ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, …digilib.unila.ac.id/28617/3/SKRIPSI TANPA BAB...
Transcript of ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, …digilib.unila.ac.id/28617/3/SKRIPSI TANPA BAB...
ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINIAUDIT DAN LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)
(Skripsi)
Oleh
FABIO AKBAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2017
ii
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT SIZE, AUDITOPINION, AND LEVERAGE ON AUDIT DELAY (EMPIRICAL STUDY IN
INDONESIAN REGENCIES AND CITIES)
By
FABIO AKBAR
This study aims to observe whether local government size, audit opinion, andleverage affect audit delay in regencies and cities in Indonesia.
The population observed in this study is from regencies and cities in Indonesia in2013 and 2014. The total of samples obtained is 764 regencies and cities inIndonesia. The hypothesis in this study is examined using the logistic regressionmethod to determine the effect of local government size, audit opinion, and leverageon audit delay.
The result of this study shows that the local government size variable and the auditopinion variable cause significant negative effect on audit delay while the leveragevariable doesn't affect audit delay.
Keywords: Audit Delay, Local Government Size, Audit Opinion, and Leverage.
iii
ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDITDAN LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY (STUDI EMPIRIS PADA
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)
Oleh
FABIO AKBAR
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati apakah terdapat pengaruh dari ukuranpemerintah daerah, opini audit dan leverage terhadap audit delay padakabupaten/kota di Indonesia.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yangterdapat di Indonesia untuk tahun 2013 dan 2014. Sampel yang diperoleh adalahsebanyak 764 kabupaten/kota di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini diujimeggunakan metode regresi logistik (logistic regression) untuk menguji bagaimanapengaruh variabel ukuran pemerintah daerah, opini audit dan leverage terhadap auditdelay.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruhnegatif signifikan terhadap audit delay, variabel opini audit berpengaruh negatifsignifikan terhadap audit delay, dan variabel leverage tidak berpengaruh terhadapaudit delay.
Kata Kunci: Audit Delay, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit danLeverage.
ANALISIS PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT DAN
LEVERAGE TERHADAP AUDIT DELAY
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)
Oleh
FABIO AKBAR
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
viii
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 13 September 1995 sebagai putra pertama
dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Berri dan Yulita Kasim. Kakak dari
Fiola Lorenza dan Fara Gina.
Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Kesuma pada tahun
2001. Kemudian pendidikan dasar di SD Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung hingga
tahun 2007. Lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2
Bandar Lampung sampai tahun 2010 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 9
Bandar Lampung sampai dengan tahun 2013.
Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional
Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar
sebagai anggota Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila, UKM-F
KSPM (Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila, UKM-F EBEC (Economic and
Business Entrepreneur Club) FEB Unila dan UKPM-F Pilar FEB Unila. Dalam
berorganisasi, penulis pernah diamanahkan menjadi pengurus UKM-F KSPM
(Kelompok Studi Pasar Modal) FEB Unila sebagai Sekretaris Bidang I periode 2014-
ix
2015. Penulis juga diamanahkan menjadi pengurus Himakta FEB Unila sebagai
Ketua Umum periode 2015-2016. Selain itu, penulis juga diamanahkan menjadi
Ketua DPM-F (Dewan Perwakilan Mahasiswa) FEB Unila periode 2016-2017.
Penulis juga aktif dalam organisasi eksternal kampus, yaitu HMI Cabang Bandar
Lampung Komisariat Ekonomi Unila, selama aktif penulis diamanahkan sebagai
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota (P3A) pada
periode 2016-2017. Penulis turut aktif dalam kegiatan pariwisata dan pelestarian
kebudayaan lewat Ikatan Muli Mekhanai Kota Bandar Lampung (IMKOBAL),
sebagai Mekhanai II Kota Bandar Lampung tahun 2017 dan Mekhanai Favorite Kota
Bandar Lampung tahun 2017.
x
MOTTO
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai merekamengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”
(Q.S. Ar-Ra’d:11)
“Bahagia dalam membahagiakan untuk kebahagiaan.”
(Fabio Akbar)
“If you are born poor its not your mistake, but if you die poor its your mistake.”
(Bill Gates)
“Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup.”
(H. Abdul Malik Karim Amrullah)
“Ingatlah kita sudah berada di dunia, lalu untuk apa lagi masih mengejar dunia.”
(Anonymous)
xi
PERSEMBAHAN
Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku selama ini, karya ini
kupersembahkan kepada:
Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Berri dan Ibunda Yulita Kasim.
Seluruh keluarga besar Engkong Karsono dan Eyang Siti Sulastri, juga
keluarga besar Kakek Kasim dan Nenek Aliyah.
Himpunanku, HMI Komisariat Ekonomi Unila.
Teman-teman seperjuangan terbaikku, S1 Akuntansi 2013.
Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
xii
SANWACANA
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
judul “Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage
terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)” sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua
pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama
atas waktu, perhatian, nasihat, serta kesabaran dan pengertian yang tiada tara
selama proses penyelesaian skripsi ini.
xiii
5. Ibu Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., C.A., Akt. selaku Dosen
Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, nasihat dengan kesabaran
yang luar biasa yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji Utama
yang telah memberikan evaluasi, masukan serta saran yang membangun dalam
proses penyempurnaan skripsi ini dengan penuh pengertian yang luar biasa.
7. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik
yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga
penulis dapat menyelesaikan proses belajar dengan lancar.
8. Ibu Meta selaku ibu saya di kampus, yang membimbing saya kearah yang
lebih baik dan menegur saya ketika saya salah. Jasa, tenaga, dan pikir ibu sulit
rasanya saya untuk membalasnya. Semoga ketum-mu ini bisa lebih baik lagi
ya bu kedepannya, amin.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran
selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
10. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan
bantuan dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di
Universitas Lampung.
11. Kedua orang tuaku; Abang penuh inspirasi Berri dan Ibu tercinta Yulita Kasim
untuk segala bentuk support, pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, sabar
dan didik, serta panjatan doa-doa di setiap malamnya. Sehat-sehat terus ya
kalian Bang, Mah.
xiv
12. Adik-adik kandung yang menyebalkan; Fiola Lorenza dan Fara Gina. Terima
kasih untuk segala support-nya dan pertanyaan kapan lulusnya kak Bio.
13. Keluarga rongot HIMAKTA Periode 2015/2016: Haryati-sekum andalan gue
terkasih, Dimas ‘Wayang’-warek aug yang playboy. Inun-wabendum apa
bendum lah lo ini nun hahaha. Filo-semoga menjadi dosen yang menginspirasi
bagi anak-anak kami ya filo. Fera-si strong unila tanjung bintang, Eten-slow
aja ten kalau emg gue kaya lo kerja sama gw aja hahaha. Ely-kalau ada yang
kesurupan bangunin orang pinter ya ly, jangan bangunin abang. Yuda
‘Engkoh’-metro udik yang menjelma menjadi bujang kota, santai aja koh kita
kalo kaya, kaya bareng kok. Anis-tuti yang tak pernah menyangka gw jadi
ketum, yah makasih-makasih bener ini nis, kalo gak ada lo mungkin semua
orang yang lagi baca tulisan ini gak bisa baca. Ruchi-tua tapi tak keladi, muda
tapi tak mengenal dunia, 24/7 tamu harap lapor bener ibaratnya kalo sama lo
ini, semoga keluarga di sleman gak dilupain ya cuk hahaha. Randa-dahlah nda
jadiin aja si feri daripada mentok kan. Lano-baha, yang juara dalam dunia
kuliner dan vape, salam satuasap no, masyup barang itu! Nabila-adek kecil
tukang pulang, bos pempek sekret, yang punya kunci. Terima kasih temen-
temen, dunia harus tau kalian itu bagaimana secara personal. Kalau secara tim
dan kolektif dunia mungkin sudah tau, bahwa kompak dan solid juga ada
pengecualian yaitu meja makan. Satu periode sama kalian akan menghasilkan
kisah ketujuh turunan dibawah gw, terbaik dari yang baik.
14. Genk-genk penyelamat dan perusak dunia perkuliahan: FA(A)MS; Fabio,
Ayu, Anis, Mesfi, Samie. Humba-humba; Kanda Ferly Panutanku, Nadya,
Ayulut, Melati, Gusti, Uli, Monic, Aji. Ciggarets; Arum, Rifka, Serli, El,
xv
Bobby, Dayu, Egi, Adit, dan Nyinyu. POKBAL: Ade 14 Semester, Tirta
Catur, Ruchi xiaomi android one, Wayang bucin, bapak kostan Engkoh, Ardi
Sahabat Opang, Randa handphone baru kampungan. Les Group; Nina, Cepe,
Fatma, Ayi, Ijah, Keke, Fegy dan Azhar. #Yuhuuu; Jobest, Jule, MYPP,
Paulus, Robi, Wido, WahyuuJr. Tim Konversi; Mb Yuninda, Mb Anisa, Mb
Disty, Mb Ica, Mb Mimi, Mb Rifa, Mb Fika, Bang Ari.
15. Seluruh temen-temen angkatan 2013, S1 Akuntansi yang boros kertas kalau
disebutkan semuanya. Semoga kita semua sukses dan tidak ada yang malu
datang kalau reunian ya. Semoga juga, kedepan kita tidak suka menyalin-
tempel untuk ucapan ulang tahun ya guys.
16. HMI Komisariat Ekonomi Unila, nama-namanya liat di database saja ya.
Terimakasih atas iman, ilmu dan amal dalam perjalanan hidupku. Terimakasih
telah mengajarkan apa artinya berjuang, kanda, yunda, adinda dan ayahanda.
17. Tim dunia yang gak selesai-selesai: tum Hafizh, Mas Jon Sigit, Bejo ninjutsu,
Dimas rubak, Ibor masa gak tuntas, Arif pening, Walfi abangnya adek-adek,
Boy galau, Hendro kance aug, Khanjeng Raden Mas Jenengan Feri Hardani
Joyotubuh Jayabadan, Hafez socmed only, Lano lapak kurban kambing sapi,
Ferdinan metro kosan, Acil ibu adek-adek, Ely Eka yang tak kuasa lagi.
18. Himpunan-himpunan tempat pribadi ini ditempa, HIMAKTA FEB UNILA,
UKM-F KSPM FEB UNILA, UKM-F EBEC FEB UNILA, UKPM-F PILAR
FEB UNILA, dan DPM-F FEB UNILA.
19. Lamun niku mak ago nyak ago let’s go; dang puang bos Refky nica jagadi
andalangue, Imam Yuffi Vidies ketua vidies chapter Lampung, @miasrizal
dokter yang luar biasa ngimbang kawannya.
xvi
20. Keluarga Pak Carik Gusti, kakak-kakak angkatnya Bagus; Fajar, Nadia, Sarah,
Lionny, Dewi, Boy. Semoga gak lupa ya jalan ke RI, semoga gak lupa juga
siapa ketua kelompok kkn lorang siapa.
21. Keluarga ikhlas dalam bertugas; Bang Ryan, Bang Andry, Kak Tantri, Ghana,
Elen, Nindy, Jhon, Ahmed, Gusti, Timot, Dhanis, Irwan, Novan, Angky, Kent,
Ronaldo, Alqodry, Alvita, Adhwa, Risty, Dea, Moneta, Nezia, Annove,
Feranza, Fiqa, Aziza, Yuditha, Shiwy.
22. Orang-orang tanpa tanda jasa, karena sumbangsih tinta mereka skripsi ini
tercipta. Anistia dan Nazalea Kusuma.
23. Dia, di bawah Ar-Rahiim sedikit, sesempurnanya dia sebagai manusia, dia
tetaplah manusia. Tidak mungkin menjadi maha. Regita Dewi Puterina.
Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga
mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat bagi yang membacanya.
Bandar Lampung, 13 Oktober 2017Penulis,
Fabio Akbar
xvii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL ....................................................................................iABSTRACT .....................................................................................................iiABSTRAK .......................................................................................................iiiHALAMAN JUDUL .......................................................................................ivHALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................vHALAMAN PENGESAHAN .........................................................................viLEMBAR PERNYATAAN ............................................................................viiRIWAYAT HIDUP .........................................................................................viiiMOTTO ...........................................................................................................xPERSEMBAHAN ............................................................................................xiSANWACANA ................................................................................................xiiDAFTAR ISI ....................................................................................................xviiDAFTAR TABEL ............................................................................................xxDAFTAR GAMBAR........................................................................................xxiDAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................xxii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah ...........................................................................5
1.3 Ruang Lingkup................................................................................8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Teori ................................................................................10
2.1.1 Teori Keagenan......................................................................10
2.1.2 Teori Kepatuhan ....................................................................12
2.1.3 Audit Delay ............................................................................13
2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah....................................................14
xviii
2.1.5 Opini Audit ............................................................................15
2.1.6 Leverage ................................................................................16
2.2 Penelitian Terdahulu .......................................................................17
2.3 Model Penelitian .............................................................................19
2.4 Pengembangan Hipotesis ................................................................20
2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay.
...............................................................................................20
2.4.2 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Delay .........................21
2.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Audit Delay.............................22
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sumber Data ....................................................................24
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian ......................................................24
3.3 Definisi Operasional Variabel .........................................................25
3.3.1 Variabel Dependen ...............................................................25
3.3.2 Variabel Independen .............................................................25
3.4 Metode Analisis Data ......................................................................27
3.4.1 Analisis Deskriptif ................................................................27
3.4.2 Uji Hipotesis .........................................................................27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Data dan Sampel..............................................................................30
4.2 Analisis Statistik Deskriptif ............................................................31
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis ...............................................................33
4.3.1 Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit.......................33
4.3.2 Overall Fit Model...................................................................34
4.3.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) ......................36
4.3.4 Hasil Uji Koefisisie Regresi Logistik.....................................37
4.4 Pembahasan.....................................................................................38
4.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay.
...............................................................................................38
4.4.2 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Delay .........................39
4.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Audit Delay .............................40
xix
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan..........................................................................................41
5.2 Keterbatasan Penelitian ..................................................................43
5.3 Saran................................................................................................43
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xx
DAFTAR TABEL
Halaman
1.1 Tanggal LHP LKPD TA. 2012-2013........................................................3
2.1 Penelitian Terdahulu.................................................................................17
4.1 Kriteria Penerimaan Sampel .....................................................................30
4.2 Statistik Deskriptif ....................................................................................31
4.3 Nilai Statistik Hosmer and Lemeshow’s Godness of Fit Test ..................33
4.4 Gambaran Jumlah Kasus Penelitian .........................................................34
4.5 Nilai -2 Log Likehood (Block Number = 0).............................................35
4.6 Nilai -2 Log Likehood (Block Number = 1).............................................35
4.7 Nilai Nagelkerke R Square .......................................................................36
xxi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Model Penelitian ..............................................................................20
xxii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Indonesia
Lampiran 2 : Data Tahun 2013
Lampiran 3 : Data Tahun 2014
Lampiran 4 : Hasil Olah Data SPSS 22 for Windows
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ilmu digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh
manusia. Kehidupan manusia yang sudah begini adanya merupakan proses yang
sudah melewati serangkaian masalah dan berhasil dipecahkan oleh ilmu. Ilmu
yang baik jelas merupakan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi semua yang
membutuhkan, layaknya informasi keuangan yang baik pun begitu. Dalam
informasi keuangan khususnya pemerintahan, tentu ada standar akuntansi
pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk memastikan bahwa informasi yang
disampaikan dapat memenuhi kriteria andal, relevan dan dapat dipahami. Tujuan
pelaporan keuangan pemerintah yang tertuang pada SAP menegaskan bahwa
seharusnya laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna bagi para
pengguna untuk menilai akuntabilitas dan bermanfaat untuk pengambilan
keputusan dari segi ekonomi, sosial maupun politik.
Ketika mengacu pada pelaporan keuangan perusahaan publik yang
mempublikasikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sudah seharusnya
pelaporan keuangan pemerintah dapat melakukan hal yang sama atau lebih baik.
Penyampaian dikatakan tepat waktu adalah ketika pelaporan tersebut disampaikan
atau dipublikasikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan para pengambil
2
keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan (Romney dan Steinbart,
2009).
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara menjelaskan mengenai ketepatan waktu dalam
penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam ketentuan
tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3
bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK)
untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat 2
bulan setelah LKPD diterima oleh BPK. Audit delay merupakan keterlambatan
penyampaian LHP dari BPK terhadap DPRD. BPK harus melaksanakan audit
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi audit delay sehingga LHP dapat
diserahkan ke DPR secara tepat waktu.
UU No. 15 tahun 2006 menegaskan bahwa kedudukan BPK sebagai satu-satunya
institusi yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan profesional untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam
hal ini masyarakat jelas menuntut auditor BPK untuk memiliki kinerja yang baik
lebih baik agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik dan dapat diselesaikan
tepat waktu. Salah satu yang diharapkan oleh pemakai laporan keuangan adalah
agar tidak terjadi audit delay dalam melakukan pengauditan laporan keuangan
Pemerintah Daerah. Kenyataannya adalah bahwa masih terjadi audit delay laporan
keuangan Pemerintah Daerah.
3
Informasi-informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri paling lambat 31 Agustus tahun berjalan. Dalam hal Pemerintah Daerah
tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah, maka akan diterbitkan
peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. Jika Pemerintah Daerah dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis tidak
menyampaikan informasi maka Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa
penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri
Dalam Negeri. Penjelasan ini sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2010 tentang
Perubahan atas PP Nomor 56 tahun 2005.
Berdasarkan peraturan tersebut masih terdapat pemerintahan provinsi yang tidak
tepat waktu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah daerah karena tidak mentaati kententuan waktu yang telah ditetapkan.
Menurut tanggal penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan terdapat peredaan ketepatan waktu laporan hasil pemeriksaan yang
bervariasi dengan keterlambatan laporan hasil pemeriksaan yang ada. Data terkait
dapat dilihat pada tabel 1.1:
Tabel 1.1
Tanggal LHP LKPD TA 2011-2013
No. Nama Provinsi Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan BPKTahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
1 Aceh 21 Sept 2012 24 Juli 2013 21 Mei 2014*2 Sumatera Utara 16 Mei 2012* 13 Mei 2013* 16 Mei 2014*3 Sumatera Barat 6 Mei 2012* 6 Mei 2013* 24 April 2014*4 Riau 1 Mei 2012* 7 Mei 2013* 8 Mei 2014*5 Kepulauan Riau 18 Mei 2012* 17 Mei 2013* 12 Mei 2014*6 Jambi 19 April 2012* 7 Mei 2013* 19 Mei 2014*7 Sumatera Selatan 22 Mei 2012* 11 Juni 2013 13 Juni 20148 Bangka Belitung 29 Mei 2012* 12 Juni 2013 6 Juni 2014
4
9 Bengkulu 26 Mei 2012* 24 Mei 2013* 21 Mei 2014*10 Lampung 19 Juni 2012 28 Mei 2013* 23 Juni 201411 DKI Jakarta 29 Mei 2012* 27 Mei 2013* 19 Juni 201412 Jawa Barat 25 Mei 2012* 24 Mei 2013* 26 Mei 2014*13 Banten 29 Mei 2012* 28 Juli 2013 28 Mei 2014*14 Jawa Tengah 24 Mei 2012* 24 Mei 2013* 10 Mei 2014*15 Daerah Istimewa
Yogyakarta16 Mei 2012* 27 Mei 2013* 13 Mei 2014*
16 Jawa Timur 6 Mei 2012* 5 Mei 2013* 5 Mei 2014*17 Bali 28 Mei 2012* 30 Mei 2013* 28 Mei 2014*18 NTB 9 Mei 2012* 5 Mei 2013* 21 Mei 2014*19 NTT 14 Juni 2012 26 Juli 2013 3 Juni 201420 Kalimantan Barat 13 Mei 2012* 24 Mei 2013* 16 Juni 201421 Kalimantan Tengah 24 Juli 2012 13 Mei 2013* 19 Juni 201422 Kalimantan Selatan 4 Juni 2012 7 Juni 2013 26 Juni 201423 Kalimantan Timur 23 Juni 2012 30 Mei 2013* 6 Juni 201424 Sulawesi Barat 15 Juni 2012 28 Juni 2013 16 Juni 201425 Sulawesi Tengah 16 Mei 2012* 30 April 2013* 6 Mei 2014*26 Sulawesi Tenggara 14 Mei 2012* 28 April 2013* 10 Mei 2014*27 Sulawesi Selatan 25 Mei 2012* 1 Mei 2013* 23 Mei 2014*28 Sulawesi Utara 29 Mei 2012* 13 Juni 2013 23 Juli 201429 Gorontalo 29 Juni 2012 31 Mei 2013* 26 Mei 2014*30 Maluku 22 Mei 2012* 4 Juni 2013 22 Mei 2014*31 Maluku Utara 29 Juni 2012 30 Juli 2013 4 Juli 201432 Papua Barat 31 Agustus
201220 Agustus2013
19 Agustus2014
33 Papua 15 Mei 2012* 6 Juli 2013 1 Juni 2014Total Audit Delay 10 provinsi 12 provinsi 14 provinsiPersentase terjadi Audit Delay 30,3% 36,36% 42,42%Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPKKeterangan: *)Laporan keuangan yang tepat waktu
Berdasarkan tabel mengenai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK, maka terlihat
persentase ketepatan waktu yang bervariasi dari seluruh pemerintahan provinsi
yang dijadikan sebagai contoh fenomena untuk dapat melaporkan laporan
keuangan dengan tepat waktu. Terlihat untuk tahun 2011 terdapat 10 provinsi
yang mengalami audit delay, artinya didapat persentase 30,3%. Untuk tahun 2012
terdapat 12 provinsi yang mengalami audit delay, artinya didapat persentase
36,36%. Untuk tahun 2013 terdapat 14 provinsi yang mengalami audit delay,
artinya didapat persentase 42,42% dari total keseluruhan 33 provinsi. Sesuai
5
dengan fenomena dari data yang tersaji bahwa masih terjadi kenaikan audit delay
pada laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah diatas dan kerap kali
ketepatan waktu pelaporan keuangan yang diabaikan oleh berbagai pihak, maka
penulis bermaksud untuk meneliti dan mengidentifikasi pengaruh karakteristik
pemerintahan terhadap audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah dan
faktor-faktor ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan
Pemerintah Daerah yang masih dalam ruang lingkup pembahasan yang sama.
Penelitian ini replikasi dan kombinasi dari penelitian yang dilakukan oleh
Rachmawi, dkk. (2016) dan Siregar (2015). Berdasarkan penelitian Rachmawi,
dkk. (2016) menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah, lokasi daerah,
opini audit dan temuan audit pemerintah daerah memiliki pengaruh pada
ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah, penelitian ini dilakukan pada
pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten ataupun Kota tahun anggaran 2013.
Sedangkan, berdasarkan penelitian Siregar (2015) menunjukkan bahwa variabel
ukuran pemerintahan memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay, variabel
nilai APBD memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay dan variabel leverage
memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Penelitian ini meggunakan data
sekunder dengan populasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di DIY dan
Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 2011 dan 2012.
Karena terdapat perbedaan variabel, tahun anggaran, populasi penelitian dan
terdapat research gap antara beberapa penelitian sebelumnya ini yang menjadi
bahan penelitian dan acuan penulis untuk meneliti mengenai permasalahan audit
delay dengan lingkup yang lebih luas daripada yang dilakukan Siregar (2015)
yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan tahun anggaran 2013 dan
6
2014, dengan mengkombinasi variabel kedua penelitian sebelumnya yaitu;
Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage.
Semakin besar ukuran pemerintah daerah diduga akan mempercepat proses audit
sehingga mengurangi audit delay karena ukuran pemerintah daerah yang besar
memiliki kecenderungan lebih diperhatikan oleh masyarakat dan memiliki beban
untuk menyajikan laporan keuangannya tepat waktu. Selain itu, Carslaw dan
Kaplan (1991) meyebutkan bahwa ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung
memiliki kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih
terampil dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan
keuangan.
Semakin banyak item pada temuan audit BPK maka semakin panjang pula waktu
yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan atau
sanggahan terhadap temuan tersebut sehingga proses penyelesaian audit akan
lebih lama dan menambah audit delay. Semakin baik opini yang diberikan oleh
BPK atas LKPD mencerminkan bahwa penyajian LKPD semakin baik dan telah
sesuai dengan SAP. Audit delay akan berkurang pada pemerintah daerah yang
mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD-nya.
Pengukuran tingkat leverage menggunakan debt to total asset ratio, debt to total
asset ratio yang mengindikasikan tingkat kesehatan keuangan pemerintahan, jika
tidak sehat/kesulitan keuangan maka pemerintah daerah akan memundurkan
publikasi laporan keuangannya yang otomatis akan mengulur waktu dalam
pekerjaan auditnya. Maka semakin tinggi leverage maka akan menyebabkan
semakin panjang audit delay yang terjadi.
7
Peneliti akan menguji terjadinya audit delay di pemerintah daerah kabupaten/kota
dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPK untuk tahun 2013
dan 2014. Peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Analisis Pengaruh
Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit dan Leverage terhadap Audit Delay
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)
1.2 Rumusan Masalah
Untuk pertama kalinya pada tahun 2005, Indonesia memiliki sendiri Standar
Akuntansi Pemerintahannya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 2005. Pada tahun 2010, Indonesia kembali menerbitkan
peraturan terbaru mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 ini dikeluarkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 2005. Artinya Indonesia telah memiliki Standar Akuntansi
Pemerintah sendiri sudah cukup lama.
Menurut Patton dan Bean (2011), Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting
untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Tidak kalah penting
bahwa setiap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus memastikan prinsip
keandalan dimana masalah waktu menjadi pokok utamanya. Laporan keuangan
Pemerintah Daerah dapat dikatakan andal apabila dalam pelaporannya tepat waktu
dan tepat sasaran bagi pengguna. Ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan pemerintah daerah dan terjadinya audit delay merupakan permasalahan
waktu yang terjadi, lebih lanjut pendapat dari Johnson (1998) untuk memenuhi
ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat
meminimalkan audit delay.
8
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan
penulis adalah:
1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh pada audit delay?
2. Apakah opini audit yang didapat pemerintah daerah berpengaruh pada
audit delay?
3. Apakah leverage berpengaruh pada audit delay?
1.3 Ruang Lingkup
Adapun batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia.
2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan 2014.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti secara empiris
pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengenai rumusan masalah yang ada
serta dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah tersebut.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Akademisi: memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi audit delay pada instansi pemerintah, sehingga dapat
dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah: dapat memberikan pedoman dalam penyusunan
LKPD yang dapat mempersingkat waktu penyerahan LKPD kepada BPK
9
RI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-
faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay sehingga
penyampaian laporan keuangan dapat tepat waktu.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Teori
2.1.1 Teori Keagenan
Teori keagenan (agency theory) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976).
Teori tersebut mendeskripsikan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal
dalam hal ini adalah pemegang saham, sementara agen adalah manajemen. Dalam
teori keagenan disebutkan bahwa manajemen merupakan pihak yang dikontrak
oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham.
Manajemen dituntut mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan pekerjaannya
kepada pemegang saham.
Menurut Siregar (2015) teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan
pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam
organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat
terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Asumsi
tentang sifat manusia, hubungan antar-anggota organisasi dan asimetri informasi
juga relevan dalam teori keagenan pada organisasi pemerintahan. Dalam
organisasi pemerintahan, publik adalah prinsipal. Dalam hal ini publik diwakili
11
oleh dewan yang mewakili rakyat, sedangkan pengelola atau manajemen adalah
pemerintahan atau eksekutif.
Lebih lanjut penerapan teori keagenan pada organisasi pemerintahan didukung
oleh pendapat Lane (2003) bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada
serangkaian hubungan prisnsipal-agen. Hal senada dikemukakan oleh Moe (1984)
yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan
menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa
hubungan prinsipal-agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk
menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan
kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi
yang tidak simetris (asymmetric information), moral hazard dan adverse selection
(Abdullah, 2006).
Dalam kasus pemerintahan daerah DPRD memonitor pemerintahan yang
dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota. Prinsipal memonitor kerja agen
agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas
publik. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik itu sendiri menjelaskan
bahwa kewajiban agen untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas
publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja
finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan
tersebut. Mardiasmo (2006) menjelaskan Akuntabilitas publik terdiri dari dua
12
macam yakni Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) yang merupakan
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi,
misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah,
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dan
pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR dan Akuntabilitas Horizontal
(Horizontal Accountability) yang merupakan pertanggungjawaban kepada DPRD
dan masyarakat luas.
2.1.2 Teori Kepatuhan
Individu akan mematuhi peraturan atau norma yang berlaku jika mereka paham
untuk apa aturan itu diterapkan, kesan menakuti untuk membatasi perilaku dan
sikap individu merupakan hal yang paling mudah dilakukan untuk membuat
peraturan diterapkan. Kesesuaian dengan norma yang berlaku pada lingkungan
mereka juga akan mempengaruhi individu untuk lebih patuh. Menurut Rachmawi,
dkk. (2016) komitmen normatif melalui moralitas personal (normative
commitment through morality) berarti memenuhi hukum karena hukum tersebut
dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui
legitimasi (normative-commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan
karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.
Dalam hal ini, pemerintah sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan
amanah rakyat memiliki keharusan untuk melaporkan pertanggungjawabannya
atas keuangan dan operasional daerah tersebut selama satu tahun buku. Hal ini
berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan perundang-
undangan nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang
13
nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang nomor
15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2.1.3 Audit Delay
Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), audit delay didefinisikan sebagai periode
antara akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal laporan audit diterbitkan.
Sejalan dengan Carslaw dan Kaplan, Payne dan Jensen (2002) menyebutkan audit
delay sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan
penyelesaian laporan audit keuangan. Audit delay dapat dipengaruhi oleh dua hal
yaitu kapan dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
audit tersebut (Carslaw dan Kaplan, 1991).
Dyer dan Mc Hugh (dalam Hilmi dan Ali, 2008) menggunakan tiga kriteria
keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya:
a. Preliminary lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan
sampai penerimaam laporan akhir preliminary oleh bursa. Dalam konteks
sektor publik berarti dari tanggal LK sampai tanggal penyerahan LK
kepada BPK
b. Auditor’s report lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan
sampai tanggal laporan auditor ditandatangani
c. Total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai
tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004 telah memisahkan
dengan tegas antara jangka waktu penyampaian laporan keuangan dari Pemerintah
Daerah kepada BPK dan jangka waktu pemeriksaan oleh BPK. Jangka waktu
14
tersebut telah ditetapkan bahwa jangka waktu dalam penyampaian laporan
keuangan dari Pemerintah Daerah kepada BPK adalah 3 bulan setelah tahun
anggaran berakhir dan jangka waktu pemeriksaan LKPD oleh BPK adalah 2 bulan
sejak LKPD tersebut diterima. Sehingga semakin lama auditor menyelesaikan
pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delay. Jika audit delay
semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan
akan semakin besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian
keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Setelah informasi yang
relevan tersedia lebih cepat, mampu meningkatkan kapasitasnya untuk
mempengaruhi keputusan dan kurangnya ketepatan waktu dapat mengurangi
informasi dari kegunaannya (Kieso, dkk. 2011).
2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut,
organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada
organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Apabila
diinterprestasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu
penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Ada beberapa
penelitian pada sektor privat menggunakan jumlah aset untuk mengukur variabel
ukuran terhadap audit delay diantaranya penelitian Aditya dan Anisyukurillah
(2014), Puspitasari dan Latrini (2014). Hal ini dapat dihubungkan dengan instansi
pemerintah, ukuran pemerintah merupakan gambaran besar kecilnya pemerintah
daerah yang ditentukan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah
daerah, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap audit delay pada pemerintah
daerah.
15
2.1.5 Opini Audit
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah
pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran tersebut
didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian intern.
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) terdapat 5 (lima) jenis opini
yang diberikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan, yakni:
a. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat yang
diberikan ketika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan
standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti
yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah
mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (audit evidence) yang cukup
untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan
material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat
memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
b. Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang
ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (unqualified opinion with
explanatory language), pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan
tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraph penjelasan
(atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak
16
mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh
auditor.
c. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas
sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan
dengan yang dikecualikan (ketiadaan bukti kompeten yang cukup).
d. Opini tidak wajar (adversed opinion), pendapat ini menyatakan bahwa
laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil
usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.
Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan
keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan
SAK/ETAP/IFRS.
e. Pernyataan tidak memberikan opini (disclaimer of opinion), pendapat ini
diberikan bila auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan
suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan
SAK/ETAP/IFRS dan dalam dasar auditnya terdapat penyimpangan yang
material dari SAK/ETAP/IFRS serta dapat disebabkan oleh pembatasan
ruang lingkup audit.
2.1.6 Leverage
Leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Siregar, 2015).
Pengukuran tingkat leverage menggunakan debt to total asset ratio. Debt to total
asset ratio pertama kali digunakan dalam penelitian audit delay oleh Carslaw dan
17
Kaplan (1991). Alasan utama yang dapat mendukung hubungan antara debt to
total asset ratio adalah pertama, bahwa debt to total asset ratio mengindikasikan
kesehatan dari perusahaan. Debt to total asset ratio yang tinggi akan
meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan
perhatiannya karena ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya.
Auditor beraggapan bahwa kesehatan pemerintahan yang rendah akan
meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehingga auditor akan
meningkatkan lamanya waktu dalam periode audit.
Kedua, mengaudit hutang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan
dengan mengaudit modal (Carslaw dan Kaplan, 1991). Debt to total asset ratio
yang tinggi memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan
keuangan. Pemerintahan akan mengurangi resiko dengan memundurkan publikasi
laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa pemerintahan dalam tingkat resiko yang tinggi, dengan
demikian auditor akan mengaudit laporan keuangan dengan lebih seksama dan
membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan audit delay.
2.2 Penelitian Terdahulu
Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. Judul Penelitian Peneliti Variabel Hasil Penelitian1. Pengaruh
KarakteristikPemerintahanterhadap AuditDelay LaporanKeuangan
Baldric Siregar(JRAK, Vol.11, No. 2Agustus 2015)
1. Audit Delay2. Ukuran
Pemerintah3. Nilai APBD4. Leverage
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa ukuranpemerintah berpengaruhnegatif terhadap audit delay,ukuran pemerintah yangdiukur dengan melihat nilai
18
Pemerintah Daerah aset menunjukan bahwasemakin tinggi nilai asetsuatu daerah makakemampuan yang dimilikidaerah tersebut terutamasumber daya manusiamumpuni untuk melaporkanlaporan keuangannya kepublik dengan waktu yangtepat. Leverage jugamempunyai pengaruhnegatif terhadap audit delaydi penelitian ini.
2. Faktor-faktor yangMempengaruhiKetepatan WaktuPelaporan KeuanganPemerintah Daerahdi Indonesia
SellaRachmawi,Rini, YessiFitri (JurnalIlmuAkuntansi Vol.9(1) April2016)
1. Ketepatanwaktu
2. KemandirianDaerah
3. LokasiPemerintahDaerah
4. Keterpilihankembalikepala daerah
5. Posisikeuangandaerah
6. Performakeuangandaerah
7. Temuanauditor
8. Opini audit
Berdasarkan hasil uji regresilogistik (logistic regression)menunjukkan bahwakemandirian daerah, lokasipemerintah daerah, opiniaudit dan temuan auditpemerintah daerahberpengaruh terhadapketepatan waktu pelaporankeuangan daerah diIndonesia. Sedangkan,faktor lainnya tidakberpengaruh pada ketepatanwaktu pelaporan keuangandaerah di Indonesia
3. Analisis DeterminanAudit Delay padaPemerintahKabupaten/Kota diIndonesia
Ziza GitaHardini danSukirman(AccountingAnalysisJournal (AAJ)5), 1, 2016
1. Akuntabilitaskinerja (AK)
2. Ukurandaerah (UD)
3. Opini audit(OA)
4. Audit delay
Berdasarkan hasil analisisstatistik deskriptif rata-rataaudit delay yang terjadipada pemerintahkabupaten/kota di Indonesiatahun anggaran 2012 adalah137 hari. Berdasarkan padahasil uji signifikansisimultan menunjukkanbahwa variabel AK, UD danOA secara simultanberpengaruh signifikanterhadap audit delay padapemerintah kabupaten/kotadi Indonesia. Hasil ujisignifikansi parsial
19
menunjukkan bahwavariabel AK tidakberpengaruh terhadap auditdelay, variabel UD dan OAberpengaruh signifikannegatif terhadap audit delaypada pemerintahkabupaten/kota di Indonesiapada tahun 2012.
4. Effects of Municipal,Auditing andPolitical Factors onAudit Delay (2013)
Cohen danLaventis(AccountingForum Volume37)
1. Pengalamanpemerintahdalamakuntansiakrual
2. Tingkatketergantunganpemerintahdaerahterhadapbantuanpemerintahpusat
3. Lokasiwilayah
4. Opisisi yangkuat
5. Terpilihnyakembaliwalikotayang lama
6. Akuntaneksternal danakuntaninternal
7. Jumlahtemuan audit
8. Tipe auditor
Hasil penelitian menunjukanrata-rata audit delay selama228 hari. Hasil penelitian inijuga memperlihatkan bahwaaudit delay memilikihubungan yang signifikandengan beberapa variabelsaja yaitu adanya oposisiyang kuat, terpilihnyakembali walikota lama,adanya akuntan internal,jumlah penduduk (variabelkontrol), jumlah temuan danukuran aset pemerintah.Variabel penelitian yanglainnya tidak memilikipengaruh yang signifikanterhadap audit delay.
2.3 Model Penelitian
Sesuai dengan PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan PP No. 65 tahun 2010, lamanya audit delay akan
mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah
20
daerah kepada pemerintah pusat, yang mana akan merugikan pemerintah daerah
apabila pemerintah daerah tidak tepat waktu (terlambat) menyampaikan laporan
keuangannya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi audit delay dengan variabel bebas berupa ukuran Pemerintah
Daerah yang diproksikan dengan banyaknya aset yang dimiliki, opini audit yang
didapat dan leverage (menggunakan debt to total asset ratio). Hubungan antar
variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian pada gambar 1.
Gambar 1
Model Penelitian
2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Audit Delay
Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil, karena
UkuranPemerintahDaerah (X1)
Opini Audit(X2)
Leverage(X3)
Audit Delay(Y)
(-)
(-)
(+)
21
terdapat pengawasan dari investor dan menyangkut pada value perusahaan di
kemudian. Dalam konteks organisasi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota
besar yang cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar memungkinkan
pemerintahan untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
daerah juga terdapat tekanan olitis yang dialami oleh birokrasi pemerintah lokal
tersebut untuk lebih transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dan pelaporan
keuangan (Siregar, 2015). Hal tersebut didukung oleh penelitian Courtis (1976),
penelitian Gilling (1977), penelitian Davies dan Whittered (1980) dalam Imam
(2001) yang menunjukkan bahwa audit delay memiliki hubungan negatif dengan
ukuran pemerintahan. Pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar
melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset
yang lebih kecil, dikarenakan pemerintahan ini memiliki sumber daya atau aset
yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi,
sistem informasi yang lebih canggih, dan juga pengawasan yang ketat dari seluruh
pihak mengingat ukuran pemerintahan yang besar berarti terdapat banyak
stakeholder dan stokeholder didalamnya. Artinya, bahwa semakin besar aset
pemerintahan maka semakin pendek audit delay. Dengan asumsi tersebut, maka
diajukan hipotesis:
H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit delay.
2.4.2 Pengaruh Opini Audit terhadap Audit Delay
Opini Audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil atau
laporan keuangan tahunan pada akhir tahun, pendapat ini dapat menjadi sebuah
penilaian akan kesuksesan suatu kinerja baik keuangan/non-keuangan
22
pemerintahan daerah. Terdapat 4 macam opini audit yang dikeluarkan oleh BPK
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat. Opini wajar dengan pengecualian
(WDP), tidak wajar ataupun tidak mengemukakan pendapat dapat dianggap
sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan dan
hal ini didukung oleh McLelland & Giroux (2000) yang menyatakan bahwa opini
wajar dengan pengecualian (qualified opinion) merupakan sebuah pertanda buruk
bagi pengguna laporan keuangan, oleh karena itu proses pemeriksaan laporan
keuangan pemerintahan akan berlangsung lebih lama guna memastikan tidak ada
kekeliruan pada laporan keuangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian
Payne dan Jensen (2000) yang menyatakan bahwa semakin buruk opini yang
didapatkan maka semakin lama kemungkinan terjadinya audit delay. Penelitian
lainnya dilakukan oleh Rachmawi, dkk. (2016) yang menunjukan bahwa ketika
suatu pemerintahan mendapatkan opini WTP maka pemerintahan daerah tersebut
akan berusaha untuk mempertahankan kinerjanya dengan tetap tepat waktu.
Pemerintah daerah yang tahun sebelumnya telah mendapatkan opini WTP tentu
akan berusaha untuk mempertahankan kinerjanya dengan tetap tepat waktu dalam
pelaporan keuangan. Dengan asumsi tersebut, maka diajukan hipotesis:
H2 : Opini Audit berpengaruh negatif terhadap terjadinya audit delay.
2.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Audit Delay
Leverage adalah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
Pengukuran tingkat leverage biasanya menggunakan debt to total asset ratio,
23
pertama kali digunakan dalam penelitian audit delay oleh Carslaw dan Kaplan
(1991) dalam Siregar (2015). Hasil penelitian menemukan bahwa adanya
hubungan yang positif antara debt to asset ratio dengan audit delay. Debt to asset
ratio mengindikasikan kesehatan dari perusahaan, jika debt to asset ratio tinggi
maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan
keuangan. Biasanya pemerintahan akan mengurangi resiko dengan memundurkan
publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam pekerjaan auditnya.
Pemerintahan yang tidak sehat dapat memberikan asumsi ke masyarakat bahwa
pemerintahan dalam tingkat resiko yang tinggi. Dengan demikian, auditor akan
mengaudit laporan keuangan pemerintahan dengan seksama dan membutuhkan
waktu yang relatif lama sehingga dapat meningkatkan audit delay. Dengan asumsi
tersebut, maka diajukan hipotesis:
H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap terjadinya audit delay.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
yang digunakan oleh peneliti berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh
kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2013 dan 2014.
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi untuk dilakukan penelitian adalah
pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pemilihan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, dengan
kriteria antara lain:
1. Menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten/kota
secara lengkap dengan variabel yang telah ditentukan pada tahun 2013-
2014.
2. Menyajikan tanggal hasil opini audit dari BPK.
25
3.3 Definisi Operasional Variabel
3.3.1 Variabel Dependen
Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah audit delay.
Audit delay adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit
oleh auditor dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan
tanggal yang tercantum dalam laporan auditor (Carslaw dan Kaplan, 1991). Sesuai
dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan UU No. 15 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penelitian ini meggunakan
perhitungan audit delay dihitung dari 150 hari (5 bulan) setelah tanggal tutup
buku yaitu tanggal 31 Desember. Merujuk pada penelitian yang dilakukan
Dewinta (2015) maka dalam penelitian ini variabel audit delay merupakan
variabel dummy yang diukur dengan nilai 1 untuk pemerintah daerah
kabupaten/kota yang mengalami audit delay dan nilai 0 untuk yang tidak
mengalami audit delay.
3.3.2 Variabel Independen
Variabel independen merupakan variabel stimulasi atau variabel yang
mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah
1. Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran pemerintah daerah merupakan kondisi dimana pemerintahan daerah
dilihat seberapa besar aset yang dimiliki. Karena aset dapat menunjukkan
26
sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa
depan diharapkan dapat diperoleh.
Merujuk pada penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri (2012)
maka untuk mengukur ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini
menggunakan rumus sebagai berikut.
2. Opini Audit
Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar
yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma
atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.
Opini audit dapat diukur berdasarkan kategori pendapat yang diberikan oleh
auditor; poin 4 untuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian, poin 3 untuk Opini
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, poin 2 untuk Opini
Wajar Dengan Pengecualian, poin 1 untuk Opini Tidak Wajar dan poin 0
untuk Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat.
3. Leverage
Menurut Weill (2003) leverage merupakan proporsi yang menggambarkan
besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal
sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar
daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber
Ukuran Pemerintah Daerah = Ln Total Aset
27
utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari,
2009).
Merujuk pada penelitian yang dilakukan Carslaw dan Kaplan (1991) dalam
Siregar (2015) maka untuk mengukur variabel leverage pada penelitian ini
menggunakan debt to total asset ratio, dengan rumus yang merujuk pada
literatur Kieso, dkk. (2011) sebagai berikut.
= Total HutangTotal Aset × 100%3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Analisis Deskriptif
Analisis data pertama adalah statistik deskriptif dan korelasi antar variabel
penelitian yang menunjukkan nilai maksimum, minimum, mean dan standar
deviasi dari setiap variabel independen dan dependen yang dijabarkan dalam
bentuk statistik (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui
gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Audit Delay, Ukuran
Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Opini Audit dan Leverage.
3.4.2 Uji Hipotesis
Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak,
pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi
logistik (logistic regression) karena menurut Ghozali (2013) metode ini cocok
digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal
(nominal atau non metrik). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu audit delay dengan dikategorikan menjadi pemerintah yang tidak
mengalami audit delay dan pemerintah daerah yang mengalami audit delay.
28
Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel ukuran
pemerintah daerah, opini audit dan leverage mempengaruhi audit delay. Dalam
hal ini dapat dianalisis dengan Logistic Regression karena tidak perlu uji asumsi
klasik (normalitas, multikolinearitas, auotokorelasi, heteroskedastisitas) data pada
variabel bebasnya (Ghozali, 2013).
Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
AD = + Uk + OA + +Keterangan: AD = Audit Delay
Uk = Ukuran Pemerintah Daerah
OA = Opini Audit
Lvrg = Leverage… = Koefisien regresi
= Standar error
3.4.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit
Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa
data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model
dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and
Lemeshow Goodness of fit test statistics sama dengan atau kurang dari 0.05, maka
hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan
nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak
dapat memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2013).
29
3.4.2.2 Overall Fit Model
Untuk menilai keseluruhan model (overall model fit) dengan menggunaan Log
likehood value yaitu dengan membandingkan antara -2 Log Likehood pada saat
model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2 Log Likehood (block number
= 0) dengan pada saat model memasukkan konstanta dan variabel bebas (block
number = 1). Apabila nilai -2 Log Likehood (block number = 0) > nilai -2 Log
Likehood (block number = 1), maka keseluruhan model menunjukkan model
regresi yang baik. Penurunan -2 Log Likehood menunjukkan model semakin baik
(Ghozali, 2013).
3.4.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)
Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi
variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel
dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013).
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai ukuran
pemerintah daerah, opini audit dan leverage terhadap audit delay pada
pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia periode tahun 2013 dan tahun 2014.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) sebagai
alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit
delay. Hipotesis yang diajukan terdukung dalam penelitian ini menunjukan
bahwa semakin besar aset yang dimiliki pemerintah daerah maka semakin
pendek audit delay yang terjadi. Sesuai dengan data yang ada, pemerintah
daerah yang memiliki aset yang besar (Contoh: Surabaya) memiliki tenaga
akuntansi terampil yang lebih banyak dan menerapkan teknologi informasi
yang mutakhir pada perencanaan sampai dengan proses evaluasi dalam
pengelolaan keuangan daerahnya sehingga audit delay dapat dihindari.
Hasil ini penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah
daerah yang besar bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk
tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, karena unsur
42
kepatuhan pada pemerintah pusat dan pengawasan dari agen (DPRD dan
masyarakat) mengharuskan pemerintah daerah untuk tepat waktu dalam
penyampaian laporan keuangan.
2. Variabel opini audit terdukung dalam penelitian ini karena opini audit
berpengaruh terhadap audit delay, artinya pemerintah daerah yang
mendapat opini yang baik pada tahun sebelumnya akan mempertahankan
opini yang didapat. Hal ini tentu akan menghindarkan pemerintah daerah
pada kemungkinan untuk terjadi audit delay. Karena dalam
mempertahankan opini yang didapat pemerintah daerah dituntut untuk
semakin baik dalam melakukan pelaporan keuangan baik dari segi waktu
pelaporan maupun materi pelaporannya.
3. Variabel leverage tidak terdukung dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa debt to total asset ratio sebagai ukuran leverage mengindikasikan
tingkat kesehatan keuangan pemerintah. Dalam penelitian ini tingkat
kesehatan keuangan pemerintah tidak menyebabkan terjadinya audit delay.
Kesulitan keuangan yang mungkin dialami pemerintah daerah tidak
mengakibatkan pemerintah daerah tersebut terlambat dalam
menyampaikan laporan keuangan kepada BPK, BPK sebagai pemeriksa
juga akan berusaha untuk menjalankan tugas auditnya tepat waktu. Hal ini
tentu sesuai dengan penerapan teori kepatuhan, pemerintah daerah juga
BPK wajib mematuhi seluruh peraturan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Dapat disimpulkan bahwa tingkat terjadinya audit delay pada penyampaian
laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih pada
43
posisi yang cukup baik, dari data tahun 2013 sampai dengan 2014 untuk total 764
kabupaten/kota di Indonesia terdapat 126 kabupaten/kota yang mengalami audit
delay dengan persentase sebesar 16,49%.
5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Pada penelitian ini periode atau jangka waktu penelitian hanya dua tahun.
2. Penelitian ini menemukan perbedaan fenomena terjadinya audit delay
pada penyampaian laporan keuangan pemerintah provinsi dan fenomena
terjadinya audit delay pada penyampaian laporan keuangan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
3. Penelitian ini hanya menguji tiga variabel, yaitu; ukuran pemerintah
daerah, opini audit dan leverage.
5.3 Saran
1. Untuk penelitian pada masa mendatang, disarankan untuk menambahkan
periode atau jangka waktu penelitian agar hasil yang diperoleh lebih sesuai
dan akurat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan membagi/memisahkan wilayah-wilayah
kabupaten/kota di Indonesia menjadi wilayah barat, tengah dan timur atau
wilayah lama dan wilayah yang baru berdiri agar fenomena audit delay
yang didapat bisa diukur dan diteliti lebih spesifik.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari variabel baru atau
menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi terjadinya audit
delay pada penyampaian laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di
Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Alifian Nur dan Anisyukurlillah, Indah. 2014. Faktor-Faktor yangBerpengaruh terhadap Audit Delay. Accounting Analysis Journal 3 (3).
Angruningrum, Silvia dan Wirakusuma, Made Gede. 2013. PengaruhProfitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP dan KomiteAudit pada Audit Delay. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2.
Carlsaw, C.A.P.N, dan S.E. Kaplan. 1991. An Examination of Audit Delay:Further Evidence from New Zealand. Accounting and Business Research,Volume 22 (85).
Cohen, Sandra. dan Laventis, Sergio. 2013. Effects of Municipal, Auditing andPolitical Factors on Audit Delay. Accounting Forum Volume 37. Elsevier.
Dewinta, Intan. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay padaPerusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun2014. Jurnal Tekun ,Volume VI No. 2.
Effendi, Zainal. 2017. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3496428/ini-kata-risma-saat-bertemu-100-pejabat-pengelola-keuangan-daerah.Detik.com, 9 Mei 2017.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21.Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hardini, Ziza Gita & Sukirman. 2016. Analisis Determinan Audit Delay PadaPemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Accounting Analysis Journal,Volume 5 (1).
Hilmi, Utari dan Ali, Syaiful. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang MempengaruhiKetepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris padaPerusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ Periode 2004-2006).Simposium Nasional Akuntansi XI Surabaya.
Imam, Shahed. 2001. Association of Audit Delay and Audit Firms InternationalLinks: Evidence from Bangladesh. Managerial Auditing Journal, Volume16 (3).
Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik Per1 Maret 2011. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. Theory of Firm: Managerial Behaviour,Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics.3.
Kieso, D. Weygandt, J. dan Werfield. 2011. Akuntansi Intermediete. Edisi KeduaBelas, Penerbit Erlangga. Jakarta.
Lane, Jan-Erik. 2003. Relevance of the Principal-Agent Framework to PublicPolicy and Implementation. Working Paper. University of Geneva andNational University of Singapore.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik MelaluiAkuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. JurnalAkuntansi Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
McLelland, A. dan Giroux, G. 2000. An Emprical Analysis of Auditor ReportTiming by Large Municipalities. Journal of Accounting and Public Policy19.
Moe, T. M. 1984. The New Economics of Organization. American Journal ofPolitical Science 28.
Payne, J. dan Jensen, K. 2002. An Examination of Municipal Audit Delay.Journal of Accounting and Public Policy 21.
Perwitasari, Citra. 2010. The Influence of Financial Performance to the Level ofAccountability Disclosure of Indonesia’s Local Government. Tesis.Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Puspitasari, Ketut Dian dan Latrini, Made Yeni. 2014. Pengaruh UkuranPerusahaan, Anak Perusahaan, Leverage dan Ukuran KAP terhadap AuditDelay. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 2.
Rahmawati, S. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal PerusahaanTerhadap Audit Delay dan Timeliness. Jurnal Akuntansi dan Keuangan,Volume 10.
Romney, Marshall B. dan Steinbart, Paul Jhon. 2009. Accounting InformationSystems: International Edition, 11th Edition, USA: Pearson Prentice Hall.
Rachmawi, S., Rini, Fitri, Y. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KetepatanWaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 9 (1).
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara. DPR RI. Jakarta.
________________. 2004. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 TentangPerbendendaharan Negara. DPR RI. Jakarta.
________________. 2004. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 TentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. DPRRI. Jakarta.
________________. 2006. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 TentangBadan Pemeriksa Keuangan. DPR RI. Jakarta.
________________. 2008. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 TentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
________________. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2010 TentangSistem Informasi Keuangan Daerah. Jakarta.
________________. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 TentangStandar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
Siregar, Baldric. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap AuditDelay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Review Akuntansidan Keuangan, Volume 11 Nomor 2.
Setyaningrum, D. dan Syahfitri, F. 2012. Analisis Pengaruh KarakteristikPemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9 Nomor 2.
Suhardjanto, D. dan Yulianingtyas, R. 2011. Pengaruh Karakteristik PemerintahanDaerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam LaporanKeuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Volume 8Nomor 1.
Weill, Laurent. 2003. Leverage and Corporate Performance: A Frontier EfficiencyAnalysis on European Countries. Working Paper Series SSRN May.