ANALISIS PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BALAI PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEC SAKRA PEMBERDAYAAN PEREMPUANKABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

BABPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGRencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunkan sebagai acuan dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2013 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).Renja-SKPD Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.B. RUMUSAN MASALAH Dilihat dari latar belakang diatas dapat dianggat rumusan masalah sebagai berikit :

BAB IIKAJIAN TEORIA. PERMASALAHANB. PEMBAHASANANALISIS WORDKEKUATANDukungan dan persetujuan bupati terhadap rencana program dan Kegiatan;Koordinasi yang baik antara Instansi terkait dilingkungan pemerintahKabupaten;Personil Pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk majudan penuh tanggung jawab;Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2007 tentang pembentukankedudukan tugas pokok dan susunan organisasi dinas/badan daerahKabupaten Tanah Bumbu.KELEMAHANBelum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana danprasarana untuk mendudukung program dan kegiatan BadanKeluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak;Kurangnya kualitas keterampilan Pegawai, baik yang Profesionalsecara Teknis maupun Operasional;Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara optimal.

PELUANGAdanya peraturan perundang-undangan di Badan KeluargaBerencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;Dukungan pemerintah daerah dalam bidang Keluarga BerencanaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;Kemajuan teknologi informasi;Salah satu peluang eksternal untuk membuka wawasan pemikiranbagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas mereka adalahpelaksanaan orientasi kerja dan proses pembelajaran keluar.TANTANGANBidang lebih mementingkan kelompoknya dari pada kepentinganBadan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak secara keseluruhan;Persaingan antar Pegawai/Pejabat;Terjadinya perubahan struktur organisasi akibat adanya perubahanperaturan perundang-undangan.KESIMPULANDAFTAR PUSTAKA