ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH

DEMAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam

Ilmu Syari’ah

Oleh:

KHOIRUL ANAM2103168

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI’AH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2009

BIODAT

Nama : Khoirul Anam

Tempat/Tgl lahir : Jepara, 06 September 1984

Alamat : Ds. Bugel Rt.13/Rw.04 Kec. Kedung Kab. Jepara

Nama Orang Tua

Nama Bapak : Asmawi Ahmad

Nama Ibu : Maskana

Alamat : Ds. Bugel Rt.13/Rw.04 Kec. Kedung Kab. Jepara

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 juli 2009

Hormat saya,

Khoirul AnamNIM: 2 1 0 3 1 6 8

ABSTRAK

Diantara sistem akad jaul-beli yang cukup banyak dipraktekkan oleh berbagai

lembaga keuangan Islam yakni Jual-Beli Murabahah , Murabahah Adalah jual-beli

barang pada harga asal dengan tembahan keuntungan yanng disepakati. penjual harus

memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan

sebagai tambahannya. kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini penjual harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang

diperlukan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktek

pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak? Dan

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah di PT

Federal International Finance (FIF) syariah Demak?

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research.

Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan mencari data-data yang

diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang

diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam paraktek murabahah yang dilakukan

PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak yaitu dalam menentukan harga

perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan akan tetapi

semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda

motor, seperti biaya pengiriman, pajak, gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya

ternyata juga dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi dan Dalam pelaksanaan

pembiayaan murabahah penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan transparan

mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah

sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama

Melihat praktek yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PT FIF Syariah

Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF Syariah Demak

belum menerapkan konsep murabahah sebagaimana dalam konsep fiqh.. Karena tidak

memenuhi beberapa syarat pokok murabahah

MOTTDEKLARA

( !# #θ)?#ρ 4 β≡ρ‰è9#ρ ΟO}# ’?ã #θΡρ$è? ωρ ( “θ)G9#ρ 99# ’?ã θΡρ$è?ρ

>$)è9# ‰ƒ‰© !# β)

“ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah 2)

iv

MOTTDEKLARA

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak

berisi materi yang telah pernah ditulis oleh

orang lain atau diterbitkan. Demikian juga

skripsi in tidak berisi satu pun pikiran-pikiran

orang lain, kecuali informasi yang terdapat

dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2009

Deklarator,

Khoirul AnamNIM : 2103168

vii

PERSEMBAHA

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupku

Yang tercinta bapak dan ibuku(Bapak Asmawi dan Ibu Maskana)

Terima kasih atas kasih sayang dan do’a restumu yang tiada henti membuat Allah membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dan usaha ini telah

tampak dilihat mata. Dan semoga tiada kan sia-sia.

Untuk adik-adikku tersayang(zuliana dan Lilik Hidayah)

Yang selalu mendo’akan dan memberikan dorongan Untuk mencapai kesuksesan inilah langkah awal kesuksesanku

Untuk semua sahabatkuKau telah menjadi bagian hidupku. Thanks atas semua kebaikan, pengorbanan,

support dan do’a Yang kau panjatkan demi kesuksesan kita semua

Dan pada akhirnya, …………Kupersembahkan karya sederhana ini Untuk segala ketulusan kalian semua

Semoga apa yang telah menjadi harapan kan jadi kenyataanAmien ………

v

KATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan

penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)

SYARIAH DEMAK.” Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada

Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan muamalah Fakultas Syari’ah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut

semangat antara yakin dan tidak terlewati. Dukungan dari berbagai pihak telah

menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis

hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah.

2. Drs. H, Muhyiddin, M. selaku dosen pembimbing I serta Drs. Mohammad

solek, MA dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi

skripsi ini.

viii

3. Segenap dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN

Walisongo Semarang.

4. Ayah, Bunda dan kelarga tercinta, saya tidak bisa membalas semua jasa

pengorbananmu.

5. Anak-anak Kost Gendani yang telah mewarnai perjalanan hidup sampai

sekarang, I Love u full

6. Yang pernah ada dihatiku dan yang ada dihatiku tanks telah memberikan

motivasi dan semangat.

7. Rekan-rekan angkatan 2003 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah

SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah Swt selalu

menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai

kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharapsemoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk & berserah diri, Amien.

Semarang, 14 Desember 2009Penulis

Khoirul AnamNIM : 2103168

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i

HALAMAN NOTA PEMBIMBING................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................ iii

HALAMAN MOTTO ........................................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ v

HALAMAN ABSTRAK ................................................................................... vi

HALAMAN DEKLARASI ............................................................................... vii

HALAMAN KATA PENGANTAR .................................................................. viii

HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................ x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 6

D. Telaah Pustaka ............................................................................................ 7

E. Metode Penelian .......................................................................................... 8

F. Sistematika Penulisan .................................................................................. 11

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH

A. Pengertian Murabahah ................................................................................ 13

B. Dasar Hukum Murabahah ........................................................................... 15

C. Rukun dan Syarat Murabahah .................................................................... 21

D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/2000 Tentang Murabahah ................................................................... 26

BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT

FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)

SYARIAH DEMAK

x

A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak ................... 30

B. Praktek Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Demak..... 44

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF

SYARIAH DEMAK

A. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International Finance

(FIF) Syariah Demak ............................................................................. 50

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di PT

Federal International Finance (FIF) Syariah Demak ................................... 55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................. 66

B. Saran ........................................................................................................... 67

C. Penutup ........................................................................................................ 67

DAFTAR PUSTAKA

xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh

terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib

diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan

syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat.

Selain itu tetap dalam ruang lingkup yang jelas kehalalannya dan

menjauhkan dari yang jelas keharamannya serta menjaga dari yang syubhat.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sekarang ini semakin pesat

dan telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan

syari'ah itu antara lain Lembaga pembiayaan syariah, BMT, Asuransi Syari'ah,

Bank Syari'ah dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan

bentuk perbankan dan pembiayaan yang bebas dari sistem bunga.1

Bermunculannya lembaga keuangan yang berusaha menerapkan praktek

syariah merupakan hal yang patut disyukuri. Akan tetapi masih saja banyak

praktek-praktek yang mereka lakukan ternyata tidak syar'i. Banyak kaum

muslimin yang terlena dengan embel-embel Syariah atau nama-nama

berbahasa Arab pada produk-roduknya, sehingga jarang di antara mereka yang

memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang

terjadi.

1 Syariah.org/forums/archive/index.php'M 11 .html

1

22

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga

keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama.

Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan

menghapuskan system bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung

ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas

bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.2

Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada

bank-bank dan lembaga keuangan syariah adalah apa yang disebut dengan

istilah murabahah, Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah

SAW dan para sahabatnya secara sederhana, murabahah berarti suatu

penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang

disepakati.3

Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat

tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang

tersebut.4

Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli murabahah ialah, jika penjual

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia

menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu.5

2Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi,Yogyakarta: Ekonsia, 2004, hlm. 3.

3Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: III T Indonesia,2003, hlm 161

4 Ibid., hlm 1625 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah Imam

Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3. hlm. 698

33

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama

sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk

jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah

beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi,

validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar

harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan

pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan

keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya

dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.6

Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank

dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,

sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan atau

lembaga pembiayaan lebih berfokus kepada salah satu bidang saja apakah

penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada lembaga pembiayaan

melakukan keduanya. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah:

6Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,83

44

modal ventura, anjak-piutang, perusahan sewa guna usaha, asuransi dana

pensiun, dan pegadaian.7

Akad murabahah mulai banyak yang menggunakannya karena hampir

mirip dengan yang berlaku pada sektor konvensional. Sebagai faktanya, 99%

pembiayaan yang diberlakukan pada multifinance syariah berdasarkan akad

murabahah karena hal tersebut disesuaikan dengan hukum yang berlaku sesuai

syariah. Beberapa opini, seperti yang dikeluarkan oleh corporate secretary

Mandala Finance, mengatakan bahwa seluruh pembiayaan multifinance

menggunakan akad murabahah karena lebih aplikatif dan banyak digunakan

oleh kalangan perbankan.8

PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak merupakan

salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah

menjalankan konsep murabahah berdasarkan (Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan) PSAK No. 59, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli. PT FIF Syariah Demak memberikan pelayanan pembiayaan

murabahah, yang berupa pembiayaan kepemilikan sepeda motor khususnya

sepeda motor Honda. PT FIF Syariah Demak memberikan bantuan

pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit atau cicilan dan

mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi

oleh calon debitur dalam memperoleh pembiayaan..

7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keunangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2003, hlm. 2

8 file:///D:/wap/aplikasi%20akad%20murabahah.htm

55

Di dalam praktek murabaha yang dilakukan PT FIF syariah Demak

yaitu dalam menentukan harga jual, harga perolehan barang ditambah dengan

marjin keuntungan yang diinginkan akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan

PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya

pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan

untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada

harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti

gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan

ke dalam harga untuk suatu transaksi.

Untuk mengikat kedua belah pihak maka dibuatlah perjanjian

pembiayaan dengan akad murabahah dimana dalam akad murabahah harus

dijelaskan secara terperinci dan jujur harga jual kepada kepada nasabah.

Dalam penandatanganan perjanjian akad murabahah nasabah tidak

dijelaskan secara terperinci tentang harga-harga penyusun harga jual sepeda

motor, nasabah hanya disuruh menandatangani perjanjian tanpa sempat

membacanya dan masih juga dikenakan biaya-biaya lainya diluar akad

perjanjian

Masyarakat umum tidak mau tahu kehalalan produk murabahah yang

dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak. Mereka hanya mau mudahnya saja

tanpa melihat secara seksama proses tersebut dan juga praktek murabahah

yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak.

Berangkat dari fenomena di atas penulis bermaksud mengkaji secara

analisis bagaimana praktek pembiayaan murabahah di PT FIF Syariah

66

Demak. Dengan judul : ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH

DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK

B. Rumusan masalah

Berpijak dan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa

permasalahan yang akan penulis kaji dan teliti dalam penelitian ini. Adapun

yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International

Finance (FIF) syariah Demak?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan

murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Setiap kegiatan yang kita laksanakan pastilah mempunyai sasaran dan

tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini,

adapun yang hendak dicapai antara lain:

1. Tujuan Formal

Yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang Muamalah di

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo

Semarang.

2. Tujuan Material

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

77

a. Untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah di PT Federal

International Finance (FIF) syariah Demak.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek

pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF)

syariah Demak

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan

penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang

akan diteliti dengan judul ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN

MURABAHA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)

SYARIAH DEMAK tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya

plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya

pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu

menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan

masalah tersebut beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Moh. Faozan S.Hi (2004) alumni fakultas syari'ah Semarang dalam

skripsinya yang berjudul Studi Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di

Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan (Relevansinya terhadap fatwa DSN

No.4/DSNMUI/IV/2000). Obyek kajian menitik beratkan pada relevansi

fatwa Dewan Syari'ah Nasional terhadap praktek Jual beli murabahah di

Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.

88

2. Danan Dany Shofa S.HI (2005) alumni fakultas syariah Semarang dalam

skripsinya yang berjudul: Study analisis terhadap pembiayaan

Murabahah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang .

Skripsi ini membahas tentang praktek pembiayaan murabahah di Baitul

Mal wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang karena hal tersebut yang

paling diminati oleh konsumen dalam melakukan pembiayaan di BMT

Hudatama Semarang

Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang murabahah. Meskipun

demikian, penelitian ini berbeda dengan focus-fokus penelitian yang sudah

ada tersebut yaitu adanya pembebanan biaya-biaya yang semestinya dilakukan

oleh pihak PT FIF syariah Demak seperti biaya gaji, biaya sewa gedung, dan

lain-lain. Nasabah tidak dijelaskan secara jujur dan terperinci harga-harga

penyusun harga jual suatu sepeda motor seperti tidak ditunjukannya kwintasi

pembelian dan harga sudah ditentukan diawal oleh PT FIF syariah Demak

sebelum kesepakatan tercapai antara nasabah dengan PT FIF syariah Demak.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang perlu dan sesuai dengan judul skripsi

adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di PT FIF Syari'ah

Demak, penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mendeskripsikan

bagaimana fakta yang terjadi di PT FIF syariah dan analisis kasus tersebut

dalam perspektif hukum Islam, agar tercapai penulisan skripsi ini lebih

99

subyektif dan relevan, maka dalam penulisan ini menggunakan metode

sebagai berikut:

1. Sumber Data.

a. Data Primer

Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi

ini, dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi

sumber utama adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi

tentang praktek pembiayaan murabahah di PT FIF syariah Demak

b. Data Sekunder

Sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa.

Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku

referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi yang telah ada.9 untuk itu beberapa sumber buku atau data

yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku

yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang jual-beli

murabahah.

2. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi Yaitu usaha-usaha yang dilakukan guna mengumpulkan

data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang diteliti Ini berkaitan tentang

pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT FIF syariah Demak

hlm. 91

9 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2001,

11

metode mi dijadikan sebagai tahapan pertama yang digunakan untuk

memperoleh data-data tentang keadaan dan kondisi tempat penelitian.

b. Interview/wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan

kepada tujuan penyelidikan.10 Metode ini digunakan untuk

memperoleh data tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT

FIF syariah Demak. Hal ini akan penulis lakukan dengan cara

mengadakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa

data mengambil kesimpulan dan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah

untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam Pengolahan data

ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang

digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian

diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata

atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.11

Untuk menganalisa data yang diperoleh, maka penelitian yang

meliputi edition, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data. Yang

dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang pelaksanaan

pembiayaan murabahah di FIF Syari’ah Cabang Demak dengan

hlm.42.

10Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t.th,

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm.209.

11

pendekatan kualitatif kemudian menafsirkannya dengan bentuk deskriptif

tentang pelaksanaan pembiayaan murabahahdi FIF Syari’ah Cabang

Demak. Dengan pengertian tersebut analisis ini dimaksudkan sebagai

usaha penyajian data tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di FIF

Syari’ah Cabang Demak.12

Upaya analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan

antara fakta yang dihasilkan dan penelitian di lapangan (pelaksanaan

pembiayaan murabahah di PT PIF syariah Demak) dengan teori yang

berupa konsep hukum Islam yang ada.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam memaparkan isi skripsi ini, penulis perlu menjelaskan secara

global serta akurat pada tiap-tiap bab agar sedikit banyak dapat mengantarkan

sebagai gambaran skripsi yang akan penulis bahas nantinya. Adapun bab-bab

dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini,

yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penulisan Skripsi

D. Telaah Pustaka

E. Metode Penulisan Skripsi

12 Lexy J. Moleong., Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya Offset, Cet. Ke-25, 2008, hlm. 248-249.

11

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH

A. Pengertian Murabahah

B. Dasar hukum Murabahah,

C. Rukun dan syarat Murabahah

D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor

04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah

BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL

INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK

A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak

B. Praktek murabaha di PT Federal Intemational Finance (FIF)

Demak

BABIV: ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF

SYARIAH DEMAK

A. Analisis praktek pembiayaan murabahah di PT Federal

International Finance (FIF) syariah Demak

B. Analisis hukum Islam praktek pembiayaan murabahah di PT

Federal International Finance (FIF) syariah Demak

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH

A. Pengertian Murabahah

Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli dan secara operasional

murabahah merupakan salah satu produk lembaga keungan Islam diantara

produk-produk yang lain.

Dalam buku-buku Fiqih Muamalah Islamiah yang membahas jual beli

sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang

dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan

investasi dalam perbankan syariah hanya tiga: (1). bai'al murabahah, (2).

Bai'as Salam, (3). bai'al istishna.1

Pengertian murabahah dalam etimologi Bahasa Arab adalah

murabahah atau ةѧѧحبارم asal kata dari ism masdar حѧѧبر yang berarti :

keuntungan.2 Jadi jual beli murabahah, arti etimologinya saling mengambil

laba. Maksudnya :

ر ةدايز عم هب بح مولعمعيب مب ةعلسلاااهارتشا

Artinya: Menjual barang dagangan sesuai harga modal plus laba tertentu.

Dalam bahasa Inggris: Resale with a stated profit.3 Sayyid Sabiq

mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang

berikut keuntungan yang diketahui.4

1Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 61.2 Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm. 552.

3 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah ImamGhazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3, 2007, hal. 45

13

11

Sedangkan pengertian murabahah dalam terminologi menurut ulama

1. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan

atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.5

2. Menurut Adiwarman Karim, murabahah adalah suatu penjualan barang

seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya,

seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan

keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan

dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga

pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.' 6

3. Menurut Zaenul Arifin, murabahah adalah jual-beli di mana harga dan

keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam

lembaga keuangan: pada sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah

sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan

disepakati di awal. Pada sisi liabilitas, murabahah diterapkan untuk

deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja. 7

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk

jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang

4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, “Fiqh Sunnah jilid 11”, Bandung: Pustaka, 1988, hlm 83.

5Ibnu Rusyd, op,cit hal 456Adiwarman Karim, op.cit., hlm. 103.7Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,

Jakarta: alvabet, 2000, hlm. 200.

11

tersebut dari tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat

keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya

perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan

di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak

dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda deferredا

payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang

mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi

pembayaran di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.8

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah

adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

B. Dasar Hukum Murabahah

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat

keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli

komputer dari grosir dengan harga Rp l0.000.000,00, kemudian ia

menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si

pembeli dengan harga Rp l0.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran

tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan

mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang

8Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 81.

11

akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan

dibayar secara angsuran.9

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari

alquran maupun hadis, yang ada hanyalah refrensi tentang jual-beli dan

perdagangan . jual-beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar

akad transaksi al-Murabahah, adalah:

1.Al-Qur'an

a. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275

(275 : اةرقبل لا راب ( رم ح و يع الب ل للاه أح و

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).10

b. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282

(282 : اةرقبل ) تم يع با ذا ت

ا إ دو ه وأش

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al- Baqarah: 282).11

c. Al-Qur'an, surat An-Nisa'ayat 29

(29 :اءاسنل )

كم

نم

7رضا

ت ن

ة ارج

تونك

تن

إال

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29).12

hlm. 101

9Syafi'i Antonio, Bank Syariiah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003,

1110Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya:

DEPAG RI, 1978, hlm. 69.11Ibid., hlm. 70.12Ibid., hlm. 122.

11

2. Al-Sunnah, di antaranya:

a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah

بسكلا ئل أى س لم س يه و ل صىل الل هع

بى أن لان عفا ن ر

عة رفا

عن رازبلا ) 13رهاو ر ( رو مب

7عي ب

لوك

7 ده ل بي رج للا م قال ع ب؟

يطأ

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Ibnu Majah, Hakim mensahihkannya).

Maksud mabrur dalam hadiş di atas adalah jual-beli yang

terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,

b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

ع بي ما لا إن لم س يه و ل صىل الل هع

نه ع هجا

نبا

ان حب بنا ج خر

أو

14 ( ىقهيبلا نباو مهجا رهاو ) رضا ت عن Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu

Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus

saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain

11yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang

sesuai.15 Diantara pendapat ulama mengenai murabaha

13Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, Kairo: Syirkah MaktabahMustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 4.

14Ibid.,15Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147.

22

1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa murabahah termasuk perbuatan yang

dibolehkan tetapi tidak disukai (makruh tahrim) karena hal itu merupakan

perbuatan yang mendekati haram. Dimana ketika si pembeli dan penjual

sepakat untuk menentukan harga pada awal mulanya dan penjual

memberitahukan pada waktu perjanjian jual beli, apabila penjual tidak

memberitahukan harga pokok maka boleh menambah harga jual barang

(margin) bahkan hal tersebut adalah perbuatan yang terpuji, karena

terdapat manfaat bagi penjual berupa keuntungan dari barang dagangan

dan apabila terjadi suatu kebohongan yang diketahui lewat bukti-bukti,

pengakuan, sumpah, maka pembeli berhak untuk mengambil barang

dagangannya melalui akad yang baru atau barang yang telah ia beli

dikembalikan dan membatalkan akad.16

2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa murabahah termasuk perbuatan yang

menyalahi keutamaan (khilafatul aula’) dikarenakan hal tersebut

membutuhkan banyak sekali keterangan sehingga jual beli tersebut dapat

mengakibatkan kerusakan (fasik) pada akad yakni apabila murabahah

tersebut dilakukan sebelum menyebut dan menyepakatinya, adapun jika

tidak menyebutkan harga pokok penjualan ditambah keuntungan kepada

pihak pembeli maka hukumnya haram, maksudnya penjual harus

menerangkan barang dagangannya dan setiap hal yang bisa menjadikan

nilai tambahan terhadap harga, apabila hal tersebut tidak diperhatikan

dapat mengakibatkan putusnya akad.

16 Abdurrahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al- Madzhab Al- Arba’ah Juz Tsani, Mesir: Al-Makrabah Al-Tujjariyah Al- Kubro, tth. hlm 278-279.

22

3. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa murabahah diharamkan apabila

pemberitahuan harga pokok dan keuntungan dilakukan setelah menetapkan

harga jual dan kesepakatan tersebut dilakukan secara terang-terangan.

Tetapi apabila penjual berkata sehingga menyebutkan harganya dengan

samar, hal demikian bukan termasuk kesepakatan terhadap harga karena

akadnya dilakukan tidak secara jelas, maka hal tersebut tidak diharamkan

4. Madzhab Hambali berpendapat bahwa murabahah diharamkan apabila,

pemberitahuan harga pokok ditambah keuntungan kepada pihak pembeli

(tawar menawar) dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan

pembeli terhadap akad yang dilakukan secara terang-terangan atau jelas.17

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah antara

lain:

1. la harus digunakan untuk barang-barang yang halal

2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui

oleh pembeli

3. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas

harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of

goods sold) dan margin keuntungan

4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai

hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian

17 Ibid. hlm 279.

22

5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka

perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah

menurut syariat Islam.

6. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip

bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam:

a. Pembiayaan pengadaan barang

b. Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit (L/C)

7. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang

membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada

saat itu ia kekurangan likuiditas. la meminta pada bank agar

membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada

saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus

margin keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang

tidak diinginkan kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bank : Harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi

pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang

lainnya.

Pemesan :Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak

untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya

secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para yuris

22

muslim karena peranan telah dianalogikan dengan dhimmah

(hutang) yang harus ditunaikan.18

C. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang

harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih

dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi

maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu

pekerjaan,"19 sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang

harus diindahkan dan dilakukan."20 Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa

menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu

yang lain atau sebagai tanda,21 melazimkan sesuatu.22

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala

sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan

tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan

adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.23 Hal ini sebagaimana

dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan

18Muhamad, op.cit., hlm. 284

19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 2004, hlm. 966.

20Ibid., hlm. 1114.21Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 6422Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3423Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,

hlm. 50

22

suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan

sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan

adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya.24 Hal senada

dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu

yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat

berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti

wujudnya hukum.25 Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu

yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah

penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.26

Murabahah menurut Dr. Wahbah Zuhaili dibutuhkan beberapa syarat

antara lain:

ملعلا (1 نمثالب لوألا

Mengetahui harga pertama (harga pembelian), Pembeli kedua

hendaknya mengetahui harga pembelian.

ملعلا حبرالب (2

Mengetahui besarnya keuntungan, Hendaknya margin keuntungan

juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut

termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga

merupakan syarat sah jual beli.

لاملا (3 نم نا تايلثملا نوكي سأر

24Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.25Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

26Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: PilarMedia, 2006, hlm. 25.

22

Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan

sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

ةبسنالب الول (4 نمثلل ىف ود ابرلا ا الوما ابرلا بترتيالأ جو ىلع ةحبارملا

Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan

riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang

ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang

sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah.

لوالا (5 نا دقعلا احيحص نوكي

Transaksi pertama haruslah sah secara syara’, Jika transaksi pertama

tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah,

karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai

tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah

ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal

bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.27

Rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), ma'qud

alaih (obyek akad), shigat (lafaz ijab kabul).

1. aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad,

2. Ma'qud alaih (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah

penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya,

27 Wahbah Az-Zuhaili, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu jilid V, Damaskus: Dar-Al-Fikr, Cet. Ke-2, 1989 , hlm. 704-705

22

a. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-

benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti

menjual babi, cecak dan yang lainnya.

b. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika

ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.

c. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini

kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah,

sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang

tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.

d. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat,

e. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak

seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi

miliknya.28

f. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat

diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran

yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan

keraguan salah satu pihak.

3. Shigat (lafaz ijab kabul)

Ijab dan kabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun

(perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang

jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan/sindiran).

Adapun rukun dan syarat murabahah sebagai berikut:

28Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, hlm. 72-73

22

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada

beberapa, yaitu:

1). Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk

dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan

membeli barang;

2). objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan 3)

shighah, yaitu Ijab dan Qabul.

Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut.

a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual

secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan

dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan

tingkat keuntungan yang diinginkan.

b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu

dari biaya.

c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh

barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan

ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin

keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi,

pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa.

tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga

untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang

meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

22

d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang

dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan,

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip

murabahah.

Contoh (1) : A membeli sepasang sepatu seharga Rpl00 ribu. A ingin

menjual sepatu tersebut secara murabahah dengan margin 10 persen.

Harga sepatu dapat ditentukan secara pasri sehingga jual beli murabahah

tersebut sah.29

Contoh 2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga

Rp500 ribu. A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan prinsip

murabahah. Akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah

dengan prinsip murabahah karena harga sepatu secara terpisah tidak

diketahui dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara terpisah dengan

harga lumpsum tanpa berdasar pada harga perolehan dan margin

keuntungan yang diinginkan.

D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/2000 Tentang Murabahah

1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syari’ah adalah sebagai berikut:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang

telah disepakati kualifikasi nya

29Ascarya, op.cit., hlm. 82.

22

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, semisal pembelian dilakukan secara berhutang

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungan,

dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok

barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu yang telah disepakati

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah

barang secara prinsip menjadi milik bank

2. Ketentuan murabahah kepada nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu

barang atau asset kepada bank

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih

dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang

c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah kemudian

nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang

33

telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat

kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil

bank harus dibayar dengan uang muka tersebut

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh

bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada

nasabah

g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang

muka, maka:

1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga

2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya

3. Jaminan dalam murabahah

a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan

pesanan nya

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang

4. Hutang dalam murabahah

33

a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya

dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas

barang tersebut. Keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban

menyelesaikan hutangnya kepada bank

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir,

ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya

c. Jika barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus

menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awak. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di

perhitungkan.

5. Penundaan pembayaran dalam murabahah

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian hutangnya

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian

dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

6. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah dinyatakan telah pailit dan gagal menyelesaikan

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup

kembali, atau berdasarkan kesepakatan.30

30 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ahNasional, Ciputat: CV. Agung Persada, 2006, hlm 24-27.

BAB III

PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL

INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK

A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak

1. Sejarah Singkat FIF Sejarah Singkat FIF Syariah Demak

PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak didirikan

dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989.

Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam

bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.

Pada tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT Federal

International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan

guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri

pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika

badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula

merupakan titik balik bagi Perseroan untuk melakukan konsolidasi internal

dalam rangka persiapan menuju ke suatu system komputerisasi yang

tersentralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut di luar

dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras

jajaran Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan tetap dapat berjalan.1

1 Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak.

30

33

Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra

International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya

sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya,

sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi

kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para

investor.2

2. Visi Misi

Adapun yang menjadi visi misi PT Federal International Finance

(FIF) Syariah Demak adalah:

Visi: "Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara

individual"

Misi :

1. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-

hatian.

2. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk

Astra

3. Memenuhi harapan para pelanggan, karyawan, pemegang saham,

kreditur dan pemerintah

4. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan

3. Nilai Dan Budaya

2 Ibid.,

33

NILAI

1. Memberikan yang terbaik kepada stakeholder

2. Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan

kerjasama

3. Semangat untuk mencapai kesempurnaan

4. Home » Profil » Visi & Misi

5. Peduli dan berbagi kepada sesama

BUDAYA

1. Mengejar kreativitas dan inovasi yang berkesinambungan

2. Bekerjasama dalam mencapai tujuan

3. Mengutamakan integritas dalam bekerja.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah

1). Prinsip Jual Beli Syariah

Menempatkan nilai-nilai religi saat menjalankan idealisme

usaha dalam bingkai semangat yang dilandasi nilai-nilai universal

untuk kemaslahatan ummat dalam memijudkan transaksi yang adil dan

mencegah kemgian atau beban yang memberatkan di kemudian hari.

2). Universal

Tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras dan

golongan dalam memberikan pelayanan.

33

3). Jelas

Prinsip ini tercermin dari penyampaian informasi dalam

kontrak mengenai tanggungjawab dari kondisi pembiayaan yang

disepakati bersama.

4). Bersih

Hanya menggunakan tata cara pembiayaan Syariah untuk

menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan

syariah.

5). Terbuka

Penawaran harga disampaikan secara detail dan transparan

mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang

diinginkan oleh FIF sebagai total biaya yang harus ditangguiig oleh

pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.

6). Adil

Melalui pembiayaan Syariah, FIF menempatkan nasabah

pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang

berimbang.

7). Jujur

Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada.

33

Pembiayaan Syariah Pembiayaan Syariah.

5. Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Syariah

Demak

Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Syariah

Demak

KA-POS/READHEAD KRISTIAWAN

Credit ops Ar Ops R Finance- Yustinus Nuryanto - - Singgih- Rudi Prayitno - - Yunus

Hartana- Maskan

Customer servis-Diana - catur

Colector

-Joko R-Slamet G-Gion

Kasir- Resti- Dian

OBHerdy K.

33

Contoh perjanjian pembiayaan syariah sebagai berikut:

PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pada hari ini tanggal........ bulan .... tahun dua ribu.......(...) dibuat dan

ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut

"Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini:

a. PT Federal Internationa) Finance, berkedudukan di Jakarta dan berkantor

cabang

b. Secara bersama-sama dan atau masing-masing selanjutnya disebut Pihak

Pertama

c. Nama .....pekerjaan: bertempat tinggal di......sebagai Pemegang Kartu

Identitas... nomor..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

berkedudukan di.... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama selanjutnya

disebut "Para Pihak") tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu

hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia pembiayaan yang antara lain

bergerak di bidang pembiayaan konsumen secara syariah

2. Pihak Kedua adalah orang atau badan yang menerima pembiayaan secara

syariah dari Pihak Pertama

3. Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka

pengadaan barang secara syariah.

33

4. Pemberi Jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan

kebendaan berupa Barang untuk menjamin pelunasan kewajiban Pihak

Kedua.

5. Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang

penyediaan Barang.

6. Barang adalah setiap unit sepeda motor tipe apapun dan /atau barang

lainnya yang diperoleh melalui Pembiayaan Murabahah.

7. Barang Jaminan adalah Barang yang dijaminkan kepada Pihak Pertama

sehubungan dengan kewajiban Pihak Kedua.

8. Ganti Kerugian adalah Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan

oleh Pihak Pertama dalam rangka penagihan hak sebagai akibat dari

terlambat atau tidak terpenuhinya pelaksanaan

9. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban baik sebagian

maupun seluruhnya atas perjanjian oleh Pihak Kedua/Pemberi jaminan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak seakat dan saling

mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan syariah dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1: Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak seakat dan saling

mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan syariah dengan

ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

33

Pasal 1 : Pembiayaan Murabahah

Pihak Pertama setuju untuk menyediakan Pembiayaan Murabahah

dengan jaminan hak milik secara fidusia atas Barang jaminan kepada pihak

Kedua, guna pengadaan Barang berupa: . …...dengan spesifikasi berikut:

Merk/Tipe : ...............................................................................

Nomor Rangka; ..............................................................................

Nomor Mesin :...............................................................................

Tahun : ..................................................................................

Warna :.............................................................................

Nomor BPKB : ..............................................................................

atau Barang pengganti lainnya yang ada di kemudian hari yang

memenuhi syarat/ketentuan dan disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama

yang diperoleh dari Dealer beralamat di….

Pasal 2 : Margin Keuntungan dan Total Kewajiban

1. Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini mengadakan

Barang dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima Barang dengan

baik. Atas pengadaan Barang tersebut, Perjanjian ini berlaku sebagai tanda

bukti penerimaan barang yang sah,

2. Pihak Kedua atas Pembiayaan Murabahah ini sepakat dan mengikatkan

diri untuk membayar Pokok Pembiayaan yang dihitung berdasarkan

perhitungan sebagai berikut:

� Harga OTR : Rp...........................................................

� Premi Asuransi TLO: Rp..............................................................

33

� Biaya Administrasi : Rp……………………………………….

� Harga Perolehan : Rp..............................................................

� Uang Muka ; Rp...............................................................

� Pokok Pembiayaan : Rp.........................................................

3. Pihak Kedua sepakat Margin keuntungan Pihak Pertama sebesar:

4. Maka atas pengadaan Barang tersebut, berdasarkan perhitungan pada ayat

2 dan 3 pasal ini, maka Pihak Kedua secara sah dengan ini memiliki

kewajiban kepada Pihak Pertama, selanjutnya disebut Total Kewajiban.

sejumlah:…….Dalam jangka waktu ........ bulan, Angsuran per bulan :

Rp...............................Angsuran terakhir ;

Rp...............................Angsuran l jatuh tempo pada

tanggal....................pembayaran angsuran selanjutnya pada tanggal……

bulan…….

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya masing-

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal

sebagaimana tersebut di atas. Telah dibaca, dimengerti dan disepakati isi

perjanjian ini.

Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran, Denda dan Ganti Kerugian

1. Pihak kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk

membayar kembali Total Kewajiban, sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini,

dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur seusai jadwal

pembayaran angsuran dengan tanpa perlu terlebih dahulu dilakukan

penagihan/pemberitahuan oleh Pihak Pertama.

33

2. Cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat

dilakukan secara tunai, cheque, bilyet giro, atau cara fain yang disetujui

dan sediakan oleh Pihak Pertama.

3. Pembayaran dengan cheque dan/atau bflyet giro harus dibuat atas nama

"PT Federal International Finance" Pembayaran tersebut dianggap sah

diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau dipindahbukukan oleh

Pihak Pertama sebagaimana mestinya.

4. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran di atas, dengan tidak

mengurangi ketentuan mengenai Wanprestasi dan Berakhirnya Perjanjian,

Pihak Kedua sepakat membayar dengan keterlambatan sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu Rupiah) ditambah dengan Ganti Kerugian.

5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian dan

pembukuan. Pihak Pertama merupakan bukti mutlak, sempurna dan

mengikat terhadap Pihak Kedua dan Pemberi Jaminan sehubungan dengan

Pembiayaan, Jaminan dan seluruh jumlah yang wajib dibayar oleh Pihak

Kedua kepada Pihak Pertama.

6. Pihak Kedua dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat

sepanjang mengikuti persyaratan dan/atau perhitungan Pihak Pertama.

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dan Asuransi

1. a. Dengan diterimanya Barang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua/pemberi

jaminan setuju untuk menyerahkan Barang sebagai Barang jaminan

b. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan/diri untuk

memelihara dan menjaga Barang jaminan tersebut sebaik-baiknya dan

44

memperbaiki segala kerusakan atas biaya Pihak Kedua/Pemberi

Jaminan.

c. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada

Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan

Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa

kondisi Barang Jaminan di manapun Barang Jaminan itu berada

2. a. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat bahwa atas segala risiko hilang

atau musnahnya Barang jaminan karier &sebab apapun juga

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga/Pemberi Jaminan,

sehingga dengan hilangnya atau musnahnya Barang Jaminan tidak

meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-

kewajiban Pihak Kedua terhadap &.Pihak Pertama, bagaimana

ditentukan dalam Perjanjian ini.

b. Pihak Kedua/Pemberi jaminan sepakat untuk mengasuransikan Barang

Jaminan ke perusahaan asuransi yang disediakan oleh Pihak Pertama

dengan biaya-biaya ditanggung oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan

yang dibayarkan

c. Jika Barang jaminan yang Pemberi Jaminan hilang sebagaimana Pihak

Kedua/Pemberi jaminan sepakat untuk menerima penggantian asuransi

apabila klaim asuransi dapat dicairkan) memperhitungkannya dengan

seluruh/sisa kewajiban yang masih setelah dikurangi dengan maya

dan/atau ongkos-ongkos dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk

44

mengajukan, mengurus menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian

asuransi.

Pasal 5 : Wanprestasi

Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada

Pihak Pertama dan atau kuasanya lelah terjadi keadaan wanprestasi

yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan den tidak

perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu

atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua talak dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah

satu lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini;

2. Pihak Kedua mulai melakukan Kewajiban pembayaran angsuran

pada tanggal jatuh tempo angsuran

Pasal 6 : Ketentuan Pidana

1.Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dilarang mengalihkan dengan cara

apapun,

termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual atau

menyewakan Barang Jaminan kepada pihak lain kecuali dengan

persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

2. Perbuatan sebagaimana ayat (1) pasal ini tanpa persetujuan

tertulis dari Pihak Pertama merupakan perbuatan pidana

berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 7 : Berakhirnya Perjanjian dan Konsekuensinya

Perjanjian ini akan berakhir apabila :

44

a. Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak

Pertama.

b. Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

tercantum dalam Perjanjian ini dan atau telah terjadi keadaan

wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas.

c. Barang jaminan yang berada di bawah penguasaan Pihak

Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah disita atau terancam di

suatu tindakan pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab

e. Atas pertimbangan Pihak Pertama disertai dengan pernyataan Pihak

Kedua, Pihak Kedua menyatakan tidak sanggup lagi untuk

meneruskan pembayaran.

f. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit diletakkan di bawah

pangampuan, meninggal dunia atau mengajukan penundaan

pembayaran kewajibannya.

Dengan berakhirnya perjanjian karena sebab-sebab diatas, maka:

a. Pihak pertama berhak menuntut pelunasan kepada Pihak Kedua.

Sebagaimana pihak kedua setuju untuk melakukan pelunasan atas

seluruh atau sisa kewajiban pembiayaan yang masih ada, untuk

seketika dan sekaligus lunas.

b. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi seluruh/ sisa

kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua sepakat

mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan

kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pelunasan seluruh/ sisa

44

kewajibannya sebagaimana Pihak Pertama berhak untuk

mengambil atau menerima kembali penyerahan Barang Jaminan

serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan

memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih

ada dari pihak Kedua atau dan pihak lain siapapun yang

menguasai Barang jaminan tersebut. Dalam hal hasil penjualan

tersebut lebih besar dari sisa kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak

Pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua

demikian pula berlaku sebaliknya.

Pasal 8 : Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian

ini, Para Pihak setuju:

1. Memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat;

2.Jika cara penyelesaian pada ayat (1) di atas tidak terjadi kesepakatan,

tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Para Pihak memilih

domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang

Pihak Pertama.

Pasal 9 : Lain-lain

1. Segala sengketa atau resiko kerugian lainnya yang timbul selama

Perjanjian ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada

kondisi Barang, dokumentasi Barang seperti Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK) dan/atau Bukti Kepemilikan Kendaraan

44

Bermotor (BPKB) tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak

dan kewajiban para Pihak sesuai isi Perjanjian.

2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pihak

Pertama untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau

piutang yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak lain. dengan

cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian.

3. Jika terdapat pihak lain yang terkait dalam pembiayaan, maka:

a. Pihak Pertama berhak menunjuk dan dengan m memberi kuasa

kepada salah satu Pihak Pertama lainnya untuk menandatangani,

mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung

jawab dan kewajiban selaku Pihak Pertama.

b. Pihak Pertama berhak atas angsuran dan jaminan secara pari

pasu dan proporsional menurut pembiayaan, sesuai haknya

masing-masing.

4. Segala beban pajak, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul

berhubungan dengan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi

tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua,

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan

ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Praktek Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Demak

proses pengajuan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

a. Nasabah datang ke FIF untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor

dengan membawa beberapa persyaratan sebagai berikut:

44

1) Nasabah membawa identitas diri asli dan foto copy KTP suami istri.

2) Nasabah membawa Kartu Keluarga, rekening listrik.

3) Nasabah membawa slip gaji pegawai

b. Kemudian pihak FIF melakukan survey, setelah proses penyurveiyan

kemudian pihak FIF berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan

itu di terima atau ditolak.

Setelah pengajuan pembiayaan itu di setujui oleh pihak FIF kemudian

pihak FIF mengeluarkan unit sepeda motor.

Pembiayaan murabahah adalah produk yang dijalankan oleh PT FIF

syariah Demak merupakan interprestasi dari pembiayaan jual-beli, hal ini

dimaksutkan untuk menghindari praktek system bunga yang dipraktekkan oleh

lembaga keuangan konvensional

PT FIF syariah mengartikan pembiayaan murabahah adalah akad jual-

beli atas barang tertentu dan penjual menyebutkan margin keuntungan kepada

nasabah. Syarat utama dalam pembiayaan murabahah adalah mengetahui

harga dasar dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dalam

menentukan harga jual nasabah tidak dijelasakan secara terperinci biaya-biaya

apa saja yang dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak guna

memperoleh barang.

Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah

Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah

tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi

dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biaya-

44

biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang

harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji

karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya. Dengan asumsi

tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan biaya-biaya terkait

dengan pembiayaan suatu nasabah.

Contoh kasus:

Bapak Ahmad Ihwan melakukan transaksi jual beli murabahah atas

sepeda motor dengan pihak FIF syari’ah

1. Harga OTR (Or, The Road) Rp. 19.200.000

2. Premi Asuransi TLO (Total Loss Only) Rp. 323.000

3. Biaya Administrasi Rp. 700.000

4. Harga Perolehan Rp. 20.223.000

5. Uang Muka Rp. 5.000.000

6. Pokok Pembiayaan Rp. 15.223.000

Kedua pihak sepakat margin keuntungan pihak pertama sebesar Rp.

2.777.000. Dengan ini total kewajiban yang harus dibayar bapak Ahmad

Ihwan adalah sebesar Rp. 18.000.000 dalam jangka waktu yang sudah

disepakati selama 12 bulan, jadi angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.458 .000

Awal mulahnya dalam proses penandatanganan perjanjian murabahah

pihak PT FIF Syariah Demak menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa

saja yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah Demak guna memperoleh barang

dan margin keuntungan kepada nasabah, namum dalam perkembanganya

JENIS/TYPE UANGMUKA

ANGSURAN PER BULAN/ARREAR

12 BLN 24 BLN 36 BLN 48 BLNMEGA PRO

CW19 200 000

3 000 0003 500 0004 000 0004 500 0005 000 000

1 652 0001 603 0001 555 0001 506 0001 458 000

963 000935 000907 000880 000852 000

742 000721 000700 000679 000658 000

618 000600 000582 000565 000

44

nasabah tidak menginginkan proses yang berteleh-teleh dan merepotkan,

nasabah menginginkan proses yang cepat dan istan3

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak

disampaikan secara detail dan transparan mengetahui harga pokok dan margin

keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang

harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah

ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini

dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan dalam

pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan biaya-biaya diluar

akad murabahah.4

Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak

berbeda-beda tergantung lamanya jangkah waktu angsuran semakin besar

pulah keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak dan juga

harga sudah ditentukan di awal sebelum akad tersebut dilakukan

5

3 Wawancara dengan Bapak Kristiawan selaku readhead/Kepala PT FIF Syariah PosDemak pada tanggal 25 Mei 2009.

4Hasil Wawancara dengan bapak Didin, selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009.

5 Brosur PT FIF Syariah Demak

44

Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah

Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah

tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi

dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biaya-

biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang

harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji

karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya. Dengan asumsi

tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan biaya-biaya terkait

dengan pembiayaan suatu nasabah.

Didalam akad murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak

terdapat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang harus ditandatangani

oleh nasabah6 yang berisi tentang serah terima pemberian kuasa atas barang

dari nasabah kepada PT FIF Syariah Demak yang kemudian benda tersebut

digunakan oleh nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT FIF Syariah Demak

dijelaskan sebagai berikut:7

1. Akad jual beli atas barang tertentu dan penjual menyebutkan dengan jelas

marjin keuntungan yang diperoleh kepada pembeli

2. dulu praktek pembiayaan murabahah dijelaskan secara rinci dan detail

syarat dan ketentuan akad murabahah oleh FIF namun dalam

perkembangannya masyarakat tidak mau proses yang bertele-tele dan lama

masyarakat menginginkan yang cepat atau instant.

6 Dokumen7 Ibid

44

3. Peluang pembiayaan murabahah di Demak sangat bagus ini disebabkan

oleh mayoritas masyarakat Demak beragama Islam, tidak menutup juga

kemungkinan juga nasabah yang non muslim juga banyak. Masyarakat

Demak lebih suka menggunakan akad murabaha daripada akad reguler.

4. Masyarakat Demak tidak mau melakukan sistem murabahah secara murni

yaitu tidak mau proses yang lama dan bertele-tele.

5. Masyarakat Demak yang religius

Lebih murah dari pada yang reguler

Transparan

6. Program Head offis

7. menyambut baik dengan adanya pembiayaan yang berbasisi syariah

8. disosialisasikan lebih detail agar customer lebih mengerti

Adapun berdasarkan wawancara dengan para nasabah PT FIF Syariah

Demak dijelaskan sebagai berikut:

a) sebaiknya fif jangan langsung memintak kita menandatangani Surat

perjanjian sebaiknya nasabah diberi peluang membaca dan

mempelajari dirumah, sebenarnya Dalam pelaksanaan pembiayaan

murabahah penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan

transparan mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang

diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang harus

ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah

ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini

dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan

55

dalam pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan

biaya-biaya diluar akad murabahah.8

b) PT FIF Syariah Demak sudah membantu kita untuk memiliki

kendaraan bermotor tapi ada biaya-biaya lain yang tak jelas, dan

sebagai nasabah yang butuh ya kita tunduk dan ikut apa kata PT FIF

Syariah Demak sepanjang tidak memberatkan saya . tapi kedepan

antara peryataan dan kenyataan harus sama jangan sampai nasabah

dibuat bingung karena ketidak jelasan tersebut nasabah berpandangan

negatif . jadi sesudah akad jangan sampai ada biaya lain yang

menggelembung walaupun kecil tapi terasa memberatkan dan nasabah

menganggap tersebut menyimpang.9

8Hasil Wawancara dengan bapak Didin, selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal 25, 26, Mei 2009.

9 Hasil Wawancara dengan bapak ahmad ihwan selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal , 28 Mei 2009.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF SYARIAH

DEMAK

A. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International

Finance (FIF) Syariah Demak

Dalam buku-buku Fiqih Muamalah Islamiah yang membahas jual beli

sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang

dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan

investasi dalam perbankan syariah hanya tiga: (1). bai'al murabahah, (2).

Bai'as Salam, (3). bai'al istishna.1

Dalam jual beli Murabahah dapat digambarkan oleh tiga pihak yaitu A,

B dan C. A meminta B untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh A, B

tidak mempunyai barang-barang yang dimaksud, tapi B berjanji untuk

membelikannya dari pihak ke tiga yaitu C. Murabahah merupakan bentuk jual

beli dengan komisi dimana pembeli tidak mempunyai barang yang

diinginkannya kecuali lewat perantara atau ketika pembeli tidak mau susah-

susah mendapatkannya sendiri sehingga mencari jasa perantara.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh

penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty

1Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 61.

50

55

contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-

nya (keuntungan yang ingin diperoleh).2

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan juga bahwa

murabahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara

penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset,

murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai

penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Pada sisi liabilitas,

murabahah diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk

pembiayaan murabahah saja. 3

PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak merupakan

salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah

menjalankan konsep murabahah.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan di FIF syari’ah cabang Demak

mula-mula dimulai dari keinginan nasabah yang ingin memiliki sepeda motor,

kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang ke kantor FIF

syari’ah cabang Demak untuk memperoleh pembiayaan. Setelah itu nasabah

dimohon untuk mengisi data untuk pengajuan pembiayaan murabahah dengan

membawa persyaratan yang sudah diterangkan pada bab III. Setelah data diisi

lengkap maka pihak FIF syari’ah cabang Demak akan melakukan survey

untuk kelayakan nasabah apakah nasabah memang layak untuk diberikan

2 Ibid.,3Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,

Jakarta: alvabet, 2000, hlm. 200.

55

pembiayaan. Apabila dalam penyurveian nasabah dinyatakan layak untuk

mendapat pembiayaan maka akan dilakukan akad murabahah.

Adapun mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT

Federal International Finance (FIF) Syariah Demak bagi seseorang yang ingin

mengajukan pembiayaan khusunya pembiayaan Murabahah di PT Federal

International Finance (FIF) Syariah Demak penulis anggap sudah sesuai

dengan koridor Hukum Islam yang dalam hal ini adalah konsep jual beli

dalam Islam, karena kalau dilihat dari ketentuan tersebut adanya syarat-syarat

yang sesuai dengan syarat-syarat yang menjadikan sah dalam akad jual beli,

seperti: (i) adanya orang yang berakad, yang mana dalam hal ini yang terjadi

di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak adalah pihak

pemohon sebagai pembeli dan pihak PT Federal International Finance (FIF)

Syariah Demak sebagai penjual. (ii) Ma’kud alaih (obyek akad) yaitu sesuatu

hal yang akan dibiayai oleh PT Federal International Finance (FIF) Syariah

Demak yaitu sepeda motor honda serta (iii) adanya akad atau shighot, dalam

hal ini sudah tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan Murabahah.

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadinya ijab qabul,

sebab ijab qabul menunjukkan rela atau tidak rela seseorang dalam berakad.

Dimana dalam pembiayaan di PT Federal International Finance (FIF) Syariah

Demak yaitu antara nasabah dengan pihak PT Federal International Finance

(FIF) Syariah Demak. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 29 yang

berbunyi:

55

β& ω) ≅Ü≈69$/ Μ6Ψ/ Ν39≡θΒ& #θ=2'? ω #θΨΒ#™ ⎥⎪%!# $γƒ'≈ƒ

4 Ν3ΖΒ Ú#? ⎯ã ο≈gB χθ3?

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu

(An-Nisa’ ayat 29). 4

Pada dasarnya ijab qabul harus dilakukan dengan lesan, akan tetapi

kalau tidak memungkinkan karena bisu, jauh dari barang yang dibeli maka

boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul5.

Dalam mekanisme pembiayaan Murabahah yang terjadi di PT Federal

International Finance (FIF) Syariah Demak ijab qabul dilakukan dengan surat

menyurat yaitu dengan adanya surat perjanjian akad Murabahah yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam surat tersebut

terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijaminkan, margin

yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan

pihak PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak.

Adapun praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International

Finance (FIF) Syariah Demak yaitu ternyata semua biaya yang dikeluarkan PT

FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya

4 Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 107

5 Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i, jakarta : Wijaya hlm 74

55

pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan

untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada

harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti

gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan

ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itu

dianggap oleh PT FIF Syariah Demak belum meng-cover pengeluaran-

pengeluaran tersebut.

Para Ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, Hambali dan Hanafi ada

kesamaan tentang tentang pembebanan biaya yang mana memperbolehkan

adanya pembebanan biaya yang terkait, akan tetapi mereka juga sepakat

bahwa pekerjaan yag seharusnya dilakukan oleh penjual tidak dimaksukkan

dalam beban biaya yang ditambahkan, karena hal tersebut sudah termasuk

dalam keuntungan yang diterima.6

Dari pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa pembebanan biaya-

biaya tesebut tidak terperinci dan pembebanan tersebut termasuk dalam

pekerjaan yang dapat dilakukan olah pihak PT FIF Syariah Demak itu sendiri,

seperti biaya transportasi telpon dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan biaya yang

dapat dibebankan kepada nasabah merupakan pembebanan yang dilakukan

oleh pihak ke tiga, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh pihak PT FIF

Syariah Demak. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang semestinya dilakukan

oleh PT FIF Syariah Demak termasuk dalam keuntungan yang akan diperoleh

oleh pihak PT FIF Syariah Demak. Dalam menyikapi hal ini penulis juga

6 Adi Warman karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, jakarta :Gema InsaniPress 2000 hlm 87

55

sepakat terhadap ke empat madzhab tersebut karena selain tidak terperinci

juga tidak ada standarisasi dalam pembiayaan tersebut, selain itu biaya yang

dimaksudkan merupakan sudah menjadi tanggung jawab dari PT FIF Syariah

Demak

Menurut peneliti, praktek yang dikembangkan PT FIF Syariah Demak

dapat dikatakan murabahah tidak jauh berbeda dengan pembiayan lesing

konvensional hanya sekedar perubahan nama dari sistem berbasis bunga

menuju sistem berbasis syariah tanpa mengubah substansi sama sekali.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di PT

Federal International Finance (FIF) Syariah Demak

Sebagian ulama yang lain, mengkategorikan jual beli murabahah ke

dalam jenis jual beli berdasarkan harga sehingga terbagi menjadi 4 jenis,

yaitu:

1. bai al-murabahah, yakni jual-beli mabi’ dengan ra’s al-mal

(harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang

disepakati dalam akad.

2. bai’ al-tauliyah, yakni jual-beli mabi’ dengan harga asal (ra’s

al-mal) tanpa ada penambahan atau pengurangan

3. bai’ al-wadhia’ah, yakni jual-beli barang dengan harga asal

dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

55

4. bai’ al-musawamah, yakni jual-beli barang dengan tsaman yang

disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung

merahasiakan harga asal.7

Prinsip murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak

mengacu pada Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan Nomor: Per-04/Bl/ 2007

tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan

berdasarkan prinsip syar iah.

Aplikasi pada PT FIF Syariah Demak disebutkan bahwa perusahaan tersebut

menggunakan murabahah untuk kegiatan pembiayaan syariah

Skema transaksi pada murabahah harus memenuhi beberapa persyartan

yang dijadikan sebagai rukun, yakni :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

141

7 Ghufron A. mas’adi, FiqhbMuamalah kontekstual, PT Raja Grafindo Persada,2002, hal

55

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini

Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah

berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut,

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,

secara prinsip, menjadi milik bank.8

Dalam melakukan perhitungan keuntungan pihak FIF syari’ah

masih menggunakan sistem perhitungan keuntungan yang sama seperti yang

dilakukan oleh FIF konvensional dimana margin diawal lebih besar dan

secara bertahap menurun lebih kecil. Semestinya begitu keuntungan

disepakati dan pembayaran dilakukan secara tangguh maka pembagian pokok

dan margin dan angsuran dilakukan secara merata dan tetap selama jangka

waktu angsuran.

Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah

Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah

tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi

8 Dewan Syari’ah Nasional Mjelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ahNasional, Cipitat: CV. Agung Persada, 2006, hlm 144

55

dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biaya-

biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang

harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji

karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya,

Tingkat keuntungan yang di inginkan oleh PT FIF Syariah Demak

berbeda-beda lamanya jangka waktu angsuran semakin lama jangka waktunya

semakin besar pula keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak

praktek. Dengan asumsi tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan

biaya-biaya terkait dengan pembiayaan suatu nasabah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak

disampaikan secara detail dan transparan mengetahui harga pokok dan margin

keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang

harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah

ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini

dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan dalam

pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan biaya-biaya diluar

akad murabahah.9

Melihat praktek yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PT FIF

Syariah Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF

Syariah Demak tidak bisa disebut murabahah.

. Karena beberapa syarat pokok murabahah antara lain sebagai berikut.

9Hasil Wawancara dengan bapak Didin, bapak Ihwan selaku nasabah PT FIF SyariahDemak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009.

55

a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan

menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang

diinginkan.

b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari

biaya.

c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang,

seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam

biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan

didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul

karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya

tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin

keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-

pengeluaran tersebut.

d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang

dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan,

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

Didalam akad murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak

terdapat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang harus ditandatangani

oleh nasabah10 yang berisi tentang serah terima pemberian kuasa atas barang

10 Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak

66

dari nasabah kepada PT FIF Syariah Demak yang kemudian benda tersebut

digunakan oleh nasabah

. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik pemilik benda11

Fuqoha berbedah pendapat mengenai pemanfaatan barang jaminan

oleh pemiliknya (al-rahin). Menurut fuqoha hanafiayahdan hanabilah al-rahin

tidak dapat memanfatkan barang gadai secara sewenang-wenang, kecuali atas

izin dari pemegang gadai.dan setiap resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan

barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang mengambil manfaat.

fatwa dewan syari'ah nasional no: 04/dsn-mui/iv/2000 tentang

murabahah, Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius

dengan pesanannya.12

Menurut fuqoha syafi’iyah, pemanfatan barang gadai oleh pemiliknya

tidak diperlukan izin dari pihak pemegang gadai, karena menurut mereka

pemilikan atas barang yang digadaikan tetap bersifat sempurna (milk al-tam)

sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh untuk bertasaruf atasnya sepanjang

tidak merugikan pihak pemegang gadai. Berbedah dengan Malikiyah yang

berpendapat bahwa pemilikan atas barang gadai tidak lagi bersifat

11 undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusA

12 fatwa dewan syari'ah nasional no: 04/dsn-mui/iv/2000 tentang murabahah,

66

sempurna,karena itu menurut fuqoha Malikyah rahin tidak berhak

memanfaatkan barang gadai sekalipun ada izin dari pihak murtahin.13

Walaupun Bai’ al-murabahah tidak memiliki rujukan atau referensi

langsung dari al-Qur’an dan Sunnah. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi

lembaga keuangan syari’ah menggunakan rujukan atau dasar hukum jual-beli

sebagai rujukannya

Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh

terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib

diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan

syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga

keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama.

Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan

menghapuskan system bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung

ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas

bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.14

Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat

tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang

tersebut.15

13 Ghufron A. mas’adi, op.cit,. hlm 179

14Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonsia, 2004, hlm. 3.

15 Ibid., hlm 162

66

Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli murabahah ialah, jika penjual

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia

menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu.16

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama

sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk

jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah

beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi,

validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar

harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang

sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan

pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan

keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya

dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.17

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang

dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab

Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual

beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut,

namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi'i

membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam

suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena

16 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil,1409 H/1989, hlm 293.

17Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,83

66

komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang

tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen

biaya.18

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang

secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak

membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si

penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung

maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya

itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang

yang dijual.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan

pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung

yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual

maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang

dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak

ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak

membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya

membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan

18 Adiwarman Karim, op.cit., hlm. 104.

66

pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak

berkaitan dengan hal-hal yang berguna.19

Dengan demikian apabila PT Federal International Finance (FIF)

Syariah Demak tidak mengenakan pembebanan biaya langsung yang berkaitan

dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya

langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna, itu berarti PT Federal

International Finance (FIF) Syariah Demak sudah bertindak benar dan sesuai

dengan hukum Islam. Sebaliknya jika PT FIF Syariah Demak membebani

pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang

semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan

hal-hal yang berguna maka hal itu bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian apabila PT FIF Syariah Demak mengambil

keuntungan dalam batas yang wajar maka hal itu menunjukkan bahwa PT FIF

Syariah Demak sudah benar, namun bila sebaliknya, apalagi sampai

menyimpangi perjanjian maka hal itulah yang sangat bertentangan dengan

hukum Islam, di sini berarti ada unsur kecurangan atau penipuan. Karena

bagaimanapun setiap orang harus konsekuen memegang janji dan tidak boleh

melakukan tindakan curang apalagi ada unsur penipuan.

Secara umum tentang syarat-syarat jual-beli yang dipraktekkan oleh

PT FIF Syariah Demak apabilah dikaitkan jual-beli secara murabahah, maka

jual-beli murabahah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat umum jual-beli

sehingga menurut hemat penulis bahwa jual-beli sah dalam pandangan Islam

19Ibid., hlm. 104.

66

akan tetapi menurut wahbah zuhaily jual-beli murabahah yang dipraktekan

oleh PT FIF Syariah Demak tidak bisa disebut jual-beli murabahah karena

tidak terpenuhiya syarat-syarat khusus jual-beli murabahah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab kelima, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Murabahah adalah produk yang dikembangkan oleh PT Federal

International Finance (FIF) Demak produk ini didasarkan pada prinsip

jual-beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai al-murabahah

sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang

dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakatioleh

kedua belah pihak, Di dalam praktek murabaha yang dilakukan PT

Federal International Finance (FIF)F syariah Demak yaitu dalam

menentukan harga jual, harga perolehan barang ditambah dengan marjin

keuntungan yang diinginkan. Namun dalam kenyataannya bahwa semua

biaya yang dikeluarkan PT Federal International Finance (FIF)Syariah

Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya

pengiriman, pajak, gaji karyawan dan sebagainya tidak dimasukkan

kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin

keuntungan didasarkan pada harga agregat ini juga harga sudah ditentukan

diawal sebelum adanya akad murabahah. Ternyata biaya-biaya perolehan

barang tidak ditentukan secara pasti. Dengan kata lain, biaya-biaya tidak

dapat dipastikan

66

67

2. Ditinjau dari hukum Islam, PT Federal International Finance (FIF) Syariah

Demak yang mengenakan pembebanan biaya langsung yang berkaitan

dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun

biaya langsung yang berkaitan dengan hal tersebut dan tidak dijelaskan

secar detail kepada nasabah bahwa semua biaya yang dikeluarkan PT FIF

Syariah Demak , Secara umum tentang syarat-syarat jual-beli yang

dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak apabilah dikaitkan jual-beli

secara murabahah, maka jual-beli murabahah tersebut sudah memenuhi

syarat-syarat umum jual-beli sehingga menurut hemat penulis bahwa jual-

beli sah dalam pandangan Islam akan tetapi menurut wahbah zuhaily jual-

beli murabahah yang dipraktekan oleh PT FIF Syariah Demak tidak bisa

disebut jual-beli murabahah karena tidak terpenuhiya syarat-syarat khusus

jual-beli murabahah

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini,

penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak

memperhatikan syarat pokok transaksi murabahah. Jika

menyimpang dari syarat pokok tersebut maka itu berarti PT

Federal International Finance (FIF) Syariah Demak telah

menyimpang dari kaidah-kaidah murabahah perspektif hukum

Islam.

68

2. PT Federal International Finance (FIF) syari’ah Demak sebagai

lembaga pembiayaan seharusnya berkomitmen untuk dapat

melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,

sehingga pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam

harus di hindari

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan senantiasa kehadirat Allah

SWT. Atas segala Rahmat dan HidayahNYA yang dilimpahkan kepada

penulis. Sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan

skripsi ini.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan,

oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi

kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah

ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Alimin, Muhammad, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Antonio, Syafi'i, Bank Syariiah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press,2003.

Arifin, Zainul, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, danProspek, Jakarta: alvabet, 2000.

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.

Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV,2001.

Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibnBardizbah, Sahih al-Bukhari, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410H/1990 M.

Danim, Sudarman, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cetakan I.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 2004.

Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak.

Dewan Syari’ah Nasional Mjelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DewanSyari’ah Nasional, Cipitat: CV. Agung Persada, 2006

Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya al- Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.

Ghufron A. mas’adi, FiqhbMuamalah kontekstual, PT Raja GrafindoPersada,2002

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t.th.

Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, Kifâyah Al Akhyâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz, I.

Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i, jakarta : Wijaya

Jazirî, Abd Arrahmân, Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah, Beirut: Dâr al- Fikr, 1972, Juz III.

Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: III T Indonesia, 2003.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keunangan Lainnya, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2003.

Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.

Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.

M. Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mutahar, Ali, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005,

Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, Fath al-Mu’în, Beirut: Dâr al-Kutub al- Ilmiah, tth.

Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press,2000.

Rifai, Moh, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002.

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemahImam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke3.

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III.

Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005

San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Jilid III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.

Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi, Sunan Abi Daud,Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M.

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi,Yogyakarta: Ekonsia, 2004.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syariah.org/forums/archive/index.php'M 11 .html

Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.

undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusa

Wawancara dengan bapak Didin, bapak Ihwan selaku nasabah PT FIF Syariah PosDemak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009.

wap/aplikasi%20akad%20murabahah.htm

Wawancara dengan Bapak Kristiawan selaku readhead/Kepala PT FIF SyariahPos Demak pada tanggal 25 Mei 2009.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Surabaya: DEPAG RI, 1978.

Zahrah, Muhammad Abu, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr,1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul AnamNIM : 2103168Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 06 September 1984Jenis Kelamin : Laki-lakiAlamat : Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI Matoliul Huda Bugel Kec, Kedung. KabJepara (1997)

2. MTS Matoliul Huda Bugel, Kec Kedung, KabJepara (2000)

3. MA Walisongo Pecangaan Jepara (2003)4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup penulis ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2009Hormat saya,

Khoirul Anam