ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IMBALAN KERJA …
Transcript of ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IMBALAN KERJA …
i
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IMBALAN KERJA KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 24 PADA
HOTEL AL- BADAR MAKASSAR
SKRIPSI
OLEH
MUHAMMAD HASSAN 105730512514
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 2018
ii
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IMBALAN KERJA KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 24 PADA
HOTEL AL- BADAR MAKASSAR
SKRIPSI
Oleh
MUHAMMAD HASSAN
NIM 105730512514
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1
Akuntansi
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018
iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
PERSEMBAHAN
Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda
Haruna Ma’mun Dan Ibunda Rasnawiah Serta Saudara-saudaraku, Serta
Orang-Orang Yang Sudah Banyak Membantu Baik Dalam Menyemangati,
Mendorong Serta Mendoakan Kesuksesanku Dari
Segi Materi Maupun Non-Materi
MOTTO HIDUP
Bekerja dan berproseslah dengan baik maka kamu akan menjadi baik.
Belajarlah adab agar kamu lebih berhati-hati dalam bertingkah. Bekerja
dan belajarlah dengan IMAN maka kamu kuat menghadapi segala
masalah dan raih kesuksesanmu dengan IMAN-MU.
Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya,
Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok.
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Segala puji terhatur kepada Sang Maha Pencipta dan Pencinta, Allah
SWT. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, segala kesempurnaan adalah
milik-Nya. Semoga limpahan rahmat-Nya senantiasa menghiasi kehidupan
hamba-hamba-Nya di muka bumi ini. Ungkapan rasa syukur yang melimpah
karena atas karunia-Nya penelitian dapat selesai. Pelakasaan penelitian di Hotel
Al-Badar Makassar. Semoga proses yang dilalui dinilai sebagai ibadah di sisi-
Nya.
Salam dan shalawat dijunjungkan kepada Nabiullah, Rasulullah
Muhammad SAW yang dengan kelembutan perangainya membuat risalah Islam
ini tetap merekah walau sepeninggal beliau, bahkan sampai sekarang dan
sampai detik-detik sangkakala dibunyikan, pertanda yaumil akhir, insya-Allah.
Rahmat dan kasih sayang-Nya juga semoga tercurahkan kepada keluarga
beliau, para sahabat, dan para pengemban risalah Islam yang senantiasa
menyerukan jihad dalam makna yang luas agar kebenaran dan keadilan dapat
tegak di bumi-Nya. Semoga pengorbanan mereka senantiasa mengharu-biru dan
menguatkan hati peneliti agar terus berupaya mengharumkan agama, bangsa,
dan negara.
. Terima kasih untuk ibunda Rasnawiah atas segala pengorbanan,
perhatian, kasih sayang, limpahan materi serta doa yang selalu mengiringi tiap
langkah peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima
kasih juga peneliti sampaikan pada segenap keluarga besar peneliti yang selalu
viii
menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti dalam menempuh studi dan
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Profesi. Tak lupa pula terima kasih untuk
Almarhum ayahanda Haruna Ma’mun atas didikannya semasa hidupnya.
Penulisan Skripsi merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan
termasuk dalam kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar, disamping memberikan pengalaman
kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah.
Terwujudnya penelitian dan penulisan skirpsi ini tidak lepas dari bantuan
berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulisan skripsi baik
secara materi maupun moril. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk
mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya
skripsi ini. Kepada mereka peneliti haturkan terima kasih:
1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM., Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Drs. Sultan Sarda, M.M.dan Amran, SE.,M.,Ak.,Ak.CA selaku
dosen pembimbing dan pembimbing lapangan atas waktu yang telah
diluangkan untuk memberi bimbingan, motivasi, dan diskusi-diskusi yang
dilakukan dengan peneliti selama proses menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah membalas kebaikannya dan memudahkan segala
urusannya.
4. Para pemegang jabatan struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar: Dekan beserta jajarannya dan
Ketua Jurusan beserta jajarannya.
ix
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang berhasil mendidik dan mentransfer
ilmunya dengan sangat baik. Semoga ilmu Bapak dan Ibu bermanfaat
dan dapat peneliti amalkan.
6. Seluruh staff akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
yang telah banyak membantu peneliti dalam kelengkapan administrasi.
7. Direktur Hotel Al-Badar Makassar dan stafnya atas izin penelitian yang
diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Hotel Al-Badar
Makassar.
8. Bapak Ahmad Meidian, SE selaku Manager yang berperang penting
dalam Hotel Al-Badar Makassar yang telah memberikan informasi
mengenai penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia
Simpul Sulawesi Selatan. Semoga hasil tukar pikirannya bermanfaat
untuk kesuksesan bersama.
10. Teman-teman AK. 12 dan teman bimbingan yang selalu menemani
berbagi pengalaman memberikan warna dan cerita, berbagi suka dan
duka.
Makassar, 5 septermber 2018
Muhammad Hassan
x
ABSTRAK
MUHAMMAD HASSAN, 2018 Analisis Penerapan Akuntansi Imbalan Kerja Kesesuaiannya dengan Psak 24 pada Hotel Al-Badar Makassar, Skripsi program Studi Akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar. Di bimbing oleh pembimbing I Sultan Sarda dan pembimbing II Amran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi imbalan kerja pada Hotel Al-Badar Makassar. Peneliti mengambil objek penelitian di Hotel Al-Badar Makassar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara langsung dengan pihak hotel yaitu manager. Hasil penelitian di Hotel Al-Badar Makassar dapat disimpulkan bahwa imbalan kerja di Hotel Al-Badar Makassar dapat di kategorikan kedalam empat kategori berdasarkan PSAK 24 yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya dan pesangon. Dari empat imbalan kerja tersebut hanya imbalan kerja jangka pendek yang terapkan dan dilaporkan telah sesuai dengan PSAK 24. Sedangkan ke tiga imbalan kerja lainnya belum di terapkan sehingga tidak perlu disesuaikan dengan PSAK 24. Manajemen hotel sebaiknya tetap konsisten dalam penerapan PSAK 24 agar informasi atas pelaporan imbalan kerja tetap andal.
Kata kunci : Imbalan Kerja, Penerapan, PSAK 24.
xi
ABSTRACT
MUHAMMAD HASSAN, 2018 The Analysis Aplication Of Employee Benefit Based On Psak No. 24 At Hotel Al-Badar Makassar Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar . Guided by Supervisor I father Sultan Sarda and Advisor II Father Amran
This study aims to know how The analysis implementasi employee benefits at hotel al-badar makassar. Researcher take the object of research in Al Badar Hotel Makassar. Method of analyzing data used in this research is qualitative analysis with descriptife approach. The data of research were obtained from the primary and secondary data. Technique of collection data are literature research and field research which is direct interview with the relevant hotel the manager. Research in Hotel Al-Badar Makassar it can be concluded that the employment benefits at Hotel Al-Badar Makassar can be categorized into four categories based on PSAK 24 are employee benefits short-term, post-employment benefits, employee benefits long-term and severance. From four employee benefits just employee benefits short-term can be impelemented and reported. the company's management should be consistent in the application of PSAK 24 in order to update the reporting of employee benefits remain reliably.while, the three employee benefits not including implemeted until is not need for suit with PSAK 24. The management hotel as good be consitent in based PSAK 24 for information reported employee benefits is excelent.
Keyword : employee benefits, implementasi, PSAK 24
xii
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL .............................................................................................................i
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................iii
HALAMAN PERSETUJUAN ..............................................................................iv
HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................................v
SURAT PERNYATAAN ......................................................................................vi
KATA PENGANTAR ..........................................................................................vii
ABSTRAK ...........................................................................................................x
ABTRACT ...........................................................................................................xi
DAFTAR ISI .......................................................................................................xii
DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................xiv
DAFTAR TABEL ...............................................................................................xv
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 5
C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 5
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Akuntansi ...............................................................................................6
B. UU NO.13 Tahun 2003 .........................................................................7
C. Akuntansi Imbalan Kerja ........................................................................10
D. Pengakuan dan Pengukuran Imbalan Kerja .........................................15
E. Pengungkapan Imbalan Kerja ...............................................................28
xiii
F. Penelitian Terdahulu .............................................................................28
G. Kerangka Konsep .................................................................................32
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data Penelitian .......................................................33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................33
C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................33
D. Metode Analisis Data ............................................................................34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....................................................36
B. Karakteristik Hotel Al- Badar Makassar ................................................46
C. Hasil Penerapan Akuntansi Imbalan Kerja ..........................................54
D. Pembahasan Hasil ...............................................................................61
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ..........................................................................................63
B. Saran ....................................................................................................64
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................65
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................67
xiv
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep 31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi 38
xv
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
Gambar .4.1 Data Tingkat Hunian Hotel 44
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perusahaan pada umumnya selalu ingin meningkatkan aktivitas dan
kinerja perusahaannya untuk mencapai hasil dan tujuan. Setiap perusahaan
mempunyai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas perusahaan
(karyawan). Karyawan merupakan aset yang terpenting dan berharga dalam
perusahaan karena dengannya seluruh aktivitas perusahaan bisa dijalankan.
Semua yang dimiliki perusahaan seperti aset lancar, aset tetap, aset berwujud
dan tidak berwujud dan lainnya selain manusia itu dikendalikan oleh karyawan
(Sofyan, 1993:376). Semua aktivitas dalam perusahaan dikendalikan oleh
karyawan sehingga perusahaan mendapatkan nilai tambah dan menghasilkan
laba. Tidak lepas dari itu, Karyawan dalam perusahaan mempunyai hak dan
kewajiban. Karyawan berhak untuk mendapatkan imbalan kerja sedangkan
kewajibannya adalah menjalankan tugasnya. Hak dan kewajiban ini harus
berjalan dengan lancar dan sebanding. Imbalan kerja sangat penting di
pandangan karyawan karena imbalan kerja merupakan salah motivasi
karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
Fenomena yang terjadi di indonesia sekarang banyak aksi mogok dan
demonstrasi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Para pendemo juga
mempertanyakan soal nasib 12 rekannya dipecat sepihak dari perusahaan.
Diduga pemecatan karena mereka memprotes keras kebijakan penghapusan
insentif. Sapri (31), salah seorang dari 12 orang dipecat, mengatakan mogok
kerja ini bentuk solidaritas atas tindakan sewenang-wenang perusahaan
melakukan pemecatan sepihak. Dia menuding pimpinan perusahaan
1
1
2
mencoba mempermainkan hak para pekerja. Sebab biasanya mereka bisa
mendapat Rp 500 ribu kini menjadi Rp 100 ribu. Hal ini tidak terlepas dari
akuntansi imbalan kerja karyawan. Mereka menuntut perbaikan gaji, upah,
bonus, tunjangan-tunjanngan, cuti atau hal hal yang berkaitan dengan
kesejahteraan. Aksi mogok kerja tersebut sangat mempengaruhi kinerja
karyawan yang manyebabkan banyak kerugian. Agar kelansungan hidup
perusaha an baik maka perlu adanya perlu adanya pemenuhan kesejahteraan
berupa imbalan kerja karyawan. Pada umumnya, Mogok kerja terjadi karena
banyaknya janji imbalan kerja yang tidak ditepati.
Indonesia mempunyai Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang membuat
aturan bernama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aturan yang dibuat oleh
IAI mengatur semua kegiatan akuntansi yang harus dilakukan oleh
perusahaan yang ada di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan adalah
suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi
keseragaman dalam penyajian laporan keuangan (Komite Prinsipil Akuntansi
Indonesia : 1994).
Pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang berlaku efektif sejak 25
Maret 2003. UU Ketenagakerjaan disusun dengan harapan dapat
menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak dan memperluas lapangan kerja
dengan menjaga iklim investasi. UU Ketenagakerjaan merupakan dasar
dalam menentukan besaran baik imbalan kerja jangka pendek maupun
imbalan kerja jangka panjang yang harus dilaporkan pada laporan keuangan
setiap perusahaan.
3
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merespon pemberlakuan
UU Ketenagakerjaan dengan menetapkan pelaporan keuangan khusus terkait
imbalan kerja. PSAK 24 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan
keuangan yang berkaitan dengan imbalan kerja. Keberadaan standar
pelaporan keuangan imbalan kerja tidak dapat dipisahkan dari UU
Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan harus dipertimbangkan dalam
pelaporan keuangan imbalan kerja (Marisi, 2012:2). Dewan Standar Akuntansi
Keuangan (DSAK) mempertimbangkan standar pelaporan keuangan yang
tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Salah satunya dapat dilihat
dari ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengharuskan
perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran
pesangon/imbalan kerja dalam laporan keuangannya. Imbalan kerja adalah
seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas
jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk pemutusan kontrak kerja (PSAK
24, 2015:15).
PSAK 24 penting diterapkan agar perusahaan mengakui imbalan kerja
yang telah diberikan. Apabila tidak terdapat akun imbalan kerja dalam laporan
keuangan perusahaan maka secara tidak langsung perusahaan sebenarnya
“menyembunyikan” kewajiban untuk imbalan kerja. Pengungkapan imbalan
kerja yang kurang tepat dapat mendorong ketidakpercayaan para investor
yang akan menghambat kemajuan perusahaan dan berdampak terhadap
likuiditas perusahaan. Imbalan kerja juga dapat berdampak pada efektifitas
perusahaan dan kinerja pekerja jika tidak diterapkan dengan baik. Perlakuan
yang tidak tepat terhadap pekerja dapat berdampak negatif untuk perusahaan
dikarenakan dapat mendorong pekerja melakukan pemogokan atau
4
kecurangan seperti korupsi dan penyelundupan yang dapat merugikan
perusahaan.
Selain itu, Permasalahan imbalan kerja sangat banyak terjadi
dilapangan seperti ketidak sesuaian gaji, bonus, masalah cuti, gaji pensiun,
atau yang berkaitan imbalan kerja. Masalah ini merupakan masalah yang
besar dalam perusahaan karena terkait dengan sumber daya manusia. Untuk
mengatasi masalah tersebut dalam perusahaan maka sangat perlu adanya
pengungkapan akuntansi imbalan kerja dalam perusahaan sehingga para
karyawan mengetahui sistematika mengenai imbalan kerja mereka.
Peneliti memilih hotel Al-Badar karena bisnis hotel ini belum pernah jadi
objek penelitian sebelumnya dalam hal analisis akuntansi imbalan kerja. Hotel
Al-Badar merupakan hotel pertamayang berlabel syariah di kota makassar.
Berbagai macam tipe jabatan yang dimiliki dalam perusahaan tersebut mulai
dari manager, persediaan dan lainnya. Dari hal tersebut maka perusahaan
harus mencatat dengan baik keuangannya.
Dalam dunia akuntansi permasalahan ini bisa kita lihat pada PSAK 24
yang membahas tentang Akuntansi Imbalan Kerja. Didalamnya di kaji
mengenai bagaimana pengungkapan imbalan kerja yang sebenarnya dalam
dunia akuntansi dan keuangan. Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah di
atas saya ingin mengungkapkan tulisan mengenai “ANALISIS PENERAPAN
AKUNTANSI IMBALAN KERJA KESESUAIANNYA DENGAN PSAK 24
PADA HOTEL AL-BADAR SYARIAH MAKASSAR”
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah Apakah Penerapan akuntansi Imbalan kerja sesuai PSAK
pasal 24 pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui
bagaimana penerapan akuntansi imbalan kerja pada Hotel Al-Badar Syariah
Makassar
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang di harapkan pada penelitian ini adalah :
1. Bagi perusahaan, dari hasil penelian ini menjadi acuan untuk
memperbaiki dan mengolah keuangan perusahaan terutama mengenai
akuntansi imbalan kerja
2. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara
spesifik dari hasil penelitian yang di dapatkan
3. Bagi peneliti selanjutnya, dari hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan
dan landasar untuk melakukan penelitian kedepannya.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Akuntansi
1. Konsep Akuntansi
Definisi akuntansi seperti yang diberikan oleh Komite Terminologi dari
American Institute of Certified Public Accountants (Riahi & Belkaoui
2011:50) adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan
pengikhtisarian dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang,
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di
antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan
hasilnya. Sedangkan menurut A Statement of Basic Accounting Theory
(ASOBAT) yang diterbitkan oleh American Accounting Association (AAA)
pada tahun 1966 (Hery, 2013:3), akuntansi adalah proses mengidentifikasi,
mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya
dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat
kesimpulan.
Salah satu cabang akuntansi adalah akuntansi keuangan. Akuntansi
keuangan adalah cabang akuntansi yang informasinya lebih dititikberatkan
untuk memenuhi kebutuhan pihak ekstern perusahaan (Tunggal, 2012:6).
2. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan
Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian
atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian
yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan
pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan disebut
6
7
pengakuan (SAP). Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang
terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau
peristiwa terkait
3. Pengukuran Dalam Laporan Keuangan
Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos atau unsur laporan keuangan dalam neraca
atau laporan laba rugi. Prinsip Pengukuran (Measurement Principle) atau
Prinsip Biaya (Cost Principle), yaitu pencatatan akuntansi dalam
pemerolehan sumber daya harus didasarkan pada harga perolehan atau
biaya aktual atau biaya historis yang diukur berbasis kas atau setara kas
(Pontoh, 2013:5).
4. Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan
Pengungkapan secara umum diartikan sebagai konsep, metode, atau
media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak
yang berkepentingan. Dalam prinsip pengungkapan penuh, organisasi
harus memuat catatan penjelasan atas apa yang termuat dalam laporan
keuangan, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Keterbuktian dapat
berupa data yang lengkap, netral, dan bebas dari salah saji yang material
(Pontoh, 2013:6).
B. UU NO.13 TAHUN 2003
Ketentuan umum mengenai ketenagakerjaan dalam UU no. 13 tahun 2003 :
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
9
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam
penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data
yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang
mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
Ketentuan mengenai pengupahan ketenagakerjaan dalam UU no.13 Tahun
2003 :
1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a. Upah minimum;
b. Upah kerja lembur;
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya;
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda dan potongan upah;
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
10
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam
ayat huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-
perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
C. Akuntansi Imbalan Kerja
PSAK 24 akuntansi imbalan kerja mengatur tentang akuntansi dan
pengungkapan imbalan kerja. Untuk tujuan akuntansi, PSAK 24
mengelompokkan Imbalan kerja menjadi lima kategori yaitu :
1. Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain dari
pesangon). yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua
belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja
memberikan jasa terkait. Imbalan kerja jangka pendek mencakup :
a. Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial
b. Cuti berimbalan jangka pendek, seperti cuti tahunan dan cuti sakit
c. Utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir
periode pelaporan saat karyawan memberikan jasanya; dan
d. Imbalan non moneter
PSAK 24 mensyaratkan bahwa seluruh imbalan kerja jangka pendek
harus diakui sebagai beban dalam satu periode akuntansi.
11
Imbalan pascakerja di defenisikan dalam PSAK 24 sebagai imbalan
kerja (selain pesangon PKK dan imbalan berbasis ekuitas) yang terutang
setelah karyawan menyelesaikan masa kerjanya.
2. Imbalan PascaKerja
Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan
imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan
kontrak kerja.
Imbalan pascakerja mencakup tunjangan pensiun dan imbalan
pascakerja lain seperti tunjangan kesehatan pascakerja.
Program pascakerja dapat di klarifikasikan sebagai “program iuran
pasti” atau “program imbalan pasti”.
a. Program iuran pasti
Program iuran pasti adalah program imbalan pascakerja yang
mewajibkan perusahaan membayar sejumlah iuran tetrtentu kepada
entitas (dana) terpisah, sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban
hukum atau kewajiban kontruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika
entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh
imbalan pascakerja.
PSAK 24 manyatakan bahwa :
1) Jumlah iuran yang wajib dibayar oleh perusahaan dalam program itu
harus di catat sebagai beban pada periode berjalan, dan
2) Dalam laporan posisi keuangan perusahaan harus dicatat sebagai
liabilitas jika iuran itu belum dibayar penuh (atau dicatat sebagai aset
jika jumlah yang di bayar lebih dari julmah yang diwajibkan).
12
b. Program Imbalan pasti
Program imbalan pasti adalah program imblan pascakerja yang
bukan merupakan program iuran pasti.
Pada dasarnya program imbalan pasti menyediakan imbalan yang
dijanjikan kepada karyawan di akhir masa kerja dan perusahaan harus
memastikan telah membayar cukup iuran untuk memenuhi beban
imbalan yang ditentukan dalam program itu.
Administrasi dan akuntansi untuk program imbalan pasti sangat
kompleks, imbalan ditentukan dengan variabel-variabel yang belum
pasti di masa depan, seperti mortalitas, absensi karyawan, lamanya
masa kerja, tingkat kompensasi, dan suku bunga. Pola pembiayaan
harus yang tepat harus dilakukan untuk memastikan tersedianya cukup
dana di akhir masa kerja guna memberikan imbalan yang telah
dijanjikan.
Proses akuntansi oleh perusahaan untuk program imbalan pasti
meliputi tahap berikut :
1) Menggunakan teknik aktuarial untuk membuat estimasi andal dari
jumlah imbalan yang menjadi hak karyawan sebagai pengganti jasa
mereka pada periode kini dan lalu
2) Mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban
imbalan pasti dan biaya jasa kini.
3) Menentukan nilai wajar aset program.
4) Menentukan jumlah keuntungan dan kerugian aktuarial dan
selanjutnya menentukan jumlah yang harus diakui.
13
5) Menentukan besarnya biaya jasa lalu ketika suatu program
diterapkan pertama kali atau diubah.
6) Menetukan keuntungan dan kerugian ketika suatu program diciutkan
atau diselesaikan.
Secara khusus PSAK 24 mensyaratkan informasi berikut :
1) Dalam laporan laba/rugi komprehenshif, jumlah yang diakui sebagai
beban atau pendapatan imbalan pasti merupakan jumlah neto dari :
a) Biaya jasa kini
b) Biaya bunga
c) Hasil yang diharapkan dari aset program
d) Keuntungan dan kerugian aktuarial, sepanjang diakui.
e) Biaya jasa lalu, sepanjang diakui
f) Dampak keuntungan dan kerugian kurtailmen atau penyelesaian.
2) Dalam laporan posisi keuangan, jumlah di akui sebagai kewajiban
imbalan pasti merupakan jumlah netto dari :
a) Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan.
b) Ditambah/dikurangan, keuntungan/kerugian aktuarial yang tidak
diakui.
c) Dikurang biaya jasa lalu yang belum diakui.
d) Dikurang nilai wajar aset program pada tanggal pelaporan.
3. Imbalan jangka panjang lainnya
Imbalan kerja jangka panjang lainnya didefenisikan dalam PSAK 24
sebagai Imbalan kerja (selain imbalan pascakerja, pesangon PKK, dan
14
imbalan berbasis ekuitas) yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah
akhir periode pelaporan saat karyawan memberikan jasanya.
Imbalan jangka panjang lainnya mencakup antara lain :
a. Cuti berimbalan jangka panjang seperti cuti panjang
b. Imbalan jasa jangka panjang lainnya
c. Utang bagi laba dan bonus yang dibayar 12 bulan atau lebih setelah
akhir periode pelaporan saat karyawan memberikan jasanya
Untuk Imbalan kerja jangka panjang lainnya, PSAK 24 mensyaratkan:
Dalam pelaporan laba rugi komprehenshif, jumlah yang diakui
sebagai beban atau pendapatan merupakan jumlah netto dari :
a. Biaya jasa kini
b. Biaya bunga
c. Hasil yang diharapkan dari aset program
d. Keuntungan dan kerugian aktuarial
e. Biaya jasa yang seluruhnya harus langsung diakui
f. Dampak dari kurtailmen atau penyelesaian.
4. Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja
Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK) didefeniskan dalam
PSAK 24 sebagai Imbalan kerja terutang sebagai akibat dari keputusan
perusahaan untuk memberhentikan karyawan sebelum usia pensiun
normal atau keputusan karyawan untuk menerima tawaran perusahaan
untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu. Perlu di
perhatikan bahwa tidak seperti imbalan kerja lainnya, peristiwa
menimbulkan kewajiban untuk membayar pesangon PKK adalah PKK,
bukan masa kerja karyawan.
15
PSAK 24 menyatakan bahwa suatu perusahaan harus mengakui
pesangon PKK sebagai beban dan liabilitas jika, dan hanya jika,
perusahaan berkomitmen (yaitu apabila perusahaan memiliki rencana
formal terperinci untuk melakukan PKK dan secara realistis kecil
kemungkinan untuk dibatalkan) untuk memberhentikan seorang atau
sekelompok karyawan atau menyediakan pesangon bagi karyawan
karyawan yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.
PSAK 24 lebih lanjut menyatakan bahwa jika pesangon PKK jatuh
tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, maka besarnya
pesangon PKK harus di ukur berdasarkan nilai kininya.
D. Pengakuan dan Pengukuran Imbalan Kerja
Seperti yang diatur dalam PSAK 24, 2015: par. 11 ketika pekerja telah
memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas
mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang
diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut:
1. Sebagai liabilitas (beban akrual), setelah dikurangi jumlah yang dibayar.
Jika jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari
imbalan tersebut, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset
(beban dibayar dimuka) selama pembayaran di masa depan atau
pengembalian kas.
2. Sebagai beban, kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan
tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset.
Adapun beberapa bentuk pengakuan dan pengukuran akuntansi
Imbalan kerja jangka pendek :
16
a. Cuti Berbayar Jangka Pendek
Entitas mengakui biaya ekspektasian imbalan kerja jangka pendek
dalam bentuk cuti berbayar sebagai berikut :
1) Dalam hal cuti berbayar dapat diakumulasi, pada saat pekerja
memberikan jasa yang menambah hak atas cuti berbayar dimasa
depan.
2) Dalam hal cuti berbayar tidak dapat diakumulasi, pada saat cuti
terjadi.
Entitas mungkin membayar pekerja untuk cuti dengan berbagai
alasan termasuk liburan, sakit dan cacat sementara, melahirkan atau
suami mendampingi istri melahirkan, panggilan pengadilan dan militer.
Hak atas cuti berbayar tersebut dibagi dalam dua kategori:
1) Dapat diakumulasi; dan
2) Tidak dapat diakumulasi.
Cuti berbayar yang dapat diakumulasi adalah cuti yang dapat
digunakan pada periode masa depan jika hak cuti periode berjalan tidak
digunakan seluruhnya. Cuti berbayar yang dapat diakumulasi dapat
bersifat vesting (dengan kata lain, pekerja berhak memperoleh
pembayaran kas untuk hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja
putus) atau nonvesting (pekerja tidak berhak menerima pembayaran kas
untuk hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja putus).
Kewajiban timbul ketika pekerja memberikan jasa yang menambah hak
atas cuti berbayar di masa depan. Kewajiban tersebut ada, dan diakui,
bahkan jika cuti berbayar tersebut bersifat nonvesting, walaupun
17
kemungkinan putus hubungan kerja sebelum penggunaan hak
nonvesting mempengaruhi pengukuran kewajiban tersebut.
Entitas mengukur biaya ekspektasian dari cuti berbayar yang
dapat diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diharapkan akan
dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan dan telah
terakumulasi pada akhir periode pelaporan.
Metode yang ditentukan di paragraf sebelumnya mengukur
kewajiban sebesar tambahan pembayaran yang diharapkan timbul
semata-mata karena imbalan berakumulasi. Dalam banyak kasus,
entitas mungkin tidak perlu membuat perhitungan yang rinci untuk
mengestimasi bahwa tidak terdapat kewajiban yang material untuk cuti
berbayar yang belum digunakan. Misalnya, kewajiban atas cuti sakit
menjadi material hanya jika terdapat kesepakatan formal atau informal
bahwa cuti sakit yang tidak digunakan dapat dialihkan menjadi cuti
tahunan berbayar.
Cuti berbayar yang tidak dapat diakumulasi tidak dapat dibawa
ke periode masa depan: imbalan tersebut hilang jika hak periode
berjalan tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak bagi
pekerja untuk menerima pembayaran kas atas hak yang tidak digunakan
ketika hubungan kerja putus. Ini lazim terjadi untuk cuti sakit dibayar
(sepanjang hak yang belum digunakan tidak menambah hak masa
depan), cuti melahirkan atau cuti suami yang mendampingi istri
melahirkan. Entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu
terjadinya cuti, karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan.
18
b. Program Bagi Laba dan Bonus
Entitas mengakui biaya ekspektasian atas pembayaran bagi laba
dan bonus yang diatur di paragraf 11 jika, dan hanya jika:
1) Entitas mempunyai kewajiban hukum kini atau kewajiban konstruktif
kini atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu; dan
2) kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.
Kewajiban kini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak
mempunyai alternatif realistis lain kecuali melakukan pembayaran.
Dalam beberapa program bagi laba, pekerja menerima bagian atas laba
hanya jika mereka tetap bekerja pada entitas selama periode tertentu.
Program tersebut menimbulkan kewajiban konstruktif ketika pekerja
memberikan jasa yang dapat menambah jumlah yang akan dibayarkan
jika mereka tetap bekerja sampai akhir periode tertentu. Pengukuran
atas kewajiban konstruktif ini mencerminkan kemungkinan adanya
pekerja yang keluar tanpa menerima pembayaran bagi laba.
Entitas mungkin tidak mempunyai kewajiban hukum untuk
membayar bonus. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus, entitas
memiliki kebiasaan memberikan bonus. Dalam kasus ini, entitas
mempunyai kewajiban konstruktif karena tidak mempunyai alternatif
realistis lain kecuali membayar bonus. Pengukuran kewajiban konstruktif
tersebut mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang berhenti
tanpa menerima bonus.
Entitas dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban
hukum atau kewajiban konstruktif dalam program bagi laba atau bonus
19
jika, dan hanya jika:
1) Ketentuan formal program tersebut memuat suatu formula untuk
menentukan jumlah imbalan;
2) Entitas menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit; atau
3) Praktik masa lalu memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban
konstruktif entitas.
Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus
merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik
entitas. Oleh karena itu, entitas mengakui bagi laba dan bonus ini
sebagai beban dan bukan sebagai distribusi laba.
Jika pembayaran bagi laba dan bonus tidak diharapkan akan
diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode
pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait, maka
pembayaran tersebut merupakan imbalan kerja jangka panjang lain
c. Program Multipemberi Kerja
Entitas mengklasifikasikan program multipemberi kerja sebagai
program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan
ketentuan program tersebut (termasuk berbagai kewajiban konstruktif di
luar ketentuan formal).
Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti
multipemberi kerja, kecuali paragraf 34 diterapkan, maka entitas:
1) Melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti,
aset program, dan biaya terkait dengan program tersebut dengan
cara yang sama dengan program imbalan pasti lain; dan
20
2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 135-148
(kecuali paragraf 148(d))
Jika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan
akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multipemberi kerja,
maka entitas:
1) Melaporkan program sesuai dengan pengaturan di paragraf 51 dan
52 seolah-olah sebagai program iuran pasti; dan
2) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraph 148.
Program imbalan pasti multipemberi kerja adalah bila:
1) Program tersebut didanai dengan basis pay-as-you-go, yaitu iuran
ditetapkan pada tingkat yang diharapkan cukup untuk membayar
imbalan yang jatuh tempo pada periode yang sama; dan imbalan
masa depan yang menjadi hak pekerja selama periode berjalan akan
dibayarkan dengan iuran masa depan; dan
2) Imbalan kerja ditentukan berdasarkan masa kerja dan entitas peserta
tidak mempunyai cara yang realistis untuk menarik diri dari program
tersebut tanpa membayar iuran atas imbalan yang telah menjadi hak
pekerja sampai dengan tanggal pembatalan tersebut. Program
tersebut menimbulkan risiko aktuaria bagi entitas: jika biaya imbalan
yang telah menjadi hak pekerja pada akhir periode pelaporan lebih
besar dari yang diharapkan, maka entitas meningkatkan jumlah
iurannya atau membujuk pekerja untuk menerima pengurangan
imbalan. Oleh karena itu, program seperti itu merupakan program
imbalan pasti.
21
Jika tersedia informasi memadai mengenai program imbalan
pasti multipemberi kerja, maka entitas melaporkan bagian
proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya
terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan
program imbalan pasti lain. Namun, entitas mungkin tidak dapat
menentukan bagiannya atas posisi keuangan dan kinerja yang
mendasari program, dengan keandalan yang cukup untuk tujuan
akuntansi. Hal ini dapat terjadi jika:
1) Program tersebut memaparkan entitas peserta terhadap risiko
aktuaria yang terkait dengan pekerja yang ada saat ini dan mantan
pekerja dari entitas lainnya, sehingga tidak terdapat dasar yang
konsisten dan andal untuk mengalokasikan kewajiban, aset program,
dan biaya kepada setiap entitas peserta dalam program tersebut.
2) Entitas tidak memiliki akses atas informasi yang memadai mengenai
program tersebut sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pernyataan
ini.
Dalam kasus tersebut, entitas mencatat program tersebut
seolah-olah sebagai program iuran pasti dan mengungkapkan informasi
tambahan yang disyaratkan paragraf 148.
Mungkin terdapat perjanjian kontraktual antara program
multipemberi kerja dan pesertanya yang menentukan bagaimana
surplus program akan didistribusikan kepada peserta (atau bagaimana
defisit didanai). Peserta dalam program multipemberi kerja dengan
perjanjian demikian yang memperlakukan program sebagai program
iuran pasti sesuai dengan paragraf 34 mengakui aset atau liabilitas yang
22
timbul dari perjanjian kontraktual dan hasil pendapatan atau beban
dalam laba rugi.
Program multipemberi kerja berbeda dengan program
administrasi kelompok. Program administrasi kelompok merupakan
gabungan program pemberi kerja tunggal yang memungkinkan para
pemberi kerja untuk menyatukan aset mereka untuk tujuan investasi,
serta mengurangi biaya manajemen investasi dan administrasi,
sedangkan klaim masing-masing pemberi kerja dipisahkan untuk
imbalan pekerja mereka masing-masing. Program administrasi
kelompok tidak mempunyai masalah akuntansi, karena tersedia
informasi untuk perlakuan akuntansi yang sama dengan program
pemberi kerja tunggal, dan karena program tersebut melindungi entitas
dari risiko aktuaria yang dihubungkan dengan pekerja dan mantan
pekerja dari entitas lain. Definisi dalam Pernyataan ini mensyaratkan
pemberi kerja untuk mengklasifikasi program administrasi kelompok
sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan
ketentuan program tersebut (termasuk berbagai kewajiban konstruktif di
luar ketentuan-ketentuan formal).
d. Program Imbalan Pasti yang Membagi Risiko Antara Entitas Sepengen-
dali
Program imbalan pasti yang membagi risiko antara entitas
sepengendali, sebagai contoh, entitas induk dan entitas anak, bukan
merupakan program multipemberi kerja.
23
Entitas yang berpartisipasi dalam program tersebut memperoleh
informasi mengenai program secara keseluruhan yang diukur sesuai
dengan Pernyataan ini berdasarkan asumsi yang berlaku untuk program
secara keseluruhan. Jika ada perjanjian kontraktual atau kebijakan
tertulis untuk membebankan kepada individu entitas kelompok usaha
atas biaya imbalan pasti netto dari program secara keseluruhan yang
diukur sesuai dengan Pernyataan ini, maka entitas mengakui biaya
imbalan pasti netto yang dibebankan dalam laporan keuangan tersendiri
atau individual. Jika tidak ada kesepakatan atau kebijakan seperti itu,
maka biaya imbalan pasti netto diakui dalam laporan keuangan
tersendiri atau individual dari entitas dalam kelompok usaha yang
secara hukum mendukung program tersebut. Entitas lain dalam
kelompok usaha, dalam laporan keuangan tersendiri atau individual,
mengakui biaya setara dengan iuran yang terutang untuk periode
tersebut.
Partisipasi dalam program tersebut merupakan transaksi pihak-
pihak berelasi untuk setiap entitas dalam kelompok usaha. Oleh karena
itu, entitas, dalam laporan keuangan tersendiri atau individual,
mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraf 149.
e. Program Jaminan Sosial
Entitas mencatat program jaminan sosial dengan cara yang
sama seperti program multipemberi kerja (lihat paragraf 32–39).
Program jaminan sosial dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan berlaku untuk seluruh entitas (atau seluruh
24
entitas dalam suatu kategori tertentu, sebagai contoh suatu industri
tertentu) dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau daerah atau
badan lain (sebagai contoh badan otonom yang dibentuk khusus untuk
tujuan ini) yang tidak dikendalikan atau dipengaruhi oleh entitas pelapor.
Beberapa program yang dibentuk oleh entitas menyediakan imbalan
wajib, yang menggantikan imbalan yang dicakup program jaminan
sosial, di samping imbalan tambahan sukarela lainnya. Program
tersebut bukan program jaminan sosial.
Karakteristik program jaminan sosial dapat berupa imbalan pasti
atau iuran pasti, bergantung pada kewajiban entitas dalam program.
Beberapa program jaminan sosial didanai dengan dasar pay-as-you-go
yaitu iuran ditetapkan pada tingkat yang diharapkan cukup untuk
membayar imbalan yang jatuh tempo pada periode yang sama; imbalan
masa depan yang menjadi hak pekerja selama periode berjalan akan
dibayarkan dengan iuran masa depan. Namun demikian, pada sebagian
besar program jaminan sosial, entitas tidak mempunyai kewajiban
hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar imbalan masa depan
tersebut: satu-satunya kewajiban entitas adalah untuk membayar iuran
ketika jatuh tempo dan jika entitas tidak lagi mempekerjakan pekerja
yang merupakan peserta program jaminan sosial, entitas tidak
berkewajiban untuk membayar imbalan yang diperoleh pekerjanya di
tahun-tahun sebelumnya. Untuk alasan ini, program jaminan sosial
merupakan program iuran pasti. Namun, jika program jaminan sosial
merupakan program imbalan pasti, maka entitas menerapkan paragraf
32-39.
25
f. Imbalan yang Dijamin
Entitas mungkin membayar premi asuransi untuk mendanai
program imbalan pascakerja. Entitas memperlakukan program tersebut
sebagai program iuran pasti, kecuali jika entitas akan memiliki kewajiban
hukum atau kewajiban konstruktif (baik langsung maupun tidak langsung
melalui program):
1) Untuk membayar imbalan kerja secara langsung pada saat jatuh
tempo; atau
2) Untuk membayar tambahan imbalan jika pihak asuransi tidak
membayar seluruh imbalan kerja masa depan yang timbul dari jasa
pekerja periode berjalan dan sebelumnya. Jika entitas masih memiliki
kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif, maka entitas
memperlakukan program tersebut sebagai program imbalan pasti.
Iuran pasti diatur dalam PSAK 24, 2015: par. 51 yaitu ketika pekerja
telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode, entitas
mengakui iuran terutang kepada program iuran pasti atas jasa pekerja:
1. Sebagai liabilitas (beban akrual), setelah dikurangi dengan iuran yang telah
dibayar. Jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang
untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui
kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar dimuka) sepanjang
kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau
pembayaran kembali dalam bentuk kas.
2. Sebagai beban, kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan
iuran tersebut untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset.
26
Jika iuran dalam program iuran pasti tidak diharapkan akan
diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode
pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasanya, maka iuran tersebut
didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto yang diatur di paragraf 83.
Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk
program iuran pasti. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 7: Pengungkapan
Pihak-pihak berelasi, entitas mengungkapkan informasi tentang iuran kepada
program iuran pasti untuk personil manajemen kunci.
Program imbalan pasti dalam PSAK 24, 2015: par. 58 mengatur bahwa
entitas menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti netto dengan
keteraturan yang memadai bahwa jumlah yang diakui dalam laporan
keuangan tidak berbeda secara material dengan jumlah yang akan ditentukan
pada akhir periode pelaporan.
Berbeda dengan akuntansi yang disyaratkan untuk imbalan
pascakerja, metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam
penghasilan komperhensif lain.
Berdasarkan PSAK 24, 2015: par. 156 untuk imbalan kerja jangka
panjang lain, entitas mengakui total nilai netto dari jumlah berikut dalam laba
rugi kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut untuk
termasuk dalam biaya perolehan aset: biaya jasa; biaya bunga netto atas
liabilitas (aset) imbalan pasti netto; dan pengukuran kembali liabilitas (aset)
imbalan pasti netto.
Pengukuran imbalan kerja jangka panjang lain biasanya tidak
bergantung pada tingkat ketidakpastian yang sama seperti halnya pengukuran
imbalan pascakerja. Untuk tujuan ini, Pernyataan ini mensyaratkan metode
27
akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka panjang lain.
Berbeda dengan akuntansi yang disyaratkan untuk imbalan pasca kerja,
metode ini tidak mengakui pengukuran kembali didalam pendapatan
komprehensif lainnya.
Salah satu bentuk dari imbalan kerja jangka panjang lain adalah
imbalan cacat permanen. Jika besar imbalan bergantung pada masa kerja,
maka kewajiban timbul ketika jasa telah diberikan. Pengukuran kewajiban
tersebut mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dan
jangka waktu pembayaran diharapkan akan dilakukan. Jika besar imbalan
sama bagi setiap pekerja cacat tanpa memerhatikan masa kerja, maka biaya
ekspektasian atas imbalan tersebut diakui ketika terjadi peristiwa yang
menyebabkan cacat permanen.
Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan rinci
mengenai imbalan kerja jangka panjang lain, PSAK/ISAK lain mungkin
mensyaratkan pengungkapan. Sebagai contoh, PSAK 7: Pengungkapan
Pihak-pihak Berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja
untuk personel manajemen kunci. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja.
Pesangon yang diatur dalam PSAK 24, 2015: par. 165 adalah entitas
mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal yang lebih awal di
antara: ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut;
dan ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam
ruang lingkup PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi dan
melibatkan pembayaran pesangon.
28
Entitas mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan
mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan
kerja, dengan ketentuan bahwa jika pesangon merupakan sebuah
peningkatan pada imbalan pascakerja, maka entitas menerapkan persyaratan
imbalan pascakerja (PSAK 24, 2015: par. 169). Sebaliknya jika pesangon
diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah
akhir periode pelaporan tahunan di mana pesangon diakui, maka entitas
menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek; dan jika
pesangon tidak diharapkan untuk diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas
bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, maka entitas menerapkan
persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lain.
E. Pengungkapan Imbalan Kerja
Menurut PSAK 24 Revisi 2015, pernyataan ini tidak mensyaratkan
pengungkapan yang spesifik mengenai imbalan kerja jangka pendek; imbalan
pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lain; dan pesangon, namun SAK
mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7:
Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai
imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. PSAK 1: Penyajian Laporan
Keuangan mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja.
F. Penelitian Terdahulu
Destri Rahmania, 2014 Analisis Dampak Penerapan PSAK 24 revisi
2013 Akuntansi Imbalan Pascakerja Pada PT Avia Avian secara garis besar
akuntansi imbalan pasca kerja dengan mengguna-kan metode project unit
credit pada PT Avia Avian telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010).
29
Chintya Lidya Amelia Paath, 2015 Evaluasi Penerapan PSAK 24
Revisi 2010 Mengenai Imbalan Kerja Khususnya Imbalan Setelah Bekerja
Pada Bank Sulut secara umum bank telah menerapkan pengakuan dan
pengukuran imbalan pascakerja sesuai PSAK 24 Revisi 2010. Namun dalam
perhitungan aktuaria yang dilakukan aktuaris pada Bank Sulut belum
sepenuhnya sesuai, karena PSAK 24 Revisi 2010 metode PUC mensyaratkan
entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial yang belum digunakan yaitu
tingkat imbalan hasil aset program, perputaran pekerja, dan kecenderungan
tingkat biaya kesehatan.
Mercy Natalia Watung, 2016 Analisis Penerapan PSAK 24 Mengenai
Imbalan Kerja Pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Kcp KotaTambagu, PT
Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Kotamobagu telah memberikan seluruh
imbalan kerja menurut PSAK 24, yaitu imbalan kerja jangka pendek; imbalan
pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lain; dan pesangon. Secara umum,
PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP Kotamobagu telah menerapkan
pengakuan dan pengukuran imbalan kerja sesuai ruang lingkup PSAK 24
(Revisi 2015), walaupun untuk beberapa perhitungan imbalan kerja bank
menerapkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengakuan
dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek; imbalan kerja jangka panjang;
dan pesangon dicatat pada beban yang diukur pada saat beban tersebut
terjadi atau terutang pada karyawan. Sedangkan untuk imbalan pascakerja
diakui sebagai beban dan diukur berdasarkan jumlah iuran yang harus
dibayarkan sesuai dengan program pensiun yang diikuti oleh perusahaan.
Dalam hal pengungkapan, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KCP
Kotamobagu mengungkapkan jumlah keseluruhan imbalan kerja pada
30
Laporan Laba Rugi dalam akun beban tenaga kerja. Perusahaan juga
mengungkapkan informasi-informasi terkait imbalan kerja dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan.
Gerry tjandra, 2014 Dampak Penerapan (Revisi 2010) Fas 158 dan ED
PSAK 24 (Revisi 2013) Imbalan PaskaKerja Program Imbalan Pasti.
Berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 (Revisi
2010) dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar
aset program menunjukkan tidak perbeaan hasil perhitungan. Penerapan
PSAK 24 Revisi 2010 dengan metode pendekatan koridor menghasilkan
liabilitas imbalan pascakerja, program imbalan pasti yang lebih rendah
sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan
mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehenshif lain
menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1,49 persen. Penerapan ED PSAK
Revisi 2013 menambah liabilitas neto, mengurangi pendapatan
komprehenshif lain, jumlah ekuitas dan beban imbalan paska kerja.
Longdong Inggrit Lisa, 2015 Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan
Pengungkapan Imbalan Kerja Ber- dasarkan Psak No.24 Tentang Imbalan
Kerja Pada PT Hasjrat Abadi Manado dalam pengakuan, pengukuran dan
pengungkapan imbalan kerja yang diterapkan oleh PT Hasjrat Abadi telah
sesuai dengan PSAK 24.
Gisela Rumimper, Stanley Alexander, Jessy Warongan 2017 Analisis
Penerapan Psak 24 Tentang Imbalan Kerja Pada Pt Vandika Abadi 1. Imbalan
Kerja Jangka Pendek dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
imbalan kerja jangka pendek dicatat pada beban yang diukur pada saat beban
tersebut terjadi atau terutang pada karyawan. Sedangkan, 2. Untuk imbalan
31
pasca kerja diakui sebagai beban dan diukur berdasarkan jumlah iuran yang
harus dibayarkan pada saat iuran tersebut dibayarkan oleh perusahaan
kepada program pensiun yang diikuti oleh perusahaan dan PT Vandika Abadi
telah sesuai dengan PSAK 24.
Tawas, Charen P.J. 2013 Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap
Imbalan Kerja Menurut PSAK No. 24 PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Manado Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado PT. Pegadaian (Persero)
telah menjalankan ketentuan pemberian imbalan sesuai PSAK No. 24 yang
diatur dengan berpatokan kepada pembagian tugas menurut struktur
organisasi dan tata kerja
32
G. Kerangka Konsep
Gambar 2.1
Kerangka Konsep
HOTEL AL-BADAR
MAKASSAR
PSAK 24
AKUNTANSI
IMBALAN KERJA
MENURUT
PERUSAHAAN
KOMPARATIF
33
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif –kualitatif, yaitu
suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya
terjadi berdasarkan apa yang nampak. Analisis ini dapat memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti dalam perusahaan
mengenai analisis penerapan akuntansi imbalan kerja.
Penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Data Primer, berupa data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan
melalui wawancara dengan kepala bagian keuangan, dan karyawan yang
terkait langsung dengan objek yang diteliti, dan kegiatan observasi
mengenai pengakuan, pengukuran dan pengukuran imbalan kerja.
2. Data Sekunder, berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan
dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah
singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar,
Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih 2 bulan yaitu Agustus sampai
September 2018.
C. Teknik Pengumpulan Data
Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
33
34
1. Dokumentasi, menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah
informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau
organisasi maupun perorangan. Menurut Sugiyono (2013:240),
dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumentel
dari seseorang.
2. Wawancara yang berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014: 410). Wawancara dilakukan dengan
bagian keuangan dan karyawan yang terkait Hotel Al-Badar Syariah
Makassar
3. Penelitian kepustakaan, study kepustakaan adalah mempelajari berbagai
buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sebelumnya yang
sejenis berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah
yang akan diteliti (Sarwono :2006).
D. Metode Analisis Data dan Teknik Analisis
Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan
untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara sistematis, aktual
dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang nampak
dalam perusahaan atau organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah
dan dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang
akan datang (Sugiyono 2014: 206). Dalam upaya menganalisis penerapan
akuntansi imbalan kerja pada Hotel Al-Badar Makassar :
1. Mengetahui struktur organisasi Hotel Al-Badar Makassar serta tugas dan
tanggung jawab.
35
2. Mempelajari prosedur perhitungan imbalan kerja sesuai dengan
ketentuan Hotel Al-Badar Makassar dan ketentuan PSAK No. 24.
3. Membandingkan PSAK No. 24 dengan pemberian imbalan yang
dilaksanakan di Hotel Al-Badar Makassar
4. Mengumpulkan bukti-bukti pemberian imbalan kerja perusahaan berupa
surat ederan keputusan, nota, kwitansi, laporan keuangan, dan lain-lain.
5. Menarik suatu kesimpulan serta saran-saran dalam hasil analisis
akuntansi imbalan kerja.
36
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam
operasional hotel. Kehadiran hotel dengan konsep syariah ini mengurangi
image masyarakat bahwa hotel menjadi tujuan atau tempat maksiat, karena
dengan hotel konsep syariah, maka peraturan-peraturan yang ada dijadikan
acuan untuk menjalankan operasionalnya adalah hukum syariah Islam.
Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya. Operasional dan
layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman
ajaran Islam, guna memberikan suasana tentram, nyaman, sehat, dan
bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim.
Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel
lainnya, tetap tunduk kepada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa
interupsi. Pemasaranya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim
maupun non-muslim.
Saat ini, perkembangan hotel dengan berbasis syariah belum menjadi
suatu bisnis yang cukup populer namun diyakinkan bahwa perkembangan
hotel berbasis syariah ini akan mengalami perkembangan peningkatan yang
cukup drastis dikarenakan tingkat kesadaran terhadap nilai-nilai syariah
tersebut. Hotel berbasis syariah kini masih menjadi suatu kata-kata yang
asing terutama bagi orang yang awam.
Fenomena munculnya hotel syariah telah menjadi tren baru pada
akomodasi bisnis di beberapa daerah, termasuk di kota Makassar.
36
37
Keberadaan hotel syariah menjadi solusi mengeyahkan pemahaman
masyarakat tentang keberadaan hotel yang sering di gunakan sebagai hal-hal
negatif dan menyimpang dari nilai-nilai syariah.
Hotel Al Badar adalah hotel syariah pertama di kota Makassar. Hotel
ini termasuk dalam kategori hotel berbintang satu. Hotel bintang satu adalah
jenis hotel yang kecil karena dikelola langsung oleh pemiliknya.Hotel ini
terletak di kawasan ramai dan berada di sekitar pusat perbelanjaan kota
Makassar.
1. Sejarah Singkat Hotel Al Badar
Berdasarkan sejarahnya, Hotel Al-Badar berasal dari bahasa Arab
yang berarti “Bulan purnama". Salah satu alasan hotel ini bernama Al-Badar
dikarenakan nama pemilik hotel ini adalah H. Badaruddin. Hotel Al Badar
berdiri sejak tahun 2012 yang berlokasi di Jl. Pengayoman Ruko Mira 2 No.
11, Makassar. Hotel ini dibangun dari satu orang pemilik modal saja yaitu Pak
Badar yang sekaligus menjadi satu-satunya pemilik resmi hotel Al Badar. Pak
Badar sendiri mempunyai beberapa bisnis yang dikelola dibawah naungan
beliau pribadi sehingga dari bisnis-bisnis itulah hotel ini dapat dibangun.
Berdasarkan sumber yang didapatkan oleh peneliti, Hotel Al Badar dibangun
dengan modal hingga miliaran rupiah. Beliau menjadikan hotel ini sebagai
investasi di masa depan yang tentunya halal dan berkah.
Hotel ini mulai beroperasi sebagai tempat penginapan pendatang
maupun penduduk lokal. Sejak awal, Hotel Al Badar sengaja dibangun untuk
keperluan masyarakat umum, akan tetapi tamu yang menginap harus tunduk
dan patuh oleh peraturan yang telah di buat oleh manajeman hotel syariah.
Salah satu contohnya dengan tidak melakukan tindakan negatif yang
38
menyimpang dari ajaran dan larangan pada agama islam, seperti membawa
pasangan yang bukan muhrim dan membawa minuman keras.
Awal mula didirikannya Hotel Al Badar yaitu berdasarkan kondisi
beberapa hotel di kota Jakarta yang berbasis konsep syariah. Pemilik hotel
melihat adanya pangsa pasar yang cukup besar di kalangan masyarakat
sehingga pemilik mencoba untuk membuka bisnis di kota Makassar dengan
konsep yang sama, yaitu hotel berbasis syariah. Pada dasarnya pemilik hotel
memilih konsep syariah dikarenakan pandangan khalayak umum menyangkut
hotel selalu dikaitkan dengan hal yang berbau negatif. Pemilik hotel mencoba
untuk merubah pandangan tersebut sehingga didirikanlah Hotel Al Badar
dengan konsep syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan diharapkan
bebas dari hal-hal negatif.
Adapun Visi dan Misi Hotel Al-Badar Makassar
VISI
Menjadi salah satu Gerbong lokomotif syariah di kota Makassar pada
khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.
MISI
1. Menjalin sinergitas antara lembaga-lembaga atau organisasi islam yang
ada di Kota Makassar
2. Turut andil (Sponsorship) dalam kegiatan/Event syariah di Kota
Makassar
2. Struktur Organisasi
Setiap instansi mempunyai stuktur organisasi yang menggambarkan
hubungan antara personal dalam lingkup perusahaan. Struktur organisasi di
39
maksudkan agar masing-masing sadar akan tugas dan tanggung jawab antar
personil sehingga tidak menimbulkan konflik dalam organisasi.
Stuktur organisasi yang baik dan serasi dapat menjamin terjadinya
suatu kerja sama yang baik antar personil. Hal ini dapat menciptakan
kesatuan yang utuh sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan
sempurna.
Hotel Al Badar mempunyai dipimpin oleh pemilik hotel secara
langsung. Selanjutnya diamanahkan oleh manajer perusahaan. Manajer
sendiri bertanggung jawab atas empat departemen, yaitu front office
department, food and beverage department, house keeping department dan
security department.
Struktur Organisasi Hotel
Gambar 4.1
Pemilik Hotel
Front Office Defartement
Coordinator
Staff
Food and Baverage
Departement
Coordinator
Staff
House Keeping Departement
Coordinator
Staff
Security Departement
Coordinator
Staff
General Manager
40
Job Description
Berikut bagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada
Hotel Al-Badar Syariah Makassar, yaitu :
a. Manager
1) Mengatur manajemen bisnis, perencanaan dan pengawasan seluruh
departemen.
2) Melakukan perekrutan, pengevaluasian dan aktivitas administrasi.
3) Memecahkan permasalahan, konflik maupuan situasi krisis dalam
perusahaan dengan cepat dan tepat.
4) Bertanggung jawab pada tugas-tugasnya serta dapat menjadi
panutan bagi karyawannya.
b. Front Office Reception
1) Mengucapkan salam kepada tamu dengan sopan dan ramah.
2) Mengecek look book sebelum memulai pekerjaan.
3) Memberikan informasi secara singkat dengan jelas tentang hotel.
4) Memeriksa daftar reservation list, conventional chart, room rack.
5) Berkoordinasi dengan house keeping departemen untuk mengecek
status kamar.
6) Menangani tamu check in – check out dan tamu yang pindah kamar.
7) Membuat laporan harian, mengecek room report dan menyiapkan
kunci.
c. Food and Beverage Department
1) Departemen hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan
mengolah menyediakan makanan dan minuman serta bertugas
memberikan pelayanan kepada tamu pada saat makan di restaurant.
41
2) Mengolah bahan makanan menjadi bahan matang untuk disediakan
kepada para tamunya.
3) Pengantaran order tamu.
d. Housekeeping Department
1) Departemen hotel yang bertanggung jawab atas seluruh kebersihan
hotel baik dalam ruangan maupun public area serta membersihkan
berbagai fasilitas hotel.
2) Departemen ini penting dalam islam karena islam sangat
memperhatikan kebersihan lingkungan. Kaum muslim wajib
membersihkan lingkungan dimana mereka hidup dari hal-hal yang
membahayakan , dari semua najis dari bau-bau yang tidak sedap dan
dari segala sesuatu yang menjijikkan.
e. Security Department
1) Secara langsung bertugas memantau dan mengatur keamanan hotel.
2) Melaporkan segala kejadian / peristiwa yang terjadi di hotel
keatasannya baik itu kehilangan atapun penemuan barang milik tamu
3) Memantau serta membantu keluar masuknya kendaraan yang keluar
masuk hotel baik kendaraan milik tamu ataupun staf hotel.
3. Peraturan Al-Badar Hotel Syariah
a. Tamu tidak diperbolehkan check in bagi pasangan yang bukan muhrim
(Suami/istri).
b. Pada saat check in wajib memperlihatkan identitas yang masih berlaku
(KTP/Buku Nikah) bagi yang sudah berkeluarga.
42
c. Tamu tidak diperbolehkan check in dalam kondisi dibawah pengaruh
minuman keras, maupun sesudah check in.
d. Tamu dilarang membawa teman dalam keadaan mabuk.
e. Bagi tamu yang sudah check in tidak diperkenankan membawa tamu
yang bukan muhrim masuk ke dalam kamar.
f. Tamu tidak diperkenankan membawa minuman keras dan obat-obatan
terlarang selama berada di area hotel.
g. Tamu dilarang membawa tukang pijit dari luar, kecuali tukang pijit yang
sudah disiapkan oleh pihak hotel.
h. Jumlah tamu maksimal 3 orang untuk setiap kamar kecuali kamar
standar maksimal 1 orang.
i. Tamu dilarang menurunkan bed/tempat tidur . Jika Bed diturunkan akan
dikenakan charge seharga extra bed.
j. Pembatalan check in bagi tamu yang telah memasukkan deposit tidak
dapat dikembalikan.
k. Bilamana tamu melanggar salah satu dari peraturan diatas (khusus
peraturan a & g), maka kami dari pihak hotel berhak mengeluarkan tamu
dari hotel, adapun pembayaran yang telah dimasukkan tidak dapat
dikembalikan lagi.
4. Produk/Jasa yang Ditawarkan
a. Jasa Penginapan
Tujuan utama sebuah hotel didirikan adalah sebagai tempat
penginapan bagi para pengunjung baik yang berasal dari dalam maupun
luar negeri. Penginapan menjadi pelayanan utama di Hotel Al Badar.
43
Terdapat beberapa tipe kamar yang ditawarkan yaitu:
Standar Room. Tipe kamar ini disediakan hanya untuk satu orang saja
dengan ukuran tempat tidur yang tidak terlalu besar. Terdapat empat
kamar standar yang tersedia di Hotel Al Badar.
Superior Room. Tipe kamar ini berada satu level diatas tipe kamar
standard dengan maksimal tamu menginap sebanyak tiga orang.
Deluxe Room. Tipe kamar deluxe adalah tipe kamar keluarga dengan
maksimal tamu yang dapat menginap sebanyak empat orang. Hotel Al
Badar menyiapkan enam deluxe room yang dapat dinikmati oleh tamu.
b. Food and Beverage
Food and Beverage adalah jasa penyediaan minuman dan
makanan kepada pengunjung. Tersedia menu makanan dan minuman
yang telah diberikan di setiap kamar pengunjung sehingga pengunjung
dapat dengan mudah mengetahui menu dan harga makanan dan
minuman yang disediakan di Hotel Al Badar.
c. Meeting Room
Sebuah ruangan besar telah disediakan di salah satu lantai di
Hotel AlBadar yang dapat disewakan sebagai ruang pertemuan atau
rapat bagi sebuah organisasi.
d. Laundry
Laundry adalah salah satu pelayanan bagian housekeeping
department yang bertanggung jawab atas segala cucian yang
ditawarkan oleh tamu.
44
5. Kondisi Karyawan
Hotel Al Badar didirikan pada tahun 2012 dengan jumlah karyawan
sebanyak 31 orang. Di akhir tahun 2012, general manager ternyata tidak
mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di Hotel Al Badar.
Salah satunya adalah pendapatan hotel belum mampu membiayai biaya
operasional selama beberapa bulan. Hal ini menyebabkan terjadinya
pergantian general manager yang juga mengubah strategi dalam melakukan
manajemen di hotel ini. General manager mengubah struktur karyawan
dengan sistem yang baru mulai dari nol. Seluruh karyawan diharuskan untuk
melamar kerja kembali agar dapat bekerja di hotel ini sehingga jumlah
karyawan pada tahun tersebut menurun menjadi 21 orang. Permasalahan
yang sama dialami oleh general manager kedua. Beliau belum mampu
menstabilkan kondisi keuangan di Hotel Al Badar sehingga masa jabatan
beliau hanya bertahan tiga bulan saja.
Setelah itu, hadir lah general manager ketiga, yang sebenarnya
merupakan orang kepercayaan pemilik Hotel Al Badar. Beliau hanya bertahan
sebulan saja dikarenakan beliau juga memegang amanah penting di salah
satu bisnis di Makassar.
General manager keempat, Pak Rakib, memulai karirnya di hotel ini
pada bulan Februari 2013. Semenjak itu, kondisi keuangan mulai membaik
walaupun masih terjadi pasang surut keuangan hotel. Hingga saat ini, jumlah
karyawan Hotel Al Badar tersisa menjadi 10 orang dengan pergantian shift
tiga kali dalam sehari dan jumlah jam kerja sebanyak delapan jam terkecuali
jika mendapatkan lembur.
45
6. Tingkat Hunian / Tingkat Okupansi Hotel
Salah satu elemen penilaian keberhasilan suatu bisnis perhotelan
adalah tingginya tingkat hunian hotel. Tingkat hunian hotel adalah banyaknya
kamar yang dihuni dibagi dengan kamar yang tersedia dikalikan 100%. Tingat
hunian atau biasa juga disebut tingkat okupansi ini menjadi salah satu unsur
penghitungan pendapatan suatu hotel (Khaer & Utomo,2012).
Banyaknya wisatawan yang diikuti dengan lamanya waktu tinggal di
suatu daerah tujuan wisata tentunya akan membawa dampak positif terhadap
meningkatnya hunian kamar dalam sebuah hotel. Semakin tinggi tingkat
hunian hotel maka semakin tinggi pula pendapatan yang dapat dihasilkan,
begitu pun sebaliknya. Berikut ini ditampilkan data tingkat hunian Hotel Al
Badar pada tahun 2015-2017.
Tabel 4.1 Data Tingkat Hunian Hotel Al Badar Tahun 2015-2017
Bulan 2015 2016 2017
Januari 43% 36% 40%
Februari 28% 45% 33%
Maret 45% 28% 37%
April 47% 35% 43%
Mei 45% 33% 33%
Juni 46% 30% 38%
Juli 41% 37% 42%
Agustus 37% 36% 38%
September 37% 40% 38%
Oktober 46% 30% 38%
November 80% 35% 38%
Desember 61% 47% 43%
46
Rata" 46% 36% 38%
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat hunian Hotel Al
Badar tidak menentu tiap bulannya. Secara keseluruhan, tingkat hunian Hotel Al
Badar dari tahun ke tahun terjadi penurunan. Pada tahun 2015 ke tahun 2016,
terjadi penurunan tingkat hunian kamar yang cukup besar yaitu sebesar 10%.
Sedangkan dari tahun 2016 ke tahun 2017, pun terjadi kenaikan tingkat hunian
yaitu hanya sebesar 2%.
Jumlah hunian Hotel Al Badar kadang mengalami peningkatan dan
penurunan setiap bulannya. Secara jelas terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir
tingkat hunian terbanyak yang menginap di Hotel Al Badar terjadi pada tahun
2015 yaitu bulan November 2015 sebesar 80% yang artinya hampir seluruh
kamar hotel pada bulan tersebut telah dihuni oleh pengunjung. Sebaliknya,
merosotnya hunian kamar terjadi pada bulan Februari 2015 yaitu hanya sebesar
28%. Salah Sumber : Olah Data satu alasan berkurangnya pengunjung dari
tahun ke tahun adalah semakin meningkatnya persaingan hotel di kota
Makassar. Hal tersebut terbukti dengan munculnya beberapa hotel di lingkungan
sekitar Hotel Al Badar. Ditambah lagi kurang efektifnya sistem pemasaran hotel
sebab manajer tidak terlalu berfokus akan hal tersebut.
B. Karakteristik Hotel Al-Badar Makassar
1. Asas
Suatu usaha yang telah dibangun tentunya memiliki asas (dasar) atas
didirikannya bisnis tersebut. Dalam Islam, Al Qur’an diturunkan ke bumi
diyakini sebagai petunjuk bagi manusia secara keseluruhan. Berbagai
aktivitas manusia telah dituliskan dalam Al Quran sebagai pedoman agar
47
manusia dapat berperilaku sesuai dengan aturan-Nya dan menggapai ridha-
Nya.
Al Quran adalah kitab yang suci dan tidak ada satupun yang lepas dari
bimbingannya. Al Quran menjadi tuntunan bagi manusia baik sesuatu yang
berkaitan langsung dengan ibadah (hubungan vertikal dengan Tuhan)
maupun muamalah (hubungan horizontal terhadap sesama manusia). Salah
satunya adalah dasar bisnis Islami yang didirikan tetap mengacu pada nilai
dan norma etika dalam Al Quran (Djakfar, 2008:205).
Hotel Al Badar sebagai salah satu bisnis berkonsep syariah didirikan
atas dasar beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk menegakkan aturan
Islam. Hotel ini dengan label syariah dapat memberikan kemashlatan kepada
seluruh umat agar selalu menebar kebaikan dan menghindari keburukan.
Beberapa penjelasan di bawah ini akan menggambarkan bagaimana dasar
pemilik Hotel Al Badar dalam membangun bisnis syariah.
Ada beberapa dasar (asas) alasan pemilik hotel Al Badar membangun
hotel ini dengan konsep syariah. Salah satunya adalah untuk mengatasi
problematika yang dihadapi seorang muslim ketika berada di lingkungan hotel.
Pandangan masyarakat umum akan sebuah hotel selalu berbau negatif,
mengarah pada hal-hal hiburan semata seperti mengkonsumsi minuman
beralkohol, sebagai tempat diskotik bahkan sebagai tempat pengedaran dan
penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba. Sedangkan, 80% penduduk
Indonesia menganut agama Islam, dimana ketika mereka bepergian maka
semestinya segala sesuatunya mendukung aktivitas mereka tanpa merusak
nilai/norma dan agama yang mereka yakini, termasuk dalam hal penginapan
di sebuah hotel. Hotel Al-Badar sebagai hotel syariah menyangkal hal tersebut
48
dengan melarang aktivitas-aktivitas negatif masuk ke dalam lingkungan Hotel
Al-Badar. Hal tersebut dapat membuat masyarakat umum khususnya umat
muslim menikmati jasa penginapan tanpa berhadapan dengan hal-hal yang
bertentangan dengan Islam.
Selain itu, hotel ini dibangun sebagai solusi atas kekhawatiran dari
para istri ketika suami bepergian keluar kota. Hal itu telah dijelaskan oleh
pemilik Hotel Al Badar dalam wawancara yang telah dilakukan ketika
menjalani penelitian,
“Konsep hotel syariah seperti inilah mencoba mencarikan solusi akibat adanya
kekhawatiran para ibu-ibu terhadap suaminya keluar kota atau tinggal disuatu
hotel yang tidak jelas kemana arahnya, entah takut pengaruh namanya
minuman alkohol, atau narkoba atau diskotik atau yang ditawarkan hal-hal
yang berbau negatif. Inilah hotel yang dinilai menjawab tantangan untuk para
orang-orang muslim yang betul-betul ingin tenang ketika menginap di sebuah
hotel”.
Ada beberapa aktivitas negatif yang terkadang identik dengan jasa
perhotelan. Hotel telah dijadikan sebagai tempat berbuat zina bagi kalangan
muda/mudi ataupun orang-orang yang telah berstatus nikah sebagai
tempatperselingkuhan. Berdasarkan survey di London (lifestyle.okezone.com),
bahwa 71% responden yang telah melakukan perselingkuhan memilih hotel
sebagai tempat untuk berselingkuh. Selain itu, hotel juga telah menjadi
sasaran sebagai tempat perdagangan narkotika. Berdasarkan penelitian yang
bersumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada laman www.bnn.go.id,
hotel merupakan salah satu tempat yang banyak disebut responden saat
ditawari narkoba yaitu sebesar 5,5%. Minuman beralkohol pun diperbolehkan
49
untuk dijual di hotel yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang kepariwisataan, (kemendag.go.id).
Hotel identik akan hal-hal negatif tersebut sehingga wajar saja para
istri merasa khawatir ketika suami sedang menginap di sebuah hotel baik itu
untuk keperluan dinas ataupun keperluan lainnya. Kekhawatiran akan
perbuatan negatif itu tidak lain dikarenakan hal tersebut merupakan larangan
yang telah tercantum dalam Alqur’an yaitu:
“Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi,
berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar
kamu beruntung” (QS. Al-Ma’idah:90 )
“Dan janganlah kamu mendekati zina: (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan
suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ ayat 32).
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, hotel syariah dapat dijadikan
sebagai solusi atas kekhawatiran masyarakat ketika ingin berada di
lingkungan yang tidak memicu seseorang melakukan perbuatan negatif.
Lingkungan yang baik akan membawa seseorang menuju hal-hal positif,
begitu pula sebaliknya. Sehingga hotel syariah ini dapat menjauhkan
seseorang dari keburukan yang kemungkinan dapat terjadi ketika berada di
hotel konvensional.
2. Orientasi
Konsep Al Qur’an tentang bisnis sangatlah komprehensif dengan
parameter yang digunakan tidak saja yang menyangkut kepentingan duniawi,
bahkan bersamaan dengan itu juga kepentingan akhirat. Bisnis yang sukses
50
menurut Al Qur’an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya
dan orang-orang di sekitarnya dalam dua fase kehidupan yang fana dan
terbatas yakni di dunia sekaligus kehidupan yang abadi dan tak terbatas yakni
di akhirat kelak.
Islam memberikan anjuran kepada setiap muslim untuk berusaha
maksimal memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Allah SWT
menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan
kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai
sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan
(Mardhani, 2014:16).
Orientasi dibangunnya hotel ini terbagi menjadi dua yaitu orientasi
materi dan orientasi non materi. Orientasi materi ini sebagai bentuk untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi nafkah keluarga dengan cara
yang halal. Annam (2015) menyebutkan bahwa dalam Islam, manusia
dianjurkan untuk bekerja secara halal baik dari jenis pekerjaan maupun cara
menjalankannya dan bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga sesuai
dengan hadits Rasulullah yang menyebutkan bahwa, “Tidaklah seseorang
memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya. Dan tidaklah
sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak dan
pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah” (HR Ibnu Majah). Pemilik
hotel berusaha menerapkan hal tersebut dengan membuka lapangan
pekerjaan yang halal dengan membangun bisnis hotel syariah di tengah
maraknya pembangunan hotel konvensional di Makassar.
51
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa tujuan
dibangunnya hotel ini tidak hanya berorientasi pada nilai materi saja, tapi juga
sebagai salah satu bentuk dakwah dalam ajaran Islam.
“Yaa, artinya memang disamping bisnis itu ….. mengamalkan ajaran Islam,
memperkenalkan ajaran Islam, konsep bisnis dalam Islam seperti itu,
memperkenalkan konsep Islam seperti ini bahwa di dalam Islam berbisnis yaa
ada juga aturan-aturannya yang mudah-mudahan hasilnya ….berbekahlah”.
Berbisnis tanpa ada keberkahan sama saja tidak akan berguna bagi
diri sendiri maupun orang lain. Ketika bisnis tidak berkah maka hasil dari
bisnis tersebut tidak halal ketika digunakan dan hasil yang didapatkan akan
cepat menghilang dengan berbagai cara, baik itu dengan jalan bangkrut, atau
keadaan merugikan lainnya. Ada banyak cara hilangnya rejeki seseorang.
Bisa saja seseorang tidak mengalami kebangkrutan atau tipu muslihat dari
orang lain, tapi melalui jalan musibah seperti kebakaran atau salah satu
keluarga yang menderita sakit keras.
Bisnis yang berberkah akan mendapatkan rezeki dari pintu mana saja
yang Allah inginkan. Bisnis tersebut akan terus berkelanjutan selama masih
berada di jalan yang benar. Hal ini telah dijanjikan Allah SWT dalam QS. Al-
A’raf : 96 bahwa, “Andaikata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan
bumi. Tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa
mereka disebabkan perbuatannya”. Demikian Allah SWT membalas apapun
yang telah manusia lakukan sesuai dengan amalan-amalan hamba-Nya.
Pekerjaan yang berkah adalah perbuatan yang didasari niat tulus sehingga
mendatangkan nilai positif bagi pelakunya dan berpahala di sisi Allah SWT.
52
Kebanyakan saat ini orang dalam bekerja hanya ingin mendapatkan
keuntungan yang sebesarbesarnya tanpa didasari unsur-unsur yang
menunjang hidup berkah. Sebagai seorang muslim, sepantasnya menjadikan
prioritas dalam kehidupan bahwa keberkahan adalah suatu tujuan yang paling
utama (Alaydrus, 2009:166).
Pak Badar selaku pemilik hotel juga menyatakan bahwa bisnis syariah
ini dapat menjadi salah satu media dakwah dalam Islam. Alasan tersebut
merupakan salah satu bentuk orientasi non materi dibangunnya hotel ini.
Dakwah tidak hanya sebatas penyampaian formal yang dilakukan di balik
mimbar saja. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan dalam
memperkenalkan agama Islam dengan baik. Bisnis adalah salah satunya.
Melalui label syariah maka orang awam akan merasa penasaran akan arti
kata tersebut sehingga bermula dari sinilah dakwah tersebut dapat
tersampaikan.
“Barangsiapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambahkan
keuntungan itu baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia
Kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia
tidak akan mendapat bagian di akhirat.” [Asy-Syûrâ/42:20]
Keuntungan di dunia berupa materi hanya bersifat sementara saja,
namun keuntungan di akhirat adalah bekal bagi manusia di kemudian hari.
Oleh karenanya, manusia dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT
melalui aktivitas sehari-hari yang dapat bernilai ibadah di sisi-Nya sehingga
manusia tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat
kelak.
53
Kehidupan manusia saat ini dianalogikan sebagai tempat
persinggahan. Hal ini mengingatkan bahwa betapa singkatnya kita hidup di
bumi Allah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menyia-nyiakan waktunya
demi kemilau dunia saja karena ketika manusia hanya mengejar dunia
(materi), maka hanya keuntungan dunia yang akan didapatkan tetapi ketika
seorang muslim mengejar pahala demi kebahagiaan akhirat, maka Allah SWT
akan menambahkan kenikmatan dunia dari Allah SWT.
3. Manajemen
Hotel Al Badar adalah hotel bintang satu yang termasuk dalam
kategori usaha menengah. Hotel ini hanya memiliki satu manajer yang
menaungi empat departemen dibawahnya sehingga tugas yang berkaitan
dengan pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia
menjadi tugas seorang manajer.
Menurut sang manajer, Median, Hotel Al Badar tidak membutuhkan
manajer secara spesifik untuk masing-masing departemen. Hal ini disebabkan
karena Hotel Al Badar adalah hotel berskala kecil menengah yang tidak
membutuhkan suatu fokus tersendiri bagi setiap departemen. Hal tersebut
dijelaskan oleh manajer ketika sesi wawancara dilakukan oleh peneliti.
“Sistem manajemen yang kita pakai itu sitem merangkap, tapi kalau bahasa
organisasinya kolektif kolegial. Artinya di bilang merangkap pasti ada yang
tidak sempurna karena kita tidak fokus ke bidang itu toh, tapi ini hotel juga
tidak menuntut sempurna di salah satu bidang. Sebenarnya ini hotel tidak
perlu ji ada orang yang fokus terus di satu bidang karena kenapa ? Ini hotel
54
kecil, tidak seperti hotel besar yang memang kalau tidak fokus di situ, tidak
selesai masalah”
Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sistem
manajemen Hotel Al Badar menggunakan sistem kolektif kolegial, yaitu sistem
dalam organisasi dimana untuk mencapai tujuan diperlukan adanya koordinasi
dan saling membantu satu dan lainnya. Setiap permasalahan yang terjadi di
Hotel Al Badar akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.
Salah satu kegiatan rutin bagi setiap departemen adalah rapat bulanan
dan mingguan. Terdapat satu kali rapat dalam tiap bulan yang dilakukan oleh
manajer dan pemilik hotel. Sedangkan bagi setiap departemen akan dilakukan
rapat mingguan secara berkala. Contohnya, rapat pertama oleh departemen
house keeping akan dilakukan di minggu pertama. Selanjutnya, minggu kedua
adalah rapat bagi departemen front office. Minggu ketiga, rapat bersama
departemen food and beverage, dan begitu seterusnya berlangsung dalam
setiap bulan.
Rapat tersebut membahas mengenai permasalahan yang terjadi
selama satu bulan melayani pengunjung di Hotel Al Badar, mengemukakan
saran dan kritik bagi tiap departemen dan manajemen perusahaan. Selain itu,
rapat ini juga membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas
pelayanan bagi pengunjung kedepannya.
C. Hasil Penerapan Akuntansi Imbalan kerja
Pemberian imbalan kerja di Hotel Al-badar Makassar merupakan
gabungan dari dasar gaji dan tunjangan-tunjangan yang menjadi hak pekerja
karena telah melaksanakan kewajibannya. Pemberian gaji berdasarkan jabatan,
tanggung jawab, dan jam kerja.
55
Adapun karyawan / penerima imbalan kerja pada Hotel Al-Badar
Makassar :
- Manager 1 orang
- Kordinator 4 orang
- Anggota 6 orang
Berdasarakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap
pihak Hotel Al-Badar Makassar dalam hal ini general manager yaitu bapak
Median. Dalam wawancara tersebut beberapa pertanyaan kami berikan untuk
mendapatkan informasi yang memadai sehingga hasil yang didapatkan diatas.
Perbandingan penerapan PSAK 24 dan berdasarkan Hotel AL-Badar
Makassar :
1. Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan selain pesangon yang diharapkan akan diselesaikan
seluruhnya sebelum dua belas (12) bulan dimana pekerja melakukan jasanya.
Pengakuan dan pengukurannya dilakukan setelah pekerja
memberikan jasanya kepada perusahaan dalam satu periode akuntansi. Maka
perusahaan akan mengakui jumlah tidak terdiskontokan dari imbalan kerja
jangka pendek yang akan dibayar sebagai imbalan atas jasa. Diakui sebagai
liabilitas (Beban Akrual), setelah dikurangi jumlah yang dibayarkan, dan
apabila terjadi lebih bayar maka akan di akui sebagai beban di bayar dimuka.
Di akui sebagai beban, kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan
imbalan kerja termasuk dalam biaya perolehan aset. Pengungkapan
dilakukan berdasarkan PSAK 1, PSAK 7.
Imbalan kerja jangka pendek yang diberikan oleh Hotel Al-Badar
kepada karyawan adalah Gaji pokok dan uang makan. Gaji pokok yang
55
56
diberikan oleh Hotel Al-Badar Makassar untuk membayar imbalan kerja
kepada karyawannya atas jasa kinerjanya telah di sesuaikan dengan kontrak
kerja yang disepakati oleh karyawan pada saat penerimaan karyawan. Gaji
pun terkadang naik turun tergantung pencapaian dari perusahaan. Terdapat
perbedaan penggajian antara gaji karyawan biasa dan kordinator hal ini terjadi
karena tugas tanggung jawab yang begitu padat untuk kordinator. Namun
perbedaannya tidak terlalu jauh beda.
Karyawan pada hotel Al-Badar Makassar bekerja selama 8 jam/hari.
Satu hari 24 jam sehingga pembagian jam kerja pada hotel Al-Badar adalah :
Shift 1 : mulai jam 07.00 - 15.00 Wita
Shift 2 : mulai jam 15.00 – 23.00 Wita
Shift 3 : mulai jam 23.00 – 07.00 Wita
Hari kerja di hotel ini mulai dari Senin – Sabtu. Bisa disebut 6 hari kerja
1 kali off.
Pada Hotel Al-Badar imbalan kerja jangka pendek adalah gaji pokok,
gaji lembur, makan, Rapel, THR, bonus/Bagi laba. Seluruh imbalan kerja di
atas akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan di akui sebagai liabilitas
(Beban Akrual). Untuk cuti jangka pendek dalam Hotel Al-Badar tidak
dilakukan pembayaran maka dari itu tidak menimbulkan biaya.
Gaji pokok karyawan merupakan jumlah yang dibayarkan setiap
bulannya kepada karyawan atas jasa yang telah dilakukan untuk perusahaan.
Karyawan melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya dalam bulan
berjalan maka gajinya dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan uang
makan sesuai dengan kontrak di awal penerimaan karyawan. Gaji yang
57
diberikan tersebut di laporkan langsung dalam laporan pengeluaran kas hotel
tersebut.
Hotel Al-Badar Makassar juga memberikan upah lembur bagi para
karyawannya. Karyawan berhak mendapat upah lembur apabila dia telah
bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu. Upah lembur diakui pada saat
pekerja memberikan manfaat dan diukur dengan rupiah.
Penghitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan dengan rumus
:
Lembur = Jam kerja lembur x Tarif/jam
Pengakuan gaji pokok dan lembur :
Gaji pokok, uang makan, dan gaji lembur karyawan di rekapitulasi
pada laporan gaji bulanan seluruh karyawan kemudian dilaporkan dalam
laporan pengeluaran Hotel Al-Badar Makassar, sehingga dapat di jurnal :
Beban gaji dan Lembur Karyawan Rp. 20.790.000
Kas Rp. 20.790.000
Biaya piutang gaji karyawan Rp. 1.500.000
Kas Rp. 1.500.000
Rapel diberikan kepada karyawan dilakukan ketika penghasilan
perusahaan meningkat dan prestasi kinerja karyawan bagus. Rapel ini sangat
jarang dilakukan pada Hotel Al-Badar ini karena kondisi penghasilan Hotel
cenderung merata setiap tahun bahkan menurun. Adapun jurnal pengakuan
rapel :
Insentif Prestasi Karyawan Rp. 300.000
Kas Rp. 300.000
58
Cuti berimbalan pada Hotel Al-Badar Makassar akan diselesaikan
secepatnya selama dua belas 12 bulan. Untuk cuti jangka panjang setiap 1
tahun tetap diberikan.
Imbalan jangka pendek yang dimaksud disini adalah Cuti jangka
pendek. Pada Hotel Al-Badar Makassar cuti berlaku bagi karyawan sebagai
berikut :
Cuti tahunan untuk karyawan yang berkerja di hotel Al-Badar adalah 7 hari /
semester. Semester di maksudkan adalah januari sampai juni kemudian juli
sampai desember. Jadi dalam satu tahun karyawan hanya dapat mengambil
cuti 14 hari. Jika karyawan tidak mengambil cuti maka akan di bayar.
Pengakuan untuk cuti yang dibayar kepada karyawan di akui sebagai lembur.
THR diberikan kepada karyawan setiap tahunnya menjelang hari raya
sebagai sarana untuk memotivasi karyawan sekaligus memberikan infaq
kepada karyawan.
Bonus pada Hotel Al-Badar ini di berikan atas dasar kehadiran,
ketepatan, kedisiplinan. Bonus ini memberikan motivasi kepada karyawan
untuk disiplin dalam bekerja. Selain bonus di atas, Hotel Al-Badar juga
memberikan bonus inisiatif. Bonus ini merupakan bonus yang diberikan
kepada karyawan atas dasar inisiatif bekerja sama, saling membantu, dan
peduli dengan sesamanya.
Pengakuan bonus pada Hotel Al-Badar Makassar :
Intensif inisiatif Rp. 300.000
Kas Rp. 300.000
Pemberian bonus ini tergantung kebijakan dari manager dengan
melihat kinerja karyawan. Bonus diberikan maksimal Rp. 300.000 / karyawan.
59
2. Imbalan pascakerja
Imbalan pascakerja menurut PSAK 24 mencakup hal-hal seperti
purnakarya dan imbalan pascakerja. Imbalan pascakerja diklasifikasikan
sebagai program imbalan pasti dan iuran pasti. Akuntansi iuran pasti mencatat
setiap iuran yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak membutuhkan
jasa aktuaria dan tidak menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuaria,
kewajiban di ukur dengan dasar tidak terdiskontokan, kecuali kewajiban
tersebut tidak di harapkan untuk di selesaikan seluruhnya dalam dua belas
bulan. Akuntansi imbalan kerja pasti membutuhkan asumsi aktuaria karena
untuk menilai kewajiban. Dan dibutuhkan pengukuran kembali.
Imbalan pascakerja yang dimaksud berupa tunjangan pensiun. Seperti
pada perusahaan besar maupun BUMN rata-rata telah menyelenggarakan
program pensiunan. Namun, Hotel Al-Badar Makassar belum
manyelenggarakan program pensiun ini karena aktivitas dan penghasil hotel
tersebut belum maksimal dan belum mencapai standar. Pihak perusahaan
telah merencanakan dan melaksanakan iuran pensiun ini namun terhambat
karena tidak stabilnya keadaan hotel pada saat itu para karyawan juga tidak
sepakat dengan hal tersebut karena gajinya akan di potong tiap bulannya
untuk di masukkan ke iuran pensiun.
3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
Jika tidak di harapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua
belas 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja
60
memberikan memberikan jasa. Pengakuan atas imbalan kerja jangka panjang
lain dilakukan seperti imbalan pascakerja akan tetapi metode yang digunakan
tidak membutuhkan pengukuran kembali. PSAK 24 tidak mengatur rinci atas
pengungkapan imbalan kerja ini akan tetapi akan di ungkapkan berdasarkan
PSAK 1 dan PSAK 7
Imbalan kerja jangka panjang belum di terapkan di sebabkan keadaan
hotel masih termasuk muda jadi penerapan imbalan kerja jangka panjang.
Konteks imbalan kerja jangka panjang belum pernah terjadi pada karyawan.
Seperti karyawan yang sakit bertahun-tahun.
4. Pesangon
Kejadian yang menyebabkan kewajiban ini adalah terminasi kontrak
kerja dan bukan jasa yang berikan pekerja. Pesangon timbul akibat terminasi
yang diputuskan perusahaan akan tetapi tidak temasuk bila terminasi atas
permintaan pekerja sendiri.
Pada Hotel Al-badar Makassar pesangon tidak diberikan atas
keputusan perusahaan untuk mengurangi pekerjanya. Hotel ini pernah terjadi
pengurangan karyawan akibat banyaknya karyawan sehingga aktivitas
perusahaan tidak efektif. Selain itu, banyak pula karyawan yang keluar
dengan sendirinya tanpa diberikan pesangon. Hal ini dilakukan oleh manager
Hotel Al-Badar Makassar karena telah melakukan perjanjian dengan
karyawan sebelum masuk kerja.
61
D. Pembahasan Hasil
1. Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek yang di berikan oleh Hotel Al-Badar
Syariah Makassar telah sesuai dengan persyaratan yang di berikan oleh
PSAK 24 yang mana pihak hotel mengakui biaya akrual setelah pekerja
memberikan jasanya selama suatu periode dan menyelesaikan kewajiban
dalam 12 bulan. Pengakuan pada pembahasan sangat jelas ketika lebih
bayar maka akan di kompensasikan atau di kembalikan. Jika kurang bayar di
akui sebagai uang untuk dibayar.
2. Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja pada Hotel Al-Badar Syariah Makassar dalam
pencatatan akuntansinya tidak ada karena karyawan tidak diberikan Imbalan
Pascakerja berupa program iuran pasti dan program imbalan pasti. Imbalan
pascakerja tidak diterapkan sehingga tidak bisa disesuaikan pengakuannya.
3. Imbalan Kerja Jangka Panjang
Imbalan kerja jangka panjang lain yang di berikan oleh Hotel Al-Badar
Syariah Makassar berupa cuti panjang seperti ketidakhadiran jangka panjang
yang dibayarkan seperti cuti besar. Hotel mengakui biaya atas hal tersebut
karena perusahaan tidak membayarkan cuti pekerja. Jika ada cuti panjang
seperti itu maka karyawan diberikan izin untuk mencari pengganti sementara
atau mengundurkan diri. Hal ini dilakukan perusahaan melihat kondisi
karyawan yang minim sehingga jika anggota tidak aktif maka akan
mempengaruhi aktivitas hotel. Tidak ada pengakuan untuk cuti jangka
panjang namun diberikan pilihan di atas. Pengakuannya tidak ada sehingga
tidak perlu disesuaikan dengan PSAK.
62
4. Pesangon
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.( UU No. 13 tahun 2003 Pasal 156)
Pesangon tidak di berikan atas terjadinya PHK di Hotel Al-Badar
Syariah Makassar. Hotel telah melakukan kontrak di awal dengan karyawan di
rekrut bahwa pesangon tidak dibayarkan. Pengakuan pesangon tidak ada
maka tidak di sesuaikan dengan PSAK 24. Kejadian yang terjadi pada hotel ini
banyak karyawan yang berhenti bekerja begitu saja tanpa menyelesaikan
administrasi.
63
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hotel Al-Badar Makassar adalah Hotel Al Badar adalah hotel syariah
pertama di kota Makassar. Hotel ini termasuk dalam kategori hotel
berbintang satu. Hotel bintang satu adalah jenis hotel yang kecil karena
dikelola langsung oleh pemiliknya.Hotel ini terletak di kawasan ramai dan
berada di sekitar pusat perbelanjaan kota Makassar. Aktivitas Hotel Al-Badar
Makassar belum padat seperti pada hotel berbintang lainnya. Adapun
kesimpulan pada penelitian ini :
1. Penerapan akuntansi imbalan kerja jangka pendek pada hotel Al-Badar
telah menerapkan sesuai dengan PSAK 24. Hotel ini menerapkan PSAK
24 secara maksimal pada Akuntansi imbalan kerja jangka pendek.
Pengakuan gaji pokok, lembur, bonus, cuti jangka pendek sangat jelas
pencatatannya. Pencatatan akuntansi imbalan kerja jangka pendek di
catat berupa laporan rekapitulasi gaji karyawan. Total rekapitulasi gaji
terdapat gaji pokok, uang makan, bonus, cuti berbayar jangka pendek,
gaji lembur. Dari laporan gaji di pindahkan ke laporan pengeluaran kas di
akui sebagai Beban.
2. Akuntansi imbalan kerja lainnya belum diterapkan karena melihat kondisi
hotel masih termasuk kecil (berbitang satu). Omset yang dihasilkan masih
rendah sehingga kontek untuk ketiga imbalan lainnya tersebut belum
tepat untuk di terapkan. Pihak hotel telah pernah mencoba menerpakan
namun tidak maksimal.
63
64
Sekarang pihak perusahaan masih dalam proses melakukan
perbaikan untuk lebih maju. Sehingga akuntansi imbalan kerja di perusahaan
ini bisa diterapkan semua.
B. Saran
Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa saran yang
ditujukan kepada Hotel Al-Badar Makassar sebagai salah satu bentuk
kepedulian untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja karyawan dan
pencatatan keuangan. Pertama, perlu memperbaiki pencatatan keuangan
terutama mengenai gaji karyawan, sebaiknya di sediakan nota tiap karyawan
dan bukti terima. Perhitungan dan pemberian imbalan kerja karyawan
sebaiknya diperjelas peraturan dan sistem pemberian imbalan kerja secara
jelas dan lengkap. Usahakan imbalan kerja yang ada di PSAK 24
dilaksanakan seluruhnya. Sebaiknya Hotel Al-Badar Makassar selalu
mengikuti perkembangan Standar Akuntansi Keuangan sebagai acuan
memcatat laporan keuangan.
65
DAFTAR PUSTAKA
Arditianto Dandy, 2012. Penerapan PSAK No. 24 Tentang Akuntansi Imbalan Masa Kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pada PT “X”. Skripsi. Jawa Timur, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Fahmiya. 2017. Penilaian Kinerja Bisnis Berbasis Syariah (Studi Kasus pada
Hotel Al-Badar Makassar). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin. Makassar.
Harahap, Sofyan Syafri. 2003. Teori Akuntansi. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Hery. 2013. Teori Akuntansi. Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) Revisi 2010 Tentang Imbalan Kerja. Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK 24) Revisi 2013 Tentang Imbalan Kerja. Jakarta. Jogiyanto.2004. Metode Penelitian Bisnis. Yokyakarta:BPFE Konstantinos Liapis, Eleftherios Thalassinos. 2013. Comparative Analysis for the
Accounting Reporting of “Employee Benefits” between IFRS and other Accounting Standards: A Case Study for the Biggest Listed Entities in Greece*. International Journal of Economics & Business Administration.
Volume I, Issue (1) Pp. 91-116. Longdong, I. L. 2015. Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Pengungkapan
Imbalan Kerja Berdasarkan Psak No.24 Tentang Imbalan Kerja Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4.
Mercy, Grace, Rudi. 2016 Analisis Penerapan PSAK 24 Mengenai Imbalan
Kerja Pada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Kcp Kotamobagu. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA vol 4 no. 4
Paath, C. L. A. 2015. Evaluasi Penerapan PSAK 24 Revisi 2010 Mengenai
Imbalan Kerja Khususnya Imbalan Setelah Bekerja Pada Bank Sulut. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1.
Rahmania, Destri. 2014. Akuntansi Imbalan Pascakerja Pada PT Avia Avian,
Sekolah tinggi Ekonomi Indonesia. Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 3 no. 12
66
Ramadhan, Muhammad Hafiz. 2013. Evaluasi Penerapan PSAK 24 Mengenai Imbalan Kerja: Imbalan Pascakerja dan Perlakuan Akuntansi Serta Dampak Terhadap Risiko Perusahaan. Skripsi. Universitas Gajah Mada.
Yogyakarta. http://repository.ugm.ac.id/124779/. Diakses 20 Agustus 2014. Hal. 26.
Tjandra, Gerry. 2014. Dampak Penerapan PSAK 24 (Revisi 2010), FAS 158 Dan
ED PSAK 24 Revisi 2013 Imbalan Paskakerja Program Imbalan Pasti. Skripsi. STIE Trisakti. Jakarta. http://tsm.ac.id/dampak-penerapan-psak-24-revisi-2010/. Diakses 30 Desember 2014. Hal. 3-4.
Tawas, Charen P.J. 2013. Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Imbalan
Kerja Menurut PSAK No. 24 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol. 1 No 3 (2013) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1835. Diakses 5 Oktober 2015. Hal. 365-373
. Webadmin. 2014. PSAK 24 Mengenai Imbalan Kerja. Artikel. Jakarta.
http://keuanganlsm.com/psak-24-mengenai-imbalan-kerja/. Diakses 20 Januari 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017. Pedoman Penulisan Skripsi.
Makassar
L
A
M
P
I
R
A
N
Nam
aG
aji P
okok
Uan
g M
akan
Lem
bur
Tota
lPo
tong
anG
rand
Tot
alTT
D
Acc
ount
ing
Ahm
ad M
eidi
an3.
000.
000,
00Rp
50
0.00
0,00
Rp
-
Rp
3.
500.
000,
00Rp
-
Rp
3.
500.
000,
00Rp
F&B
PS
Yeni
Nur
asih
1.70
0.00
0,00
Rp
300.
000,
00Rp
-Rp
2.00
0.00
0,00
Rp
-Rp
2.00
0.00
0,00
Rp
Abi
1.20
0.00
0,00
Rp
300.
000,
00Rp
960.
000,
00Rp
2.46
0.00
0,00
Rp
1.00
0.00
0Rp
1.
460.
000,
00Rp
Hous
e Ke
epin
g
Rade
Silf
ianu
s1.
700.
000,
00Rp
30
0.00
0,00
Rp
24
0.00
0,00
Rp
2.
240.
000,
00Rp
-
Rp
2.
240.
000,
00Rp
Waw
an1.
200.
000,
00Rp
30
0.00
0,00
Rp
-
Rp
1.
500.
000,
00Rp
-
Rp
1.
500.
000,
00Rp
Fare
l1.
200.
000,
00Rp
30
0.00
0,00
Rp
-
Rp
1.
500.
000,
00Rp
50
0.00
0Rp
1.00
0.00
0,00
Rp
Ahm
ad R
ivai
1.00
0.00
0,00
Rp
-Rp
-Rp
1.00
0.00
0,00
Rp
-Rp
1.00
0.00
0,00
Rp
FO Budi
1.20
0.00
0,00
Rp
300.
000,
00Rp
260.
000,
00Rp
1.76
0.00
0,00
Rp
-Rp
1.76
0.00
0,00
Rp
Anto
1.20
0.00
0,00
Rp
300.
000,
00Rp
290.
000,
00Rp
1.79
0.00
0,00
Rp
-Rp
1.79
0.00
0,00
Rp
Alfia
n1.
700.
000,
00Rp
30
0.00
0,00
Rp
74
0.00
0,00
Rp
2.
740.
000,
00Rp
-
Rp
2.
740.
000,
00Rp
Secu
rity
Mar
kus
1.50
0.00
0,00
Rp
300.
000,
00Rp
-Rp
1.80
0.00
0,00
Rp
-Rp
1.80
0.00
0,00
Rp
Tota
l17
.600
.000
,00
Rp
3.
200.
000,
00Rp
2.
490.
000,
00Rp
23
.290
.000
,00
Rp
1.
500.
000
Rp
20.7
90.0
00,0
0Rp
Lapo
ran
Gaj
i Kar
yaw
an
AL
-BA
DA
R H
OT
EL
Perio
de B
ulan
Des
embe
r 201
6
No Tanggal Uraian Ref Total01/12/2016 Biaya Perlengkapan HK HK 129.300Rp
Biaya F & B FB 339.500Rp
Biaya Iuran Keamanan dan Kebersihan FO 400.000Rp
02/12/2016 Biaya F & B FB 265.500Rp
03/12/2016 Biaya F & B FB 76.000Rp
05/12/2016 Biaya Air Minum Cleo HK 1.005.000Rp
Biaya Tagihan Koran Tribun FO 90.000Rp
Biaya Perlengkapan HK HK 16.500Rp
06/12/2016 Biaya Perlengkapan HK HK 64.000Rp
Biaya F & B FB 17.400Rp
07/12/2016 Biaya F & B FB 731.200Rp
Biaya Bahan Bangunan ENG 188.750Rp
08/12/2016 Biaya F & B FB 133.900Rp
Biaya Tagihan TV Kabel HK 300.000Rp
Biaya Perlengkapan HK HK 105.200Rp
09/12/2016 Biaya F & B FB 293.000Rp
10/12/2016 Biaya Gypsum ENG 120.000Rp
Biaya Upah Jhon ENG 500.000Rp
Biaya Sari Roti FB 52.000Rp
11/12/2016 Biaya Solar Genset ENG 678.000Rp
Biaya Fee Taxi FO 20.000Rp
Biaya F & B FB 105.000Rp
Biaya Perlengkapan HK HK 189.400Rp
12/12/2016 Biaya Laundry HK 1.671.000Rp
Biaya F & B FB 548.500Rp
Biaya Payung FO 88.000Rp
Biaya Perlengkapan HK HK 223.400Rp
13/12/2016 Biaya F & B FB 652.900Rp
14/12/2016 Biaya Bahan ENG ENG 60.500Rp
Biaya Solar Genset ENG 226.000Rp
Biaya Sumbangan Maulid FO 100.000Rp
15/12/2016 Biaya Koran Fajar FO 100.000Rp
Biaya Koran Amanah FO 50.000Rp
Biaya Bahan Bangunan ENG 312.000Rp
16/12/2016 Biaya F & B FB 235.000Rp
Biaya Bahan Bangunan ENG 166.500Rp
Biaya Pulpen Meeting FO 42.000Rp
17/12/2016 Biaya F & B FB 508.000Rp
Laporan PengeluaranAL-BADAR HOTEL
Periode Bulan Desember 2016
Biaya Mic ENG 242.000Rp
Biaya Spidol Meeting FO 39.000Rp
18/12/2016 Biaya Sewa LCD Proyektor ACC 275.000Rp
Biaya F & B FB 390.600Rp
19/12/2016 Biaya F & B FB 101.000Rp
Biaya Fee Taxi FO 20.000Rp
20/12/2016 Biaya F & B FB 305.500Rp
21/12/2016 Biaya F & B FB 403.400Rp
Biaya ATK FO FO 78.000Rp
Biaya Perlengkapan HK HK 87.900Rp
Biaya Listrik ACC 8.115.000Rp
Biaya Telepon ACC 1.608.000Rp
22/12/2016 Biaya Piutang Gaji Aby ACC 1.000.000Rp
Biaya F & B FB 7.500Rp
23/12/2016 Biaya Cuci AC ENG 1.600.000Rp
Biaya F & B FB 483.400Rp
Biaya Bahan ENG ENG 353.500Rp
24/12/2016 Biaya Piutang Gaji Faren ACC 500.000Rp
Biaya F & B FB 231.800Rp
25/12/2016 Biaya F & B FB 636.100Rp
Biaya Perlengkapan HK HK 215.200Rp
Biaya Puskesmas Wawan ACC 1.000.000Rp
26/12/2016 Biaya Air Minum Cleo HK 882.000Rp
Biaya Fee Taxi FO 20.000Rp
27/12/2016 Biaya F & B FB 70.000Rp
Biaya Fee Taxi FO 20.000Rp
28/12/2016 Biaya Pajak Hotel ACC 3.034.000Rp
Biaya Pajak Air Tanah ACC 534.800Rp
Biaya Prive ACC 1.096.500Rp
Biaya Pembersih Closet ENG 200.000Rp
Biaya F & B FB 1.010.900Rp
29/12/2016 Biaya Perlengkapan HK HK 186.100Rp
Biaya Fee Taxi FO 40.000Rp
30/12/2016 Biaya Laundry HK 200.000Rp
Biaya F & B FB 254.500Rp
Biaya Amanities HK 240.000Rp
31/12/2016 Biaya Bingkisan Tahun Baru ACC 333.000Rp
Biaya Sari Roti FB 23.000Rp
Biaya F & B FB 137.400Rp
Biaya Fee Taxi FO 20.000Rp
Biaya Gaji dan Lembur Karyawan ACC 20.790.000Rp
TOTAL 57.588.550Rp
Pendapatan
Pendapatan Room 86.170.000,00Rp
Pendapatan Food & Beverage 2.101.500,00Rp
Pendapatan Rental Car -Rp
Pendapatan Laundry -Rp
Pendapatan Meeting Room 2.475.000,00Rp
Total Pendapatan 90.746.500Rp
Beban-beban
Biaya Pengeluaran Front Office 609.000,00Rp
Biaya Pengeluaran Food & Beverage 11.901.000,00Rp
Biaya Pengeluaran HouseKeeping 5.769.500,00Rp
Biaya Pengeluaran Engginering 367.000,00Rp
Biaya Pengeluaran Accounting 41.688.900,00Rp
Total Pengeluaran 60.335.400Rp
Laba / Rugi 30.411.100Rp
Laporan Laba / Rugi
AL-BADAR HOTEL
Periode Desember 2016
Rp-
Rp5,000,000
Rp10,000,000
Rp15,000,000
Rp20,000,000
Rp25,000,000
Rp30,000,000
01/1
2/2
016
03/1
2/2
016
05/1
2/2
016
07/1
2/2
016
09/1
2/2
016
11/1
2/2
016
13/1
2/2
016
15/1
2/2
016
17/1
2/2
016
19/1
2/2
016
21/1
2/2
016
23/1
2/2
016
25/1
2/2
016
27/1
2/2
016
29/1
2/2
016
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829
Axi
s Ti
tle
Chart Title
Total
Cash Total
EDC
Meeting Room
Laundry
Rental Car
Food and Beverage
Room
No
Ta
ng
ga
lR
oo
mFo
od
an
d B
ev
era
ge
Re
nta
l C
ar
Lau
nd
ryM
ee
tin
g R
oo
mE
DC
Ca
sh T
ota
lT
ota
l1
01/1
2/20
163.
400.
000
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-R
p
200.
000
Rp
3.
200.
000
Rp
3.40
0.00
0R
p
202
/12/
2016
250.
000
Rp
53.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
30
3.00
0R
p
30
3.00
0R
p
303
/12/
2016
1.75
0.00
0R
p
32.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
1.
782.
000
Rp
1.78
2.00
0R
p
404
/12/
2016
300.
000
Rp
109.
000
Rp
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
40
9.00
0R
p
40
9.00
0R
p
505
/12/
2016
900.
000
Rp
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
90
0.00
0R
p
90
0.00
0R
p
606
/12/
2016
950.
000
Rp
108.
000
Rp
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
1.
058.
000
Rp
1.05
8.00
0R
p
707
/12/
2016
4.08
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
4.
080.
000
Rp
4.08
0.00
0R
p
808
/12/
2016
2.25
0.00
0R
p
105.
000
Rp
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
2.
355.
000
Rp
2.35
5.00
0R
p
909
/12/
2016
2.70
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
2.
700.
000
Rp
2.70
0.00
0R
p
1010
/12/
2016
4.81
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
4.
810.
000
Rp
4.81
0.00
0R
p
1111
/12/
2016
6.10
0.00
0R
p
25.0
00R
p
-R
p
6.12
5.00
0R
p
6.
125.
000
Rp
1212
/12/
2016
3.14
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
3.
140.
000
Rp
3.14
0.00
0R
p
1313
/12/
2016
4.25
0.00
0R
p
246.
000
Rp
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
4.
496.
000
Rp
4.49
6.00
0R
p
1414
/12/
2016
2.30
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
2.
300.
000
Rp
2.30
0.00
0R
p
1515
/12/
2016
250.
000
Rp
-R
p
-R
p
-R
p
1.
350.
000
Rp
-
Rp
1.
600.
000
Rp
1.60
0.00
0R
p
1616
/12/
2016
2.30
0.00
0R
p
421.
500
Rp
-R
p
-R
p
1.
125.
000
Rp
-
Rp
3.
846.
500
Rp
3.84
6.50
0R
p
1717
/12/
2016
2.10
0.00
0R
p
46.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
2.
146.
000
Rp
2.14
6.00
0R
p
1818
/12/
2016
1.20
0.00
0R
p
46.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
1.
246.
000
Rp
1.24
6.00
0R
p
1919
/12/
2016
1.45
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
1.
450.
000
Rp
1.45
0.00
0R
p
2020
/12/
2016
1.60
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
1.
600.
000
Rp
1.60
0.00
0R
p
2121
/12/
2016
1.30
0.00
0R
p
78.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
1.
378.
000
Rp
1.37
8.00
0R
p
2222
/12/
2016
2.80
0.00
0R
p
55.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
2.
855.
000
Rp
2.85
5.00
0R
p
2323
/12/
2016
3.17
0.00
0R
p
30.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
3.
200.
000
Rp
3.20
0.00
0R
p
2424
/12/
2016
6.37
0.00
0R
p
168.
000
Rp
-R
p
-R
p
-
Rp
41
8.00
0R
p
6.12
0.00
0R
p
6.
538.
000
Rp
2525
/12/
2016
2.55
0.00
0R
p
154.
000
Rp
-R
p
-R
p
-
Rp
30
0.00
0R
p
2.40
4.00
0R
p
2.
704.
000
Rp
2626
/12/
2016
7.90
0.00
0R
p
60.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
7.
960.
000
Rp
7.96
0.00
0R
p
2727
/12/
2016
2.20
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
2.
200.
000
Rp
2.20
0.00
0R
p
2828
/12/
2016
2.20
0.00
0R
p
-R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
2.
200.
000
Rp
2.20
0.00
0R
p
2929
/12/
2016
4.45
0.00
0R
p
327.
000
Rp
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
4.
777.
000
Rp
4.77
7.00
0R
p
3030
/12/
2016
3.25
0.00
0R
p
10.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
3.
260.
000
Rp
3.26
0.00
0R
p
3131
/12/
2016
3.90
0.00
0R
p
28.0
00R
p
-R
p
-R
p
-
Rp
-
Rp
3.
928.
000
Rp
3.92
8.00
0R
p
Tota
l86
.170
.000
Rp
2.10
1.50
0R
p
-R
p
-R
p
2.
475.
000
Rp
91
8.00
0R
p
89.8
28.5
00R
p
90
.746
.500
Rp
Pe
rio
de
Bu
lan
De
sem
be
r 20
16
Lap
ora
n P
en
dap
ata
n
AL
-BA
DA
R H
OT
EL
BIOGRAFI PENULIS
Nama Muhammad Hassan, lahir di Majene pada tanggal
16 April 1996, anak ketiga dari empat bersaudara dari
pasangan suami istri Bapak Haruna Ma’mun dan Ibu
Rasnawiah, jenis kelamin laki-laki, agama islam,
berkewarganegaraan Indonesia, alamat di Galung
Selatan Majene
Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu,
pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 26 Inpres Pakkola lulus tahun 2008,
pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Unggulan Majene lulus
tahun 2011, pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Majene lulus
tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 di Universitas
Muhammadiyah Makassar, Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.