Analisis PAD GK 2009

8/9/2019 Analisis PAD GK 2009

1/17

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DALAM APBD KAB. GUNUNGKIDUL TAHUN 2009

Oleh: Sunarja

[email protected]; [email protected] - 0817269645IDEA (Instritute for Development and Economic Analysis)

www.ideajogja.or.id;[email protected] 0274 583900

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atausekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Gunungkidul terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta (Ibu kota Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta). Jarak Wonosari sebagai Ibukota Kabupaten Gunungkidul dengan KotaYogyakarta 39 km.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0800 meter di ataspermukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km2 atau 90,33 %berada pada ketinggian 100500 m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75 % terletakpada ketinggian kurang dari 100 m dpl, dan 1,92 % terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000m dpl.

Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi 18,19 %, diantaranyamerupakan daerah datar dengan tingkat kemiringan 0 %2 %, sedangkan daerah dengan tingkatkemiringan antara 15%40% sebesar 39,54 % dan untuk tingkat kemiringan lebih dari 40% sebesar15,95 %.

Curah hujan rata-rata Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2004 sebesar 1382 mm dengan jumlah hari

hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 45 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 78 bulan.Musim hujan dimulai pada bulan OktoberNopember dan berakhir pada bulan MaretApril setiaptahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember Pebruari. Wilayah KabupatenGunungkidul bagian Utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibandingwilayah tengah dan selatan, sedangkan wilayah Gunungkidul bagian selatan mempunyai awal hujanpaling akhir.

Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harian 27,7 C, suhu minimum 23,2C dansuhu maksimum 32,4 C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% 85%.Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggitempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan JanuariMaret,sedangkan terendah pada bulan September.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1659 K/ 40/MEN/2004Tanggal 1 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan KarstGunungsewu dan Pacitan Timur, untukKabupaten Gunungkidul kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan karstadalah kawasan perbukitanbatu gamping yang terletak di Kecamatan Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari,Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelolasesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensikawasan karstyang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul ada 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara.Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di KabupatenWonogiri (Propinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia.
mailto:[email protected]:[email protected]://www.ideajogja.or.id/http://www.ideajogja.or.id/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.ideajogja.or.id/mailto:[email protected]


2/17

Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga ada 252buah. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapatsumur bor (deep well) sebanyak 55 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minumpenduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan oncoranantara 1550 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya.

Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersihbagi rumah tangga antara lain, di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Air sungai bawah tanah jugadirintis untuk kepentingan irigasi pertanian seperti Seropan untuk wilayah Kecamatan Semanu.1

2. ANALISIS PENDAPATAN

Dokumen APBD sebagai salah satu representasi adanya kehidupan demokrasi, tampaknya harusbenar-benar diperhatikan ketersedian dan kualitasnya. Karena dokumen APBD menjadi alat ukurkualitas demokrasi suatu pemerintahan. Dilihat dari ketersediannya, dokumen-dokumen anggaran diYogyakarta sudah relatif mudah untuk didapatkan. Hanya saja dokumen anggaran (APBD) yang masihberupa rancangan tersebut tentunya untuk beberapa hal tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Begitu

juga dengan pendapatan yang telah direncanakan, dalam kurun waktu satu tahun akan terjadiperubahan, baik penurunan maupun kenaikan jumlah dari yang direncanakan. Untuk mengetahui

realisasi dari perencanaan tersebut, tentunya perlu mengetahui laporan atas penyelenggaraanpemerintahan, sehingga bisa mengetahui target dari program mana yang bisa tercapai dan mana yangtidak. Persoalannya, sampai saat ini untuk dokumen laporan penyelenggaran pemerintah daerah yangdibiayai melalui APBD masih sulit diakses oleh publik.

APBD Gunungkidul 2008 telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2006tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No 26 tahun 2006 tentang Pedomanpenyusunan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007.

APBD Gunungkidul 2009 ditetapkan tanggal 6 Pebruari 2009. Asumsinya selama 1 bulan program-program yang dirancang belum bisa dieksekusi, kecuali anggaran yang rutin harus dikeluarkan sepertigaji aparatur.

Komponen pendapatan terdiri dari 5 bagian yaitu bagian sisa tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah,Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan menjadi tolokukur seberapa besar daerah itu akan dapat mengalokasikan belanjanya.

Tabel 1: Perbandingan Pendapatan APBD Gunungkidul 2006 - 2009

PENDAPATAN 2006 2007 2008 2009

PENDAPATAN ASLIDAERAH 25,485,903,150 27,473,888,570 25.239.545.458 31.950.621.272

DANA PERIMBANGAN 490,535,621,940 529,089,447,170 586.697.618.097 606.911.930.000

LAIN-LAIN PENDAPATANYANG SAH 1,600,000,000 16,989,098,300 38.718.181.000 70.638.960.400

TOTAL PENDAPATAN 517,621,525,090 573.552.434.040 650.655.344.555 709.501.511.672

Sumber: APBD Gunungkidul 2006-2009

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Gunungkidul dikumpulkandari pajak dan retribusi yang dilakukan oleh 14 SKPD, termasuk RSUD yang sekarang menjadi BLUD.Apabila dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah, penyumbang PAD terbanyak adalah retribusi danpajak serta pendapatan lain-lain yang dikelola oleh BPKKD sebesar Rp 13.751.479.100,00 dimanamencapai 43,04% dari total PAD. Sedangkan peringkat kedua adalah retribusi pelayanan kesehatanyang dikelola oleh RSUD Rp 11.461.170.000,00 atau 35,87% dari total PAD. Dengan demikian untuk

1 Dokumen RPJMD kabupaten Gunungkidul 2005-2010


3/17

sektor kesehatan merupakan penyumbang PAD tertinggi dibanding sektor yang lain. Sedangkan untukbidang pariwisata merupakan penyumbang PAD diurutan ketiga.

Tabel 2: Penyumbang PAD Gunungkidul tahun 2009

0,00

2.000.000.000,00

4.000.000.000,00

6.000.000.000,00

8.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

14.000.000.000,00

DinasK

esehatan

RSUD

DPU

Dinas

HUBINKOM

DinasDUKCAPIL

DinasPERINDAKOP

Disparbud

DinasP

ertanian

DinasP

eternaka

n

BPPKP

DinasK

ehuatanan

DinasK

elautan

DinasP

engelola

Pasar

BPKKD

SKPD PENYUMBANG PAD

Diolah dari Dokumen APBD Gunungkidul 2009

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) akan membantu meningkatkan alokasi belanjauntuk public (belanja langsung). Dengan demikian peningkatan PAD berarti akan ada peningkatankapasitas masyarakat. Namun dengan meningkatkan PAD justru bisa menambah kerentananmasyarakat. Peningkatan PAD disektor kesehatan berpotensi menambah kerentanan masyarakat,khususnya masyarakat menengah kebawah. Hal ini karena dengan peningkatan tarif retribusipelayanan kesehatan berarti menambah beban bagi masyarakat miskin. Peningkatan PAD dari sektorpajak panambangan galian C juga berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat. Karena kegiatanpenambangan yang tidak tekendali akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

A. BIDANG KESEHATANKesehatan adalah merupakan hak dasar dari warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baikpemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melihat data pada tahun 2007, jumlah keluarga hampirmiskin, miskin dan miskin sekali sebanyak 95.722 keluarga dari 185.878 jumlah keluarga ataumencapai 51,49%. Melihat tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, seharusnya pemerintahdaerah memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara, terutama bagi keluarga miskin, termasukuntuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Munculnya kebijakan otonomi daerah telah mendorong pihak pemerintah daerah untuk berupayameningkatkan pendatapan asli daerah (PAD) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belanjadaerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengubah RumahSakit Umum Daerah (RSUD) yang sebelumnya bernaung dibawah Dinas Kesehatan, sebagai lembaga

pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan menjadi BLUD. Dengan demikian RSUD didorong untukbisa mencukupi kebutuhan operasionalnya yang kemudian berakibat adanya peningkatan retribusipelayanan kesehatan. Kenaikan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Wonosari ini diputuskan melaluiPeraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2007.

Tabel 3: DATA KELUARGA MISKIN tahun 2007

KECAMATANRUMAH

TANGGA

PENDUDUK STATUS KELUARGA

LAKI-LAKI

PEREMPUANHAMPIRMISKIN

MISKINSANGATMISKIN

1 Panggang 7.450 12.888 13.612 1.877 1.546 607

2 Purwosari 4.852 9.009 9.742 1.060 420 275


4/17

3 Paliyan 7.990 14.649 15.288 2.679 1.893 628

4 Saptosari 9.259 17.406 18.025 1.557 2.894 1.536

5 Tepus 8.675 16.164 17.550 1.624 1.452 1.474

6 Tanjugsari 7.403 12.786 13.601 1.483 1.501 869

7 Rongkop 7.494 14.111 14.801 1.971 1.447 744

8 Girisubo 6.887 11.495 12.275 1.502 1.066 508

9 Semanu 15.183 26.307 27.304 3.862 2.438 86810 Ponjong 12.696 25.248 25.895 3.323 1.943 1.140

11 Karangmojo 13.839 24.304 25.478 3.773 2.950 1.479

12 Wonosari 20.319 37.247 38.270 3.714 1.720 1.061

13 Playen 14.591 26.123 27.272 3.671 2.617 1.373

14 Patuk 8.601 14.207 14.626 2.783 783 203

15 Gedangsari 10.378 18.245 18.711 3.212 2.060 677

16 Nglipar 8.267 14.646 15.143 2.316 1.744 685

17 Ngawen 7.728 15.529 15.918 2.918 1.279 1.020

18 Semin 14.266 25.048 26.287 2.975 2.689 1.833

JUMLAH 185.878 335.411 349.799 46.300 32.442 16.980

PROSENTASE 24,9% 17,44% 9,13%

Sumber: Gunungklidul dalam Angka 2008.

Alasan kenaikan retribusi pelayanan kesehatan selain karena kenaikan biaya oprasional dan bahan-bahan logistic dan peralatan, juga karena untuk warga miskin telah mendapatkan jaminan kesehatan

jamksessos dan jamkesmas. Sehingga kenaikan retribusi pelayanan kesehatan tidak berdampak padakeluarga miskin. Namun kenyataanya tidak semua warga miskin mempunyai kartu berobat gratis.Sadangkan bagi masyarakat yang berobat menggunakan fasilitas askeskin, mereka mengeluhkanbahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit tidak sebaik dengan mereka yang membayar.

Tabel 4: Peningkatan PAD dari Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD

PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN RSUD WONOSARI

11.46

1.170.00

0,00

9.04

1.584.00

8,00

7.60

4.22

4.000,00

-

2.000.000.000,00

4.000.000.000,00

6.000.000.000,00

8.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

14.000.000.000,00

Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009

Diolah dari Dokumen APBD 2007-2009

Realisasi Perda tentang kenaikan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Wonosari dapat dilihat dari

target pendapatan yang selalu naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 adakenaikan 18,90% dibanding tahun 2007, dimana mencapai Rp 9.041.584.008,00, sedangkan untuktahun 2009 menjadi Rp 11.461.170.000,00, yang berarti naik 26,76%. Kenaikan lebih dari 100% terjadihampir disetiap sector, mulai dari penjualan karcis, jasa layanan, radiology, konsultasi daneletromedik. Sedangkan yang mengalai penurunan pendapatan disektor jasa sarana poliklinik bedahdan poliklinik kulit dan kelamin. Untuk retribusi yang diperoleh dari RSUD Wonosari menyumbang35,87% dari total PAD yang berarti merupakan penyumbang terbanyak. Dengan demikianpenyumbang PAD terbesar adalah dari masyarakat yang sedang sakit yang kemungkinan lebihbanyak didominasi oleh keluarga kelas menengah kebawah.


5/17

Table 5: Beberapa sumber pendapatan dari retribusi RSUD

SUMBER PENDAPATANTAHUN

%2008 2009

PAD 9.041.584.008,00 11.461.170.000,00 26,76%

Sumber Pendapatan yang Naik:

Penjualan Karcis:

Jasa Sarana Poliklinik Gizi 192.000,00 900.000,00 368,75%Jasa Sarana Poliklinik Karyawan/Umum 628.000,00 4.500.000,00 616,56%

Tindakan:

Jasa Pelayanan Rawat Jalan 30.800.000,00 105.000.000,00 240,91%

Jasa sarana Tindakan Rawat Inap 74.000.000,00 156.000.000,00 110,81%

Jasa Pelayanan Tindakan Rawat Inap 55.000.000,00 348.000.000,00 532,73%

Jasa Pelayanan tindakan IBS 29.500.000,00 76.800.000,00 160,34%

Jasa Sarana tindakan Partus 25.000.000,00 63.600.000,00 154,40%

Jasa Pelayanan tindakan Partus 45.600.000,00 157.200.000,00 224,74%

Jasa sarana tindakan rawat darurat 29.100.000,00 49.200.000,00 69,07%

Jasa Pelayanan tindakan rawat darurat 39.500.000,00 84.600.000,00 114,18%

Rawat Inap Umum:

Akomodasi 475.000.000,00 816.000.000,00 71,79%

Obat-Obatan:Gas Medis 150.000.000,00 540.000.000,00 260%

Radiologi:

Jasa Sarana 59.260.000,00 124.800.000,00 110,60%

Jasa Pelayanan 70.500.000,00 138.000.000,00 95,74%

Jasa Konsultasi medik 176.000.000,00 372.000.000,00 111,36%

Elektromedik:

Jasa sarana 13.250.000,00 39.600.000,00 198,87%

Jasa Pelayanan 19.500.000,00 39.600.000,00 103,08%

Jasa Pelayanan Anestesi 10.300.000,00 31.200.000,00 202,91%

General check-up 0 481.620.000,00

Pendapatan yang Menurun:

Jasa Sarana Poliklinik Bedah 4.150.000,00 3.600.000,00 (-13,25%)

Jasa Sarana Polklinik Kulit dan Kelamin 2.920.000,00 2.160.000,00 (-26,03%)Sumber: APBD Gunungkidul 2009

Selain mengeluarkan Perda tentang kanaikan retribusi pelayanan kesehatan RSUD Wonosari,pemerintah daerah Gunungkidul juga mengeluarkan Perda nomor 7 tahun 2007 tentang retribusipelayanan kesehatan di PUSKESMAS yang mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Dimanauntuk retribusi setiap kali kedatangan untuk rawat jalan yang sebelumnya Rp 3.000,- menjadi Rp5.000,-.

Tabel 6: Jumlah dan jenis layanan kesehatan (Dep. Kes dan Swasta) di Gunungkidul tahun 2007

JUMLAH LAYANAN KESEHATAN TAHUN 2007

129 10843

1.457

29

5

108

152

9

Rumah Sakit

Puskesmas

Puskesmas P embantu

Klinik KB Program

Posyandu

Polindes

Rumah Bersalin

Praktek Dokter

Praktek Bidan

Apotik

Diolah dari Gunungkidul dalam

Angka 2008


6/17

Pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, dimana sumber pendapatannya dariretribusi PUSKESMAS serta retribusi rumah bersalin dan rumah sakit swata kelas D, pada tahun 2009ditargetnya mengalami kenaikan 175,57%, dari Rp 580.563.000 pada tahun 2008 menjadi Rp1.599.884.000 pada tahun 2009. Kanaikan tertinggi terjadi pada biaya untuk rawat inap yangmengalami kenaikan 210,15%. Sedangkan untuk retribusi rumah bersalin dan rumah sakit swasta

justru mengalami penurunan 25% dan 25%. Kenaikan pendapatan dari retribusi Puskesmas inimemberikan sumbangan 5,01% dari total PAD.

Tabel 7: Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh DINAS KESEHATAN


%2008 2009

PAD 580.563.000,00 1.599.884.000,00 175,57%


Rawat inap 106.400.000,00 330.000.000,00 210,15%

Bidan Praktek 5.400.000,00 7.200.000,00 33,33%


Rumah bersalin 2.000.000,00 1.500.000,00 (-25%)

Rumah sakit swasta D 1.300.000,00 850.000,00 (-34,62%)

Sumber: APBD Gunungkidul 2009

Dampak dari kenaikan tarif pelayanan kesehatan tersebut secara langsung akan menambah bebanbagi warga masyarakat miskin, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai kartu jamkessos atau

jamkesmas. Sedangkan bagi mereka yang mempunyai kartu jamkesmas atau jamkesos, terkadangmereka enggan menggunakannya karena pelayanan yang kurang bagus, sehingga pilihannya adalahharus mengeluarkan uang yang lebih banyak namun mendapatkan pelayanan yang lebih bagus dansecara psikologis mereka lebih tenang.

Pengeluaran biaya kesehatan yang semakin meningkat ini kemudian berdampak pada tidakterpenuhinya kebutuhan yang lain. Karena selain harus mengeluarkan biaya yang banyak sebagaibiaya pengobatan, keluarga mereka juga tidak bisa mendapatkan penghasilan karena harusmenunggu dan mengurusi keluarganya yang sedang sakit. Jalan satu-satunya yang ditempuh adalahdengan menjual aset yang mereka miliki, baik yang berwujud ternak, tanaman sampai dengan tanah.Dengan demikian, setelah mereka kaluar dari rumah sakit, status mereka akan lebih miskin dari

sebelumnya.

Permasalahan yang lain adalah dampak kenaikan retribusi pelayanan kesehatan bagi keluarga yangstatusnya hampir miskin. Keluarga ini bukan termasuk keluarga miskin, sehingga tidak mendapatkanfasilitas seperti keluarga miskin. Kelompok ini mempunyai potensi yang cukup besar menjadi keluargamiskin, apabila suatu saat mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, baik itu untuk biayakesehatan, pendidikan maupun biaya yang lainnya. Hal ini yang terkadang lepas dari perhatianpemerintah.

Kemiskinan kemudian akan menambah penderitaan khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan.Komsumsi makanan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan asupan gizi yang sesuai dengandibutuhkan tubuh dan keterbatasan memperoleh sarana air bersih serta kondisi lingkungan yang tidaksehat berpotensi menimbulkan penyakit baru. Khusus untuk penyakit Demam Berdarah, justru terjadi

peningkatan jumlah penderita, dimana pada tahun 2005 hanya 107 penderita, sedangkan pada tahun2007 ada 327 penderita2. Walaupun tidak ada data berapa persen jumlah penderita yang berasal darikeluarga miskin, namun dengan adanya kenaikan retribusi pelayanan kesehatan baik di Puskesmas,Puskesmas Pembantu dan di RSUD, berarti menambah beban bagi masyarakat miskin.

Tabel 8: Jumlah dan Prosentase kasus 10 besar Penyakit tahun 2006

2 . Gunungkidul dalam angka 2008


7/17

JUMLAH DAN PROSENTASE KASUS PENYAKIT

23.730 (5,28%)

22.777 (5,07%)

20.594 (4,58%)

16.382 (3,65%)

15.836 (3,53%)

24.112 (5,37%)

25.738 (5,73%)

41.994 (9,35%)

54.889 (12,22%)

14.680 (3,27%)14.651 (3,26%)

ISPA

Nasopharingitis

Gatritis

Dermatitis

Gangguan Jaringan Otot

Hipertensi

Asma

Rheumatoid Arthritis

gangguan Sendi

Influenza

Diare

Diolah dari Gunungkidul dalam Angka 2008

B. Bidang Infrastrutur dan KomunikasiPendapatan Asli Daerah di Dinas Pekerjaan Umum mengandalkan retribusi persampahan dan retribusiIMB, dimana untuk retribusi persampahan sekalipun tidak ditargetkan adanya kenaikan dari tahunsebelumnya, namun masih menempati urutan tertinggi, yaitu Rp 121.180.000,-. Kenaikan pendapatansebesar 7,53% merupakan sumbangan dari kenaikan retribusi IMB sebesar 20%. Mengingat setiaptahun selalu ada perkembangan pemukiman, pertokoan maupun obyek wisata, seharusnya sekalipunprosentasenya hanya kecil, retribusi persampahan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 9: PAD yang Dikelola Oleh DINAS PEKERJAAN UMUM


%2008 2009

PAD 292.180.000,00 314.180.000,00 7,53%


Retribusi Sampah Pedagang pasar 66.000.000,00 66.000.000,00 0%Retrubisi IMB (Perda no 11/2000) 100.000.000,00 120.000.000,00 20%

Pajak yang dikelola oleh BPKKD:

Pajak Penerangan Jalan Umum 4.000.000.000,00 4.800.000.000,00 20%

Pajak Reklame 200.000.000,00 300.000.000,00 50%


Terkait dengan sarana layanan public, pajak penerangan jalan umum (PPJU) ditargetkan adanyapeningkatan sampai 20% dari tahun sebelumnya, namun pengelolaan PPJU ini oleh BadanPengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BPKKD). Dengan demikian diprediksikan pada tahun2009 akan terjadi peningkatan konsumsi listrik minimal 20% di daerah Gunungkidul, baik dilakukandengan pamasangan baru maupun penambahan daya.

PPJU yang diberlakukan kepada semua konsumen pelanggan listrik (PLN) terkadang masihmenyisakan persoalan di tingkat masyarakat. Penerangan jalan umum sebenarnya tidak hanyakebutuhan bagi masyarakat kota, karena warga desa yang menjadi konsumen pelanggan listrik jugaharus membayar PPJU yang telah menjadi satu dengan tagihan rekening listrik. Sampai saat inipengadaan penerangan jalan umum masih sebatas pada jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalannasional. Sedangkan untuk jalan desa belum mendapatkan fasilitas penerengan jalan umum. Hal inikemudian mendorong warga masyarakat untuk berinisiatif memasang lampu sebagai penerangan

jalan umum secara swadaya. Alasannya cukup kuat, mereka juga telah membayar PPJU, sehinggamereka berhak untuk mendapatkan fasilitas penerangan jalan umum. Kenyataannya inisiatifmasyarakat tersebut justru tidak dikehendaki oleh pihak PLN, sehingga seringkali sarana penerangan

jalan umum yang dipasang secara swadaya oleh masyarakat tersebut dicabut oleh pihak PLN.


8/17

Tabel 10: PAD yang Dikelola Oleh DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNKASI DAN INFORMASI


%2008 2009

PAD 633.264.000,00 722.482.000,00 14,08%


Retribusi Parkir di Pelataran 92.240.000,00 182.098.000,00 97,41%Denda keterlambatan uji kendaraan 2.332.000,00 7.396.000,00 217,15%


Biaya pemeriksaan/uji 69.646.000,00 31.512.000,00 (-54,75%)

Ijin trayek tetap 12.150.000,00 3.600.000,00 (-70,37%)

Biaya buku uji 14.405.000,00 10.180.000,00 (-29,33%)

Retribusi Terminal AKDP 20.520.000,00 15.300.000,00 (-25,43%)


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi menargetkan adanya kenaikan pendapatan 14,08%pada tahun 2009, yaitu sebesar Rp 722.482.000,-. Salah satu sumber pandapatannya dari retribusitempat khusus parker diatur dengan Perda nomor 3 tahun 2000, dimana disebutkan bahwa tarif parkiruntuk sepeda motor Rp 200,- mobil Rp 500 dan bus, truck Rp 1.000,-/sekali parkir. Target kenaikan

pendapatan dari retribusi 97,41% pada tahun 2009 tentunya sudah dengan pertimbanganpertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan sarana umum. Hanya saja kebijakan tarif parkir tidak ditaatioleh petugas parkir. Kenyataan dilapangan parkir untuk sepeda motor antara Rp 500 Rp1.000,-/sekali parkir. Dengan demikian pengutan retribusi parkir berpotensi besar terhadap praktekkorupsi, karena selain petugas parkir menentukan tarif sendiri, seringkali konsumen tidak diberikankartu parkir atau kartu parkir digunakan berkali-kali.

Kenaikan pendapatan yang cukup tinggi juga terjadi pada denda keterlambatan uji kendaraan yangmencapai 217,15%. Dilihat dari kenaikan yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa banyakkendaraan yang terlambat dilakukan uji kelayakan. Untuk mencapai target pendapatan ini tentunyatidak mudah, karena harus bekerjasama dengan pihak polisi lalu lintas untuk melakukan operasikendaraan yang mengalami keterlambatan uji kelayakan. Secara umum kesadaran masyarakat untukmelakukan uji kelayakan kendaraannya secara teratur masih kurang apabila kendaraan tersebuthanya beroperasi di kawasan pedasaan.

Beberapa sumber pendapatan ditargetkan sama dengan tahun yang lalu, namun ada beberapasumber pendapatan yang justru ditargetkan menurun secara signifikan. Paling tidak ada 4 sumberpendapatan yang mengalami penurunan 25%-70%, yaitu biaya pemeriksaan, ijin trayek tetap, biayabuku uji dan retribusi terminal AKDP. Dari target penurunan target pendapatan dari ke 4 jenis sumberpendapatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah angkutan mengalami penurunan. Hal ini bisaterjadi karena semakin sedikitnya penumpang yang disebabkan semakin banyaknya masyarakat yangmemiliki sepeda motor. Dengan demikian semakin sedikit masyarakat yang menggunakan jasaangkutan umum.

C. Bidang Sosial KemasyarakatanKewajiban pemerintah selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan,fasilitas public, juga pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan administrasi. Bukti pengakuan

pemerintah terhadap warga Negara yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintahdaerah terhadap masyarakat sebagai warga Negara. Pelayanan yang diberikan ini menjadi salah satusumber pendapatan asli daerah sekalipun jumlahnya tidak terlalu besar. Namun paling tidak retribusiyang diambil dari pelayanan KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut bisa menutup biaya operasionalnya.

Untuk mendapatkan Akta Kelahiran, beberapa daerah mempunyai kebijakan tersendiri, berbedadengan KTP dan KK. Akta Kelahiran bisa diperoleh secara gratis apabila dilakukan sebelum anakberusia 2 bulan, namun setelah anak berusia lebih dari 2 bulan akan ada biaya administrasi. Bahkanuntuk penduduk yang lahir pada tahun tertentu (misalnya yang lahir sebelum tahun 1980) untuk


9/17

memperoleh Akta Kelahiran harus melalui siding di pengadilan negeri. Hal ini tentunya pihak pencariAkta Kelahiran harus mengeluarkan uang jauh lebih banyak.

Table 11: Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 200 - 2007

PERTUMBUHAN PENDUDUK

670.433

672.651

674.856

677.088

679.317

681.554

683.443

685.210

660.000

665.000

670.000

675.000

680.000

685.000

690.000

Tahun

2000

Tahun

2001

Tahun

2002

Tahun

2003

Tahun

2004

Tahun

2005

Tahun

2006

Tahun

2007

Kenaikan hasil retribusi dari KTP, KK dan Akta Kelahiran ditimbulkan oleh adanya pertumbuhanpenduduk atau kebijakan kenaikan tarif retribusi. Pertumbuhan penduduk di kabupaten Gunungkiduldari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2000 2005 pertumbuhan penduduk rata-ratamencapai 0,33%, sedangkan pada tahun 2006 turun menjadi 0,27% dan pada tahun 2007 hanya0,25%. Penurunan pertumbuhan penduduk bisa disebabkan oleh kesadaran masyarakat untukmengatur dan membatasi jumlah anak dan bisa juga karena proses urbanisasi. Kondisi ekonomi yangserba terbatas dan lahan pertanian yang kurang subur telah mendorong masyarakat (khususnyagenerasi muda) meninggalkan desanya untuk memperbaiki tingkat kehidupannya.

Tabel 12: PAD yang Dikelola Oleh DINAS DUKCAPIL


%2008 2009

PAD 247.260.000,00 425.000.000,00 71,88%


KTP 112.500.000,00 264.000.000,00 134,66%

KK 25.000.000,00 51.000.000,00 104%

Akta kelahiran/Dispensasi 102.000.000,00 102.000.000,00 0%

Sumbe: Dokumen APBD Gunungkidul 2009

Peningkatan pendapatan dari retribusi KTP dan KK diatas 100% pada tahun 2009 sepertinya tidakseiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin menurun. Retribusi Penggantian

biaya Akta dan KTP tahun 2009 masih berdasarkan Perda nomor 18 tahun 1997, sehingga sebelumada perubahan Perda berarti belum terjadi perubahan tariff retribusi KTP dan Akta Kelahiran.Sedangkan untuk target pendapatan dari retribusi Akta Kelahiran masih sama dengan tahunsebelumnya. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk akan sama dengantahun sebelumnya.

D. Bidang EkonomiPRODUK Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salahs atu pencerminan kemajuanperekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan ajsayang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. PDRB kabupaten Gunungkidul atas dasar

Diolah dari Dokumen Gunungkidul dalam

Angka 2008


10/17

harga berlaku tahun 2007 sebesar Rp 4.872.123 juta, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sectorpertanian sebesar 34,03%, kemudian disusul oleh sector jasa dengan sumbangan sebesar 18,25%.Apabila dilihat dari tahun 2006, PDRB kabupaten Gunungkidul terjadi kenaikan 10,4%, dimanakanaikan ini terjadi disetiap sector dengan prosentase yang tidak sama.

Tabel 13: PDRB atas dasar harga berlaku (tahun 2006 2007- dalam juta rupiah)

No Lapangan Usaha 2006 2007 %1 Pertanian 1.568.130 1.657.982 34,03

2 Pertambangan dan Galian 92.421 98.466 2,01

3 Industri Pengolahan 482.494 490.155 10,06

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 31.058 36.271 0,74

5 Bangunan 365.068 430.013 8,83

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 615.467 706.670 14,50

7 Angkutan dan Komunikasi 291.060 329.625 6,77

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 200.748 233.880 4,80

9 Jasa-jasa 766.398 889.062 18,25

Sumber: Gunungkidul dalam angka 2008

Dibidang tanaman pangan dan holtikultura kiranya tidak bisa diandalkan menjadi sumber PAD yang

bisa dikembangkan. Peningkatan 4% dari tahun sebelumnya merupakan jumlah yang kecil. Bahkanuntuk kebun Jeruksari dan Tawarsari, mulai tahun 2008 sudah tidak memberikan kontribusi terhadapPAD. Yang perlu diperhatikan adalah, jangan sampai biaya yang dikeluarkan justru lebih besar denganyang dihasilkan.

Tabel 14: PAD yang Dikelola Oleh DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTOKULTURA


%2008 2009

PAD 12.500.000,00 13.000.000,00 4%


Kebun Karangmojo 10.000.000,00 10.400.000,00 4%

Kebun Siraman 2.500.000,00 2.600.000,00 4%

Sumber PAD yang dikelola oleh Dinas Peternakan berasal dari 3 bidang, yaitu retribusi pemeriksaanhewan, retribusi rumah potong hewan dan retribusi penjualan produksi. Secara keseluruhan PAD yangdikelola oleh Dinas Peternakan mengalami penurunan 27% dari tahun sebelumnya. Kenaikanpendapatan yang terjadi pada retribusi pemeriksaan ternak mengindikasikan bahwa kesadaranpeternak akan pentinya kesehatan ternak dan terjadinya peningkatan jumlah ternak.

Namun apabila mengacu pada Perda nomor 6 tahun 2003 tentang retribusi pemeriksaan kesehatanternak di pasar hewan, dimungkinkan peningkatan hasil retribusi tersebut disebabkan karena jumlahternak yang diperjual-belikan di pasar hewan mengalami peningkatan jumlahnya. Walaupun apabiladilihat dari retribusi pasar hewan, khusus untuk pasar hewan Semin ditargetkan mengalami penurunansampai 44,44%.

Penurunan cukup drastis terjadi pada retribusi penjualan penggemukan sapi potong yang mencapai

50% dari tahun sebelumnya. Dengan penurunan jumlah retribusi berarti jumlah ternak sapi potongmengalami penurunan. Sedangkan secara keseluruhan jumlah ternak besar dan ternak kecilmengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan retribusi dari rumah pemotongan hewantidak ditargetkan mengalami kenaikan.

Tabel 15: PAD yang Dikelola Oleh DINAS PETERNAKAN


%2007 2008 2009

PAD 4.202.100.000,00 453.409.000,00 330.750.000,00 (-27%)


Retribusi Pemeriksaan ternak:


11/17

Ternak Sapi/Kerbau 16.800.000,00 20.160.000,00 22.560.000,00 11,90%

Ternak Kambing/Domba 2.970.000,00 3.564.000,00 4.440.000,00 24,57%


Ret. Penjualan Straw 146.250.000,00 165.750.000,00 165.750.000,00

Ret. PenjualanPenggemukan sapi potong 4.024.145.000,00 252.000.000,00 126.000.000,00 (-50%)

Sumber: Dokumen APBD Gunungkidul 2009

Luas hutan Kabupaten Gunungkidul 29.340,5 ha atau (19,75 %) dari luas wilayah, yang terdiri dariHutan Negara seluas 13.221,5 ha dan Hutan Rakyat seluas 16.119 ha. Berdasarkan fungsinya HutanNegara terdiri :Hutan suaka marga satwa seluas : 619,66 hektar Taman Hutan Raya : 617 hektar Hutan produksi seluas : 11.359,84 hektar Hutan pendidikan (Wanagama) seluas : 625 hektar

Disamping itu, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki tanah AB seluas 1.700 ha yangdirekomendasikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk difungsikan sebagai hutanmelalui Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 552/0211 Tanggal 20 Januari 1999.Pengelolaan hutan negara yang diarahkan lebih pada fungsi konservasi sehingga memiliki peransangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah (bioregion), ekowisata, pusat pendidikan(Wanagama), dan ekonomi masyarakat. Keberadaan jenis tegakan hutan di Kabupaten Gunungkidulsangat bervariasi yaitu jenis tegakan jati, akasia, mahoni, sonokeling, kayu putih, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, bahwa luas lahan yang berfungsi hutan diKabupaten Gunungkidul minimal 50.144 hektar dan karena luas hutan rakyat saat ini baru mencapai16.119 hektar dan hutan negara 13.221,5 hektar.3

Melihat luas wilayah hutan di kabupaten Gunungkidul, kiranya mempunyai potensi untuk dioptimalkansebagai penyumbang PAD, baik dari sektor pariwisata, penjualan bibit tanaman hutan serta penjualanhasil hutan. Apabila dilihat dari APBD tahun 2009, peningkatan PAD di sektor kehutanan hanya darihasil penjualan bibit tanaman hutan yang jumlahnya masih sangat kecil. Sedangkan fungsi sebagai

hutan produksi (kayu putih) tidak terlihat dalam pendapatan Dinas Kehuatanan dan Perkebunan.Padahal pohon kayu putih selalu dipanen setiap tahun dengan biaya produksi yang cukup rendah. Halini karena pengelolaan hutan kayu putih melibatkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkanlahan dibawah tegakan.

Tabel 16: PAD yang Dikelola Oleh DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


%2008 2009

PAD 510.000.000,00 514.000.000,00 0,78%


Ret. Pengukuran dan Pengujian HasilHutan 500.000.000,00 500.000.000,00 0%

Penjualan Hasil Hutan (bibit) 10.000.000,00 14.000.000,00 40%


Kabupaten Gunungkidul bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di wilayah ini terdapatgaris pantai sepanjang 67 km terbentang dari Kecamatan Purwosari sampai dengan KecamatanGirisubo. Di sepanjang garis pantai terdapat tempat-tempat yang dapat didarati oleh kapal/perahuperikanan.4

Tabel 17: Jumlah Produksi Ikan Laut Konsumsi (Kg) tahun 2002 - 2007

3 RPJMD Gunungkidul 2005 - 20104 RPJMD Gunungkidul 2005 - 2010


12/17


13/17

dikelola langsung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan, namundikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pendapatan dari pajakpengambilan bahan galian C tahun 2009 mengalami peningkatan 10,71% dari tahun 2008. Apabilamengacu pada Perda yang ada, berarti kenaikan pajak tersebut karena adanya penambahan luaslokasi daerah yang ditambang, karena tidak ada kebijakan kenaikan tairf pajak bagi kegiatanpenambangan. Dengan bertambahnya luas daerah yang ditambang berarti akan menambahkerentanan khususnya bagi masyarakat disekitar daerah yang ditambang. Hal ini perlu menjadiperhatian bagi pemerintah daerah agar membatasi daerah yang boleh ditambang. Peningkatan PADdisektor pertambangan akan lebih baik dengan menaikkan pajak usaha dan ijin pertambangan, bukandengan membuka daerah pertambangan yang baru.

Tabel 19: PAD di DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTAMBANGAN


%2008 2009

PAD 111.000.000,00 153.300.000,00 38,10%


Retribusi Ijin Gangguan Kemanan 90.000.000,00 130.000.000,00 44,44%

Ret. SIU Perdagangan 8.000.000,00 10.000.000,00 25%

Ret. Wajib daftar perusahaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0%

Dikelola Oleh BPKKD

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C(Perda no 5/1998-Perda nomor 7/2003) 280.000.000,00 310.000.000,00 10,71%


Terkait dengan retribusi izin gangguan keamanan telah diatur dengan Perda nomor 12 tahun 2000tentang retribusi izin gangguan. Dalam BAB XVII tentang pengendalian dan pengawasan, pasal 26ayat 2 berbunyi bagi perusahaan yang diperkirakan secara langsung menimbulkan pencemarandiberikan izi sementara 1 (satu) tahun. Kenapa untuk perusahaan yang diperkirakan menimbulkanpencemaran secara langsung masih diberikan izi sementara, apakah tidak lebih bagus tidak akandiberikan izin. Seharusnya hasil penelitian dan pemeriksaan (seperti tertulis dalam BAB III pasal 7 ayat2) yang dilakukan dalam rangka mengeluarkan izin, sudah diketahui apakah perusahaan tersebutberpotensi menimbulkan pencemaran secara langsung atau tidak. Dari hasil penelitian danpemerikasaan inilah yang kemudian akan mengeluarkan rekomendasi apakah perusahaan tersebut

layak memperoleh izin atau tidak.

Kenaikan 44,44% dari retribusi izin gangguan keamanan bagi perusahaan memperlihatkan adanyaperkembangan jumlah perusahaan maupun perubahan dari perusahaan kecil menjadi perusahaanbesar. Pertumbuhan perusahaan tentunya akan mendukung perekonomian masyarakat, apalagiapabila pemilik perusahaan tersebut adalah masyarakat lokal. Dengan demikian masyarakat lokalakan menjadi pemain langsung, bukan hanya sebagai penonton.

Tabel 20: Jumlah SIUP dan TDP yang diterbitkan dari tahun 2003-2007.

75 60

9179

124116

188177

233

286

0

50

100

150

200

250

300

Tahu

n200

Tahu

n20

0

Tahu

n200

Tahu

n20

0

Tahu

n200

Jumlah SIUP dan TDP yang Diterbitkan

SIUP

TDP

Diolah dari: Gunungkidul Dalam Angka 2008


14/17

Peningkatan hasil retribusi izin gangguan tentunya akan seiring dengan peningkatan hasil retribusisurat ijin usaha perdagangan. Karena dengan bertambahnya perusahaan akan menambah retribusiuntuk ijin gangguan dan surat ijin usaha. Namun untuk retribusi wajib daftar perusahaan yang telahdiatur dalam Perda nomor 8 tahun 2003 tentang retribusi wajib daftar perusahaan tidak mengalamikenaikan. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa retribusi berlaku untuk tanda daftar perusahaan(TDP) baru, perubahan, penggantian maupun pendaftaran ulang dan pembaharuan TDP. Begitu jugaapabila dilihat dari jumlah SIUP dan TDP yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Gunungkiduldari tahun 2003 3007 selalu mengalami peningkatan. Sehingga perlu dipertanyakan alasannyaapabila pada tahun 2009 tidak ditargetkan adanya peningkatan jumlah retribusi untuk TDP.

E. Bidang Perdagangan dan PasarPasar adalah tempat kehidupan ekonomi masyarakat dan juga menjadi tempat untuk sosialisai,interaksi dan berkomunikasi. Ada kecenderungan pemerintah daerah mempunyai obsesi untukmengubah pasar tradisional menjadi pasar modern yang berakibat menggeser keberadaan pedagangtradisional. Berdirinya super market dan mall telah menggeser pola belanja dari pasar tradisional kepasar moder, terutama bagi remaja dan mereka yang berekonomi menengah keatas. Akibatnya sediktidemi sedikit pasar tradisional yang kondisinya dan kebersihannya lebih buruh dibanding pasarmodern, mulai ditinggalkan oleh pembeli.

Pembangunan infrastruktur pasar juga sering menimbulkan persoalan bagi pedagang yangmenempati. Keberadaan infrastruitur pasar yang lebih baik, lebih tertata dan lebih bersih menjadisebuah alasan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan retribusi maupun sewa tempat/kios. Bagipedagang yang mempunyai modal cukup, kanaikan retribusi dan sewa kios tidak begitu menjadipersoalan, namun bagi pedagang-pedagang kecil, mereka terancam gulung tikar. Hal ini akanmenimbulkan persoalan tersendiri, karena mereka yang tidak lagi bisa berdagang di pasar tersebutharus mencari sumber pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Munculnyapengepul-pengepul hasil pertanian juga menjadi salah satu faktor menurunnya pendapatan retribusiuntuk beberapa pasar. Dimana para petani tidak perlu menjal hasil pertaniannya kepasar, namun parapengepul sudah mengambil dirumah mereka.

Tabel 21: PAD yang Dikelola Oleh KANTOR PENGELOLAAN PASAR

SUMBER PENDAPATAN

TAHUN

%2008 2009PAD: 1.480.513.200,00 949.826.300,00 (-35,84%)


Retribusi Pasar 551.300.000,00 564.400.000,00 2,37%

Retribusi Sewa Kios 101.533.200,00 114.026.800,00 12%

a. Selatan RSUD Wonosari 1.458.000,00 2.624.000,00 79,97%

b. Pasar Mlambang Semin 2.592.000,00 4.032.000,00 55,56%

Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah 69.180.000,00 80.000.000,00 15,64%

Ret. Pasar Argosari dan Taman ParkirWonosari 33.100.000,00 44.520.000,00 35%


Retribusi Kartu Bukti Pedagang 4.000.000,00 1.560.000,00 (-61%)

a. Pasar Semanu - Karangmojo700.000,00 700.000,00

(-85,71%)b. Pasar Ponjong 400.000,00 100.000,00 (-75%)

c. Pasar Rongkop 325.000,00 100.000,00 (-69,23%)

d. Pasar Wonoasri 850.000,00 400.000,00 (-52,94%)

Ret. Penempatan/PerpanjanganKios/Los

754.500.000,00 189.839.500,00(-74,84%)

Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (perda no 5/1997):

Pasar Hewan Semin 540.000,00 300.000,00 (-44,44%)



15/17

Pada tahun 2009, retribusi pasar ditargetkan mengalami penurunan mencapau 35,84%, dimana padatahun 2008 Rp 1.480.513.200,- dan pada tahun 2009 hanya Rp 949,826.300,-. Penurunan yang cukupbesar adalah untuk retribusi kartu bukti pedagang pasar yang mencapai 61%, dimana penurunanretribusi paling tinggi terjadi di pasar Semanu-Karangmojo, Ponjong, Rongkop dan pasar Wonosari.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pedagang pasar mengalami penurunan.

Begitu juga dengan pendapatan dari penempatan/perpanjangan kios/los yang mengalami penurunan74,84%. Walaupun demikian untuk retribusi sewa kios di selatan RSUD Wonosari dan pasarMlambang, Semen mengalami kenaikan 79,97% dan 55,56%. Hal ini cukup masuk akal, dimana untukdaerah yang sudah ramai dan tempat yang strategis berpotensi cukup besar untuk pengembangankios.

Walaupun terkenal dengan daerah rawan kekeringan, Namun kabupaten Gunungkidul cukupberpotensial dalam bidang peternakan, bahkan tahun ini mulai dikembangan usaha perikanan darat.Jumlah ternak besar maupun ternak kecil mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk ternak Sapi

jumlah pada tahun 2003 sebanyak 106.804 ekor, kemudian terus bertambah dan pada tahun 2007mencapai 114.139 ekor5. Begitu juga dengan jumlah ternak kambing yang pada tahun 2003 berjumlah118.504 ekor, pada tahun 2007 bertambah menjadi 145.232 ekor6. Dengan kenaikan jumlah ternakbesar dan kecil tersebut, seharusnya justru menambah retribusi untuk pasar-pasar hewan. Namunkenyatannya retribusi di pasar hewan Semin yang mencapai 44,44%.

F. BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bidang Pariwisata adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bisa digali danterus dikembangkan. Potensi wisata yang cukup potensial dikembangkan adalah kawasan pantai,pegunungan kars, gua serta hutan wisata. Keberadaan tempat pelelangan ikan di beberapa pantaiselatan akan menambah daya tarik wisatawan, seperti di pantai Baron dan Sadeng. Tinggalbagaimana pemerintah daerah mampu untuk fasilitas yang memadahi dan nyaman bagi pengunjung.Hal ini bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan local dan mengoptimalkan sumber daya manusialocal yang ada. Dengan demikian terwujudnya pengembangan dibidang pariwisata juga berdampakpositif pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada tahun 2009, pemerintah daerah mentargetkan pendapatan untuk dinas pariwisata dan

kebudayaan sebesar Rp 2.353.648.944,00, dimana target terbesar untuk retribusi melalui pintuwisata pantai Baron (Kemadang) yang mencapai Rp 1.004.399.472,00 atau 29,1% dari totalpendapatan dibidang pariwisata dan kebudayaan. Secara keseluruhan jumlah pendapatan (PAD)mengalami peningkatan dari Rp 975.000.000,00 pada tahun 2008 menjadi Rp 2.353.648.944,00 padatahun 2009 atau mengalami kenaikan 23,03%.

Pendapatan yang menurun terjadi pada retribusi Aquarium Laut di pantai Kukup pada tahun 2009sebesar Rp 2.004.000,- atau 40% dari tahun sebelumnya yang ditargetkan Rp 5.004.000,-. Begitu jugadengan obyek wisata Gua Cerme yang berada diperbatasan kabupaten Bantul dan Gunungkidul danGelora Handayani yang pada tahun 2009 tidak ditargetkan adanya pendapatan. Sebagai sarana olehraga, apabila yang menggunakan adalah klub-klub oleh raga local, kiranya perlu mendapatkanperlakuan khusus dengan tidak membayar retribusi. Namun apabila digunakan untuk envent-eventyang besar tentunya perlu adanya retribusi sebagai biaya perawatan tempat tersebut. Seperti tertuang

dalam Perda nomor 6 tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olehraga, sudah ditentukanuntuk tariff kompetisi olehraga Rp 125.000,-/kompetsisi, kegiatan social politik 150.000 sekali pakaidan kegiatan profit 200.000,- sekali pakai.

Table 22: PAD yang Dikelola Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan


%2008 2009

PAD 975.000.000,00 1.199.999.472,00 23,03%

5 Gunungkidul dalam angka 20086 Gunungkidul dalam angka 2008


16/17


Ret. Tempat Wisata Baron/Kemadang 777.976.800,00 1.004.399.472,00 29,10%

Ret. Penginapan Rest Area Bunder 10.002.000,00 12.000.000,00 19,97%

Ret. Tempat Wisata Pulegundes 42.996.000,00 47.500.000,00 10,47%

Ret. Penginapan Pondok Kukup 24.000.000,00 25.800.000,00 7,50%


Aquarium laut (Kukup) 5.004.000,00 3.000.000,00 (-40%)Gelora Handayani 5.010.600,00 (-100%)

Gua Cerme 3.000.000,00 (-100%)

Ngrenehan 25.200.000,00 22.000.000,00 (-12,69%)


Begitu juga dengan kawasan wisata Gua Cerme, pada tahun 2009 sudah tidak ditargetkan lagisebagai salah satu sumber PAD. Melihat pintu masuk gus Cerme adalah merupakan wilayahkabupaten Bantul, namun sepanjang gua tersebut merupakan wilayah Gunungkidul. Bagi pengunjungyang bermauksud menelusuri gua tersebut, berarti akan masuk dari wilayah Bantul dan keluar diwilayah Gunungkidul. Dengan lokasi yang demikian, kiranya perlu adanya pembahasan tentang hakpengelolaan gua Cerme tersebut. Keberadaan sungai didalah gua yang jernih akan sangat tergantungpada kondisi alam diatasnya, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah kabupaten Gunungkidul.

Sehingga pengelolaan kelestarian hutan disekitar gua tersebut akan mendukung keberadaan kawasanwisata gua Crme agar tetap diminati oleh wisatawan. Dengan demikian perlu adanya kolaborasiantara pemerintah kabupatan Gunungkidul dan kabupaten Bantul dalam pengelolaan kawasan wisatagua Cerme. Perda nomor 6 tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olehraga tidakmenyebutkan lokasi wisata gua Cerme, namun sebelum tahun 2009, retribusi kawasan wisata gusCerme berkontribusi terhadap PAD.

Tabel 23: Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Obyek Wisata tahun 2006-2007

219.239

600.497.500

309.662

926.532.500

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

Tahu

n20

06

Tahu

n2007

JUMLAH PENGUNJUNG DAN PENDAPATAN

OBYEK WISATA

Pengunjung Pendapatan Retribusi

Diolah dari: Gunungkidul dalam Angka 2008

Perda nomor 6 tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olehraga menyebutkan bahwa untukkawasan wisata Baron, Kukup, Drini, Krakal dan Sundak dilaksanakan pada 3 pintu masuk, yaitu darisisi barat, tengah dan timur. Dengan tariff Rp 1500 untuk dewasa dan Rp 750 untuk anak-anakditambah parker Rp 500,- sekali datang masih merupakan tariff yang sangat murah. Karena dengansekali membayar retribusi sudah bisa menikmati ke 4 pantai tersebut. Mungkin kedepannya perludipikrkan bagaimana pengelolaan kawasan pantai tersebut bisa menyumbang PAD yang besar tanpaharus memberatkan pengujung dan penyedia layanan wisatawan. Apabila memungkinkan diatur


17/17

retribusi setiap akwasan wisata tersebut Rp 1000/orang, berarti dari 4 kawasan wisata pantai tersebutsudah memperolah Rp 4.000,-/orang/sekali kedatangan.

Tabel 24: Pendapatan yang Dikelola Oleh BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH


%2008 2009

PAD 10.386.672.250,00 13.751.479.100,00 32,39%Sumber Pendapatan yang Naik:

Pajak Losmen/Hotel 8.750.000,00 10.000.000,00 14,28%

Pajak Restoran/Rumah Makan 37.109.750,00 42.000.000,00 31,17%

Pajak Hiburan 8.000.000,00 10.750.000,00 34,37%

Pajak Reklame 200.000.000,00 300.000.000,00 50%

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C(Perda no 5/1998-Perda nomor 7/2003) 280.000.000,00 310.000.000,00 10,71%

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Perda no 5/1997) 47.812.500,00 101.479.100,00 112,24%

Laba Penyertaan modal pada BUMD 2.680.000.000,00 4.000.000.000,00 49,25%

Lain-lain Pendapatan 3.125.000.000,00 4.176.000.000,00 33,63%

PPJU 4.000.000.000,00 4.800.000.000,00 20%


Analisis PAD GK 2009

Documents

Transcript of Analisis PAD GK 2009