ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM …digilib.unila.ac.id/61778/3/SKRIPSI TANPA BAB...

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI

(Skripsi)

Oleh:

DINI NURINA CHAIRANI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2020

ABSTRAK


PIDANA KORUPSI

Oleh


Korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana

melalui undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang No 31 tahun

1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Perkembangan ilmu hukum pidana semakin maju dengan

kemunculan teori/doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun dalam

putusan pengadilan pada tahun 2010 PT Giri Jaladhi Wana korporasi dituntut

sebagai pelaku korporasi tindak pidana korupsi, maka timbul mengenai korporasi

untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi pidana.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban

Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi?, dan Bagaimanakah Penerapan Sanksi

Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi?.

Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan

secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan sebagai

norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan perilaku setiap orang,

sedangkan penelitian empiris yaitu sebagai perilaku nyata, gejala sosial yang

sifatnya tidak tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi pada kasus PT GJW telah terbukti melakukan tindak pidana

korupsi, hal tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU TPK dengan

perkembangan ilmu hukum pidana semakin maju, maka muncul doktrin

pertanggungjawaban pidana yaitu vicarious liability, strict liability, dan

identification theory, sehingga dari semua doktrin dalam kasus tersebut dapat

digunakan dalam meminta pertanggungjawaban pidana. Sedangkan penerapan

sanksi pidana terhadap korporasi melalui putusan No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar

Rp 1.317.782.129,- (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan

puluh dua ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah) dan menjatuhkan sanksi pidana

tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam)

bulan yang sesuai dengan tuntutan dan timbulnya kerugian keuangan negara

akibat perbuatan Perusahaan tersebut.

Dini Nurina Chairani Saran penelitian ini adalah (1) Majelis hakim dalam rangka menanggulangi tindak

pidana korupsi perlu adanya keseragaman dalam hal pengaturan pertanggung

jawaban pidana korporasi seperti apa teori/doktrin yang akan digunakan dalam

meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. (2) Hakim dalam menjatuhkan

putusan pemidanaan terhadap korporasi di masa yang akan datang seharusnya

dalam penemuan hukum yang progresif karena mengandung pembaharuan hukum

dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mempidana pelaku korporasi tindak

pidana korupsi.

Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana

Korupsi.


PIDANA KORUPSI

Oleh


Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2020

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dini Nurina Chairani, lahir di

Bandar Lampung pada tanggal 06 Juni 1998, sebagai anak

keempat dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak

Wiyono dan Ibu Zahra, S.Pd. Penulis merasa beruntung dan

bersyukur karena berkat doa, dukungan dan semangat dari

kedua orang tua.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Aisyah yang diselesaikan pada tahun

2004, SDN 1 Kupang Teba yang diselesaikan pada tahun 2010, SMPN 16 Bandar

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013 dan SMAN 4 Bandar Lampung yang

diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa program pendidikan Strata (S1) Fakultas

Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan mengambil minat

Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif di organisasi

sebagai anggota Forum Silaturrahim & Studi Islam Fakultas Hukum Unila.

Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di

Desa Sambirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur Periode I Bulan

Januari-Februari pada tahun 2019.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (QS. Al-

Baqarah:153).

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak

Ibunda Zahra, S.Pd. dan Ayahanda Wiyono yang selalu memberikan cinta, kasih

sayang, do‟a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan

mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Saudari yang ku banggakan

Kakakku Wiranti SE., Rini Dwi Astuti S.Pd., dan Dian Ceria Sari, A.md, Kep.

Atas segala canda dan tawa

serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan

doa untuk keberhasilanku.

Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga

Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan

membanggakan

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil „alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan

terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan

rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung

2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah

membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;

7. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang

telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi

ini;

8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan

kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan ini.

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama

menempuh studi;

11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba

Tika, Ibu Aswati, dan Mas Ijal terima kasih banyak atas bantuannya;

12. Bapak Salman Alfarasi, S.H., M.H., Bapak Salahuddin, S.H., M.H., Bapak

Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn., dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku

narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;

13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibu Zahra, S.Pd. dan Ayah Wiyono

yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala

dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan

kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat kelak;

14. Kakakku Wiranti, S.E., Rini Dwi Astuti, S.Pd., dan Dian Ceria Sari, A.md,

Kep. Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi untuk membangkitkan

semangat adek.

15. Orang special Girindra Yoga Aditya terima kasih yang telah memberikan

do’a, memberikan dukungan, memberikan semangat, dan motivasi sejak awal

kuliah hingga di ujung akhir perkuliahan untuk menjadi yang terbaik

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.

16. Sahabat terbaikku, Siti Meylinda, Ratna Septiana, Riski Ardiansyah,

Muhammad Ridwan, Nur’Aini, Amelia Risa, Jaka, dan Febi Mulyani yang

telah menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan,

pertikaian, kebahagian, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini,

walaupun masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bisa

menggapainya bersama;

17. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Uli Khairani, Perina Kherend, Fitri

Handayani, Mustafa Azhom, Dewi Maryana, Chania Putri, Azam, Villi,

Punama Sari, Shinta, Nanda Puspita, Abed Nego, Merdy, caca, harun, mawar,

yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi

ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan

keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa

meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;

18. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Sambirejo, Kabupaten

Lampung Timur; Ferli Hartati, Riska Auliyanti, Rena Yolanda, Ridho Adika,

Irfan Andrianto, Syaiful Anwar, dan seluruh teman KKN dari Kecamatan

Jabung, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40

hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah

dan kekurangan ketika bersama kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan

kesuksesan adalah masa depan kita semua;

19. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan

doa untuk penulis;

20. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan

penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal

darp perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit

harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 24 Februari 2020

Penulis

Dini Nurina Chairani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup . .... ....................................... 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................. 5

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual . ............................................ 6

E. Sistematika Penulisan ................................................................. 17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi . ................................................................. 19

B. Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum .. .............................. 21

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . ......................... 30

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi . ............................................ 36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .................................................................... 39

B. Sumber Data dan Jenis Data ...... ................................................. 39

C. Penentuan Narasumber ............................................................... 41

D. Prosedur Data dan Pengolahan Data ................... ....................... 42

E. Analisis Data ............................................................................... 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Korupsi ........... 44

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak

Pidana Korupsi ............................................................................ 65

V. PENUTUP

A. Simpulan .................................................................................... 77

B. Saran ........................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan korupsi di indonesia merupakan salah satu persoalan yang rumit.

Hampir semua ini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi, baik lingkungan

masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dapat berupa

penyelewangan, penyalahgunaan jabatan ataupun suap atau pemerasan.1 Hingga

saat ini tindak pidana korupsi justru semakin merajalela bahkan dilakukan dengan

cara-cara yang semakin canggih dan tersistematis. Salah satu cara atau modus

operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa ini adalah dengan

menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana

korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.2

Korporasi sebagai subjek hukum memang bukanlah hal yang baru dalam hukum

pidana. Di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah

dikenal melalui kasus Birmingham & Glocester Railway Co. pada tahun 1842.3 Di

Belanda, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas sudah

1Sigid Suseno & Nella Sumika Putri, Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan

Pembaharuan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 102. 2Kristian, 2018, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana

Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016. Bandung: Sinar Grafika, hal.57. 3R v Birmingham & Glocester Railway Co. (1842) 3 QB 223

2

diakui semenjak berlakunya Wet Economische Delicten (W.E.D) pada tahun 1950,

meski terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D.4 Pengakuan ini

kemudian semakin dipertegas pada perubahan Wetboek van Straftrecht (W.v.S)

pada tahun 1976 yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum

pidana umum (commune strafrecht).5 Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai

subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang

yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan societas delinquere

non potest sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek

hukum pidana.

Kenyataannya korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja melibatkan orang per

orang atau manusia alamiah saja, tetapi juga bisa dengan mudah dijumpai perkara

korupsi yang melibatkan suatu perseroan terbatas, yang menurut Pasal 1 Angka 1

jo. Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas adalah badan hukum. Beberapa kasus korupsi masih dalam proses

penyidikan, ataupun yang sedang dalam tahap proses persidangan maupun yang

telah diputus oleh pengadilan menunjukkan tidak sedikit korporasi yang

berbentuk perseroan terbatas tersangkut paut dengan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap

pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan

korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih

4Pengaturan kedudukan korporasi sebagai subjek hukuk pidana diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

W.E.D, J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 236 5Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, EPH. Hukum Pidana. (Editor: JE Sahetapy),

(Yogyakarta: Liberty,1995). hlm. 423

3

jarang diterapkan oleh penegak hukum. Pemidanaan yang dikenakan kepada

korporasi hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek penjera dari

pada pidana mati atau penjara dan kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi

sebagai bagian unsur melawan hukum dari pada membuktikan kesalahan orang

perorang yang berakibat terdakwa dibebaskan.6

Korporasi tidak dikenal sebagai subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana

melalui undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang No 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Perkembangan ilmu hukum pidana semakin maju dengan

kemunculan teori/doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun dalam

putusan pengadilan pada tahun 2010 PT Giri Jaladhi Wana korporasi dituntut

sebagai pelaku korporasi tindak pidana korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, diantaranya adalah

contoh pada kasus PT. Giri Jaladhi Wana yang merupakan korporasi yang dijerat

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PT. Giri Jaladhi Wana ditetapkan

sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan pasar sentra antasari

Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikanya ditangani oleh kejati

Kalimantan Selatan itu di limpahkaan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk di

sidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan berkekuatan hukum tetap pada

tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus PT. Giri Jaladhi

Wana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena telah melakukan

6Eddy rifai, Persepekti Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Korupsi, Abstrack. Jurnal. Mimbar hukum. Diakses tanggal,28/03/2018, pukul 19.36.

4

beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada

hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menjatuhkan sanksi pidana denda

1,3 miliyar dan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT. Giri Jaladhi

Wana selama 6 bulan. Putusan Pengadilan ini No.812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm

tanggal 09 Juni 2011

Dilihat dari kasus di atas yang sudah terjadi, dalam membebankan

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi,

mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan

oleh manusia sebagai individu, melainkan juga melibatkan korporasi sebagai

subyek hukum dalam tindak pidana korupsi, korporasi dalam melakukan

perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus.7 Korporasi tidak dapat di

pertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan

perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana

dan dipidana. Menentukan pengurus mana yang bertanggungjawab juga sulit,

mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Karenanya

timbul keraguan mengenai korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban

pidana dan penerapan sanksi pidana. Berdasarkan uraian di atas maka penulisan

akan melakukan penelitian ke dalam Skripsi berjudul: “Analisis Pertanggung

jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

7Roeslan Saleh, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta:

BPHN, 1984), hlm.50-51

5

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana

korupsi?

b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap

korporasi dalam tindak pidana korupsi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, objek kajian

penelitian mencakup pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi

dan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai

pelaku tindak pidana korupsi.

b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap

korporasi dalam tindak pidana korupsi.

6

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya,

khususnya hukum pidana dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban

korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori

yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan

dokumentasi ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian terkait pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai

pelaku tindak pidana korupsi, perlu disumbangkan pemikiran di bidang

ilmu hukum pidana. Proses penegakan hukum pidananya meliputi

tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta pembaharu

dan pembentuk undang-undang hukum pidana, khususnya di bidang

pemberantasan, pencegahan dan penanggulangan TPK.

D. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk

7

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan

untuk penelitian.8

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana serta pengaruh asas “tiada

pidana tanpa kesalahan” dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu

juga telah dibahas mengenai sejarah latar belakang dimasukannya korporasi

sebagai subjek hukum pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek

hukum pidana telah membawa perubahan pandangan mendasar dalam hukum

pidana, yang mulanya hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana.

Korporasi dapat dianggap memiliki kesalahan. Hal ini bersumber dari atribusi

perbuatan terhadap para pengurus atau direksi dari korporasi tersebut yang dalam

melaksanakan tugas fungsionarisnya. Selain itu, dalam perkembangannya, muncul

pula beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang mengesampingkan unsur

kesalahan. Sehingga dalam teori tersebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”

tidak mutlak berlaku. Teori-teori tersebut pada umumnya berkembang dari

negara-negara Anglo Saxon. Karenanya melihat pertanggungjawaban pidana

dengan mengkaitkannya pada maxim “actus non facit reum nisi mens sit rea”.

Meski demikian perlu diketahui sejauh mana doktrin tersebut dapat menyimpangi

asas fundamental dari hukum pidana ini.

Teori-teori dalam pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap

korporasi, terdapat dari tiga teori yaitu identification theory, strict laibility, dan

vicarious liability. Ketiga teori yang disebutkan tersebut merupakan teori yang

8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

8

berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut melihat

pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada unsur actus reus dan

mens rea. Beberapa teori yang digunakan sebenarnya merupakan doktrin yang

sudah berlaku pada bidang hukum lain, seperti vicarious liability dan strict

liability yang merupakan doktrin yang diakai dalam hukum perdata. Teori-teori

ini yang kemudian digunakan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana

dan pemidanaan terhadap korporasi.

1. Identification Theory

Identification theory atau direct corporate criminal liability9 merupakan salah

satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-

negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.10

Doktrin ini bertumpu pada

asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh high level

manager atau direktur diidentifikasikan sebagai tindakan korporasi. Identification

theory juga dikemukakan oleh Muladi dalam bukunya. Muladi mengemukakan

bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah

delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan

perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri.11

Doktrin Identifikasi ini juga sering disebut sebagai alter ego theory.12

Doktrin ini

terkenal ketika digunakan oleh Hakim Reid dalam kasus Tesco Supermarket Ltd.

v. Nattrass.13

Dalam pertimbangannya, Hakim Reid menyebutkan bahwa “(a

9Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

233-238 10

Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 233 11

Muladi, Dwidja Priyatno, Ibid., 12

Cristina de Maglie, Ibid., 13

Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass [1972] A.C. 153

9

corporation) must act through living persons then the person who acts is acting as

the mind of the company”.14

Dengan demikian, berdasarkan kedudukan orang

tertentu, seperti high level manager, dapat dianggap sebagai “directing mind” dan

“will” dari korporasi tersebut. Hal ini menjadikan anasir “mens rea” yang tidak

mungkin ditemukan pada korporasi secara langsung, dapat diadakan melalui

“mens rea” yang terdapat pada individu yang merupakan “directing mind” dari

korporasi. Dalam menentukan individu yang dianggap sebagai “directing mind”

sebuah korporasi, dalam perkara R v ICR Haulage Ltd15

, disebutkan bahwa

penentuan “directing mind” tersebut tergantung dari fakta-fakta yang ada pada

masing-masing kasus.16

Disebutkan dalam perkara tersebut, pengadilan

berpendapat, bahwa penentuan tersebut harus digantungkan kepada sifat tuduhan

tersebut, kepada kedudukan relatif dari pegawai tersebut, kepada fakta-fakta, dan

kepada keadaan-keadaan lainnya dalam perkara tersebut.17

Putusan mengenai identification theory tersebut muncul enam asas, yakni:18

1) Directing mind dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja,

melainkan juga sejumlah pejabat (officer) dan direktur.

2) Geografi tidak menjadi faktor, atau dengan kata lain perbedaan wilayah

operasional dari suatu korporasi tidak mempengaruhi penentuan siapa

orang-orang yang merupakan directing mind dari perusahaan yang

14

Ibid., hlm. 170 96 15

R v ICR Haulage Ltd. [1944] KB 551 16

Sutan Remy Sjahdeini, Ibid., hlm. 102 17

Ibid., 100 18

Christopher M Little, Natasha Savoline, Corporation Criminal Liability in Canada: The

Criminalization of Occupational Health and Safety Offences. (Fillion Wakely Thorup Angeletti

LLP. Management Labour Lawyers, 2002)., sebagaimana mengutip dari Sutan Remy S. Op.cit.,

hlm. 106-107.

10

bersangkutan. Sehingga perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan

seseorang mengelak sebagai directing mind.

3) Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan

mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan

tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar

hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.

4) Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak

pidana, maka ia harus memiliki kalbu yang salah atau nilai yang jahat,

yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai mens rea. Apabila pejabat

atau direktur korporasi yang merupakan directing mind tersebut tidak

menyadari tindak pidana yang dilakukannya, maka ia tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

5) Untuk dapat menerapkan identification theory tersebut, maka harus dapat

ditunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan individu sebagai directing

mind merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya.

Perbuatan tersebut juga bukan merupakan perbuatan curang yang

ditujukan kepada korporasi. Serta tindak pidana yanag dilakukan harus

bertujuan untuk memberi manfaat korporasi.

6) Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis

kontekstual atau dengan kata lain, analisis harus dilakukan berdasarkan

kasus per kasus.19

Doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi

memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang

19

Christopher M Little, Natasha Savoline, Loc.cit.,

11

dilakukan oleh individu yang diidentifikasikan sebagai tindakan korporasi. Agar

individu tersebut dapat diidentifikasikan sebagai korporasi, maka individu

tersebut harus bertindak sebagai directing mind. Menentukan directing mind dapat

dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu

tersebut atau wewenang yang dimilikan sehingga dapat dianggap bahwa

perbuatannya memang perbuatan perusahaan.Wewenang yang sedemikian

besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan tinggi seperti high

level manager atau direksi.

2. Strict Liability

Strict liability atau (tanggungjawab mutlak) merupakan doktrin pertanggung

jawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata.

Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (the law of torts)

dalam hukum perdata.20

Pengertian strict liability dalam hukum perdata dapat

merujuk pada Black’s Law Dictionary, definisi “liability that does not depend on

actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute

duty to make something safe”.21

Hukum pidana, doktrin strict liability merupakan doktrin yang mengesampingkan

unsur kesalahan atau unsur mens rea dalam petanggungjawaban pidana. Lebih

jelasnya Black’s Law Dictionary mendefinisikan strict liability crime sebagai “a

crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and

illegal sales of intoxicating liquor”.22

Dari definisi yang dikemukakan oleh

Black’s Law Dictionary tersebut jelas menunjukkan bahwa doktrin strict liability

20

Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 111 21

Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004), hlm. 934 22

Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004), hlm. 400

12

menyimpangi asas utama dalam hukum pidana yakni asas kesalahan atau

asasmens rea.23

Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, bahwa terkait penerapan doktrin strict

liability, sebaiknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang

sifatnya ringan, seperti pelanggaran lalu lintas. Menurut Loebby Luqman,24

penerapan doktrin ini sebenarnya sudah dilakukan pada delik pelanggaran lalu

lintas. Hal ini dikarenakan, Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak akan

mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar

peraturan tersebut.25

Sedangkan untuk korporasi, dapat diterapkan untuk meminta

pertanggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap

kepentingan umum, seperti kesehatan lingkungan hidup.26

Strict Liability merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau mens rea

sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain

mengesampingkan unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus

dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini

bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini

sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap

korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan

perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

23

Sutan Remy S. Op.cit., hlm. 78 24

Loebby Luqman, Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, (Jakarta: Datacom,

2002), hlm. 93 25

Loebby Luqman, Loc.cit., 26

Ibid.,hlm 95

13

3. Vicarious Liability

Vicarious Liability atau doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan

doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum

perdata. Dalam hukum perdata terdapat doctrine ofrespondeat superior, dimana

ada hubungan antara employee dengan employer atau principal dengan agents,27

dan berlaku maxim yang berbunyi qui facit per alium facit perse, yang berarti

seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan

perbuatannya. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan

hukum (the law of tort).

Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang kemudian

dipakai kedalam hukum pidana sebagai doktrin vicarious liability yang mendasari

salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan

mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang

atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful

acts of another).28

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah

pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup perkerjaan atau jabatan.29

b. Teori Pemidanaan

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan

integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan

mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan

27

Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004) 28

Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia, 1989)., hlm. 93 29

Muladi, Dwidja Priyatno, Op.cit., hlm. 113

14

pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians

yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi

bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan

bahwa keadilan dapat dicapai apabula tujuan yang Theological tersebut dilakukan

dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.30

Beberapa teori yang

berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah

melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imamanuel Kant

memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang

harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga

pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang

sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Imamanuel Kant di dalam

bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk

mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri

maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena

orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.31

2) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat

digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan

orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya

dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat

30

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni. Bandung, 2002, hlm 23. 31

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, 2005,

hlm 56.

15

potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.32

Dasar

pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat

kesalahan)melakukan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan

kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan

ketertiban dalam masyarakat.33

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori

gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga

dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan

ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas

pembalasan yang adil.34

Tim Pengkaji Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam

Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 menyatakan

dasar pertimbangan pemidanaan korporasi ialah:35

“Jika dipidananya pengurus

saja tidak cukup untuk mengadakan represi, terhadap delik-delik yang dilakukan

oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang didapat diterima

korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam

masyarakat”. Dengan demikian, dipidananya pengurus bukan berarti bahwa

korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-

32

Muladi, alumni, Op cit, hlm 65. 33

Ibid, hlm, 145. 34

Samosir, Djisman, 1992.,Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, Bina

Cipta,Bandung, hlm 67. 35

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum

Pidana Tahun 1980/1981, BPHN, Jakarta, 1985, hlm. 36 yang dikutip dalam Muladi dan Dwidja

Priyatno, Op.Cit, hlm. 146

16

undang. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno36

, bahwa di berbagai negara

menuntut dan pemidanaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan

“bipunishment provisionsi”. Hal ini berarti, baik pelaku (pengurus) maupun

korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan. Sementara dalam

pemidanaan korporasi yang menjadi persoalan adalah memilih dan menetapkan

pidana apa yang tepat yang akan digunakan dalam pemidanaan korporasi,

mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tentang jenis pidana atau

bentuk pidana, tidak semua yang terdapat dalam pasal tersebut dapat diberlakukan

kepada korporasi sebagaimana halnya manusia alamiah (naturaljik persoon),

seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan

yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,

dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.37

Sumber konsep adalah undang-

undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Agar

tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis

memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami

tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

a. Analisis adalah cara pemeriksaan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan

menemukan unsur-unsur dasar dan hubungan antara unsur-unsur yang

bersangkutan (Kamus Ensiklopedia Indonesia, 1986).

36

Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm. 143 37

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004,

Hal 78.

17

b. Pertanggungjawaban Korporasi adalah organ korporasi yang menjalankan

pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang

berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki

wewenang untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat

mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut

memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai

tindak pidana (Perma No. 13 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 10).

c. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara.

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 Pasal 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang

menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5

(lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat

dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap

penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat

tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan

konseptual serta sistematika penulisan.

18


Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok

bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai

bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang

berlaku dalam praktek.


Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

yang berisi metode penelitan, sumber dan jenis data, penentuan narasumber,

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian

mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang

ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat

hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan

dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

19


A. Pengertian Korporasi

Perkembangan hukum di Indonesia, penggunaan istilah “korporasi” merupakan

sebutan yang lazim dipergunakan dalam kalangan pakar hukum pidana untuk

menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya

dalam bidang hukum perdata yang disebut dengan “badan hukum”

(rechtspersoon) atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan legal entities atau

corporation, bahasa jerman disebut corporation, dan bahasa Belanda disebut

corporatee38

yang berasal dari kata corporation dalam bahasa latin.

Pengertian atau defenisi tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana

yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan

hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk

dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi (Perma

No. 13 Tahun 2016). Secara etimologis kata korporasi corporatie (Belanda),

corporation (Inggris), korporation (Jerman) berasal dari kata “corporatio” dalam

bahasa Latin, seperti halnya dengan kata lain yang berakhir dengan “tio” maka

“corporatio” sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja

38

Rudhy Prasetya, Perkembangan Korporasi Dalam Proses Mordenisasi, Makalah pada Seminar

Nasional: Kejahatan Korporasi, yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1989,

h.2.

20

“corporare” yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau

sesudah itu. “Corporare” sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia = badan),

yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka

akhirnya “corporatio” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan lain

perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan

manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.39

Beberapa pengertian tentang batasan korporasi yang dapat penulis kemukakan di

sini antara lain:

1. A.Z. Abidin

Korporasi dipandang sebagai realitas dan sekumpulan manusia yang diberikan

hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan

tertentu.40

`

2. Subekti dan Tjitrosudiro

Korporasi (corporatie) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum41

3. Black’s Law Dictionary

Suatu kesatuan yang lahir dalam bidang usaha yang memiliki kekuasaan untuk

bertindak secara hukum layaknya seperti manusia nyata dari para pemegang

saham sebagai pemiliknya dan berhak untuk memberikan sesuai dengan jumlah

sahamnya dalam tenggang waktu yang tidak terbatas.

Pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan

kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 Ayat (2): “Tindak pidana korupsi

39

Soetan K Malikoel Adil, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, op cit, Hlm 12 . 40

Muladi dan Dwipa Prijatna, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Sekolah

Tinggi Hukum Bandung Press, Bandung, 1991, hlm 14. 41

Ibid., hlm, 15.

21

dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-

orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain,

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-

sama”.42

B. Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Asal mula adanya korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan

tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik hidup dalam suatu

kelompok, sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu

kelompok masyarakat. Pada zaman dahulu perkembangan korporasi terlihat

dengan adanya pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat

Asia Kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya,

kelompok-kelompok tersebut di Romawi membentuk suatu organisasi yang

fungsinya mirip dengan korporasi pada zaman sekarang ini.43

Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis

perdagangan yang sifatnya semakin kompleks pada negara-negara Eropa misalnya

di negara Inggris.44

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum

pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635, ketika sistem hukum Inggris

mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak

pidana ringan. Sedangkan Amerika baru mengakuinya pada tahun 1909 melalui

putusan pengadilan. Setelah itu banyak negara-negara yang mengakui korporasi

sebagai pelaku tindak pidana seperti Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia,

42

A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm.54. 43

Muladi dan Dwija Priyatno, op.cit.,hlm. 35. 44

Ibid., hlm. 36

22

Swiss, dan beberapa negara di Eropa.45

Dalam perkembangannya korporasi

ternyata tidak hanya bergerak di bidang kegiatan ekonomi saja, akan tetapi

sekarang ini ruang lingkupnya sudah semakin luas karena dapat mencakup bidang

pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan agama.46

Perkembangan dan pertumbuhan korporasi dapat menimbulkan efek negatif,

sehingga kedudukannya mulai bergeser menjadi subjek hukum pidana. Dalam

kongres PBB VII pada tahun 1985 telah dibicarakan tentang jenis kejahatan dalam

tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”, dengan melihat

gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan

ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya seperti terjadinya

penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan

invoice yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara.

Sebelumnya pertanggungjawaban korporasi secara kolektif telah dikenal dalam

hukum adat Indonesia. Menurut J. E. Sahetapy dalam penelitiannya pada tahun

1988 tentang permasalahan denda dalam hukum adat Indonesia menyatakan

bahwa, di beberapa daerah di Kepulauan Indonesia sering kali terjadi bahwa

kampung si penjahat terjadinya suatu pembunuhan atau kerugian kepada golongan

familinya orang yang dibunuh, ada kewajiban mambayar denda atau kerugian

kepada golongan famili orang yang dibunuh atau yang kecurian.47

Zainal Abidin yang menyatakan bahwa disebagian daerah di Indonesia dahulu

kala dikenal hukum pidana adat yang mengancam pidana bagi keluarga atau

45

Mahrus Ali, op. cit., hlm. 98. 46

Muladi dan Dwija Priyatno, op. cit., hlm. 41. 47

Ibid., hlm. 42.

23

kampung seseorang yang dipersalahkan melakukan kejahatan.48

Jadi, hukum

pidana adat Indonesia sudah mengenal pertanggungjawaban kolektif yang mirip

dengan pertanggungjawaban korporasi pada zaman sekarang ini.

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui

penelitian yang mendalam dari para ahli, tetapi merupakan akibat dari

kecenderungan formalisme hukum (legal formalism). Pertanggungjawaban pidana

korporasi telah berkembang tanpa adanya teori yang membenarkannya.

Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum layaknya manusia hanya melalui

peran pengadilan. Hakim di dalam sistem hukum common law melakukan suatu

analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas

hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.

Hakim yang pada waktu itu tidak memiliki banyak teori untuk membebankan

tindakan para pengurus kepada korporasi, berusaha untuk menjerat korporasi

dengan mengajukan pertanyaan apakah suatu korporasi dengan hukum tanpa

memiliki bentuk psikis yang jelas dapat juga dipersyaratkan memiliki

kondisi/keadaan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya

kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu. Berdasarkan

pemikiran ini, akhirnya disepakati bahwa korporasi juga dianggap sebagai subjek

hukum yang bertanggung jawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan. Konsep

ini bertahan hingga akhir abad ke-19. Pada abad ke-19 berkembang suatu

pemikiran tentang pertanggungjawaban korporasi, bahwa korporasi juga

bertanggungjawab atas tindakan-tindakan para pengurus.49

Setelah munculnya

pemikiran tentang pertanggungjawaban korporasi atas tindakan pengurus, para 48

A. Z. Abidin, op. cit., hlm. 50. . 49

Ibid., hlm. 99.

24

ahli mencari dasar pembenar perlunya korporasi dibebani pertanggungjawaban

dalam hukum pidana. Hal ini didasari alasan yang sedemikian rupa misalnya

karena korporasi merupakan pelaku utama dalam perekonomian dunia, sehingga

kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk

mempengaruhi tindakan-tindakan pengurus korporasi.50

Selain itu, keuntungan

yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian

besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya

dijatuhi sanksi keperdataan. Sanksi pidana diperlukan dalam hal ini. Tindakan

korporasi melalui pengurus-pengurusnya pada satu sisi sering kali menimbulkan

kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana

diharapkan mampu mencegahnya dari pengulangan tindakannya tersebut.

Korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi

sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harsu

diakui bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem

sosial, ekonomi, dan politiknya, maka kebutuhan akan sistem pengendalian

kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak

dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki

adanya pengaturan yang semakin terorganisasi, jelas, dan terperinci. Sekalipun

cara-cara seperti itu mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang

semakin berkembang dengan disertai persoalanpersoalan yang banyak pula.

Selanjutnya, dikemukakan oleh A. Z. Abidin yang mendukung korporasi sebagai

subjek hukum pidana, yaitu: “pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh

Roling dimasukkan functioneel daderschaap, oleh karena korporasi dalam dunia

50

Ibid., hlm. 100.

25

modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai

banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-

lain”.51

Selanjutnya dalam hukum positif di berbagai negara mencantumkan

korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti di negara Belanda yang tercantum

dalam Pasal 15 Ayat 1 Wet Economic Delicten 1950, yang kemudian dalam

perkembangannya dicantumkan dalam Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb.

377, yang disahkan tanggal 1 September 1976, yang kemudian diubah isinya

dalam Pasal 51 W.v.S. sehingga korporasi di negara Belanda merupakan subjek

hukum pidana umum, dengan menghapus Pasal 15 Ayat 1 Wet Economic Delicten

1950.52

Amerika Serikat, korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan

manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum

untuk tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan korporasi bagi Amerika Serikat

adalah“to deter the corporation from permitting wrongfull acts”. Pada tahun 1909,

Amerika Serikat menempatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana melalui putusan Supreme Courts dalam kasus New

York Cental and Hudson Riwer R.R.v. United States.53

Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum pidana dikenal sejak tahun 1951 yang

dicantumkan dalam Undang-Undang penimbunan barang-barang. Akan tetapi

mulai dikenal lebih luas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yaitu

Pasal 15 Ayat 1 UU No. 7 Drt. Tahun 1955, juga dalam Pasal 17 Ayat 1 UU

No.11 PNPS tahun 1963 tentang tindak pidana subversi, dan Pasal 49 Undnag-

Undang No. 9 tahun 1976, kemudian dalam Undang-Undang tindak pidana

51

A. Z. Abidin, op. cit., hlm. 51. 52


Ibid, hlm. 45.

26

narkotika, Undang-Undang lingkungan hidup, Undang-Undang tentang

psikotropika, Undang-Undang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang tindak

pidana pencucian uang. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum

pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus diluar

KUHP, karena KUHP sendiri hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum

pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana penuh dengan

hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan sebagai subjek hukum

pidana pada manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut. Pertama,

begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (fiction theory) yang dicetuskan oleh Von

Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuankesatuan dari manusia

merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada

manusia. Negara-negara, lembaga-lembaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan

perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia. Semua

hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada tiap individu. Oleh karena itu,

konsepsi asli kepribadian harus sesuai dengan cita-cita manusia, Kedua, masih

dominannya asas universitas delinguere non potest yang berarti bahwa badan-

badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di

banyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, dimana

kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya

merupakan kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan

individualisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).54

Dalam konteks

KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, asas tersebut

54

Ibid, hlm. 65.

27

ternyata begitu mempengaruhi munculnya Pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai

berikut:

“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran, terhadap pengurus,

anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak

dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu

telah terjadi diluar tanggungannya”.

Pasal 59 KUHP tersebut mengenai tentang tindak pidana yang hanya bisa

dilakukan oleh manusia, tidak termasuk korporasi. Pasal 59 KUHP tersebut

menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, fiksi

badan hukum tidak berlaku dalam KUHP. Secara lebih rinci Van Bemmelen

menyatakan bahwa pasal itu tidak membicarakan tindak pidana korporasi, tetapi

hanya memuat dasar penghapus pidana bagi anggota pengurus atas suatu

pelanggaran yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Dalam perkembangannya,

dua alasan di atas lama kelamaan semakin melemah pengaruhnya. Hal ini dapat

dilihat dengan adanya usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum

dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat

keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan. Begitu juga dengan

kerugian yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan

korporasi tersebut. Oleh karena itu, dianggap tidak adil jika korporasi tidak

dilekatkan hak dan kewajiban baginya seperti halnya manusia. Kenyataan inilah

yang kemudian memunculkan tahaptahap perkembangan korporasi sebagai subjek

hukum dalam hukum pidana. Pada umumnya secara garis besar perkembangan

korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga tahap.

28

a. Tahap Pertama

Dimulai dari tahap pertama, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha agar sifat

delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (natuurlijk persoon).

Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka

tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Tahap ini merupakan dasar perumusan Pasal 51 W.v.S. Belanda atau Pasal 59

KUHP.55

Para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dahulu

dipengaruhi oleh asas societas delinquere non potetast, yaitu badan hukum tidak

dapat melakukan tindak pidana. Menurut Enschede, ketentuan universitas

delinquere non potest adalah contoh yang khas dari pemikiran secara dogmatis

dari abad 19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan

sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan

individualisasi KUHP. Pada tahap pertama ini, pengurus yang tidak memenuhi

kewajiban-kewajiban, yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat

dinyatakan bertanggungjawab.56

b.Tahap Kedua

Tahap kedua, ditandai dengan adanya pengakuan yang timbul sesudah perang

Dunia I dalam perumusan Undang-Undang, bahwa suatu tindak pidana dapat

dilakukan oleh korporasi.57

Namun, tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari

pengurus korporasi. Perumusan yang khusus ini, yaitu apabila suatu tindak pidana

dilakukan oleh pimpinan atau karena suatu korporasi maka tuntutan pidana dan

55


Ibid., hlm. 53. 57

Ibid., hlm. 54.

29

pidananya dijatuhkan terhadap anggota pimpinan tersebut. Secara perlahan-lahan

tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang

memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan

perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat

melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat di pertanggungjawabkan secara

pidana adalah pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut.

Dalam tahap ini, pertanggungjawaban korporasi secara nyata belum muncul.

Contoh peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban korporasi

dalam tahap ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1951, LN. 1951-2, Undang-Undang

tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang kerja tahun 1948 No. 12 dari RI

untuk seluruh Indonesia.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga, merupakan permulaan dari adanya tanggungjawab langsung dari

korporasi, yang dimulai pada waktu dan sesudah perang dunia II. Dalam tahap ini

dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggung

jawabannya menurut hukum pidana. Alasannya adalah jika misalnya dalam delik-

delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang

diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin

seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga

diajukan alasan lain, bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau

belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.

Dengan demikian, memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai

dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati

30

peraturan yang bersangkutan.58

Peraturan perundang-undangan yang

menempatkan korporasi sebagai subjek hukum dan secara langsung dapat di

pertanggungjawabkan secara pidana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Drt

tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi,

yaitu: Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu

badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka

tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib

dijatuhkan.

C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi disebut sebagai legal personality yang artinya korporasi dapat

memiliiki harta kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut dan dituntut

dan dituntut dalam kasus perdata.59

Menurut Perma No. 13 Tahun 2016 Pasal 4

Ayat (1) yaitu: korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai

dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang

korporasi. Dalam korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana

Indonesia dapat dibedakan antara yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan

yang bertanggungjawab. Karena itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak

pidana bergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana

yang akan digunakan.

58

Ibid., hlm. 56. 59

Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, tulisan dalam jurnal Hukum, Fakultas

Hukum UII, Yogyakarta, No, Vol 6, Tahun 1999, hlm. 35.

31

Pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dipisahkan dengan tindak

pidana. Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban

tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan60

.

Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno,

yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid

van het feit atau het verboden zjir van het feit) dan “dapat dipidananya orang”

(strafbaarheid van den persoon), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan

antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggungjawaban

pidana” (criminal responsibility atau criminal liability).61

Oleh karena hal tersebut

dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban

pidana. Menurut Simons Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan);

2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);

3. Melawan hukum (onrechtmatig);

4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar

persoon).

Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematik dan jelasnya pengertian

tentang tindak pidana dalam arti ”keseluruhan syarat untuk adanya pidana ”(der

inbegriff dervoraussetzungen der strafe), pandangan dualistis itu memberikan

manfaat, yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk

60

Dwidja Priyatno. op ci. hlm 30. 61

Moelyatno.Seperti dikutip oleh Sudarto. Dalam Sudarto. Hukum Pidana I. Cetakan ke II.

Semarang. Yayasan Sudarto. 1990. hlm 40

32

mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi

jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh

Simons dan sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada

perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh

Moelyatno, itu adalah tidak prinsipiil, yang penting ialah bahwa semua syarat

yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila

perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi

masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan

perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain

orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika

dilihat dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas ”Geen

Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini tidak tercantum

dalam KUHP Indonesia ataupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas ini

sekarang tidak diragukan karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, bila ada

orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Karena asas

utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka timbul

permasalahan baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

2. Pemidanaan Terhadap Korporasi

Pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah

sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi

yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi

33

harus dipertimbangkan benar urgensinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka

perlu untuk mempertimbangkan peringatan Sudarto, bahwa sanksi pidana akan

menemui kegagalan dan mendatangkan kecemasan belaka. Terlalu banyak

menggunakan ancaman pidana dapat mengakibatkan devaluasi dari undang-

undang pidana.62

Packer menyatakan bahwa pidana itu menjadi penjamin yang

utama apabila digunakan secara cermat, hati-hati dan secara manusiawi. Akan

tetapi sebaliknya menjadi pengancam yang membahayakan apabila digunakan

secara Indiscriminately dan coercively. Oleh karena itu Packer menegaskan bahwa

syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal

sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut pandangan sebagian besar

anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan

masyarakat dan tidak dibenarkan oleh apa saja yang oleh masyarakat

dianggap penting.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut konsisten dengan

tujuan-tujuan pemidanaan.

3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut tidak akan menghalangi

perilaku masyarakat yang diinginkan.

4. Perilaku tersebut dapat dihadapi melalui cara yang tidak berat sebelah dan

tidak bersifat diskriminatif.

5. Pengaturan melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan

memperberat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

62

Ibid, hlm 117

34

6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralasan daripada sanksi pidana tersebut

guna menghadapi perilaku tersebut.63

Pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum

Pidana Badan Pengkajian Hukum Nasional, dalam laporan hasil Pengkajian

Bidang Hukum tahun 1980/1981 menyatakan bahwa: “jika dipidananya pengurus

saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan

oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang

ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingan yang sangat berarti”.64

Dengan demikian dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan

yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan uraian di atas bahwa pemidanaan

korporasi didasarkan kepada atau mengandung tujuan pemidanaan baik yang

bersifat preventif (khusus) dan tindakan represif.65

Tujuan pemidanaan korporasi yaitu menyangkut tujuan bersifat integratif yang

mencakup Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan

pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya;

sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan

kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan

dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar

korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan

tujuan demi pengayoman masyarakat. Pemidanaan terhadap korporasi harus

63

Ibid, hlm 157. 64

Dwidja Priyatno, op cit, hlm 121 65

Ibid, hlm 234.

35

sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan seperti tersebut di

atas. Korporasi dijadikan subjek hukum pidana sama dengan manusia alamiah,

namun perlu diingat bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh

korporasi dan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP tidak

semuanya dapat dikenakan pada korporasi. Dalam KUHP yang berlaku sekarang

ini, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana, dalam merumuskan

sanksi pidana dikenal “double track system” (sistem dua jalur), yaitu di samping

sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku. Sanksi

pidana diatur dalam pasal 10 KUHP.

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. pidana mati,

2. pidana penjara,

3. kurungan,

4. denda, dan

5. pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946 Berita RI II

No. 247)

b. Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. Putusan Hakim

Jenis hukuman yang diuraikan di atas jelas bahwa untuk pidana pokok yang dapat

dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-

hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 KUHP tidak dapat dikenakan pada

korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah.

Perkembangan selanjutnya lahir berbagai ketentuan pidana khusus, yang

mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya, dengan merumuskan sanksi pidana

untuk korporasi bervariasi, yaitu ada yang merumuskannya kumulatif-alternatif,

alternatif dan merumuskannya tunggal. Perumusan sanksi pidana tunggal akan

36

menimbulkan masalah, yaitu bagaimana jika pidananya tidak dilaksanakan,

misalnya pidana pokok hanya denda yang dijatuhkan pada korporasi. Dalam

KUHP indonesia jika denda tidak dibayar maka dapat dikenakan pidana kurungan

pengganti denda Pasal 30 Ayat (2) KUHP, sedangkan pidana kurungan tidak

dapat dijatuhkan pada korporasi. Hal ini merupakan masalah yang harus

dipertimbangkan dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi dalam

peraturan pidana yang tersebar di luar KUHP.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin corruptive atau corruptus, Selanjutnya

kata corruption itu berasal dari kata corrumpore (suatu kata latin yang tua). Dari

bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti corruption

dan corrupt (Inggris), corruption (Prancis), dan corruptie (Belanda). Menurut

Suyatno, Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu:

1. Discritionery Corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat

sah,bukan praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

2. Ilegal Corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan

bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

3. Mercenry Corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk

memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan

kekuasaan.

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan

secara tegas pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang

37

mulai berlaku pada tanggal 9 juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan

pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana

yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan

perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo.

UU No. 20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan

pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999

jo. UU No. 20 Tahun 2001).

2. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

jo. UU No. 20 Tahun 2001).

3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya

untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi

nasihati atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang

38

doserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 Ayat (1) UU No. 20

Tahun 2001).66

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan

pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yakni

berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Ketentuan seperti itu jelas

mengandung penyimpangan dari asas umum hukum pidana tentang penjatuhan

pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di jatuhi lebih dari

satu jenis pidana pokok. Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut

kembali, dan bahkan untuk pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 dipertegas.

66

Azis Syamsudin, Op.Cit,.hlm. 139

39


A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif atau kepustaan adalah metode atau cara yang

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial

yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari undang-

undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai data sekunder, tetapi dari

perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian

lapangan (field research).

B. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini,


40

1. Data Primer

Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber

dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat yang

terlibat langsung atau mengetahui masalah pertanggungjawaban korporasi dalam

tindak pidana korupsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara

membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi, sikap dan

pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berikut ini adalah uraian mengenai bahan hukum tersebut:

a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan

pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan korporasi terdiri

dari:

41

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 sebagaimana dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan KUHAP.

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

sekunder. Di dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier

adalah karya ilmiah, kamus, ensiklopedi legal, dan hasil penelitian yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh

peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang

akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang

diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 (satu) orang

2. Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 (satu) orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 (satu) orang

4. Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners : 1 (satu) orang

Jumlah : 4 (Empat) orang

42

D. Prosedur Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh

prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (LibraryResearch)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara

membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada

hubungannya dengan materi penelitian, seperti buku-buku, peraturan

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian

langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan

wawancara terbuka langsung di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dosen Fakultas Hukum Universitas

Lampung, dan Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan data yang telah berhasil

dikumpulkan sehingga menjadi sistematik dan siap dianalisis. Prosedur

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari

43

data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga untuk

mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-

kesalahan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang

akan dibahas.

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklarifikasikan

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

3. Sistematis, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan

dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan

data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar,

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang

disarankan oleh bahan hukum.67

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data

selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis

normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil

penelitian yang diperoleh dari teori, dan data lapangan menurut sifat dan peristiwa

hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum pidana.

67

LEXY. J. MOLEONG, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung: Remaja

Rosdakarya, 1994, Hal. 94.

77

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini


1. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada kasus PT GJW telah

terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut telah sesuai berdasarkan

Pasal 20 ayat (2) UU TPK dengan perkembangan ilmu hukum pidana semakin

maju, maka muncul doktrin pertanggungjawaban pidana yaitu vicarious

liability, strict liability, dan identification theory, sehingga semua doktrin

dalam kasus tersebut dapat digunakan dalam meminta pertanggungjawaban

pidana.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi melalui putusannya

No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM. Majelis Hakim dalam perkara tersebut

menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp 1.317.782.129,- (satu milyar

tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh

Sembilan rupiah) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU TPK

yaitu pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana

denda dengan, ketentuan maksimum ditambah 1/3 dan pada perkara tersebut

juga menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa penutupan sementara PT.

78

Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan yang sesuai dengan tuntutan dan

timbulnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan PT GJW dengan

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dapat dibebankan

kepada perusahaan tersebut.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menanggulangi tindak pidana korupsi perlu adanya

keseragaman dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi

seperti teori/doktrin apa yang akan digunakan dalam meminta

pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi untuk masa

yang akan datang dalam penemuan hukum yang progresif karena mengandung

pembaharuan hukum dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mempidana

pelaku korporasi tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Kencana

Prenada Media Grup, Jakarta.

Ali, Mahrus. 2013. Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta:

UII Press.

Atmasasmita Romli. 2001. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan

Hukum. Bandung, Mandar Maju.

Aulia Ali Reza, 2015, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP,

Institute For Criminal Justce Reform, Jakarta Selatan.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bag, 1, Raja Grafido Persada,

Jakarta.

F. Sjawie Hasbullah. 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak

Pidana Korupsi, Jakarta: Kencana.

Hartanti, Evi. 2008. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi. 1999. Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Yogyakarta: Jurnal

Hukum Fakultas Hukum UII.

Hamzah, Andi. 1984. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Umum

--------. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasioanl dan Internasional,

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

--------. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Kristian. 2018. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara

Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016.

Bandung: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. 2009. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi Sistem Hukum

Pidana Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.

Muhammad Kadir, Abdul. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra

Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.

Bandung: Alumni.

Munir Fuady. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta:

Kencana Prenadameda Group.

Nawawi Arief Barda. 2002. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1.

cetakan 1, Jakarta: RafaGrafindo Persada.

Poerwadarminta, W.J.S, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN

Balai Pustaka.

Regar, Moenaf. 2000. Dewan Komisaris Perannya Sebagai Organ Perseroan.

Jakarta: Bumi Aksara.

Reksodipuro Mardjono, 1994, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan,

Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan

Pengabdian Hukum.

Rifai, Eddy, 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung: PP

Magister Hukum Unila.

Soekanto, Soerjono.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. 2018. Hukum Pidana Indonesia:

Perkembangan dan Pembaharuan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Setiyono. 2009. Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggung

jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia

Publishing.

Yunara, Edi. 2012. Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi. Bandung:

PT Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016

C. Internet

Eddy rifai, Persepekti Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku

Tindak Pidana Korupsi, Abstrack. Jurnal. Mimbar hukum. Diakses tanggal,

28/03/2018.

http://sitimaryamnia.blogspot.co.id,diakses pada tanggal 11 februari 2018.

http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Meer

angi_Korupsi_dprd.pdf,Diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Pukul 12.30

WIB.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM …digilib.unila.ac.id/61778/3/SKRIPSI TANPA BAB...

Documents

Transcript of ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM …digilib.unila.ac.id/61778/3/SKRIPSI TANPA BAB...