ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT ...repository.utu.ac.id/784/1/I-V.pdfJumlah Penduduk dan...
58
ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI ACEH SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Oleh Fitriani Nim : 11C20101082 PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH, ACEH BARAT 2016
Transcript of ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT ...repository.utu.ac.id/784/1/I-V.pdfJumlah Penduduk dan...
ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK
MISKIN DI PROVINSI ACEH
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi
Oleh
Fitriani
Nim : 11C20101082
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2016
ii
iii
iv
LEMBARAN PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Fitriani
Nim : 11C20101082
Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya
saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi,
tesis, desertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya
sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan.
Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah
karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian
yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk
dibatal dibahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.
Meulaboh, 27 September 2016
Saya yang membuat pernyataan
Fitriani
NIM: 11C20101082
Materai 6.000
Materai 6.000
v
RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi:
Nama : Fitriani
NIM : 11C20101082
Tempat Tanggal Lahir: Paya Undan, 06 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Paya Undan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya
Status Perkawinan : Belum Menikah
E-mail : [email protected]
Pendidikan Formal:
1. SD Negeri 1 Kulu Lulus Tahun 2004
2. SMP Negeri 3 Seunagan Tahun 2007
3. SMA Negeri 1 Seunagan Tahun 2010
Nama Orang Tua:
1. Ayah : (Alm) Amri
2. Ibu : Rusni
vi
vii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada
Allah SWT. Selawat beriring penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar
baginda Muhammad Rasullullah SAW, yang telah merubah pola pikir manusia
dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh berilmu pengetahuan sehingga
penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, “Analisis Pengaruh
Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk
Miskin di Provinsi Aceh
Selanjutnya penulis menyadari tanpa adaya bantuan dari berbagai pihak,
tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis
mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:
1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis
persembahkan untuk Alm. Amri dan Ibunda tercinta Rusni, serta keluarga
besar penulis yang telah memberikan pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada
batas dan do’a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Alisman, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang turut
membantu memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Leli Putri Ansari SE., M.Si selaku, Dosen Pembimbing Anggota yang telah
bersusah payah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
viii
5. Bapak Yasrizal, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik Fakultas Ekonomi Universitas Teuku
Umar yang telah memberikan banyak pengetahuan selama masa perkuliahan
dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh ahli famili yang turut memberikan dukungan, baik dukungan moril
maupun materil kepada penulis, selama penulis menempuh pendidikan
di Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
8. Teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar khususnya angkatan
2011, yang selama ini telah bersama-sama menempuh pendidikan ekonomi
pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas
Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
9. Seluruh pihak yang ikut memberikan dukungan dan do’a kepada penulis yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi
perpustakaan Induk Universitas Teuku Umar, khususnya bagi mahasiswa
Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
Meulaboh, September 2016
Penulis
Fitriani
ix
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the minimum wage and the
unemployment rate to the number of poor people in Aceh province in the period
2005-2015. The analysis model used is multiple linear regression analysis, the
correlation coefficient (R), coefficient determinansi (Adjusted R), t test and F.
Calculations using sofrware Statistical Product and Service Solutions (SPSS).
Based on estimates obtained constants of 25.308, Provincial minimum
wage regression coefficient (X1) is -0.515, and the unemployment regression
coefficient of 0.356, the correlation coefficient (R) is obtained by 0.945. While the
coefficient of determination (Adjusted R) of 0.867. This means that the number of
poor people in Aceh province at 86.7 per cent in the province affected by the
minimum wage and unemployment, the remaining 13.3 percent is explained by
other variables outside this research model. T test results showed that the
province's minimum wage variables obtained by value t count <t-table,
(-4.082 <-1.860) at α 0.05, which means that in partial provincial minimum wage
(X1) significantly affect the number of poor in the province of Aceh. Further to the
unemployment variables obtained by value t count <t-table (1.278 <1.860) at α
0.05, meaning that partial unemployment significantly affect the number of poor
people in the province. Then for the F test values obtained F count> F-table
(33.714> 4.46). Means that the provincial minimum wage and unemployment
together (in unison) significantly affected the number of poor people in Aceh
province in the period 2005-2015.
Keywords: Provincial Minimum Wage, Unemployment and Poverty
x
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan
tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dalam
kurun waktu 2005-2015. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinansi (R Adjusted), uji t
dan uji F. Perhitungannya menggunakan Sofrware Statistical Product and Service
Solutions (SPSS).
Berdasarkan hasil estimasi diperoleh konstanta sebesar 25,308, koefisien
regresi upah minimum Provinsi (X1) sebesar -0,515, dan koefisien regresi
pengangguran sebesar 0,356, koefisien korelasi (R) diperoleh sebesar 0,945.
Sedangkan koefisien determinasi (R Adjusted) sebesar 0,867. Artinya bahwa
jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 86,7 persen di pengaruhi oleh
upah minimum Provinsi dan pengangguran, sisanya sebesar 13,3 persen
dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan
bahwa untuk variabel upah minimum Provinsi diperoleh nilai t-hitung < t-tabel,
(-4,082 < -1,860) pada α 0,05, artinya bahwa secara parsial variabel upah
minimum Provinsi (X1) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di
Provinsi Aceh. Selanjutnya untuk variabel pengangguran diperoleh nilai
t-hitung < -t-tabel (1,278 < 1,860) pada α 0,05, artinya secara parsial pengangguran
berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
Kemudian untuk uji F diperoleh nilai F-hitung > F-tabel (33,714 > 4.46). Berarti
bahwa upah minimum Provinsi dan pengangguran secara bersama-sama
(serempak) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi
Aceh dalam kurun waktu 2005-2015.
Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi, Pengangguran dan Kemiskinan
xi
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBARAN JUDUL ........................................................................................ i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................... ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ......................................... iii
LEMBARAN PERNYATAAN ......................................................................... iv
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ v
PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii
ABSTRACT......................................................................................................... ix
ABSTRAK ........................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiii
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ xiv
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xv
I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah .................................................................................. 4
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................... 5
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................. 5
1.4.1. Manfaat Teoritis .......................................................................... 5
1.4.2. Manfaat Praktis ............................................................................ 5
1.5. Sistematika Penulisan ........................................................................... 5
II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 7
2.1. Pertumbuhan Ekonomi .......................................................................... 7
2.2. Upah ....................................................................................................... 8
2.2.1. Pengertian Upah ........................................................................... 8
2.2.2. Sistem Pengupahan di Indonesia ................................................ 11
2.3. Pengangguran ........................................................................................ 13
2.3.1. Pengertian Pengangguran ........................................................... 13
2.3.2. Jenis-Jenis Penggangguran ........................................................ 14
2.3.3. Masalah Pengangguran ............................................................... 15
2.4. Kemiskinan ........................................................................................... 17
2.4.1. Pengertian Kemiskinan ............................................................... 17
2.4.2. Indikator Kemiskinan.................................................................. 17
2.4.3. Ukuran Kemiskinan .................................................................... 18
2.4.4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan ........................................ 20
2.5. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan ................ 20
2.6. Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan .................. 22
2.7. Hubungan Pengangguran Dengan Tingkat Kemiskinan ..................... 23
2.8. Penelitian Sebelumnya .......................................................................... 23
2.9. Kerangka Pemikiran .............................................................................. 25
xii
2.10. Perumusan Hipotesis ........................................................................... 25
III. METODE PENELITIAN .......................................................................... 26
3.1. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................... 26
3.2. Data Penelitian ....................................................................................... 26
3.2.1. Jenis dan Sumber Data ................................................................ 26
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 26
3.3. Metode Analisis Data ............................................................................ 27
3.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda .............................................. 27
3.3.2. Analisis Koefisien Korelasi ....................................................... 28
3.3.3. Analisis Koefisien Determinasi ................................................. 28
3.3.4. Uji t .............................................................................................. 28
3.3.5. Uji F ............................................................................................. 28
3.4. Definisi Operasional Variabel .............................................................. 29
3.5. Kriteria Pengujian Hipotesis ................................................................. 29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 31
4.1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Aceh ................................................. 31
4.2. Kondisi Upah Minimum Provinsi Aceh ............................................... 32
4.3. Kondisi Pengangguruan di Provinsi Aceh ........................................... 34
4.4. Pembahasan Hasil ................................................................................. 36
4.4.1. Analisis Regresi linier Berganda ............................................... 36
4.4.2. Pengujian Hipotesis..................................................................... 37
V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 40
5.1. Kesimpulan ............................................................................................ 40
5.2. Saran ...................................................................................................... 41
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 42
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh
Tahun 2007-2015 .......................................................................................... 2
2. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengangguran di Provinsi Aceh
Tahun 2007-2015 .......................................................................................... 3
3. Persentase kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2005-2015 ...................... 31
4. Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi
Aceh Tahun 2005-2015 ................................................................................ 33
5. Jumlah Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2005-2015 ....................... 34
6. Coefficients ................................................................................................... 36
7. ANOVA ......................................................................................................... 38
8. Model Summary ............................................................................................ 38
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kerangka Pemikiran Teoritsi Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan
Kemiskinan ...................................................................................................... 22
2. Kerangka Pemikiran Teoritis .......................................................................... 25
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Data Input Penelitian ....................................................................................... 44
2. Hasil Regresi Linier Berganda........................................................................ 46
3. Tabel Uji F ....................................................................................................... 52
4. Tabel Uji t ........................................................................................................ 53
5. Surat Izin Penelitian ........................................................................................ 54
6. Surat Keterang Studi Pustaka ......................................................................... 55
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia
dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain
bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak
hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan negara maju.
Di Indonesia kemiskinan masih merupakan masalah yang perlu di atasi
bersama tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi yakni mencapai 16,58
persen pada tahun 2007. Namun dalam berberapa tahun terakhir persentase
kemiskinan di Indonesia cenderung menurun di setiap tahunya dimana pada
tahun 2007 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 16,58 persen. Kemudian pada
tahun 2008 sedikit mengalami penurunan menjadi 15,42 persen. Penurunan ini
terus terjadi hingga tahun 2014 dimana persentase kemiskinan di Indonesia
tercatat sebesar 10,96 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2015)
Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni
kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain
akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan
bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi karena masyarakat itu sendiri yang
kurang produktif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga susah untuk
keluar dari kemiskinan tersebut.
Kemiskinan masih merupakan masalah penting dan perlu diperhatikan.
Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2005 sebesar 28,69 persen
jumlah ini menurun pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 28,28 dan
2
26, 65 persen. Penurun ini terus terjadi hingga tahun 2015 hal ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Tahun 2005-2014
No Tahun Jumlah Penduduk
(%) Kemiskinan
(Jiwa) (%)
(Jiwa)
1 2005 4.031.612 1.166.450 28,69
2 2006 4.153.610 3,03 1.149.770 28,28
3 2007 4.223.833 1,69 1.125.651 26,65
4 2008 4.293.915 1,66 1.010.358 23,53
5 2009 4.363.477 1,62 951.238 21,8
6 2010 4.494.410 3,00 942.927 20,98
7 2011 4.597.308 2,29 899.693 19,57
8 2012 4.693.934 2,10 913.440 19,46
9 2013 4.791.924 2,09 843.379 17,6
10 2014 4.906.835 2,40 854.771 17,42
11 2015 5.020.001 2,31 843.214 17,01 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2015
Berdasarkan Tabel 1 bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh tertinggi terjadi
pada tahun 2007 yakni sebesar 26,65 persen. Tingginya tingkat kemiskinan ini
disebabkan oleh kondisi keamanan di Provinsi Aceh yang belum stabil di samping
itu terjadi bencana tsunami pada tahun 2004 yang menghancurkan sebagian besar
Provinsi Aceh sehingga menyebabkan lumpuhnya aktivitas ekonomi di Provinsi
Aceh. Kemiskinan tersebut sedikit mengalami penurunan di tahun 2008 menjadi
23,53 persen. Penurunan ini terus terjadi hingga tahun 2015 menjadi 17,01
persen. Penurunan ini disebabkan oleh membaiknya kondisi perekonomian di
Provinsi Aceh dari sektor pertanian dan Industri sehingga potensi sumber daya
alam di Provinsi Aceh dapat di ambil. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan
penduduk menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan jumlah
penduduk di Provinsi Aceh dimana tahun 2005 sebesar 4.223.833 jiwa, jumlah ini
terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 penduduk Provinsi Aceh tercatat
3
sebesar 4.906.835 jiwa dan pada tahun 2015 sebesar Rp 5.020.001 jiwa.
Perkembangan tingkat upah di Provinsi Aceh selama tahun 2005-2015 dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2
UMP dan Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2005-2015
NO Tahun UMP
(Rp)
Pertumbuhan
(%)
Pengangguran
(Jiwa)
Pertumbuhan
(%)
1 2005 620.000 - 237.061 -
2 2006 920.000 48,39 211.356 -10,84
3 2007 1.000.000 8,70 183.822 -13,03
4 2008 1.200.000 20,00 163.868 -10,86
5 2009 1.300.000 8,33 173.624 5,95
6 2010 1.350.000 3,85 166.275 -4,23
7 2011 1.380.000 2,22 171.050 2,87
8 2012 1.400.000 1,45 164.407 -3,88
9 2013 1.550.000 10,71 177.828 8,16
10 2014 1.750.000 12,90 147.031 -17,32
11 2015 1.900.000 8,57 146.123 -0,62
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2015)
Berdasarkan Tabel 2 di atas menujukkan bahwa perkembangan UMP di
Aceh sejak tahun-2005-2015 cenderung meningkat dimana pada tahun 2005 upah
minimum Provinsi Aceh sebesar Rp 620.000 dan pada tahun 2007 sebesar
Rp 1.000.000. angka ini meningkat menjadi Rp. 1.200.000 ditahun 2008.
Kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2009 pemerintah kembali
menaikkan UMP menjadi Rp 1.300.000, peningkatan UMP ini terus terjadi hingga
tahun 2015 yaitu Rp 1.900.000, UMP berlaku untuk semua pekerja yang ada di
Aceh, baik bekerja di instansi swasta, Pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah
atau Badan Usaha Milik Negara.
Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun
1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah
4
minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM),
sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan
hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas
kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003 h. 23).
Ketika upah riil berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran
dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang
diminta. Kekuatan upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan
mempertinggi pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh kekuatan upah
dan penjatahan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Ketika pemerintah
mempertahankan agar upah tidak mencapai tingkat keseimbangan maka dapat
menimbulkan kekakuan upah. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa tingkat
pengangguran di Provinsi Aceh cenderung turun selama tahun 2005-2015.
Dimana tahun 2005 jumlah pengangguran di Provinsi Aceh sebesar 237.061 jiwa,
jumlah ini turun menjadi 211.356 jiwa pada tahun 2006, penurunan ini disebabkan
oleh adanya pembukaan lapangan pekerjaan di sektor swasta seperti perusahaan
listrik perushaan kelapa sawit serta sektor pemerintahan seperti pegawai negeri
sipil dan pegawai BUMN. Pada tahun 2009 jumlah pengangguran di Provinsi
Aceh meningkat 173.624 jiwa, dan hingga tahun 2014 yaitu jumlah pengangguran
di Provinsi Aceh tercatat 147.031 jiwa. Terjadi fluktuasi tingkat pengangguran di
Provinsi Aceh salah satunya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang
tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja sehingga masyarakat yang
terpaksa harus menganggur.
Berdasarkan uraian pada latar belakang penulisan ini maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum dan
5
Tingkat Pengangguran terahdap Jumlah penduduk Miskin di Provinsi
Aceh”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penulisan, yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh upah minimum dan tingkat
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh?
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan
tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan
penulis tentang upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap jumlah
penduduk miskin di Provinsi Aceh.
1.4.2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi
Ekonomi Pembangunan pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya,
yang berminat meneliti lebih lanjut tentang upah minimum dan tingkat
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak ketiga baik
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun masyarakat luas.
6
1.5. Sistematika Pembahasan
Bagian pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
Bagian kedua tinjauan pustaka, bab ini membahas mengenai landasan teori
yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian yaitu upah pengangguran,
kemiskinan, penelitian sebelumnya dan perumusan hipotesis.
Bagian ketiga metode penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai variabel
penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, serta metode analisis data.
Bagian keempat hasil dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum
provinsi Aceh, kondisi kemiskinan, kondisi Upah Minimum Provinsi (UMP),
kondisi pengangguran, hasil regresi linier berganda dan pengujian hipotesis serta
hasil dan pembahasan.
Bagian kelima kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan
mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang penulis ajukan.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Mahyudi (2004, h.1) pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya
pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu,
tampa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainya.
Simon Kuznets dalam Jhingan (2007, h. 57) menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari
negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada
penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-
penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap
berbagai tuntutan keadaan yang ada.
Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2003 h. 92) ada tiga komponen
pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat adalah:
1. Akumulasi modal, dimana akumulasi modal termasuk di dalamnya semua
investasi baru dalam tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia melalui
perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja
2. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan
pertumbuhan angkatan kerja
3. Kemajuan teknologi yang secara luas diartikan sebagai cara baru dalam
menyelesaikan pekerjaan.
8
2.2. Upah
2.2.1. Pengertian Upah
Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang,
yang mencakup bukan hanya komponen upah tetapi juga lembur dan tunjangan
yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan
tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk tunjangan
hari raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain
yang bersifat tidak rutin (Badan Pusat Statistik 2011, h. 11).
Menurut Gilarso (2003, h. 33) balas karya untuk faktor produksi tenaga
kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang
lembur, tunjangan, dan sebagainya). Masih menurut Gilarso upah biasanya
dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan
upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu).
Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep tingkat upah umum. Dalam
kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan
sempurna. Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, perlu mengetahui upah
riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi oleh
biaya hidup. Tingkat upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi tingkat
upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan (pemerintah).
Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang tidak
boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin (Maulana 2013, h.
17)
Upah riil memang berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan
permintaan, tetapi upah tidak selalu fleksibel. Kadang-kadang upah riil tertahan di
9
tingkat kliring pasar (market clearing level) atau tingkat ekuilibrium. Ketika upah
riil berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan,
jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekuatan
upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi pengangguran.
Pengangguran yang disebabkan oleh kekuatan upah dan penjatahan pekerjaan
disebut pengangguran struktural. Ketika pemerintah mempertahankan agar upah
tidak mencapai tingkat ekuilibrium maka dapat menimbulkan kekakuan upah. Di
Indonesia, sistem upah ditetapkan berdasarkan biaya hidup pekerja di setiap
daerah (Maulana 2013, h. 17)
Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 ( tahun 2000 tentang kewenangan
pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi mengganti UMR
menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum
Kabupaten/Kotamadya (UMK). Upah minimum adalah upah bulanan terendah
yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan daerah. Undang-Undang upah
minimum menetapkan tingkat upah yang harus dibayar perusahaan kepada
karyawannya. Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak
terbesar terhadap pengangguran usia muda. Upah ekulibrium para pekerja di usia
muda cenderung rendah karena mereka kurang terdidik atau kurang
berpengalaman sehingga cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah
(Maulana 2013, h. 17)
Teori upah-efisiensi (efficiency wage) mengajukan salah satu penyebab
dari kekakuan upah. Teori ini menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para
pekerja lebih produktif. Perusahaan gagal untuk memangkas upah walaupun
terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, karena meskipun akan mengurangi
10
tagihan upah perusahaan, pengurangan upah juga akan memperendah
produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Para ekonom mengajukan empat teori
upah-efisiensi untuk menjelaskan bagaiman upah mempengaruhi produktivitas
pekerja, yakni;
1. Para pekerja dibayar dengan upah memadai supaya dapat mengkonsumsi
lebih banyak nutrisi karena pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif.
teori ini tidak terlalu dianggap penting di negara-negara maju karena upah
ekuilibrium mereka berada di atas tingkat yang dibutuhkan untuk dapat
menjaga kesehatan dengan baik.
2. Semakin besar perusahaan membayar pekerjanya, semakin besar pula insentif
mereka untuk tetap bekerja dalam perusahaan tersebut dengan membayar
upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari
perusahaan dan mengurangi waktu dan dana yang dibutuhkan untuk menarik
dan melatih pekerja baru.
Kualitas rata-rata dari tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang
mereka terima. jika perusahaan mengurangi upah, maka para pekerja terbaik bisa
saja mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan para
pekerja yang memiliki kualitas lebih rendah yang memiliki lebih sedikit alternatif.
dengan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium, perusahaan bisa menurunkan
seleksi negatif, meningkatkan kualitas rata-rata tenaga kerjanya, dan mampu
meningkatkan produktivitas (Maulana 2013, h. 18)
Upah yang tinggi akan meningkatkan kinerja pekerja. Teori ini
menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna kinerja
para pekerja. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja keras, atau mereka dapat
11
memilih untuk bermalas-malasan dengan risiko tertangkap basah dan dipecat.
Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja apabila mereka
dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih
banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan
produktivitas mereka. Inti dari keempat teori diatas yakni karena perusahaan
beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka
perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat
ekuilibrium adalah menguntungkan. Hasil dari upah yang tinggi daripada upah
ekuilibrium ini adalah tingkat perolehan kerja yang lebih rendah dan
pengangguran yang lebih besar (Maulana 2013, h. 19)
2.2.2. Sistem Pengupahan di Indonesia
Secara umum sistem upah menurut Gilarso (2003, h. 5-6) adalah sebagai
berikut:
a. Upah menurut prestasi (upah potongan)
Upah menurut prestasi adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan
dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya
hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan jika
hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan memperhitungkan kecepatan
mesin, kualitas bahan yang dipakai, dan lain-lain.).
b. Upah waktu
Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya
waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam,
per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis
pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong..
12
c. Upah borongan
Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang
diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu
pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh
pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara
para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur,
dan lain-lain.
d. Upah premi
Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah
dasar untuk prestasi ”normal” berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila
seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut
diberi ”Premi”. Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan
waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya.
Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan
secara ilmiah berdasarkan time and motion study (waktu dan studi gerak).
e. Upah bagi hasil
Bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha
keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan itu. Misalnya, pekerja atau
pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih dan direksi sebuah PT
mendapat tantieme (bagian laba yang diberikan pemegang saham) bahkan
kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga
kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan.
f. Peraturan gaji pegawai negeri
Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip yaitu pendidikan
13
dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri
mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja. Secara
empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:
1. Kebutuhan fisik minimum
Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan kebutuhan pokok seseorang
yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar
dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi yang
dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan.
2. Indeks harga konsumen
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan petunjuk mengenai naik
turunnya harga kebutuhan hidup, peningkatan terhadap harga kebutuhan
hidup ini secara tidak langsung dapat mencerminkan tingkat inflasi.
3. Pertumbuhan ekonomi daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian dalam
suatu daerah yang mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan
yang beroperasi di daerah yang bersangkutan (Gilarso 2003, h. 5-6)
2.3. Pengangguran
2.3.1. Pengertian Pengangguran
Pengangguran dibedakan dalam dua pengertian pengangguran terselubung
atau tersembunyi pengangguran musiman. Pengangguran terselubung atau
tersembunyi biasanya diartikan sebagai golongan tenaga kerja yang produktivitas
marjinalnya adalah nol atau sangat rendah, sehinga walaupun mereka berkerja,
usaha tersebut tidak akan menaikan tingkat produksi. Sedangkan pengangguran
musiman adalah pengangguran yang terjadi pada masa- masa tertentu, yaitu pada
14
bulan – bulan dimana kegiatan pertanian atau kegiatan produksi lainnya lebih
sedikit dilakukan dibandingkan dengan masa-masa lainnya (Sukirno 2007 h. 69).
Menurut Sumarsono (2003, h. 4) pengangguran adalah orang yang tidak
bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum
pencacah dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan orang yang bekerja
dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu
sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja
2.3.2. Jenis-Jenis Pengangguran
Menurut Sukirno, (2006 h. 328-331) jenis-jenis pengangguran dapat dibagi
menjadi dua macam yaitu, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan cirinya.
1. Berdasarkan Penyebabnya
a. Pengangguran Friksional, adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3
persen maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh.
b. Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena merosotnya
harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan
tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
c. Pengangguran Struktural, adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa
faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja
diberhentikan.
d. Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga
manusia digantikan oleh mesin industri.
2. Berdasarkan Cirinya
a. Pengangguran musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya
fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang
15
menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan
sebagainya.
b. Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan
lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja.
c. Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja
dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan
agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
d. Setengah menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam
kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari) disebut
underemployment.
2.3.3. Masalah Pengangguran
Menurut Sukirno (2007, h. 68) pembangunan ekonomi dinegara
berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan
masalah yang semakin rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam
distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan
terendah, keadaan di negara berkembang dalam beberapa desawarsa ini
menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan
kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk.
Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran dibagi ke dalam empat
kelompok (Sukirno 2008, h. 23) yaitu:
1. Pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan
pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya
dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat
memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai
16
akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang
mengurangi penggunaan tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud di sektor pertanian atau jasa.
Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja
dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya
diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.
Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran
tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari
yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang
mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.
3. Pengangguran bermusim terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan,
yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang
sifatnya berkala. Setengah menganggur (underemployed) terjadi bila tenaga
kerja tidak bekerja secara optimum ( kurang dari 35 jam seminggu atau
bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dimana produktivitasnya/
pendapatannya rendah.
Mankiw (2006, h. 44) menyatakan bahwa pengangguran akan selalu
muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama
adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk
mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan
upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan
upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi.
17
2.4. Kemiskinan
2.4.1. Pengertian Kemiskinan
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas 2004)
mendefinisikan kemiskian sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok
orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1)
terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
perumahan, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa
aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi
dalam kehidupan sosial-politik.
2.4.2. Indikator Kemiskinan
Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat
upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan
gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat
penyerapan anak usia sekolah dasar proporsi pengeluaran pemerintah untuk
pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan
(kolori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi,
pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan
dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non
material. Dengan demikian mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena atau
gejala yang pada dasarnya bersifat multi-faset atau integratetd proverty.
Jadi kemiskinan bukan hanya memiliki suatu dimensi yang bersifat moneteris
saja, melainkan juga dimensi non moneteris (Adisasmita 2005, h. 193).
18
2.4.3. Ukuran Kemiskinan
Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya
pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan
non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin
bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap
negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku
umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan
hidup.
Menurut BPS (2013, h. 97) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan
nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100
kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya pangan
dan gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis
komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran,
kacang-kacangan, buah-buahan minyak dan lemak dan lain lain. Ke 52 jenis
komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh
orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen
dari total pengeluaran orang miskin.
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan
berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya
kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks
tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang
per hari.
Kategori kemiskinan menurut BPS dapat dilihat beberapa aspek diantaranya
berikut :
19
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas
rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga
lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air
hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak
tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan
500 m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/
tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal
Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal
motor, atau barang modal lainnya.
20
2.4.4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Menurut Kuncoro (2004, h.157) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan
jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara makro kemiskinan muncul
karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan
distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki
sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul
akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya
manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya
upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya
pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.
Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan
(vicious circle of poverty). Adaya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar,
dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendanya
produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya
pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya
investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.
2.5. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu
di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang
dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang
hidup dibawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika
perkonomian berkembang disuatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang
21
lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika
terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi
kemiskinan. Artinya secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memiliki peranan
penting dalam mengatasi kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (necessary condition)
bagi pengurangan kemiskinan. Adapun Syarat kecukupan (sufficient condition)
ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya
pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan,
termasuk digolongan penduduk miskin (growth with equity.) Secara langsung hal
ini berarti pertumbuhan itu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana orang
miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak
langsung, hal ini berati diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusi
manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan di sektor modren seperti jasa
dan manufaktur yang padat modal (Siregar 2009, h. 147).
Selanjutnya menurut Kuznets dalam Tambunan (2012, h. 185) pertumbuhan
dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal
proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat
mendekati tahap terakhir pembangunan, jumlah penduduk miskin berangsur-
angsur berkurang. Disamping itu sudah cukup banyak studi empiris dengan
pendekatan lintas negara yang menguji korelasi antara pertumbuhan ekonomi
dan kemiskinan, dan hasilnya menunjukan bahwa memang ada suatu korelasi
yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Akhir-akhir ini juga
juga cukup banyak yang mencoba membuktikan adanya pengaruh dari
pertumbuhan autput sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Dengan
22
kata lain kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan atuput agregat
atau PDB/PN, tetapi juga pertumbuhan output sektor-sektor ekonomi secara
individu. Pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi
pengurangan kemiskinan yang selanjutnya digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Sumber : Tambunan ( 2012 h. 190)
2.6. Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan
Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar
hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.
Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan
rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan
sehingga terbebas dari kemiskinan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari
penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi
pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan
kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan
Peningkatan
kesempatan kerja Pengurangan
kemiskinan
(jumlah orang
miskin
Pertumbuhan
ekonomi
(peningkatan output)
Peningkatan
upah/gaji riil
23
kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara
umum Kaufman dalam (Prastyo 2010, h. 154)
2.7. Hubungan Pengangguran Dengan Tingkat Kemiskinan
Menurut Sukirno (2006 h. 123), efek buruk dari pengangguran adalah
mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat
kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila
pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu
berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan
prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
2.8. Penelitian Sebelumnya
Riva, dkk ( 2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat
Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat
Kemiskinan di Provinsi Riau” Penelitiannya menggunakan model analisis regresi
linier berganda
1. Variabel tingkat pengangguran terbuka (X1) tidak berpengaruh signifikan dan
berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin
di Provinsi Riau. Elastisitas dari pengangguran sebesar 0,063 dapat
diinterpretasikan jumlah pengangguran terbuka meningkat sebesar 1 persen
maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami peningkatan
sebesar 0,063 persen.
24
3. Variabel upah minimum provinsi (X2) berpengaruh signifikan dan
berhubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk
miskin di Provinsi Riau. Elastisitas dari upah minimum provinsi sebesar -0,392
dapat diinterpretasikan jika upah minimum provinsi meningkat sebesar 1
persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan
sebesar 0,392 persen.
4. Adanya hubungan yang positif antara jumlah pengangguran terbuka dan upah
minimum provinsi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan
atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau yang didasarkan pada koefisien
determinasi berganda R2
sebesar 0,840. Hal ini berarti 84 persen jumlah
penduduk miskin dipengaruhi oleh jumlah pengangguran terbuka dan upah
minimum provinsi, sedangkan 16 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak dibahas dalam penelitian ini.
Selanjutnya Istifaiyah (2014) melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran
Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun
2009-2013)” Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan
ekonomi, upah minimum Kota/Kabupaten, dan pengangguran terbuka terhadap
tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila tahun 2009-2013. Berdasarkan hasil
analisis data yang telah dilakukan menujukkan bahwa :
1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat miskinan.
Ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka
diharapkan memiliki tingkat kemiskinan yang rendah.
2. Upah minimum Kota/Kabupaten berpengaruh negatif terhadap tingkat
25
kemiskinan.
3. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat
kemiskinan. Tingkat pengangguran yang naik akan berpengaruh terhadap
kenaikan jumlah penduduk miskin begitu pula sebaliknya.
1.9. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut.
Gambar
Kerangka Pemikiran Toritis
2.9. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya,
maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini bahwa upah minimum
dan tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah
penduduk miskin di Provinsi Aceh.
Upah Minimum
Provinsi
Pengangguran
Jumlah penduduk miskin
26
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi, upah minimum Provinsi
Aceh, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dalam
kurun waktu 2005-2015.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam peneilitian ini merupakan data sekunder
dalam bentuk (time series) dari tahun 2005-2015, yang meliputi upah minimum
provinsi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk di Provinsi Aceh.
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Studi pustaka (Library Research)
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara
membaca buku-buku referensi, skripsi serta browsing website internet yang
terkait dangan masalah yang diteliti.
27
b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Pada metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data meliputi upah
minimum provinsi, tingkat penganggruan dan jumlah penduduk miskin yang
didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh kemudian data tersebut dijadikan sebagai
input dalam penelitian.
3.3. Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linier berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji F.
Untuk mengetahui semua nilai tersebut datanya diolah dengan menggunakan
Sofrware Statistical Product and Service Solutions (SPSS).
3.3.1. Analisis Linier Berganda
Analisis ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh dua variabel bebas
atau lebih terhadap satu variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut (Husaini, 2006, h.242):
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e....................................... (1)
Selanjutnya persamaan tersebut ditranspormasikan dalam bentuk logaritma
natual sehingga persamaan tersebut menjadi
Y = a + b1 lnX1 + b2 lnX2 + e ................................(2)
Keterangan :
Y = Kemiskinan (%)
a = Intercept
28
b1, b2 b3 = Koefisien regresi
X1 = Upah minimum provinsi (Rp)
X2 = Pengangguran (jiwa)
ln = Logaritma natural
e = Error term
3.3.2. Analisis Korelasi (r)
Menurut Supranto (2004, h. 179) koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk
menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan
variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang r
3.3.3. Analisis Koefisien Determinasi (r2)
Menurut Supranto (2004, h. 113) koefisien determinasi atau koefisien penentu
adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel (X) terhadap variabel (Y)
yang dinyatakan dalam persen.
3.3.4. Uji Secara Parsial (Uji t)
Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat
signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara
individual dan menganggap variabel lain konstan (Hasan 2013 h. 151).
3.3.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (serempak)
terhadap variabel terikat (Hasan 2013 h. 153).
29
3.3.Definisi Operasional Variabel
a. Upah minimum provinsi (X1) adalah bersaran upah yang ditetapkan oleh
pemerintah Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2005-2015 yang diukur dalam
satuan rupiah (Rp)
b. Tingkat pengganguran (X2) adalah semua angkatan kerja yang sedang mencari
pekerjaan tetapi belum menemukan pekerjaan di Provinsi Aceh dalam kurun
waktu 2005-2015 yang diukur dalam satuan (Jiwa)
c. Kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
per kapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Aceh dalam kurun
waktu 2005-2015 yang diukur dalam persen.
3.5. Formulasi Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
H0; b= 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum provinsi
dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi
Aceh.
H1; b 0, artinya terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum provinsi dan
tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi
Aceh.
3.6. Kriteria Pengujian Hipotesis
Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Untuk melihat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara parsial
digunakan “uji t” dengan kriteria sebagai berikut:
30
a. Apabila < maka diterima , ditolak, artinya secara parsial tidak
terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum provinsi dan tingkat
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
b. Apabila th ≥ tt atau th -tt maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial
terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum provinsi dan tingkat
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
Untuk melihat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara
keseluruhan digunakan “uji F” dengan kriteria sebagai berikut:
a. Apabila Fh Ft maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya secara bersama-sama
tidak terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum provinsi dan tingkat
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
b. Apabila Fhitung ≥ Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara bersama-
sama terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum provinsi dan tingkat
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
31
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Tahun 2015
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Aceh
Kemiskinan merupakan isu strategis nasional dan daerah yang harus
ditanggulangi secara komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun cenderung
menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun secara statistik penduduk miskin
di Provinsi Aceh masih tergolong tinggi. Kemiskinan bersifat multidimensi,
karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan semata tetapi juga
kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain
itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar
masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Kemiskinan masih merupakan masalah penting dan perlu diperhatikan.
Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2005 sebesar 28,69 persen.
Jumlah tersebut cenderung menurun hingga tahun 2015 hal ini dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3
Persentase Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2005-2015
No Tahun Kemiskinan
(Jiwa)
Kemiskinan
(%)
1 2005 1.166.450 28,69
2 2006 1.149.770 28,28
3 2007 1.125.651 26,65
4 2008 1.010.358 23,53
5 2009 951.238 21,80
6 2010 942.927 20,98
7 2011 899.693 19,57
8 2012 913.440 19,46
9 2013 843.379 17,60
10 2014 854.771 17,42
11 2015 843.214 17,01
32
Berdasarkan Tabel 3 bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh tertinggi terjadi
pada tahun 2005 yakni sebesar 1.166.450 jiwa atau 28,69 persen. Tingginya
tingkat kemiskinan ini disebabkan oleh kondisi keamanan di Provinsi Aceh yang
belum stabil di samping itu terjadi bencana tsunami pada tahun 2004 yang
menghancurkan sebagian besar Provinsi Aceh sehingga menyebabkan lumpuhnya
aktivitas ekonomi di Provinsi Aceh. Kemiskinan tersebut sedikit mengalami
penurunan di tahun 2006 menjadi 28,28 persen. Penurunan ini terus terjadi
1hingga tahun 2015 menjadi 17,0 persen. Penurunan ini disebabkan oleh
membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Aceh dari sektor pertanian dan
Industri sehingga potensi sumber daya alam di Provinsi Aceh dapat di ambil.
Tingkat kemiskinan di Aceh saat ini menduduki urutan ke-8 tertinggi
dibandingkan 33 Provinsi lainnya.
Peringkat tersebut turun dari tahun 2014 yang menduduki peringkat 5.
Adapun kelima provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi lainnya dari
rendah ke tinggi berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Gorontalo,
Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Provinsi Bengkulu,
Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat yang pada triwulan sebelumnya memiliki
tingkat kemiskinan di bawah Provinsi Aceh, pada triwulan ini berada di atas
Provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan penduduk lebih banyak (Bank
Indonesia, 2015).
4.2. Kondisi Upah Minimum Provinsi Aceh
Dalam perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) Pemeritah Daerah
membentuk dewan pengupahan Provinsi yang beranggotakan dari wakil
pemerintah, kantor/dinas, unit terkait, organisasi serikat pekerja, organisasi
33
pengusaha, dan akademisi. Dewan pengupahan Provinsi berfungsi melakukan
survei dan pendataan harga-harga bahan pokok di daerah sekitarnya, dalam
komponen kelompok-kelompok kebutuhan hidup layak yang antara lain meliputi
komponen sandang, pangan, perumahan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan
tabungan. Setelah data terhimpun kemudian dikaji, dihitung, dan dianalisa apakah
perusahaan-perusahaan mampu membayar kenaikan yang akan ditetapkan.
Kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inflasi, dan faktor-
faktor lain. Perkembangan tingkat upah di Provinsi Aceh selama tahun 2005-2015
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Aceh Tahun 2005-2015
NO Tahun UMP
(Rp)
Pertumbuhan
(%)
1 2005 620.000 -
2 2006 920.000 48,39
3 2007 1.000.000 8,70
4 2008 1.200.000 20,00
5 2009 1.300.000 8,33
6 2010 1.350.000 3,85
7 2011 1.380.000 2,22
8 2012 1.400.000 1,45
9 2013 1.550.000 10,71
10 2014 1.750.000 12,90
11 2015 1.900.000 8,57 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2015)
Berdasarkan Tabel 4 di atas menujukkan bahwa perkembangan UMP di
Aceh sejak tahun-2005-2015 cenderung meningkat dimana pada tahun 2005
sebesar Rp 620.000. angka ini meningkat menjadi Rp. 920.000 ditahun 2008 atau
tumbuh sebesar 48,39 persen. Kemudian pada tahun berikutnya yakni tahun 2007
pemerintah kembali menaikkan UMP menjadi Rp 1.000.000, peningkatan UMP
ini terus terjadi hingga tahun 2015 yaitu Rp 1.900.000, UMP berlaku untuk semua
34
pekerja yang ada di Aceh, baik bekerja di instansi swasta, Pemerintahan, Badan
Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
4.1.3. Kondisi Pengangguran di Provinsi Aceh.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh bahwa jumlah pengangguran
di Provinsi Aceh tahun 2005 mencapai 237.061, jumlah ini menurun pada tahun
2005 menjadi 237.061 jiwa. Hal ini di perllihatkan pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5
Jumlah Pengangguran di Provinsi Aceh Tahun 2005-2015
No Tahun Pengangguran
(Jiwa)
Pertumbuhan
(%)
1 2005 237.061 -
2 2006 211.356 -10,84
3 2007 183.822 -11,61
4 2008 163.868 -8,42
5 2009 173.624 4,12
6 2010 166.275 -3,10
7 2011 171.050 2,01
8 2012 164.407 -2,80
9 2013 177.828 5,66
10 2014 147.031 -12,99
11 2015 148.123 0,46 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2015)
Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi
pengangguran di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2005-2015, dimana pada
tahun 2005 jumlah pengangguran di Provinsi Aceh 237.061 jiwa, jumlah ini
menurun dalam tiga tahun berikutnya yakni tahun 2006-2008 dimana pada tahun
2006 jumlah pengganguran di Provinsi Aceh sebesar 211.356 jiwa, dan hingga
tahun 2008 jumlah pengangguran di Provinsi Aceh tercatat 163.868 jiwa atau
turun 8,42 persen dari tahun 2007. Namun pada tahun 2009 kembali meningkat
menjadi 171.050, kemudian turun kembali pada tahun 2010, 166.275 jiwa, dan
35
hingg tahun 2015 jumlah penggangguran di Provinsi Aceh tercatat sebesar
148.123 jiwa meningkat 0,46 persen dari pada tahun 2014.
Dalam upaya menurunkan jumlah pengangguran baik pemerintah pusat
maupun daerah harus dapat mengarahkan dan merencanakan secara khusus
program-program yang menciptakan tenaga kerja baru ataupun mempertahankan
lapangan kerja yang sudah ada. Dengan pemberian dan pembukaan lapangan kerja
kepada masyarakat. Pemerintah harus dapat menggerakkan ekonomi daerah yang
melibatkan masyarakat sehingga benar-benar terjadi pembangunan Aceh.
Masyarakat agar dapat dilibatkan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh
sehingga disamping fisik, kesempatan kerja dan ekonomi rakyat juga ikut
terehabilitasi. Membuka kesempatan kerja baru ataupun memberikan kemampuan
untuk bekerja sendiri dan mempekerjakan orang lain di Aceh, tidak kalah
pentingnya dari bantuan fisik yang sedang dilakukan (meyediakan atau
membuka usaha baru). Penganguran bisa di sebabkan karena mereka tidak
memiliki aset, modal ataupun keterampilan yang di butuhkan untuk bekerja
ataupun mendapatkan pekerjaan. Maka Pemerintah perlu meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan mereka yang diiringi dengan peyediaan sarana dan
fasilitas sebagai follow up dari meningkatnya kemampuan dan keterampilan
mereka.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal di
Provinsi Aceh merupakan solusi jangka panjang menangani pengangguran,
namun yang terpenting sekarang adalah bagaimana dalam jangka pendek. Kredit
kredit usaha kecil ataupun informal untuk memulai usaha kecil harus dapat
digulirkan untuk menggerakkan aktifitas ekonomi rakyat.
36
4.4. Pembahasan Hasil
4.4.1. Analisis Regresi linier Berganda
Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.
Tabel 6
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 25,308 5,060 5,001 0,001
lnX1 -0,515 0,126 -1,320 -4,082 0,004
lnX2 0,356 0,279 ,413 1,278 0,237
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (Mei 2016)
Berdasarkan Tabel 6 diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut:
Y = 25,308 - 0,515 lnX1 + 0,356 lnX2
Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar 25,308 nilai konstanta ini menyatakan bahwa apabila
variabel bebas yakni UMP dan jumlah pengangguran sama dengan nol, maka
tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 25,308 persen.
2. Koefisien regresi variabel UMP (X1) sebesar -0,515, artinya bahwa setiap
kenaikan UMP 1 persen maka kemiskinan di Provinsi Aceh menurun sebesar
0,515 persen.
3. Koefisien regresi variabel pengangguran (X2) sebesar 0,356 yang berarti bahwa
setiap kenaikan jumlah pengangguran 1 persen maka kemiskinan di Provinsi
Aceh meningkat menjadi 0,356 persen.
37
4.4.2 Pengujian Hipotesis
a. Uji Signifikasi (t)
Berdasarkan Tabel 6 tersebut, variabel UMP (X1) diperoleh nilai
t-hitung < t-tabel yakni sebesar -4,082 < -1,860 pada α 0,05 dengan derajat
signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,04 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1
diterima, artinya bahwa secara parsial variabel UMP (X1) berpengaruh nyata
terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Hal ini disebab tingginya
tingkat upah mendorong tenaga kerja untuk menerima pekerjaan yang tawarkan
perusahaan karena mereka menganggap upah yang diberikan mampu mencukupi
kebutuhan hidup mereka.
Kemudian variabel pengangguran diperoleh nilai t-hitung < t-tabel yakni
sebesar 1,278 < 1,860, pada α 0,5 dimana signifikansinya lebih besar dari 0,05
(0,235 > 0,05). Maka H0 diterima, dan H1 ditolak. Artinya bahwa secara parsial
variabel pengangguran tidak berpengaruh nyata terhadap kemiskinan di Provinsi
Aceh. Hal ini disebab oleh pengangguran yang terjadi di Provinsi Aceh hanya
bersifat musiman bukan pengangguran permanen
b. Uji Simultan (F)
Uji F ini digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel
bebas yang dimasukkan kedalam model ini yakni Upah Minimum Provinsi
(UMP) dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
Hasil analisis nilai F hitung dapat dilihat pada Tabel 7.
38
Tabel 7
ANOVAa
Model Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
1
Regression ,136 2 ,068 33,714 ,000b
Residual ,016 8 ,002
Total ,152 10
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (Mei 2016)
Berdasarkan Tabel 7 menunjukan bahwa nilai F-hitung 33,714 dan
F-tabel 4,46 jadi F-hitung > F-tabel dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05 (0,000
< 0,05). Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa kedua variabel bebas
yang dimasukkan kedalam model ini yakni Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
pengangguran secara bersama-sama (serempak) berpengaruh nyata terhadap
kemiskinan di Provinsi Aceh.
c. Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi (R2)
Analisis koefisien determinasi ini digunakan dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat kerentanan serta arah hubungaan antara UMP dan
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Hasilnya dapat
dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.
Tabel 8
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 ,945a ,894 ,867 ,0449165828
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y Sumber : Hasil Pengolahan SPSS (Mei 2016)
Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,945 yang
artinya bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas yakni UMP dan
39
jumlah pengangguran dengan kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 94,5 persen.
Selanjutnya diperoleh nilai koefisien determinasi R Adjusted, sebesar 0,867 , hal
ini mengandung arti bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 86,7 persen
dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran dan sisanya
sebesar 13,3 persen di jelaskan oleh variabel lain diluar model ini.
40
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah penulis lakukan maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel UMP (X1) diperoleh nilai
t-hitung < t-tabel yakni (-4,082 < -1,860) pada α 0,05. Maka H0 diterima dan H1
ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel UMP (X1) berpengaruh nyata
terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Kemudian variabel
pengangguran diperoleh nilai t-hitung < t-tabel yakni sebesar 1,278 < 1,860
pada α 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa secara
parsial variabel pengangguran tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah
penduduk miskin di Provinsi Aceh.
b. Hasil Uji F menunjukan bahwa nilai F-hitung 33,741 dan F-tabel 4,46 jadi
F-hitung > F-tabel dimana signifikannya lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05),
yang berarti bahwa kedua variabel bebas yang dimasukkan kedalam model
ini yakni Upah Minimum Provinsi Aceh dan pengangguran secara bersama-
sama (serempak) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di
Provinsi Aceh.
c. Nilai koefisien determinasi R Adjusted, sebesar 0,867 artinya bahwa
pengangguran di Provinsi Aceh sebesar 86,7 persen dipengaruhi oleh Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran dan sisanya sebesar 13,3 persen
dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.
41
5.2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis ajukan dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upahnya
dinaikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi
pekerja. Karena diharapkan dengan upah minimum yang ada di suatu daerah
dapat melindungi para pekerjanya dari kemiskinan, karena dengan upah
minimum seorang pekerja menerima upah yang sesuai dengan standar
kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan. Upah
minimum Kota/Kabupaten tiap tahunnya naik sesuai dengan kebutuhan hidup
layak di masing-masing daerah.
2. Untuk mengurangi tingkat pengangguran pemerintah dan pihak yang terkait
diharapkan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah memberikan izin
pendirian usaha agar nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan memperluas
kesempatan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.
42
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Edisi Pertama.
Graha Ilmu.Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik. 2011. Survei Tenaga Kerja Nasional. Jakarta.
---------------. 2013. Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia.
BPS. Jakarta.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2004. Stategi Nasional
Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas. Jakarta.
Gilarso. 2003. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Kanisius. Yogyakarta.
Hasan, Iqbal. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Edisi Kedua. Bumi
Aksara Jakarta.
Husaini, Usman. et.al. 2006. Pengantar Statistik. Bumi Aksara. Jakarta.
Istifaiyah. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan
Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus
Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013).Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
Jhingan, M.L. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi
Keenambelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga. Jakarta.
Mahyudi, Ahmad. 2004. Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris.
Ghalia Indonesia. Bogor.
Mankiw, N. Gregory. 2006. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi -3. Selemba Empat.
Jakarta.
Maulana, Hafihz. 2013. Evaluasi Kinerja Ekonomi Aceh. http://www
.academia.edu (diakses Juni 2014)
Prastyo. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan
(Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)
Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro . Semarang.
43
Riva, dkk. 2014. Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum
Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. Jurnal. Vol .
1No. 2 Oktober 2014,
Siregar, Hermanto. 2009. Makro-mikro Pembangunan. IPB Pres. Kampus IPB
Dermaga Bogor. Indonesia.
Sukirno, Sadono. 2006. Makro Ekonomi Modern. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
-----------------. 2007. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar
Kebijakan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Kencana Media Group. Jakarta.
-----------------. 2008. Makroekonomi. Raja Grafindo Persada. JakartaSumarsono,
Sonny. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan
Ketenagakerjaan. Penerbit Graha Ilmu. Jember.
Sumarsono, Sonny, (2003). Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan
Ketenagakerjaan. Graha ilmu.Yogyakarta.
Supranto, J. 2004. Statistik. Edisi Keenam. Erlangga. Jakrta.
Tadoro dan Smith 2006. Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga. Edisi Sembilan.
Erlangga. Jakarta.
Tambunan, Tulus T.H. 2012. Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan
Analisis Empiris. Gralia Indonesia. Jakarta
