ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK ...

i

ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK

PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN

Studi Kasus di KUD Bersama Makmur

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

P. Bayu Budi Raharjo

092114004

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2013

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ii


iii


iv

PERSEMBAHAN

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-

pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia

sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan

kamu dicobai melampaui kekuatanmu, pada waktu kamu

dicobai Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar

sehingga kamu dapat menanggungnya. (Surat Paulus yang

pertama kepada jemaat di Korintus 10 ; 13)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapakku FX Kasirin dan Ibuku MM Tumirah

Adikku Lusia Nrimaningsih dan Antonius Krista Bambang Tri Pamungkas

Tiara Sasotyaningtyas dan keluarga

Serta sahabat-sahabatku semua


v

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan

judul: Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan

Terutang Wajib Pajak Badan (Studi kasus di KUD Bersama Makmur) dan

diajukan untuk diuji pada tanggal 28 Agustus 2013 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini

tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil

dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang

saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian

atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil

tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan

tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya

sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya

terima.


vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIAN AKADEMIS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : P. Bayu Budi Raharjo

NIM : 092114004

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KUD Bersama Makmur).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata

Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain,

mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan

mempublikasikasnya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis

tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan

judul Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang

Wajib Pajak Badan (Studi kasus di KUD Bersama Makmur), bertujuan untuk

memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan

berhasil tanpa bantuan dan bimbingan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya dalam penyelesaian

skripsi ini.

2. Dr. Ir. Paulus Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta yang memberikan kesempatan belajar bagi penulis.

3. Dr. H. Herry Maridjo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Sanata Dharma.

4. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Universitas Sanata Dharma.

5. Dr. FA. Joko Siswanto, M.M.,Akt.,QIA selaku Panitia Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi.

6. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si.,Akt.,QIA selaku Panitia Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi.


viii

7. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Dosen Pembimbing

skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian

skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing

dan memberikan ilmu yang sangat baik bagi penulis selama belajar di


9. Seluruh staf Sekretariat Fakultas Ekonomi, staf dan mitra Perpustakaan,

dan seluruh karyawan Universitas Sanata Dharma yang telah membantu

penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

10. Keluarga Besar KUD Bersama Makmur atas bantuan dan ijin yang

diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

11. Kedua orang tuaku dan kedua adikku serta semua keluarga yang

mendukung dalam doa dan semangat.

12. Tiara Sasotyaningtyas dan keluarga yang selalu mendukung dalam doa dan

semangat.

13. Sahabat-sahabatku yang selalu berbagi suka dan duka.

14. Teman-teman MPT dan teman-teman Akuntansi angkatan 2009 dan semua

angkatan yang selalu mendukung dan memberikan warna baru dalam

hidupku.

15. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.


ix

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi

ini, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritik yang dapat berguna bagi

penulis dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi

semua pihak yang membutuhkan.


x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ......................... v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................... vii

HALAMAN DAFTAR ISI ............................................................................. x

HALAMAN DAFTAR TABEL ..................................................................... xiv

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ................................................................. xv

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ............................................................. xvi

ABSTRAK ...................................................................................................... xvii

ABSTRACT ..................................................................................................... xviii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 3

C. Batasan Masalah ....................................................................... 3

D. Tujuan Penelitian ..................................................................... 3

E. Manfaat Penelitian ................................................................... 4

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 4

BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 6

A. Pajak ........................................................................................ 6


xi

1. Definisi Pajak ....................................................................... 6

2. Pengelompokan Pajak .......................................................... 7

3. Asas Pemungutan Pajak ....................................................... 8

4. Sistem Pemungutan Pajak .................................................... 8

5. Pajak Penghasilan Badan ..................................................... 9

6. Pengelompokan Penyesuaian Fiskal..................................... 36

7. Tarif Pajak ............................................................................ 38

8. Perhitungan Pajak ................................................................ 39

B. Laporan Keuangan.................................................................... 40

1. Pengertian Laporan Keuangan ............................................. 40

2. Jenis-jenis Laporan Keuangan ............................................. 41

C. Koperasi .................................................................................... 42

1. Pengertian Koperasi ............................................................. 42

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi .................................. 42

3. Prinsip Koperasi ................................................................... 42

4. Modal Koperasi ................................................................... 43

5. Selisih Hasil Usaha .............................................................. 44

6. Jenis Koperasi ...................................................................... 45

7. Pendapatan dan Beban Koperasi ......................................... 45

D. Penelitian Terdahulu ................................................................. 47

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 53

A. Jenis Penelitian ........................................................................ 53

B. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................. 53


xii

1. Waktu Penelitian .................................................................. 53

2. Tempat Penelitian ................................................................ 53

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian .................................. 53

1. Subjek Penelitian ................................................................ 53

2. Objek Penelitian .................................................................. 53

D. Data .......................................................................................... 54

E. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 54

1. Wawancara .......................................................................... 54

2. Dokumentasi ........................................................................ 55

F. Teknik Analisis Data ............................................................... 55

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ....................................... 59

A. Sejarah KUD Bersama Makmur ............................................... 59

B. Visi dan Misi ............................................................................ 60

C. Struktur Organisasi .................................................................. 61

1. Pelaksana Kegiatan .............................................................. 61

2. Pengawas Kegiatan .............................................................. 63

D. Keanggotaan ............................................................................. 64

E. Bidang Usaha............................................................................ 64

F. Selisih Hasil Usaha (SHU) ....................................................... 66

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan ....................................... 67

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .................................... 69

A. Deskripsi Data ......................................................................... 69

1. Neraca Tahun 2011 ............................................................. 70


xiii

2. Laba Rugi Tahun 2011 ........................................................ 74

B. Analisis Data ............................................................................ 77

1. membuat analisis penyesuaian fiskal terhadap laporan

keuangan KUD Bersama Makmur yang disajikan

menurut SAK dengan UU PPh ........................................... 77

2. menentukan besarnya pajak penghasilan terutang

KUD Bersama Makmur sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku ...................................................... 107

C. Pembahasan .............................................................................. 113

BAB VI PENUTUP ...................................................................................... 121

A. Kesimpulan .............................................................................. 121

B. Keterbatasan Penelitian ............................................................ 122

C. Saran ........................................................................................ 122

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 124

LAMPIRAN .......................................................................................... 127


xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif penyusutan harta berwujud ..................................................... 32

Tabel 2.2. Tarif amortisasi harta tak berwujud ................................................. 34

Tabel 2.3. Formula umum penghitungan pajak penghasilan berdasarkan

SPT 1771 ........................................................................................ 39

Tabel 5.1. Neraca KUD Bersama Makmur 2011 ............................................. 70

Tabel 5.2. Laba Rugi KUD Bersama Makmur 2011 ........................................ 74

Tabel 5.3. Analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan

objek pajak ....................................................................................... 77

Tabel 5.4. Analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat,

menagih dan memelihara penghasilan ............................................. 83

Tabel 5.5. Perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2011 yang

dilakukan oleh KUD Bersama Makmur dengan hasil

analisis peneliti ................................................................................ 108

Tabel 5.6. Perbedaan perhitungan pajak penghasilan terutang tahun 2011

yang dilakukan oleh kopersi dengan hasil analisis peneliti ............. 112


xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema penyesuaian fiskal terhadap pendapatan ........................ 12

Gambar 2.2. Skema penyesuaian fiskal terhadap biaya. ................................ 21

Gambar 4.1. Struktur Organisasi ................................................................... 61


xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh peneliti

Lampiran 4 Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh KUD Bersama

Makmur

Lampiran 5 Dokumen Surat Setoran Pajak

Lampiran 6 Dokumen SPT Tahunan

Lampiran 7 Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur


xvii

ABSTRAK

ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK

PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN

Studi Kasus di KUD Bersama Makmur


Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2013

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui ketepatan dalam

melakukan penyesuaian fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan wajib pajak

badan KUD Bersama Makmur (2) untuk mengetahui ketepatan penghitungan

Pajak Penghasilan terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah (1) memahami

dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari KUD Bersama Makmur yaitu

Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) (2) menganalisis data dengan cara membuat penyesuaian terhadap laporan

keuangan KUD Bersama Makmur yang disajikan menurut Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008,

yaitu dengan mengelompokan penyesuaian fiskal dalam Formulir 1771 lampiran

1 (3) membuat perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan Undang-

Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) penyesuaian fiskal dalam

penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan KUD Bersama

Makmur tidak dilakukan dengan tepat (2) perhitungan pajak penghasilan

terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur tidak tepat berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


xviii

ABSTRACT

ANALYSIS OF FISCAL ADJUSTMENT FOR CALCULATING INCOME

TAX PAYABLE FOR INSTITUTIONAL TAX PAYER

A Case study at KUD Bersama Makmur


NIM : 092114004

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2013

The purpose of this research are (1) to determine the accuracy of the fiscal

adjustment in calculating income tax for institutional tax payer of KUD Bersama

Makmur (2) to determine the accuracy of the calculation of income tax payable

for institutional tax payer KUD Bersama Makmur based on the existing tax law.

The steps undertaken to achieve this goals were : (1) understanding and

describing the data obtained from KUD Bersama Makmur, Financial Statements

prepared under Statement of Financial Accounting Standards (IFRS); (2)

analyzing the data making adjustments to the financial statements of KUD

Bersama Makmur are presented according to the Financial Accounting Standards

(IFRS) based on the Income Tax Act 36 of 2008. The adjustment was undertaken

by classifying fiscal adjustment on Form 1771, attachment 1; (3) Calculating the

income tax payable based on the Income Tax Act 36 of 2008.

The conclusion of this research are: (1) the fiscal adjustment in the

calculation of income tax payable for institutional tax payer KUD Bersama

Makmur has not properly done; (2) the calculation of income tax payable for

institutional tax payer KUD Bersama Makmur did not comply the tax laws and

regulations.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang

oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008). Pajak yang dibayarkan

tersebut memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan

pengaturan. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan yang digunakan

oleh pemerintah untuk membiayai negara yang bersifat rutin maupun

untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan sebagai pengatur pajak

dimaksudkan sebagai pengatur kehidupan sosial masyarakat.

Di sisi lain pajak yang merupakan beban bagi perusahaan

mengakibatkan tidak satupun perusahaan yang dengan sukarela dan

senang hati membayar pajak. Bagi negara yang terpenting adalah

perusahaan telah taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Pajak yang disetorkan oleh perusahaan didasarkan pada laporan

keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut.

Laporan keuangan yang dibuat perusahaan disesuaikan dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) namun dalam perhitungan pajak

laporan keuangan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan,

sehingga menimbulkan perbedaan dalam perhitungan laba(rugi) yang


2

dihasilkan oleh perusahaan maka dalam hal ini perlu dilakukan

penyesuaian yang disebut dengan penyesuian fiskal.

Penyesuaian fiskal dilakukan agar laba (rugi) komersial sesuai dengan

laba (rugi) yang dihitung menurut peraturan perpajakan sehingga laba

(rugi) tersebut dapat dengan tepat digunakan sebagai dasar penghitungan

pajak yang akan disetorkan. Penyesuaian fiskal wajib dilakukan oleh

Wajib Pajak Badan , termasuk koperasi.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan

akuntansi dan membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban,

atas kegiatan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal antara

selisih hasil usaha yang dihitung oleh koperasi sesuai dengan standar

akuntansi perkoperasian dengan selisih hasil usaha yang dihitung sesuai

peraturan perpajakan yang berlaku. Koperasi Unit Desa (KUD) Bersama

Makmur dalam melakukan pembayaran pajak belum melakukan

penyesuaian fiskal sedangkan dalam pembayaran pajak, penghasilan dan

beban harus disesuaikan menurut peraturan perpajakan yang berlaku maka

penulis mengambil judul “Analisis Penyesuaian Fiskal untuk

Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi

Kasus di KUD Bersama Makmur)”.


3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil

rumusan masalah yaitu :

1. Apakah penyesuaian fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan

terutang wajib pajak badan KUD Bersama Makmur sudah dilakukan

dengan tepat?

2. Apakah perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan

KUD Bersama Makmur sudah dilakukan dengan tepat berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dalam hal

penyesuaian fiskal dan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketepatan dalam melakukan penyesuaian fiskal

dalam perhitungan pajak penghasilan badan KUD Bersama Makmur.

2. Untuk mengetahui ketepatan penghitungan Pajak Penghasilan terutang

badan KUD Bersama Makmur dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.


4

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi rekan

mahasiswa yang lain agar dapat menambah wawasan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Koperasi

KUD Bersama Makmur dalam menyusun penyesuaian fiskal dan

laporan keuangan setelah penyesuaian fiskal yang sesuai dengan

undang-undang pajak.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penyusunan

penyesuaian fiskal, dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu

yang telah diperoleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang laporan keuangan, pengertian

pajak, pajak penghasilan, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,


5

koreksi fiskal, cara penghitungan pajak terutang wajib pajak

badan, penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal

negatif, serta penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, waktu dan

tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah, visi dan misi,

struktur organisasi, usaha yang dijalankan, modal, dan data

lain yang berhubungan dengan Koperasi Bina Usaha PT. Madu

Baru Yogyakarta.

Bab V : Analisis Data Dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data dan hasil

dari analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan

peneliti.

Bab VI : Penutup

Dalam bab ini dituliskan kesimpulan dari hasil analisis data,

keterbatasan penelitian serta saran.


6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Perpajakan, Mardiasmo

(2009: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Andriani dalam buku Akuntansi Perpajakan, Agoes (2009:4), “Pajak

adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk

membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Smeets dalam buku Akuntansi Perpajakan, Agoes (2009:4),

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai

pengeluaran pemerintah”.

Dalam Undang-Undang Perpajakan disebutkan Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak


7

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki unsur-unsur antara lain Iuran dari rakyat kepada negara,

berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tanpa jasa imbal

(kontraprestasi) secara langsung, digunakan untuk membiayai rumah

tangga negara.

2. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 5) Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga,

yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga

pemungutnya. Menurut golongannya pajak dapat dibedakan menjadi pajak

langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung, yaitu pajak yang

harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang

pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak

objektif. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Sedangkan menurut lembaga pemungutnya pajak dapat dibedakan

menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang

dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah


8

tangga negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Asas pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2009 : 7), asas pemungutan pajak dapat dibagi

menjadi asas domisili, asas sumber dan asas kebangsaan. Asas domisili

(asas tempat tinggal), dimana negara berhak mengenakan pajak atas

seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini

berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Asas sumber, yaitu negara berhak

mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa

memperhatikan tempat tinggal wajib pajak dan Asas kebangsaan, yaitu

pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

4. Sistem pemungutan pajak

Menurut Anastasia (2010 : 1), pemungutan pajak di Indonesia mengacu

pada sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung

jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentetuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Konsekuensi sistem self assessment, setiap wajib


9

pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke kantor

pelayanan pajak.

5. Pajak penghasilan badan

a. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008

mengenai Pajak Penghasilan disebutkan bahwa pajak penghasilan yaitu

pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat

dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak

tersebut.

b. Badan

Menurut Anastasia (2010 : 311), mendefinisikan badan sebagai

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk

badan antara lain Perseroan Tebatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

dengan nama atau bentuk apapun, Badan Kongsi, Koperasi, Dana

Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa,

Organisasi sosial politik dan organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.


10

c. Subjek Pajak Badan dapat berupa Wajib Pajak Dalam Negeri dan

Wajib Pajak Luar Negeri.

Wajib Pajak Dalam Negeri berupa badan usaha yang didirikan atau

bertempat kedudukan di Indonesia, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri

berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang tidak didirikan atau

bertempat kedudukan di Indonesia namun menerima memperoleh

penghasilan dari Indonesiabaik melaluimaupun tanpa melalui usaha

tetap.

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri badan

setahun dihitung dengan cara mengalikan Pendapatan Kena Pajaknya

dengan Tarif Pajak. Sedangkan besarnya Penghasilan Kena Pajaknya

(PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Anastasia 2010 :

311).

d. Penyesuaian Fiskal

Penyesuaian fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya

perbedaan antara laba/rugi komersial menurut SAK dengan laba/rugi

fiskal menurut Ketentuan Perpajakan dalam buku Perpajakan Indonesia

Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, menurut Anastasia (2010:

362). Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : Beda

Waktu dan Beda Tetap. Beda Waktu yaitu perbedaan antara ketentuan

perpajakan dengan komersial menyangkut perbedaan alokasi

pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total


11

tidak berbeda, dan Beda Tetap yaitu perbedaan antara ketentuan

perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat

permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda.

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi

positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi

negatif pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan koreksi atas beda tetap

penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan

yang diakui oleh akuntansi komersial secara fiskal harus dikoreksi baik

itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah

dikenakan pajak penghasilan bersifat final, hal ini akan menyebabkan

laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan

pajak penghasilan terutang akan lebih kecil.

Apabila penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial telah

sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tidak perlu dilakukan

penyesuaian fiskal. Berikut ini akan dijelaskan mengenai penyesuaian

fiskal terhadap penghasilan dan biaya :

1) Penyesuaian Fiskal terhadap penghasilan

Skema berikut ini akan membantu mempermudah pemahaman

terhadap penyesuaian fiskal untuk penghasilan.


12

Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa penghasilan yang

termasuk sebagai objek pajak penghasilan dan metode

pengakuannya sesuai dengan ketentuan perpajakan tidak

memerlukan penyesuaian fiskal atau langsung dapat diperhitungkan

untuk menambah penghasilan kena pajak.

a) Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan

Menurut pasal 4 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal


13

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

termasuk:

(1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan

atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

(2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan

penghargaan.

(3) Laba usaha.

(4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan

harta termasuk :

(a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai

pengganti saham atau penyertaan modal.

(b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada

pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

(c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan,

peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan


14

usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam

bentuk apa pun.

(d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,

bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan

sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut

serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan.

(5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah

dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan

pengembalian pajak.

(6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena

jaminan pengembalian utang.


15

(7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

(8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

(9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta.

(10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

(11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

(12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

(13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

(14) Premi asuransi.

(15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

(16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan

yang belum dikenakan pajak.

(17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

(18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang 8mengatur mengenai ketentuan umum dan

tata cara perpajakan.

(19) Surplus Bank Indonesia.


16

b) Penghasilan yang dikenai Pajak Bersifat Final

Menurut pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan, yang termasuk dalam penghasilan yang

dikenai pajak bersifat final adalah:

(1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,

bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga

simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota

koperasi orang pribadi.

(2) Penghasilan berupa hadiah undian.

(3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,

transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan

transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan

modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh

perusahaan modal ventura.

(4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah

dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real

estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

(5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.


17

c) Yang dikecualikan dari Objek Pajak


Pajak Penghasilan, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

(1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima

oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima

oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak,

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan,

badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha

mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak

ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

(2) Warisan.


18

(3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti

penyertaan modal.

(4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan

atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura

dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,

kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib

Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed

profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang

pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi

bea siswa.

(6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh

perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri,

koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

dengan syarat: Dividen berasal dari cadangan laba yang

ditahan; Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara

dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,


19

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah

modal yang disetor.

(7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang

dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

(8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana

pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam

bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

(9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas

saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan

kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak

investasi kolektif.

(10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan

modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan

usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan

di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha

tersebut: Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah,

atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri


20

Keuangan ; Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek

di Indonesia.

(11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan.

(12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau

lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan

dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah

terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana

kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan


(13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak

tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


21

2) Penyesuaian Fiskal terhadap biaya

Skema berikut ini akan membantu mempermudah pemahaman

terhadap penyesuaian fiskal terhadap biaya.

a) Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara

Penghasilan


Pajak Penghasilan Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan meliputi :

(1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan

dengan kegiatan usaha, antara lain : Biaya pembelian bahan;


22

Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,

gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang

diberikan dalam bentuk uang; Bunga, sewa, dan royalty;

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli

saham yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang

dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak;

Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat

dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham;

Biaya perjalanan; Biaya pengolahan limbah; Premi asuransi

(Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk

kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya

perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi

tersebut merupakan penghasilan); Biaya promosi dan

penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan (Mengenai pengeluaran untuk promosi

perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan

untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan

sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk

promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Besarnya biaya promosi dan penjualan yang diperkenankan

sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dengan atau

berrdasarkan Peraturan Menteri Keuangan); Biaya

administrasi; Pajak kecuali Pajak Penghasilan (Pajak-pajak


23

yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya

selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), Pajak Hotel, dan

Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya).

(2) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta

berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk

memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun. (Pengeluaran yang menurut

sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa

untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus,

pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.)

(3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan.

(4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang

dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang

dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan

(5) Kerugihan selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena

fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan system

pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlakuu

di Indonesia


24

(6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang

dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar

untuk menemukan teknologi atau system baru bagi

pengembangan perusahaan

(7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

(8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :

Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi

komersial; Wajib Pajak harusmenyerahkan daftar piutang

yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;

dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada

Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang

menangani piutang Negara, dan adanya perjanjian tertulis

mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara

kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau

adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah

dihapuskan untuk jumlah hutang tertentu. Penerbitan disini

tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional melainkan

juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya. Syarat ini

tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih

debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana


25

nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah

(9) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan

yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(10) Sumbangan pembangunan infrastruktur sosial yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(11) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

(12) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b) Kompensasi Kerugian

Apabila penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya didapat

kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan

penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut

dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya

kerugian tersebut.

c) Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dalam Menghitung

Pendapatan Kena Pajak.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pengeluaran-

pengeluaran berikut ini (menurut pasal 9 ayat (1) UU RI No. 36


26

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) tidak boleh dikurangkan

dari penghasilan bruto:

(1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun

seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan

pembagian hasil usaha koperasi.

(2) Biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh

perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,

sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya

perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh

perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang

saham atau keluarganya.

(3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan

usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha

dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan

perusahaan anjak piutang; Cadangan untuk usaha asuransi

termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Cadangan

penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; Cadangan

biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; Cadangan

biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;

Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat


27

pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan

limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pada saat

orang pribadi tersebut menerima penggantian atau santunan

asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek

Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung

oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran

tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai

yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan

Objek Pajak.

(5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan

atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan

bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya :

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau

kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan

pekerjaan didaerah tersebut dalam rangka menunjang


28

kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di

daerah terpencil; Pemberian natura dan kenikmatan yang

merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai

sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan

tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan

untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas

keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta

penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya;

Pemberian atau penyediaan makanan dan minuman bagi

seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan

pekerjaan;

(6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai

hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan

pekerjaan yang dilakukan. Pada dasarnya pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah

pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman

usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi

kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

(7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan

warisan, kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan

bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan


29

pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya

pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas

pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang diterima

oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan peraturan Pemerintah.

(8) Pajak Penghasilan

(9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan

pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi

tanggungannya.

(10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,

atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas

saham.

(11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan

serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan

pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3) Penyusutan dan Amortisasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17,

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat


30

disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Menurut

Soemarsono S.R. amortisasi adalah alokasi harga perolehan harta

tak berwujud serta hak-hak selama masa manfaatnya dengan

metode tertentu. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam

aturan perpajakan yaitu Metode garis lurus (straight-line method)

dimana penyusutan berupa bagian-bagian yang sama besar selama

masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut; atau metode

saldo menurun (declining balance method) dimana penyusutan

berupa bagian-bagian yang menurun dengan cara menetapkan tarif

penyusutan atas nilai sisa buku.

a) Penyusutan

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa:

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,

penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud,

kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna

bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki

dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian

yang sama besar selama masa manfaat yang telah

ditentukan bagi harta tersebut.


31

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga

dilakukan dalam bagianbagian yang menurun selama masa

manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif

penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa

manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan

syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,

kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,

penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan

harta tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak

diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan

harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang

bersangkutan mulai menghasilkan.

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah

dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif

penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud


32

Tabel 2.1. tarif penyusutan harta berwujud

Kelompok Harta

Berwujud

Masa

Manfaat

Tarif Penyusutan

sebagaimana

dimaksud dalam

Ayat (1) Ayat (2)

I. Bukan bangunan

Kelompok1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

II. Bangunan

Permanen 20 tahun 5%

Tidak Permanen 10 tahun 10% Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta

berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang

usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau

penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai

sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan

jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang

diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan

pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima

jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa

kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal

Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud


33

pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian

tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan

huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai

sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai

kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud

sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b) Amortisasi

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan pasal 11A berisi bahwa:

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak

berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya

perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak

pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau

dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat,

yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi

atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan


34

pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan

syarat dilakukan secara taat asas. 1) Amortisasi dimulai

pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk

bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan


(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif

amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta

Tak Berwujud

Masa

Manfaat

Tarif Amortisasi berdasarkan

metode

Garis

Lurus

Saldo

Menurun

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan

modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya

pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan

pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan

gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan

produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak

penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak


35

pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam

serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan

metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua

puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,

dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-

hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan

ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut

dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima

sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun

terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan

huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah

nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan

sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.


36

6. Pengelompokan Penyesuaian Fiskal

Berdasarkan Formulir 1771 lampiran 1 penyesuaian fiskal dapat

dikelompokkan menjadi :

a. Penyesuaian fiskal positif

Penyesuaian fiskal positif terdiri dari :

1) Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pemegang

saham, sekutu, atau anggota.

Tidak dapat dibebankan karena tidak ada kaitanya dengan

kegiatan usaha.

2) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh secara fiskal

pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat

dibebankan namun ada beberapa pemupukan dana cadangan boleh

dibebankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

81/PMK.03/2009 tentang pembentukan dan pemupukan dana

cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.

3) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura

dan kenikmatan.

Boleh dibebankan jika sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan

dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan


37

berkaitan denganpelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto pemberi kerja.

4) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham / pihak yang mempunyai hubungan istimewa

sehubungan dengan pekerjaan.

Dapat dibebankan sepanjang jumlahnya tidak melebihi

kewajaran.

5) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

604/KMK.04/1994 tentang badan-badan dan pengusaha kecil yang

menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai objek pajak

penghasilan.

6) Pajak penghasilan.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh.

7) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau cv

yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh bukan merupakan

penghasilan.

8) Sanksi administrasi.

Penyesuaian berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh

bukan merupakan beban perusahaan.

9) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.

10) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal.


38

11) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

12) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

b. Penyesuaian fiskal negatif

Penyesuaian fiskal negatif terdiri dari :

1) Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.

2) Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal.

3) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

4) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

7. Tarif Pajak

Menurut pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 36 Tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan bagi Wajib

Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua

puluh delapan persen) dan pada ayat (2) huruf a yaitu tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang

mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan

saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan

memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5%

(lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.


39

Menurut pasal 31E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri

dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%

(lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat

(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari

bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah).

8. Perhitungan Pajak

Dalam tahun pajak dalam buku Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi,

dan Penuntun Praktis, Anastasia (2010:163) Pajak penghasilan dikenakan

terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau

diperolehnya. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak

Badan berdasarkan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) 1771 sebagai

berikut:

Tabel 2.3. formula penghitungan pajak penghasilan berdasarkan SPT 1771

1

(+)

(-)

(-)

(=)

(+)

(-)

(+)

(=)

(+)

(=)

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri

Peredaran Usaha

Harga Pokok Penjualan

Biaya Usaha Lainnya

Penghasilan Neto Dari Usaha

Penghasilan Dari Luar Usaha

Biaya Dari Luar Usaha

Penghasilan Neto Dari Luar Usaha

Jumlah

Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri

Jumlah Penghasilan Neto Komersial

2

3

4

(-)

(+)

(-)

Penghasilan Yang Dikenakan Pph Final Dan Yang Tidak Termasuk

Objek Pajak

Penyesuaian Positif

Penyesuaian Negatif


40

5 (-) Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto:

(Diisi Dari Lampiran Khusus 4a Angka 5b)

6

7

(=)

(-)

Penghasilan Netto

Kompensasi kerugian

8

9

(=)

(x)

Penghasilan Kena Pajak

Tarif

10

11

(=)

(-)

Pajak Penghasilan Terutang

Kredit Pajak

12 (=) Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil Bayar Sumbar : Formulir SPT 1771

B. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipakai oleh setiap perusahaan yang melakukan

kegiatan usaha sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik

modal atau pemegang saham atas kinerjanya selama periode tertentu. Laporan

keuangan wajib juga dapat digunakan untuk melihat posisi keuangan dan

perubahan kinerja dalam suatu perusahaan sebagai alat pertimbangan dalam

pengambilan keputusan.

1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:201), “Laporan Keuangan

merupakan output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan

informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses

pengambilan keputusan.”

Menurut Munawir (1991:2), “Laporan keuangan pada dasarnya adalah

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan.”

Menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47), “Laporan keuangan adalah

suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang


41

digunakan sebagai alat komunikasiuntuk pihak-pihak yang

berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.”

2. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik jenis-jenis laporan

keuangan sebagai berikut :

a. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada

suatu tanggal tertentu (akhir periode pelaporan).

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk

suatu periode

c. Laporan Perubahan Ekuitas

laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh

perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan

yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya

sebagai pemilik;

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas

dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan

yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan.


42

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan

akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 1,

Koperasi adalah badan hokum yang didirikan oleh orang perseorangan

atau badan hokum koperasi, dengan pemisahaan kekayaan para

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya

sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 2 dan 3,

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan

berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan dalam UU No. 17 Tahun 2012

tentang Perkoperasian pasal 4, Koperasi bertujuan meningkatkan

kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian

nasional yang demokratis dan berkeadilan.

3. Prinsip Koperasi

Menurut No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 6, Koperasi

melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :


43

a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan

independen;

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,

Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi

kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan

Koperasi;

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan

Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat

lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan

dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

4. Modal Koperasi

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 66,

Modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi

sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

modal Koperasi dapat berasal dari:

a. Hibah;

b. Modal Penyertaan;

c. Modal pinjaman yang berasal dari:

a) Anggota;


44

b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;

c) Bank dan lembaga keuangan lainnya;modal sendiri dan modal

pinjaman.

d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau

e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Selisih Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 78

dijelaskan bahwa surplus hasil usaha:

a. Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat

Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana

Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

a) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh

masing-masing Anggota dengan Koperasi;

b) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang

dimiliki;

c) Pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan

Koperasi;

d) Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan

kewajiban lainnya; dan/atau

e) Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.


45

b. Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha

yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

c. Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha

Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

6. Jenis Koperasi

Menurut UU No 17 Tahun 2012 pasal 83 jenis koperasi terdiri dari :

a. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di

bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

b. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di

bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang

dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

c. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-

simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

d. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai

satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

7. Pendapatan dan Beban Koperasi

a. Pendapatan Koperasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27

Revisi 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian dijelaskan bahwa

pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui

sebagai partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah

penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan


46

barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga

pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup

beban pokok dan partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil

produksi anggota baik kepada nonanggota maupun kepada anggota.

Sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan

nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan

terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha

sebesar nilai transaksi.Selisih antara pendapatan dan beban pokok

transaksi dengan nonanggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan

nonanggota.

b. Beban Koperasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27

Revisi 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian dijelaskan bahwa beban

usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam

laporan perhitungan hasil usaha. Dalam meningkatkan kesejahteraan

anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha

bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada

anggota, tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan

kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber

daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan

usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut

dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain


47

adalah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota,

dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).

D. Penelitian Terdahulu

1. Fransiska Pordika Yulitasari tahun 2010 pernah melakukan penelitian

berjudul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib

Pajak Badan Studi Kasus Di Koperasi Bina Usaha Pt. Madu Baru

Yogyakarta”.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang

diperoleh dari Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta pada

tahun 2010 diketahui bahwa jumlah Pajak Penghasilan Terutang pada

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebesar Rp8.276.250,00.

Jumlah Pajak Penghasilan Terutang ini lebih kecil dibandingkan dengan

hasil penghitungan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 1771 oleh

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru yaitu sebesar Rp10.804.951,34

sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.528.701,34. Hal ini menunjukkan

bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Koperasi Bina Usaha

PT. Madu Baru tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan yang berlaku.

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru kurang teliti dalam melakukan

penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya yang tidak boleh

diakui dalam perpajakan yaitu pada pendapatan bunga dan pendapatan


48

sewa gudang. Dalam hal biaya penyusutan, metode yang digunakan oleh

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam penyusutan aktiva tetap

Kelompok Bangunan Permanen juga tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Natalia Permatasari Tahun 2010 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul

Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan

Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak

Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Studi Kasus di PT Madu Baru

Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penghitungan ketepatan penyesuaian

fiskal yang dilakukan penulis terhadap laporan keuangan PT Madu Baru

Yogyakarta tahun 2009, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta untuk

menentukan penghasilan neto fiskal tidak tepat berdasarkan Undang-

Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan PT

Madu Baru Yogyakarta tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya

pengeluaran khusus, biaya koran dan majalah serta biaya resepsi tamu

sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp47.433.899,35. Selisih tersebut

masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan ketepatan

penyesuaian fiskal, prosentase tingkat kesalahan yang dilakukan PT

Madu Baru Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian fiskal sebesar


49

3,35% lebih kecil dibandingkan prosentase tingkat kesalahan yang dapat

diterima sebesar 5%.

3. Fridolin Yuditha Tahun 2012 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul

Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal

Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Nomor 36 Tahun 2008 Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu

Baru, Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal kurang

sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun

2008. Hal ini dikarenakan jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh

PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah penyesuaian fiskal berdasarkan

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga

menimbulkan selisih penyesuaian fiskal sebesar Rp 41.606.261,00.

Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan

prosentase selisih penyesuaian fiskal, prosentase selisih penyesuaian

fiskal yang dilakukan PT Madu Baru dalam melakukan penyesuaian

fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun

2008 sebesar 2,78%, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan prosentase

selisih penyesuaian fiskal yang masih dapat diterima yaitu sebesar 5%.

4. Feliana Cendya kartika. Tahun 2012 Pernah Melakukan Penelitian

Berjudul evaluasi penyesuaian fiskal positif atau fiskal negatif pajak


50

penghasilan wajib pajak badan studi kasus di perusahaan tekstil PT

Kusuma Mulia

Hasil penelitian :

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap laporan

keuangan dan laporan pajak perusahaan PT Kusuma Kurnia adalah

bahwa perusahaan telah melakukan penyesuaian fiskal positif atau

penyesuaian fiskal negatif pada tahun 2009 secara tepat. Ketepatan yang

dimaksud adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat

dilihat dari penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh perusahaan.

Penyesuaian fiskal ini juga dapat digunakan oleh perusahaan PT Kusuma

Kurnia untuk mempertahankan dalam penyesuaian fiskal secara tepat

pada periode berikutnya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

5. Sigit Nugroho. Tahun 2002 Pernah Melakukan Penelitian Berjudul

Analisis Ketepatan Rekonsiliasi Fiskal studi kasus di PT. Chitra Pratama.

Hasil Penelitian :

Rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT. Chitra pratama dianggap sudah

tepat, karena selisih laba (rugi) yang dibuat perusahaan tidak lebih dari

persentase selisih yang dibuat penulis yaitu sebesar 5% sedangkan

presentase yang dibuat perusahan sebesar 1,2123%.

6. Stephanus Andi Adityaputra. Tahun 2009 Pernah Melakukan Penelitian

Berjudul Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal studi Kasus PT Madu Baru.

Hasil Penelitian :


51

Perbedaan penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi

Keuangan dengan Fiskal, Peneliti mengungkapkan adanya koreksi fiskal

menyebabkan jumlah pajak penghasilan terutang untuk tahun 2007

berbeda dengan PPh terutang yang dihitung oleh perusahaan dan PPh

terutang setelah dilakukan evaluasi. Jumlah PPh terutang setelah evaluasi

lebih kecil dari pada jumlah PPh terutang yang dihitung perusahaan,

sehingga perusahaan sebenarnya dapat menghemat pajak sebesar Rp

97.581.838,00.

7. Aurelia Puspa Nadya Estika tahun 2011 pernah melakukan penelitian

dengan judul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi

Wajib Pajak Badan” Studi Kasus Pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu

Baru Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Berdasarkan analisis data setelah dilakukan penyesuaian fiskal atas

Laporan Rugi Laba Koperasi pada tahun 2009 ditemukan jumlah

Penghasilan Kena Pajak (PKP), kemudian PKP dikalikan dengan tariff

Wajib Pajak Badan Pasal 17 dan 31 E UU RI No. 36 tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan diperoleh hasil bahwa penghitungan pajak penghasilan

terutang yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru pada

tahun 2009 kurang sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan. Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam

mengelompokkan penghasilan dan biaya sudah sesuai dengan peraturan


52

perpajakan namun khusus untuk biaya penyusutan aktiva tetap koperasi

kurang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.


53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus

adalah rancangan penelitian yang mencakup pengkajian suatu unit

penelitian secara intensif. Studi kasus menggunakan individu atau

kelompok sebagai bahan studinya (Sarwono, 2006: 16). Kesimpulan dan

hasil dari penelitian ini hanya berlaku pada KUD Bersama Makmur.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2013.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KUD Bersama Makmur, Desa Srimulyo,

Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra

Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini Wajib Pajak Badan KUD Bersama

Makmur.

2. Objek Penelitian

a. Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur tahun 2011.


54

b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan KUD Bersama Makmur tahun 2011.

D. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengenai :

1. Gambaran umum koperasi yang meliputi sejarah berdirinya koperasi,

struktur organisasi koperasi serta hal lain yang berkaitan dengan

koperasi.

2. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha KUD Bersama Makmur.

3. Jenis usaha yang dijalankan KUD Bersama Makmur.

4. Modal KUD Bersama Makmur.

5. Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur tahun 2011.

6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan KUD Bersama Makmur 2011.

7. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) KUD Bersama Makmur untuk

tahun pajak 2011.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pengurus dan

karyawan yang mengurusi masalah keuangan dan perpajakan.


55

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang

sesuai dengan penelitian seperti Laporan Keuangan Koperasi tahun

2011 dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan

KUD Bersama Makmur 2011.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis deskriptif. Langkah-langkah menganalisis data adalah:

1. Memahami dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari KUD

Bersama Makmur yaitu Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Menganalisis data dengan cara :

a. Membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan KUD Bersama

Makmur yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun

2008, yaitu dengan mengelompokan penyesuaian fiskal dalam

Formulir 1771 lampiran 1 :

1) Penyesuaian fiskal positif

a) Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan

pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Tidak dapat dibebankan karena tidak ada kaitanya dengan

kegiatan usaha.


56

b) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh secara fiskal

pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat

dibebankan namun ada beberapa pemupukan dana

cadangan boleh dibebankan sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang

pembentukan dan pemupukan dana cadangan yang boleh

dikurangkan sebagai biaya.

c) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam

bentuk natura dan kenikmatan.

Boleh dibebankan jika sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan

denganpelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto pemberi kerja.

d) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham / pihak yang mempunyai hubungan

istimewa sehubungan dengan pekerjaan.

Dapat dibebankan sepanjang jumlahnya tidak melebihi

kewajaran.

e) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.


57

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

604/KMK.04/1994 tentang badan-badan dan pengusaha

kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk

sebagai objek pajak penghasilan.

f) Pajak penghasilan.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh.

g) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma

atau cv yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh bukan

merupakan penghasilan.

h) Sanksi administrasi.

Penyesuaian berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh

bukan merupakan beban perusahaan.

i) Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal

j) Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal

k) Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

l) Penyesuaian fiskal positif lainnya

2) Penyesuaian fiskal negatif

a) Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal

b) Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal

c) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

d) Penyesuaian fiskal negatif lainnya


58

b. Membuat perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, dengan

cara:

1) Menghitung besarnya Penghasilan Neto Fiskal dengan rumus :

Penghasilan Neto Fiskal = peredaran usaha – ((harga pokok

penjualan + biaya usaha lainnya) + (penghasilan dari luar usaha

– biaya dari luar usaha)) + penghasilan neto komersial luar

negeri) – penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak

termasuk objek pajak + (penyesuaian positif – penyesuaian

negatif) – fasilitas penanaman modal berupa pengurangan

penghasilan.

2) Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Terutang dengan

rumus :

PPh Terutang = (Penghasilan Neto Fiskal-kompensasi kerugian

fiskal) x Tarif PPh yang sesuai.

3. Menarik kesimpulan atas hasil analisis penyesuaian fiskal dan

penghitungan Pajak Penghasilan yang Terutang pada KUD Bersama

Makmur. Penyesuaian fiskal dan penghitungan Pajak Penghasilan

Terutang yang dilakukan oleh KUD Bersama Makmur dikatakan

sesuai menurut Undang-undang Perpajakan jika penyesuaian fiskal dan

perhitungan yang dilakukan KUD Bersama Makmur sesuai dengan

ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.


59

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah KUD Bersama Makmur

KUD Bersama Makmur adalah suatu kelembagaan petani yang terletak di

Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi

Sumatera Selatan. KUD Bersama Makmur berdiri pada tanggal 25 April

2000, dengan latar belakang penggabungan (amalgamasi) dari 3 (tiga) KUD

diwilayah Rayon D Barat yaitu KUD Margo Mulyo (Desa Srimulyo), KUD

Harapan Mulia (Dsa Sinar Harapan) , KUD Bersama Makmur (Desa Banjar

Jaya).

Amalgamasi dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain KUD

mempunyai potensial yang kecil sehingga KUD tersebut sulit berkembang,

KUD mempunyai potensi yang sama, KUD kurang berfungsi atau beku (

tidak bisa melaksanakan RAT 3 ( tiga ) tahun berturut-turut, Undang-undang

perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Bab VI ayat 1 (a.b ) dan ayat 2.

Dengan dasar diatas diputuskan bahwa KUD Margo Mulyo Desa

Srimulyo , KUD Harapan Mulia Desa Sinar Harapan dan KUD Bersama

Makmur Desa Banjar Jaya di Amalgamasikan, Nama KUD yang dipakai

adalah KUD Bersama Makmur yang berkedudukan di Desa Srimulyo

Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera

Selatan, Dengan beramalgamasinya 3 (tiga) KUD tersebut diatas, secara

aklamasi menyatakan membubarkan diri sebagai Badan Hukum KUD dan

mengajukan permohonan Badan Hukum baru dengan nama KUD Bersama


60

Makmur yang terletak di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya

Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Peningkatan ekonomi dan pelayanan kepada anggota untuk mencapai

kesejahteraan di segala bidang menuju kebersamaan dan kemakmuran.

2. Misi

a. Meningkatkan pembangunan, perekonomian, pengembangan potensi

dan kesejahteraan anggota.

b. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas SDM secara

terprogram dan berkesinambungan.

c. Meningkatkan ekonomi anggota melalui system kebersamaan sebagai

dasar kekuatan dalam mencapai ekonomi sebagai Soko Gurunya.

d. Untuk mencapai tujuan lebih mengedepankan rasa solidaritas

berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi.

e. Lebih mengedepankan budaya tertib, untuk menciptakan kedisiplinan

dan trasparansi dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.


61

C. Struktur Organisasi

Gambar 4.1. Struktur Organisasi

Sumber : KUD Bersama Makmur

1. Pelaksana kegiatan

Pelaksana kegiatan KUD Bersama Makmur dilaksanakan oleh

pengurus sebanyak 5 orang dan dibantu oleh staf sebanyak 6 orang.

a. Ketua Umum

Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Umum yaitu Memimpin

usaha-usaha koperasi sesuai RAPB Koperasi, Mengkoordinir ketua-

ketua bidang dalam membuat rancangan rencana kerja dan anggaran

untuk diajukan di Rapat Anggota, Mengkoordinir ketua-ketua bidang

membuat laporan kegiatan, Menganalisa/mengevaluasi permohonan

rekomendasi dari ketua bidang tentang rencana penggunaan biaya

sebelum disutujui, Melakukan kerjasama dengan pihak lain, Bersama

R A T

Staf Lapangan Staf Kantor Staf Staf

Sugeng Alex K.

Andras Riamin SitukNora ErikaPoniran

Ketua II Bid. Adm &

Keuangan

Ketu III Bid. Usaha &

Bisnis

Ketua IV Bid. SDM &

Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

KUD BERSAMA MAKMUR

Ketua Umum BADAN PENGAWAS

M U J I O N O

M. Suud

Zainuri

Ketua

Irkhamni

Anggota

Sukri Minarsih Triyanto Jumari

Ketua I Bid. Kebun


62

Ketua IV bidang SDM dan Organisasi menyusun rancangan peraturan

tentang karyawan dan system pemberian upah.

b. Ketua I Bidang Kebun

Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua I Bidang Kebun Yaitu

Membuat rencana kerja kebun (kegiatan panen, pemeliharaan kebun,

pemeliharaan infrastruktur, pemupukan dan pengangkutan TBS),

Mengkoordinir staff bidang produksi, transportasi, infrastruktur dan

administrasi kebun, Melakukan kerja sama dengan pihak angkutan

untuk mengikat kontrak kerjasama pengangkutan TBS, Bersama

Ketua IV Bidang SDM dan Organisasi menyusun rencana pelatihan

dan penyuluhan kepada petani/ kelompok tentang tehnis kebun.

c. Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua II Bidang Administrasi dan

Keuangan yaitu Membuat rencana-rencana keuangan yang mencakup

sumber pembiayaan dan penggunaannya sesuai RAPB Koperasi,

Mencari sumber-sumber pendanaan untuk mendukung rencana kerja,

Mengatur penggunaan dana dengan efektif dan efisien, Meneliti

keabsahan dokumen pengeluaran sebelum disetujui, Menandatangani

dokumen penerimaan kas dan Bank, Mengembangkan system

pengendalian intern sesuai kebutuhan, Membuat laporan kegiatan

setiap bulan.


63

d. Ketua III Bidang Usaha dan Bisnis

Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua III Bidang Usaha dan

Bisnis yaitu Menyusun rencana kerja dan anggaran usaha bisnis setiap

periode, Menyampaikan rencana kerja dan anggaran bidang usaha

bisnis dalam rapat pengurus, Membuat kebijakan dan prosedur

operasional bidang usaha bisnis, Memimpin pengelolaan usaha unit

simpan pinjam dan saprodi, Melakukan pemesanan barang kebutuhan

usaha, Meneliti keabsahan bukti-bukti pembelian barang sebelum

dilakukan pembayaran, Mengembangkan system pelayanan anggota,

Mengevaluasi laporan masing-masing unit usaha dan melakukan

perbaikan, Membuat laporan kegiatan setiap bulan.

e. Ketua IV Bidang SDM dan Organisasi

Kegiatan yang dilakukan oleh Ketua IV Bidang SDM dan

Organisasi yaitu Membuat rencana kerja pembinaan dan

pengembangan SDM anggota sesuai kebutuhan, Membuat dan

mengembangkan program pelatihan untuk anggota, karyawan,

pengurus dan badan pengawas sesuai kebutuhan, Membantu Ketua

umum dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, Mengkoordinir

anggota, karyawan, pengurus dan badan pengawas tentang pelatihan-

pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain.

2. Pengawasan kegiatan

Pengawasan kegiatan KUD Bersama Makmur dilaksanakan oleh Badan

Pengawas sebanyak 3 orang, terdiri dari Ketua Badan Pengawas dan 2


64

anggota. Pengawasan kegiatan meliputi Bidang organisasi, Bidang

Administrasi dan keuangan, Bidang Usaha, Bidang kebun dan Umum.

D. Kenggotaan

KUD Bersama Makmur beranggotakan 367 orang/ kavling ( 734 ha ),

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun tanam 1994/1995 78 kavling ( 156 ha )





E. Bidang Usaha

Bersama Makmur memiliki Bidang Usaha antara lain :

1. Usaha Unit Simpan Pinjam.

Usaha unit simpan pinjam adalah usaha pelayanan pemberian pinjaman

kepada anggota. Usaha simpan pinjam berjalan dengan modal awal

pinjaman kredit dari pemerintah yang dinamakan subsidi BBM tahun 2000

sebanyak Rp. 100.000.000.- dipinjamkan kepada anggota dengan system

USP. Usaha simpan pinjam dimulai pada tahun 2000, dengan plafon

pinjaman Rp. 1.000.000.- bunga 3% perbulan ( bunga tetap ) jangka waktu

pengembalian 10 bulan. Beriring dengan berjalannya waktu sampai

dengan saat ini ( tahun 2012 ) pinjaman USP sudah mencapai plafon Rp.


65

10.000.000.- dengan bunga 2% perbulan. Hal ini didukung dengan

perekonomian anggota/masyarakat sehingga masyarakat menabung di

KUD, dan dana tabungan anggota tersebut sebagai tambahan modal

pinjaman kepada anggota. Tabungan anggota di KUD Bersama Makmur

diberikan bunga 12 % pertahun. Tahun 2011 KUD Bersama Makmur

sudah bisa menyalurkan pinjaman USP dengan sistem Bank dengan plafon

Maksimal Rp. 30.000.000.- jangka waktu pengembalian paling lama 24

bulan dengan beban bunga 16 % pertahun. Sistem pembayaran angsuran

pinjaman dipotong dari pendapatan gaji TBS oleh KUD Bersama Makmur.

Omset usaha Unit Simpan Pinjam per tahun 2010 Rp. 724.379.175.-

2. Usaha Waserda/saprodi

Usaha Waserda/saprodi adalah usaha pelayanan kepada anggota dalam

bentuk penyediaan sembako dan penyediaan peralatan perawatan kebun.

Usaha Usaha Waserda/saprodi berjalan dengan modal simpanan anggota

yaitu simpanan pokok Rp. 100.000.- per kavling dan simpanan wajib Rp.

5.000.- perkavling per bulan. Usaha pelayanan sembako kurang berjalan

dengan baik dan akhirnya terhenti pada tahun 2002/2003. Usaha pelayanan

saprodi sampai dengan saat ini terus berkembang dengan baik adapun

barang-barang yang disediakan untuk pelayanan kepada anggota antara

lain :

a. Herbisida ( Round Up, Herbisal, Ally )

b. Pupuk ( Urea, Sp36, KCL, NPK, Kiesrite dan Borate )


66

c. Peralatan perawatan kebun (Solo Sprayer, angkong, Egrek, mesin

rumput dan timbangan TBS)

Usaha pelayanan saprodi menggunakan sistem pembayaran cash dan

tempo, untuk sistem tempo diangsur selama 3 bulan. Sistem pembayaran

dipotong dari pendapatan gaji TBS oleh KUD Bersama Makmur. Omset

usaha pelayanan saprodi per tahun 2010 Rp. 266.244.517.

F. Selisih Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Selisih Hasil Usaha

(SHU) koperasi adalah surplus hasih usaha/defisit hasil usaha yang diperoleh

dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah

dikurangi dengan pengeluaran atas beban usaha. SHU di KUD Bersama

Makmur terbagi menjadi :

1. 40% untuk Jasa Anggota

2. 40% untuk Cadangan

3. 5% untuk Dana Pendidikan

4. 2,5% untuk Dana kesejahteraan pegawai

5. 5% untuk dana pengurus

6. 2.5% untuk Dana Pengawas

7. 2,5% untuk Dana untuk pembagian wilayah kerja

8. 2,5% untuk Dana Sosial


67

Pada tahun 2011 Selisih Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh KUD Bersama

Makmur adalah sebesar Rp 52.441.209,16 dan SHU setelah pajak adalah

sebesar Rp 45.886.058,16.

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan

Dalam menyusun Laporan Keuangan KUD Bersama Makmur mengacu

pada Standar Akuntansi Keungan.

1. Pendapatan KUD Bersama Makmur

KUD Bersama Makmur memperoleh pendapatan usaha yang berasal

dari laba penjualan barang (waserda), bunga simpan pinjam, pendapatan

fee, dan pendapatan lain-lain di luar usaha koperasi. Selama tahun 2011

KUD Bersama Makmur memperoleh pendapatan sebesar Rp

1.022.801.206,28.

2. Biaya KUD Bersama Makmur

Biaya KUD Bersama Makmur merupakan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan baik secara

langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kegiatan koperasi.

Selama tahun 2011 KUD Bersama Makmur mengeluarkan biaya sebesar

Rp 970.359.997,12.

3. Aktiva Tetap Koperasi

KUD Bersama Makmur memiliki aktiva tetap yang dapat digolongkan

dalam Harta Berwujud Kelompok 1 dengan harga perolehan sebesar Rp

95.979.422, dan Kelompok Bangunan Permanen sebesar Rp 448.975.624.


68

Dalam hal penyusutan aktiva tetap KUD Bersama Makmur memiliki

kebijakan yang sama dalam metode penghitungan penyusutan menurut

akuntansi/komersial dan perpajakan/fiskal yaitu saldo menurun.

4. Perpajakan

KUD Bersama Makmur adalah suatu badan usaha berbentuk koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan diketahui bahwa badan termasuk dalam subjek

pajak. Dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal

2 ayat (3) disebutkan bahwa Koperasi termasuk dalam subjek pajak dalam

negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KUD Bersama Makmur adalah

01.686.780.6.314.000.


69

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUD Bersama Makmur,

diperoleh beberapa data yaitu Surat Setoran Pajak (SSP), Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771

dan Laporan Keuangan tahun 2011 yang terdiri dari Neraca Komparatif,

Laporan Rugi Laba tahun 2011 dan Daftar Inventaris dan Penyusutan. Untuk

melaporkan dan membayar pajak penghasilan Wajib Pajak harus

menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana untuk

menghitung pajak penghasilan. Pengisian SPT harus sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak

(PKP) dan digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan

Terutang di KUD Bersama Makmur. Berikut merupakan data-data yang

diperoleh oleh peneliti yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian :

1. Neraca Tahun 2011

Neraca yang disajikan oleh KUD Bersama Makmur tahun 2011 adalah:


70


71


72


73


74

2.


75


76


77

B. Analisis Data

1. Membuat analisis penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan KUD Bersama Makmur yang disajikan menurut Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Langkah yang dilakukan dalam

analisis ini antara lain :

a. Menentukan komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak.

Tabel 5.3 Tabel analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak.

No Komponen yang

dianalisis Menurut Koperasi Menurut undang-undang

Analisis & Kelompok penyesuaian fiskal

Analisis penyesuaian

fiskal

Kelompok

penyesuaian fiskal (For. 1771 Lamp.1)

1 Pendapatan

Management Fee

Koperasi mengakui

sebagai pendapatan

sebesar Rp. 186.891.527

Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a

dijelaskan bahwa penggantian

atau imbalan berkenaan

dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh

termasuk gaji, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau

imbalan dalam bentuk lain

kecuali ditentukan lain dalam

undang-undang ini.

Pendapatan diakui sebesar Rp

186.891.527

Pengakuan pendapatan

oleh koperasi sudah tepat

dengan UU RI No. 36

Tahun 2008 dan PP

tidak perlu

dilakukan

penyesuaian.


78

Tabel 5.3 Tabel analisis komponen pendapatan bruto yang sesuai dengan Objek Pajak (lanjutan)

No Komponen yang




fiskal

Kelompok


2 Pendapatan Fee

Angkutan

Koperasi mengakui

sebagai pendapatan

sebesar Rp. 38.327.418



atau imbalan berkenaan dengan

pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh



gratifikasi, uang pension, atau



undang-undang ini. Pendapatan

diakui sebesar Rp 38.327.418


oleh koperasi sudah

tepat berdasarkan UU

RI No. 36 Tahun 2008

dan PP.

tidak perlu

dilakukan

penyesuaian.

3 Pendapatan Fee 0.5%

dan Fee Lain-lain

Koperasi mengakui

sebagai pendapatan

sebesar Rp. 257.948.482



atau imbalan berkenaan dengan


diterima atau diperoleh



gratifikasi, uang pension, atau



undang-undang ini. Pendapatan

diakui sebesar Rp 257.948.482


oleh koperasi sudah

tepat berdasarkan UU

RI No. 36 Tahun 2008

dan PP.

tidak perlu

dilakukan

penyesuaian.


79


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


4 Pendapatan Bunga

Bank

Koperasi mengakui

sebagai pendapatan


Dalam pasal 4 ayat (2)

huruf a dijelaskan bahwa

penghasilan berupa bunga

deposito dan tabungan

lainnya digolongkan dalam

penghasilan yang dikenai

pajak bersifat final.


oleh koperasi sebesar Rp.

53.010.196 sudah tepat

berdasarkan UU RI No.

36 Tahun 2008 dan PP

namun dalam

pengelompokan belum

sesuai.

Masuk dalam

kelompok

penghasilan yang

dikenakan PPh Final

dan yang tidak

termasuk dalam

Objek Pajak sebesar

Rp. 53.010.496.

5 Pendapatan Unit

Usaha Simpan

Pinjam

Koperasi mengakui

sebagai pendapatan

sebesar Rp. 258.936.555


huruf f dijelaskan bahwa

pendapatan bunga simpan

pinjam digolongkan dalam

penghasilan yang termasuk

dalam objek pajak.

Pendapatan diakui sebesar

Rp 258.936.555




36 Tahun 2008 dan PP.

tidak perlu

dilakukan

penyesuaian.

6 Pendapatan Unit

Usaha Waserda

Koperasi mengakui

sebagai pendapatan


Dalam pasal 4 ayat (1) huruf

c dijelaskan bahwa yang

menjadi objek pajak adalah

penghasilan yang dapat

dipakai untuk menambah

kekayaan wajib pajak

dengan nama dan dalam

bentuk apapun termasuk laba

usaha. Pendapatan diakui






tidak perlu

dilakukan

penyesuaian.


80


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


7 Pendapatan Unit

Usaha Bank Mandiri

Koperasi mengakui

sebagai pendapatan

sebesar Rp. 209.321.931


huruf f dijelaskan bahwa

pendapatan bunga simpan

pinjam digolongkan dalam

penghasilan yang termasuk

dalam objek pajak.

Pendapatan diakui sebesar

Rp 258.936.555 namun

didalamnya terdapat

pendapatan bunga atas

simpanan rekening giro

yang digolongkan ke dalam

penghasilan yang dikenai

pajak final sebesar Rp

3.369.881.


oleh koperasi sebesar Rp.

209.321.931 sudah tepat


36 Tahun 2008 dan PP

namun pendapatan

sebesar Rp 3.369.881

dalam pengelompokan

belum tepat.

Masuk dalam

kelompok

penghasilan yang

dikenakan PPh

Final dan yang

tidak termasuk

dalam Objek Pajak

sebesar Rp.

3.369.881

Sumber : Data Diolah


81

Keterangan :

1) Pendapatan Management Fee

Pendapatan Management Fee adalah pendapatan yang didapat dari

pemotongan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh anggota

melalui koperasi dan digunakan untuk kegiatan operasional koperasi.

Pendapatan ini didapat setiap bulannya sebesar Rp 8.5/Kg dari penjualan

tandan buah segar yang dilakukan oleh anggota. Pemotongan ini sesuai

dengan kesepakatan dengan anggota KUD Bersama Makmur.

2) Pendapatan Fee Angkutan

Pendapatan Fee Angkutan adalah pendapatan yang didapat dari pemotongan

penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh anggota melalui

koperasi dan digunakan untuk kelancaran pengangkutan TBS. pendapatan ini

didapat setiap bulannya sebesar Rp 2/Kg. Pemotongan ini sesuai dengan

kesepakatan dengan anggota dan digunakan untuk kepentingan operasional

angkutan TBS KUD Bersama Makmur.

3) Pendapatan Fee 0.5% dan Fee Lain-lain.

Pendapatan tersebut didapat dari perusahaan mitra KUD Bersama Makmur

sebesar 0.5% dari total penjualan TBS ke perusahaan tersebut. Sedangkan Fee

Lain-lain di dapat dari :

a) Fee 1% angsuran ida pertabun

b) Pemberian operasional pengambilan klaim dari ahli waris

c) Fee TBS grading Rp 10/Kg

d) Jasa atas pembelian pupuk


82

e) Premium RSPO

f) Dana pembinaan dari Pemkab Musi Banyuasin setelah pajak

g) Pendapatan Sewa Molen

4) Pendapatan Bunga

Pendapatan tersebut didapat dari simpanan rekening Simpeda di Bank Sumsel

Babel setelah dikurangi pajak dan biaya administrasi.

5) Usaha Unit Simpan Pinjam

Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga pinjaman yang diperoleh koperasi

karena memberikan pinjaman kepada anggota.

6) Usaha Waserda (Saprodi)

Pendapatan tersebut diperoleh dari penjualan alat-alat (perlengkapan)

pertanian.

7) Usaha Bank Mandiri

Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga simpan pinjam yang diperoleh

koperasi karena memberikan pinjaman kepada anggota dimana modalnya

berasal dari pinjaman Bank Mandiri.


83

b. Menentukan komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan.

Tabel 5.4 Tabel analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan.

No Komponen yang




fiskal

Kelompok

penyesuaian

fiskal (For. 1771 Lamp.1)

1 Biaya Perjalanan

Dinas

Koperasi mengakui

sebagai biaya sebesar

Rp. 57,706,000.00



biaya perjalanan

merupakan biaya yang

secara langsung atau tidak

langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha.

Pengakuan biaya oleh

koperasi sudah tepat



Tidak ada

penyesuaian fiskal.

2 Biaya Kelancaran

Usaha

Koperasi mengakui


Rp. 7,500,000.00

Biaya Kelancaran Usaha

merupakan biaya

entertainment yang tidak

berhubungan langsung

dengan usaha karena tidak

disertai dengan bukti

nominatif.





penyesuaian

positif :

Penyesuaian fiskal

positif lainnya

sebesar Rp.

7,500,000.00


84

Tabel 5.4 Tabel analisis komponen biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan (lanjutan)

No Komponen yang




fiskal

Kelompok


3 Biaya Tagihan

Rekening Listrik

Koperasi mengakui


Rp. 2,015,565.00


dijelaskan bahwa biaya tagihan

rekening listrik merupakan

biaya yang secara langsung

atau tidak langsung berkaitan

dengan kegiatan usaha. Biaya

diakui sebesar





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

4 Biaya Perawatan

Harta Tetap

Koperasi mengakui


Rp. 12,435,000.00


dijelaskan bahwa Biaya

Perawatan Harta Tetap

merupakan biaya yang secara

langsung atau tidak langsung

berkaitan dengan kegiatan

usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

5 Biaya ATK Koperasi mengakui


Rp. 11,367,230.00


dijelaskan bahwa biaya ATK




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

6 Biaya Foto copy Koperasi mengakui


Rp. 20,250.00


dijelaskan bahwa biaya foto

copy merupakan biaya yang



kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


85


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


7 Biaya Pengiriman

Data & Fax

Koperasi mengakui


Rp. 200,000.00


dijelaskan bahwa biaya

pengiriman data dan fax




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

8 Biaya Transfer Koperasi mengakui


Rp. 42,000.00



transfer merupakan biaya yang



kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

9 Biaya Rapat Koperasi mengakui


Rp. 21,847,500.00


dijelaskan bahwa biaya rapat




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

10 Biaya Genset (BBM,

Service & Peralatan)

Koperasi mengakui


Rp. 8,635,000.00


dijelaskan bahwa Biaya Genset




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


86


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


11 Biaya Motor (BBM

& Perawatan)

Koperasi mengakui


Rp. 655,000.00

Dalam Keputusan Direktur

Jenderal Pajak

Nomor Kep - 220/Pj./2002

pasal 3 ayat (2) dijelaskan

bahwa biaya pemeliharaan

atau perbaikan rutin

kendaraan yang dimiliki

dan dipergunakan

perusahaan untuk pegawai

tertentu karena jabatan atau

pekerjaannya dapat

dibebankan sebagai biaya

perusahaan sebesar 50%

(lima puluh persen) dari

jumlah biaya pemeliharaan

atau perbaikan rutin dalam

tahun pajak yang

bersangkutan. Sehingga

biaya diakui sebesar Rp

327,500.00


oleh koperasi tidak tepat



penyesuaian positif

: Biaya yang

dibebankan /

dikeluarkan untuk

kepentingan

pemegang saham,

sekutu, atau

anggota sebesar Rp

327,500.00


87


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


12 Biaya Incentive (Gaji

Pegawai)

Koperasi mengakui


Rp. 201,600,000.00



biaya gaji merupakan biaya

yang secara langsung atau

tidak langsung berkaitan

dengan kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

13 Pengeluaran Fee

Desa

Koperasi mengakui


Rp. 28,745,563.50


huruf k dijelaskan bahwa

biaya pembangunan

infrastruktur sosial dapat

diakui sebagai biaya.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

14 Biaya Kelancaran

Pos Pol

Koperasi mengakui


Rp. 6,600,000.00

Biaya Kelancaran Pos Pol

merupakan biaya

entertainment yang tidak

berhubungan langsung

dengan usaha karena tidak

disertai dengan bukti

nominatif.


koperasi tidak tepat



penyesuaian positif

: Penyesuaian fiskal

positif lainnya

sebesar Rp.

6,600,000.00

15 Biaya Tilang Koperasi mengakui


Rp. 550,000.00



biaya tilang merupakan


atau tidak langsung


usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


88


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


16 Biaya Cetak Surat

Pengantar Buah

(SPB)

Koperasi mengakui


Rp. 3,110,000.00



biaya Cetak Cetak Surat

Pengantar Buah (SPB)




kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

17 Biaya Operasional

Tandan Buah Segar

(TBS)

Koperasi mengakui


Rp. 2,250,000.00



biaya operasional Tandan

Buah Segar (TBS)




kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

18 Pembayaran THR

Pegawai

Koperasi mengakui


Rp. 16,700,000.00



biaya THR pegawai




kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


89


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


19 Biaya Pembuatan

Seragam pegawai

Koperasi mengakui


Rp. 6,300,000.00


huruf e dijelaskan bahwa

penggantian atau imbalan

sehubungan dengan


diberikan dalam bentuk

natura dan kenikmatan

kecuali penyediaan

makanan dan minuman

bagi seluruh pegawai tidak

boleh dikurangkan. Dalam

peraturan menteri keuangan

No 83/PMK.03/2009 pasal

5 dijelaskan bahwa

pemberian natura dan

kenikmatan dalam bentuk

pakaian dan peralatan

keselamatan kerja (pakaian

seragam petugas kea, nanan

(satpam), sarana antar

jemput Pegawai, serta

penginapan untuk awak

kapal, dan yang

sejenisnya). Biaya diakui

sebesar Rp. 6,300,000.00





penyesuaian positif

: Biaya yang

dibebankan /

dikeluarkan untuk

kepentingan

pemegang saham,

sekutu, atau

anggota sebesar Rp.

6,300,000.00


90


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


20 Operasional

Idapertabun

Koperasi mengakui


Rp. 8,440,000.00



biaya operasional ida

pertabun merupakan biaya








Tidak ada

penyesuaian fiskal.

21 Operasional

Pengurusan Grading

Koperasi mengakui


Rp. 8,608,000.00



biaya operasional

pengurusan grading




kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

22 Operasional Jaga

Gudang Hari Raya

Idul Fitri

Koperasi mengakui


Rp. 500,000.00



biaya Operasional Jaga

Gudang Hari Raya Idul

Fitri merupakan biaya yang



kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


91


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


23 Biaya HUT RI TK.

Kabupaten

Koperasi mengakui


Rp. 2,500,000.00


g dijelaskan bahwa harta

yang dihibahkan, bantuan

atau sumbangan tidak boleh

dibebankan. Biaya diakui

sebesar Rp. 2,500,000.00





penyesuaian positif

: Harta yang

dihibahkan,

bantuan atau

sumbangan sebesar

Rp. 2,500,000.00

24 Pembelian

Perlengkapan

Koperasi mengakui


Rp. 37,921,000.00


a dijelaskan bahwa biaya

perlengkapan merupakan








Tidak ada

penyesuaian fiskal.

25 Pembelian Molen Koperasi mengakui


Rp. 4,500,000.00


dijelaskan bahwa pengeluaran

untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghasilan

yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun

tidak boleh dibebankan

sekaligus melainkan

dibebankan melalui

penyusutan atau amortisasi

sehingga tidak boleh

dikurangkan. Biaya diakui

sebesar Rp. 4,500,000.00





penyesuaian positif


positif lainnya

sebesar Rp.

4,500,000.00


92


No Komponen yang




fiskal

Kelompok

penyesuaian fiskal

(For. 1771 Lamp.1)l

26 Pemutihan Dana

Grading

Koperasi mengakui


Rp. 7,615,840.00


huruf d dijelaskan bahwa

kerugian karena penjualan

atau pengalihan harta yang

dimiliki dan digunakan

dalam perusahaan atau

yang dimiliki untuk

mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan

dapat di bebankan.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

27 Pembangunan

Gedung Pertemuan

Koperasi mengakui


Rp. 175,500,000.00


dijelaskan bahwa

pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan

yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu

tahun tidak boleh

dibebankan sekaligus

melainkan dibebankan

melalui penyusutan atau

amortisasi sehingga tidak

boleh dikurangkan. Biaya

diakui sebesar Rp.

175,500,000.00





penyesuaian positif


positif lainnya

sebesar Rp.

175,500,000.00


93


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


28 ATK & Foto Copy Koperasi mengakui


Rp. 4,406,615.00


dijelaskan bahwa biaya ATK

& foto copy merupakan biaya








Tidak ada

penyesuaian fiskal.

29 Subsidi Pembayaran

Gaji

Koperasi mengakui


Rp. 24,000,000.00


dijelaskan bahwa biaya Subsidi

Pembayaran Gaji merupakan

biaya yang secara langsung atau

tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

30 Pembayaran

Pinjaman Subsidi

BBM

Koperasi mengakui


Rp. 16,000,000.00


dijelaskan bahwa Pembayaran

Pinjaman Subsidi BBM




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

31 Beban Bunga Atas

Simpanan Anggota

Koperasi mengakui


Rp. 48,217,620.00


dijelaskan bahwa biaya Bunga

Atas Simpanan Anggota




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


94


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


32 Biaya Operasional Koperasi mengakui


Rp. 47,000.00



Operasional merupakan biaya








Tidak ada

penyesuaian fiskal.

33 Pembelian Peralatan

Safety

Koperasi mengakui


Rp. 185,000.00



Peralatan Safety merupakan

biaya yang secara langsung atau

tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha.



berdasarkan UU RI No. 36

Tahun 2008 dan PP.

Tidak ada

penyesuaian fiskal.

34 Biaya Administrasi

Rekening Giro

Koperasi mengakui


Rp. 275,000.00



Administrasi Rekening Giro




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

35 Biaya Profisi &

Administrasi

Koperasi mengakui


Rp. 8,400,000.00


dijelaskan bahwa biaya Biaya

Profisi & Administrasi




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


95


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


36 Beban Bunga

Pinjaman Bank

Mandiri

Koperasi mengakui


Rp. 110,830,416.68


dijelaskan bahwa biaya Bunga

Pinjaman Bank Mandiri




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

37 Beban Pajak

Rekening Giro

Koperasi mengakui


Rp. 305,705.53


dijelaskan bahwa biaya Pajak

Rekening Giro merupakan








Tidak ada

penyesuaian fiskal.

38 Biaya Materai

Rekening Giro

Koperasi mengakui


Rp. 266,000.00


dijelaskan bahwa biaya Biaya

Materai Rekening Giro




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

39 Biaya Premi

Asuransi KUD

Koperasi mengakui


Rp. 750,000.00


dijelaskan bahwa biaya Premi

Asuransi KUD merupakan








Tidak ada

penyesuaian fiskal.


96


No Komponen yang




fiskal

Kelompok

penyesuaian fiskal

(For. 1771 Lamp.1)l

40 Biaya Operasional

Perpanjangan

Kontrak

Koperasi mengakui


Rp. 1,250,000.00



Operasional Perpanjangan

Kontrak merupakan biaya








Tidak ada

penyesuaian fiskal.

41 Beban RAT Tahun

2010

Koperasi mengakui


Rp. 16,775,850.00



RAT Tahun 2010 merupakan








Tidak ada

penyesuaian fiskal.

42 Pajak SHU Tahun

2010

Koperasi mengakui


Rp. 5,681,334.00


h dijelaskan bahwa pajak

penghasilan tidak boleh

dikurangkan.





penyesuaian positif

: Pajak penghasilan

sebesar Rp.

5,681,334.00

43 Perpanjangan &

Perubahan Anggaran

Dasar KUD

Koperasi mengakui


Rp. 2,500,000.00



Perpanjangan & Perubahan

Anggaran Dasar KUD




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.


97


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


44 Muba Expo Sekayu Koperasi mengakui


Rp. 40,967,300.00



Muba Expo Sekayu




usaha.





Tidak ada

penyesuaian fiskal.

45 Bingkisan Hari Idul

Fitri Untuk Anggota

Koperasi mengakui


Rp. 36,831,600.00

Bingkisan Hari Idul Fitri

Untuk Anggota merupakan

biaya entertainment yang

tidak berhubungan langsung

dengan usaha.





penyesuaian positif


positif lainnya

sebesar Rp.

36,831,600.00


98


No Komponen yang




fiskal

Kelompok


46 Beban Penyusutan Kelompok I :

Koperasi mengakui


Rp. 11,920,607.41

Bangunan Permanen :

Koperasi mengakui


Rp. 6,885,928.72

Kelompok I :

Jumlah biaya penyusutan

tahun 2011 menurut

perhitungan peneliti sebesar

Rp. 40,872,679.94

(penghitungan pada

lampiran)

Kelompok II :


tahun 2011 menurut


Rp. 4,683,515.63

(penghitungan pada

lampiran)

Bangunan Permanen :


tahun 2011 menurut


Rp. 31,223,781.22

(penghitungan pada

lampiran)





penyesuaian negatif

: Selisih

penyusutan

komersial di bawah

penyusutan fiskal

sebesar Rp.

57,973,369.38

Sumber : Data Diolah


99

Keterangan :

1) Biaya Perjalanan Dinas

Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur untuk

keperluan perjalanan dinas antar afdeling, perjalanan dinas ke

bank, perjalanan dinas ke kecamatan, perjalanan dinas ke Dinas

Koperasi dan Dinas Perkebunan Kabupaten, dan perjalanan

dinas ke Dinas Koperasi dan Dinas Perkebunan Propinsi.

2) Biaya Kelancaran Usaha


keperluan kelancaran usaha (jamuan tamu dan uang

transportasi) dinas koperasi dan dinas perkebunan.

3) Biaya Tagihan Rekening Listrik


membayar tagihan rekening listrik.

4) Biaya Perawatan Harta Tetap


perawatan harta tetap antara lain perawatan gedung, perawatan

komputer dan perawatan AC.

5) Biaya ATK


keperluan administrasi kantor.


100

6) Biaya Foto copy


keperluan foto copy data.

7) Biaya Pengiriman Data & Fax


keperluan pengiriman data ke pihak asuransi bumi putra.

8) Biaya Transfer


keperluan transfer dana asuransi.

9) Biaya Rapat


keperluan rapat baik rapat pengurus dan pegawai maupun

penggurus dengan anggota.

10) Biaya Genset (BBM, Service & Peralatan)


biaya listrik yang bersumber dari genset.

11) Biaya Motor (BBM & Perawatan)


BBM dan Perawatan kendaraan dinas.

12) Biaya Incentive (Gaji Pegawai)


keperluan pembayaran gaji pegawai.


101

13) Pengeluaran Fee Desa


keperluan pembangunan Infrastruktur Desa.

14) Biaya Kelancaran Pos Pol


kelancaran usaha (jamuan tamu dan uang transportasi) penjaga

pos polisi.

15) Biaya Tilang


keperluan pengurusan tilang angkutan TBS.

16) Biaya Cetak SPB


keperluan cetak blangko Surat Pengantar Buah (SPB)

17) Biaya Operasional TBS


keperluan biaya pemindahan buah dari satu kendaraan ke

kendaraan lain.

18) Pembayaran THR Pegawai


keperluan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai.

19) Biaya Pembuatan Seragam pegawai


keperluan pembuatan seragam batik bagi pegawai.


102

20) Operasional Ida pertabun


keperluan pengurusan asuransi Ida pertabun.

21) Operasional Pengurusan Grading


keperluan pengurusan grading (buah yang ditolak pabrik)

22) Operasional Jaga Gudang Hari Raya Idul Fitri


keperluan jaga gudang pada saat hari raya idul fitri.

23) Biaya HUT RI TK. Kabupaten


kegiatan HUT RI tingkat kabupaten.

24) Pembelian Perlengkapan


keperluan pembelian perlengkatan kantor.

25) Pembelian Molen


keperluan pembelian molen (pengaduk semen).

26) Pemutihan Dana Grading


keperluan pemutihan dana grading karena tidak terbayar oleh

pihak ke III.


103

27) Pembangunan Gedung Pertemuan


keperluan pembangunan gedung pertemuan.

28) ATK & Foto Copy


pembelian ATK dan Foto kopi bidang simpan pinjam.

29) Subsidi Pembayaran Gaji


pembayaran gaji (subsidi dari unit usaha simpan pinjam)

30) Subsidi BBM


keperluan pambayaran pinjaman dan bunga pinjaman kepada

Dinas Koperasi.

31) Beban Bunga Atas Simpanan Anggota


keperluan pembayaran bunga kepada anggota atas

simpanan/tabungan.

32) Biaya Operasional


keperluan unit waserda.

33) Pembelian Peralatan Safety


keperluan keselatan kerja unit waserda.


104

34) Biaya Administrasi Rekening Giro


keperluan atas pinjaman ke bank mandiri.

35) Biaya Profisi & Administrasi


keperluan pengurusan pinjaman ke bank mandiri.

36) Beban Bunga Pinjaman Bank Mandiri

Biaya yang dikeluarkan oleh KUD Bersama Makmur atas

pinjaman ke bank mandiri.

37) Beban Pajak Rekening Giro


keperluan pembayaran pajak atas rekening giro.

38) Biaya Materai Rekening Giro


pembayaran biaya materai rekening giro.

39) Biaya Premi Asuransi KUD


keperluan pembayaran premi asuransi KUD Bersama Makmur.

40) Biaya Operasional Perpanjangan Kontrak


keperluan perpanjangan kontak pinjaman ke bank mandiri.


105

41) Beban RAT Tahun 2010


keperluan RAT tahun 2010.

42) Pajak SHU Tahun 2010


pembayaran pajak SHU tahun 2010.

43) Perpanjangan & Perubahan Anggaran Dasar KUD


biaya perpanjangan dan perubahan anggaran dasar KUD ke

dinas koperasi.

44) Muba Expo Sekayu


keperluan biaya pameran di kabupaten.

45) Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota


bingkisan hari raya idul fitri untuk anggota.

46) Beban Penyusutan

Penghitungan biaya penyusutan aktiva tetap di KUD

Bersama Makmur yaitu dengan menggunakan metode Saldo

Menurun untuk penghitungan akuntansi komersial dan

penghitungan perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang RI

No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 11


106

ayat (1) disebutkan bahwa penyusutan atau perubahan harta

berwujud berupa bangunan yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang

sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi

harta tersebut. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat

disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Sedangkan

untuk harta berwujud selain bangunan dapat juga dilakukan

dengan metode saldo menurun (dalam bagian-bagian yang

menurun selama masa manfaat dihitung dengan cara

menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku).

Data yang diperoleh peneliti, berdasarkan Lampiran Khusus

SPT Tahunan Pajak Penghasilan KUD Bersama Makmur

memiliki aktiva yang tergolong dalam harta berwujud kelompok

1 sebesar Rp 11.920.678,68 dan kelompok bangunan permanen

sebesar Rp 6.885.928,72. Total penyusutan fiskal tahun 2011 di

KUD Bersama Makmur adalah sebesar Rp 18.806.607,40.

Pada saat melakukan analisis data atas biaya penyusutan di

KUD Bersama Makmur, peneliti menemukan kesalahan dalam

pengelompokan aktiva tetap Koperasi sehingga peneliti

melakukan pengelompokan jenis aktiva didasarkan pada PMK

RI Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang

Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan

untuk keperluan penyusutan. Selain terdapat kesalahan dalam


107

pengelompokan aktiva tetap peneliti juga menemukan kesalahan

dalam menentukan besarnya tarif penyusutan.

Hasil analisis data yang dilakukan peneliti (lampiran

penghitungan biaya penyusutan) setelah dilakukan

pengelompokan aktiva sesuai dengan PMK RI Nomor

96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan

penyusutan dan melakukan penghitungan sesuai dengan

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan maka diperoleh hasil bahwa penghitungan yang

dilakukan oleh koperasi berbeda dengan penghitungan yang

dilakukan oleh peneliti sehingga perlu dilakukan penyesuaian

negatif sebesar Rp. 57,973,369.38 terhadap biaya penyusutan.

2. Menentukan besarnya penghasilan kena pajak KUD Bersama Makmur

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

a. Menentukan besarnya Penghasilan Neto Fiskal.

Hasil penghitungan penghasilan neto fiskal tahun 2011 yang

dilakukan oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh

peneliti dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku dengan menggunakan format formulir SPT

1771 lampiran 1 sebagai berikut :


108

Tabel 5.5. Perbedaan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2011

Yang Dilakukan Oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh

peneliti dengan menggunakan format formulir SPT 1771. lampiran 1.

Keterangan

Menurut KUD

Bersama

Makmur

UU RI No 36

Thn 2008 dan

PP

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri

A Peredaran Usaha 1.022.801.206,28 171,773,000.00

B Harga Pokok Penjualan - 153,408,202.25

C Biaya Usaha Lainnya 970.359.997,12 3,872,000.00

Penghasilan Neto Dari Usaha 52.441.209,16 14,492,797.75

E Penghasilan Dari Luar Usaha - 1,004,436,407.53

F Biaya Dari Luar Usaha - 966,487,997.12

Penghasilan Neto Dari Luar Usaha - 37,948,410.41

Jumlah 52.441.209,16 52,441,208.16

G Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri -

-

Jumlah Penghasilan Neto Komersial 52.441.209,16 52,441,208.16

Penghasilan Yang Dikenakan Pph Final Dan

Yang Tidak Termasuk Objek Pajak - 56,380,377.00


109

Tabel 5.5. Perbedaan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2011 Yang

Dilakukan Oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh peneliti dengan

menggunakan format formulir SPT 1771. lampiran 1. (lanjutan)

Keterangan

Menurut KUD

Bersama

Makmur

UU RI No 36

Thn 2008 dan

PP

Penyesuaian Positif

a

Biaya yang dibebankan / dikeluarkan

untuk kepentingan pemegang saham,

sekutu, atau anggota

- 6,627,500.00

b Pembentukan atau pemupukan dana

cadangan - -

c Penggantian atau imbalan pekerjaan atau

jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan - -

d

Jumlah yang melebihi kewajaran yang

dibayarkan kepada pemegang saham /

pihak yang mempunyai hubungan

istimewa sehubungan dengan pekerjaan

- -

e Harta yang dihibahkan, bantuan atau

sumbangan - 2,500,000.00

f Pajak penghasilan - 5,681,334.00

g

Gaji yang dibayarkan kepada anggota

persekutuan, firma atau cv yang modalnya

tidak terbagi atas saham

- -

h Sanksi administrasi - -

i Selisih penyusutan komersial di atas

penyusutan fiskal - -

j Selisih amortisasi komersial di atas

amortisasi fiskal - -

k Biaya yang ditangguhkan pengakuannya - -

l Penyesuaian fiskal positif lainnya - 230,931,600.00

Jumlah - 245,740,434.00


110

Tabel 5.5. Perbedaan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2011 Yang

Dilakukan Oleh KUD Bersama Makmur dan yang dilakukan oleh peneliti

dengan menggunakan format formulir SPT 1771. lampiran 1. (lanjutan)

Keterangan

Menurut KUD

Bersama

Makmur

UU RI No 36

Thn 2008 dan

PP

Penyesuaian Negatif -

a Selisih penyusutan komersial di bawah

penyusutan fiskal - 57,973,369.38

b Selisih amortisasi komersial di bawah

amortisasi fiskal - -

c Penghasilan yang ditangguhkan

pengakuannya - -

d Penyesuaian fiskal negatif lainnya - -

Jumlah - 57,973,369.38

Fasilitas Penanaman Modal Berupa

Pengurangan Penghasilan Neto: (Diisi Dari

Lampiran Khusus 4a Angka 5b)

- -

Penghasilan Neto Fiskal 52.441.209,16 183,827,895.78

Sumber : Data diolah

Keterangan Penyesuaian Fiskal yang dilakukan oleh peneliti :

Penyesuaian fiskal positif

1) Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan

pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Biaya yang dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan

pemegang saham, sekutu, atau anggota terdiri dari :

a) Biaya Motor (BBM & Perawatan) sebesar Rp 327,500.00

b) Biaya Pembuatan Seragam pegawai sebesar Rp. 6,300,000.00

2) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.

Biaya HUT RI TK. Kabupaten sebesar Rp. 2,500,000.00


111

3) Pajak penghasilan.

Pajak SHU Tahun 2010 sebesar Rp. 5,681,334.00

4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Penyesuaian fiskal positif lainnya terdiri dari :

a) Biaya Kelancaran Usaha sebesar Rp. 7,500,000.00

b) Biaya Kelancaran Pos Pol sebesar Rp. 6,600,000.00

c) Pembelian Molen sebesar Rp. 4,500,000.00

d) Pembangunan Gedung Pertemuan sebesar Rp. 175,500,000.00

e) Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk Anggota sebesar Rp. 36,831,600.00

Penyesuaian fiskal negatif

Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.

Beban penyusutan sebesar Rp. 57,973,369.38

Hasil penghitungan penghasilan kena pajak tahun 2011 KUD

Bersama Makmur berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh

peneliti berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp

183,827,895.78 sedangkan menurut perhitungan KUD Bersama

Makmur adalah sebesar Rp52,441,209.16.

b. Menentukan besarnya pajak penghasilan terutang KUD Bersama

Makmur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah

penuh. Penghasilan Kena Pajak selanjutnya dikalikan dengan tarif

pajak sesuai dengan pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI


112

No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang

dikenakan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha

tetap adalah sebesar 25%. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 31E bahwa Wajib Pajak

badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp

50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif

sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Oleh karena KUD Bersama Makmur memiliki Penghasilan Kena

Pajak di bawah Rp 4.800.000.000,00 maka mendapat fasilitas

pengurangan tarif sebesar 50%. Hasil penghitungan Pajak

Penghasilan Terutang Tahun 2011 yang dilakukan oleh KUD

Bersama Makmur dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti

didasarkan pada peraturan perundang-undangan Perpajakan yang

belaku diperoleh perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.6. perbedaan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun 2011

yang dilakukan oleh koperasi dengan hasil analisis peneliti.

Keterangan Menurut

KUD

Bersama

Makmur

UU RI No 36

Thn 2008 dan

PP

1 Penghasilan Neto Fiskal 52,441,209.16 183,827,895.78

2 Konpensasi Kerugian Fiskal - -

3 Penghasilan Kena Pajak 52,441,209.16 183,827,000

4 PPh Terutang (tarif PPh Ps. 31E ayat (1)) 6,555,151 22,978,375

5

Pengembalian/pengurangan kredit pajak luar

negeri (PPh ps.24) yang telah diperhitungkan

tahun lalu

- -

6 Jumlah PPh Terutang 6,555,151 22,978,375 Sumber : Data Diolah


113

Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya perbedaan jumlah

penghitungan pajak penghasilan terutang, menurut KUD Bersama

Makmur sebesar Rp 6,555,151 sedangkan pajak penghasilan terutang,

menurut penghitungan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan undang-

undang perpajakan sebesar Rp 22,978,375. Dari hasil tersebut diperoleh

selisih sebesar Rp 16,423,224.

C. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap penghitungan

pajak penghasilan terutang di KUD Bersama Makmur tahun 2011 diketahui

bahwa penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh KUD

Bersama Makmur belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah

sebagai berikut :

1. Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak.

Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak yang

dilakukan oleh KUD Bersama Makmur belum sesuai dengan dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pendapatan yang

diakui oleh KUD Bersama Makmur yaitu Pendapatan Managemen Fee,

Pendapatan Fee Angkutan, Pendapatan Fee 0.5% dan Fee lain-lain,

Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan Unit Usaha Simpan Pinjam,

Pendapatan Unit Usaha Waserda, dan Pendapatan Unit Usaha Bank

Mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.


114

51/KMK.04/2001 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemotongan Pajak Penghasilan

Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank

Indonesia, pendapatan bunga deposito/tabungan dari Bank dikenai pajak

bersifat final sehingga untuk Pendapatan Bunga Bank harus dikurangkan

dari pendapatan dan dimasukan ke dalam kelompok Penghasilan yang

Dikenakan PPh Final dan yang tidak Termasuk Objek Pajak dalam

formulir SPT 1771 lampiran 1.

2. Penentuan biaya yang termasuk dalam objek pajak.

Penentuan biaya yang termasuk dalam objek pajak yang dilakukan oleh

KUD Bersama Makmur belum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. KUD Bersama Makmur tidak

melakukan penyesuaian fiskal terhadap beberapa biaya antara lain :

a. Biaya Motor (BBM & Perawatan).

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Motor (BBM &

Perawatan). Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep -

220/Pj./2002 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan

atau perbaikan rutin kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan

perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya

dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh

persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam

tahun pajak yang bersangkutan sehingga KUD Bersama Makmur harus

melakukan penyesuaian fiskal positif sebesar 50% dari jumlah Biaya


115

Motor (BBM & Perawatan) karena kebdaraan tersebut dipakai dan

dibawa pulang oleh pegawai/karyawan.

b. Biaya Kelancaran Pos Polisi (PosPol)

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Kelancaran Pos

Polisi (PosPol). Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU RI No. 36 Tahun

2008 dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan

pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan

kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak

boleh dikurangkan. Biaya Kelancaran Pos Polisi (PosPol) merupakan biaya

entertainment yang tidak berhubungan langsung dengan usaha dan tidak

disertai dengan bukti nominatif sehingga KUD Bersama Makmur harus

melakukan penyesuain fiskal terhadap biaya tersebut.

c. Biaya Kelancaran

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Kelancaran Usaha.

Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan

bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau

jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai tidak boleh

dikurangkan. Biaya Kelancaran Usaha merupakan biaya entertainment yang

tidak berhubungan langsung dengan usaha dan tidak disertai dengan bukti

nominatif sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan penyesuain

fiskal terhadap biaya tersebut.


116

d. Biaya Pembuatan Seragam Pegawai.

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Pembuatan

Seragam Pegawai. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU RI No. 36

Tahun 2008 dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan

kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh

pegawai tidak boleh dikurangkan selain itu dalam peraturan menteri

keuangan No 83/PMK.03/2009 pasal 5 dijelaskan bahwa biaya yang

dapat dikurangkan yaitu pemberian natura dan kenikmatan dalam

bentuk pakaian dan peralatan keselamatan kerja (pakaian seragam

petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta

penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya) sehingga untuk

Biaya Pembuatan Seragam Pegawai harus dilakukan penyesuaian fiskal

karena merupakan pemberian dalam bentuk natura.

e. Biaya HUT RI Tingkat Kabupaten.

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya HUT RI Tingkat

Kabupaten. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf g UU RI No. 36 Tahun

2008 dijelaskan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan

tidak boleh dibebankan sehingga KUD Bersama Makmur harus

melakukan penyesuaian fiskal terhadap biaya tersebut.

f. Pembelian Molen.

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Pembelian Molen.

Di dalam pasal 9 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa


117

pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh

dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau

amortisasi sehingga KUD Bersama Makmur harus melakukan

penyesuaian fiskal karena biaya tersebut tidak boleh langsung

dikurangkan sekaligus melainkan harus melalui penyusutan selama

masa manfaat. Pembelian molen seharusnya masuk dalam Kelompok

Harta Berwujud Bukan Bangunan kelompok I dengan penyusutan

menggunakan metode saldo menurun dan besarnya tarif penyusutannya

adalah sebesar 50%/tahun.

g. Pembangunan Gedung Pertemuan.

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Pembangunan

Gedung Pertemuan. Di dalam pasal 9 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun

2008 dijelaskan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui

penyusutan atau amortisasi sehingga KUD Bersama Makmur harus

melakukan penyesuaian fiskal karena biaya tersebut tidak boleh

langsung dikurangkan sekaligus melainkan harus melalui penyusutan

selama masa manfaat. Pembangunan gedung pertemuan seharusnya

masuk dalam Kelompok Bangunan Permanen dengan penyusutan

menggunakan metode saldo menurun dan besarnya tarif penyusutannya

adalah sebesar 5%/tahun.


118

h. Pajak SHU Tahun 2010.

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Pajak SHU Tahun 2010.

Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf h UU RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan

bahwa pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan sehingga KUD

Bersama Makmur harus melakukan penyesuai fiskal terhadap Pajak

SHU Tahun 2010.

i. Bingkisan Hari Raya Idul Fitri Untuk Anggota.

KUD Bersama Makmur mengakui adanya Biaya Bingkisan Hari

Raya Idul Fitri Untuk Anggota. Di dalam pasal 9 ayat (1) huruf e UU

RI No. 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi

seluruh pegawai tidak boleh dikurangkan. Biaya Bingkisan Hari Idul

Fitri Untuk Anggota merupakan biaya entertainment yang tidak

berhubungan langsung dengan usaha sehingga KUD Bersama Makmur

harus melakukan penyesuai fiskal terhadap biaya tersebut.

j. Beban Penyusutan.

Penyusutan aktiva tetap Kelompok Bangunan Permanen yang

dilakukan oleh KUD Bersama Makmur kurang teliti dalam melakukan

penyusutan sehingga KUD Bersama Makmur tidak melakukan

penyusutan untuk bangunan gedung pertemuan. Peneliti juga

mengevaluasi pengelompokan aktiva bukan bangunan yang dilakukan

oleh koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor


119

96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam

Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan

penyusutan sehingga terdapat koreksi terhadap pengelompokan aktiva

tersebut. Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan yang

dikelompokan kembali oleh peneliti yaitu untuk kelompok II antara lain

ac toshiba, kipas angin, brankas dan kipas angin duduk. Peneliti

mendapatkan data yang cukup mengenai aktiva tetap yang dimiliki oleh

KUD Bersama Makmur. Data yang diperoleh peneliti dipakai untuk

mengelompokkan dan menghitung kembali biaya penyusutan aktiva

tetap sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Penentuan penghasilan kena pajak.

Penentuan Penghasilan Kena Pajak KUD Bersama Makmur belum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 2011 KUD

Bersama Makmur sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti

berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

adalah sebesar Rp 183,827,895.78 sedangkan menurut penghitungan KUD

Bersama Makmur adalah sebesar Rp 52.441.209,16. Perbedaan ini

diakibatkan karena adanya penyesuaian fiskal yang tidak dilakukan oleh

KUD Bersama Makmur.


120

4. Penentuan besarnya pajak penghasilan terutang.

Jumlah pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku adalah sebesar Rp 22,978,375 sedangkan jumlah pajak

penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2011

adalah sebesar Rp 6.555.151. Dari penghitungan tersebut diperoleh selisih

lebih sebesar Rp 16,423,224. Selisih tersebut muncul karena perbedaan

penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan koperasi.


121

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dapat

disimpulkan bahwa Penyesuaian fiskal dalam penghitungan pajak

penghasilan terutang badan KUD Bersama Makmur dilakukan dengan tidak

tepat karena dalam pengakuan penghasilan dan biaya masih ada yang tidak

tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal

pengakuan penghasilan terdapat pengakuan pendapatan bunga yang

seharusnya sudah termasuk ke dalam pajak yang bersifat final. Sedangkan

dalam pengakuan biaya terdapat biaya yang seharusnya dilakukan

penyesuaian fiskal, antara lain Biaya Motor (BBM & Perawatan), Biaya

Pembuatan Seragam pegawai, Biaya HUT RI TK. Kabupaten, Pajak SHU

Tahun 2010, Biaya Kelancaran Usaha, Biaya Kelancaran Pos Pol, Pembelian

Molen, Pembangunan Gedung Pertemuan, Bingkisan Hari Idul Fitri Untuk

Anggota dan Beban penyusutan.

Perhitungan pajak penghasilan terutang badan KUD Bersama Makmur

belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

karena KUD Bersama Makmur pada tahun 2011 dalam SPT Tahunan 1771

mengakui jumlah Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp 6.555.151. Jumlah

Pajak Penghasilan Terutang ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil

penghitungan yang dilakukan oleh peneliti sebesar Rp 22.978.375 sehingga

terdapat selisih sebesar Rp 16.423.224. Selisih ini disebabkan karena adanya

penyesuaian terhadap pendapatan dan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa


122

penghitungan Pajak Penghasilan Terutang KUD Bersama Makmur tidak tepat

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami oleh penulis selama dalam melakukan penelitian

di KUD Bersama Makmur yaitu :

1. Data yang diperoleh kurang terperinci terutama berhubungan dengan

neraca dan biaya dalam Laporan Laba Rugi tahun 2011.

2. Data mengenai penjelasan laporan keuangan kurang jelas.

3. Bukti nominatif (bukti transaksi) tidak dapat diperoleh karena merupakan

data rahasia.

4. Data rekening giro tidak dapat diperoleh karena merupakan data rahasia

nasabah.

5. Data mengenai penghitungan penyusutan aktiva tetap koperasi kurang

jelas sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam penghitungan

penyusutan aktiva tetap.

C. Saran

1. Bagi KUD Bersama Makmur

a. Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan hendaknya KUD

Bersama Makmur semakin memahami peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan, baik kelebihan maupun

kekurangan dalam penentuan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.


123

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh koperasi

lebih besar dibandingkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang

dihitung oleh koperasi yaitu terdapat selisih sebesar Rp 16.423.224.

b. Dalam penyusutan untuk aktiva tetap KUD Bersama Makmur

seharusnya memahami dalam pengelompokan, metode penyusutan

dan tarif yang digunakan salah satu contohnya dalam Lampiran

Khusus SPT 1771 tahun pajak 2011 dalam Harta Berwujud Kelompok

I ditulis sebesar Rp 11.920.678,68 sedangkan seharusnya Rp

40.872.679,94. Metode penyusutan fiskal yang digunakan KUD

Bersama Makmur sama dengan metode penyusutan komersial yaitu

menggunakan metode saldo menurun sehingga dalam menentukan

besarnya tarif penyusutan masih belum sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai koperasi

dengan judul yang sama sebaiknya dapat menyesuaikan Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan terbaru sesuai dengan tahun penelitian.

Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang dapat berubah

sehingga hasil dari penelitian dapat tepat dan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku saat dilakukannya.


124

DAFTAR PUSTAKA

Andi, Stephanus Adityaputra. 2009. Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal. Skripsi tidak

dipublikasikan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Cendya kartika, Feliana. 2012. Evaluasi penyesuaian fiskal positif atau fiskal

negatif pajak penghasilan wajib pajak badan studi kasus di perusahaan

tekstil PT Kusuma Mulia. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas

Sanata Dharma.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi dan

Penuntun Praktis). Andi, Yogyakarta, 2010.

Estika, Aurelia Puspa Nadya. 2011. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan

Terutang Bagi Wajib Pajak Badan Studi Kasus pada Koperasi Bina

Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan.


Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).2013. Standar Akuntansi Keuangan-Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik.

Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Andi, Yogyakarta, 2009.

Nugroho, Sigit. 2002. Analisis Ketepatan Rekonsiasi Fiskal, Studi Kasus pada PT.

Citra Pratama. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.

Permatasari,Natalia. 2010. Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal Untuk

Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Studi Kasus di

PT Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas

Sanata Dharma.

Pordika Yulitasari, Fransiska. 2012. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan

Terutang Wajib Pajak Badan Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT.

Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata

Dharma.

Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-220/PJ./2002

Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon

Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001

tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan

Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.


125

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-1/PJ/2010

Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per

19/Pj/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat

Pemberitahuan Tahunan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.03/2009 Tentang

Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh

Dikurangkan Sebagai Biaya.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

246/Pmk.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek

Pajak Penghasilan.


Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai

Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan

Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan

Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.


Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta

Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun

2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional,

Sumbangan Penelitian, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan

Pembinaan Olahraga Dan Biaya Sumbangan Infrastruktur Sosial Yang

Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-46/PJ.4/1995

Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar Atau Terutang Dalam Hal

Wajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga

Deposito Atau Tabungan Lainnya.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

Tentang Perkoperasian.


Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Tentang Pajak Penghasilan.


126

Yuditha, Fridolin. 2012. Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan

Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-

Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Studi Kasus di PT

Madu Baru Yogyakarta. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Sanata

Dharma.


127

Lampiran


128

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

A. Pendirian

1. Kapan KUD Bersama Makmur mulai didirikan?

2. Apa Visi dan Misi KUD Bersama Makmur?

3. Bagaimana sejarah terbentuknya KUD Bersama Makmur?

4. Bagaimana perkembangan KUD Bersama Makmur dari tahun ke

tahun?

B. Struktur KUD Bersama Makmur

1. Bagaimana struktur organisasi KUD Bersama Makmur?

2. Bagaimana penjelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang

Pengurus dan Karyawan di KUD Bersama Makmur ?

3. Berapa jumlah pengurus dan karyawan KUD Bersama Makmur hingga

saat ini?

C. Modal KUD Bersama Makmur

1. Berapa besarnya modal KUD Bersama Makmur?

2. Darimana modal KUD Bersama Makmur?

D. Bidang Usaha KUD Bersama Makmur

1. Apa saja bidang usaha yang dijalankan oleh KUD Bersama Makmur

dari awal berdiri hingga saat ini? Bagaimana penjelasan masing-

masing bidang usaha?

2. Apa kendala yang biasa dihadapi oleh KUD Bersama Makmur dalam

menjalankan usahanya?


129

E. Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. Bagaimana sistem pembagian SHU KUD Bersama Makmur baik bagi

anggota maupun bukan anggota?

2. Berapa besarnya SHU KUD Bersama Makmur pada tahun 2011?

F. Keanggotaan KUD Bersama Makmur

1. Berapa jumlah anggota KUD Bersama Makmur hingga tahun 2011?

2. Apakah semua masyarakat Desa Srimulyo menjadi anggota koperasi?

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan

1. Bagaimana kebijakan KUD Bersama Makmur dalam pengakuan

penghasilan?

2. Berapa besarnya penghasilan KUD Bersama Makmur pada tahun

2011?

3. Bagaimana kebijakan KUD Bersama Makmur dalam pengakuan

biaya?

4. Berapa besarnya biaya KUD Bersama Makmur pada tahun 2011?

5. Bagaimana kebijakan KUD Bersama Makmur dalam pengakuan aktiva

tetap?

6. Bagaimana kebijakan perpajakan di KUD Bersama Makmur?

7. Berapa besarnya PPh terutang KUD Bersama Makmur tahun 2011?

8. Berapa jumlah angsuran PPh psl 25 KUD Bersama Makmur tahun

2011?


130

Lampiran 2


131

Lampiran 3


132


133


134


135

Lampiran 4


136


137

Lampiran 5


138


139

Lampiran 6


140


141


142


143


144


145

Lampiran 7


146


147


148


149


150


151


152


153


154


ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK ...

Documents

Transcript of ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK ...