ANALISIS PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH...
Transcript of ANALISIS PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH...
0
ANALISIS PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
SKRIPSI
Oleh: ERLIZA RIFANI RIZKI NASUTION
NPM: 11 833 0187
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.
Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat
manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua
kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu
memerlukan tanah. Dan dalam hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu
sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya
perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah 1 pihak melakukan
wanprestasi.
Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan,
maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan
bahwa Bumi , air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
.Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.
Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka sudah
sewajarnya jika pemilik atau yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
(yang merupakan bagian dari bumi) menyerahkan sebagian nilai ekonomis
kepada pemerintah. Penyerahan sebagian nilai ekonomis dari perolehan tanah
1
2
dan bangunan diwujudkan dengan membayar pajak yang dalam hal ini adalah
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tetap memperhatikan
asas keadilan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan
berpenghasilan melalui nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan yang
tidak dikenakan pajak.
Sejak tanggal 01 Januari 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau
Bangunan (BPHTB) kewenangan Pemungutannya dialihkan oleh Pemerintah
ke Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Mardiasmo (2013 : 12–13) dalam bukunya mengatakan bahwasannya
berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009,
Pajak daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang Oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam pelaksanaan perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terdapat kesalahan jumlah yang harus dibayar, hal
tersebut mengakibatkan Wajib Pajak terkena Sanksi Administrasi .
Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas yang dapat merugikan Wajib
Pajak (WP) dan Pemerintah maka dari itu penulis Mengambil penelitian
dengan Judul : “Analisis Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan “.
3
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan
beberapa masalah sebagai berikut.:
“Bagaimana Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB)?”
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulisan makalah ini
bertujuan untuk mengetahui mengenai Prosedur Pengenaan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB).
D. Manfaat Penelitian
a. Agar Mahasiswa dapat mengetahui proses pelaksanaan penerimaan
Negara di Kota Medan yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) melalui Dinas Pendapatan Kota Medan.
b. Meningkatkan dan memperluas wawasan agar lebih mengetahui tentang
Bea Perolehan Hak Dan Tanah Atau Bangunan (BPHTB) khususnya bagi
Mahasiswa/I di bidang konsentrasi Perpajakan.
c. Menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa ingin tahu bahwa pentingnya
meningkatkan pengetahuan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) demi kesejahteraan bersama.
4
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Dasar Hukum Dan Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan ( BPHTB).
Menurut Udang-undang Nomor 28 tahun 2009, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan perolehan hak atas tanah
dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya atau dimlikinya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi
atau badan .
Hak atas Tanah adalah hak atas tanah termasuk pengelolaan, beserta
bangunan diatasnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang
sebelumnya telah terjadi perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 18
tahun 1997 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
pajak adalah Kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh Objek Pajak
(OP) atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk
keperluan daerah, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4
5
Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang
pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah diwilayahnya .
Hal yang paling terlihat pada perubahan Undang-Undang ini adanya 2 ( dua )
jenis pajak pusat yang dialihkan ke pemerintah daerah yaitu Pajak Bumi
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau
Bangunan (BPHTB).
Sebelumnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
di kelola oleh pemerintah pusat melalui kantor pelayanan pajak sebelum
diserahkan untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur oleh
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang di sebut juga dengan nama “Undang-
undang perubahan atas Undang-undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)”. Undang-undang Ini berlaku pada tanggal 1 januari
2001.
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009,
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka Undang-
undang nomor 21 tahun 1997 masih berlaku sampai dengan 1(satu) tahun
sejak berlakunya Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah . sehingga
mulai 1 januari 2011 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
bukan merupakan pajak pusat melainkan menjadi pajak daerah . proses
pengalihan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri.
6
Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
adalah:
1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2) Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) karena waris dan
hibah .
3) Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang pengenaan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) karena pemberian
hak pengelolaan .
4) Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB).
B. Jenis-Jenis Hak atas Tanah
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang pada seseorang
yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas
tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.
Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 53 UUPA,
antara lain :
1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
7
4. Hak pakai
5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil tanah
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas yang
ditetapkan oleh UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana
disebutkan dalam pasal 53.
C. Objek dan Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
1. Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolahan hak atas tanah dan
bangunan meliputi:
1) Pemindahan hak karean :
a. Jual-beli
b. Tukar-menukar
c. Hibah
d. Hibah wasiat
e. Waris
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hbukum lainnya
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
h. Penunjukan pembelli dalam lelang
8
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap
j. Penggabungan usaha
k. Peleburan usaha
l. Pemekaran usaha
m. Hadiah
2) Pemberian hak baru karena:
a. Kelanjutan pelepasan hak
b. Diluar pelepasan hak
2. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB).
Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) adalah Objek Pajak yang diperoleh :
a. Perwakilan Diplomatik,Konsulat dengan asas timbal balik.
b. Negara untuk penyelenggara Pemerintah dan atau pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum.
c. Badan / perwakilan Organisasi Internasional yang di tetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan diluar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan organisasi tersebut.
d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau persturan hukum
lain tanpa perubahan nama.
e. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
9
f. Orang pribadi atau badan untuk kepentingan ibadah.
3. Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Yang menjadi subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak Atas Tanah Dan Bangunan . Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) tersebut yang dikenakan kewajiban membayar
pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan.
Subjek pajak Bea Perolahn Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB) yaitu:
a. jual beli yaitu pembeli
b. Tukar menukar yaitu kedua belah pihak
c. hibah yaitu penerima hibah
d. hibah wasiat yaitu penerima hibah wasiat
e. waris yaitu penerima waris
f. pemasukan kedalam perseroan atau badan hukum lainnya yitu orang
pribadi atau badan penerima peralihan hak
g. penunjukan pembeli dalam leleang yaitu pemenang
h. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap
yaitu pihak yang memperoleh hak sesuai keputusan hakim
i. penggabungan usaha yaitu badan usaha eksis
j. peleburan usaha yaitu badan usaha baru
k. pemekaran usaha yaitu badan usaha baru
10
l. hadiah yaitu penerimaan usaha
m. perolehan hak baru sebagai kelanjutan dan pelepasan hak yaitu orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak baru
n. perolehan hak baru selain pelepasan hak yaitu orang pribadi atau badan
yang memperoleh hak tanah negara.
D. Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP), Dan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB).
1. Dasar Pengenaan Pajak
Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan
Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar :
1) Harga transaksi ,dalam jual beli
2) Nilai pasar objek pajak dalam hal:
a. Tukar-menukar
b. Hibah
c. Hibah wasiat
d. Waris
e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak
g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap
h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak
11
i. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak
j. Penggabungan usaha
k. Peleburan usaha
l. Pemekaran usaha
m. Hadiah
3) Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal:
penunjukan pembeli dalam lelang
4) Nilai jual objek pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila
besarnya NPOP sebagaimana dalam point 1 dan 2 tidak diketahui
atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB
Contoh:
Tuan Amri Nst membeli tanah dan bangunan dengan NPOP (harga
transaksi) Rp 100.000.000,00. NJOP PBB tersebut yang digunakan
dalam pengenaan Rp 120.000.000,00 maka yang dikenakan
sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 120.000.000,00 dan
bukan Rp 100.000.000,00.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
adalah suatu jumlah tertentu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
yang tidak dikenakan besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda), dengan ketentuan:
a. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling
banyak sebesar Rp.300.000.000,00 dalam hal perolehan karena
12
waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau
sederajat dengan pemberi hibah wasiat,termasuk suami isri.
b. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak secara regional
ditetapkan paling banyak Rp 60.000.000,00 yang sewaktu-waktu
besarnya dapat diubah oleh peraturan daerah.
3. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan yang
telah ditetapkan paling tinggi yaitu sebesar 5%. Tarif Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Atau Bangunan ditetapkan oleh pemerintah Daerah.
Cara menghitung BPHTB:
Contoh (Regional): Tuan Amri Nst membeli tanah dan bangunan
dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 80.000.000,00. Sedangkan
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang berlaku di
Kabupaten/Kota tersebut Rp 60.000.000,00
Perhitungannya:
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 80.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 20.000.000,00
BPHTB = Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak x Tarif
= ( NPOP-NPOPTKP) x 5%
13
BPHTB yang terutang = Rp 20.000.000,00 x 5%
= Rp 1.000.000,00
E. Hak –hak Wajib Pajak Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB)
1. Keberatan
a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
1) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar (SKBKB).
3) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).
4) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lebih Bayar (SKBLB).
5) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Nihil ( SKBN).
6) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
berlaku.
b. Dalam mengajukan keberatan Wajib Pajak harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
14
2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan
pajak secara jabatan,Wajib Pajak harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan
sejak diterimanya surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) kurang bayar tambahan, surat ketetapan bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Nihil oleh wajib
pajak , kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud diatas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan .
e. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penangihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima,harus memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan.
g. Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan tertulis.
h. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
mengabulkan seluruhnya, atau sebagainya, menolak, atau
menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
15
i. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberikan suatu keputusan,keberatan yang
diajukan tersebut dianggap diterima.
2. Banding
a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan Kepala Daerah.
b. Permohonan sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan
diterima, dilampiri, salinan dari surat keputusan tersebut.
c. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
d. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
sampai dengan diterbitkan keputusan keberatan atau keputusan
Banding.
16
3. Pengurangan
Atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang
terutang dapat diberikan karena:
a. Kondisi tertentu wajib pajak, yang berhubungan dengan objek
pajak.
Contoh :
1) wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh
hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan.
2) wajib pajak Orang Pribadi menerima Hibah dari Orang Pribadi
yang mempunyai hubungan keluarga.
b. Kondisi wajib pajak yang hubungannya dengan sebab-sebab
tertentu.
Contoh :
1) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah meliputi
pembelian dari hasil ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek
Pajak.
2) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti
atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan
umum yang memerlukan persyaratan khusus.
3) wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional
sehinga Wajib Pajak harus melakukan rekonstrukturalisasi
usaha dan atau utang usaha sesuai kebijakan pemerintah.
17
c. Tanah dan atau Bangunan digunakan semata-mata untuk
kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk
mencari keuntungan.
F. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan bangunan (BPHTB)
Wajib pajak dapat mengajukan usul permohonan pengembalian
atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP),
antara lain berupa:
a. Pajak yang dibayar lebih besar daripada seharusnya terutang,
b. Pajak yang dterutang yang dibayarkan oleh wajib pajak sebelum akta
ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah atau bangunan
tersebut batal.
Berdasarkan kondisi di atas maka pengembalian kelebihan
pembayaran dapat diberikan karena:
a. Pengajuan permohonan pengurangan yang dikabulkan baik sebagian
ataupun seluruhnya,
b. Pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya, maka jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga
2%/bln maksimal 24 bulan,
c. Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang atau
sudah terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya dibatalkan, maka
terlebih dahulu akan dilakukan dilakukan proses pemeriksaan (Pasal
18
22) jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln maksimal
24 bulan apabila pengembalian telah lewat 2 bulan,
d. Perubahan peraturan perundang-udangan.
Pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran
pajak tersebut diajukan oleh WP ke DirJen Pajak. Kemudian DirJen Pajak
dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan
harus memberikan keputusan. Terhadap pengembalian pajak tersebut WP
dapat melakukan restitusi atau kompensasi.
19
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
jenis descriptive analysis atau analisis deskriptif, dalam pengertian penulis
bermaksud menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan
menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengenaan
BPHTB.
2. Lokasi Penelitian
Peneliti akan melakukan penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan yang berlokasi di Jalan Jenderal Abdul
Haris Nasution No. 32 Medan.
3. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini direcanakan akan dilakukan pada bulan
November 2014 sampai Februari 2015. Adapun uraian rincian kegiatan
penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1 berikut di bawah ini:
19
20
Tabel III.1 Jadwal Penelitian
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka.
2. Sumber Data
Penulis melakukan pengumpulan data mengenai Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Atau Bangunan melalui :
1. Data primer, yaitu data yang di ambil langsung atau diperoleh dari
pihak-pihak yang memahami dan menguasai dari objek kajian.
21
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari referensi ilmiah dan
dokumentasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:
1. Wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan,mencari data dan informasi
dengan mengajukan-mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan
objek kajian secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak-
pihak yang memahami objek kajian, khususnya kepada Dinas Pendapatan
Kota Medan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atau Bangunan dan
data yang lainnya yang diperlukan melalui Dinas Pendapatan Kota Medan
dan instansi yang terkait.
D. Metode Analisa Data
Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode: metode
deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu
mengumpulkan data yang ada kemudian di klasifikasikan, di analisis,
selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat memberikan pemecahan
terhadap permasalahan.
22
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah suatu
sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang Penerimaan dan
Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena
pada saat itu Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang berdomisili di Kota
Medan bulum begitu banyak.
Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju
pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan daerah sub bagian
keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian
Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak /
Wajib Retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21
Kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor,
Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
sunggal, dan Lainnya.
Sehubungan dengan Intruksi Mentri Dalam Negeri KUPD Nomor
7/12/41-10 tentang penyeragaman stuktur organisasi Dinas Pendapatan
Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah di seluruh Kota
Medan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1987
menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan
22
23
Daerah yang baru. Didalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah
yang baru ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Daerah, juga dibentuk
bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang
merupakan sub sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah
lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah
Daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari
peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah
Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota
Medan.
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk
Dinas Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat
Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan.
Ada pun struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
24
Gambar IV.1 Strukutur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan
DINAS
Sekretariat
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Penyusunan Program
Bidang Bagi Hasil Pendapatan
Seksi Bagi Hasil Pajak
Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
Seksi Peraturan Perundang-Undangan
dan Pengkajian
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
Seksi Pengembangan Pajak
Seksi Pengembangan Retribusi
Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain
Bidang Penagihan
Seksi Pembukuan dan Verikasi
Seksi Penagihan dan Perhitungan
Seksi Pertimbangan dan Restitusi
Bidang Pendapatan dan Penetapan
Seksi Pendataan dan Pendaftaran
Seksi Pemerikasaan
Seksi Penetapan
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Kelompok Jabatan Fungsional
UPT
25
Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program
3) Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
b. Seksi Pemeriksaan;
c. Seksi Penetapan;
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4) Bagian Penagihan, terdiri dari :
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi;
5) Bagian Hasil Pendapatan, terdiri dari :
a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil;
d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
6) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Pajak;
b. Seksi Pengembangan Retribusi;
26
c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-lain
7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan
1) Dinas
Dinas merupakan Unsur Pelaksanaan Pemerintah daerah, yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah. Dinas
mempunyai tugas dan pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asa
ekonomi dan tugas pembantuan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4, Dinas Pendapatan Menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang
pendapatan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2) Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai
27
Tugas Pokok melaksanakan sebagiantugas dinas lingkup
kesekretariatan meliputi pengelolaan admininstrasi umum, keuangan
dan penyusunan program.
Dalam melaksanakan tugas pokok secretariat
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana,program,dan kegiatan kesekretariatan
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas
c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kesekretariatan Dinas yang meliputu administarsi umum,
kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas.
d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia,
pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan
e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
f. Penyiapan bahan pembinaan,pengawasan dan pengendalian
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peleporan kesekretariatan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Kesekretariatan terdiri dari :
a. Sub bagian umum, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusun rencana,program, dan kegiatan Sub Bagian Umum
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
umum
28
3) Pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan tata
naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan
penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
4) Pengelolaan administrasi kepegawaian
5) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian
6) Penyiapan bahan pembinaan, penmgawasan dan pengendalian
7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya
b. Sub Bagian Keuangan, Menyelenggarakan Fungsi:
1) Penyusunan rencana, program,dan kegiatan Sub Bagian
Keuangan
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
keuangan
3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi
keuangan kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan,
pemprosesan, pengusulan dan verifikasi
4) Penyiapan bahan atau pelaksanaan / pelaksanaan koordinasi
pengelolaan administrasi keuangan
5) Penyusunan laporan keuangan Dinas
6) Penyiapan bahan pembinaan ,pengawasan,dan pengendalian
29
7) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi. Dan pelaporan
pelaksnaan tugas
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya
c. Sub Bagian Penyusunan Program, Menyelenggarakan Fungsi:
1) Penyusunan rencana,program, dan kegiatan Sub Bagian
Penyusunan Program
2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan
rencana dan program Dinas
3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas
4) Penyiapan banan pembinaan pengawasan, dan pengendalian
5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya
3) Bidang Pendataan Dan Penetapan
Bidang Pendataan dan penetapan mempuyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran,
pemeriksaan penetapan, dan pengelolaan data dan informasi.
Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan
Penetapan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyususan rencana, program, dan kegiatan bidang,pendataan dan
penetapan
30
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan,pendaftaran,
pemeriksaan penetapan, dan pengelolaan data dan informasi
c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak.
Wajib retribusi dan pendataan daerah lainnya
d. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi baik dari Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan
Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dan
instansi yang terkait.
e. Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya
f. Perencanaan dan peñatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang
pendataan dan penetapan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi pendataan dan
pendaftaran
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan
pendaftaran
31
3) Pelaksanaan pendataan objek pajak daerah / retribusi daerah
dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi
Daerah (SPTRD)
4) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui
formulir pendaftaran
5) Penyimpanan, pendistribusian, pemberian nomor pokok wajib
pajak daerah/wajib retribusi daerah serta penyimpanan surat
perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran
dan pendataan
6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Seksi Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pemeriksaan
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan
3) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa/ tim
pemeriksa
4) Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan
subjek pajak
5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas
32
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
c. Seksi Penetapan, menyelenggarakn fungsi
1) Penyiapan rencana, program,dan kegiatan seksi penetapan
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan
3) Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak
daerah/ pkoko retribusi daerah
4) Penyiapan penertiban, pendistribusian serta penyimpanan arsip
surat perpajakan daerah /retribusi daerah yang berkaitan
dengan penetapan
5) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/
penyetoran atas permohonan wajib pajak
6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan rencana,program, dan kegiatan Seksi Data dan
Informasi
2) Penyusunan bahan petujuk teknis lingkup pendataan dan
informasi
3) Pengumpulan dan pengolahan data objek pajak daerah /
retribusi daerah
33
4) Penuangan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam
kartu data
5) Pengiriman kartu data kepada seksi penetapan
6) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
4) Bidang Penagihan
Bidang penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
dinas lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan,
pertimbangan dan restitusi.
Dalam melaksanakan tugas pokok bidang penagihan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyususnan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan
b. Penyususan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi,
penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi.
c. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya
d. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan daerah lainnya
34
e. Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatanan daerah lainnya
f. Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan
wajib pajak atas permohonan wajib pajak
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang
penagihan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Bidang penagihan terdiri dari:
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi yang menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana,program dan kegiatan seksi pembukuan dan
verifikasi
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan
verifikasi
3) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya
4) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan
pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil
pungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda
berharga.
35
5) Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi
penerimaaan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya
6) Penyiapan bahan dan data laporan realisasi penerimaan,
pengeluaran dan sisa persediaan benda berhrga secara berkala
7) Penyiapan dan memonitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
8) Pelakunya tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan menyelenggarakan fungsi
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penagihan dan
perhitungan
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan
perhitungan
3) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas
tunggakan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya
4) Penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dan
penyimpanan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah
yang berkaitan dengan penagihan
5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
36
6) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan
restitusi
2) Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari
wajib pajak
3) Penelitian kelebihan pembayaran pajak derah / retribusi derah
yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan
4) Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian
restitusi dan atau pemindahbukuan
5) Penerimaan surat keberatan wajib pajak/ restribusi
6) Penelitian keberatan wajib pajak /wajib retribusi
7) Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak /
wajib retribusi
8) Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala
dinas tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan
9) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
37
5) Bidang Bagi Hasil Pendapatan
Bidang bagi hasil dan pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Bagi Hasil dan pendapatan mempunyai tugas pokokmdan
melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bagi hasil pajak dan
bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perungdang-undangan dan
pengkajian pendapatan.
Dalam melaksnakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil
Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Bagi Hasil
Pendapatan
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan
bukan pajak, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi
hasil pajak/bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan
pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendaptan yang syah
d. Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak /
bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak
pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
e. Pelaksnaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang dana perimbang
dan lain-lain pendapatan yang syah
38
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
bidang bagi hasil pendapatan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
tugas dan fungsinya
Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:
a. Seksi Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan rencana,program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil
Pajak
2) penyususnan bahan petunjuk dan kegiatan teknis Seksi Bagi
Hasil Pajak
3) penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitrahuan Pajak
Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) /
Daftar Himpunan Pajak (DHKP) , Pajak Bumi dan Bangunan
4) pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
5) pelaksanaan dan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak
lainnya, membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak,
penerimaan kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimnya
kepada kantor pelayanan pajak PBB
6) penyiapa bahan monitoring, evaluasi dan pelpaoran
pelaksanaan tugas
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
39
b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program dan kegiTn Seksi Bagi Hasil
Bukan Pajak
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan
pajak
3) Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak
provinsi, dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK,dan
lain-lain pendapatan yang syah
4) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil, menyelnggarakan fungsi :
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penatausahaan
Bagi Hasil
2) Penyusunan Bahan petunjuk teknis lingkup penatausahaan bagi
hasil
3) Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan pajak Bumi
dan Bangunan
4) Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak
DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
5) Penyiapan bahan monitoring evaluasi, dan pelaporan
pelaksnaan tugas
40
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
d. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan,
menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi peraturan
perundang-undangan
2) Penyususnan bahan petunjuk teknis lingkup peraturan
perundang-undangan dan pengkajian pendapatan
3) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit
terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
pengkajian atas penerimaan pendapatan dana primbangan dan
lain-lain pendapatan yang syah
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dibidang dana dan perimbangan
5) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya
6) Bidang Pengembangan Dan Pendapatan Daerah
Bidang pengembangan dan pendapatan daerahdipimpin oleh
Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas, Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup
Pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.
41
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan
Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang
Pengembangan Pendapatan Daerah
b. Penyusunana bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan
pajak,retribusi dan pendapatan lain-lain
c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi dan
pendapatan lainnya
d. Penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang
pengembangan pendapatan daerah
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Bidang Pengembangan Pendapatan daerah terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana,program,dan kegiatan seksi pengembangan
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan
pajak
3) Penyiapana bahan dan data penyusunan rencana potensi
pendapatan daerah dibidang pajak daerah
4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi
pajak daerah
42
5) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
b. Seksi pengembangan Retribusi, menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pengembangan
Retribusi
2) Penyususna bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan
retribusi
3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi
pendapatan daerah dibidang retribusi daerah
4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi
retribusi daerah
5) Penyiapan bahan monitoring,evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya
c. Seksi Pengembangan Pendapatan lain-lain, menyelenggarakan
fungsi :
1) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi
Pengembangan Pendapatan Lain-lain
2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan
pendapatan lain
43
3) Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi
pendapatan daerah di bidang pendapatan lain-lain
4) Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi
pendapatan lain-lain
Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan dan organisasi
Pendapatan Kota Medan atau manual Pendapatan Daerah
(MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan ini
merupakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
061/1867/PUOD, tanggal 2 mei 1988, Intruksi Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342.20/1991, tanggal 11
maret 1991, yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Walikota
Medan 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA Nomor 16
tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Dinas
Pendapatan Kota Medan.
4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Medan
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu “Terwujudnya
Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”.
Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah:
1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadapa sumber dan pengelolaan
pendapatan daerah
2) Meningkatkan sarana dan presarana dinas
3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah
44
4) Meningkatkan penegakan hukum.
5. Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
tahun 2015
Tabel IV.1 Gambaran Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan
Kota Medan
NO Bagian/Subdis/Bendahara/Swakelola Jumlah 1 Sekretariat 71 orang
Dinas 1 orang Bagian Umum/Keuangan/Penyusunan Program 36 orang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 20 orang Penyimpan Barang Berharga, Penyimpan Barang & Pengurus Barang
14 orang
2 Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 26 orang 3 Bidang Penagihan 49 orang 4 Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP) 77 orang 5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BHP) 85 orang 6 Unit Pelaksana Teknis (UTS) 336 orang 7 Security 18 orang
Jumlah PNS / Pegawai Honor 662 orang Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan (2015)
Tabel IV.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan berdasarkan golongan
No Golongan Jumlah 1 IV/b 1 orang 2 IV/a 5 orang 3 III/d 35 orang 4 III/c 37 orang 5 III/b 62 orang 6 III/a 70 orang 7 II/d 8 orang 8 II/c 17 orang 9 II/b 6 orang
10 II/a 51 orang Jumlah Keseluruhan 292 orang
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan (2015)
45
Keterangan:
Pegawai Negeri Sipil : 292 orang
Pegawai Honor : 59 orang
Yang dikaryakan : 1 orang
Pegawai Outsourcing : 310 orang
JUMLAH : 662 Orang
B. Pembahasan
1. Pokok-pokok Aturan Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB)
Pokok-pokok aturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) adalah aturan-aturan dalam Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang perlu dipahami dan dimengerti oleh
Wajib Pajak dalam hal pelaksaanaan pembayaran pajak, Khususnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam hal Pelaksanaaan
Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang menggunakan Sistem “Self Assesment” yang artinya
Wajib Pajak dapat Menghitung, Membayar, dan Melaporkan Jumlah pajak
yang terutang secara Langsung.
Pokok-pokok aturan ini mengenai hal-hal seperti:
1) Peraturan Daerah Kota Medan no.11 tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
46
2) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di pungut
pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan tarif 5%
dari NJOP/ harga pasar / harga lelang.
3) Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi pemindahan hak
karena:
a. Jual-beli
b. Tukar menukar
c. Hibah
d. Hibah wasiat
e. Waris
f. Pemisahaan dalam perseroan atau badan hukum lain
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
h. Penunjukan pembeli dalam lelang
i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap
j. Penggabungan usaha
k. Peleburan usaha
l. Pemekaran usaha
m. Hadiah
n. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau diluar
pelepasan hak
4) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah
nilai perolehan objek pajak .
47
5) Bila nilai perolehan objek pajak lebih rendah dari NJOP PBB maka
yang dipakai sebagai perhitungan BPHTB adalah NJOP PBB, begitu
juga bila NJOP PBB lebih rendah maka dari nilai perolehan objek
pajak maka yang dipakai adalah nilai perolehan objek pajak .
6) Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah
orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan .
7) Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah
orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan.
2. Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Prosedur Pengenaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) adalah Suatu tata cara pelaksanaan atas aturan-aturan dan
ketetapan-ketetapan dalam perhitungan Bea Perolehan hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terutang, beserta saat dan tata cara Pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang.
Dalam hal perhiyungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) pemerintah telah menetapkan Tarif yaitu sebesar 5%
(Lima persen) pada setiap pengenaannya, termasuk juga wilayah kerja
Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan. Perhitungan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang berdasarkan Nilai Objek
Pajak PBB Wajib Pajak teesebut yang dikurangi dari Nilai Perolehan
48
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) lalu dikalikan tarif 5% (Lima
persen ), Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dapat juga dikalikan 50% (Lima Puluh Persen) jika Nilai Jual
Objek Pajak didapat melaui Waris / Hibah Wasiat Yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas
atau satu derajat kebawah dengan pemberia Wasiat / Hibah termasuk
Suami / Istri
Syarat pengurusan pembayaran Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan
Bagunan adalah:
1) Surat permohonan
2) Foto copy KTP
3) Foto copy surat tanah
4) Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
5) Foto copy pembayaran PBB (tidak ada tunggakan)
6) Mengisi balanko SSPD BPHTB
7) Surat kuasa wajib pajak yang dikuasai
Syarat pengurusan Restitusi/Kompensasi pembayaran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):
1) Surat permohonan
2) Foto copy KTP
3) Pembayaran asli BPHTB
4) Nomor rekening yang bersangkutan
5) Surat kuasa WP bagi yang dikuasai
49
a. Prosedur Pembayaran BPHTB Dari Wajib Pajak Melalui
Notaris/PPAT
Gambar IV.2 Bagan Prosedur Pembayaran BPHTB Melalui Notaris/PPAT
KLIEN
PPAT
Diterima, diperiksa syarat-syarat antara lain : KTP, Sertifikat Tanah, Akta Nikah dan Kartu Keluarga
Surat Permohonan dan Sertifikat Tanah Dikirim ke BPN
Diproses secara hukum jual beli tersebut dan ditambah SSB dan SSP
PPAT membayar BPHTB ke Bank atau Kantor Pos dan Giro
Setelah menerima bukti, PPAT membuat akta jual dan beli menandatanganinya serta dibuatkan sertifikat
1
5
6
7
2
- Surat permohonan dan sertifikat tanah diterima kemudian dicek dan dicocokkan dengan data di BPN
- Dibuatkan surat permberitahuan ke PPAT
BPN
3
4
50
Prosedur pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Peralihan Hak
Atas Tanah:
1) Klien (penjual dan pembeli) dating kehadapan PPAT dalam
rangka member kepastian hukum atas pemegang hak atgas tanah.
2) Petugas PPAT menerima persyaratan yang dibutuhkan yaitu: kartu
tanda penduduk kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sertifikat
tanah yang akan dijual belikan, akta nikah penjual bagi yang
berstatus menikah, bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) terakhir dan kartu keluarga penjual.kemudian petugas PPAT
memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila persyaratan
belum lengkap maka petugas PPAT menyarankan untuk
melengkapi dulu kepada klien. Dari hasil kelengkapan persyaratan
tersebut petugas PPAT membuat bukti penerimaan persyaratan dan
diserahkan kepada klien, sedangkan petugas PPAT mengirimkan
salah satu persyaratan yaitu sertifikat tanah bersama dengan surat
permohonan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
untuk diperiksa apakah sertifikat tersebut sesuai dengan data yang
ada di BPN.
3) Petugas BPN menerima sertifikat dan surat permohonan
pengecekan kemudian surat permohonan diarsip, selanjutnya
petugas BPN mencocokkan sertifikat dengan data yang ada di
BPN. Sertifikat sesuai atau tidak sesuai dengan data yang ada di
51
BPN. Petugas BPN membuat Surat Pemberitahuan yang
diserahkan kepetugas PPAT.
4) Petugas PPAT menerima surat pemberitahuan dan sertifikat dari
petugas BPN. Selanjutnya oleh petugas PPAT surat pemberitahuan
dan sertifikat tersebut diarsip dan jika data yang ada di BPN
dengan yang ada di sertifikat tidak sesuai maka petugas PPAT
membuat surat pemberitahuan ke klien bahwa data di sertifikat
tidak sesuai dengan data yang ada di BPN selanjutnya PPAT
menolak permohonan klien untuk member kepastian hukum jual
beli tanaha tersebut, tetapi jika data yang ada di sertifikat sesuai
maka petugas PPAT menerima permohonan klien dan kemudian
memproses secara hukum jual-beli tersebut, yaitu petugas PPAT
menambah dokumen baru guna melengkapi syarat pembuatan akta
jual-beli yaitu perhitungan dan pembayaran Surat Setoran Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) bagi pihak
pembeli dan Surat Setoran Pajak (SSP) pajak final bagi pihak
penjual.
5) SSB dan SSP dikirim ke klien untuk ditandatangani dan
selanjutnya SSB dikirim ke PPAT dan ditandatangani PPAT
kemudian pegawai PPAT membayar BPHTB ke Bank atau Kantor
Pos dan Giro.
6) Petugas PPAT menerima bukti pembayaran BPHTB dari Bank atau
Kantor Pos dan Giro.
52
7) Selanjutnya setelah bukti pembayaran BPHTB diterima, petugas
PPAT mengirim bukti tersebut ke klien untuk arsip dan petugas
PPAT membuat Akta Jual Beli dan kemudian dihadapan PPAT
ditandatangani kedua belah pihak dan PPAT itu sendiri.
8) Akta Jual Beli rangkap 4 (empat), satu dikirim ke Tata Usaha, dua
arsip dan satu dikirim ke BPN untuk diteruskan pembuatan Akta
Peralihan Hak.
9) Klien membayar biaya yang ditentukan ke bagian Tata Usaha ,
kemudia Tata Usaha membuat bukti pembayaran dan kemudian
sertifikat dan bukti pembayaran yang diserahkan ke klien.
10) Klien menerima bukti pembayran dan sertifikat untuk arsip
sementara.
b. Pengisisan SSB (Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan
Bangunan)
SSB digunakan untuk pembiayaan pembayaran atau penyetoran
BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melporkan data
perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSB selain berfungsi sebagai
alat pembayaran atau penyetoran BPHTB dan pelaporan data
perolehan hak atas tanah dan bangunan juga berfungsi sebagai alat
Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
(SPOPPBB).
SSB terdiri dari 5 rangkap yaitu:
53
1) Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak.
2) Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
melalui Bank Operasional BPHTB.
3) Lembar ke-3 : untuk KPPBB disampaikan oleh Wajib Pajak.
4) Lembar ke-4 : untuk Tempat Pembayaran BPHTB.
5) Lembar ke-5 : untuk PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang /
PejabatLelang / Pejabat Pertanahan.
c. Cara menghitung BPHTB dan contoh Kasus
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah nilai perolehan
Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak.
Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk kota medan adalah
maksimal Rp. 60.000.000,00. Sedangkan untuk waris Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah sebesar Rp. 300.000.000,00.
Contoh kasus 1 (untuk Regional) :
Tuan Reza membeli sebidang tanah di Jalan Durian No 46, Medan
dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 100.000.000,00 maka
BPHTB yang terhutang adalah:
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 100.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (Rp 60.000.000,00)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 40.000.000,00
54
BPHTB yang terhutang adalah: 5% x 40.000.000,00 = Rp
2.000.000,00
Contoh kasus 2 (untuk waris dan hibah) :
Tuan Reza meninggal dunia pada tanggal 12 februari 2010 dengan
meninggalkan tiga orang ahli waris yaitu B, C dan D. Sebelum
meninggal tuan Reza memiliki tanah dan bangunan yang telah
bersertifikat seluas 500 m2 dengan NJOP sebesar Rp 500.000.000,00.
Untuk menjawab kasus ini ada dua cara dalam perhitungan besarnya
pajak BPHTB yang harus dibayar yaitu: Warisan sebagai pemilik
bersama. Rumus:
BPHTB = (NPOPKP x tarif pajak) x 50%
=( (NPOP-NPOPTKP) x 5%) x 50%
=( Rp. 500.000.000,00 – Rp 100.000.000,00) x 5% x 50%
=(Rp 400.000.000,00 x5%) x50%
= Rp 20.000.000,00 x 50%
= Rp 10.000.000,00
Jadi BPHTB yang harus dibayar oleh anak dari Tuan Reza yaitu B, C,
dan D adalah sebesar Rp 10.000.000,00
d. Prosedur Penagihan BPHTB
Berikut adalah gambar bagan prosedur penagihan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan.
55
Gambar IV.3 Prosedur Penagihan BPHTB
Penanggung Pajak : - Penagihan dengan Surat Teguran
setelah jatuh tempo - Surat Paksa jika lebih dari 21 hari
sejak Surat Teguran diterbitkan
Penanggung Pajak : akan meninggalkan Indonesia.
Penanggung Pajak : menghentikan, mengecilkan, memindahtangankan kegiatan perusahaan atau barang yang dimiliki
Penanggung Pajak : akan membebaskan badan usahanya dan badan usaha dibubarkan oleh negara
Penanggung Pajak : penyitaan oleh pihak ketiga atau pailit
KPPPBB
KPPPBB juga dapat mengeluarkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila :
56
Khusus untuk BPHTB, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan akan melaksakan tindakan penagihan apabila pajak yang
terutang sebagaimana tercantum dalam:
1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(STB)
STB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administarsi berupa bunga atau denda .
STB diterbitkan apabila:
a) Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
b) Dari hasil pemeriksaan Surat Bea Perolahan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (SSB) terdapat kekurangan pembayaran pajak
sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
c) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.
Jumlah pajak yang terutrang yang tidak atau kurang dibayar
dalam STB sebagaimana diumaksud dalam point a dan b
ditamabah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan
unbtuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya
pajak. Sedangkan point c tidak ditambah sanksi karena tidak ada
sanksi atas sanksi. STB mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga penagihannya dapat
dilanjutkan dengan Surat Paksa.
57
2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar (SKBKB)
SKBKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang,jumlah kekurang \an pokok
pajak,besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masi harus
dibayar. SKBKB diterbitkan berrdasarkan dari hasil pemeriksaan
atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang
bayar. SKBKB dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
sebuylan (maksimal 24 bulan) dihitung mulai saat terutangnya
pajak smpai dengan diterbitkannya SKBKB dani ini disebut
dengan Sanksi SKBKB.
3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
SKBKBT adalah surat ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKBKBT
diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang
terutang setelah diterbitkannya SKBKB.
SKBKBT dapat diterbitkan oleh Direktrur Jenderal Pajak
dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak.
58
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.
4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, setelah lewat jatuh tempo tidak atau kurang
bayar
Tindakan penagihan pajak, baik yang berkaitan dengan
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan dan penyanderaan yang berkaitan dengan penagihan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan oleh
juru sita pajak.
e. Jadwal Pelaksanaan Penagihan
Tindakan pelaksanaan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan atau kuasa yang ditunjuk dengan mengacu pada
ketentuan jadwal waktu penagihan sebagaimana diatur dalam kuasa
dalam Keputusan Menteri Keuangan:
1. Tindakan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran
setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
59
2. Surat Paksa segera diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang
masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak lewat 21
hari sejak diterbitkan Surat Terguran.
Penagihan dengan menerbitkan penagihan seketika dan sekaligus
dilakukan apabila:
1. Penanggung pajak akan meninggalakan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu
2. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia,
ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penaggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya atau berniat untuk itu.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara
5. Terjadinya Penyitaan atas barang-barang Penanggung Pajak oleh
pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Apabila kepada Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika
dan sekaligus, penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan tanpa harus
menunggu tenggang waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
1. Surat perintah melaksanakan penyitaan segera diterbitkan apabila
jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh
penganggung pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat
paksa diberiyahukan kepadanya.
60
2. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan
penyitaan, utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus
dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumin dan Bangunan atau kuasanya
melaksanakan pengumuman lelang.
3. Apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal yang ditetapkan
masih harus mengumumkan lelang, utang pajak dan biaya
penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh
penanggung pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan atau kuasanya segera melakukan penjualan barang
sitaan melalui kantor lelang.
f. Pembagian hasil BPHTB
Penerimaan Negara dari hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Banguna dibagikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan daerah,
bagian Pemerintah Pusat sebagaimana di maksudkemudian dibagiakan
lagi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merata.
Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana disebut diatas dibagikan
kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dengan dengan imbangan 20%
61
untuk pemerintah propinsi yang bersangkutan dan 805 untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Perhitungan Bagian Daerah perinciannya sebagi berikut:
a. Bagian propinsi yang bersangkutan sebesar 16% atau 20% dari
80%
b. Bagian Kabupaten / Kota yang bersangkutan sebesar 64% atau
80% dari 80%.
3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Pada dasarnya ada
3 (tiga) jenis nilai (harga) yang menjadi Nilai Perolehan Objek Pajak
yaitu:
1) Nilai Pasar
2) Harga Transaksi
3) Harga Transaksi Risalah Lelang
Bila nilai pasar atau harga transaksi yang menjadi Nilai Perolehan
Objek Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan (PBB),dasar pengenaan pajak
yang dipakai adalah NJOP PBB.
62
Tabel IV.3 Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)
Transaksi Perolehan DPP
1) Jual beli 2) Tukar menukar 3) Hibah 4) Hibah wasiat 5) Waris 6) Pemasukan ke perseroan atau badan hukum 7) Pemisahan hak berakibat peralihan hak 8) Peralihan hak pelaksanaan putusan hakim 9) Pemberian hak baru dari pelepasan hak 10) Penggabungan hak baru selain pelepasan
hak 11) Penggabungan, peleburan, pemekaran 12) Hadiah 13) Lelang
Harga transaksi Harga transaksi Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Nilai pasar Harga Risalah Lelang
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Medan (2015)
4. Ruang Lingkup dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan di Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan
1) Ruang Lingkup Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan
Meliputi Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan sunggal,
dan Lainnya.
2) Objek Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) di
Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan pada bulan Januari
sampai dengan April 2011.
63
5. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembayaran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Upaya-
Upaya Yang dilakukan oleh Dinas pendapatan Kota Medan untuk
Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu :
a. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan
Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa sudah
menjadi Pajak daerah;
b. Adanya temuan data-data yang tidak sesuai yang dilakukan oleh
Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan
pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB);
c. Wajib Pajak terlambat meneriam Surat Setoran Pajak Terutang
(SSPT).
Upaya-Upaya Yang dilakukan oleh Dinas pendapatan Kota Medan
untuk Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yaitu:
a. Dalam hal Pemeriksaan diupayakan untuk mengecek sebaik mungkin
sehingga kekurangan-kekurangan bayar akan terdeteksi oleh Petugas
Dinas Pendapatan;
b. Mengecek langsung kelapangan kesesuaian data yang telah diperoleh.
64
c. Memberikan kepercayaan Wajib Pajak Dalam hal
Menghitung,Membayar dan Melaporkan Pajak Terutang yang sesuai
pemungutan dengan Sistem “Self Asissment”.
6. Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) di Kota Medan dalam Wilayah Kerja Dinas Pendapatan
Kota Medan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014
Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) di Kota Medan dalam Wilayah Kerja Dinas
Pendapatan Kota Medan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014
Tabel IV.4
Realisasi Penerimaan BPHTB Tahun 2012 – 2014
No Tahun Target Realisasi Pencapaian 1 2012 Rp 280.974.000.000 Rp 259.144.429.583 92,22% 2 2013 Rp 335.974.000.000 Rp 187.786.428.637 55,89% 3 2014 Rp 330.000.000.000 Rp 228.392.967.245 69,21%
Sumber data : Bidang Bagi Hasil Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan
Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) di wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan yang
meliputi Wilayah Kerja Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor,
Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Sunggal, dan lainnya dari tahun ke tehun berbeda-beda, yang diperoleh
dari tahun 2012 adalah sebesar Rp 259.144.429.583 (Dua Ratus Lima
Puluh Sembilan miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua
Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) angka
65
tersebut hampir mendekati target di tahun 2012 yang sebesar Rp
280.974.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh
Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga pencapaian di tahun 2012 mencapai
92,22 %.
Sedangkan di Tahun 2013 penerimaan BPHTB menurun menjadi
Rp 187.786.428.637 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam
Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari target yang direncanakan sebesar Rp
335.974.000.000 ( Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Empat Rupia) yang hanya mencapai persenan 55,89%.
Dan di Tahun 2014 dengan target Rp 330.000.000.000 (Tiga Ratus
Tiga Puluh Miliar Rupiah) Realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp
228.392.967.245 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus
Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua
Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan mencapai persenan sebesar 69,21%,
angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) di Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan pada tahun
2012 sampai dengan Tahun 2014 dalam Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai
saat ini masih mengalami peningkatan dan penurunan dari Tahun ke
Tahunnya. Kenaikan dan Penurunan yang terjadi ditentukan dari jumlah
66
transanksi Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di
Wilayah Kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.
67
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
merupakan tata cara perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok
aturan yang telah ditetapkan seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebesar 5%, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP) adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta
Rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dalam hal
Perolehan hak harena Waris dan atau Hibah Wasiat yang masih dalam
Hubungan Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas
atau satu derajat ke bawah dengan pemberi Wasiat dan atau Hibah Wasiat
termasuk Suami dan atau Istri.
Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya di Wilayah
Dinas Pendapatan Kota Medan disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib
Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan Bea Perolehan Hak atas tanah dan
Bangunan (BPHTB) bahwa sudah menjadi Pajak daerah; adanya temuan data-
data yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) terkait dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah
67
68
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB); Wajib Pajak
terlambat menerima Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT).
B. Saran
Dalam pelaksanaan penelitian atau riset di Dinas pendapatan Kota
Medan mengenai Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan Kantor tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya secara baik
sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan Pemerintah dan Peraturan-
Peraturan yang berlaku, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh
Dinas Pendapatan Kota Medan yaitu :
1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menjadi pajak daerah.
2. Meningkatkan kinerja para Pegawai di Dinas Pendapatan Kota Medan
tersebut agar pelaksanaan penerimaan pajak dan data-data pajak dapat
terarah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan yang lebih ekstra kepada para pembayar pajak
yang lebih besar guna mempermudah dalam penyampaian, menyetorkan
dan melaporkan pajak yang terutang.
Penulis juga memikirkan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh
Dinas pendapatan Kota Medan untuk Meningkatkan Penerimaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:
69
1. Dalam hal Pemeriksaan diupayakan untuk mengecek sebaik mungkin
sehingga kekurangan-kekurangan bayar akan terdeteksi oleh Petugas
Dinas Pendapatan;
2. Mengecek langsung kelapangan kesesuaian data yang telah diperoleh.
3. Memberikan kepercayaan Wajib Pajak Dalam hal Menghitung,Membayar
dan Melaporkan Pajak Terutang yang sesuai pemungutan dengan Sistem
“Self Asissment”.
70
DAFTAR PUSTAKA
Hartoyo, Harry, Untung Supardi, 2010. Membedah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB: Pengalaman di Pemerintah Pusat, Reperensi Untuk Implementasi Pajak Daerah, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
Mardiasmo, 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi Publisher, Jakarta.
Muljono, Djoko, 2010. Panduan Brevet Pajak: PPN, PPNBM, BEA MATERAI, PBB, BPHTB, Penerbit Andi Publisher, Jakarta.
Purwono, Herry, 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak, Erlangga,
Jakarta. Resmi, Siti, 2013. Perpajakan; Teori dan Kasus 1 Edisi 8, Penerbit Salemba
Empat, Jakarta. Rusjdi, Muhammad, 2008. PBB, BPHTB & Bea Materai, Penerbit Indeks,
Jakarta. Yuda, Aryanto, Tejo Birowo, Primandita, Fitriandi, 2006. Kompilasi Undang-
Undang Perpajakan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Zain, Mohammad, 2006. Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba
Empat, Jakarta. Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Perpajakan, Edisi Terbaru,
Penerbit Fokusmedia, Jakarta. Zaidar SH,M.HUM, 2014. Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa, Medan.
Download http://duitkrincingan.wordpress.com/2013/04/23/bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb/.
Download http://duitkrincingan.wordpress.com/2013/04/23/bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb/.
Download http://leeinhae93.blogspot.com/2012/08/menilai-efektivitas-dengan-dialihkannya.html.
Download https://ml.scribd.com/doc/58704749/MEKANISME-PEMBAYARAN-BPHTB.
Download https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah