ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DAN ANGKA MELANJUTKAN

(AM-SMP/MTs) PERIODE 2007-2009

(Studi Empiris : Provinsi Jawa Tengah)

Dina Agustina

Johanna Maria Kodoatie, S.E, M.Ec, Ph.D

ABSTRACT

Decentralization theory argue that the implementation of fiscal decentralization could

improving level efficiency of public provision of goods and services. The aim of this study is to

examine empirically the effect of fiscal decentralization on infant mortality rate (IMR) and the

transition rate (AM) SMP / MTs. Infant mortality is measured as the ratio of the number of infant

deaths per 1000 live births. While the transition rate SMP / MTs is expressed as a ratio students

who have completed primary education at school level and continue on the level of secondary

school. In addition to measuring the impact of fiscal decentralization on the IMR and AM-

SMP/MTs, this study also aims to examine indicators of fiscal decentralization in terms of

revenue and expenditure side. It aims to find indicators of fiscal decentralization that could

describe the degree of decentralization in Central Java.

In this study the type of data used is panel data. Panel data in this study covers 35

districts / cities in Central Java province, in the period 2007 to 2009. Panel data analysis

methods in the current study using a random effects model approach (REM) and path analysis.

Based on the results of this study found that indicators of fiscal desentralsiasi appropriate in

describing the degree of fiscal decentralization at counties / cities in Central Java province is an

indicator of fiscal decentralization is measured in terms of revenue. Indicators of fiscal

decentralization on the revenue side is the ratio of local revenue (PAD) to total revenue (TPD).

Based indicator fiscal decentralization can be concluded that the implementation of fiscal

decentralization had a positive impact to AM-SMP/MTs and IMR. The results of This research

can be concluded that if the degree of fiscal decentralization increased by one percent then it

will increase AM-SMP/MTs as much as 0.13 percent, and reduce the IMR as much as 0.517

percent.

Keyword : Fiscal decentralization, panel data, Infant mortality (IMR), transition rate (AM-

SMP/MTs), Random effect, path analysis,

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal telah dilaksanakan oleh berbagai Negara didunia termasuk

Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia efektif dilaksanakan tahun 2001 dengan

di keluarkannya UU no.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan disempurnakan dengan

UU no.32 dan UU no.33 tahun 2004. Dalam pelaksanaan desentralisasi terjadi pelimpahan

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung

pelaksanaan pelimpahan kewenangan ini, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan

untuk menggali pendapatan daerahnya sendiri melalui pemungutan pajak (Taxing power)

dan melakukan peran alokasi secara mandiri.

Pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah daerah

memiliki pengetahuan yang lebih baik akan daerahnya dibandingkan pemerintah pusat.

Sehingga dengan keunggulan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini maka pemerintah

daerah akan mampu bekerja lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayan

publik. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya dapat

menimbulkan keuntungan dalam proses pembangunan tetapi juga terdapat pandangan lain

yang memandang desentralisasi juga memiliki potensi yang sebaliknya yaitu menimbulkan

kerugian.

Pandangan negatif dari pelaksanaan desetralisasi fiskal telah melahirkan berbagai isu

sentral terkait pelaksanaan desentralisasi. Isu yang muncul sejalan dengan pelaksanaan

desentralisasi ini antara lain bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah dimana

dalam pemilihan daerah sering dimunculkan isu putra daerah, pemerintah daerah lebih

berorientasi dalam peningkatan pendapatan daerah (PAD) sehingga pemerintah daerah akan

memperluas sumber pendapatannya melalui pajak dan retribusi yang berakibat dapat

menambah beban pajak bagi masyarakat, dan masalah selanjutnya yang menjadi isu adalah

meningkatnya potensi terjadinya korupsi yang lebih luas. Hal ini sebagai akibat dari

pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah sehingga kurang adanya

pengawasan dan intervensi dari pemerintah pusat sehingga peluang untuk melakukan

korupsi semakin besar terutama dalam bidang pelayan public (Mudrajad, Kuncoro (2004)).

Sehingga dari masalah-masalah tersebut justru akan berimplikasi terhadap terjadinya

inefisiensi dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Kesahatan dan pendidikan sebagai suatu gabungan modal manusia (human capital)

memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya

pendidikan bagi setiap orang telah disadari oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun

tingkat daerah. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat

Indonesia tertuang dalam UU no. 23 tahun 2003 tentang alokasi anggaran untuk bidang

pendidikan dan kesehatan. Dimana pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan 20

persen anggaran APBD untuk sektor pendidikan dan 15 persen untuk sektor kesehatan.

Selain itu komitmen pemerintah juga digambarkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam

mensukseskan Millenium development goals (MDGs). Dimana dalam komitmen MDGs

pendidikan untuk semua menjadi tujuan kedua, dan kesehatan anak menjadi tujuan keempat

dari delapan tujuan utama MDGs.

Banyak studi yang telah dilakukan untuk mengukur dampak dari pelaksanaan

desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang kesehatan. Studi terdahulu tersebut telah

dilakukan di beberapa Negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2001 oleh Robalino, Picazo,

dan Voetberg melakukan penelitian untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap

outcomes bidang kesehatan pada negara dengan pendapatan rendah dan juga tinggi ( cross

country ) dengan menggunakan variabel outcomes kesehatannya adalah angka kematian

bayi. Variabel desentralisasi fiskal yang diukur sebagai rasio pengeluaran yang dilakukan

oleh pemerintah daerah terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan kontrol variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP perkapita, dan

pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini

menyebutkan terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan kematian bayi,

dimana dengan derajat desentralisasi fiskal yang lebih besar maka akan secara konsisten

menurunkan tingkat kematian bayi. Penelitian-penelitian lain yang dilakukan diberbagai

Negara juga menunjukkan dukungan terhadap penelitian Rubalino,et al (2001). Beberapa

penelitian yang mendukung hasil temuan ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan

oleh Uchimura dan Jutting (2002). Sedangkan penelitian sejenis yang dilakukan di

Indonesia oleh Ahmad, Afridian (2009) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu

desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka kematian bayi

dan angka harapan hidup.

Penelitian untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang

pendidikan dilakukan oleh Salinas, Paula (2007) di 50 provinsi di Spanyol. Dalam penelitian

ini Salinas, Paula (2007) menggunakan angka melanjutkan sebagai indikator outcomes

bidang pendidikan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara

desentralisasi fiskal dengan Angka melanjutkan pada secondary school, dan dampak ini

dapat menjadi lebih besar pada daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang

tinggi.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap

berbagai indikator hasil akhir pada bidang kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan hasil

tersebut terlihat bahwa masih ditemukan perbedaaan hasil temuan pada penelitian-penelitian

terdahulu. Perbedaan hasil temuan dalam penelitian terdahulu ini diduga disebabkan oleh

perbedaan indikator desentralisasi yang digunakan dan keadaan daerah penelitian. Untuk itu

maka diperlukan suatu studi empiris untuk menguji kembali pengaruh dari pelaksanaan

desentralisasi fiskal terhadap indikator hasil akhir kesejahteraan anak seperti, angka

kematian bayi dan juga angka melanjutkan SMP/MTs. Karena anak adalah generasi penerus

bangsa yang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar yang baik

demi meningkatan kualitas dirinya.

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap angka melanjutkan SMP/MTs dan angka kematian bayi

(AKB). Dan juga menemukan ukuran yang tepat dalam mengukur besar pengaruh

desentralisasi fiskal. Sehingga diharapkan dengan adanya pengujian secara empiris tentang

pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang pendidikan ini mampu

membuktikan pengaruh yang sesungguhnya terjadi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di

Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Dan juga menemukan ukuran terbaik dalam

mengukur derajat desentralisasi fiskal ini.

Sehingga dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka kematian bayi di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2007-2009?

2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melanjutkan SMP/MTs di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam periode 2007-2009?

3. Apakah perbedaan ukuran derajat desentralisasi fiskal memberikan derajat yang berbeda?

Tujuan dan Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka kematian bayi di

Kabupaten/Kota pada Prov. Jawa Tengah dalam periode 2007-2009

2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melanjutkan

SMP/MTs di Kabupaten/Kota pada Prov. Jawa Tengah dalam periode 2007-2009

3. Untuk menemukan ukuran derajat desentralisasi fiskal yang dapat menggambarkan

derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

b. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam

merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBN dan APBD

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap outcomes bidang kesehatan dan pendidikan sebagai upaya peningkatan

kualitas kesehatan dan pendidikan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi pembaca pada

umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya.

2. TELAAH TEORI

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Terdapat berbagai pengertian mengenai otonomi daerah yang berkembang di

berbagai Negara. Maddick mendefinisikan otonomi daerah sebagai proses dekonsentrasi

dan devolusi. Devolusi adalah penyerahan kekuasaaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi

tertentu kepada pemerintah daerah. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian

wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar

kantor pusat (Maddick (1983) dalam kuncoro (2004)). Di Indonesia desentralisasi diatur

dalam Undang-undang (UU) no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 butir 5,

otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga

harus didukung oleh kemampuan fiskal yang memadai. Sehingga desentralisasi fiskal

hadir sebagai pendukung pelaksanaan desentralisasi. Menurut Oates, 1993, desentralisasi

merupakan pilihan terbaik dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi

eksternalitas yang terjadi, dibandingkan sentralisasi. Pemilihan sistem desentralisasi lebih

baik dibandingkan dengan system sentralisasi didasarkan pada pandangan bahwa

pemerintah daerah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang daerahya dibandingkan

pemerintah pusat. Sehingga penyediaan barang dan jasa publik dapat disesuaikan dengan

kebutuhan daerah. Dengan pengetahuan ini maka pemerintah daerah dapat bekerja lebih

efisien daripada pemerintah pusat.

Dari teori yang dikemukan oleh Oates diatas secara implisit teori tersebut

berasumsi bahwa pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan

dapat mengatur sumberdaya finansial lebih efisien (Dolores, Rubio 2010). Namun, ketika

dana transfer muncul sebagai dana kompensasi yang dilakukan dalam upaya pemerataan

penerimaan tiap daerah, dikhawatirkan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah

memberikan tekanan kepada daerah dalam mengatur pengeluaran daerahnya secara

efisien. Dengan kata lain dikhawatirkan dana perimbangan akan mengurangi kebebasan

pemerintah daerah dalam melakukan pengeluaran sesuai dengan prioritas pembangunan

dari daerah masing-masing. Di Indonesia sebagian besar daerah masih belum sepenuhnya

mandiri, sebagian besar daerah masih mengandalkan dana perimbangan dari tingkat

pemerintah yang lebih tinggi, keadaan seperti dapat mendorong inefisiensi karena pada

dana tersebut telah terkandung tugas-tugas tertentu dari tingkatan pemerintah yang lebih

tinggi (dekonsentrasi, dan tugas pembantuan).

Dalam teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Oates juga menyebutkan

bahwa pada system desentralisasi masyarakat akan memanfaatkan hak pilih mereka

secara optimal. Masyarakat akan memilih wakil-wakil yang mampu menyeimbangkan

aspirasi mereka terhadap jumlah barang publik dan tingkat pajak yang menyertainya

(Musgrave (1959) dalam Uchimura,and Jutting (2009)). Namun pada masa desentralisasi

egoisme sektoral telah bergeser menjadi fanatisme daerah. Egoisme sektoral yang terjadi

karena pembangunan bertumpu pada asas dekonsentrasi dan bersifat sektoral. Sehingga

pada masa desentralisasi bupati dan walikota seolah-olah terbebas dari intervensi

pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga fanatisme daerah muncul, prioritas putra

daerah menjadi suatu isu utama dalam setiap pemilihan kepala daerah dan hal ini akan

akan menciptakan peluang korupsi yang lebih besar pada pemerintah daerah

(kuncoro,Mudrajad (2004)).

2.2 Indikator Outcomes Bidang Pendidikan Dan Kesehatan

2.2.1 Indikator Kesehatan

Untuk mencipatakan masyarakat yang sehat pemerintah Indonesia melalui

Departemen Kesehatan telah merumuskan berbagai indikator untuk mencapai

Indonesia sehat. Selain melalui Kementrian Kesehatan pemerintah Indonesia juga

telah ikut serta dalam MDGs, dimana MDGs merupakan komitmen Internasional

untuk memberantas kelaparan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Tujuan ke-dua dari MDGs adalah menurunkan angka kematian bayi. Hal ini penting

karena bayi lebih rentan terhadap penyakit dan juga kondisi lingkungan yang kurang

sehat. Sehingga diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan angka kematian bayi

yang rendah. Indikator kesehatan berdasarkan visi Indonesia Sehat 2010 yang telah

dirumuskan oleh Dinas Kesehatan RI terdiri dari :

1. Indikator masukan

A. Pelayanan Kesehatan

a. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

B. Sumberdaya Kesehatan

a. Rasio dokter per-100.000 penduduk

C. Manajemen Kesehatan

a. Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD kabupaten/kota

b. Persentase kabupaten/kota yang memiliki dokumen system kesehatan

D. Kontribusi Sektor-Sektor Terkait

a. Persentase penduduk yang melek huruf

b. Persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih

2. Indikator hasil antara (Intermediate Output). Indikator ini terdiri dari indikator-indikator

ketiga pilar yang mempengaruhi hasil akhir, yaitu:

A. Keadaan Lingkungan

B. Perilaku Hidup Masyarakat

C. indikator-indikator akses dan mutu pelayanan kesehatan.

3. Indikator hasil akhir ( Derajat Kesehatan)

A. mortalitas (kematian)

a. Angka kematian bayi per-1.000 kelahiran hidup

b. Angka kematian balita per-1.000 kelahiran hidup

c. Angka harapan hidup waktu lahir

2.2.2 Indikator Pendidikan

Dalam UU no.23 tahun 2003 pasal 9 disebutkan bahwa anak-anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan

tingkat kecerdasannya. Untuk memenuhi hak anak tersebut dan pendidikan bagi seluruh

kalangan masyarakat pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan

dasar Sembilan tahun bagi semua. Selain komitmen nasional, pemeritah Indonesia juga

berkomitmen dalam dunia Internasional melalui MDGs. Tujuan kedua dari MDGs adalah

menciptakan pendidikan dasar bagi semua. Untuk melihat pencapaian dan keadaan

derajat pendidikan di Indonesia Departemen Pendidikan telah menetapkan beberapa

Indikator di bidang pendidikan. Indikator- Indikator tersebut antara lain :

1. Indikator Masukan

a. Pembiayaan bidang pendidikan

b. Penyediaan fasilitas-fasilitas pembelajaran bagi masyarakat

c. Kualitas suberdaya manusia termasuk tenaga pengajar

d. Indikator-indikator kontribusi sektor terkait

2. Indikator hasil antara (Intermediate Output)

a. Keadaan lingkungan

b. Perilaku hidup masyarakat

c. Indikator-indikator akses dan mutu pelayanan pendidikan

3. Indikator hasil akhir (outcomes)

a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

1. Angka Melanjutkan

2. Angka Pertisipasi Kasar (APK)

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

4. Rasio Siswa per-sekolah

5. Rasio Kelas per-siswa

Komitmen pemerintah melalui Departemen Pendidikan adalah untuk memastikan

pendidikan dasar sembilan tahun telah terlaksana di seluruh wilayah Indonesia. Wajib

belajar Sembilan tahun mencakup enam tahun pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan

tiga tahun pada jenjang sekolah menengah pertama atau madrasyah tsanawiyah. Indikator

APK SD menunjukkan persentase yang mendekati 100 persen (Kementrian Pendidikan

Jawa Tengah). Sehingga dalam penelitian ini indikator Angka Melanjutkan SMP/MTs

untuk melihat apakah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang

sekolah dasar akan melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar selanjutnya yaitu

SMP/MTs.

2.3 Studi Empiris Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap AM-SMP/Mts dan

Angka Kematian Bayi (AKB)

2.3.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap AM-SMP/Mts

Salinas, paula (2007) dalam penelitiannya menggunakan panel data dari 50

provinsi yang ada di Spanyol pada tahun 1980-2003. Studi empiris ini menggunakan

variable pendapatan per-kapita, population education, rasio murid per guru, dan

tingkat pengangguran sebagai kontrol variable. Sedangkan variable desentralisasi

fiskal diukur menggunakan surplus anggaran dan defisit anggaran. Hasil dari

penelitian yang dilakukan oleh Salinas, paula adalah proses desentralisasi yang terjadi

di Spanyol memiliki dampak yang positif terhadap outcomes bidang pendidikan yang

diukur dengan menggunakan Survival rate. Dan dalam penelitiannya Salinas, Paula

menemukan bahwa daerah dengan tingkat disiplin fiskal yang tinggi (memiliki

surplus anggaran) akan menerima dampak positif yang lebih besar dari pelaksanaan

desentralisasi dan pada daerah dengan disiplin fiskal yang buruk (memiliki defisit

anggaran) memperoleh dampak yang positif yang lebih kecil dari pelaksanaan

desentralisasi fiskal tersebut.

2.3.2 Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap Angka Kematian Bayi

Pada tahun 2001 oleh Robaino, Picazo, dan Voetberg melakukan penelitian

untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes bidang kesehatan

pada negara dengan pendapatan rendah dan juga tinggi ( cross country ) dengan

menggunakan variabel outcomes kesehatannya adalah angka kematian bayi. Variabel

desentralisasi fiskal yang diukur sebagai rasio pengeluaran yang dilakukan oleh

pemerintah daerah terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan kontrol variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDP

perkapita, dan pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil dari

penelitian ini menyebutkan terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan

kematian bayi, dimana dengan derajat desentralisasi fiskal yang lebih besar maka akan

secara konsisten menurunkan tingkat kematian bayi.

Gambar 1.1

Skema Penelitian Terdahulu

2.4 Ukuran Desentralisasi Fiskal

Data yang digunakan untuk menghitung besarnya derajat desentralisasi ini

diturunkan dari data ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang

diterbitkan oleh dinas perimbangan keuangan Republik Indonesia.

Suatu ukuran desentralisasi yang baik adalah harus dapat benar-benar

menggambarkan tingkat desentralisasi secara nyata yang terjadi pada tiap daerah. Dalam

menentukan ukuran desentralisasi fiskal dalam penelitian kali ini mengikuti ukuran

desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh Rubio, Dolores (2010). Dalam penelitiannya

Rubio, Dolores (2010) menggunakan dua ukuran desentralisasi fiskal. Ukuran

desentralisasi fiskal yang pertama merupakan ukuran desentralisasi fiskal yang

dikembangkan oleh Oates 1993 yaitu ExpDec.

ExpDec merupakan suatu ukuran desentralisasi fiskal dari sisi pegeluaran.

Dimana ExpDec merupakan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran

pemerintah provinsi. Ukuran ini juga digunakan oleh sebagian besar peneliti dalam

menentukan besarnya derajat desentralisasi fiskal seperti Uchimura, Jutting (2009),

Robalino, et al (2001), dan Rubio, Dolores (2010) yang ketiga penelitiannya digunakan

untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal secara empiris terhadap outcomes bidang

kesehatan di berbagai Negara. Dan selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai derajat

kemandirian fiscal (DK).

Ukuran yang kedua yang digunakan merupakan pengukuran desentralisasi dari

sisi pendapatan yaitu AutTaxRevDec yang merupakan rasio pendapatan asli daerah (PAD)

terhadap total penerimaan pemerintah daerah. Dalam penelitian kali ini rasio ini disebut

sebagai daerajat desentralisasi fiskal (DDF).

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam studi ini analisis dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu analisis

panel data menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM) dan analisis Jalur.

Bedasarkan paparan sebelumnya maka kerangka pemirikan teoritis dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

: dianalisis secara langsung AMHW : angka melek huruf wanita

: dianalisis secara bertahap

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sektor Kesehatan

Fasilitas

pendidikan

dan : 1.Rasio

siswa per-

guru.

Pelayanan

kesehatan:

1. cakupan

imunisasi

2.persalina

n tenkes

Sumber

daya

Kesehata

n: 1. rasio

dokter

per-

100000

penduduk

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Melanjutkan SMP/MTs

Kondisi

hidup:

1.PDRB

per kapita

2. Exp.

tembakau

3. amhw

Kondisi hidup:

1.PDRB per-

kapita

2.penganggur

an

3.population

background

Pengeluaran

Pemerintah

Bidang

Kesehatan

Desentralisasi

Fiskal

Pengeluaran

Pemerintah

Bidang

Pendidikan

1. Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan angka

kematian bayi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-2009

Sektor Pendidikan

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan Angka

Melanjutkan SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2007-

2009.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

a. Desentralisasi fiskal

1. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)/ Desentralisasi Dari Sisi

PendapatanKetersediaan sumber daya fiskal merupakan kemampuan murni yang

berasal dari daerah yaitu PAD. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah ini

mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam satuan desimal.

2. Derajat Desentralisasi FIskal (DK)/ Desentralisasi dari sisi pengeluaran Derajat

desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pengeluaran daerah merupakan konsep

yang menunjukkan jumlah anggaran yang dibutuhkan daerah dalam menjalankan

proses pembangunan, baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan.

b. Angka Melek Huruf Wanita

Definisi Angka Melek Huruf (AMH) menurut Badan Pusat Statistik adalah

persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta

mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf

didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat

membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian

hasilnya dikalikan dengan seratus.

c. Rasio Dokter per 100.000 penduduk

Jumlah dokter per 100.000 penduduk merupakan jumlah dokter yang bertugas di

rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu atau fasilitas kesehatan

publik milik pemerintah lainnya di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu

(Hakimuddin, 2010). Satuan yang digunakan dalam menggambarkan variabel ini

adalah per 100.000 penduduk.

d. Persentase cakupan Imunisasi bayi

Variabel persentse bayi yang menerima imunisasi lengkap merupakan gambaran

seberapa banyak bayi yang berada di kabupaten/kota Jawa tengah yang telah

menerima imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap meliputi imunisasi

BCG, Polio, campak, DPT + HB, dan imunisasi hepatitis B3. Cakupan imunisasi

Bayi ini memiliki satuan dalam bentuk persen.

e. Persentase Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

Variabel persentse persalinan yang ditolong tenaga kesehatan merupakan gambaran

seberapa banyak masyarakat yang memafaatkan fasilitas kesehatan modern dan

meninggalkan cara persalinan tradisional seperti menggunakan jasa dukun atau

dibantu oleh anggota keluarga lainnya. Persentase persalinan yang ditolong tenaga

kesehatan merupakan persentase dari jumlah persalinan yang ditolong tenaga

kesehatan pada suatu daerah dan waktu tertentu terhadap jumlah persalinan pada

daerah dan waktu yang sama dalam satuan persen.

f. PDRB per kapita

PDRB merupakan Jumlah nilai tambah (value added) yang timbul dari semua unit

produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan PDRB

perkapita merupakan jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dipertengahan

tahun yang tinggal diwilayah tersebut. Dalam penelitian kali ini digunakan data

PDRB per-kapita atas dasar harga berlaku.

g. Persentase Pengeluaran Konsumsi

Variable persentase pengeluaran tembakau diadopsi dari penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Rubio, Dolores (2010) dengan sedikit modifikasi. Persentase

pengeluaran konsumsi tembakau merupakan persentase rata-rata pengeluaran

penduduk untuk konsumsi tembakau dalam waktu satu bulan.

h. Angka melanjutkan ke tingkat SMP (AM SMP/MTs)

Angka melanjutkan ke tingkat SMP (AM SMP/MTs) adalah perbandingan antara

jumlah lulusan jenjang sekolah dasar, termasuk MI terhadap jumlah siswa baru

tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs yang dinyatakan dalam satuan persen.

i. Rasio murid per guru (RMG)

Rasio murid per guru (RMG) adalah perbandingan antara jumlah murid dengan

jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

j. Population background

Population background merupakan persentase peduduk wanita dan pria yang

menamatkan pendidikan tinggi DIV/S1 dan S2.

k. Persentase Tingkat Pengangguran

Persentase pengangguran adalah perbandingan jumlah penduduk yang sedang

mencari pekerjaaan pada wilayah dan tahun tertentu terhadap jumlah Angkatan Kerja

di wilayah dan tahun yang sama.

l. Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan

Variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan ini

menggunakan angka absoulut dalam satuan jutaan rupiah.

3.2 Model Dasar

Dalam mengukur hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap angka kematian

bayi (AKB) dan angka melanjutkan SMP/MTs dalam studi kali ini digunakan panel data

dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai tahun 2009.

Penelitian hanya dilakukan dalam periode tiga tahun karena terkendala ketersediaan data.

Model persamaan pendidikan dibangun berdasarkan fungsi produksi pendidikan hal ini

mengikuti penelitian serupa yang dilakukan oleh Salinas, Paula (2007). Sedangkan untuk

model kesehatan diadaptasi berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh

Rubio, Dolores (2010). Model dasar dari persamaan dalam penelitian kali ini adalah

sebagai berikut:

Eij = αi + βXij + βCij + εij (1)

Hij = αi + βXij + βCij + εij (2)

Dimana :

H = indikator kesehatan E = indikator pendidikan

X = indikator desentralisasi fiskal C = kontrol variabel

ε = error i = waktu

j = daerah

1. Model Kesehatan

a. Model 1 (pertama)

AKBij = αij + β1X(1.1)ij +β2X2ij +β3X3ij +β4X4ij + β5X5ij + εij….…………………(3)

AKBij =αij + β1X(1.2)ij +β2X2ij +β3X3ij +β4X4ij + β5X5ij +εij…..……….………….(4)

Dimana :

AKB = Angka kematian bayi

X(1.1) = Desentralisasi fiskal (DDF)

X(1.2) = desentraliasi fiskal (DK)

X2 = PDRB perkapita

X4 = Angka melek huruf penduduk wanita 10 tahun ke atas

X3 = Rasio Jumlah dokter per 100000 penduduk

X5 = Persentase pengeluaran konsumsi tembakau

ε = Eror i = Waktu

j = Daerah

b. Model 2 ( Kedua)

AKBij = αij + β1X(1.1)ij +β2X2.2ij +β3X3.2ij +β4X4.2ij + β5X5.2ij + εij….……………(5)

AKBij =αij + β1X(1.2)ij +β2X2.2ij +β3X3.2ij +β4X4.2ij + β5X5.2ij +εij…..……….……(6)

Dimana:

AKB = Angka kematian bayi

X(1.1) = Desentralisasi fiskal (DDF)

X(1.2) = desentraliasi fiskal (DK)

X2.2 = Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan

X3.2 = Persentase bayi yang menerima imunisasi lengkap

X4.2 =Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

X5.2 = Angka melek huruf wanita

ε = Eror

i = Waktu

j = Daerah

2. Model pendidikan

AM-SMP/MTsij = αij + β1X(1.1)ij +β2Xi2j + β3X3ij+ β4X4ij + β4X5ij +εi……(7)

AM-SMP/MTsij = αij + β1X(1.2)ij +β2Xi2j + β3X3ij+ β4X4ij + β4X5ij +εi……(8)

Dimana:

AM-SMP/MTs = Angka Melanjutkan SMP/MTs

X(1.1) = Desentralisasi fiskal (DDF)

X(1.2) = desentralisasi fiskal (DK)

X2 = PDRB perkapita

X3 = Rasio Murid per Guru

X4 = population background

X5 = Persentase pengangguran

ε = Eror i = Waktu

j = Daerah

3.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik dalam model digunakan

uji normalitas, uji autokolerasi, uji heteroskedastisitas, dan juga uji multikolinearitas.

1. Uji normalitas

Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung

perbedaan skweness dan kurtosis data. Apabila J-B hitung < nilai X2 (Chi Square)

tabel atau probabilitas melebihi 0.05, maka nilai residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian kali ini digunakan koefisien korelasi antar variable independent

untuk menguji ada tidaknya masalah mutikolinearitas pada model. Apabila koefisien

korelasi antar variable independent melebihi 0.80 maka dapat disimpulkan bahwa

terjadi masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini digunakan uji White untuk menguji ada tidaknya

heteroskedasitas. Dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual

satu pengamatan ke pengamatan lainnya Uji white dapat menjelaskan apabila nilai

probabilitas Obs*Rsquare lebih kecil dari α (5%) maka data bersifat heteroskedasitas

begitu pula sebalikanya.

4. Uji Autokolerasi

Apabila nilai DW hasil perhitungan terletak diantara 1.562 dan 2.438, maka dalam

model tidak terdapat masalah autokolerasi baik positif maupun negatif.

3.3 Uji Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi uji signifikansi secara

bersama-sama seluruh variable independen (Uji F), pengujian signifikasi masing-masing

variable independen terhadap variable dependen (Uji T), dan interpretasi hasil (R2).

3.4 Metode Pengujian Hipotesis

1. Panel Least Square/ Pooled least square (PLS)

Metode pendekatan kuadrat terkecil ini pada dasarnya sama dengan metode

ordinary least square (OLS) hanya saja data yang digunakan berupa panel data

(gabungan antara time series dan cross section). Metode PLS ini merupakan

metode paling sederhana, karena pada pendekatan ini dimensi ruang dan waktu

yang dimiliki oleh data panel diabaikan (Firmansyah, 2009).

2. Effect Tetap

Dalam pendekatan efek tetap diasumsikan bahwa data gabungan yang ada telah

mewakili kondisi yang sesungguhnya. Dalam pendekatan efek tetap diasumsikan

bahwa data gabungan yang ada telah mewakili kondisi yang sesungguhnya. Hasil

analisis regresi ini dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu.

Metode ini disebut juga common effect. Kelemahan dari pendekatan efek tetap

ini adalah adanya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya.

Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan

sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain (firmansyah,

2009).

3. Random effect Model

Efek acak digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang

menggunakan variable semu yang akan berakibat pada berkurangnya derajat

kebebasan (degree of freedom), sehingga model mengalami ketidakpastian.

Tanpa menggunakan efek semu metode efek acak menggunakan efek residual,

yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Karena hal

tersebut, model efek acak sering disebut model komponen eror (error component

model).

4. Hausman Test

Pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah

menggunakan model fixed effect ataukah menggunakan Random effect dapat

dilakukan dengan Hausman Test. Jika hasil dari Hausman test signifikan

(probability dari hausman < α ) maka H0 ditolak, artinya fixed effect digunakan.

3.5 Analisis Jalur

Analisis jalur atau path analysis merupakan suatu pengembangan model regresi.

Analisis jalur dilakukan untuk mengetahui apakah variabel desentralisasi fiskal memiliki

pengaruh terhadap AKB dan AM-SMP/MTs. Dan seberapa jauh variabel ini mampu

mempengaruhi dependen variabel dalam penelitian ini (Ghozali, Imam 2009).

Pengembangan model untuk analisis jalur pada model kesehatan dan pendidikan adalah

sebagai berikut:

a. Persamaan Jalur untuk model kesehatan

X2 = β1 X1 + ε1

X3 = β1 X1 + β2 X2 + ε2

X4 = β1 X1 + β2 X2 + ε3

X5 = β1 X1 + β2 X2 + ε4

Y = β1 X1 + β2 X2 +β3 X3 +β4 X4 +β5 X5 + ε5

Keterangan:

Y : Angka kematian bayi (AKB)

X1 : Desentralisasi fiskal (DDF dan DK)

X2 : Pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan

X3 : Persentase cakupan imunisasi lengkap

X4 : Persentase persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan

X5 : Angka melek huruf wanita

β : Nilai koefisien jalur

ε : Error term

b. Persamaan Jalur untuk model pendidikan

X2 = β1 X1 + ε1

X3 = β1 X1 + β2 X2 + ε2

X4 = β1 X1 + β2 X2 + ε3

Y = β1 X1 + β2 X2 +β3 X3 +β4 X4+ ε4

Keterangan:

Y : Angka melanjutkan SMP/MTs

X1 : Desentralisasi fiskal (DDF dan DK)

X2 : Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan

X3 : Rasio siswa per-guru SMP/MTs

X4 : Population education

β : Nilai koefisien jalur

ε : Error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyimpangan Asumsi Klasik

Dalam pengujian asumsi klasik seperti yang sudah dipaparkan diatas,

menunjukkan hasil bahwa model dalam penelitian baik dalam model kesehatan

maupun pendidikan telah terbebas dari masalah autokolerasi, multikolinearitas, dan

heteroskedastisitas. Namun, dari hasil hasil pengujian normalitas data Nampak bahwa

data belum terdistribusi dengan normal. Masalah normalitas tersebut membawa

konsekunsi transformasi dalam model persamaan. Transformasi model yang

dilakukan adalah merubah model kedalam bentuk Ln( log liniear) baik pada dependen

maupun independen variable. Setelah data ditransformasi ternyata residual masih

tidak terdistribusi dengan normal. Maka dalam penelitian ini digunakan asumsi

bahwa residual dalam model telah terdistribusi dengan normal.

4.2 Hausman Test

Dari hasil pengujian data panel dengan menggunakan software Eviews 6.0

diperoleh hasil pengujian Hausman test secara keseluruhan menunjukkannilai pro.chi-

square yang melebihi 0.05. dan hal ini menunjukkan bahwa metode pengolahan data

panel dengan pendekatan random effect dapat diterima dan lebih baik dibandingkan

dengan pendekatan fixed effect (effect tetap).

4.3 Hasil dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan data menggunakan Random

Effect Model (REM) untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

AKB dan AM-SMP/MTs. Setelah ditemukan faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap AKB dan AM-SMP/MTs dilakukan kembali pengujian variabel

desentralisasi fiskal (DDF dan DK) menggunakan analisis jalur. Penggunaan analisis

jalur bertujuan untuk menemukan pengaruh langsung dan tidak langsung, dan

variabel antara yang mampu memediasi variabel desentralisasi fiskal (DDF dan DK)

terhadap AKB dan AM-SMP/MTs. Hasil estimasi data menggunakan metode REM

dan analisis jalur dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap AKB

1. Model Pertama : Pengaruh Desentralisasi Fiskal (DDF) Terhadap AKB

Variable yang digunakan dalam persamaan ini merupakan variable-variable

yang telah dibangun pada penelitian Rubio, Dolores (2010). Dari hasil

pengolahan data menggunakan metode random effect model diperoleh

persamaan regresi sebagai berikut:

LnY = 4.96 – 0.419LnX1.1 + 0.019LnX2 – 0.847LnX3 – 0.126LnX4 – 0.003LnX5

(0.207) (0.152) (0.906) (0.295) (0.511) (0.989)

LnY = 0.326 + 0.326LnX1.2 – 0.054LnX2 – 1.879LnX3* – 0.023LnX4 – 0.12LnX5.

(0.005) (0.113) (0.722) (0.029) (0.907) (0.668)

Keterangan:

LnY : angka kematian bayi (AKB)

LnX1.1: desentralisasi fiskal (DDF)

LnX1.2: desentralisasi fiskal (DK)

LnX2 : PDRB per-kapita atas dasar harga berlaku

LnX3 : angka melek huruf wanita

LnX4 :Rasio Doker terhadap populasi

LnX5 : persentase konsumsi tembakau

* signifikan pada alpha 5%

Berdasarkan kedua persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa variable

desentralisasi fiskal baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, tidak

signifikan terhadap angka kematian bayi. Hal ini terlihat dari tingkat probabilitas

yang lebih besar dari tingkat kepercayaan sepuluh persen. sedangkan variable

kontrol baik PDRB per-kapita, rasio dokter terhadap populasi, dan persentase

konsumsi tembakau tidak signifikan pada tingkat kepercayaan sepuluh persen.

Dari persamaan kedua dengan menggunakan variable desentralisasi fiskal yang

diukur dari sisi pengeluaranvariable LnX3 atau variable angka melek huruf wanita

yang signifikan pada tingkat kepercayaan lima persen (0.029 < 0.05).

Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa variable-variable yang

diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rubio, Dolores (2010) tidak cukup

berpengaruh signifikan terhadap angka kematian bayi di Jawa Tengah. Sedangkan

variable angka melek huruf wanita hanya signifikan pada model persamaan

dengan meggunakan variable desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi

pengeluaran. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan yang

diadaptasi dari penelitian Rubio,Dolores (2010) tidak sesuai untuk diterapkan di

Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah. Sehingga diperlukan tinjauan ulang

terhadap variabel-variable tersebut diatas.

2. Model Kedua : Pengaruh Desentralisasi Fiskal (DDF) Terhadap AKB

Pada analisis dengan model persamaan ke-dua ini, digunakan beberapa

kontrol variable baru untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

angka kematian bayi di Indonesia. Persamaan dalam model persamaan pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap angka kematian bayi ini terletak pada variable

desentralisasi fiskal yang tetap diukur dari sisi penerimaan maupun sisi

pengeluaran, dan angka melek huruf wanita. Tujuan dari penggunaan kembali

variable-variable ini adalah untuk menguji kembali pengaruh variable-variable

tersebut terhadap angka kematian bayi dan kontrol variable yang baru.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode REM didapat persamaan matematis

sebagai berikut:

LnY= 9.860 – 0.517LnX1.1* + 0.267LnX2 – 0.959LnX3

** – 1.330LnX4

* –0.363LnX5

(0.138) (0.045) (0.133) (0.072) (0.027) (0.696)

LnY=16.78 + 0.187LnX1.2 + 0.145LnX2 – 0.878LnX3**

– 1.219LnX4**

– 1.482LnX5

(0.006) (0.298) (0.394) (0.099) (0.051) (0.1003)

Keterangan:

LnY : angka kematian bayi (AKB)

LnX1.1 : desentralisasi fiskal (DDF)

LnX1.2 : desentralisasi fiskal (DK)

LnX2 : pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan

LnX3 : persentase bayi yang menerima imunisasi lengkap

LnX4 : persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

LnX5 : persentase angka melek huruf wanita

* signifikan pada alpha 5%

** signifikan pada alpha 10%

Dari persamaan diatas terlihat bahwa indikator desentralisasi fiskal yang

diukur dari sisi penerimaan (DDF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

angka kematian bayi. Hal ini didasarkan pada tingkat signifikansi DDF yang lebih

kecil dari tingkat kepercayaan lima persen. Berdasarkan persamaan diatas variable

desentralisasi fiskal (DDF) berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi.

Hasil ini mendukung hipotesis dalam penelitian ini, teori desentralisasi yang

dikemukakan oleh Oates (1993), dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh

Rubio, Dolores (2010). Namun untuk variable desentralisasi fiskal yang diukur

dari sisi pengeluaran tidak signifikan. Hal ini terllihat dari signifikansi variable

DK yang melebihi alpha sepuluh persen.

Berdasarkan kedua persamaan tersebut terlihat bahwa model kedua dalam

persamaan pengaruh desetralisasi fiskal terhadap angka kematian bayi dapat lebih

baik dalam menjelaskan variable-variable yang mempengaruhi angka kematian

bayi dibandingkan dengan model pertama. Selain itu, variable desetralisasi fiskal

yang diukur dari sisi pendapatan yang dapat menggambarkan pengaruh

sesungguhnya dari variable ini terhadap AKB.

3. Part Analysis Model kesehatan

Berdasarkan hasil analysis jalur diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Desentralisasi fiskal yang diukur sebagai rasio pegeluaran pemerintah daerah

terhadap pemerintah provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan. Variabel desentralisasi fiskal

(DK) signifikan pada tingkat kepercayaan lima persen, dengan nilai koefisien

sebesar 0.339. Nilai koefisien ini bermakna bahwa apabila terjadi peningkatan

indikator desentralisasi fiskal (DK) maka akan meningkatkan pengeluaran

pemerintah sebesar 0.339.

2. Variabel desentralisasi fiskal (DK) memiliki pengaruh langsung terhadap

persentase imunisasi bayi. Pengaruh desentralisasi fiskal (DK) terhadap

imunisasi bayi ini signifikan pada tingkat kepercayaan lima persen dengan

nilai koefisien sebesar 0.084. Berdasarkan nilai koefisien ini maka apabila

terjadi kenaikan satu persen dari rasio total pengeluaran pemerintah daerah

terhadap pemerintah provisi maka akan meningkatkan persentase bayi yang

menerima imunisasi sebanyak 0.084 persen.

3. Variable desentralisasi fiskal (DK) tidak memiliki pengaruh langsung yang

signifikan terhadap angka kematian bayi (AKB). Hasil dari analisis jalur ini

mendukung temuan sebelumnya bahwa DK tidak memiliki pengaruh yang

signifikan secara langsung terhadap AKB. Namun, desentralisasi fiskal (DK)

memiliki pengaruh tidak langsung melalui variable pengeluaran pemerintah

dan juga imunisasi bayi.

b. Hasil Pengaruh Desentralisasi fiskal terhadap AM-SMP

1. Model Random Effect Model

Dalam pengujian pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melanjutkan

SMP/MTs ini untuk mengukur desentralisasi fiskal tetap digunakan indikator

desentralisasi fiskal sebelumnya. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan

menggunakan metode Random effect diperoleh persamaan matematis untuk

mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap AM-SMP/MTs adalah sebagai

berikut :

LnY= 5.367 + 0.130LnX1.1**

+ 0.041LnX2 – 0.228LnX3* + 0.068LnX4

* – 0.003LnX5

(0.000) (0.0686) (0.309) (0.034) (0.049) (0.954)

LnY= 4.818 – 0.077LnX1.2**

+ 0.041LnX2 – 0.231LnX3* + 0.081LnX4

* – 0.038LnX5

(0.000) (0.059) (0.296) (0.030) (0.014) (0.459)

Keterangan:

LnY : angka melanjutkan SMP (AM-SMP)

LnX1.1 : desentralisasi fiskal (DDF)

LnX1.2 : desentralisasi fiskal (DK)

LnX2 : PDRB per-kapita atas dasar harga berlaku

LnX3 : rasio murid per-guru

LnX4 : population background

LnX5 : persentase tingkat pengangguran

Berdasarkan persamaan diatas telihat bahwa variabel desentralisasi fiskal yang

diukur dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap angka melanjutkan SMP/MTs. Namun, terdapat perbedaan pengaruh yang

diberikan oleh ke-dua indikator desentralisasi fiskal ini. indikator desentralisasi fiskal

dari sisi pendapatan yang diukur dengan rasio PAD terhadap TPD, memberikan

pengaruh positif terhadap angka melanjutkan SMP/MTs. Sedangka indikator

desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran yang diukur dengan rasio total pengeluaran

pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah provinsi memberikan pengaruh

negatif terhadap angka melanjutkan SMP/MTs.

Indikator desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan yang memberikan

pengaruh positif ini mendukung temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Salinas,

Paula (2007) yang juga menemukan bahwa desentralisasi fiskal mampu

meningkatkan angka bertahan (AM-SMP/MTs).

2. Part Analysis Model Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis jalur yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa

kesimpulan antara lain:

1. Desentralisasi fiskal (DK) memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap

pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan. DK berpengaruh terhadap

pengeluaran pemerintah pada tingkat kepercayaan lima persen dengan nilai

koefisien sebesar 0.59. nilai koefisien ini bermakna apabila terjadi peningkatan

satu persen terhadap DK maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah

terhadap bidang pendidikan sebesar 0.59 persen.

2. Desentralisasi fiskal (DK) memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada

tingkat kepercayaan 0.1 persen terhadap angka melanjutkan SMP/MTs. Dengan

nilai koefisien sebesar -0.153. nilai ini bermakna bahwa setiap peningkatan satu

persen terhadap DK maka akan menurunkan angka melanjutkan SMP/MTs

sebesar 0.153

3. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap

AM-SMP/MTs. Namun secara keseluruhan, pengaruh yang diberikan dari DK

memiliki pengaruh yang negatif terhadap angka melanjutkan SMP/MTs. Dan

hasil analisis jalur ini mendukung hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan

REM.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Variabel desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan rasio PAD terhadap TPD

(DDF) berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Sedangkan variabel

desentralisasi fiskal yang diukur melalui rasio pengeluaran pemerintah daerah

terhadap pemerintah provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka

kematian bayi.

2. Variabel desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan (DDF) memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap angka melanjutkan SMP/MTs. Sedangkan

variabel desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pengeluaran (DK) memiliki

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap angka melanjutkan SMP/MTs.

3. Berdasarkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki

pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tidak langsung desentralisasi

melalui variabel antara yaitu variable pengeluaran pemerintah. Pada persamaan

untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka kematian bayi,

variabel DDF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran

pemerintah untuk sektor kesehatan. Dan variable DK juga memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Namun,

variable DK memiliki pengaruh yag lebih besar dalam peningkatan pengeluaran

pemerintah untuk sektor kesehatan dibandingkan variabel DK.

4. Berdasarkan hasil analisis jalur untuk mengukur pengaruh desentralisasi (DDF dan

DK) terhadap AM-SMP/MTs menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal

memiliki pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung terhadap AM-

SMP/MTs. Variabel desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan (DDF)

menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengeluaran pemerintah untuk sektor

pendidikan. Sedangkan variabel desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi

pengeluaran (DK) memiliki pengaruh positif terhadap pegeluaran pemerintah untuk

sektor pendidikan.

5. Variabel persentase bayi yang menerima imunisasi lengkap dan persentase

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap nagka kematian bayi (AKB). Sedangkan variable rasio siswa per-guru dan

population background memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap angkan

melanjutkan SMP/MTs (AM-SMP/MTs).

6. Dari hasil analisis jalur dan juga data panel dengan pendekatan random effect maka

dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi

pengeluaran tidak dapat menggambarkan derajat desentralisasi fiskal yang

sesungguhnya. Hal ini dikarenakan dalam total pengeluaran pengeluaran pemerintah

daerah didominasi dari dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat secara mandiri dalam

mengalokasikan dana tersebut, dan hal ini akan mengurangi tingkat efisiensi dari

pelaksanaan pelayan publik yang diakukan oleh pemerintah daerah.

7. Variable desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi penerimaan sebagai rasio PAD

terhadap TPD merupakan indikator yang tepat dalam menggambarkan derajat

desentralisasi fiskal. Karena indikator ini mencerminkan kemampuan finasial

sesungguhnya dari pemerintah daerah. Dimana dengan sumberdaya finansial dari

PAD, pemerintah daerah dapat secara mandiri mengalokasikan sumberdaya tersebut

untuk malaksanakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan aktual dari

masyarakat.

5.2. Keterbatasan

1. Pengunaan asumsi residual yang terdistribusi secara normal dalam melakukan

analisis regresi data panel. Meskipun langkah perbaikan telah dilakukan untuk

mengatasi masalah ini telah dilakukan yaitu mentransformasi model persamaan

dalam bentuk Ln (log natural) masalah normalitas tetap terjadi. sehingga dalam

penelitian ini diduga masalah normalitas ini terjadi karena jumlah observasi yang

hanya berjumlah 105 observasi (tiga tahun penelitian, dengan 35 kabupaten/kota)

belum mampu merangkum seluruh proses desentralisasi. Maka diharapkan pada

penelitian selanjutkan agar dapat menambah jumlah observasi dan menambah

periode penelitian.

2. Dalam penelitian ini desentralisasi hanya diukur dengan menggunakan indikator

fiskal, sedangkan desentraisasi merupakan suatu fenomena yang kompleks

sehingga tidak terdapat ukuran yang dapat benar-benar dapat mengukur semua

dimensi dari pelaksanaan desentralisasi ini.

3. Masih terdapat banyak ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur pencapaian

bidang pendidikan dan kesehatan. Indikator outcomes lain yang dapat digunakan

seperti angka kematian ibu, dan angka harapan hidup. Sedangkan indikator

outcomes lain dalam pendidikan seperti APM, tingkat putus sekolah, persentase

siswa yang lulus UN, dll. Sehingga ukuran pencapaian yang digunakan dalam

penelitian ini belum dapat menggambarkan secara keseluruhan pencapaian

bidang kesehatan dan pendidikan.

4. Diduga definisi variabel yang direplikasi berdasarkan penelitian terdahulu

memiliki standar yang terlalu tinggi dibandingkan Indonesia. Seperti pada

variabel population education yang mengukur pendidikan tinggi masyarakat

berdasarkan pendidikan yang ditamatkan adalah DIV/S1 dan S2/S3. Sedangkan

untuk Indonesia mayoritas masyarakat menamatkan pendidikan pada jenjang

Sekolah Menengah Atas atau Diploma Tiga (SMA/DIII). Sehingga pengaruh

yang diberikan tidak signifikan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut

mengenai standar kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

5. Variabel PDRB per-kapita yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam

harga berlaku. Sehingga perlu dicermati kembali penggunaan variable ini

didalam model, karena diduga varibel tersebut tidak dapat mampu

menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat yang sesungguhnya.

5.3. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal

yang diukur dengan rasio PAD terhadap TPD memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap pencapaian AKB dan AM-SMP/MTs. Sehingga diharapkan

pemerintah daerah dapat terus menggali sumberdaya fiskal terutama melalui

peningkatan PAD. Peningkatan PAD ini dapat melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak daerah, dan pengoptimalan pajak daerah yang telah ada.

2. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan publik baik pada sektor

kesehatan maupun sektor pendidikan. Peningkatan pelayanan sektor kesehatan

seperti menyediakan tenaga medis yang professional dan merata pada setiap pusat

kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) pada setiap daerah. Hal ini bertujuan agar

tercipta peningkatan angka persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan

pemerataan imunisasi pada bayi.

3. Peningkatan pelayanan untuk bidang pendidikan melalui pemerataan jumlah

pendidik (guru) pada setiap daerah di kabupaten/kota. Hal ini bertujuan agar

tercipta kondisi belajar-mengajar yang semakin efektif, dengan jumlah tenaga

pengajar yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina,Neli.2010. “Desentralisasi Fiscal, Tax Effort, Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah:

Studi Empiric Kabupaten/Kota Se-Indonesia 2001-2008”. Tesis dipublikasikan, Sekolah

Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

Ahmad, Afridian. 2010. Dampak Desentralisasi Fiscal Terhadap Outcomes Bidang Kesehatan

Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. Padang . Jurnal ekonomi

akuntansi

Asfaw, A., Frohberg, K., James, K. S., and Jütting, J. (2007). Fiscal Decentralization And Health

Outcomes: Empirical Evidence From Rural India. Journal of Developing Areas, Fall

2007.

Bastias, Desi . 2010. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan,

Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009”.

Skripsi dipublikasikan, fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Cantarero, D., and Pascual, M. 2008. “Analysing The Impact Of Fiscaldecentralization On

Health Outcomes: Empirical Evidence From Spain”. Applied Economic Letters, (15) 109-

111.

Firmansyah. 2009. Modul Regresi Data Panel : Aplikasi dengan Eviews 6.0. LSKE Undip.

Semarang.

Frengler,Wolfgang., Ishihara, Yoichiro dan Grando, Jevier. 2007. “Kajian pengeluaran public

Indonesia: memaksimalkan peluang baru”. Kajian pengeluaran public Indonesia 2007.

Jakarta. World Bank

Gujarati,Damodar. N. 2003, Basic Econometric Fourt Edition. New York : The McGraw-Hill

Compaies Inc

Guritno, Mangkoesoebroto. 1999. Ekonomi Publik. Yogyakarta. BPFE

Hakimudin,Dimas.2010. “Analisis efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah daerah Di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2005-2007”. Skripsi S1 dipublikasikan. Fakultas Ekonomi

Universitas Diponegoro Semarang

Isdijoso, Brahmantio dan Wibowo, Tri. 2002. Analisis kebijakan fiscal pada era otonomi daerah

studi kasus: sector pendidikan di kota Surakarta. Kajian ekonomi dan keuangan vol.6

no1.

Ghozali, Imam. 2009. Ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan SPSS 17. Semarang.

Badan penerbit Universitas Diponegoro

Jiménez-Rubio, D. 2010. “The impact of decentralization of health services on health outcomes:

evidence from Canada”. Forthcoming in Applied Economics.Granada: University of

Granada

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Yogyakarta:

Penerbit Andi.

Mudrajad, Kuncoro, 2004, Ekonomika Indonesia, Yogyakarta .UPP AMP YKPN.

Mudrajad, Kuncoro, 2004, Otonomi daerah dan pembangunan daerah (reformasi, perencanaan,

strategi, dan peluang) , Jakarta . Erlangga

Mudrajad, Kuncoro, 2004, Metode Kuantitatif, teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi,

Yogyakarta .UPP AMP YKPN.

Oates, WE, 1993, Fiscal Decentralization And Economic Development, national tax journal

Robalino, D. A., Picazo, O. F., and Voetberg, A. 2001. “Does fiscal decentralization improve

health outcomes? Evidence from a crosscountry analysis”. Policy Research Working

Paper No. 2565. Washington DC: World Bank.

Rubio, Dolores. 2010. “The impact of decentralization of health services on health outcomes:

evidence from Canada”. Forthcoming in Applied Economics.Granada: University of

Granada

Samuelson, A. dan Nordhaus, D. 2003. Microeconomics. Jakarta. Penerbit Media Global

Edukasi.

Salinas, Paula,. 2007. “Evaluation Of Effects Of Decentralization On Educational Outcomes In

Spain”. Institut d’economia de Barcelona

Sasana, hadi,. 2009. “Peran desentralisasi fiscal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/kota

Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal ekonomi pembangunan vol.10, no.1 hal.103-124

Stalker, Peter. 2008. Laporan MDG’s demi pencapaiannya di Indonesia. Jakarta. BAPENNAS

Setda Provinsi Jawa Tengah, 2010, Rekap APBD Kabupaten/Kota tahun 2005- 2007, Semarang

Suparmoko. 1987. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta. BPFE

Todaro, Michael P. 2006. Pemabangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 9. Jakarta : Erlangga.

Alih Bahasa Drs. Haris Munandar

Uchimura, H., Jütting, J. 2009. “Fiscal decentralization, Chinese style: good for health

outcomes”. World Development, 37 (12), 1924-1936.

Winarto, Wing wahyu,. 2009. “Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews”. YKPN.

Yogyakarta