibatdalam proses perumusan kebijakan dapatdibagi ke dalam dua kelompok atau pemeranserta yaitu (httpekaaf blogspot com20090 4 p r o s e s - p e m b u a t a n - k e b i j a k a n -merupakanhtml diunduh ahad 29 Maret2014 2100 1) Pemeran serta resmi meliputi agen-agen

pemerintah (birokrasi) presiden (eksekutif)legislatif dan yudikatif

2) Pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan partai politik dan warganegara individu

2 Materi Isi Permendiknas No 69 tahun 2009a Batang tubuh

1) JudulPeraturan Menteri Pendidikan Nasionalnomor 69 tahun 2009 tentang standar biayaoperasi nonpersonalia tahun 2009 untukSekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (SDMI) Sekolah Menengah PertamaMadrasah Tsanawiyah (SMPMTs) SekolahMenengah AtasMadrasah Aliyah (SMAMA) Sekolah Menengah Kejuruan (smk)Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) SekolahMenengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)danSekolah Menengah Atas Luar Biasa(SMALB)

2) Konsiderana) Dasar pertimbangan Menteri

Pendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah dalam rangkapelaksanaan ketentuan Pasal 62tentang standar pembiayaan ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar NasionalPendidikan yang menyatakan Standarbiaya operasi satuan pendidikanditetapkan dengan Peraturan Menteriberdasarkan usulan BSNP

b) Dasar konstitusional MenteriPendidikan Nasional mengeluarkanperaturan ini adalah

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor 41 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4496)

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 48Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008Nomor 91 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4864)

3) BabTidak terdapat bab

4) PasalTerdiri dari 4 pasala) Pasal 1 menyebutkan

Standar biaya operasi non-personaliauntuk SDMI SMPMTs SMAMA SMKSDLB SMPLB dan SMALB adalah standarbiaya yang diperlukan untuk membiayaikegiatan operasi nonpersonaliaselama 1 (satu) tahun untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB danSMALB sebagai bagian dari keseluruhandana pendidikan agar satuan pendidikandapat melakukan kegiatan pendidikansecara teratur dan berkelanjutan sesuaiStandar Nasional Pendidikan

b) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Biaya operasi nonpersonalia tahun2009per sekolahprogram keahlianper rombongan belajar dan per pesertadidik untuk SDMI SMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLB dan SMALBmenggunakan basis biaya operasinonpersonaliaper sekolahprogramkeahlian perrombongan belajar danper peserta didik untuk SDMI SMP

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

371

372

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

MTs SMAMA SMK SDLB SMPLBdan SMALB di Daerah Khusus Ibukota(DKI) Jakarta

c) Pasal 2 ayat 2 menyebutkan Besaran standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 per sekolahprogram keahlian per rombonganbelajar dan per peserta didik sertabesaran presentase minimum biayaalat tulis sekolah (ATS) dan bahan danalat habis pakai (BAHP) untuk SDMISMPMTs SMAMA SMK SDLB SMPLBdan SMALB adalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran I PeraturanMenteri ini

d) Pasal 2 ayat 3 menyebutkan Penghitungan standar biaya operasinonpersonalia tahun 2009 untukmasing-masing daerah dilakukandengan mengalikan biaya operasinonpersonalia DKI Jakarta denganindeks masing-masing daerahsebagaimana tercantum dalamLampiran II Peraturan Menteri ini

e) Pasal 3 menyebutkan Satuan pendidikan dasar dan menengahyang belum bisa memenuhi StandarNasional Pendidikan menggunakanbiaya satuan yang lebih rendah daristandar biaya ini

f) Pasal 4 menyebutkan Peraturan Menteri ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan

5) LampiranTerdiri dari 2 lampiranLampiran 1 menyebutkan Tabel Standar BiayaOperasi Nonpersonalia per SekolahProgramKeahlianper Rombongan Belajar dan perPeserta Didik untuk SDMI SMPMTsSMAMA SDLB SMPLB SMALB dan SMK di DKIJakarta pada tahun 2009 Lampiran 2 menyebutkan Tabel Indeks Biaya Pendidikan untukSeluruh Provinsi dan KabupatenKota diIndonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta

3 Implemetasi Permendiknas No 69 tahun 2009Fakta menunjukan bahwa implemetasi

dari Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentangstandar pembiayaan pendidikan hanya mengaturbiaya operasi dan didalamnya memuat 1) Hanya berdurasi selama 1 tahun2) Hanya untuk tahun 20093) Menggunakan basis Daerah DKI Jakarta4) Besaran standar terdapat pada Lampiran I

(terlampir 1)5) Perhitungan untuk daerah lain dengan mengali

kan indeks yang terdapat pada Lampiran II(terlampir 2)

6) Jumlah rombongan belajar sudah terstandar7) Belum mengatur biaya investasi8) Belum mengatur biaya personalia9) Contoh perhitungan biaya pendidikan

(Terlampir 3)

Salah satu kelemahan mendasar dalamsistem pembiayaan pendidikan ialah alokasibiaya penyelenggaraan tidak didasarkan padaanalisis komponen-komponen dan aktifitas-aktifitas manajemen yang harus dibiayai secarariil Dan ketika menghitung kebutuhan biaya persiswa masih didasarkan pada asumsi-asumsiyang keliru Sehingga pada saat menentukanbesaran anggaran untuk satu satuan pendidikanpun kurang dapat dipertanggungjawabkansecara riil

4 Evaluasi Permendiknas No 69 tahun 2009Fakta dibanding formula menunjukkan

bahwa 1) Besaran standar DKI Jakarta tidak disebutkan

bagaimana cara menetapkannya2) Penetapan besaran harus dilakukan setiap

tahun dan sebaiknya sebelum tahun ajaranbaru

3) Biaya Investasi tidak ada karena UU tidakmengamanatkan

4) Biaya Personal tidak ada karena UU tidakmengamantkan

5) Bila rombel lebih kecil maka ada sisaanggaran Bila rombel lebih besar maka adakekurangan anggaran Tapi sebaiknya sesuaistandar

6) Jika indeks dibawah basis DKI Jakarta maka

373

menyesuaikan Jika indeks diatas basis DKIJakarta maka harus mengikuti basis DKIJakarta

7) Penetapan indeks daerah tidak disebutkandasar perhitunganya

Kesimpulan1 Analisa Formulasi Di Indonesia strategi

untuk memajukan dan meningkatkankualitas pendidikan telah diatur dalam UUD1945 UU RI No 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional PP No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan PP No48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikandan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

2 Materi Batang Tubuh Permeniknas No 69 tahun 2009terdiri dari a JudulNamab Konsideranc Dasar Pertimbangan (PP No 192005)d Dasar Kostitusional (terdapat 5 dasar

hukum)e Bab (tidak ada bab)f Pasal (terdapat 4 pasal)g Lampiran (terdapat 2 lampiran)

3 Implementasi Fakta menunjukan bahwa Permendiknas No69 tahun 2009 hanya mengatur biaya operasiyang a Hanya berdurasi selama 1 tahun

b Hanya untuk tahun 2009c Menggunakan basis Daerah DKI Jakartad Besaran standar terdapat pada Lampiran Ie Perhitungan untuk daerah lain dengan

mengalikan indeks yang terdapat padaLampiran II

f Jumlah rombel sudah terstandarg Belum mengatur biaya investasih Belum mengatur biaya personalia

4 Evaluasi Fakta dibanding formula bahwa PermeniknasNo 69 tahun 2009 mem-perlihatkan a Besaran standar DKI Jakarta tidak

disebutkan bagaimana caramenetapkannya

b Penetapan besaran harus dilakukan setiaptahun dan sebaiknya sebelum tahunajaran baru

c Biaya Investasi tidak ada karena UUtidak mengamanatkan

d Biaya Personal tidak ada karena UU tidakmengamantkan

e Bila rombel lebih kecil maka ada sisaanggaran Bila rombel lebih besar makaada kekurangan anggaran Tapi sebaiknyasesuai standar

f Jika indeks dibawah basis DKI Jakartamaka menyesuaikan Jika indeks diatasbasis DKI Jakarta maka harus mengikutibasis DKI Jakarta

g Penetapan indeks daerah tidakdisebutkan dasar perhitunganya []

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

Daftar Rujukanhttpbalitbangdiklatkemenaggoidkonten-downloadkonten-hasil-penelitiankonten-pendidikan-

agama-keagamaananalisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swastahtml diunduh Ahad29 Maret 2015 2100

httpekaafblogspotcom200904proses-pembuatan-kebijakan-merupakanhtml diunduh ahad 29Maret 2014 2100

httpjurnalhukumblogspotcom200610political-will-pendidikan-indonesiahtml diunduh Ahad 29Maret 2015 2115

httpwwwgurteencomgurteengurteennsfidgreat-aim-of-education diunduh Ahad 29 Maret2015 2130

James E Anderson Public Policy Making (New York Holt Rinehart and Winston 1984) cet ke-3Johar Permana Danny Meirawan Cepi Triatna 2009 model peta pembiayaan pendidikan kabkota

dalam konteks otonomi daerah Jurnal Penelitian UPI Bandung

373

menyesuaikan Jika indeks diatas basis DKIJakarta maka harus mengikuti basis DKIJakarta

7) Penetapan indeks daerah tidak disebutkandasar perhitunganya

Kesimpulan1 Analisa Formulasi Di Indonesia strategi

untuk memajukan dan meningkatkankualitas pendidikan telah diatur dalam UUD1945 UU RI No 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional PP No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan PP No48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikandan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

2 Materi Batang Tubuh Permeniknas No 69 tahun 2009terdiri dari a JudulNamab Konsideranc Dasar Pertimbangan (PP No 192005)d Dasar Kostitusional (terdapat 5 dasar

hukum)e Bab (tidak ada bab)f Pasal (terdapat 4 pasal)g Lampiran (terdapat 2 lampiran)

3 Implementasi Fakta menunjukan bahwa Permendiknas No69 tahun 2009 hanya mengatur biaya operasiyang a Hanya berdurasi selama 1 tahun

b Hanya untuk tahun 2009c Menggunakan basis Daerah DKI Jakartad Besaran standar terdapat pada Lampiran Ie Perhitungan untuk daerah lain dengan

mengalikan indeks yang terdapat padaLampiran II

f Jumlah rombel sudah terstandarg Belum mengatur biaya investasih Belum mengatur biaya personalia

4 Evaluasi Fakta dibanding formula bahwa PermeniknasNo 69 tahun 2009 mem-perlihatkan a Besaran standar DKI Jakarta tidak

disebutkan bagaimana caramenetapkannya

b Penetapan besaran harus dilakukan setiaptahun dan sebaiknya sebelum tahunajaran baru

c Biaya Investasi tidak ada karena UUtidak mengamanatkan

d Biaya Personal tidak ada karena UU tidakmengamantkan

e Bila rombel lebih kecil maka ada sisaanggaran Bila rombel lebih besar makaada kekurangan anggaran Tapi sebaiknyasesuai standar

f Jika indeks dibawah basis DKI Jakartamaka menyesuaikan Jika indeks diatasbasis DKI Jakarta maka harus mengikutibasis DKI Jakarta

g Penetapan indeks daerah tidakdisebutkan dasar perhitunganya []

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

Daftar Rujukanhttpbalitbangdiklatkemenaggoidkonten-downloadkonten-hasil-penelitiankonten-pendidikan-

agama-keagamaananalisis-biaya-satuan-pendidikan-di-madrasah-swastahtml diunduh Ahad29 Maret 2015 2100

httpekaafblogspotcom200904proses-pembuatan-kebijakan-merupakanhtml diunduh ahad 29Maret 2014 2100

httpjurnalhukumblogspotcom200610political-will-pendidikan-indonesiahtml diunduh Ahad 29Maret 2015 2115

httpwwwgurteencomgurteengurteennsfidgreat-aim-of-education diunduh Ahad 29 Maret2015 2130

James E Anderson Public Policy Making (New York Holt Rinehart and Winston 1984) cet ke-3Johar Permana Danny Meirawan Cepi Triatna 2009 model peta pembiayaan pendidikan kabkota

dalam konteks otonomi daerah Jurnal Penelitian UPI Bandung

374

Mulyasa E 2005 Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan ImplementasiBandung PT RemajaRosdakarya

Supriadi Dedi 2003 Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah Bandung PT Remaja Rosdakarya

Jurnal Diklat Keagamaan Vol 10 no 4 Oktober-Desember 2016

• 00 scan kover jurnalpdf
• 0 depanpdf
• 8 HAbdHaris_pdf