ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan

Click here to load reader

  • date post

    22-Jan-2016
  • Category

    Documents

  • view

    49
  • download

    0

Embed Size (px)

description

ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan. Economic Recovery Seminar Series Banda Aceh, 31 Januari, 2007. Ahya Ihsan World Bank. Outline Presentasi. APEA: Tujuan dan Proses Poin Utama Penerimaan Daerah Penerimaan Rekonstruksi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan

  • ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH

    Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan KemiskinanEconomic Recovery Seminar SeriesBanda Aceh, 31 Januari, 2007Ahya IhsanWorld Bank

  • Outline PresentasiAPEA: Tujuan dan ProsesPoin UtamaPenerimaan Daerah Penerimaan RekonstruksiPengeluaran DaerahAnalisis sektoral: Kesehatan, Pendidikan, dan InfrastrukturKapasitas Pemerintah DaerahRekomendasi

  • 1) APEA: TUJUAN & PROSESTUJUAN:Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan keuangan daerah, Memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mendukung proses pelaksanaan dan penganggaran daerahMeninggalkan sistem yang lebih baik untuk masyarakat Aceh dalam menganalisa dan memonitor anggaran daerah

    PROSES:Analisa Belanja Publik Partisipatif dengan partisipasi kuat dari universitas di Aceh (UNSYIAH, UNIMA, IAIN, and Politeknik Lhokseumawe) Analisa bersama dengan tim dari Bank Dunia, Universitas di Aceh, USAID, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan BRR

  • 2) Poin Utama - Keuangan Daerah Penerimaan fiskal Aceh telah meningkat tajam sejak tahun 2001 dan akan terus meningkat di masa mendatang dengan tambahan dana otsus 2% dari alokasi DAU nasional (UUPA 11/2006)

    Akan tetapi Aceh belum membuat kemajuan yang berarti dalam pengentasan kemiskinan, Aceh memiliki tingkat kemiskinan terbesar ke-4 di Indonesia (2004)

    Penyediaan pelayanan publik perlu ditingkatkan dan membutuhkan perhatian yang besar; kualitas pendidikan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang rendah

    Pengelolaan dan alokasi Dana Otsus perlu ditingkatkan. Mengurangi keterlambatan transfer, memperjelas pelaporan dan akuntabilitas, memperbaiki alokasi

  • 2) Poin Utama - Keuangan DaerahPengeluaran daerah meningkat tajam setelah desentralisasi, tetapi belanja rutin semakin meningkat dalam belanja pemerintah kab/kota mengurangi belanja pembangunan

    Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola peningkatan penerimaan dan kewajiban masih lemah dan perlu segera ditingkatkan; khususnya dalam bidang investasi dan hutang, pengawasan eksternal, pelaporan dan akuntansi, perencanaan dan penganggaran, dan kerangka peraturan

    Hasil PILKADA memberikan kesempatan baru dan sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh; banyak kepala daerah yang terpilih belum memiliki pengelaman di pemerintahan, dan kemungkinan adanya dinamisasi yang berbeda antara PEMDA, PEMPROV dengan DPRD dan pemerintah pusat

  • 2) Poin Utama - Rekonstruksi Sampai akhir October 2006, sekitar US$ 5.8 miliar telah dialokasikan kedalam program dan proyek tertentu

    Implementasi program menunjukkan kemajuan pada akhir 2005, tetapi masih lambat dari yang diharapkan pada 2006

    Kesenjangan di beberapa sektor dan wilayah masih tetap ada masih: lingkungan; pantai barat selatan dan Nias

  • 3) PENERIMAAN DAERAH Aceh akan memiliki sumber daya fiskal yang cukup untuk belanja daerah..

  • Source: WB/SIKD (MOF), 2004Sebelum masuknya dana rekonstruksi, Aceh telah memiliki penerimaan daerah ketiga terbesar (Penerimaan Per-capita (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, 2004)

  • Pada tahun 2006, Aceh memiliki penerimaan (APBD+Rekonstruksi) 5 kali lebih besar dari tahun 1999

  • Tambahan alokasi Dana Otsus 2% dari DAU (UUPA 11/2006) akan mengkompensasi penurunan penerimaan dari bagi hasil Gas ActualProjection

  • Komposisi Penerimaan Provinsi dan Kab/KotaDAU dan Dana Otsus (Bagi Hasil Migas) merupakan sumber penerimaan utamaKontribusi PAD terhadap total penerimaan masih rendah

  • Kesenjangan fiskal antar kab/kota masih tinggi (penerimaan (APBD) per capita, 2004) Formula alokasi fiskal yang ada belum dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, formula distribusi khususnya Dana Otsus perlu diperbaiki

  • 4) PENERIMAAN REKONSTRUKSI

  • Sekitar US$ 5.8 miliar telah di alokasikan untuk rekonstruksi (Oktober 2006)

  • Kesenjangan antar sektor masih terjadi, sektor lingkungan masih defisit (Alokasi vs. kebutuhan minimum untuk membangun kembali, October 2006)

  • Total komitmen, alokasi, dan realisasi (Oktober 2006)

  • 5) PENGELUARAN DAERAHKunci utama untuk mengurangi kemiskinan adalah mengelola sumber daya fiskal dengan baik

  • Pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengeluaran provinsi dan kab/kota meningkat tiga kali lipat setelah desentralisasiPemerintah kab/kota memiliki tanggung jawab terbesar terhadap belanja di daerah setelah desentralisasi

  • Pengeluaran rutin mengalami peningkatan dalam belanja pemerintah kabupaten/kotaProvinsiKabupaten/KotaBelanja rutin bahkan terus meningkat setelah pemekaran kabupaten/kota tidak terjadi lagi

  • Belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan semakin meningkat, sedangkan belanja sektor infrastruktur menurun Pengeluaran Pembangunan Prov & Kab/Kota

  • Alokasi anggaran provinsi dan kab/kota terhadap pelayanan publik semakin menurun(Format APBD sesuai Kepmen 29/2002)

  • 6) ANALISIS SEKTORAL: KESEHATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR

  • Belanja sektor kesehatan relatif tidak meningkat setelah otonomi khusus% of total regional budgetKESEHATAN

  • Isu-isu Utama Sektor KesehatanProporsi alokasi belanja provinsi dan kab/kota untuk kesehatan di Aceh termasuk yang terendah di Indonesia (5.3% (Aceh) vs 7.3% (rata-rata nasional)). Beberapa kab/kota di Aceh mengalokasikan hanya dibawah 2% dari total belanja daerah untuk kesehatan

    Akan tetapi secara per kapita, belanja untuk sektor kesehatan di Aceh lebih besar dari pada rata-rata provinsi lainnya

    Alokasi terbesar (sekitar 80%) dibelanjakan untuk rutin, sedangkan alokasi untuk biaya operasional dan pemeliharaan sangat kecil (dibawah 3%)

    Fasilitas kesehatan secara umum tersedia, tetapi sebagian besar tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dan tingkat kehadiran tenaga kesehatan yang rendah

    Jumlah tenaga kesehatan di Aceh relative besar di banding dengan provinsi lain, tetapi terpusat di daerah perkotaan.

    Sistem informasi kesehatan di Aceh hampir tidak berfungsi karena konflik dan tsunami

  • Belanja daerah (provinsi dan kab/kota) untuk sektor pendidikan meningkat setelah otonomi khusus, akan tetapi menurun sejak tahun 2003PENDIDIKAN

  • Isu-isu Utama Sektor PendidikanPengeluaran untuk sektor pendidikan di Aceh relative tinggi, akan tetapi belum memperlihatkan peningkatan terhadap outcomes pendidikanKualitas pendidikan rendah dan perlu ditingkatkanBeberapa isu: jumlah guru yang memenuhi kualisfikasi rendah, tingkat ketidakhadiran guru relative tinggi, buruknya kondisi bagunan sekolah, kurangnya alat bantu belajar dan buku bacaanTingkat kesenjangan dalam belanja pendidikan antar kab/kota relative tinggi (dari 11.4% s.d 50.4% dari total pengeluaran)Guru terpusat di daerah perkotaanData mengenai pendidikan cukup tersedia, akan tetapi qualitas dan keakuratannya diragukan

  • Pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap sektor infrastruktur meningkat tajam setelah desentralisasi dan otonomi khusus, tetapi terus menurun sejak 2003*Figure is in 2006 constant pricesINFRASTRUKTUR

  • Alokasi untuk operasional dan pemeliharaan untuk sektor infrastruktur sangat kecil (Rata-rata provinsi dan kab/kota 2001-2005)

    Chart2

    1099.8014834669

    84.7428127122

    15.0265733706

    8.5058843004

    2.5849048436

    2.2237948767

    Summary

    INFRASTRUCTURE

    Note:

    The sectoral classification for routine is available only after decentralization (2001 onward). Pre-decentralization, the sectoral classification of routine is not avaialable, only economic classification that are available.

    Infrastructure consists of public works (water and irrigation), transportation and telecommunication, and regional development, housing, and settlement.

    Sub-national (province and kab/kota) expenditure on infrastructure

    RoutineDevelopmentTotal

    200170,179,306,3721,190,138,765,9211,260,318,072,293

    2002129,909,612,7481,460,503,060,2551,590,412,673,003

    2003126,350,711,1551,208,434,296,6041,334,785,007,760

    2004117,090,033,932951,637,718,1651,068,727,752,097

    * Value in constant 2005 price

    Sub-National Expenditure of Infrastructure in constant 2005 price

    2001200220032004

    RtnDevTotalRtnDevTotalRtnDevTotalRtnDevTotal

    Public Works Section47,279,714,401143,834,056,002191,113,770,403100,024,294,260199,454,928,154299,479,222,41452,311,029,569837,045,569,400889,356,598,97075,133,995,459596,214,051,820671,348,047,280

    Transportation Section*15,406,211,181638,172,739,182653,578,950,36328,661,205,563643,132,086,032671,793,291,59533,607,587,66088,729,397,397122,336,985,05826,309,687,70953,710,989,31980,020,677,028

    Housing and Settlement Section7,493,380,790408,131,970,735415,625,351,5261,224,109,473617,916,046,069619,140,155,54240,432,093,926282,659,329,806323,091,423,73215,646,350,763301,712,677,025317,359,027,789

    Sub-National Development Infrastructure Trend in constant 2005 price

    Billion rupiah

    1994406,055,142,545406

    1995566,097,663,132566

    1996573,266,575,192573

    1997674,579,668,272675

    1998412,767,249,019413

    1999561,227,008,785561

    20001,080,135,258,2331080

    20011,190,138,765,9211190

    20021,460,503,060,2551461

    20031,208,434,296,6041208

    2004951,637,718,165952

    Average routine infrastructure expenditure

    2001200220032004

    Personnel60,215,607,77085,218,396,324101,471,883,03889,294,609,205

    Goods3,349,267,3659,703,325,13015,517,976,87019,124,151,770

    Operational&Maintenance2,437,354,52324,323,268,9836,621,823,2785,606,621,689

    Travel857,714,6611,959,085,7242,739,027,9703,064,651