ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1812/1/Lilik...
Transcript of ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN …e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1812/1/Lilik...
iv
ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE
GOVERNANCE) TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Disusun Oleh
Lilik Septiyani Nafi’ah
(213-13-032)
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH S1 (PS-S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2017
v
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Pengujian Naskah Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Salatiga
di Salatiga
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka
skripsi Saudara:
Nama : Lilik Septiyani Nafi’ah
NIM : 21313032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)
Judul :ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CORPORATE GOVERNANCE) TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA UNIT USAHA SYARI’AH DI
INDONESIA.
Dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Skripsi. Demikian surat ini dibuat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Salatiga, Agustus 2017
Pembimbing
Dr. Hikmah Endraswati, M.Si
NIP. 19770507 200003 2 001
vi
PENGESAHAN
ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE
GOVERNANCE) TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
Disusun Oleh
LILIK SEPTIYANI NAFI’AH
NIM : 21313032
Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Skripsi Jurusan Perbankan
Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Senin, 21
Agustus 2017 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar
sarjana S1 Ekonomi.
Susunan Panitia Penguji
Ketua Penguji : Dr. Hikmah Endraswati, M.Si.
Sekretaris Penguji : Mochlasin, M.Ag.
Penguji I : Ari Setiawan, S.Pd., M.M.
Penguji II : Fetria Eka Yudiana, M.Si.
Salatiga, 30 Agustus 2017
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Anton Bawono, M. Si.
NIP. 19740320 200312 1 001
vii
PERNYATAAN KEASLIAN
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Lilik Septiyani Nafi’ah
NIM : 213-13-032
Jurusan : S1-Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CORPORATE GOVERNANCE) TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA UNIT USAHA SYARI’AH DI INDONESIA
Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan
jiplakan dari karya orang lain. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat
dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salatiga, 30 Agustus 2017
Yang Menyatakan
Lilik Septiyani Nafi’ah
NIM. 213-13-032
viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Kita tak pernah tahu usaha keberapa yang akan berhasil
seperti kita tak pernah tahu doa mana yang akan
dikabulkan. Maka perbanyaklah keduanya.”
“Boleh bermimpi, asal cepat bangun dan kejar mimpi itu.”
“Dream On, before it should be paid.”
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Beliau sang penyemangat yang tak pernah bosan mendoakan
segala kebaikan, bersusah payah dalam memenuhi segala
kebutuhan, tak pernah lelah menjadi pahlawan, tak pernah
lelah menjadi sahabat kehidupan.
Beliaulah IBU yang selalu ku bangga dan BAPAK yang
selalu ku rindu.
Dan untuk para sahabat yang selalu memberi semangat,
semoga tetap akan seperti itu sampai akhir hayat.
ix
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Robbil’alamin, segala puji saya sanjungkan kepada Allah
SWT serta junjungan nabi agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan
syafaatnya kelak di yaumil kiyamah. Rasa syukur juga tak lupa saya panjatkan
atas selesainya skripsi ini. Saya berharap hasil skripsi ini dapat bermanfaat untuk
semua kalangan masyarakat yang membutuhkan.
Dari skripsi ini, saya menyadari bahwa time management merupakan hal
yang cukup sulit, akan tetapi pernah ada perkataan mutiara yaitu bahwa “Time is
Money”, perkataan ini saya maknai bahwa setiap waktu yang diberikan oleh Allah
kepada umatnya merupakan hal yang penting guna dimanfaatkan untuk berlomba-
lomba dalam kebaikan, salah satunya yaitu dengan menyelesaikan skripsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari bahwa masih banyak
kesalahan yang saya lakukan mulai dari penulisan, referensi yang kurang
memadai dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses
penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :
1. Dr. Rahmat Haryadi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Salatiga.
2. Dr. Anton Bawono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
3. Dr. Hikmah Endraswati, M.Si selaku dosen pembimbing dengan penuh
kesabaran telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan
x
dan bimbingan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini dari awal
sampai akhir.
4. Seluruh dosen dan staff jurusan Perbankan Syariah S1 yang telah
memberikan ilmu, dan segenap pengetahuan serta wawasan.
5. Orang tua saya tercinta Ibu Munfi’ah dan Bapak Khalik yang telah
memberikan doa dan semangat dari awal perkuliahan sampai selesai.
6. Saudara-saudara saya yang telah memberikan doa dan dukungannya.
7. Sahabat-sahabati PMII Kota Salatiga yang telah memberikan banyak
pengalaman, doa dan dukungan serta kekeluargaan yang begitu hangat.
8. UKM KSEI IAIN Salatiga yang telah memberikan kami banyak
pengalaman, doa serta dukungannya.
9. Sahabat-sahabat sesama aktivis yang telah memberikan doa dan
dukungan dalam rangka pembuktian misi aktivis yang akademis,
sahabati Khadijat Us Sunna dan sahabati Novita Nesti Saputri.
10. Sahabat-sahabat saya tercinta yang telah banyak memberikan
dukungan dan doa kepada saya, yang tanpa enggan memberikan kritik
ketika saya salah, yang tanpa sungkan merogoh kantongnya untuk
menghidupi saya, yang tanpa lelah mengingatkan saya, Sunna, Al-
Husna, Demi, Rani, Mbak Dewi, Novita, Mbak Lia, Alfiah, Dibyo,
Wasi’, Farid, Ni’am.
11. Temen-temen Talent Scouting yang telah memberikan semangat, doa
dan dukungannya, Demi, Rani, Nurul, Rini, Istriyani, Kartika, Aisyah,
Teti, Nisa’, Helmi.
xi
12. Temen-temen kost Zaina Bordir yang telah memberikan semangat,
do’a dan dukungannya.
13. Teman-teman PS-S1 yang telah menemani saya dalam menimba ilmu
di IAIN Salatiga
Saya menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kelemahannya, sehingga
kritik maupun saran sangat saya harapkan. Semoga dengan terselesaikannya
skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat yang membaca.
Aamiin.
Salatiga, 30 Agustus 2017
Penulis
Lilik Septiyani Nafi’ah
213-13-032
xii
ABSTRAK
Nafi’ah, Lilik Septiyani. 2017. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan
(Corporate Governance) terhadap Kinerja Keuangan pada Unit Usaha
Syari’ah di Indonesia. Pembimbing: Dr. Hikmah Endraswati, M. Si.
Good Corporate Governance merupakan mekanisme yang digunakan
untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan (corporate
governance) terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syari’ah di Indonesia.
Populasi dalam peneletian ini meliputi seluruh Unit Usaha Syariah yang ada di
Indonesia pada periode tahun 2010-2015 yang berjumlah 22 bank. Penentuan
sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pada penelitian ini
sampel yang lolos kriteria sebanyak 9 bank sehingga jumlah observasi dalam
penelitian ini adalah 54. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran
Dewan Pengawas Syari’ah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syari’ah, kehadiran
rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran
Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat Dewan
Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris,
jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi
Dewan Direksi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan
yang diukur dengan NOM.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat Dewan
Pengawas Syariah dan proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM, variabel kehadiran rapat Dewan Komisaris dan dewan
Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap NOM. Sedangkan variabel
ukuran Dewan Pengawas Syari’ah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syari’ah,
remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, jumlah rapat
Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi,
dan remunerasi Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap NOM. Hasil penelitian
ini juga menunjukkan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syari’ah, jumlah rapat
Dewan Pengawas Syari’ah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi
Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi komisaris
independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris,
remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat
Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi secara simultan berpengaruh
terhadap NOM.
Kata kunci : Corporate Governance, Unit Usaha Syariah, Kinerja Keuangan.
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ........................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................... v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi
ABSTRAK ............................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ....................................................................................................... x
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xiii
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 12
C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 14
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 16
E. Sistematika Penulisan ................................................................................ 16
BAB II LANDASAN TEORI
A. Telaah Pustaka ......................................................................................... 18
B. Kerangka Teori ......................................................................................... 32
C. Kerangka Penelitian
.................................................................................. 43
D. Hipotesis .................................................................................. 44
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ......................................................................... 59
xiv
B. Data dan Sumber Data ......................................................................... 59
C. Metode Pengumpulan Data ............................................................... 59
D. Populasi Dan Sampel ...................................................................... 60
E. Definisi Operasional .................................................................................. 63
F. Metode Analisis Data ................................................................................ 72
BAB IV ANALISIS DATA
A. Deskripsi Objek Penelitian
.................................................................... 80
B. Analisis Data ................................................................................ 84
BAB V PENUTUP
C. Kesimpulan
.............................................................................................. 101
D. Saran ........................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah ......................................................... 1
Tabel 1.2 Rasio Keuangan BUS dan UUS ........................................................... 3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................................ 23
Tabel 3.1 Daftar Populasi ........................................................................................ 61
Tabel 3.2 Daftar Sampel .......................................................................................... 62
Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif ................................................................................. 80
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas ............................................................................... 84
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas ...................................................................... 85
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi ............................................................................ 86
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser .................................................................................... 88
Tabel 4.6 Hasil Uji t ................................................................................................ 89
Tabel 4.7 Hasil Uji F .............................................................................................. 99
Tabel 4.8 Hasil Uji R2
............................................................................................ 100
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .............................................................. 87
xvii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Model Tata Kelola Perusahaan BUS ....................................................... 36
Grafik 2.2 Kerangka Penelitian ............................................................................... 43
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dunia perbankan kini telah mengalami kemajuan yang sangat
pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan bank saat ini mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini juga dapat dilihat dengan semakin
banyaknya bank yang ada di Indonesia baik itu Bank Konvensional
maupun Bank Syariah. Hal ini dibuktikan dengan data statistik di bawah
ini:
Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah
Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 Des
2014
Juni
2015
Bank Umum Syariah
Jumlah Bank 6 11 11 11 11 12 12
Jumlah Kantor 711 1215 1401 1745 1998 2151 2121
Unit Usaha Syariah
Jumlah Bank Umum
Konvensional yang
memiliki UUS
25 23 24 24 23 22 22
Jumlah Kantor 287 262 336 517 590 320 327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Jumlah Bank 138 150 155 158 163 163 161
Jumlah Kantor 225 286 364 401 402 477 433
Total Kantor 1223 1763 2101 2663 2990 2944 2881
Sumber : www.ojk.go.id
Semakin banyaknya jumlah bank tersebut mengakibatkan
persaingannya pun semakin pesat, yang pada akhirnya mendorong bank
untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Krisis perekonomian yang
2
terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membuat beberapa perbankan di
Indonesia mengalami banyak kesulitan sehingga kolaps. Dampak lain pun
terjadi dengan banyaknya bank-bank lain yang tidak sehat yang harus
dilikuidasi karena sudah tidak bisa diselamatkan kembali (Dewayanto,
2010).
Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada tahun
1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan,
antara lain semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang
menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang
yang cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan
kredit menjadi terbatas; dampak likuiditas bank yang mengakibatkan
turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah,
sehingga memicu penarikan dana yang secara besar-besaran; semakin
turunnya permodalan bank-bank; banyak bank yang tidak mampu
melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah; manajemen
bank yang tidak profesional (Dewayanto, 2010).
Menurut Dewayanto (2010), untuk mengatasi masalah tersebut,
maka pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret
1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank,
rekapitulasi 9 bank, dan mengintruksikan 73 bank untuk mempertahankan
operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah
bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan kebijakan
reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia
3
(BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional
yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Selain
itu, pemerintah melalui Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan
tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum berupa
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian
diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006.
Sedangkan untuk bank syariah kewajiban untuk menerapkan GCG
ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
perbankan syariah (UU perbakan syariah). Kemuidan pada 9 Desember
2009, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan
GCG bagi BUS dan UUS yang mulai diberlakukan pada tahun 2010
(Abdullah, 2010). Peraturan tersebut berupa Peraturan Bank Indonesia
(PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 (Abdullah, 2010 : 13).
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tersebut
perlu ditetapkan karena bukan hanya bank konvensional yang memiliki
beberapa masalah kinerja keuangan, namun perbankan syari’ah juga
memiliki masalah kinerja keuangan hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio
keuangan yang mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai dengan
pertengahan 2015 seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.2 Rasio Keuangan Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syariah
Rasio Keuangan Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syariah
Rasio 2009 2010 2011 2012 2013 Des
2014
Juni
2015
CAR1)
10,77
%
16,25
%
16,63% 14,13% 14,42
%
15,74
%r)
14,09
%
4
ROA 1,48% 1,67% 1,79% 2,14% 2,00% 0,79%r)
0,89%
ROE1)
26,09
%
17,58
%
15,73% 24,06% 17,24
%
5,85% 7,98%*)
NPF 4,01% 3,02% 2,52% 2,22% 2,62% 4,33% 4,73%
FDR 89,70
%
89,67
%
88,94% 100,00
%
100,3
2%
91,50
%
96,52
%
BOPO 84,39
%
80,54
%
78,41% 74,97% 78,21
%
94,16
%
94,22
% 1) Hanya data Bank Umum Syariah r)
Angka-angka diperbaiki *)
Angka-angka sementara
1. “Revisi data BUS-UUS mulai bulan Mei 2014 berdasarkan LSMK”
Sumber : www.ojk.go.id
Menurut Purwani (2010), melalui penerapan good corporate
governance diharapkan perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya
melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik,
meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta meningkatkan
pelayanan kepada stakeholder. Hal itu juga yang diharapkan akan terjadi
pada industri perbankan berbasis syari’ah dalam penerapan good
corporate governance.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam
Abdullah (2010 : 12), sebagai sebuah industri, perbankan syariah memiliki
karakteristik yang secara umum melekat pada industri perbankan.
Pertama, perbankan adalah industri yang padat regulasi. Hampir setiap
gerak-gerik dan aktivitas bank tidak luput dari ketentuan dan pantauan
regulator. Semua regulasi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang
maksimal atas kepentingan publik. Kondisi tersebut diperlukan sebagai
5
konsekuensi dari karakteristik industri perbankan. Kedua, perbankan
sebagai institusi bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Bank pada
hakikatnya menjalankan aktivitas intermediasi atas dana masyarakat yang
diserahkan kepadanya, yang pada gilirannya menjadi bagian dari
perputaran roda perekonomian.
Selain itu, dalam menjalankan aktivitas intermediasi keuangannya,
bank berhadapan dengan berbagai macam resiko mulai dari resiko kredit,
resiko pasar, resiko operasional, hingga resiko legal dan resiko reputasi.
Karena itu bank harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang
bukan saja profesional tetapi juga berintegrasi tinggi. Hal inilah yang
menjadi sebab corporate governance menjadi sangat penting sehingga
memerlukan peraturan khusus (Abdullah, 2010 : 13).
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti tentang
pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan,
namun hasilnya tidak selalu menunjukkan bahwa corporate governance
mempengaruhi kinerja perusahaan. Prasinta (2012) yang melakukan
penelitian terhadap perusahaan yang ikut serta dan memenuhi syarat dalam
ajang CGPI awards pada tahun 2006-2010 serta terdaftar di Bursa Efek
Indonesia untuk menunjukkan bahwa pengaruh good corporate
governance terhadap kinerja keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwa
good corporate governance yang diproksikan dengan skor CGPI tidak
berpengaruh terhadap ROA dan Tobin’s Q, namun skor CGPI berpengaruh
positif terhadap ROE.
6
Purwani (2010) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam peserta survey
IICG selama periode 2004 sampai dengan 2008 untuk menunjukkan
pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan dan
hasilnya menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance tidak
berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan dengan alat ukur
EVA momentum.
Dewayanto (2010) yang melakukan penelitian terhadap perusahaan
perbankan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari
tahun 2006-2008 untuk menunjukkan pengaruh mekanisme corporate
governance terhadap kinerja perbankan nasional. Hasilnya menunjukkan
bahwa mekanisme corporate governance (CAR, auditor eksternal, ukuran
Dewan Direksi) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap
kinerja perbankan. Sedangkan mekanisme corporate governance
(kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing,
kepemilikan pemerintah) tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan.
Mekanisme corporate governance (ukuran Dewan Komisaris dan
komisaris independen) menunjukkan hubungan yang negatif dan
signifikan terhadap kinerja perbankan.
Takarini (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan
perbankan syariah yang sudah spin off menjadi Bank Umum Syariah dari
tahun 2010-2012 untuk menunjukkan pengaruh intelectual capital,
kualitas good corporate governance, dan struktur modal terhadap kinerja
7
keuangan bank syariah, dan hasilnya menunjukkan bahwa intelectual
capital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan
syariah, penerapan good corporate governance berpengaruh negatif
terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dan struktur modal tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
Najah (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
masuk daftar efek syariah pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan
tujuan untuk menunjukkan pengaruh intellectual capital dan tata kelola
perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa
intellectual capital (value added capital employed dan value added
structural capital) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Sedangkan intellectual capital (value added human capital) dan tata kelola
perusahaan (kepemilikan institusional, Dewan Komisaris independen,
komite audit) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Hafidzah (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2008 sampai dengan
tahun 2012 untuk menunjukkan pengaruh corporate responsibility dan
good corporate governnace terhadap kinerja keuangan perusahaan dan
hasilnya menunjukkan bahwa corporate social responsibiity tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikian institusional tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, ukuran Dewan Komisaris tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, komisaris independen
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, frekuensi rapat Dewan
8
Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, frekuensi rapat
komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Sulaiman (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2009-2011 untuk
menunjukkan pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap
kinerja perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme good
corporate governance (Dewan Komisaris independen, kepemilikan
institusional, dan rasio utang) secara simultan berpengaruh positif terhadap
ROA dan ROE, namun mekanisme good corporate governance (Dewan
Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan rasio utang) secara
simultan tidak berpengaruh terhadap return. Sedangkan jika secara parsial
Dewan Komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROE, namun
tidak berpengaruh terhadap ROA dan return. Kepemilikan institusional
secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE dan return. Rasio
utang secara parsial berpengaruh positif terhadap ROE, namun tidak
berpengaruh terhadap ROA dan return.
Ibadil (2013) melakukan penelitian terhadap bank umum yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan tahun
2012 untuk menunjukkan pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan
Deposit ratio (LDR), Posisi Devisa Netto (PDN), Beban Operasional
terhadap pendapatan operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM),
Capital Adequacy Ratio (CAR),Good Corporate Governance (GCG)
terhadap Return On Assets (ROA) dan hasilnya menunjukkan bahwa NPL,
9
NIM, CAR, dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap ROA,
sedangkan LDR, PDN dan GCG tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ROA.
Hasanah (2013) melakukan penelitian terhadap perbankan yang
terdaftar di BEI ada periode 2007-2011 untuk menunjukkan pengaruh
Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris independen dan
kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan dan hasilnya
menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Direksi, komisaris independen,
dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja
perbankan sedangkan Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh
terhadap kinerja perbankan.
Santoso (2012) melakukan penelitian terhadap bank yang masuk
dalam peringkat 10 besar CGPI tahun 2008-2010 untuk menunjukkan
kualitas corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan dan
hasilnya menunjukkan bahwa kualitas corporate governance berpengaruh
positif pada kinerja keuangan yang dinyatakan dengan ROA, ROE, dan
BOPO, namun kualitas corporate governance tidak berpengaruh pada
kinerja keuangan yang dinyatakan dengan NIM dan LDR.
Pratiwi (2013) melakukan penelitian terhadap bank umum syariah
di Indonesia periode 2007 sampai dengan 2012 untuk menunjukkan
pengaruh dari kualitas penerapan good corporate governance terhadap
kinerja keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas good
corporate governance berpengaruh positif terhadap rasio CAR, FDR, dan
10
BOPO, sedangkan kualitas good corporate governance berpengaruh
negatif terhadap rasio ROA dan ROE, namun kualitas good corporate
governance tidak berpengaruh terhadap rasio NPF dan NIM.
Hisammudin dan Tirta (2012) melakukan penelitian terhadap Bank
Umum Syariah periode 2008-2010 untuk menunjukkan pengaruh GCG
terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan hasilnya menunjukkan
bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang
diproksikan dengan ROA dan ROE.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya, beda penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada objek, variabel yang digunakan serta periode
yang diteliti. Purwani (2010) dan Prasinta (2012) melakukan penelitian
terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI, Hafidzah (2013) dan Sulaiman
(2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index, Ibadil (2013) dan Hasanah (2013) melakukan penelitian
terhadap Bank Umum yang terdaftar di BEI, Pratiwi (2013) dan
Hisammudin & Tirta (2012) melakukan penelitian terhadap Bank Umum
Syariah. Sedangkan penelitian ini melakukan penelitian terhadap Unit
Usaha Syariah di Indonesia.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berbeda
dengan variabel yang digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.
Dewayanto (2010) menggunakan variabel independen berupa kepemilikan
pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah,
11
ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen,
CAR, dan auditor eksternal. Najah (2014) menggunakan variabel
independen berupa kepemilikan institusional, Dewan Komisaris
Independen, dan Komite Audit, Hafidzah (2013) menggunakan variabel
independen berupa CSR, kepemilikan institusional, ukuran Dewan
Komisaris, Komisaris Independen, frekuensi rapat Dewan Komisaris dan
frekuensi rapat komite audit. Sulaiman (2013) menggunakan variabel
independen berupa Dewan Komisaris Independen, kepemilikan
institusioanal dan rasio utang. Hasanah (2013) menggunakan variabel
independen berupa Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris
Independen dan kepemilikan manajerial. Sedangkan dalam penelitian ini
menggunakan variabel independen berupa ukuran Dewan Pengawas
Syari’ah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syari’ah, kehadiran rapat Dewan
Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan
Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan
Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan
Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi,
dan remunerasi Dewan Direksi. Variabel independen yang masih jarang
digunakan oleh penelitian sebelumnya namun digunakan dalam penelitian
ini ialah adanya variabel remunerasi baik remunerasi Dewan Pengawas
Syariah, Dewan Komisaris maupun remunerasi Dewan Direksi.
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini juga
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dewayanto (2010), Hasanah
12
(2013) dan Ibadil (2013) menggunakan variabel dependen berupa ROA,
Najah (2014) dan Hafidzah (2013) menggunakan variabel dependen
berupa ROE, Sulaiman (2013) menggunakan variabel dependen berupa
ROA, ROE dan RETURN. Sedangkan dalam penelitian ini variabel
dependen yang dugunakan ialah NOM (Net operating Margin).
Periode yang diteliti dalam penelitian ini juga berbeda dengan
penelitian sebelumnya. Periode yang diteliti oleh Dewayanto (2010) ialah
mulai tahun 2006 sampai dengan 2008, Najah (2014) dari tahun 2010
sampai dengan 2012, Hafidzah (2013) dan Ibadil (2013) dari tahun 2008
sampai dengan 2012, Sulaiman (2013) mulai dari tahun 2009 sampai
dengan 2011, Hasanah (2013) dari tahun 2007 sampai dengan 2011.
Sedangkan dalam penelitian ini periode yang diteliti ialah mulai dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2015.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syari’ah terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Pengawas Syari’ah terhadap
Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kehadiran rapat Dewan Pengawas Syari’ah
terhadap Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di
Indonesia?
13
4. Bagaimana pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syari’ah terhadap
Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
8. Bagaimana pengaruh kehadiran rapat Dewan Komisaris terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
9. Bagaimana pengaruh remunerasi Dewan Komisaris terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
10. Bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Direksi terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
11. Bagaimana pengaruh kehadiran rapat Dewan Direksi terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
12. Bagaimana pengaruh remunerasi Dewan Direksi terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
13. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syari’ah, jumlah rapat
Dewan Pengawas Syari’ah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah,
remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris,
proporsi komisaris independen, jumlah rapat Dewan Komisaris,
kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris,
14
jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan
remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syari’ah
terhadap Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di
Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat Dewan Pengawas Syari’ah
terhadap Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di
Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh kehadiran rapat Dewan Pengawas
Syari’ah terhadap Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah
di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syari’ah
terhadap Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di
Indonesia
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia
6. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap
Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia
7. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap
Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia
15
8. Untuk mengetahui pengaruh kehadiran rapat Dewan Komisaris
terhadap Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di
Indonesia
9. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi Dewan Komisaris terhadap
Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia
10. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat Dewan Direksi terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia
11. Untuk mengetahui pengaruh kehadiran rapat Dewan Direksi terhadap
Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia
12. Untuk mengetahui pengaruh remunerasi Dewan Direksi terhadap Net
Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di Indonesia
13. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syari’ah,
jumlah rapat Dewan Pengawas Syari’ah, kehadiran rapat Dewan
Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran
Dewan Komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat
Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi
Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat
Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama
terhadap Net Operating Margin (NOM) Unit Usaha Syariah di
Indonesia.
16
D. Manfaat Penelitian
Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi
acuan dalam penetapan peraturan mengenai corporate governance.
2. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
atau rujukan pengambilan keputusan dalam melakukan aktivitas
perusahaan berdasarkan prinsip good corporate governance berbasis
syari’ah.
3. Bagi akademisi dan peneliti, dengan penelitian ini diharapkan menjadi
acuan dan referensi dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan
mengenai tata kelola perusahaan (corporate governance) dan
pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.
4. Bagi khalayak umum, diaharapkan dengan penelitian ini memberikan
pengetahuan umum mengenai tata kelola perusahaan (corporate
governance) dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.
E. Sistematika Penulisan
Pada penulisan penelitian ini terdapat 5 bab yang terdiri dari
beberapa sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika Penulisan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika
penulisan.
17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Di dalam bab ini akan diuraikan tentang telaah pustaka yang berisi
penelitian terdahulu, kerangka teori, dalam hal ini maka diklasifikasikan
menjadi agensi teori, teori tentang corporate governanace, kemudian teori
tentang kinerja keuangan, dan teori-teori yang mendukung lainnya,
kerangka penelitian, dan juga hipotesis penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel,
teknik pengumpulan data, dan alat analisis.
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan,
meliputi pembuktian hipotesis, pembahasan, dan jawaban atas pertanyaan
dalam perumusan masalah.
BAB V PENUTUP
Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil
penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
18
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Telaah Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti telah membandingkan antara
penelitian satu dengan yang lainnya guna untuk mendukung materi yang
akan dibahas. Menurut Dewayanto (2010) yang melakukan penelitian
terhadap perusahaan perbankan yang telah go public dan terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dari tahun 2006-2008 untuk menunjukkan pengaruh
mekanisme corporate governance terhadap kinerja perbankan nasional.
Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance (CAR,
auditor eksternal, ukuran Dewan Direksi) menunjukkan hubungan yang
positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Sedangkan mekanisme
corporate governance (kepemilikan pemegang saham pengendali,
kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah) tidak berpengaruh terhadap
kinerja perbankan. Mekanisme corporate governance (ukuran Dewan
Komisaris dan komisaris independen) menunjukkan hubungan yang
negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan.
Najah (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
masuk daftar efek syariah pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan
tujuan untuk menunjukkan pengaruh intellectual capital dan tata kelola
perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa
intellectual capital (value added capital employed dan value added
structural capital) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
19
Sedangkan intellectual capital (value added human capital) dan tata kelola
perusahaan (kepemilikan institusional, Dewan Komisaris independen,
komite audit) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Hafidzah (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2008 sampai dengan
tahun 2012 untuk menunjukkan pengaruh corporate responsibility dan
good corporate governnace terhadap kinerja keuangan perusahaan dan
hasilnya menunjukkan bahwa corporate social responsibiity tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, kepemilikian institusional tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, ukuran Dewan Komisaris tidak
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, komisaris independen
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, frekuensi rapat Dewan
Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, frekuensi rapat
komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Sulaiman (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2009-2011 untuk
menunjukkan pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap
kinerja perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme good
corporate governance (Dewan Komisaris independen, kepemilikan
institusional, dan rasio utang) secara simultan berpengaruh positif terhadap
ROA dan ROE, namun mekanisme good corporate governance (Dewan
Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan rasio utang) secara
simultan tidak berpengaruh terhadap return. Sedangkan jika secara parsial
20
Dewan Komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROE, namun
tidak berpengaruh terhadap ROA dan return. Kepemilikan institusional
secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE dan return. Rasio
utang secara parsial berpengaruh positif terhadap ROE, namun tidak
berpengaruh terhadap ROA dan return.
Hasanah (2013) melakukan penelitian terhadap perbankan yang
terdaftar di BEI pada periode 2007-2011 untuk menunjukkan pengaruh
Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris independen dan
kepemilikan manajerial terhadap kinerja perbankan dan hasilnya
menunjukkan bahwa secara parsial Dewan Direksi, komisaris independen,
dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja
perbankan sedangkan Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh
terhadap kinerja perbankan.
Mustaghfiroh (2016) melakukan penelitian terhadap seluruh BPRS
pada tahun 2013-2014 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran
Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas
Syariah terhadap kinerja keuangan diproksikan dengan ROA. Hasilnya
menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi dan ukuran Dewan Pengawas
Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan ukuran
Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA.
Kartika (2014) melakukan penelitian terhadap Bank Umum
Syariah pada tahun 2010-2013 untuk menunjukkan pengaruh penerapan
good corporate governance terhadap kinerja keuangan yang diukur
21
dengan NPM. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris
dan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan NPM, sedangkan ukuran Dewan
Direksi dan Komite-komite berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NPM.
Erfina (2014) melakukan penelitian terhadap perbankan syariah di
Indonesia pada tahun 2011-2013 untuk mengetahui pengaruh good
corporate governance terhadap kinerja keuangan. Hasilnya menunjukkan
bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan ROA, sedangkan ukuran Dewan Direksi,
proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah dan
reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
yang diukur dengan ROA.
Sunarwan (2015) melakukan penelitian terhadap perbankan
syari’ah yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode
2010-2013 untuk menunjukkan pengaruh Good Corporate Governance
yang diukur dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris
Independen, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja
Keuangan perbankan syariah yang diukur dengan ROA. Hasilnya
menunjukkan bahwa jumlah rapat Dewan Komisaris dan jumlah rapat
Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan ROA. Sedangkan ukuran Dewan Direksi,
22
Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.
Widyati (2013) melakukan penelitian terhadap perusahaan
properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011 untuk
menganalisis pengaruh jumlah Dewan Direksi, proporsi Komisaris
Independen, Komite Audit, kepemilikan manajerial dan kepemilika
institusional terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan MVA (market
value added). Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi Dewan Komisaris
independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan
terhadap MVA, sedangkan jumlah Dewan Direksi, Komite Audit dan
kepemilikam manajerial tidak berpengaruh terhadap MVA.
Utomo (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012 untuk melihat
pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja
keuangan. Hasilnya menujukkan pengaruh bahwa kepemilikan institusi
dan kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan ROA sedangkan proporsi Dewan Komisaris
independen dan Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.
Syoraya (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012
untuk melihat pengaruh kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
terhadap kinerja manajerial dengan resiko bisnis sebagai variabel
23
moderating. Hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi dewan komisaris
serta dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
manajerial yang diukur dengan diskresioneri akrual dan resiko bisnis dapat
memoderasi hubungan kompensasi dengan kinerja manajerial. Secara
ringkas, penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah
ini:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Judul Peneliti Variabel Lokasi
Penelitian
Teori Hasil Penelitian
Penelitian yang berkaitan dengan Corporate Governance
Pengar
uh
Dewan
direksi,
Dewan
Komisa
ris dan
Dewan
Pengaw
as
Syariah
terhada
p
Kinerja
Keuang
an
BPRS
di Jawa
Tengah
tahun
2013-
2014
ST
Mustag
hfiroh
(2016)
Variabel
independ
en:
ukuran
Dewan
Komisari
s, ukuran
Dewan
Direksi,
ukuran
Dewan
Pengawa
s
Syariah.
Variabel
depende
n: ROA
BPRS di
Jawa
Tengah
Teori
dan
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
en.
Ukuran Dewan
Direksi, ukuran
Dewan
Komisaris,
ukuran Dewan
Pengawas
Syariah secara
simultan
berpengaruh
terhadap ROA.
ukuran Dewan
Direksi dan
ukuran Dewan
Pengawas
Syariah
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap ROA,
sedangkan
ukuran Dewan
Komisaris tidak
berpengaruh
terhadap ROA.
Pengar
uh
Penerap
an
Ika
Kartika
(2014)
Variabel
independ
en:
ukuran
Bank
Umum
Syariah di
Indonesia
Teori
dan
studi
yang
Hasilnya
menunjukkan
bahwa ukuran
Dewan
24
Good
Corpor
ate
Govern
ance
oleh
Dewan
Komisa
ris,
Dewan
Direksi,
Komite
-komite
dan
Dewan
Pengaw
as
Syariah
terhada
p
Kinerja
Perban
kan
pada
Bank
Umum
Syariah
di
Indones
ia tahun
2010-
2013
Dewan
Komisari
s, ukuran
Dewan
Direksi,
ukuran
Komite-
komite,
ukuran
Dewan
Pengawa
s
Syariah.
Variabel
depende
n: NPM
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
en.
Komisaris dan
Dewan
Pengawas
Syariah tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
NPM,
sedangkan
ukuran Dewan
Direksi dan
Komite-komite
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
NPM.
Pengar
uh
Good
Corpor
ate
Govern
ance
terhada
p
Kinerja
Perban
kan
Syariah
di
Erzi,
Erfina
(2014)
Variabel
independ
en:
Dewan
Komisari
s, Dewan
Direksi,
Dewan
Komisari
s
Independ
en,
Komite
Audit,
Bank
Umum
Syariah
dan Unit
Usaha
Syariah di
Indonesia
Teori
dan
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
Hasilnya
menunjukkan
bahwa Dewan
Komisaris
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
ROA,
sedangkan
ukuran Dewan
Direksi,
proporsi
25
Indones
ia.
Dewan
Pengawa
s
Syariah.
Variabel
depende
n: ROA
en. Komisaris
Independen,
ukuran Dewan
Pengawas
Syariah dan
reputasi KAP
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
ROA.
Pengar
uh
Good
Corpor
ate
Govern
ance
terhada
p
Kinerja
Keuang
an
Perban
kan
Syariah
Eko
Sunarw
an
(2015)
Variabel
independ
en:
jumlah
rapat
Dewan
Komisari
s, jumlah
rapat
Dewan
Pengawa
s
Syariah,
ukuran
Dewan
Direksi,
Dewan
Komisari
s
Independ
en,
Komite
Audit.
Variabel
Depende
n: ROA
Bank
Umum
Syariah
dan Unit
Usaha
Syariah di
Indonesia
Agency
Theory,
teori
serta
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
indepen
den.
Hasilnya
menunjukkan
bahwa jumlah
rapat Dewan
Komisaris dan
jumlah rapat
Dewan
Pengawas
Syariah
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
ROA.
Sedangkan
ukuran Dewan
Direksi, Dewan
Komisaris
Independen, dan
Komite Audit
tidak
berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
ROA.
Pengar
uh
Dewan
Direksi,
Maria
Fransis
ca
Widyati
Variabel
independ
en:
ukuran
Perusahaa
n properti
dan real
estate
Agency
Theory,
teori
Hasilnya
menunjukkan
bahwa proporsi
Dewan
26
Komisa
ris
Indepen
den,
Komite
Audit,
Kepemi
likan
Manaje
rial dan
Kepemi
likan
Institusi
onal
terhada
p
Kinerja
Keuang
an.
(2013) Dewan
Direksi,
proporsi
Komisari
s
Independ
en,
Komite
Audit,
kepemili
kan
manajeri
al,
kepemili
kan
institusio
nal.
Variabel
Depende
n: MVA
yang
terdaftar
di BEI.
serta
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
indepen
den.
Komisaris
independen dan
kepemilikan
institusional
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap MVA,
sedangkan
jumlah Dewan
Direksi, Komite
Audit dan
kepemilikam
manajerial tidak
berpengaruh
terhadap MVA.
Pengar
uh
Mekani
sme
Godd
Corpor
ate
Govern
ace
terhada
p
Kinerja
Keuang
an
Arsanto
Teguh
Utomo
(2014)
Variabel
independ
en:
kepemili
kan
institusio
nal,
kualitas
audit,
proporsi
Dewan
Komisari
s
Independ
en,
Komite
Audit.
Variabel
Depende
n: ROA.
Perusahaa
n yang
terdaftar
di BEI
Agency
Theory,
teori
serta
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
indepen
den.
Hasilnya
menujukkan
pengaruh bahwa
kepemilikan
institusi dan
kualitas audit
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
ROA sedangkan
proporsi Dewan
Komisaris
independen dan
Komite Audit
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap kinerja
keuangan yang
diukur dengan
ROA.
Pengar Siti Variabel Perusahan Teori Hasilnya
27
uh
Kompe
nsasi
Dewan
Komisa
ris dan
Dewan
Direksi
terhada
p
Kinerja
Manaje
rial
dengan
Resiko
Bisnis
sebagai
Variabe
l
Modera
ting.
Syoray
a
(2014)
independ
en:
kompens
asi
Dewan
Komisari
s,
kompens
asi
Dewan
Direksi.
Variabel
depende
n:
Kinerja
manajeri
al
manufaktu
r yang
terdaftar
di BEI
dan
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
en.
menunjukkan
bahwa
kompensasi
dewan
komisaris serta
dewan direksi
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap kinerja
manajerial yang
diukur dengan
diskresioneri
akrual dan
resiko bisnis
dapat
memoderasi
hubungan
kompensasi
dengan kinerja
manajerial.
Pengar
uh
Mekani
sme
Corpor
ate
Govern
ance
terhada
p
Kinerja
Perban
kan
Nasion
al
Totok
dewaya
nto
(2010)
Variabel
Independ
en:
Kepemili
kan
pemegan
g saham
pengend
ali,
kepemili
kan
asing,
kepemili
kan
pemerint
ah,
ukuran
Dewan
Direksi,
ukuran
Dewan
Komisari
s,
komisari
s
Perusahaa
n
perbankan
Indonesia
yang telah
go public
dan
terdaftar
dalam
Bursa
Efek
Indonesia
pada tahun
2006
sampai
dengan
2008.
Agency
Theory,
teori
serta
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
indepen
den.
1. Kepemilikan
pemegang
saham
pengendali
tidak
memiliki
pengaruh
terhadap
kinerja
perbankan.
2. Kepemilikan
asing tidak
memiliki
pengaruh
terhadap
kinerja
perbankan.
3. Kepemilikan
pemerintah
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
perbankan.
28
independ
en, CAR,
dan
auditor
eksternal
(Big 4).
Variabel
Depende
n:
Kinerja
perusaha
an
perbanka
n yang
diukur
oleh
ROA.
Variabel
kontrol:
Ukuran
bank
yang
diproksik
an
dengan
natural
logaritm
a asset.
4. Ukuran
Dewan
Direksi tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
perbankan.
5. Ukuran
Dewan
Komisaris
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja
perbankan.
6. Komisaris
independen
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja
perbankan.
7. CAR
berpengaruh
positif
terhadap
kinerja
perbankan.
8. Eksternal
Auditor
berpengaruh
positif
terhadap
kinerja
perbankan.
9. Ukuran bank
berpengaruh
positif
terhadap
kinerja
perbankan.
Penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan
Pengar
uh
Intelect
Agustin
Takarin
i (2014)
Variabel
Independ
en:
Perusahaa
n Bank
umum
Teori
dan
studi
1. Intelectual
Capital
berpengaruh
29
ual
Capital
,
Kualita
s
Corpor
ate
Govern
ance
dan
Struktu
r Modal
terhada
p
Kinerja
Keuang
an
Perban
kan
Syariah
periode
2010-
2012
Intelectu
al
Capital,
kulaitas
corporat
e
governan
ce,
struktur
modal.
Variabel
Depende
n:
Kinerja
Keuanga
n
Syariah
periode
2010
sampai
dengan
2012
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
en.
positif
terhadap
kinerja
keuangan
perbankan
syariah.
2. Penerapan
good
corporate
governnace
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja
keuangan
perbankan
syariah.
3. Struktur
modal tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
keuangan
perbankan
syariah.
Pengar
uh
Intelect
ual
Capital
dan
Tata
Kelola
Perusah
aan
terhada
p
Kinerja
Keuang
an pada
Perusah
aan
yang
Masuk
Daftar
Anisa
Nurun
Najah
(2014)
Variabel
Independ
en:
VACA,
VAHU,
STVA,
kepemili
kan
institusio
nal,
Dewan
Komisari
s
independ
en,
komite
audit.
Variabel
Depende
n:
Perusahaa
n yang
terdaftar
pada
daftar efek
syariah
(DES)
pada tahun
2010
sampai
dengan
tahun
2012.
Teori
dan
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
en.
1. VACA
berpengaruh
positif
terhadap
kinerja
keuangan.
2. VAHU tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
keuangan.
3. STVA
berpengaruh
positif
terhadap
kinerja
keuangan.
4. kepemilikan
institusional
tidak
30
Efek
Syariah
Periode
2010-
2012
Kinerja
keuanga
n
perusaha
an
berpengaruh
terhadap
kinerja
keuangan.
5. Dewan
Komisaris
independen
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
keuangan.
6. komite audit
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
keuangan
Pengar
uh
Corpor
ate
Social
Respon
sibility
(CSR)
dan
Good
Corpor
ate
Govern
ance
terhada
p
Kinerja
Perusah
aan
yang
terdafta
r di
Jakarta
Islamic
Index
periode
2008-
Fajar
Nur
Hafidza
h
(2013)
Variabel
independ
en:
CSR,
kepemili
kan
institusio
nal,
ukuran
Dewan
Komisari
s,
komisari
s
independ
en,
frekuensi
rapat
Dewan
Komisari
s,
frekuensi
rapat
komite
audit.
Variabel
Depende
Perusahaa
n yang
terdaftar
di Jakarta
Islmic
Index (JII)
pada tahun
2008
sampai
dengan
2012
Teori
dan
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
en.
1. Corporate
social
responsibiity
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
perusahaan.
2. Kepemilikian
institusional
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
perusahaan.
3. Ukuran
Dewan
Komisaris
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
perusahaan.
4. Komisaris
independen
berpengaruh
positif
31
2012 n:
Kinerja
perusaha
an
terhadap
kinerja
perusahaan.
5. Frekuensi
rapat Dewan
Komisaris
tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
perusahaan.
6. Frekuensi
rapat komite
audit tidak
berpengaruh
terhadap
kinerja
perusahaan
Analisi
s Good
Corpor
ate
Govern
ance
terhada
p
Kinerja
Perban
kan
Nur
Hasana
h
(2013)
Variabel
independ
en:
Dewan
Direksi,
Dewan
Komisari
s, dewan
komisasr
is
independ
en, dan
kepemili
kan
manajeri
al.
Variabel
Depende
n:
Kinerja
Perbanka
n
Perbankan
yang
terdaftar
di BEI
pada tahun
2007
sampai
dengan
2011
Teori
dan
studi
yang
berhub
ungan
dengan
variabel
baik
variabel
indepen
den
maupun
depend
en.
1. Secara
parsial
Dewan
Direksi,
komisaris
independen,
dan
kepemilikan
manajerial
memiliki
pengaruh
positif
terhadap
kinerja
perbankan.
2. Secara
parsial
Dewan
Komisaris
tidak
memiliki
pengaruh
terhadap
kinerja
perbankan.
Pengar
uh
Nur
Hisamu
Variabel
independ
Bank
umum
GCG
berpengaruh
32
Good
Corpor
ate
Govern
ance
terhada
p
kinerja
keuang
an bank
umum
syrariah
ddin
dan M.
Yayang
Tirta K
(2012)
en:
GCG.
Variabel
Depende
n:
Kinerja
keuanga
n (ROA
dan
ROE)
syariah
yang
terdaftar
di BI pada
tahun
2008
sampai
dengan
2010
positif terhadap
kinerja
keuangan yang
diproksikan
dengan ROA
dan ROE
B. Kerangka Teori
a. Tata Kelola Perusahaan (corporate governance)
Menurut World Bank dalam Manunggal (2013) good corporate
governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-
kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-
sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi
jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham
maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
Menurut Purwani (2010), good corporate governance (GCG)
merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang
saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya
dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan
kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan
33
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) bagi
semua pihak yang berkepentingan.
Menurut Endraswati (2006), good corporate governance (GCG)
adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses
pengendalian usaha, menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk
perhatian kepada stakeholders yang terdiri dari karyawan, supplier,
kreditor dan masyarakat sekitar. Menurut Brigham dan Erhardt (2007)
dalam Dewayanto (2010), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai
seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk
menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip
tersebut dalam penerapannya dikenal dengan istilah TARIF yaitu
Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan
Fairness.
1) Transparency
Menurut laporan good corporate governance bank BJB
syari’ah, transparency adalah keterbukaan dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan serta
keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam
menjalankan fungsinya, semua partisipan harus menyampaikan
informasi yang material sesuai dengan substansi yang
sesungguhnya dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses
dan dipahami secara mudah oleh pihak-pihak yang
berkepentingan (Purwani, 2010).
34
2) Accountability
Menurut laporan good corporate governance bank BJB
syari’ah, adalah kejelasan fungsi dana pelaksanaan
pertanggungjawaban orang bank, sehingga pengelolaannya
berjalan secara efektif.
3) Responsibility
Menurut laporan good corporate governance bank BJB
syari’ah, responsibility adalah kesesuaian pengelolaan Bank
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4) Independency
Menurut laporan good corporate governance bank BJB
syari’ah, independency adalah memiliki kompetensi, mampu
bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak
manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi
untuk mengembangkan bank syariah. Menurut Purwani (2010),
dalam menjalankan fungsinya, setiap partisipan harus bebas
dari kepentingan pihak-pihak lain yang berpotensi
memunculkan konflik kepentingan, dan menjalankan fungsinya
sesuai dengan kompetensi yang memadai.
5) Fairness
Menurut laporan good corporate governance bank BJB
syari’ah, fairness adalah kesetaraan dan keadilan dalam
35
memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Purwani (2010), dalam menjalankan fungsinya, setiap
partisipan memperlakukan pihak lain berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang umum secara adil.
Menurut Guna dan Herawaty (2010), ada dua hal yang
ditekankan dalam mekanisme tata kelola perusahaan yaitu yang
pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk
memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya serta
yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan
secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi
kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.
Dalam penerapannya, terdapat beberapa model tata kelola
perusahaan seperti model Anglo-Saxon, model Continental Eropa dan
lain-lain. Model tata kelola perusahaan yang sering digunakan di
Indonesia oleh perusahan-perusahaan konvensional adalah model
Eropa, sedangkan model tata kelola perusahaan yang digunakan oleh
perusahaan-perusahaan syari’ah ialah model tata kelola perusahan
yang menggunakan prinsip-prinsip syari’ah. Berikut merupakan model
tata kelola perusahaan Bank Umum Syari’ah menurut Wiroso dalam
Najmudin (2011) :
36
Grafik 2.1 Model tata kelola perusahaan BUS
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009
Pasal 7 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syari’ah dan Unit
Usaha Syariah, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG. Dalam peraturan yang
sama pasal 21 menyebutkan bahwa Direksi wajib melaksanakan GCG
dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang atau tingkatan
organisasi. Pasal 46 juga menyebutkan bahwa Dewan Pengawas
Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
prinsip GCG. Berdasarkan struktur dan tugas serta tanggung jawab
dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
tersebut, maka dalam penelitian ini menekankan pada pengaruh Dewan
Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syari’ah terhadap
kinerja keuangan.
RUPS
Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syari’ah
Dewan Direksi Perusahaan
Divisi Divisi
37
b. Teori Agensi (Agency Theory)
Sebuah perusahaan baik itu manufaktur ataupun perbankan tentu
memiliki tujuan yang ingin dicapai. Menurut Jensen dan Meckling
dalam Dewayanto (2010), dalam hubungannya antara struktur
kepemilikan dengan kinerja bank, ada suatu hal yang tidak dapat
dipisahkan yaitu manajemen atau pengurus bank. Dalam proses
pencapaian tujuan perusahaan tentu tidak lepas dari kinerja manajemen
tersebut. Hubungan antara manajemen bank dengan pemilik bank akan
diatur dalam sebuah kontrak (performance contract). Hubungan
kontrak tersebut sejalan dengan agency theory.
Menurut Jensen dan Meckling dalam Dewayanto (2010), agency
relationship adalah sebuah kontrak dimana salah seorang atau lebih
menunjuk seorang lainnya untuk mengerjakan segala pekerjaan atas
nama pemilik. Bila kedua pihak antara manajemen dan pemilik
memaksimalkan perannya maka sangat besar kemungkinan bahwa
manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal
ini karena pada umumnya pemilik memiliki sasaran atau tujuan yang
bersifat jangka panjang, sedangkan manajemen hanya bersifat jangka
pendek. Sehingga terkadang, manajemen hanya mementingkan
perolehan profit jangka pendek dan mengesampingkan sustainability
dalam jangka panjang. Menurut Widhasrahtama dalam Sulaiman
(2013), pengaruh konflik dari keagenan ini dapat menyebabkan
turunnya nilai perusahaan. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya
38
mekanisme pengendalian yang dapat menyelaraskan perbedaan
kepentingan antara kedua belah pihak. Hal yang dapat dilakukan oleh
pemilik ialah menetapkan insentif yang sesuai bagi para manajemen,
dengan adanya hal tersebut maka manajemen akan memperhatikan
kesejahteraan pemilik walaupun keputusan manajemen dalam praktek
akan sedikit berbeda dengan keinginan pemilik.
Sedangkan menurut Ahmad dan Septriani (2008), untuk
mengurangi konflik keagenan, teori keagenan menyebutkan beberapa
cara seperti:
1) Meningkatkan kepemilikan manajerial
Ketika kepemilikan manajerial meningkat maka kedudukan
antara manajemen dengan pemegang saham akan sejajar. Dan
manajemen akan termotivasi meningkatkan kinerja serta
bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang
saham.
2) Kepemilikan institusional sebagai agen pengawas
Menurut Bathala (1994) dalam Ahmad dan Septriani
(2008), kepemilikan institusional diartikan sebagai proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga seperti
perbankan, asuransi maupun yang lainnya. Adanya
kepemilikan manajerial menyebabkan kinerja manajer diawasi
sehingga manajemen bertindak sesuai kehendak pemegang
saham.
39
3) Meningkatkan pendanaan melalui hutang
Menurut Crutchley dan Hansen (1989) dalam Ahmad dan
Septriani (2008), ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk
mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara
periodik maka hal ini menyebabkan manajemen bekerja keras
untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi
kewajibannya.
4) Kebijakan deviden
Kebijakan deviden akan melibatkan dua pihak yaitu pihak
pemegang saham dan pihak manajemen. Menurut Crutchley
dan Hansen (1989) dalam Ahmad dan Septriani (2008),
peningkatan deviden dapat menyebabkan rasio laba ditahan
kecil dan perusahaan kemudian menambah dana dari sumber
ekternal. Penambahan dana menyebabkan manajemen
dimonitor oleh pihak-pihak terkait, pengawasan kinerja
tersebut menyebabkan manajemen bertindak sesuai dengan
pemegang saham.
5) Tingkat resiko
Tingkat resiko digunakan oleh manajemen sebagai dasar
untuk menentukan kebijakan baik kebijakan deviden, kebijakan
manajerial, maupun kebijakan utang. Semakin tinggi tingkat
resiko maka akan semakin tinggi pula diversifikasi investasi
40
yang dilakukan oleh manajemen karena manajemen tidakbernai
untuk menanggung resiko.
6) Kebijakan insentif
Ketika terdapat insentif yang menarik maka manajemen
termotivasi untuk meningkatkan kemakmuran dan
memperketat pengawasan terhadap perusahaan.
7) Menggunakan aliansi dengan kreditor atau bentuk kerjasama
lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama
Ketika terdapat bentuk kerja sama antara perusahaan
dengan kreditor, maka manajemen dapat memperoleh dananya
dari kreditor tanpa harus membayar bunga dan utang, dan
kreditor dapat memperoleh pendapatan dari keuntungan
perusahaan, maka hal tersebut dapat mengurangi konflik
keagenan.
8) Manajemen memahami bagaimana peran-perannya
Manajemen memiliki beberapa peran yaitu peran dalam
mengambil keputusan keuangan dalam perusahaan seperti
keputusan pendanaan, investasi, pendistribusian keuntungan
serta peran dalam mempertimbangkan segala resiko dan return
dari segala keputusan yang diambil baik itu dalam hal investasi
maupun yang lainnya.
Dalam dunia perbankan syariah, konflik keagenan juga sering
terjadi akibat adanya perbedaan tujuan antara pihak yang satu dengan
41
yang lainnya. Berdasarkan tugas Dewan Pengawas Syari’ah yang
terdapat dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah pasal 32 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Dewan
Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada
direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip
syari’ah. Artinya dalam hal ini, tujuan dari Dewan Pengawas Syariah
adalah memastikan agar kegiatan yang dilakukan bukan hanya untuk
mendapatkan keuntungan yang besar namun juga harus sesuai prinsip
syariah. Sedangkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada
umumnya memiliki tujuan yang memiliki jangka lebih pendek yaitu
mendapatkan keuntungan.
c. Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai
oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola
aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja
keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan
mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan
berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Rudianto,
2013 : 189).
Menurut Rudianto (2013 : 189), ada beberapa tolak ukur yang
dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan,
dimana masing-masing memiliki manfaat yang berbeda dan spesifik
42
dengan kegunaan tertentu. Ukuran kinerja tersebut dapat dipilah
menjadi beberapa kelompok seperti:
1) Rasio Profitabilitas adalah ukuran dan penilaian kinerja
perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah
kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen perusahaan,
seperti Margin Laba Kotor (Gross Margin Ratio), Margin
Laba Bersih (Net Profit Margin), Return On Investment
(ROI), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS).
2) Rasio Likuiditas yaitu ukuran penilaian kinerja perusahaan
yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan
membayar (likuiditasnya) utangnya dalam jangka pendek,
seperti: Current Ratio, Acid Test Ratio atau quick ratio, Cash
Ratio,
3) Rasio Leverage adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan
yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar
aset perusahaan dibiayai dengan utang, seperti Total Debt to
Equity Ratio, Debt to Total Aset Ratio, Equity to Total Aset
Ratio.
4) Rasio Aktivitas adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan
yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar
efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber
dananya, seperti Total Asset Turnover Ratio, Account
43
Receivable Turnover Ratio, Account Receivable Collection
Periode Ratio.
C. Kerangka Penelitian
Grafik 2.2 Kerangka Penelitian
Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X1)
Remunerasi Dewan Direksi (X12)
Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (X2)
Kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah
(X3)
Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (X4)
Ukuran Dewan Komisaris (X5)
Proporsi Komisaris Independen (X6)
Kehadiran rapat Dewan Direksi (X11)
Jumlah Rapat Dewan Direksi (X10)
Remunerasi Dewan Komisaris (X9)
Kehadiran Rapat Dewan Komisaris (X8)
Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X7)
NOM (Y)
44
D. Hipotesis
1. Pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap NOM
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasa 1 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa Dewan
Pengawas Syariah adalah dewan yang memiliki tugas memberikan
nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar
sesuai dengan Prinsip Syariah. Menurut Inuzula, Basri dan Shabri
(2015), Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas syariah yang
ada dalam perbankan syariah dan bertanggungjawab kepada Bank
Indonesia dan DSN (Dewan Syariah Nasional) yang merupakan
otoritas syariah tertinggi di Indonesia selain MUI (Majelis Ulama
Indonesia).
Menurut Rahman dan Bukair (2013) yang melakukan penelitian
pada perbankan yang terdapat di Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia,
Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab, terdapat beberapa indikator dalam
Dewan Pengawas Syariah yaitu jumlah anggota Dewan Pengawas
Syariah, keanggotaan lintas, kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas
Syariah, reputasi anggota Dewan Pengawas Syariah, keahlian Dewan
Pengawas Syariah.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menduga bahwa jumlah anggota
Dewan Pengawas Syariah atau ukuran Dewan Pengawas Syariah
memiliki peran yang sangat penting. Oleh sebab itu, maka peneliti
45
menduga bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM (Net Opaerating Margin). Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh (2016) di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014. Hasil
penelitian menyatakan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
H1 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh
positif signifikan terhadap NOM (Net Operating
Margin)
2. Pengaruh jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap NOM
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasal 47 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah
memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain:
a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas
pedoman opersional dan produk yang dikeluarkan Bank
b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar
sesuai dengan fatwa DSN MUI
c. Meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru Bank
yang belum ada fatwanya.
d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip
Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan
penyaluran dan serta pelayanan jasa bank
46
e. Meminta data dan infromasi terkait dengan aspek syariah dari
satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
Dengan adanya tugas tersebut, maka frekuensi rapat atau
jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting
dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses
perkembangan produk baru Bank dan kegiatan Bank. Berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 tentang
pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa rapat Dewan
Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali
dalam satu bulan.
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel jumlah rapat
sebagai variabel independen masih sangat sedikit. Terdapat
beberapa penelitian yang menggunakannya namun dengan variabel
dependen yang berbeda. Endraswati (2017) melakukan penelitian
pada Bank Syariah di Indonesia, hasilnya menyatakan bahwa
frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif
signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan perusahaan.
Bukair (2014) melakukan penelitian terhadap Bank Syariah di
Malaysia, hasilnya menyatakan bahwa frekuensi rapat berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR.
Semakin sering dilakukannya rapat, maka akan semakin cepat
tersebarnya informasi adanya suatu masalah dan semakin cepat
47
juga masalah akan terselesaikan, karena dalam suatu rapat akan ada
koordinasi antar anggota untuk menyelesaikan masalah yang
terdapat dalam sebuah perusahaan. Karena pentingnya sebuah
rapat, maka peneliti menduga bahwa jumlah rapat Dewan
Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap NOM
(Net Operating Margin).
H2 : Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM
3. Pengaruh kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap NOM
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasal 49 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa
pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat dan seluruh keputusan Dewan
Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan
keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran masing-masing anggota
Dewan Pengawas Syariah dalam rapat Dewan Pengawas Syariah
menjadi hal yang sangat menentukan. Karena keputusan dalam setiap
rapat Dewan Pengawas Syariah akan berpengaruh terhadap kebijakan
yang akan ditetapkan.
Azim dan Taylor (2009) melakukan penelitian terhadap perusahaan
yang terdaftar di Australian Stock Exchange (ASX), hasilnya
48
menyebutkan bahwa jumlah rapat dewan berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Sulaiman dan Cahyonowati (2015) melakukan penelitian
terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI, dan salah satu hasilnya
menunjukkan bahwa frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris
memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Antara Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Komisaris memiliki
fungsi yang sama yaitu fungsi monitoring. Maka dalam hal ini peneliti
menduga bahwa kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (Net operating Margin).
H3 : Kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM
4. Pengaruh remunerasi Dewan Pengawas Syariah terhadap NOM
Remunerasi merupakan salah satu bentuk kompensasi yang
diberikan perusahaan kepada karyawannya. Menurut Syoraya (2014),
kompensasi adalah umpan balik yang dibayarkan kepada karyawan.
Remunerasi merupakan total gaji dan fasilitas-fasilitas yang diterima
oleh karyawan. Dengan adanya remunerasi yang menarik, maka
kinerja karyawan juga akan semakin meningkat, dan ketika kinerja
karyawan semakin meningkat maka kinerja keuangannya pun akan
mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Parimana dan Wisadha (2015) pada perusahaan BUMN
yang terdaftar di BEI, hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi
manajemen eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
49
keuangan. Armas (2016) melakukan penelitian pada perusahaan yang
tercatat di BEI dan hasilmya menunjukkan bahwa remunerasi
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Maka dalam hal ini,
peneliti menduga bahwa remunerasi Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (Net operating Margin).
H4 : Remunerasi Dewan Pengawas Syariah berpengaruh
positif signifikan terhadap NOM
5. Pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap NOM
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasa 1 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa Dewan
Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Menurut Isshaq et al (2009) dalam Martsila dan Meiranto (2013)
yang melakukan penelitian terhadap perusahaan non finansial yang
terdaftar di BEI menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan
komisaris dianggap mampu menstimulus pertukaran pengetahuan dan
informasi antar anggota Dewan Komisaris dan mampu memberikan
layanan yang lebih baik dan bermanfaat untuk memaksimalkan nilai
perusahaan.
50
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menduga bahwa ukuran
Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (Net
operating Margin). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Martsila dan Meiranto (2013) yang melakukan penelitian terhadap
perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI dan juga sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hardikasari (2011) pada industri
perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan.
H5 : ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM
6. Pengaruh proporsi Komisaris Independen terhadap NOM
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasa 1 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan bahwa
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,
dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali,
anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ataupun memiliki
hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan
bank.
Menurut Mayangsari dalam Utomo (2014), Komisaris Independen
bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan atau
51
dalam hal ini dengan bersikap netral khususnya untuk perlindungan
terhadap pemegang saham dan pihak-pihak lain yang terkait.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menduga bahwa keberadaan
Komisaris Independen sangatlah penting dalam sebuah perusahaan.
Sehingga peneliti menduga bahwa proporsi Komisaris Independen
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (Net operating Margin).
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik (2011)
dan Widyati (2013) pada perusahaan properti dan real estate yang
terdaftar di BEI, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa proporsi
Komisasris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja keuangan. Endraswati (2017) melakukan penelitian pada Bank
Syariah di Indonesia, hasilnya menyebutkan bahwa proporsi Komisaris
Independen berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas
pengungkapan laporan perusahaan.
H6 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif
signifkan terhadap NOM
7. Pengaruh jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap NOM
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasal 14 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan Komisaris wajib
diselenggrakan paling kurang satu kali dalam dua bulan. Berdasarkan
hal tersebut, maka peneliti menduga bahwa rapat Dewan Komisaris
sangatlah penting, sehingga jumlah rapat Dewan Komisaris
52
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (Net operating Margin).
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Muid
(2011) pada perbankan yang terdaftar di BEI, hasilnya menunjukkan
bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Vafeas (1999) melakukan penelitian terhadap 307 perusahan dan
hasilnya menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan. Azim dan Taylor (2009) melakukan
penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di Australian Stock
Exchange (ASX) juga menyebutkan bahwa jumlah rapat dewan
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
H7 : Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM
8. Pengaruh kehadiran rapat Dewan Komisaris terhadap NOM
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasal 14 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa rapat Dewan Komisaris
wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Komisaris, maka kehadiran dari anggota Dewan Komisaris sangatlah
berpengaruh terhadap keputusan yang ditetapkan. Oleh karena itu,
peneliti menduga bahwa kehadiran rapat Dewan Komisaris
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (Net operating Margin).
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dan
Cahyonowati (2015) terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI, dan
53
salah satu hasilnya menunjukkan bahwa frekuensi kehadiran rapat
Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Azim dan Taylor (2009) melakukan penelitian
terhadap perusahaan yang terdaftar di Australian Stock Exchange
(ASX) juga menyebutkan bahwa jumlah kehadiran rapat anggota
dewan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
H8 : Kehadiran rapat Dewan Komisaris berpengaruh
positif signifikan terhadap NOM
9. Pengaruh remunerasi Dewan Komisaris terhadap NOM
Remunerasi merupakan salah satu bentuk kompensasi yang
diberikan perusahaan kepada karyawannya. Menurut Syoraya (2014),
kompensasi adalah umpan balik yang dibayarkan kepada karyawan.
Remunerasi merupakan total gaji dan fasilitas-fasilitas yang diterima
oleh karyawan. Dengan adanya remunerasi yang menarik, maka
kinerja karyawan juga akan semakin meningkat, dan ketika kinerja
karyawan semakin meningkat maka kinerja keuangannya pun akan
mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Parimana dan Wisadha (2015) pada perusahaan BUMN
yang terdaftar di BEI, hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi
manajemen eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
keuangan. Armas (2016) melakukan penelitian pada perusahaan yang
tercatat di BEI dan hasilmya menunjukkan bahwa remunerasi
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Maka dalam hal ini,
54
peneliti menduga bahwa remunerasi Dewan Komisaris berpengaruh
positif signifikan terhadap NOM (Net operating Margin).
H9 : Remunerasi Dewan Komisaris berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM
10. Pengaruh jumlah rapat Dewan Direksi terhadap NOM
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
pasal 1 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Direksi merupakan
organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam
dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dan Undang-
undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam pasal 20 juga disebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab
penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-
hatian dan prinsip syariah. Berdasarkan tanggungjawabnya tersebut,
maka frekuensi rapat atau jumlah rapat menjadi sangat penting. Oleh
karena itu, peneliti menduga bahwa jumlah rapat Dewan Direksi
berhubungan positif dan signifikan terhadap NOM (Net Operating
Margin). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kartikaningrum (2016) terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia,
hasilnya menunjukkan bahwa jumlah rapat Dewan Direksi
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Azim dan
55
Taylor (2009) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
terdaftar di Australian Stock Exchange (ASX) menyebutkan bahwa
jumlah rapat dewan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
H10 : Jumlah rapat Dewan Direksi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap NOM
11. Pengaruh kehadiran rapat Dewan Direksi terhadap NOM
Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 31
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa setiap kebijakan
dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Dewan Direksi,
maka kehadiran rapat anggota Dewan Direksi sangatlah penting. Azim
dan Taylor (2009) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang
terdaftar di Australian Stock Exchange (ASX) juga menyebutkan
bahwa jumlah kehadiran rapat anggota dewan berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan. Sulaiman dan Cahyonowati (2015) melakukan
penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI, dan salah satu
hasilnya menunjukkan bahwa frekuensi kehadiran rapat Dewan
Komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Karena Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki
hubungan yang positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
dalam perusahaan. maka peneliti menduga bahwa kehadiran rapat
dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap NOM (Net
Operating Margin).
56
H11 : Kehadiran rapat Dewan Direksi berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM
12. Pengaruh remunerasi Dewan Direksi terhadap NOM
Remunerasi merupakan salah satu bentuk kompensasi yang
diberikan perusahaan kepada karyawannya. Menurut Syoraya (2014),
kompensasi adalah umpan balik yang dibayarkan kepada karyawan.
Remunerasi merupakan total gaji dan fasilitas-fasilitas yang diterima
oleh karyawan. Dengan adanya remunerasi yang menarik, maka
kinerja karyawan juga akan semakin meningkat, dan ketika kinerja
karyawan semakin meningkat maka kinerja keuangannya pun akan
mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Parimana dan Wisadha (2015) pada perusahaan BUMN
yang terdaftar di BEI, hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi
manajemen eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
keuangan. Armas (2016) melakukan penelitian pada perusahaan yang
tercatat di BEI dan hasilmya menunjukkan bahwa remunerasi
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Maka dalam hal ini,
peneliti menduga bahwa remunerasi Dewan Direksi berpengaruh
positif signifikan terhadap NOM (Net operating Margin).
H12 : Remunerasi Dewan Direksi berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM
13. Pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan
Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas
57
Syariah,remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan
Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan
Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan
Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan
Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama terhadap
NOM.
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa Dewan Pengawas Syariah,
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi wajib melaksanakan tugas dan
bertanggungjawab sesuai dengan prinsip GCG, maka peneliti menduga
bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan
Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah,
remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris,
proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris,
kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris,
jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan
remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama berpengaruh positif
signifikan terhadap NOM.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyati
(2013) terhadap perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di
BEI, hasilnya menunjukkan bahwa Dewan Direksi, Komisaris
Independen, Komite Audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan
58
institusional berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.
Dewayanto (2010) melakukan penelitian terhadap perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI dan hasilnya menunjukkan bahwa
kepemilikan saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan
pemerintah, ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris,
Komisari Independen, CAR, auditor eksternal secara bersama-sama
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Maghfiroh
(2016) melakukan penelitian terhadap Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah di Jawa Tengah dan hasilnya menunjukkan bahwa ukuran
Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas
Syariah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
H13 : ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat
Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas
Syariah,remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan
Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan
Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan
Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan
Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi secara bersama-sama
berpengaruh positif signifikan terhadap NOM.
59
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Noor
(2011), penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teor-teori
tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Dalam hal ini, teori
menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian. Karena dalam
penelitian kuantitatif, teori atau paradigma teori digunakan untuk
menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis,
menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi dan menemukan alat
analisis data (Bungin, 2006).
B. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data
sekunder yang dikumpulkan dari institusi maupun penerbitan dari lembaga
nasional berupa data yang bersifat time series. Data dalam penelitian ini
diperoleh dari laporan keuangan Unit Usaha Syariah baik yang diterbitkan
oleh masing-masing website Unit Usaha Syariah maupun yang diterbitkan
oleh Bank Indonesia.
C. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
sekunder yakni laporan keuangan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang
telah dipublikasikan baik melalui website resmi bank Indonesia maupun
website masing-masing Unit Usaha Syariah pada tahun 2010 sampai
60
dengan tahun 2015. Data mengenai variabel independen diperoleh dengan
mengakses masing-masing webiste Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk
data mengenai variabel dependen diperoleh dari laporan keuangan yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang
dilakukan ialah dengan studi pustaka atau dokumentasi yakni dengan
menggunakan atau mengumpulkan beberapa literatur yang mendukung
penelitian ini, seperti laporan keuangan yang dipublikasikan yang
diperoleh dari internet, jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini, data
statistik dan beberapa buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
D. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Unit
Usaha Syariah yang berada di Indonesia dan terdaftar di website Bank
Indonesia dan masuk dalam data statistik OJK. Pemilihan sampel
dilakukan secara tidak acak, tidak semua elemen-elemen populasi terpilih
menjadi sampel yaitu dengan cara purposive sampling. Menurut Noor
(2011) Purposive sampling yaitu pemilihan berdasarkan beberapa
pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel yakni pemilihan
yang didasarkan pada penilaian terhadap beberapa kriteria dari elemen-
elemen populasi yang sengaja dibuat disesuaikan dengan maksud dan
tujuan dari penelitian. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian
ini dalam rangka pemilihan sampel diantaranya yaitu:
61
1. Bank merupakan Unit Usaha Syariah yang masuk dalam data
statistik OJK. Berikut merupakan daftar Unit Usaha Syariah
yang terdaftar dalam data statistik OJK:
Tabel 3.1 Daftar Populasi
No Nama Unit Usaha Syariah
1 UUS Bank Danamon
2 UUS Bank BTN
3 UUS Bank Permata
4 UUS Bank Sinarmas
5 UUS BPD Aceh
6 UUS BPD DIY
7 UUS BPD Jambi
8 UUS BPD Jateng
9 UUS BPD Jatim
10 UUS BPD Kalimantan Barat
11 UUS BPD Kalimantan Selatan
12 UUS BPD Kalimantan Timur
13 UUS BPD Nusa Tenggara Barat
14 UUS BPD Riau
15 UUS BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
16 UUS BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
17 UUS BPD Sematera Selatan dan Bangka Belitung
18 UUS BPD Sumatera Utara
19 UUS Bank CIMB Niaga
20 UUS BII
21 UUS Bank OCBC Nisp
22 UUS BPD DKI
Sumber : www.ojk.go.id
2. Bank merupakan Unit Usaha Syariah yang telah
mempublikasikan laporan keuangannya di website nya masing-
62
masing dan di website Bank Indonesia serta bisa diakses dari
tahun 2010-2015.
3. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan mencakup data
lengkap mengenai corporate governance meliputi ukuran
Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas
Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi
Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi
Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris,
kehadiran rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan
Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran rapat
Dewan Direksi, remunerasi Dewan Direksi.
4. Laporan tahunan yang dipublikasikan mencakup data yang
dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank tersebut.
Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka bank yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Daftar Sampel
No Nama Unit Usaha Syariah
1 UUS Bank Danamon
2 UUS Bank BTN
3 UUS Bank Permata
4 UUS BPD Jatim
5 UUS BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
6 UUS BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)
7 UUS Bank CIMB Niaga
8 UUS BII
9 UUS Bank OCBC Nisp
63
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Menurut Noor (2011), definisi operasional merupakan bagian yang
mendefinisikan sebuah variabel agar dapat diukur dengan cara melihat
pada indikator dari variabel tersebut. Dalam hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa definisi operasional bukan berarti definisi seperti yang
terdapat pada teori dalam sebuah buku namun lebih menekankan kepada
sesuatu yang dapat dijadikan indikator dan indikator tersebut dapat diukur.
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel
independen dan variabel dependen. Menurut Noor (2011), variabel
independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel
dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh faktor lain atau
dipengaruhi oleh variabel independen.
Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran
Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah,
kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas
Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen,
jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris,
remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi, kehadiran
rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi. Sedangkan variabel
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur
dengan Net Operating Margin (NOM).
64
1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah
Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas
Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat
dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar
sesuai dengan prinsip Syariah. Ukuran Dewan Pengawas
Syariah diukur dengan menggunakan jumlah Dewan Pengawas
Syariah yang ada dalam Unit Usaha Syariah tersebut. Hal ini
seperti yang digunakan oleh Kartika (2014), Erfina (2014),
Mustaghfiroh (2016) dan Endraswati (2017).
2. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan
Pengawas Syariah wajib diselenggarakan minimal satu kali
dalam satu bulan. Dalam penelitian ini jumlah rapat Dewan
Pengawas Syariah diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan
oleh Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun. Hal ini sesuai
dengan yang digunakan oleh Endraswati (2017), Bukair (2014)
dan Sunarwan (2015)
Ukuran DPS = Ʃ DPS pada tahun t
65
3. Kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pengambilan
keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat dan seluruh keputusan
Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat
merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan
Pengawas Syariah. Dalam penelitian ini kehadiran rapat Dewan
Pengawas Syariah diukur dengan rata-rata prosentase kehadiran
rapat dari anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu dengan
jumlah prosentase kehadiran rapat dari anggota dibagi dengan
jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun.
Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Sulaiman dan
Cahyonowati (2015) serta Azim dan Taylor (2009).
4. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah
Berdasarkan peraturan OJK tentang penerapan tata kelola
dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan
Jumlah rapat DPS = Ʃ rapat DPS pada tahun t
Kehadiran rapat DPS = Ʃ % kehadiran rapat anggota DPS
Ʃ DPS
66
Unit Usaha Syariah, kebijakan remunerasi dapat berupa tetap
dan variabel. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi
Dewan Pengawas Syariah wajib mempertimbangkan kinerja
Dewan Pengawas Syariah, kinerja unit bisnis dan kinerja Bank
serta resiko sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.
Remunerasi juga dibagi menjadi dua yaitu remunerasi natura
dan reemunerasi non natura. Menurut UU No 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan, natura merupakan imbalan
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa berupa tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang
seperti mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain-lain. Dalam
penelitian ini remunerasi Dewan Pengawas Syariah diukur
dengan jumlah remunerasi non natura dan fasilitas lain non
natura yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah dalam satu
tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Armas
(2016), Syoraya (2014), Parimana dan Wisadha (2015).
5. Ukuran Dewan Komisaris
Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris
merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan
Remunerasi DPS = Ʃ remunerasi non natura DPS pada tahun t
67
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Ukuran
Dewan Komisaris diukur dengan jumlah Dewan Komisaris
pada Unit Usaha Syariah tersebut setiap tahun. Hal ini sesuai
dengan yang digunakan oleh Dewayanto (2010), Erfina (2014),
Puspitasari dan Ernawati (2010), Muktiyanto (2011) dan
Wardhani (2007).
6. Proporsi Komisaris Independen
Menurut peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Komisaris Independen
merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham
pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi atau tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau
hubungan kepemilikan saham dengan Bank. Proporsi
Komisaris Independen merupakan perbandingan antara jumlah
Komisaris Independen dengan jumlah keseluruhan Dewan
Komisaris tiap tahun. Proporsi KI diukur dengan membagi
jumlah Komisaris Independen dengan jumlah Dewan
Ukuran DK = Ʃ DK pada tahun t
68
Komisaris. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh
Endraswati (2017), Widyati (2013), Manik (2011), Wardhani
(2007) dan Muktiyanto (2011).
7. Jumlah rapat Dewan Komisaris
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan
Komisaris wajib diselenggarakan minimal satu kali dalam dua
bulan. Dalam penelitian ini jumlah rapat Dewan Komisaris
diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang
digunakan oleh Sunarwan (2015), Lestari dan Muid (2011)
8. Kehadiran rapat Dewan Komisaris
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat Dewan
Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dalam penelitian ini
kehadiran rapat Dewan Komisaris diukur dengan rata-rata
Proporsi KI = Ʃ KI
Ʃ DK
Jumlah rapat DK = Ʃ rapat DK pada tahun t
69
prosentase kehadiran rapat dari anggota Dewan Komisaris
yaitu dengan jumlah prosentase kehadiran rapat dari anggota
dibagi dengan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam satu
tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh Sulaiman
dan Cahyonowati (2015) serta Azim dan Taylor (2009).
9. Remunerasi Dewan Komisaris
Berdasarkan peraturan OJK No 45/POJK.03?2015 tentang
penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank
Umum, kebijakan remunerasi dapat berupa tetap dan variabel.
Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan
Komisaris wajib mempertimbangkan kinerja Dewan Komisaris,
kinerja unit bisnis dan kinerja Bank serta resiko sesuai skala
dan kompleksitas usaha Bank. Dalam penelitian ini remunerasi
Dewan Komisaris diukur dengan jumlah remunerasi non natura
dan fasilitas lain non natura yang diterima oleh Dewan
Komisaris dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang
digunakan oleh Armas (2016), Syoraya (2014), Parimana dan
Wisadha (2015).
Kehadiran rapat DK = Ʃ % kehadiran rapat anggota DK
Ʃ DK
Remunerasi DK = Ʃ remunerasi non natura DK pada tahun t
70
10. Jumlah rapat Dewan Direksi
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap keputusan
Direksi bersifat megikat dan menjadi tanggung jawab seluruh
anggota Direksi. Setiap keputusan tersebut diputuskan melalui
sebuah rapat Direksi. Dalam penelitian ini jumlah rapat Dewan
Direksi diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh
Dewan Direksi dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang
digunakan oleh Mardiyati (2012) dan Luthfia (2012)
11. Kehadiran rapat Dewan Direksi
Kehadiran rapat DD merupakan prosentase kehadiran rapat
masing-masing anggota Dewan Direksi dalam setiap rapat
Dewan Direksi. Dalam penelitian ini kehadiran rapat Dewan
Komisaris diukur dengan rata-rata prosentase kehadiran rapat
dari anggota Dewan Komisaris yaitu dengan jumlah prosentase
kehadiran rapat dari anggota dibagi dengan jumlah anggota
Dewan Komisaris dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang
digunakan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) serta Azim
dan Taylor (2009).
Jumlah rapat DD = Ʃ rapat DD pada tahun t
Kehadiran rapat DD = Ʃ % kehadiran rapat anggota DD
Ʃ DD
71
12. Remunerasi Dewan Direksi
Berdasarkan peraturan OJK No 45/POJK.03?2015 tentang
penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank
Umum, kebijakan remunerasi dapat berupa tetap dan variabel.
Pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan
Direksi wajib mempertimbangkan kinerja Dewan Direksi,
kinerja unit bisnis dan kinerja Bank serta resiko sesuai skala
dan kompleksitas usaha Bank. Dalam penelitian ini remunerasi
Dewan Direksi diukur dengan jumlah remunerasi non natura
dan fasilitas lain non natura yang diterima oleh Dewan Direksi
dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan yang digunakan oleh
Armas (2016), Syoraya (2014), Parimana dan Wisadha (2015).
13. Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah
dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan
fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama
periode tertentu. (Rudianto, 2013 : 189). Dalam penelitian ini,
kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas.
Rasio Profitabilitas adalah ukuran dan penilaian kinerja
perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah
kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen perusahaan.
Remunerasi DD = Ʃ remunerasi non natura DD pada tahun t
72
Rasio yang digunakan sebagai pengukuran kinerja keuangan
dalam penelitian ini yaitu NOM (Net Operating Margin). Hal
ini sesuai dengan yang digunakan oleh Kartika (2014) dan Wati
(2012).
F. Metode Analisis Data
Secara garis besar, metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari uji deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi.
1. Uji Deskriptif
Dalam penelitian ini, uji deskriptif digunakan untuk
memberikan gambaran atau deskripsi atas suatu data yang dilihat
dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,
minimum, sum, range, serta kemencengan distribusi (Ghozali, 2013).
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian terdiri dari
uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji
heteroskendastisitas.
a. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki
distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi
NOM = Laba (Rugi) tahun berjalan
Pendapatan Operasional
73
normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi
tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk
melakukan uji normalitas yaitu dengan menggunakan uji analisis
grafik dan uji statistik.
Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan
menggunakan uji statistik. Karena menurut (Ghozali, 2013), uji
normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati
secara visual bisa kelihatan normal, padahal secara statistik bisa
sebaliknya. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini
ialah dengan menggunakan uji statistik non-parametrik
Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan
membuat hipotesis:
H0 : data residual berdistribusi normal
HA : data residual tidak berdistribusi normal
Ketika nilai Kolmogorov-Smirnov besarnya lebih besar
dari dua (K-S > 2) dan nilai sig kurang dari 0,05 (sig < 0,05),
maka berarti H0 tidak dapat ditolak, yang artinya data residual
berditribusi normal (Ghozali, 2013).
b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji suatu model
regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel
bebas. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak
terdapat korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Dalam
74
penelitian ini, uji multikolonieritas dilakukan dengan
menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan
perhitungan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).
Menurut Ghozali (2013), apabila nilai korelasi masih
dibawah 95%, dan nilai Tolerance kurang dari 0,10 serta nilai
Variance Inflation Factor (VIF) tidak melebihi 10 maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel
bebas dalam model regresi.
c. Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2013) uji autokolerasi bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi linier antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada
problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model
regresi yang tidak terkena penyakit autokorelasi. Ada beberapa
cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokoelasi, diantaranya
yaitu dengan menggunakan uji Durbin-Watson, uji Lagrange-
Multiplier (LM test) atau Breusch-Godfrey test (BG test), uji
statistik Q, run test.
Dalam penelitian ini, uji multikolonieritas yang digunakan
ialah Breusch-Godfrey test (BG test). Uji Breusch-Godfrey
dilakukan dengan meregresi nilai residual sebagai variabel
dependen, sedangkan untuk variabel independen ditambah
75
dengan variabel residual lag 2. Apabila nilai sig residual lag 2
lebih besar dari 0,05 maka hal ini menunjukkan indikasi tidak
adanya autokorelasi.
d. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2013), uji heteroskendastisitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.
Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau
tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan berbagai cara antara lain melihat grafik plot,
uji Park, uji Glejser dan uji White.
Dalam penelitian ini, uji yang digunakan ialah uji Glejser.
Menurut Gujarati dalam Ghozali (2013), uji Glejser dilakukan
dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel
independen. Apabila variabel independen signifikan secara
statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi
terjadi Heteroskedastisitas.
3. Uji Regresi
Menurut Gujarati dalam Ghozali (2013), analisis regresi ialah
studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau
76
lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau
memprediksi rata-rata populasi atau nilai variabel independen yang
diketahui. Persamaan regresi dalam penelitian adalah sebagai
berikut:
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 +
b9X9 + b10X10 + b11X11 + b12X12 + e
Dimana:
Y = NOM
b0 = Konstanta
b(1,2,3,...) = Koefisien variabel X(1,2,3,...)
X1 = ukuran DPS
X2 = jumlah rapat DPS
X3 = kehadiran rapat DPS
X4 = remunerasi DPS
X5 = ukuran DK
X6 = proporsi KI
X7 = jumlah rapat DK
X8 = kehadiran rapat DK
X9 = remunerasi DK
X10 = jumlah rapat DD
X11 = kehadiran rapat DD
X12 = remunerasi DD
e = error
Dalam penelitian ini, uji regresi dilakukan untuk menguji hipotesis
yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian hipotesisini dapat
dilakukan dengan menggunakan uji R2, uji t dan uji F.
a. Uji signifikansi parsial (uji t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh
pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual
77
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).
Dalam penelitian ini, uji t dugunakan untuk melihat pengaruh
variabel independen (ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah
rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat Dewan
Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, ukuran
Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat
Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan Komisaris,
remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan Direksi,
kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan Direksi)
secara parsial terhadap variabel dependen (NOM).
Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05
maka berati variabel independen secara parsial tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen begitu juga sebaliknya.
b. Uji signifikansi simultan (uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah
keseluruhan variabel independen atau bebas yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013).
Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat
pengaruh variabel independen (ukuran Dewan Pengawas
Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, kehadiran rapat
Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah,
ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen,
78
jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran rapat Dewan
Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat Dewan
Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, dan remunerasi Dewan
Direksi) secara bersama-sama terhadap variabel dependen
(NOM).
Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05
maka berati variabel independen secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen begitu juga sebaliknya.
c. Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Menurut Ghozali (2013), koefisien Determinasi (R2) pada
umumnya mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Nilai R-Square adalah antara nol dan
satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variabel-variabel dengan amat
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara
umum koefisien determinasi untuk data silang relatif rendah,
sedangkan untuk data runtun biasanya mempunyai nilai koefisien
determinasi yang tinggi.
Kelemahan penggunaan R2 adalah bias terhadap jumlah
variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena
itu, banyak peneliti yang menyarankan penggunaan nilai
79
adjusted R2 daripada nilai R
2. Nilai adjusted R
2 dapat naik atau
turun ketika suatu variabel independen ditambahkan dalam
model tidak seperti nilai R2. Nilai adjusted R
2 bahkan dapat
bernilai negatif akan tetapi ketika nilai adjusted R2 bernilai
negatif maka nilai tersebut dapat dianggap nol (Ghozali: 2013).
80
BAB IV
ANALISIS DATA
A. Deskripsi Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah
yang berada di Indonesia dari tahun 2010-2015. Berikut merupakan hasil
uji deskriptif statistik dengan menggunakan SPSS 21:
Tabel 4.1 Hasil uji deskriptif statistik
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean
Std.
Deviation
ukuran_DPS 54 2 3 2,76 ,432
jumlahrapat_DPS 54 4 37 15,61 6,899
hadirrapat_DPS 54 53.57 100.00 87.9630 13.22423
remunerasi_DPS 54 66000000 1316660000
4746076
20,22
27923143
1,024
ukuran_DK 54 3 9 6,22 1,880
proporsi_KI 54 .5 .8 .543 .0747
jumlahrapat_DK 54 4 57 14,02 11,963
hadirrapat_DK 54 37.20 100.00 91.2864 12.66607
remunerasi_DK 54 957600000 27975000000
1241684
1014,61
58237580
99,283
jumlahrapat_DD 54 7 138 40,24 26,887
hadirrapat_DD 54 74.57 100.00 89.9783 7.38654
remunerasi_DD 54 2394000000 153223790000
5302765
7248,46
39794785
190,177
NOM 54 -.5751 .7343 .309893 .2198713
Valid N (listwise) 54
Sumber : Data Sekunder yang diolah
Tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 54 sampel data yang diambil dari annual
report dan laporan keuangan 9 Unit Usaha Syariah yang berada di
81
website masing-masing Unit Usaha Syariah dan website Bank Indonesia
periode 2010-2015.
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa variabel ukuran DPS
memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum 3 serta rata-rata
2,76. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/3/2009
tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan
bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah minimal dua orang dan
maksimal 50% dari jumlah anggota Direksi.
Variabel jumlah rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar 4 dan
nilai maksimum sebesar 37. Rata-rata jumlah rapat DPS pada Unit Usaha
Syariah di Indonesia sebesar 15,61. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan
Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate
governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang
menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan
paling kurang satu kali dalam satu bulan.
Variabel kehadiran rapat DPS memiliki nilai minimum sebesar
53.57 dan memiliki nilai maksimum sebesar 100 serta rata-rata 6,89.
Variabel remunerasi DPS memiliki nilai minimum sebesar Rp 66.000.000
dan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 1.316.660.000 serta memiliki
rata-rata sebesar Rp 474.607.620.
Variabel ukuran DK memiliki nilai minimum sebesar 3 dan
memiliki nilai maksimum sebesar 9 serta memiliki rata-rata sebesar 6,22.
82
Hal ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/3/2009
tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan
bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris minimal tiga orang dan
maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi.
Variabel proporsi KI memiliki nilai minimum sebesar 5 dan
memiliki nilai maksimum sebesar 8 serta memiliki rata-rata 0,543. Hal ini
sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/3/2009 tentang Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa jumlah
Komisaris Independen paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan
Komisaris.
Variabel jumlah rapat DK memiliki nilai minimum sebesar 4 dan
memiliki nilai maksimum sebesar 57. Rata-rata jumlah rapat Dewan
Komisaris pada Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 14,02. Hal ini
sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang
pelaksanaan good corporate governance pada Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris
wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam dua bulan.
Variabel kehadiran rapat memiliki nilai minimum sebesar 37,20
dan memiliki nilai maksimum sebesar 100. Rata-rata kehadiran rapat
Dewan Komisaris Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 91,2864. Hal
ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan good corporate governance pada Bank Umum
83
Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa rapat Dewan
Komisaris wajib dihadiri paling kurang oleh 2/3 dari jumlah anggota
Dewan Komisaris.
Variabel remunerasi DK memiliki nilai minimum sebesar Rp
957.600.000 dan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 27.975.000.000
serta memiliki rata-rata RP 12.416.841.014. Endraswati, Suhardjanto dan
Krismiaji (2014) melakukan penelitian terhadap Bank Umum di Indonesia,
menyebutkan bahwa dalam periode 2006 sampai dengan 2012 remunerasi
yang diterima oleh Dewan Komisaris Bank Umum di Indonesia memiliki
nilai minimum sebesar Rp 1.606.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp
336.370.000.000 serta rata-rata sebesar Rp 53.200.000.000. Hal ini
menunjukkan bahwa remunerasi yang diterima Dewan Komisaris Unit
Usaha Syariah di Indonesia memiliki nilai yang lebih kecil jika
dibandingkan dengan remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris
Bank Umum di Indonesia.
Variabel jumlah rapat DD memiliki nilai minimum sebesar 7 dan
memiliki nilai maksimum sebesar 138. Rata-rata jumlah rapat Dewan
Direksi Unit Usaha Syariah di Indonesia sebesar 40,24. Variabel kehadiran
rapat DD memiliki nilai minimum sebesar 74,57 dan memiliki nilai
maksimum sebesar 100 serta memiliki rata-rata sebesar 89,9783. Variabel
remunerasi DD memiliki nilai minimum sebesar Rp 2.394.000.000 dan
memiliki nilai maksimum sebesar Rp 153.223.790.000 serta memiliki rata-
rata sebesar Rp 53.027.657.248.
84
Variabel NOM memiliki nilai minimum sebesar -0,5751 dan
memiliki nilai maksimum sebesar 0,7343 serta memiliki rata-rata sebesar
0,309893.
B. Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada SPSS 21:
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual
N 54
Normal Parametersa,b
Mean ,0000000
Std.
Deviation
,17155724
Most Extreme
Differences
Absolute ,136
Positive ,075
Negative -,136
Kolmogorov-Smirnov Z 1,000
Asymp. Sig. (2-tailed) ,270
Sumber : Data sekuner yang diolah
Pada tabel 4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai
probabilitas signifikansi sebesar 0,270 yang berada di atas 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya distribusi data yang normal.
b. Uji Multikolonieritas
Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas dengan
menggunakan SPSS 21:
85
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
ukuran_DPS ,363 2,752
jumlahrapat_DPS ,739 1,353
hadirrapat_DPS ,262 3,811
remunerasi_DPS ,230 4,351
ukuran_DK ,244 4,106
proporsi_KI ,480 2,085
jumlahrapat_DK ,368 2,717
hadirrapat_DK ,459 2,178
remunerasi_DK ,307 3,256
jumlahrapat_DD ,244 4,093
hadirrapat_DD ,471 2,125
remunerasi_DD ,124 8,045
a. Dependent Variable: NOM
Sumber : Data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat disimpulkan
menunjukkan bahwa keseleruhan variabel yang ada dalam
persamaan ini tidak mengalami multikolonieritas. Hal ini
dibuktikan dengan tidak adanya nilai Tolerance yang dibawah 0,10
dan tidak adanya nilai VIF yang diatas 10.
c. Uji Autokorelasi
Dalam penelitian ini, uji autokorelsi diuji dengan
menggunakan uji BG. Berikut merupakan hasil uji BG dengan
menggunakan SPSS 21:
86
Tabel 4.4 Hasil uji autokorelasi dengan BG test
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -,124 ,910 -,137 ,892
ukuran_DPS ,013 ,098 ,034 ,131 ,896
jumlahrapat_DPS -,001 ,004 -,061 -,332 ,741
hadirrapat_DPS ,002 ,004 ,134 ,440 ,662
remunerasi_DPS
-
1,872E-
011
,000 -,032 -,098 ,922
ukuran_DK ,002 ,029 ,023 ,070 ,944
proporsi_KI ,234 ,502 ,106 ,467 ,643
jumlahrapat_DK -,002 ,004 -,167 -,635 ,529
hadirrapat_DK ,000 ,003 -,032 -,136 ,892
remunerasi_DK
-
4,056E-
012
,000 -,140 -,495 ,624
jumlahrapat_DD ,001 ,002 ,189 ,598 ,554
hadirrapat_DD -,001 ,005 -,048 -,211 ,834
remunerasi_DD 3,069E-
013
,000 ,050 ,114 ,910
res_2 -,214 ,173 -,225 -1,238 ,223
a. Dependent Variable: Unstandardized Residual
Sumber : Data sekunder yang diolah
Pada tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa persamaan
pada model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki masalah
autokorelasi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya nilai
probabilitas signifikansi dengan variabel residual lag 2 sebesar
0,224 yang berada di atas 0,05.
87
d. Uji Heteroskedastisitas
Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas diuji dengan
melihat grafik plot dan dengan menggunakan uji Glejser. Berikut
merupakan gambar dari grafik plot:
Gambar 4.1 Gambar grafik plot
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pola scatter
membentuk pola yang tidak teratur, hal ini membuktikan bahwa
model regresi pada model ini tidak mengalami heteroskedastisitas.
Namun, hasil ini bagi peneliti tidak meyakinkan, kemudian peneliti
melakukan uji Glejser. Berikut merupakan hasil uji
heteroskedastisitas dengan uji Glejser pada SPSS 21:
88
Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -,155 ,624 -,248 ,806
ukuran_DPS ,064 ,068 ,229 ,946 ,349
jumlahrapat_DPS ,002 ,003 ,127 ,748 ,459
hadirrapat_DPS -,001 ,003 -,094 -,330 ,743
remunerasi_DPS -1,053E-010 ,000 -,244 -,801 ,428
ukuran_DK ,017 ,019 ,272 ,920 ,363
proporsi_KI -,013 ,340 -,008 -,038 ,970
jumlahrapat_DK -,001 ,002 -,052 -,218 ,828
hadirrapat_DK ,001 ,002 ,124 ,575 ,568
remunerasi_DK -6,980E-013 ,000 -,029 -,110 ,913
jumlahrapat_DD ,000 ,001 ,037 ,127 ,900
hadirrapat_DD 7,041E-005 ,003 ,004 ,020 ,984
remunerasi_DD -4,279E-013 ,000 -,108 -,262 ,795
a. Dependent Variable: absres
Sumber : Data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa
dalam persamaan ini tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hal ini
dibuktikan dengan tidak adanya probabilitas signifikan yang
kurang dari 0,05. Keselurahan variabel memiliki nilai probabilitas
signifikan lebih dari 0,05.
2. Uji Regresi
a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini berarti
dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk melakukan pengajuan
H1 sampai dengan H12. Apabila nilai probabilitas signifikan <
89
0,10 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen secara parsial. Berikut merupakan hasil uji t dengan
menggunakan SPSS 21:
Tabel 4.6 Hasil Uji t
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) ,059 ,952 ,062 ,951
ukuran_DPS -,032 ,103 -,062 -,306 ,761
jumlahrapat_DPS ,005 ,005 ,168 1,185 ,243
hadirrapat_DPS ,008 ,004 ,505 2,122 ,040
remunerasi_DPS 2,024E-
011
,000 ,026 ,101 ,920
ukuran_DK -,017 ,029 -,149 -,603 ,550
proporsi_KI 1,778 ,518 ,604 3,432 ,001
jumlahrapat_DK -,003 ,004 -,183 -,911 ,367
hadirrapat_DK -,005 ,003 -,309 -1,719 ,093
remunerasi_DK -2,698E-
012
,000 -,069 -,313 ,756
jumlahrapat_DD -,001 ,002 -,070 -,284 ,778
hadirrapat_DD -,009 ,005 -,301 -1,695 ,098
remunerasi_DD 1,044E-
012
,000 ,171 ,494 ,624
Sumber : Data Sekunder diolah
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa variabel ukuran
DPS memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,761. Hal itu
menunjukkan bahwa variabel ukuran DPS secara parsial tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM,
hal ini tidak mendukung H1. Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Erfina (2014) dan Endraswati (2017) pada
perbankan syariah di Indonesia. Menurut Endraswati (2017), hal
ini karena Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak independen
90
yang ada dalam perbankan yang tidak dapat dipengaruhi oleh
manajemen, board of directors, dan pemegang saham. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal
47 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan bahwa
tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah
memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi
kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Jadi dapat
disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas
Syariah tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional
di Bank, maka dari itu ukuran DPS tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja keuangan.
Variabel jumlah rapat DPS memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,243. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
jumlah rapat DPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H2.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Megasari
(2010) pada perbankan syariah di Jakarta. Menurut Megasari
(2010), semakin tinggi atau rendahnya pengawasan yang dilakukan
Dewan Pengawas Syariah maka tidak akan berpengaruh bagi
kinerja perbankan syariah, karena kegiatan Dewan Pengawas
Syariah hanya mengawasi jalannya operasional bank syariah
sehari-hari agar selalu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-
91
ketentuan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank
Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 47 tentang pelaksanaan good
corporate governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah yang menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab
Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran
kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan
prinsip Syariah.
Variabel kehadiran rapat DPS memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,040. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
kehadiran rapat DPS secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM. Dan dari tabel tersebut juga
dapat dilihat bahwa vaiabel kehadiran rapat DPS memiliki
koefisien sebesar 0,505 dan nilai t sebesar 2,122. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel kehadiran rapat DPS secara parsial
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan
NOM, hal ini mendukung H3. Hal ini juga sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) terhadap
perusahaan yang terdaftar di BEI. Hal ini karena berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 14 tentang
pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah, pengambilan keputusan dalam
rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat. Jadi kehadiran dari masing-masing anggota
92
Dewan Pengawas Syariah dianggap sangat penting untuk
pengambilan keputusan dalam rapat tersebut, terlebih keputusan-
keputusan terkait dengan produk bank dan akad di perbankan. Oleh
sebab itulah kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
Variabel remunerasi DPS memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,920. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
remunerasi DPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H4.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah
(2014) terhadap 50 perusahaan Best of The Best versi majalah
Forbes Indonesia. Menurut Khasanah (2014), remunerasi DPS
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena besar kecilnya
remunerasi disesuaikan oleh kemampuan perusahaan. Perusahaan
yang ukurannya lebih besar akan memberikan remunerasi yang
lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil,
namun belum tentu perusahaan yang lebih besar memiliki kinerja
keuangan yang lebih besar.
Variabel ukuran DK memiliki nilai probabilitas signifikan
sebesar 0,550. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran DK
secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang
diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H5. Hal ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2014) terhadap
93
Bank Umum Syariah di Indonesia, Mustaghfiroh (2016) pada
BPRS di Jawa Tengah, dan Sukandar (2014) pada perusahaan
manufaktur sektor consumer yang terdaftar di BEI. Menurut
Mustaghfiroh (2014), ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor.
Dari sisi eksternal, hal tersebut dapat terjadi karena jumlah Dewan
Komisaris telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Dari sisi internal,
Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap
perusahaan dan hanya mengawasi Dewan Direksi sehingga Dewan
Komisaris tidak mempunyai campur tangan dalam hal keuangan.
Variabel proporsi KI memiliki nilai probabilitas signifikan
sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi KI
secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur
dengan NOM. Dan dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa
variabel proporsi KI memiliki koefisien sebesar 0,604 dan nilai t
sebesar 3,432. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi KI
secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang
diukur dengan NOM, hal ini mendukung H6. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013) terhadap
perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI dan
Sumarsono (2014) pada perbankan yang terdaftar di BEI. Menurut
Sumarsono (2014), manajemen yang mengatur operasional
perusahaan untuk menciptakan kondusifitas dan dapat
94
dipertanggungjawabkan akan meningkatkan kinerja dari
perusahaan itu sendiri terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan
Direksi dan Shareholders. Keberadaan Komisaris Independen
menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
karena untuk menjaga kepentingan Shareholders yaitu untuk
meningkatkan nilai ekonomis perusahaan dan menjaga kredibilitas
proses penyusunan laporan keuangan.
Variabel jumlah rapat DK memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,367. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
jumlah rapat DK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H7.
Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sunarwan (2015) terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah di Indonesia, Lestari dan Muid (2011) pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan tabel 4.1, rata-rata
jumlah rapat Dewan Komisaris Unit Usaha Syariah di Indonesia
sebesar 14,02 artinya rata-rata Dewan Komisaris Unit Usaha
Syariah di Indonesia melakukan rapat hanya satu kali dalam satu
bulan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi monitoring tidak
berjalan optimal atau lemah karena rapat hanya dilakukan satu kali
dalam satu bulan.
Variabel kehadiran rapat DK memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,093. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
95
kehadiran rapat DK secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM. Namun dari tabel tersebut
juga dapat dilihat bahwa variabel kehadiran rapat DK memiliki
koefisien sebesar -0,309. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
kehadiran rapat DK secara parsial berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak
mendukung H8. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) terhadap
perusahaan yang terdaftar di BEI. Kehadiran rapat Dewan
Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja
keuangan dapat diakibatkan oleh adanya ketidakseriusan dari
anggota Dewan Komisaris. Artinya ketika nilai kehadiran rapat
tinggi namun kinerja keuangan rendah, maka hal tersebut
menunjukkan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak serius ketika
rapat berlangsung ataupun anggota Dewan Komisaris berangkat
rapat namun hanya untuk mengisi absensi saja tanpa mengikuti
rapat. Adanya hal tersebut maka fungsi monitoring Dewan
Komisaris tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan
kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisaris
Variabel remunerasi DK memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
remunerasi DK secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja
96
keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung H9.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah
(2014) terhadap 50 perusahaan Best of The Best versi majalah
Forbes Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009
tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa Dewan
Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan
Komisaris tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional
perbankan namun hanya melakukan pengawasan. Oleh sebab itu,
berapapun remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Variabel jumlah rapat DD memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
jumlah rapat DD secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung
H10. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Mardiyati (2012) dan Luthfia (2012). Jumlah rapat Dewan Direksi
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan diakibatkan oleh
beberapa faktor seperti banyaknya pertukaran informasi dari
masing-masing anggota Dewan Direksi, proses pengambilan
keputusan yang begitu lama. Faktor-faktor tersebut kemudian dapat
97
menghambat kegiatan operasional perusahaan dan ketika kegiatan
operasional mengalami penurunan maka kinerja keuangan juga
akan mengalami penurunan.
Variabel kehadiran rapat DD memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,098. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
kehadiran rapat DD secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM. Dan dari tabel tersebut juga
dapat dilihat bahwa variabel kehadiran rapat DD memiliki
koefisien sebesar -0,301. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
kehadiran rapat DD secara parsial berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak
mendukung H11. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Sulaiman dan Cahyonowati (2015) terhadap
perusahaan yang terdaftar di BEI. Kehadiran rapat Dewan Direksi
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dapat
diakibatkan oleh adanya ketidakseriusan dari anggota Dewan
Direksi yang menyebabkan rapat Dewan Direksi tersebut menjadi
tidak efisien. Artinya ketika nilai kehadiran rapat tinggi namun
kinerja keuangan rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa
anggota Dewan Direksi tidak serius ketika rapat berlangsung
ataupun anggota Dewan Direksi berangkat rapat namun hanya
untuk mengisi absensi saja tanpa mengikuti rapat. Adanya hal
tersebut maka pengambilan keputusan dalam sebuah rapat atau
98
penyelesaian masalah dalam sebuah perusahaan tidak berjalan
dengan lancar yang kemudian mempengaruhi kinerja keuangan
perusahaan.
Variabel remunerasi DD memiliki nilai probabilitas
signifikan sebesar 0,624. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
remunerasi DD secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diukur dengan NOM, hal ini tidak mendukung
H12. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Armas (2016) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Dalam
penelitian ini remunerasi yang digunakan ialah remunerasi non
natura artinya hanya remunerasi yang bersifat tetap yang
digunakan dalam penelitian ini sedangkan remunerasi yang bersifat
variabel tidak digunakan. Hal ini yang kemudian menyebabkan
dalam penelitian ini remunerasi Dewan Direksi tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan karena kinerja Dewan Direksi akan
mengalami kenaikan ketika remunerasi yang diterima mengalami
peningkatan sedangkan remunerasi yang mengalami perubahan
ialah remunerasi yang bersifat variabel atau remunerasi natura
bukan rmeunerasi non natura seperti yang digunakan dalam
penelitian ini.
b. Uji F
Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hal
99
ini berarti dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk melakukan
pengujian H13. Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,10 maka
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen
secara bersama-sama. Berikut merupakan hasil uji F dengan
menggunakan SPSS 21:
Tabel 4.7 Hasil uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 1,002 12 ,084 2,195 ,031b
Residual 1,560 41 ,038
Total 2,562 53
a. Dependent Variable: NOM
b. Predictors: (Constant), remunerasi_DD, jumlahrapat_DPS,
hadirrapat_DPS, hadirrapat_DK, hadirrapat_DD, proporsi_KI,
ukuran_DPS, jumlahrapat_DK, remunerasi_DK, ukuran_DK,
jumlahrapat_DD, remunerasi_DPS
Sumber : data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat dilihat bahwa nilai
probabilitas signifikan sebesar 0,031 dan nilai F sebesar 2,195. Hal
ini menunjukkan bahwa ukuran DPS, jumlah rapat DPS, kehadiran
rapat DPS, remunerasi DPS, ukuran DK, proporsi KI, jumlah rapat
DK, kehadiran rapat DK, remunerasi DK, jumlah rapat DD,
kehadiran rapat DD, remunerasi DD secara bersama-sama
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang
diukur dengan NOM, hal ini mendukung H13.
c. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2)
pada umumnya mengukur
seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel
100
dependen, begitu juga dengan koefisien adjusted R2. Berikut
merupakan output koefisien determinasi dengan menggunakan
SPSS 21:
Tabel 4.8 Hasil uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 ,625a ,391 ,213 .1950541
a. Predictors: (Constant), remunerasi_DD, jumlahrapat_DPS,
hadirrapat_DPS, hadirrapat_DK, hadirrapat_DD, proporsi_KI,
ukuran_DPS, jumlahrapat_DK, remunerasi_DK, ukuran_DK,
jumlahrapat_DD, remunerasi_DPS
b. Dependent Variable: NOM
Sumber : data sekunder yang diolah
Berdasarkan pada tabel 4.8 tersebut, dapat dilihat bahwa
model regresi ini memiliki nilai adjusted R2 sebesar 0,213. Artinya
pada model ini variabel dependen yang berupa NOM 21,3%
dipengaruhi oleh variabel independen seperti ukuran DPS, jumlah
rapat DPS, kehadiran rapat DPS, remunerasi DPS, ukuran DK,
proporsi KI, jumlah rapat DK, kehadiran rapat DK, remunerasi
DK, jumlah rapat DD, kehaddiran rapat DD dan remunerasi DD.
Sedangkan 78,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar
model.
101
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
2. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
3. Kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan
NOM.
4. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah secara parsial tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
Hal ini disebabkan oleh kebijakan remunerasi tiap perusahaan
disesuaikan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan besar biasanya
akan memberikan remunerasi yang tinggi dibandingkan dengan
perusahaan kecil, namun belum tentu perusahaan yang besar memiliki
kinerja keuangan yang lebih baik dari perusahaan yang kecil.
5. Ukuran Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
6. Proporsi Komisaris Independen secara parsial berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
102
7. Jumlah rapat Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
8. Kehadiran rapat DK secara parsial berpengaruh negatif signifikan
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Hal ini
disebabkan oleh ketidakseriusan anggota Dewan Komisaris dalam
rapat tersebut, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya rapat yang
dilaksanakan.
9. Remunerasi Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Hal ini
disebabkan oleh fungsi Dewan Komisaris yang hanya sebagai
pengawas, jadi tinggi rendahnya remunerasi tidak akan mempengaruhi
kinerjanya.
10. Jumlah rapat Dewan Direksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
11. Kehadiran rapat Dewan Direksi secara parsial berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Hal
ini disebabkan oleh ketidakseriusan anggota Dewan Direksi dalam
rapat tersebut, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya rapat yang
dilaksanakan.
12. Remunerasi Dewan Direksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan NOM. Hal ini disebabkan oleh
remunerasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah remunerasi non
natura atau remunerasi yang bersifat tetap tiap tahunnya.
103
13. Ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas
Syariah, kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah, remunerasi
Dewan Pengawas Syariah, ukuran Dewan Komisaris, proporsi
Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, kehadiran
rapat Dewan Komisaris, remunerasi Dewan Komisaris, jumlah rapat
Dewan Direksi, kehadiran rapat Dewan Direksi, remunerasi Dewan
Direksi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap
kinerja keuangan yang diukur dengan NOM.
B. Saran
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana
disampaikan pada manfaat penelitian. Untuk penelitian selanjutnya,
pertama disarankan untuk meneliti hal yang sama dengan metode yang
sama namun berbeda objek penelitian. Kedua, disarankan untuk
memberikan tambahan variabel yang mungkin bisa memperkuat hubungan
antar variabel dependen dan independennya. Ketiga, diharapkan untuk
penelitian selanjutnya menambah periode yang digunakan agar hasil dari
peneliltian lebih baik model regresinya. Keempat, diharapkan untuk
menggunakan variabel total remunerasi, bukan hanya remunerasi non
natura sehingga nanti hasilnya diharapkan dapat lebih baik. Kelima,
diharapkan untuk melakukan analisis tambahan untuk menguji apakah
hasil penelitian dapat diterapkan pada semua tingkatan NOM, baik untuk
NOM di tingkatan rendah maupun NOM di tingkatan tinggi.
Daftar Pustaka
Abdullah, Mal An. 2010. Corporate Governance (Perbankan Syariah di
Indonesia). Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
Ahmad, Afridian Wirahadi. & Septriani, Yossi. 2008. Konflik Keagenan :
Tinjauan Teoritis dan Cara Menguranginya. Jurnal Akuntansi &
Manajemen. Vol. 3, No. 2, Hal. 47-55.
Armas, Sandro. 2016. Pengaruh Diversitas Gender, Remunerasi Direksi dan
Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada
Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia). Skripsi. Bandar
Lampung: Universitas Lampung.
Azim, M and Taylor, D. 2009. Board monitoring and firm performance:
Controlling for endogeneity and multicollinearity, Corporate
Ownership and Control. Journal Article. Vol. 6, No. 3, Hal. 79-93.
Bukair, Abdullah Awadh A. 2014. Factors Influencing Corporate Social
responsibility Disclosure by Islamic Banks. Thesis. Malaysia: Universiti
Utara Malaysia.
Bungin, M. Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta :
Prenadamedia Group.
Dewayanto, Totok. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance
terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan
Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008).
Fokus Ekonomi. Vol. 5, No. 2, Hal. 104-123.
Endraswati, Hikmah. 2006. Corporate Governance (Keterkaitan antara Struktur
Kepemilikan, Kinerja Jangka Panjang Saham dan Stabilitas Manajemen
Puncak di Indonesia). Salatiga : STAIN Salatiga Press.
. 2017. Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas
Pengungkapan Laporan Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia
(Perspektif Governance dan Finance). Salatiga : LP2M-Press.
Endraswati, Hikma; Suhardjanto, Djoko; Krismiaji. 2014. Board of Directors and
Remuneration in Indonesian Banking. Journal on Business Review.
Vol. 3, No. 3.
Erfina, Erzi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja
Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Skripsi. Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Farida, Y. N.; Prasetyo, Y.; Herwiyanti, E. 2010. Pengaruh Penerapan Corporate
Governance terhadap Timbulnya Earning Management dalam Menilai
Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia. Jurnal Bisnis
dan Akuntansi. Vol. 12, No. 2, Hal. 69-80.
Ghazali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
21. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Guna, W. I., dan Herawaty, Arleen. 2010. Pengaruh Corporate Governance,
Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya terhadap
Manajemen Laba. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 12, No. 1, Hal. 53-
68.
Hafidzah, Fajar Nur. 2013. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan
Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2008-2012. Skripsi.
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Hardikasari, Eka. 2011. Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap
Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa efek
Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008. Skripsi. Semarang: Universitas
Diponegoro.
Hasanah, Nur. 2013. Analisis Good Corporate Governance terhadap Kinerja
Perbankan. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Hisamuddin, Nur; K, M. Yayang Tirta. 2012. Pengaruh Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal
Akuntansi Universitas Jember. Vol. 10, No. 2.
Inuzula, Lakharis; Basri, Hasan. Shabri. 2015. Peran Dewan Pengawas Syariah
dan Dewan Komisaris dalam Mengungkapkan Islamic Social Reporting
pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi.
Vol. 4, No. 4, Hal. 68-78.
Kartika, Ika. 2014. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance oleh Dewan
Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite dan Dewan Pengawas
Syariah terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Umum Syariah di
Indonesia tahun 2010-2013. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Kartikaningrum, Septiandika Dwi. 2016. Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi
terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. Skripsi.
Salatiga: IAIN Salatiga.
Khasanah, Iswatin. 2014. Pengaruh Kompensasi Manajemen Eksekutif terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan (pada 50 Perusahaan Best of The Best
Versi Majalah FORBES Indonesia tahun 2015. Skripsi. Surabaya:
Universitas Negeri Surabaya.
Kusumawati, D. N; Riyanto, Bambang. 2005. Corporate Governance dan Kinerja
: Analisis Pengaruh Complianc Reporting dan Struktur Dewan terhadap
Kinerja. Disajikan dalam SNA VII Solo. 15-16 September 2005.
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank BJB Syari’ah.
Lestari, Ekowati Dyah; Muid, Dul. 2011. Pengaruh Good Corporate Governance
terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009). Skripsi.
Semarang: Universitas Diponegoro.
Luthfia, Khaula. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur
Modal, dan Corporate Governance terhadap Publikasi Sustainability
Report (Studi Empiris Perusahaan-perusahaan yang Listed di Bursa
Efek Indonesia Periode 2007-2010). Skripsi. Semarang: Universitas
Diponegoro.
M, Muhammad Ibadil. 2013. Analisis Pengaruh Risiko, tingkat Efisiensi dan
Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan
(Pendekatan Beberapa Komponen Metode Risk Based Bank Rating
SEBI 13/24/DPNP/2011). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Manik, Tumpal. 2011. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Komisaris
Independen, Komite Audit, Umur Perusahaan terhadan Kinerja
Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Properti dan Real estate di BEI).
JEMI. Vol. 2, No. 2.
Manunggal, Syafrudin Arif Marah. 2013. Good Corporate Governance dan
Manajemen Keuangan dalam Ekonomi Syari’ah. Jurnal Muqtashid.
Vol. 4, No. 2.
Mardiyati, Umi. 2012. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Direktur Perempuan
terhadap Kinerja Perbankan. Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
Vol. 20, No. 2, Hal. 172-187.
Martsila, Ika Surya; Meiranto, Wahyu. 2013. Pengaruh Corporate Governance
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Diponegoro Journal of
Accounting. Vol. 2, No. 4.
Megasari, Dewi. 2010. Pengaruh Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah
dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan
Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di
Jakarta). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Muktiyanto, Ali. 2011. Pengaruh Interdependensi Mekanisme Corporate
Governance terhadap Kinerja Perbankan. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Indonesia. Vol. 8, No. 2.
Mustaghfiroh, ST. 2016. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah di Jawa Tengah Tahun 2013-2014. Skripsi. Semarang:
UIN Walisongo.
Najah, Anisa Nurun. 2014. Pengaruh Intelectual Capital dan Tata Kelola
Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang Masuk
Daftar Efek Syariah Periode 2010-2012. Skripsi. Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga.
Najmudin. 2011. Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syari’iyyah Modern.
Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.
Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan
Karya Ilmiah. Jakarta : Prenadamedia Group.
Parimana, Komang Agung Surya; Wisadha, I Gede Saputra. 201). Pengaruh
Privatisasi, Kompensasi Manajemen Eksekutif dan Ukuran Perusahaan
pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.
10, No. 3. Hal. 753-762.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 Pelaksanaan good
corporate governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah
Prasinta, Dian. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja
Keuangan. Accounting Analysis Journal. Vol. 1, No. 2.
Pratiwi, Angrum. 2013. Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance
serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan ada Bank Umum
Syariah di Indonesia periode 2007-2012. Skripsi. Yogyakarta:
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Purwani, Tri. 2010. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja
Perusahaan. Majalah Ilmiah INFORMATIKA. Vol. 1 No. 2.
Puspitasari, Filia; Endang, Ernawati. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate
Governance terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. Jurnal
Manajemen Teori dan Terapan. Vol. 3, No. 2.
Rahman, Azhar Abdul; Bukair, Abdullah Awadh. 2013. The Influence of The
Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility
Disclosure by Islamic Banks od Gulf Co-Operation Council Countries.
Asian Journal of Business and Accounting, 6(2).
Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen (Informasi untuk Pengambilan Keputusan
Strategis). Jakarta : Erlangga.
Santoso, Gesang Hadi. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial
Performance Perusahaan. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri
Surabaya.
Siallagan, H; Machfoedz M. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas
Laba dan Nilai Perusahaan. Disajikan dalam Simposium Nasional
Akuntansi 9 Padang. 23-26 Agustus 2006.
Sulaiman; Cahyonowati, Nur. 2015. Pengaruh Perkara di Pengadilan,
Karakteristik Dewan Komisaris dan Pengungkapan secara Proaktif
terhadap Kinerja Perusahaan Listing BEI. Diponegoro Journal of
Accounting. Vol. 4, No. 3, Hal. 1-13.
Sulaiman, Faradillah. 2013. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance
terhadap kinerja Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
tahun 2009-2011. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas
Brawijaya. Vol. 1, No. 2.
Sumarsono. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja
Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia 2010-2012. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi kasus pada Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia periode 2010-2013.
Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Syoraya, Siti. 2014. Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
terhadap Kinerja Manajerial dengan Resiko Bisnis sebagai Variabel
Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Skripsi. Semarang:
Universitas Diponegoro.
Takarini, Agustin. 2014. Pengaruh Intelectual Capital, Kualitas Corporate
Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan
Syariah periode 2010-2012. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Utomo, Arsanto Teguh. 2014. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance
terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012).
Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Vafeas, Nikos. 1999. Board Meeting Frequency and Firms Performance. Journal
of Finance Economics. Vol. 53, No. 1, Hal. 113-142.
Wardhani, Ratna. 2007. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan
yang Mengalami Permasalahan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Indonesia. Vol. 4, No. 1, Hal. 95-114.
Wati, Like Monisa. 2012. Pengaruh Praktek Good Corporate Governane terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Jurnal
Manajemen. Vol. 1, No. 1.
Widyati, Maria Fransisca. 2013. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen,
Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional
terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 1, No. 2.
www.bi.go.id
www.ojk.go.id
Nama Bank
Tahun
Dewan Pengawas
Syariah
Dewan Komisari
s
Jumlah DPS Jumlah rapat DPS
% kehadiran rapat DPS
Remunerasi DPS
Jumlah DK
proporsi KI
Jumlah Rapat DK
% kehadiran rapat DK
Remunerasi DK
Jumlah rapat DD
% kehadiran rapat DD
Remunerasi DD
NOM
Bank BTN
2010 3 19 100
291.000.000 5 0,6 22 88,2
9.854.000.000 95
81,66666667
29.738.000.000
0,18767
2
2011 3 24 100
291.000.000 6 0,5 57
85,66666667
14.620.000.000 81
85,16666667
37.446.000.000
0,32311
1
2012 3 24 100
291.000.000 6 0,5 51 37,2
19.466.000.000 105
84,66666667
49.247.000.000
0,40705
2013 3 24 100
306.000.000 6 0,5 36 74,30625
22.605.000.000 138 88,4
58.283.000.000
0,46198
2
2014 3 24 100
399.000.000 6 0,5 29
64,53142857
12.463.000.000 116
84,66666667
28.513.000.000
0,45662
4
2015 3 16
89,58333333
850.000.000 7
0,57142857
1 34 67,570833
33 15.681.000.
000 100 82,5 37.216.000
.000
0,49120
1
Bank Danamon
2010 3 14 53,57
425.000.000 7
0,57142857
1 5 77,777777
78
18.535.000.000 41 77,3
91.042.000.000
0,37986
2011 3 14 71,43
376.028.830 8 0,5 5 92,5
18.486.000.000 47
77,48083333
65.367.028.005
0,28450
3
2012 3 14
66,66666667
563.242.131 8 0,5 6 100
20.907.000.000 38
87,18181818
99.161.000.000
-0,57505
2013 3 16 62,5
721.049.010 8 0,5 6 95,75
27.975.000.000 44
85,27272727
131.786.000.000
0,01610
8
2014 3 13
69,23076923
722.975.148 6 0,5 6
94,33333333
21.419.000.000 39
85,77777778
87.737.000.000
0,05180
4
2015 3 13
71,79487179
731.488.006 7
0,57142857
1 6 97,571428
57
20.346.000.000 45
88,28571429
72.045.000.000
0,25644
9
Bank Permata
2010 3 9
74,07666667
575.000.000 9
0,55555555
6 10 84,285714
29
9.630.000.000 48 83,77125
46.952.000.000
0,49994
2
2011 3 10 70
575.000.000 9
0,55555555
6 10 80
10.095.000.000 33
84,51333333
61.808.000.000
0,32328
9
2012 3 12
75,33333333
575.000.000 9
0,55555555
6 10 98,181818
18
9.630.000.000 33
84,08888889
65.527.000.000
0,20113
2013 3 12
77,66666667
575.000.000 8 0,5 11 100
12.130.000.000 33 77,5
86.271.000.000
0,23161
6
2014 2 11 100
570.000.000 8 0,5 10 100
10.447.000.000 28 86,8
74.324.000.000
0,11752
7
2015 2 12 100
570.000.000 8 0,5 8 100
11.007.000.000 25 88,8
69.619.000.000
0,30518
1
BPD Jatim
2010 3 10 100
304.966.550 4 0,5 16 100
9.255.160.000 15 96,665
14.744.500.000
0,13058
3
2011 3 4 100
234.937.500 4 0,5 8
91,66666667
14.922.632.000 12
85,71428571
22.801.291.366
0,21123
5
2012 3 12 89
165.000.000 4 0,5 5 100
12.191.656.475 14 94,282
20.754.670.220
0,22854
9
2013 3 12 86
330.988.000 4 0,5 6 80
8.713.952.7 10
97,61857143
15.091.567
0,30848
20 .700
2014 3 10
73,33333333
247.400.000 4 0,5 7 100
8.548.056.000 15 94,666
14.446.960.000
0,20155
7
2015 3 12
41,66666667
590.687.812 5 0,6 9 52,38
957.600.000 7 94,284
2.394.000.000
0,14147
6
BPD Sulselbar
2010 3 12
94,33333333
204.000.000 4 0,5 7 89,25
4.041.444.218 39 97,425
4.394.861.568
0,20073
1
2011 3 12
93,33333333
204.000.000 4 0,5 9 90
7.366.561.949 38 90,775
12.257.077.413
0,52008
2
2012 3 12
80,66666667
204.000.000 4 0,75 15 89
5.041.230.502 25 94
8.807.332.003
0,64561
5
2013 3 12
69,66666667
204.000.000 4 0,75 5 95
6.669.120.818 30 97,5
14.611.378.067
0,60681
4
2014 3 12
71,66666667
204.000.000 4 0,75 10 95
9.503.222.951 39 74,75
18.637.857.734
0,73429
4
2015 3 12
66,66666667
204.000.000 4 0,75 16 76,5
8.627.072.253 33 100
10.245.193.190
0,55791
1
BPD Sumbar (Nagari)
2010 2 9 100
66.000.000 4 0,5 18 87,5
2.710.284.489 12 100
5.220.680.742
0,24313
4
2011 2 14 100
148.200.000 3
0,66666666
7 35 100
5.284.460.750 9 100
11.673.973.830
0,38577
9
2012 2 11 100
148.200.000 3
0,66666666
7 14 100
3.721.806.765 31 100
7.362.845.967
0,52985
3
20 2 16 100 3 0,666 15 95,333333 21 100 0,49
13 179.550.000 666667
33 4.431.248.630
10.621.348.793
3815
2014 2 24 100
194.165.163 4 0,5 19 96,6
4.278.043.516 23 100
12.905.038.558
0,31447
3
2015 3 20 100
243.093.342 4 0,5 48 100
4.545.220.753 46 76,6225
17.769.726.261
0,51468
8
CIMB Niaga
2010 3 14 98,572
594.620.000 8 0,5 12 98,95875
13.739.890.000 48
92,01388889
68.088.990.000
0,17239
9
2011 3 18
90,74074074
728.730.000 8 0,5 12 93,75
15.961.970.000 49
94,3877551
119.214.770.000
0,25785
8
2012 3 12
94,44666667
747.070.000 8 0,5 12 95,83375
16.691.490.000 49
98,39714286
135.596.930.000
0,32744
6
2013 3 12
94,44666667
1.186.990.000 8 0,5 12 93,75
14.930.760.000 51
93,30065359
139.668.500.000
0,33702
7
2014 3 12
94,44666667
1.311.770.000 8 0,5 13 96,924
13.782.540.000 49
93,25153846
153.223.790.000
0,29602
2015 3 12
91,66666667
1.316.660.000 8 0,5 12 98,95875
14.804.990.000 35 96,665
121.906.180.000
0,26712
9
Maybank
2010 3 12
88,88888889
428.000.000 7
0,57142857
1 12 100
10.676.000.000 46
86,55555556
46.108.000.000
-0,20616
2011 3 34
83,33333333
428.000.000 7
0,57142857
1 11 93,507142
86
12.956.000.000 45
74,56790123
43.955.000.000
0,68866
9
2012 3 26
85,66666667
461.000.000 7
0,57142857
1 11 96,104285
71
12.832.000.000 38
89,47368421
42.552.000.000
0,17586
3
2013 3 36 88
491.000.000 6 0,5 12
98,61166667
13.152.000.000 33
88,22222222
52.816.000.000
0,56847
8
2014 3 37
84,68468468
562.000.000 6 0,5 14 97,62
11.268.000.000 32 89,75
43.407.000.000
-0,01517
2015 3 29 89,66
700.000.000 6 0,5 13
98,71833333
11.268.000.000 44 80
44.844.000.000
0,41404
OCBC Nisp
2010 2 14 100
354.000.000 8 0,5 4 100
12.200.000.000 23
92,39130435
44.405.000.000
0,37121
5
2011 2 14
96,42857143
412.000.000 8 0,5 4 100
13.453.000.000 26
96,85314685
55.315.000.000
0,17501
6
2012 2 15 100
468.000.000 8 0,5 5 100
15.019.000.000 25
96,36363636
68.222.000.000
0,35158
8
2013 2 14 100
495.000.000 8 0,5 4 93,75
18.430.000.000 25
95,27272727
81.132.000.000
0,51500
4
2014 2 13 100
734.000.000 8 0,5 4 96,875
20.815.000.000 21
97,61904762
85.661.000.000
0,34199
6
2015 2 12 100
725.000.000 8 0,5 6 100
22.424.000.000 26 95,6
100.555.000.000
0,30688
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae
I. Data Pribadi
1. Nama : Lilik Septiyani Nafi’ah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 28 September 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Salatiga
7. Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
8. Jurusan : Strata 1 Perbankan Syari’ah
9. Status Pernikahan : Belum Menikah
10. Kebangsaan : Indonesia
11. Alamat : RT 02/RW III Dsn. Candi Ds. Candi Kec. Bandungan Kab. Semarang
12. Kode Pos : 50614
13. Nomor Telepon / HP : +6285713053607
14. e-mail : [email protected]
II. Pendidikan Formal :
Tahun Masuk Tahun Keluar Sekolah / Institusi/ Universitas Jenjang
Pendidikan
2010 2013 MA Al Bidayah Menengah
2007 2010 Mts Al Bidayah Menengah
2001 2007 MI Al Bidayah Dasar
2000 2001 RA Al Bidayah Dasar
IV. Pengalaman Organisasi
Periode Organisasi Posisi
2017 DEMA IAIN Salatiga Bendahara Umum
2016/2017 Komisariat Djoko Tingkir PMII Salatiga Bendahara Umum
2016/2017 KOPRI PMII Kota Salatiga Sekretaris Umum
2015/2016 DEMA FEBI IAIN Salatiga Sekretaris Umum
2015/2016 Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam PMII
Salatiga
Sekretaris Umum
2014/2015 SEMA FEBI IAIN Salatiga Ketua Umum
2014/2015 Rayon Syariah dan Ekonomi Islam PMII
Salatiga
Koordinator
Jurusan Perbankan
Syariah S1
2014/2015 KSEI STAIN Salatiga Devisi Pengabdian
Masyarakat
2013/2014 KSEI STAIN Salatiga Anggota KSEI
STAIN Salatiga
2011/2012 OSIS MA Al Bidayah Candi Sekretaris Umum
2011/2012 BANTARA MA Al Bidayah Pradana II
2011/2012 PMR MA Al Bidayah Sekretaris Umum
2008/2009 Dewan Penggalang Mts Al Bidayah Bendahara Umum
Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.
Salatiga, 17 Agustus 2017
(Lilik Septiyani Nafi’ah)