ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN...
Transcript of ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN...
ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Magelang
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Aisah Gita Mustikawati
NIM : 142114173
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Magelang
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh:
Aisah Gita Mustikawati
NIM : 142114173
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“People know you are good if you are good”
Hidup itu tidak untuk lampaui orang lain, tapi untuk lampaui diri sendiri
dari diri kita sebelumnya.
Kau bisa patahkan kakiku, lumpuhkan tanganku, rebut senyumku, tapi tidak
mimpi-mimpiku. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau
bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. – Tulus, Manusia Kuat
Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Tuhan Yang Maha Esa
Keluarga Besar di Tanah Kelahiran
Sahabat-sahabat yang selalu ada
dan
Mereka yang telah sukses menginsipirasiku untuk menjadi lebih baik dari diriku
sebelumnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURURSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(DPPKAD) Kota Magelang
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 13 Juli 2018 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan
cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang
lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan
saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, Juli 2018
Yang membuat pernyataan,
Aisah Gita Mustikawati
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :
Nama : Aisah Gita Mustikawati
NIM : 142114173
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta karya ilmiah saya yang berjudul :
ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Magelang
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian, saya memberikan
kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, tidak
mengalihkan dalam bentuk media lain, tidak mengelolanya dalam bentuk
pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan tidak mempublikasikannya di
internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis dengan perlu meminta izin
dari saya tanpa memberikan royality kepada saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan saya ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, Juli 2018
Yang menyatakan,
Aisah Gita Mustikawati
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan
rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang” ini dengan
baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini atas bimbingan dan
dorongan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., M.B.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas
Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar
serta mengembangkan kepribadian.
2. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA., selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari., MM., Ak., CA., selaku dosen
pembimbing MPAT dan skripsi yang telah bersedia membimbing penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah
membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.
6. Kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Magelang yang memberikn izin meneliti sehingga
saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungannya untuk setiap
proses kehidupan saya dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Semua keluarga yang menyayangiku dan yang selalu mendoakanku.
9. Sahabat-sahabat yang turut membantu dan memberikan semangat kepada
penulis.
10. Teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2014.
11. Teman-teman MPAT Bu Gien yang mau berbagi ide serta memberikan
masukan-masukan yang positif dan semnagat kepada penulis.
12. Teman-teman satu kelompok belajar yaitu Yacinta dan Agnes.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih bnyak kekurangan, oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca.
Penulis
Aisah Gita Mustikawati
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................ iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI .................................. v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI K ........................ vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv
ABSTRAK ............................................................................................................ xv
ABSTRACT .......................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ................................................................................. 3
C. Batasan Masalah ...................................................................................... 4
D. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 4
E. Manfaat Penelitian ................................................................................... 4
F. Sistematika Penulisan .............................................................................. 6
BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................ 8
A. Pendapatan Daerah .................................................................................. 8
1. Pengertian Pendapatan Daerah .................................................... 8
2. Sumber Penerimaan Daerah ........................................................ 8
B. Pendapatan Asli daerah (PAD) ................................................................ 9
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ............................................. 9
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah ................................................. 9
3. Fungsi PAD............ ................................................................... 10
C. Pajak Provinsi ........................................................................................ 10
1. Pengertian Pajak Pajak Provinsi ................................................ 10
2. Jenis Pajak Provinsi ................................................................... 11
D. Pajak Daerah .......................................................................................... 17
1. Pengertian Pajak Daerah ............................................................ 17
2. Fungsi Pajak Daerah .................................................................. 17
3. Subyek Pajak Daerah ................................................................. 17
4. Jenis Pajak Daerah...... .............................................................. .18
5. Cara Pemungutan Pajak Daerah ................................................ 20
6. Cara Penghitungan Pajak Daerah .............................................. 21
E. Keberkaitan PAD dan Pajak Hiburan .................................................... 21
F. Kontribusi .............................................................................................. 22
1. Pengertian kontribusi ................................................................. 22
2. Klasifikasi kriteria kontribusi .................................................... 22
3. Perhitungan kontribusi ............................................................... 22
4. Tujuan............... ......................................................................... 23
G. Pajak Hiburan ........................................................................................ 23
1. Pengertian Pajak Hiburan .......................................................... 23
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak Hiburan ................................... 24
3. Cara Pemungutan ....................................................................... 25
4. Cara Hitung……….. .................................................................. 25
5. Cara Bayar…………….. ........................................................... 26
H. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD ............................................. 28
I. Perkembangan Kontribusi ..................................................................... 28
J. Penerimaan Pajak .................................................................................. 29
K. Hasil Penelitian Terdahulu .................................................................... 29
L. Kerangka Berpikir ................................................................................. 36
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 37
A. Jenis Penelitian ...................................................................................... 37
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
B. Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................... 37
1. Waktu Penelitian ........................................................................ 37
2. Tempat Penelitian ...................................................................... 37
C. Subyek dan Obyek Penelitian ................................................................ 38
1. Subyek Penelitian ...................................................................... 38
2. Obyek Penelitian ........................................................................ 38
D. Proses Penelitian .................................................................................... 39
E. Data Penelitian ....................................................................................... 40
F. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 41
1. Dokumentasi..... ......................................................................... 41
2. Wawancara…… ........................................................................ 41
G. Penjelasan Operasional atau Variabel Penelitian .................................. 42
1. Penjelasan Operasional Variabel ............................................... 42
H. Teknik Analisis data .............................................................................. 46
1. Melakukan Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah ............................................................. 46
2. Perhitungan Trend Garis Lurus Pajak Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah ............................................................. 47
BAB IV GAMBARAN UMUM CANDI BOROBUDUR .................................. 49
A. Sejarah Candi Borobudur ...................................................................... 49
B. Visi Misi ................................................................................................ 51
C. Lingkup Kegiatan Usaha ....................................................................... 52
D. Struktur Organisasi Unit Borobudur...................................................... 53
E. Geografi ................................................................................................. 54
F. Nilai-nilai dan kebudayaan .................................................................... 56
G. Satuan Kerja Unit Taman Wisata Candi Borobudur ............................. 57
H. Fasilitas Pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur ......................... 61
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ............................................ 62
A. Deskripsi Data ....................................................................................... 62
B. Analisis Data ......................................................................................... 65
C. Pembahasan ........................................................................................... 71
BAB VI PENUTUP .............................................................................................. 75
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
A. Kesimpulan ............................................................................................ 75
B. Saran......... ............................................................................................. 76
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 78
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4. 2 Fasilitas Pengunjung Candi Borobudur................................................60
Tabel 4. 4 Fasilitas Pengunjung ............................................................................ 61
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2. 2 Kerangka Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD ......... 36
Gambar 4. 1 Strukutur Organisasi.........................................................................54
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Borobudur ............................................................. 55
Gambar 5. 1 Trendline Kontribusi Pajak Hiburan.............................................................69
Gambar 5. 3 Garis Slope y = f(x) = mx + b ; m = ND ...................................................... 74
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
ABSTRAK
ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Magelang
Aisah Gita Mustikawati
NIM: 142114173
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2014
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran prosentase
kontribusi serta perkembangan kontribusi dari penerimaan pajak hiburan Taman
Wisata Candi Borobudur terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.
Peneliti ingin melihat kecenderungan (tren) dari perkembangan kontribusi pajak
hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data
time series dari data jumlah pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur untuk
periode tahun 2012-2016. “Pada data time series, serangkaian nilai pengamatan dari
suatu variabel dikumpulkan berdasarkan waktu yang berbeda-beda” (Gujarati 2003:
25). Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan
pengamatan langsung dan tanya jawab dengan narasumber, di Kantor DPPKAD
dan Kantor Taman Wisata Candi Borobudur. Peneliti menggunakan teknik analisis
data statistika deskriptif, dengan penghitungan kontribusi, serta menggunakan
perhitungan tren.
Kontribusi pajak hiburan Candi Borobudur tahun 2012 sampai dengan tahun
2016 termasuk dalam kriteria sangat kurang, dikarenakan besar kontribusi berada
dalam rentang 0,00%-10,0%. Berdasarkan uji slope, dihasilkan persamaan y =
0,0096x + 2,06; maka grafik fungsi linier nya adalah jika Δy ≠ 0 dan Δx = 0, maka
m tidak didefinisikan, sehingga garis slope akan sejajar sumbu y.
Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Hiburan , dan Pendapatan Asli Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvi
ABSTRACT
CONTRIBUTION ANALYSIS OF ENTERTAINMENT TAX RECEPTION
TOURIST PARK OF BORBOUDUR TEMPLE TOWARD LOCALLY-
GENERATED REVENUE
Case Study at The Regional Asset Revenue and Financial Management
(DPPKAD) of Magelang District
Aisah Gita Mustikawati
NIM: 142114173
University of Sanata Dharma
Yogyakarta
2014
The purpose of this study was to determine the percentage of contributions
and the development of contributions from tax revenue entertainment Taman
Wisata Borobudur Temple to the Regional Original Income of Magelang District.
Researchers would like to see the trend (trend) of the development of the
contribution of entertainment tax to local revenue in Magelang regency.
The type of this research was quantitative research, by using time series data
from the number of visitors of Taman Wisata Candi Borobudur for the period of
2012-2016. "In time series data, a series of observation values of a variable are
collected based on different times" (Gujarati 2003: 25). Techniques Data collection
used was to conduct direct observation and frequently asked questions with the
speakers, in the Office of DPPKAD and Office Taman Wisata Borobudur Temple.
Researchers used descriptive statistical data analysis techniques, with calculation
of contributions, and using trend calculations.
The contribution of the entertainment tax of Borobudur Temple in 2012 to
2016 was included in the criteria is very less, because the contribution is in the
range of 0.00% -10.0%. Based on the slope test, the equation y = 0.0096x + 2.06;
then the graph of its linear function is if Δy ≠ 0 and Δx = 0, then m is not defined,
so the slope line would be parallel to y axis.
Keywords : Contribution, Entertainment Tax, and Locally Generated Revenue.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk
upaya meningkatkan penerimaan pendapatan, baik penerimaan
pendapatan pusat dan penerimaan pendapatan daerah. Sumber-sumber
penerimaan pemerintah pusat dikategorikan menjadi dua, yaitu
penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan Sumber-sumber
penerimaan pemerintah daerah cukup beragam. Secara garis besar sumber
penerimaan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu
pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pengelolaan dan pengembangan yang intensif terhadap sektor
pariwisata yang ada di daerah dapat membantu meningkatkan penerimaan
pendapatan asli daerah, dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat daerah.
Keberadaan Candi Borobudur sebagai salah satu tempat wisata
iconic di daerah Kabupaten Magelang menimbulkan potensi adanya
penerimaan pajak hiburan dari obyek wisata tersebut. Penerimaan pajak
hiburan menjadi salah satu sumber dari pajak daerah untuk dapat
berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Banyaknya minat wisatawan
domestik maupun mancanegara yang datang berkunjung ke Candi
Borobudur menjadi salah satu bagian dari penerimaan pajak hiburan bagi
1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
Candi Borobudur. Banyaknya kunjungan wisatawan akan meningkatkan
penerimaan pajak hiburan dari Candi Borobudur, sehingga dapat
meningkatkan kontribusinya kepada pendapatan asli daerah Kabupaten
Magelang.
Peningkatan penerimaan pajak menurut Euphrasia Susy Suhendra
(2010) diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak
berjalan yang merupakan skala nominal. Indikator penerimaan pajak
dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hiburan Candi
Borobudur tahun 2012-2016 dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun
2012-2016. Besar kecilnya kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan
terhadap pendapatan asli daerah bisa berdasarkan dari realisasi penerimaan
pajak hiburan Candi Borobudur. Pengertian realisasi menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan yang nyata.
Sedangkan pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol
(2007:325) merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara
terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan
pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak adalah
penghasilan yang dperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak
rakyat. Sehingga realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan
pajak yang nyata (bukan fiktif), yaitu pajak yang benar-benar diterima
yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan
target penerimaan pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
Peningkatan dari penerimaan pajak hiburan Taman Wisata candi
Borobudur menjadi hal yang sangat disayangkan karena tidak diimbangi
dengan peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah.
Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Saputri Nur Raini (2015) dengan judul “Kontribusi Pajak Hiburan
Taman Wisata Candi Borobudur terhadap Pendapatan Asli daerah Tahun
2010-2014” dikatakan bahwa kontribusi pajak hiburan dari Taman Wisata
Candi Borobudur terhadap pendapatan asli Daeah Kabupaten magelang
tahun 2010-2014 kurang dari 1% per tahun.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan
analisis terkait kontribusi dari penerimaan pajak hiburan taman wisata
candi borobudur terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang
untuk periode tahun 2012-2016.
B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Berapa besar kontribusi pajak hiburan Taman Wisata Candi Borobudur
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang tahun 2012-
2016?
2. Bagaimana perkembangan kontribusi realisasi Pajak Hiburan Taman
Wisata candi Borobudur terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Magelang tahun 2012-2016?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
C. Batasan Masalah
Batasan masalah digunakan untuk menjadikan penelitian lebih
terarah dan menghindari pembahasan topik menjadi terlalu luas tentang
kontribusi pajak hiburan tehadap pendapatan asli daerah, maka batasan
masalah hanya terkait penghitungan kontribusi penerimaan pajak hiburan
Taman Wisata Candi Borobudur periode tahun 2012-2016 terhadap
pendapatan asli daerah dan bagaimana perkembangan dari kontribusi
pajak hiburan tersebut terhadap pendapatan asli daerah kabupaten
Magelang untuk periode tahun 2012-2016.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan Taman
Wisata Candi Borobudur terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Magelang tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui adanya perkembangan kontribusi pajak hiburan
Taman Wisata Candi Borobudur terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten Magelang tahun 2012-2016.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
1. Peneliti
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
Peneliti diharapkan mendapatkan ilmu baru terkait cara
mengimplementasikan ilmu matakuliah perpajakan yang diperoleh di
perkuliahan untuk diterapkan pada saat penelitian, sehingga mengerti
perbandingan antara teori dengan kondisi nyata di lapangan.
2. Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah koleksi kepustakan dan
dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin
melakukan penelitian sejenis.
3. Pemerintah Daerah
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi
untuk membantu dalam mengambil kebijakan dalam pengembangan
sektor pariwisata di Magelang dalam rangka optimalisasi potensi wisata
daerah agar dapat berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
4. Taman Wisata Candi Borobudur
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pengelola
obyek Taman Wisata Candi Borobudur dalam melakukan penghitungan
pajak hiburan untuk bisa lebih berkontribusi terhadap pendapatan asli
daerah Kabupaten Magelang dan sebagai acuan dalam membuat
kebijakan terkait pengelolaan candi agar lebih memperhatikan
pengelolaan obyek berdasarkan kepentingan masyarakat sekitar Candi
Borobudur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan penulisan sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang masalah penelitian,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian serta sistematika penelitian.
Bab II Landasan Teori
Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang
mendukung proses penelitian ini serta terdapat hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu
yang dijadikan bahan acuan dalam penyusunan
skripsi ini.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik
analisis data.
Bab IV Gambaran Umum Taman Wisata Candi
Borobudur
Bab ini akan menguraikan tentang keadaan Candi
Borobudur secara umum meliputi keadaan geografis,
sejarah dan perkembangan, kependudukan, kekayaan
alam, keadaan ekonomi, politik, realisasi pajak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
daerah terutama pajak hiburan oleh Candi Borobudur
berdasarkan data yang diperoleh.
Bab V Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian tentang
pajak hiburan Candi Borobudur dengan
menggunakan metode dan teknik yang dijelaskan di
metode penelitian.
Bab VI Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai proses
pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari
hasil penelitian, keterbatasan penulis dan saran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pendapatan Daerah
1. Pengertian Pendapatan Daerah
Pengertian Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
anggaran tertentu., pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari
dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah
itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan
yang sah.
2. Sumber Penerimaan Daerah
Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah ialah terdiri atas :
a. Pendapatan asli daerah
b. Pendapatan transfer, meliputi
1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan,
dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.
2) Transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan
bantuan keuangan.
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
B. Pendapatan Asli daerah (PAD)
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pengertian pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim
(2004: 96), merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah
Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah ialah. terdiri atas :
a. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan Kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Retribusi Daerah
Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Fungsi PAD
Fungsi utama dari pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini
dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang
modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Beberapa masalah
yang teratasi dengan adanya PAD diantaranya pengangguran,
inflasi, kemunduran ekonomi, dll.
C. Pajak Provinsi
1. Pengertian Pajak Pajak Provinsi
Kewenangan pemungutan Pajak provinsi terdapat pada
Pemerintah Daerah provinsi, sedangkan untuk pajak
kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas
dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak
kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan
pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang
ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya
harus melalui perubahan dalam undang-undang.
Tarif pajak provinsi yang berlaku dalam rangka
keseragaman akan diatur dalam peraturan pemerintah daerah.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang pajak daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
provinsi yang seragam ditentukan dalam suatu peraturan
pemerintah yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
2. Jenis Pajak Provinsi
Pajak Provinsi menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan
dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam
pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor
beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua
jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai
dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan
Bermotor.
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi
atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal
Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh
pengurus atau kuasa Badan tersebut. Dasar pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur
pokok: Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan bobot yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan
Bermotor.
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan
sebagai berikut:
1) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling
rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar
2% (dua persen);
2) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan
seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling
rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar
10% (sepuluh persen).
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
adalah
penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Termasuk
penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana adalah
pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai
secara tetap di Indonesia, kecuali:
1) untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang
bersangkutan;
2) untuk diperdagangkan;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
3) untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
dan
4) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan
olahraga bertaraf internasional
Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima
penyerahan Kendaraan Bermotor.
Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan
Kendaraan Bermotor.
Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan
paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
1) penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
2) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu
persen).
Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan
alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak
ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
1) penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh
lima persen); dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
2) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol
koma nol tujuh puluh lima persen).
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk
bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.
Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen
dan/atau importer Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik
untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk
bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit
50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah dengan Peraturan Presiden.
d. Pajak Air Permukaan
Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan.
Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau
Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Permukaan.
Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai
Perolehan Air Permukaan Tarif Pajak Air Permukaan
ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif
Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
e. Pajak Rokok
Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, meliputi
sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak
Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan
peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak
Rokok adalah konsumen rokok.
Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik
rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok
dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut
cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah
disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara
proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak
Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari cukai rokok.
Semua jenis pajak tersebut diatas dikelola oleh
Pemerintah Provinsi. Jenis Pajak provinsi tersebut dapat tidak
dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
D. Pajak Daerah
1. Pengertian Pajak Daerah
Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang
Peraturan Pajak Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011
adalah Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Fungsi Pajak Daerah
Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk
meningatan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan
demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
3. Subyek Pajak Daerah
Subjek Pajak adalah individu atau badan yang mempunyai
kewajiban untuk membayar atau terlibat dalam aktivitas perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
Subyek pajak pada dasarnya adalah sesuatu yang menurut undang-
undang pajak dapat diberi hak dan kewajiban perpajakan.
4. Jenis Pajak Daerah
Jenis-jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan
daerah ini menurut Undang-Undang Peraturan Pajak Daerah Kota
Magelang Nomor 16 tahun 2011 terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan
dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).
b. Pajak Restoran;
Pajak restoran atau pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/
atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya
termasuk jasa boga/katering.
c. Pajak Hiburan;
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan
hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut
bayaran.
d. Pajak Reklame;
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan, atau
media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan,
atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau
badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau
dinikmati oleh umum.
e. Pajak Penerangan Jalan;
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh
dengan sumber lain.
f. Pajak Parkir;
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaran tempat
parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang tidak bersifat sementara.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
g. Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet
adalah satwa yang termasuk marga collocalia, collocalia
fuchliap haga, maxina collocalia, collocalia exculanta,
collocalia linchi.
5. Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pemungutan menurut Undang-undang Daerah Kota
Magelang Nomor 16 tahun 2011 adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan pajak serta pengawasan
penyetorannya.
Wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah
yang pelakasnaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah
yang diatur dalam undang-undang, yaitu pemungutan pajak
dilarang diborongkan. Pemerintah daerah dilarang melibatkan
pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak daerah. Ketentuan
tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No. 91/2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Proses
pemungutan pajak yang dilarang diborongkan (dikerjakan pihak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
ketiga) meliputi kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang,
pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.
6. Cara Penghitungan Pajak Daerah
Cara perhitungan pajak daerah Menurut Suandy (2016; 235),
hasil penerimaan pajak kabupaten yang diperoleh melalui pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
dan Pajak Parkir diperuntukkan paling sedikit 10 persen bagi desa
wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.
Penghitungan pajak dilakukan dengan rumus :
Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah
Sumber: Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
E. Keberkaitan PAD dan Pajak Hiburan
Pendapatan asli daerah memiliki beberapa komponen, salah
satunya adalah pendapatan dari pajak daerah. Pajak daerah terdapat
bermacam-macam jenis, dalam penelitian ini jenis pajak daerah
tersebut adalah pajak hiburan.
Pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang perlu
diolah agar dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal.
Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sarana berkontribusi pada
pajak daerah, yang nantinya akan berimbas pada peningkatan
pendapatan asli daerah. Penerimaan pajak hiburan yang tidak stabil
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
dapat mengurangi kontribusinya pada pajak daerah dan menurunkan
pendapatan asli daerah.
F. Kontribusi
1. Pengertian kontribusi
Pengertian kontribusi pajak daerah adalah sejauh mana porsi
atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak suatu
daerah dibandingkan dengan jumlah tota pendapatan asli daerah.
Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh
pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Klasifikasi kriteria kontribusi
Presentase Kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol
UGM 1991 adalah sebagai berikut :
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam
Cahaya Melinda, 2017)
3. Perhitungan kontribusi
Perhitungan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2016:163),
dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :
Tabel 2. 1 Presentase Kontribusi
No. Presentase Kriteria
1. 0,00% - 10,0% Sangat kurang
2. 10,10% - 20 % Kurang
3. 20,10% - 30% Sedang
4. 30,10% - 40% Cukup baik
5. 40,10% - 50% Baik
6. Diatas 50% Sangat baik
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
Kontribusi =𝑋
𝑍 𝑥 100%
Keterangan :
X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tahun ke - n
Z = Realisasi Penerimaan PAD
4. Tujuan
Kontribusi pajak hiburan yang diberikan bertujuan untuk
dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan
pendapatan asli daerah yang ada. Sehingga dapat digunakan oleh
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam
rangka meningkatkan kualitas daerah dan kesejahteraan
masyarakat daerah melalui berbagai aspek yang ada di daerah.
G. Pajak Hiburan
1. Pengertian Pajak Hiburan
Pengertian Pajak Hiburan Subjek Pajak Hiburan menurut
Undang-undang Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011
adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua
jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan/atau keramaian yang
dinikmati dengan dipungut bayaran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak Hiburan
Dengan nama Pajak Hiburan menurut Undang-undang
Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 dipungut Pajak atas
penyelenggaraan hiburan.
Subjek Pajak Hiburan menurut Undang-undang Daerah Kota
Magelang Nomor 16 tahun 2011 adalah orang pribadi atau Badan
yang menikmati Hiburan.
Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Hiburan.
Objek pajak Hiburan menurut Undang-undang Daerah Kota
Magelang Nomor 16 tahun 2011 adalah jasa penyelenggaraan
Hiburan dengan dipungut bayaran.. Termasuk objek Pajak Hiburan
sebagaimana dimaksud meliputi :
a. Tontonan film;
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
d. Pameran;
e. Diskotik, karaoke, dan klab malam;
f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan
ketangkasan;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
(fitness center), dan
j. Pertandingan olahraga.
3. Cara Pemungutan
Cara pemungutan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 ialah wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah
Daerah yang pelakasnaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan
daerah yang diatur dalam undang-undang, yaitu pemungutan pajak
dilarang diborongkan. Pemerintah daerah dilarang melibatkan
pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak daerah.
4. Cara Hitung
Cara Menghitung pajak hiburan berdasarkan tarif pajak untuk
setiap jenis pajak hiburan menurut Undang-Undang Peraturan
Pajak Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai
berikut :
a. Tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh persen);
c. Pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat
tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena
mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang
bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional
ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
d. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh persen);
e. Pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan
sebesar 25% (dua puluh lima persen);
g. Sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar 15% (lima belas
persen);
h. Permainan bilyar, golf dan boling ditetapkan sebesar 15%
(lima belas persen);
i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
j. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 25%
(dua puluh lima persen);
k. Pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen);
l. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).
5. Cara Bayar
Tata cara pembayaran pajak hiburan menurut Undang-
Undang Peraturan Pajak Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun
2011 ditetapkan sebagai berikut :
a. Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan
ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
b. Pajak Air Tanah ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterbitkannya surat ketetapan Pajak;
c. Pajak Reklame sebagai berikut :
1) Pajak Reklame untuk penyelenggaraan Reklame permanen
ditetapkan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat
ketetapan Pajak;
2) Pajak Reklame untuk penyelenggaraan Reklame insidental
ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat
ketetapan Pajak.
d. Pajak Hiburan sebagai berikut :
1) Pajak Hiburan untuk penyelenggaran Hiburan yang
bersifat tetap ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja setelah
berakhirnya Masa Pajak;
2) Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang
bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja pada saat
berakhirnya Masa Pajak;
e. Pajak Parkir sebagai berikut ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja
setelah berakhirnya Masa Pajak;
f. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja
setelah berakhirnya Masa Pajak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
H. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD
Pajak hiburan dapat memberikan ruang gerak bagi daerah untuk
mengatur sistem pemungutan pajak daerah untuk berkontribusi dalam
rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Semakin banyak
kontribusi pajak hiburan yang diberikan kepada pemerintah daerah,
maka diharapkan juga terdapat peningkatan dalam penerimaan
pendapatan asli daerah yang nantinya pendapatan asli daerah tersebut
akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan
daerah dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat
daerah.
I. Perkembangan Kontribusi
Perkembangan merupakan tahap pertumbuhan yang ditentukan
oleh ukuran, jumlah, arti penting dan merupakan tahapan
perkembangan. Adanya hubungan antara faktor eksternal dan internal
perusahaan dengan keberhasilan perkembangan perusahaan dalam
menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Perkembangan kontribusi yang positif akan dapat membantu
dalam menunjang stabilitas ekonomi, karena lontribsui pajak yang
diberikan kepada negara akan digunakan untuk membiayaai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayaai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
J. Penerimaan Pajak
Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya
dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber
daya tersebut akan memengaruhi daya beli atau kemampuan belanja
dari sektor privat.
Bagi negara, pajak menurut Erly Suandy (2016:1) adalah salah
satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak
merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.
K. Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tentang
“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan
Asli Daerah”, diantaranya:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Cahaya Melinda dengan judul
penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2015” dengan metode analisis kuantitaif memberikan
kesimpulan bahwa:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
a. Dalam laporan realisasinya, penerimaan Pajak Hiburan
Kabuoaten Bantul selama tiga tahun mulai dari tahun 2013
sampai dengan tahun 2015 tidak terus menerus mengalami
peningkatan disetiap tahunnya. Dari tabel 5.1 dan tabel 5.2
dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Hiburan terhadap
PAD di Kabupaten Bantul tidak begitu besar karena kontribusi
yang diberikan Pajak Hiburan terhadap PAD relatif kecil atau
sangat kurang.
b. Menurut keefektifannya, Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul
sudah cukup efektif karena realisasi Pajak Hiburan selalu
melebihi target yang dibuat Kabupaten Bantul.
c. Terdapat beberapa upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak
hiburan di Kabupaten Bantul yaitu, Intensifikasi pemungutan
pajak hiburan, Ekstensifikasi sumber-sumber pajak hiburan,
Penambahan jumlah pegawai yang ada di Dinas Pelayanan
Pajak dan penyelenggaraan, Peningkatan pelayanan kepada
masyarakat berupa penambahan lokasi gerai pajak di wilayah
kota administrasi, penyelenggaraan sosialisasi tentang pajak
daerah, dan perbaikan manajemen penanganan pengaduan
mengenai pajak daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Whitaningsih dengan judul
penelitian “Analisis Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Terhadap
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus pada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul” dengan metode analisis
kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:
a. Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung -0,006 < -t tabel -2,776.
Hasil t hitung tersebut terletak di daerah penerimaan Ho atau
dengan kata lain Ho diterima, maka hasil ini membuktikan
bahwa tidak ada perkembangan kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah yang signifikan di Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.
b. Besar kontribusi realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah
terhadap PAD mulai dari yang terbesar kontribusinya yaitu
Pajak Penerangan Jalan. Pada tahun 2002 kontribusi pajak
Penerangan Jalan sebesar 12,37%; 14,59% pada tahun 2003;
12,86% pada tahun 2004; 8,75% pada tahun 2005; 8,95% pada
tahun 2006; dan 15,45% pada tahun 2007. Kontribusi Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 0,98% pada
tahun 2002; 0,85% pada tahun 2003; 1,09% pada tahun 2004;
1,19% pada tahun 2005; 1,16% pada tahun 2006; dan 1,34%
pada tahun 2007. Kontribusi pajak reklame pad tahun 2002
sebesar 0,24%; 0,21% pada tahun 2003; 0,30% pada tahun
2004; 0,56% pada tahun 2005; 0,52% pada tahun 2006; dan
0,78% pada tahun 2007. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran
pada tahun 2002 sebesar 0,47%; 0,33% pada tahun 2003; 0,35%
pada tahun 2004; 0,33%pada tahun 2005; 0,16% pada tahu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
2006; dan 0,28% pada tahun 2007. Sementara Pajak Hiburan
kontribusinya 0,06% pada tahun 2002; 0,06% pada tahun 2003;
0,05% pada tahun 2004; 0,05% pada tahun 2005; 0,04% pada
tahun 2006; dan 0,06% pada tahun 2007.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Cornelius Agri Fernaldy dengan
judul penelitian “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (Pasir) Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Studi Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Magelang” dengan metode analisis
kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:
a. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Magelang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 rata-rata
6,44% per tahun. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Magelang terbesar terjadi tahun 2012 dengan
kontribusi sebesar 9,26% dan kontribusi terkecil terjadi pada
tahun 2010 yaitu sebesar 3,67%.
b. Hubungan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (Pasir) dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten
Magelang, menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel (6,918 >
4,303) dengan nilai r mendekati +1 sebesar 0,980. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
antara Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) dengan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti bahwa antara
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir)
dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang
mempunyai hubungan searah yaitu apabila penerimaan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir) meningkat maka
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang akan
meningkat. Dan sebaliknya jika penerimaan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (Pasir) menurun maka Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Magelang menurun.
c. Pengaruh Variabel penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Pasir) terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Magelang adalah positif dan signifikan artinya jika
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir)
meningkat maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli
Daerah. Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir)
terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari hasil
koefisien determinasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Pasir) mempengruhi variabel Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Magelang adalah 96%, selebihnya yang
4% disebabkan oleh faktor lain. Hasil ini diperoleh dari hasil
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
pengujian yang menunjukkan koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,960 (96%).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Widhiati dengan judul
penelitian “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Studi Kasus pada Pemerintah Kota
Yogyakarta” dengan metode analisis kuantitatif memberikan
kesimpulan bahwa:
a. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 berkisar
antara 15,12% sampai dengan 20,17%. Kontribusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta terkecil
pada tahun 2006 dengan kontribusi 15,12% dikarenakan adanya
bencana alam gempa bumi yang menyebabkan beberapa obyek
pajak menghentikan sementara usahanya dan kontribusi
terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan kontribusi sebesar
20,17%.
b. Hasil analisis dengan menggunakan analisis trend diperoleh
persamaan Y’ = 15.873.400.953,80 + 1.750.799.650 (X). Hasil
uji signifikansi menggunakan pengujian statistik uji “t” untuk
mengetahui nilai “b” apakah signifikan atau tidak, setelah
dilakukan pengujian menunjukkan bahwa t hitung 4,80 > t
tabel. Hasil t hitung tersebut terletak di daerah penolakan Ho,
maka dengan hasil ini membuktikan ada perkembangan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota
Yogyakarta.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dhina Handayani dengan Judul
“Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Ngawi tahun 2003-2010.” dengan metode
analisis kuantitatif memberikan kesimpulan bahwa:
a. Perkembangan pendapatan pariwisata menunjukkan
kecenderungan meningkat, namun pendapatan tersebut belum
semua masuk ke pendapatan asli daerah karena ada sebagian
objek wisata yang masih menjadi milik Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
b. Penurunan kontribusi sektor pariwisata diakibatkan karena
kenaikan pendapatan sektor pariwisata diimbangi dengan
kenaikan pendapatan asli daerah dari sektor-sektor lain dengan
jumlah yang lebih besar.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hajar dengan Judul “Kontribusi
Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)
Di Kota Tangerang Selatan” dengan metode analisis kuantitatif
deskriptif memberikan kesimpulan bahwa:
a. Pajak hiburan berkontribusi secara signifikan dalam
pendapatan asli daerah Tangeran Selatan. Hal ini dibuktikan
dengan perolehan hasil perhitungan pajak hiburan selama 5
tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
yaitu dari tahun 2011 presentase kontribusinya sebesar 1,88%
sementara pada tahun 2012 presentase kontribusi paja
hiburannya sebesar 2,39%. selain itu pada tahun 2013
presentase kontribusinya sebesar 2,15% dan untuk tahun 2014,
presentase kontribusinya sebesar 2,85%. Terakhir, pada tahun
2015 terlihat presentase kontribusinya sebesar 2,93%. Hasil ini
masih dalam kriteria “sangat kurang”, atau sangat kecil untuk
kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
L. Kerangka Berpikir
Data realisasi Pajak Hiburan yang di dapat dibandingkan dengan
data realisasi Pendapatan Asli Daerah, maka akan diketahui besaran
kontribusi dari Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Proses analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana angka
akuntansi Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur dan
Pendapatan Asli Daerah mencerminkan angka realisasinya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Analisis Kontribusi Pajak
Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan sebagai
berikut:
Gambar 2. 1 Kerangka Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
Analisis Kontribusi Pajak Hiburan
terhadap Pendapatan Asli Daerah
Analisis
1. Rasio Kontribusi
2. Trend Kontribusi
Data Realisasi
Pajak Hiburan Pendapatan Asli Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus di Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Magelang, dan di Candi Borobudur.
Peneliti melihat sifat dari masalah yang akan diteliti yang dapat
dikembangkan secara terbuka dari berbagai perubahan yang diperlukan
sesuai dengan kondisi dan situasi dilapangan.
Studi kasus di DPPKAD Kabupaten Magelang guna
mendapatkan data terkait Pendapatan Asli Daerah selama periode
tahun 2012 sampai dengan 2016, sedangkan studi kasus di Candi
Borobudur guna mendapatkan data terkait Realisasi Pajak Hiburan
Taman Wisata Candi Borobudur untuk periode tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, yakni dari bulan
Februari sampai dengan bulan April 2018.
2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di :
37
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Magelang yang beralamat di JL.
Soekarno Hatta, Mungkid, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Kode Pos 56511. Nomor kontak +62 293 788 103.
b. Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat
(KESBANGPOLINMAS) yang beralamat : Jl. P. Diponegoro
No. 61 Magelang Telp. (0293) 364873, Fax.(0293) 364708.
c. Kantor Pusat PT. Taman Wisata Candi Borobudur,
Prambanan dan Ratu Boko yang beralamat di Jl. Raya Solo
km 16 Yogyakarta.
C. Subyek dan Obyek Penelitian
1. Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Pelayanan
Masyarakat Balai Konservasi Borobudur, staf Kesatuan Bangsa
Politik Perlindungan Masyarakat, staf kantor pusat PT. Taman
Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko bidang
perijinan, serta staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Aset Daerah (DPPKAD) Seksi Verifikasi dan Sengketa pajak.
2. Obyek Penelitian
Obyek penelitiannya adalah Pajak Hiburan dan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
D. Proses Penelitian
Metode dan desain penelitian yang digunakan sebagai panduan
untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian adalah
sebagai berikut:
Pertama, menetapkan subyek penelitian. Subyek penelitian
ditentukan sebagai sumber informasi untuk diwawancarai untuk
membantu dalam mengumpulkan data. Pemilihan narasumber secara
tepat dan sesuai dibidangnya akan lebih mempermudah dalam
melakukan pengumpulan data.
Kedua, mempersiapkan pedoman wawancara. Sebelum
dilakukan wawancara pastikan pedoman wawancara telah siap untuk
digunakan, guna memudahkan dalam proses wawancara dengan
narasumber. Alangkah baiknya jika daftar pertanyaan telah diketik
dengan runtut dan sudah di cetak.
Ketiga, melakuan wawancara dengan narasumber. Tentunya ijin
untuk melakukan wawancara telah disepakati waktu dan tanggalnya
sebelumnya, sehingga narasumber berada dalam kondisi siap untuk
melakukan proses wawancara.
Keempat, mengolah data-data yang diperoleh. Data-data yang
diperoleh seperti data hasil observasi, dan data hasil wawancara diolah
kedalam bentuk uraian , tabel, grafik,atau gambar guna mempermudah
dalam pemahaman peneliti untuk membuat kesimpulan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Kelima, menganalisis data dengan alat uji. Setelah data sudah
diolah dan dikelompokkan, maka dilakukan analisis data dengan
menguji data menggunakan alat uji yang sesuai guna mendapatkan
kesimpulan yang benar berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.
Keenam, membuat laporan penelitian. Fungsi dibuatnya laporan
penelitian adalah untuk memberitahukan tanggung jawab atas tugas
dan kegiatan yang telah selesai dilakukan, guna memberitahukan
keputusan atau pemecahan masalah, merupakan sumber informasi dan
merupakan bahan untuk pendokumentasian.
E. Data Penelitian
Data penelitian adalah data kuantitatif dan kualitatif yang
didapatkan dari pengukuran dan dari angka-angka yang diperoleh
dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Berasal dari
sumber eksternal yang merupakan data dari DPPKAD dimana
penelitian dilakukan. Data yang akan diperoleh berbentuk data
sekunder yang telah diterbitkan oleh DPPKAD. Data-data yang
dibutuhkan meliputi :
1. Data realisasi pajak hiburan Taman Wisata Candi Borobudur tahun
2012-2016.
2. Data realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang tahun
2012-2016.
3. Data jumlah pengunjung TWCB untuh tahun 2012-2016.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
4. Berbagai macam arsip, dokumen pajak hiburan, catatan lapangan
dan pedoman wawancara.
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dokumentasi pada penelitian ini
dilakukan dengan mengabadikan data terkait data Pendapatan Asli
Daerah dengan menggunakan kamera handphone, untuk data PAD
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Wawancara
Teknik pengumpulan data wawancara pada penelitian ini
ialah peneliti melakukan wawancara dengan narasumber terkait.
Narasumber terkait ialah Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat
Balai Konservasi Borobudur serta staf Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Seksi Verifikasi
dan Sengketa pajak. Wawancara dilakukan selama sekitar tiga
puluh menit dengan total pertanyaan 39 pertanyaan. Peneliti
bertanya sesuai daftar pertanyaan yang telah dibuat, dan
narasumber menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Apabila
peneliti merasa ragu akan jawaban dari narasumber, peneliti
melakukan verifikasi jawaban dengan cara memastikan jawaban
tersebut kembali.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
G. Penjelasan Operasional atau Variabel Penelitian
1. Penjelasan Operasional Variabel
Penjelasan operasional variabel dalam penelitian ini adalah:
a. Pendapatan Asli Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah
diwarnai dengan kecenderungan Pemda untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi
pembebanan pajak-pajak daerah. Konsekwensi logis dengan
bertambahnya kewenangan daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah adalah meningkatnya kebutuhan keuangan
yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaaan urusan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu
harapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut disamping
penerimaan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah
sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD),
sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan
daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di
daerah otonom.
Semakin besar penerimaan PAD Kabupaten Magelang
maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah
daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya,
semakin rendah penerimaan PAD kota Magelang maka
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah
tersebut terhadap pemerintah pusat. Besar kecil penerimaan
PAD dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini
salah satunya ialah Pajak Hiburan Taman Wisata Candi
Borobudur.
b. Pajak Hiburan
Kontribusi pajak daerah salah satunya pajak hiburan
sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD. Dengan
diberlakukannya otonomi daerah maka memberikan peluang
bagi pemerintah untuk menggali hasil kekayaan daerah yang
bersumber dari PAD. Karena jika PAD meningkat setiap
tahunnya maka pembangunan di daerah akan terlaksana dengan
baik serta untuk menunjang keperluan daerah.
c. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun
Kabupaten/Kota. Pajak daerah adalah pungutan wajib yang
dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah
daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan
daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada
provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan
pajak daerah, akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang
dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.
Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
digunakan pemerintah untuk menjalankan program-
programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan
karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
d. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah menurut UU No. 31 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah adalah semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
anggaran tertentu. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan
dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari
daerah itu sendiri, yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain
pendapatan asli yang sah.
Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang
diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat
kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat
digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan
mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
e. Kontribusi
Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan dalam upaya
membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersamaan
dengan pihak lain. Pada penelitian ini kontribusi dari Pajak
Hiburan Candi Borobudur dilakukan untuk membantu dalam
pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Magelang Kontribusi yang dilakukan dapat berupa kontribusi
positif, sehingga kontribusi Pajak Hiburan dapat membuat
sebuah kemajuan dari Pendapatan Asli Daerah.
Kontribusi pajak hiburan Candi Borobudur adalah
sejumlah dana yang terkumpul dari penerimaan pajak hiburan
yang di berikan dalam bentuk sumbangan terhadap pendapatan
asli daerah guna mencapai tujuan daerah.
f. Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Magelang
adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
dan dikelola dalam APBD. Penerimaan daerah disetor ke
rekening kas umum daerah pada bank pemerintahan yang
ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai
pemberitahuan atas setoran tersebut.
Penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaaan dalam
rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat. Penerimaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang
dibutuhkan masyarakat, untuk membantu UMKM baik dalam
hal pembinaan dan modal, serta juga digunakan untuk
membayar hutang negara. Sehingga penerimaan pajak menjadi
sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan
dan pembiayaan pembangunan.
H. Teknik Analisis data
Langkah-langkah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi
dari penerimaan Pajak Hiburan dan untuk mengetahui perkembangan
kontribusi realisasi Pajak Hiburan Taman Wisata candi Borobudur
terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang tahun 2012-
2016, sebagai berikut :
1. Melakukan Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Analisis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan
pertama yaitu analisis kontribusi. Analisis ini digunakan untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan
terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang, maka
digunakan rumus sebagai berikut: Kontribusi =𝑋
𝑍 𝑥 100%
Keterangan: X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tahun ke–n
Z = Realisasi Penerimaan PAD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
Tabel 3. 1 Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Presentase Kontribusi Kriteria
0-10 % Sangat Kurang
10,10 % - 20 % Kurang
20,20 % - 30 % Cukup
30,10 % - 40 % Sedang
40,20% - 50% Baik
50 % Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol, UGM, 1991 (Dalam
Melinda, 2017)
Setelah melakukan perhitungan kontribusi, maka akan
ditemukan besaran nilai dari kontribusi Pajak Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Besar nilai kontribusi tersebut lalu
dimasukkan kedalam kriteria nilai kontribusi untuk pengambilan
kesimpulan. Terdapat enam kriteria penilaian kontribusi,
diantaranya adalah sangat kurang, kurang, cukup, sedang, baik, dan
sangat baik. Untuk setiap kriteria kontribusi terdapat rentang nilai
presentase yang sudah di tentukan.
2. Perhitungan Trend Garis Lurus Pajak Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah
yang kedua, yaitu mengetahui seberapa besar perkembangan
penerimaan pajak hiburan tahun 2012-2016 digunakan teknik
peramalan trend garis lurus dengan metode kuadrat terkecil.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
Manfaat analisis trend/analisis berkala adalah untuk
mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi
mendatang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
Y’ = a + bX
Dimana:
a = ∑ 𝑦
𝑛 dan b =
∑ 𝑥𝑦
∑ 𝑥²
dengan syarat x = 0
keterangan:
y : variabel yang diramalkan (kontribusi pajak hiburan)
a : konstanta yang menunjukkan besarnya y apabila x = 0
b : koefisien kecondongan garis
n : jumlah tahun
x : periode waktu dari tahun dasar
Setelah diperoleh Y’ = a +bX, kemudian dilakukan pengujian
statistik ‘t’. Lalu setelah itu dilkuka uji hipotesis untuk
mengetahui nilai b signifikan atau tidak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
BAB IV
GAMBARAN UMUM CANDI BOROBUDUR
A. Sejarah Candi Borobudur
Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur,
Kabupaten Magelang. Secara geografis Candi Borobudur dikelilingi oleh
Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah Timur, Gunung Sindoro dan
Sumbing di sebelah Utara, dan Bukit Menoreh di sebelah Selatan. Di sekitar
Candi Borobudur terdapat dua aliran sungai, yaitu Sungai Progo dan Elo.
Candi Borobudur adalah sebuah Candi Buddha terbesar di Indonesia yang
terdaftar dalam warisan budaya dunia (World Heritage) nomor C. 592 tahun
1991.
Candi Borobudur dibangun diatas bukit dengan bentuk piramida
berundak dan terbuat dari batuan andesit yang berjumlah lebih dari
2.000.000 blok. Candi Borobudur berukuran panjang 121,66 meter dan
lebar 121,38 meter serta tinggi 35,40 meter. Bangunan Candi Borobudur
memiliki tangga di pertengahan keempat sisinya. Candi Borobudur
memiliki 10 tingkat, dengan stupa induk pada tingkat paling atas. Tingkat I-
VII berdenah persegi dan tingkat VIII-X berdenah lingkaran.
Stupa di Candi Borobudur mengadaptasi konsep Buddha yang
merupakan refleksi dari alam semesta. Candi Borobudur sama sekali tidak
memiliki ruangan berongga didalam bangunannya. Untuk memahami cerita
yang terpahat di Candi Borobudur, harus berjalan searah jarum jam yang
51
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
disebut ‘Pradaksina’. Dalam ajaran agama Buddha, Pradaksina berarti
menghormati roh-roh suci yang berada di candi.
Candi Borobudur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: Bagian pertama
disebut Kamadhatu yang melambangkan kehidupan duniawi dan manusia
yang bisa mengekang hawa nafsunya yang disimbolkan oleh bagian
pondasi. Bagian kedua disebut Rupadhatu, yang melambangkan kehidupan
manusia yang bisa mengekang hawa nafsunya tapi masih terikat oleh bentuk
dan wujud. Bagian ketiga disebut Arupadhatu, yang melambangkan nirwana
yang disimbolkan oleh 3 teras berbentuk lingkaran.
1. Pemugaran Candi Borobudur
Akibat dari bencana alam antara abad ke-12 sampai ke-14, pusat
kekuasaan kerajaan Jawa dipindahkan ke arah timur Pulau Jawa, dan
pada saat itu juga Candi Borobudur mulai ditinggalkan. Alasan
pemindahan kekuasaan tersebut tidak diketahui, namun diperkirakan
karena adanya erupsi gunung berapi dan masyarakat bergerak menjauhi
erupsi tersebut.
Pada tahun 1815, Raffles memerintahkan 200 pekerja selama 45
hari untuk membersihkan candi dengan cara menebang pohon-pohon
yang tumbuh di sekitar candi serta mengeruk tanah dan debu yang
mengotori candi. Banyak area disekitar candi yang mengalami
penurunan level permukaan tanah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
Pada tahun 1907, dilakukan pemugaran besar-besaran oleh
seorang ahli berkebangsaan Belanda, Theodorus Van Erp dan selesai
pada tahun 1911. Pemugaran tersebut memberikan perubahan yang
cukup berarti bagi candi, penjagaan yang ketat juga dilakukan selama
pemugaran. Namun demikian banyak bagian-bagian candi yang tidak
diletakkan kembali pada posisi semula selama pemugaran.
B. Visi Misi
Idealisme PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu
Boko dinyatakan dalam visi perusahaan: “Menjadi perusahaan yang unggul
dan bersih dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan Cagar Budaya
serta pariwisata yang selaras dengan pelestarian warisan budaya bangsa”.
Selanjutnya jabaran Visi diatas dinyatakan dalam Misi yang diemban
oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko yaitu:
1. Mengelola lingkungan taman sekitar Candi Borobudur, Candi
Prambanan dan Ratu Boko dan cagar budaya lain selaras dengan upaya
pelestariannya.
2. Meningkatkan nilai perusahaan serta berkelanjutan dengan
mengembangkan industri pariwisata terkait atau pendukungnya.
3. Memberikan pelayanan wisata budaya yang berkualitas tinggi dengan
mengkomunikasikan nilai-nilai luhur Cagar Budaya, melalui pemutaran
film pada ruang audio visual, museum dan perpustakaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
4. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan industri
kerakyatan atau industri rumahan (home industry) yang akan berdampak
pada pertumbuhan perekonomian di sekitar lingkungan cagar budaya.
C. Lingkup Kegiatan Usaha
1. Kegiatan Pelestarian Benda Cagar Budaya
Sebagai tugas utama yang diemban oleh PT Taman Wisata Candi
Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, diwujudkan melalui kegiatan:
a. Memberikan tempat yang layak terhadap warisan budaya bangsa.
b. Menciptakan kawasan/ lingkungan yang mendukung pelestarian
Cagar Budaya.
c. Memberikan informasi pembelajaran kepada wisatawan tentang
Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko dari berbagai sudut
pandang seperti: sejarah, falsafah, seni, arsitektur dan teknik
konstruksi.
2. Kegiatan Kepariwisataan
Untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan Candi Borobudur,
Candi Prambanan dan Kraton Ratu Boko serta peninggalan sejarah dan
purbakala lainnya, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan &
Ratu Boko menjalankan serangkaian kegiatan usaha yang didalamnya
meliputi pengelolaan taman wisata, pengelolaan pentas Sendratari
Ramayana, dan usaha lainnya yang berkaitan dengan kepariwisataan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Kegiatan-kegiatan usaha diatas dipayungi dalam 6 (enam) unit usaha
yaitu:
a. Unit Taman Wisata Candi Borobudur
b. Unit Taman Wisata Candi Prambanan
c. Unit Taman Wisata Ratu Boko
d. Unit Teater dan Pentas
e. Unit Hotel Manohara
f. Usaha Jasa Transportasi
D. Struktur Organisasi Unit Borobudur
Berikut ini adalah skema struktur organisasi di Taman Wisata
Candi Borobudur:
a. Surat Keputusan Direksi nomor: SK.20/DIREKSI/2014 tentang
Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas Dan Susunan Jabatan Di
Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu
Boko.
b. SK Direksi nomor: SK.30/DIREKSI/2014 tentang Penetapan Revisi
Lampiran III Surat Keputusan Direksi nomor SK.20/DIREKSI/2014
Tanggal 12 Agustus 2014 Tentang Penetapan Struktur Organisasi,
Uraian Tugas Dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata
Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
2.
Pejabat Struktural sesuai dengan Struktur Organisasi:
a. SK Direksi nomor: SK.57/KP.506/DIR-2015 tentang Penempatan
Pejabat Struktural
E. Geografi
1. Peta Kecamatan Borobudur
Gambar 4. 1 Strukutur Organisasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
Gambar 4. 2 Peta Kecamatan Borobudur
2. Pertamanan dan Pola Lansekap
a. Prinsip Lansekap menurut JICA (Japan International Cooperation
Agency), 1978.
Komponen Lansekap disamping tanaman (planting), termasuk
juga: circulation paving, storm water drainage, outdoor furniture,
&sign information.
b. Tanaman sebagai unsur utama Lansekap
Tanaman sebagai unsur utama Lansekap Cagar Budaya baik
berupa pohon, perdu (shrubs) dan penutup tanah (ground covers).
c. Circulation Paving
d. Meliputi concruse (Marga Utama), tributary path (jalan
setapak/cabang), service road (jalan pelayanan). Jalan-jalan
setapak di Cagar Budaya yang tidak berkesan peninggalan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
purbakala dibuat untuk mendistribusikan pengunjung dan
mencegah kepadatan yang terlalu tinggi.
e. Stormwater Drainage
1) Air hujan sedapat mungkin segera teresap ke tanah,
permukaan tanah lebih baik diberi lapisan pasir atau rumput
untuk memperkecil run-off water.
2) Drainase saluran terbuka maupun saluran dibawah tanah
tergantung kondisi area dan fasilitas yang ada.
f. Outdoor Furniture
Meliputi : pergola, shelter, bangku dan kursi, taman, bak sampah,
pot bunga, pagar dsb. Desain dan bahan menyesuaikan dengan
Cagar Budaya dan lingkungannya.
g. Sign dan Information
Meliputi: papan nama fasilitas, papan nama penunjuk arah, rambu-
rambu, dsb. Bentuk, ukuran, bahan, dan penempatan diselaraskan
dengan Cagar Budaya dan lingkungannya.
F. Nilai-nilai dan kebudayaan
1. Pemberdayaan Kesenian
Taman Wisata Candi Borobudur memberi ruang berekspresi,
berkreasi bagi Kelompok Seni Rakyat di lingkungan Borobudur yang
berlokasi di Panggung Lumbini Taman Wisata Candi Borobudur setiap
hari Sabtu untuk Kesenian Kelompok Warung Info Jagad Cleguk (WIJC)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
dan setiap hari Minggu untuk kelompok kesenian yang dipegang
ASKRAB (Asosiasi Kesenian Rakyat Borobudur).
2. Pemberdayaan Generasi Muda
Melalui Gugus Depan Teritorial Syailendra sejak tahun 2010:
a. Setiap hari Sabtu dan Minggu sebagian anggota Gudep Ter
Syailendra diberdayakan menjadi pengarah pengunjung di Taman
Wisata Candi Borobudur.
b. Pada setiap hari Minggu pkl.09.00 s.d selesai bertempat di sekitar
Museum Borobudur dan Bukit Dagi diadakan pelatihan Pramuka
untuk tingkat Penegak dan Pandega dengan materi Kepariwisataan.
c. Jumlah anggota sekarang 154 anggota.
G. Satuan Kerja Unit Taman Wisata Candi Borobudur
1. Seksi Umum dan SDM
Seksi Umum & SDM merupakan bidang kerja yang berada
dibawah Kepala Divisi Administrasi & Keuangan, yang memiliki dua
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut:
a. Mengelola, mengawasi dan melaksanakan perencanaan serta
pelayanan penunjang umum, meliputi pelayanan rumah tangga,
sumber daya manusia dan administrasi umum, untuk menunjang
kegiatan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan di Unit
Borobudur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
b. Melaksanakan seluruh kegiatan/proses dan pengelolaan administrasi
personalia atau kepegawaian sehingga mampu menunjang
kelancaran kegiatan operasional Taman Wisata Candi Borobudur.
2. Seksi Keuangan
Seksi Keuangan adalah salah satu satuan kerja dibawah Divisi
Administrasi dan Keuangan Taman Wisata Candi Borobudur.
Pekerjaan yang dikelola Seksi Keuangan yaitu:
a. Membuat permohonan perencanaan anggaran
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian anggaran
c. Mengelola laporan keuangan
d. Mengusulkan penggunaan teknologi dalam efisiensi sistem
pelaporan dan transaksi keuangan
3. Seksi Fasilitas Taman dan Museum
Seksi Fastam dan Museum merupakan bidang kerja yang berada
dibawah Kepala Divisi Operasional, yang memiliki tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) melaksanakan kegiatan dan pelayanan seluruh fasilitas
taman, pengelolaan pelayanan Museum & Audio Visual, serta
pengoperasian Arena Bermain Anak-Anak sehingga menunjang
kelancaran kegiatan operasional di Unit Borobudur.
4. Seksi Pemeliharaan dan Pertamanan
Seksi Pemeliharaan dan Pertamanan merupakan bidang kerja
yang berada dibawah Kepala Divisi Operasional, yang memiliki tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) mengelola seluruh aktivitas pemeliharaan,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
pengawasan dan perawatan gedung, mekanik, bangunan fisik beserta
fasilitas pendukungnya serta menciptakan keindahan dan kebersihan
fasilitas taman di lingkungan Taman Wisata Candi Borobudur agar
dapat menjadi salah satu obyek daya tarik bagi pengunjung sehingga
mampu memberikan kepuasan kepada pengunjung yang datang.
5. Seksi Aneka Usaha
Seksi Aneka Usahamerupakan bidang kerja yang berada dibawah
Kepala Divisi Operasional, yang memiliki tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) mengelola dan melaksanakan kegiatan kerja sama
pengembangan usaha yang menguntungkan guna mencapai target
pendapatan yang telah ditetapkan di Unit Taman Wisata Candi
Borobudur.
Tugas pokok Seksi Aneka Usaha:
1. Melayani penguna jasa yang akan menggunakan fasilitas Taman
Wisata Candi Borobudur (lahan):event, promo, penyalaan lampu
candi.
2. Membuat SPK terkait kerja sama dengan pihak lain.
Adapun pihak-pihak yang terikat kerja sama saat ini: BumDes,
Kopari, Koperasi Guna Dharma, Unilever/Walls, PDAM
Kab.Magelang, PT. Coca Cola, BNI Magelang, BRI Magelang,
GAPPIT, PUJA WISATA.
3. Memberikan pelayanan kepada pengunjung Candi Borobudur dengan
fasilitas:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
6. Seksi Kemitraan Masyarakat
Seksi Kemitraan Masyarakat merupakan bidang kerja yang berada
dibawah Kepala Divisi Pengelolaan & Pembinaan Pedagang, yang
memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menjalin kemitraan dengan
masyarakat sekitar perusahaan serta melaksanakan upaya
pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan.
Tabel 4. 1 Fasilitas Pengunjung Candi Borobudur
Jenis
Pelayanan
Hari
Operasional
Lokasi Jam Operasional Harga Keterangan
Kereta
Wisata
Setiap hari
Areal
Zona II
TWCB
07.00 s/d
16.30 WIB
Rp. 7.500,-/
orang
Fasilitas 5 (lima)
buah kereta yaitu
3 kereta milik
TWCB dan 2
kereta bekerja
sama dengan
BUMDes
Borobudur
Sepeda
Wisata
Setiap hari
Areal
Zona II
TWCB
07.00 s/d
16.30 WIB
Single
Rp10.000,-
Thundem
Rp.20.000
Shuttle
Kereta
Kuda
Setiap hari
Sabtu,
Minggu dan
hari libur
(tanggal
merah)
Areal
Zona
Zona II
TWCB
07.30 s/d
16.30 WIB
Rp50.000/Delm
an
Maks. 4 0rang,-
/Delman
Penjualan
Souvenir
dan
minuman
Setiap hari
Pusat
Informas
i dan
Museum
Kapal
Samuder
a Raksa.
06.00 s/d
17.0 IB
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
7. Seksi Pengelolaan Pedagang
Seksi Pengelolaan Pedagang merupakan bidang kerja yang berada
dibawah Kepala Divisi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang.
Kewenangan Seksi Pengelolaan Pedagang (PP)
1. Merancang program kerja dan anggaran program seksi PP.
2. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur).
3. Menjalin hubungan atau kerja sama dengan pihak terkait.
4. Melakukan monitoring dan penilaian kerja anak buah.
8. Seksi Keamanan
Seksi Keamanan merupakan bidang kerja yang berada dibawah
Kepala Divisi Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang, yang memiliki
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan kegiatan pengamanan
dan ketertiban seluruh area, sarana dan fasilitas yang ada di lingkungan
Taman Wisata Candi Borobudur.
H. Fasilitas Pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur
Tabel 4. 2 Fasilitas Pengunjung
WISNUS WISMAN
1. Toilet Zona II (Plaza Dalam)
2. Masuk Museum Kapal
Samudra Raksa
3. Masuk Museum Borobudur
1. Welcome Drink
2. Melihat film Audio Visual
3. Naik Kereta Taman
4. Toilet Zona II (Plaza Dalam)
5. Masuk Museum Kapal
Samudra Raksa
6. Masuk Museum Borobudur
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Beberapa daerah membentuk Dinas Pendapatan tersendiri sebagai
pelaksana fungsi bidang pendapatan, dan fungsi pelaksanaan bidang
pengelolaan keuangan dibentuk dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset atau dalam bentuk Biro/Bagian Keuangan atau Biro/Bagian
Perlengkapan pada Sekretariat Daerah, hal tersebut berkaitan dengan tugas
dan wewenang DPPKAD.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Verifikasi dan Sengketa
Pajak DPPKAD Kabupaten Magelang, kebijakan penetapan tarif pajak
sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera dalam UU Peraturan
Daerah. Besaran minimum dan maximum tarif sudah dipikirkan, tarif pajak
antara daerah (lokal) dan kota berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan.
Pada praktiknya penetapan tarif telah berlaku sesuai dengan undang-
undang/ peraturan daerah/ keputusan menteri yang mengatur tentang
kebijakan penetapan tarif dan pengelolaan pajak hiburan yaitu UU No.28
th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berikut merupakan data pajak hiburan yang diperoleh di DPPKAD
Kabupaten Magelang tahun 2012 – 2016.
62
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
Tabel 5.1 Data Pajak Hiburan Candi Borobudur dan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 - 2016
Tahun Pajak
Hiburan
Pendapatan Asli
Daerah
2012 629.270.650 123.722.781.349
2013 710.645.600 173.253.651.914
2014 749.096.200 242.448.677.267
2015 868.612.700 261.569.091.783
2016 1.441.462.000 288.485.678.128
Sumber: DPPKAD Kabupaten Magelang
Data realisasi Pajak Hiburan menunjukkan kenaikan pada setiap
tahunnya. Pajak hiburan tahun 2012 sebesar 629.270.650 dan mengalami
kenaikan sebesar 81.374.950 pada tahun 2013. Pajak hiburan tahun 2013
sebesar 710.645.600 dan mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar
38.450.600. Kenaikan pajak hiburan tahun 2015 sebesar 119.516.500 dan
kenaikan pajak hiburan pada tahun 2016 adalah sebsesar 572.849.300.
Kenaikan realisasi Pajak Hiburan paling rendah terjadi pada tahun 2014
dan kenaikan pajak hiburan paling tinggi terjadi pada tahun 2016.
Data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang tahun
2012 sampai 2016, menunjukkan kenaikan pada setiap tahunnya.
Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 123.722.781.349 dan
mengalami kenaikan sebesar 49.530.870.570 pada tahun 2013. Pendaptan
Asli Daerah tahun 2013 sebesar 173.253.651.914 dan mengalami kenaikan
di tahun 2014 sebesar 69.195.025.353. Kenaikan pendapatan asli daerah
tahun 2015 sebesar 19.120.414.516 dan kenaikan pendapatan asli daerah
pada tahun 2016 adalah sebsesar 26.916.586.345. Kenaikan realisasi
Pendapatan Asli Daerah paling rendah terjadi pada tahun 2015 dan
kenaikan pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2016.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
Grafik 5. 1 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Kabupaten Magelang
adalah sistem Self-assessment yang merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Tarif pajak hiburan yang ditetapkan sesuai dengan Perhitungan tarif
dilakukan oleh dewan, dan penentuan tarif dibandingkan dengan obyek
dari tetangga Kabupaten Magelang dikarenakan terdapat persaingan. Tarif
pajak sudah sesuai dengan asas keadilan.
Pajak hiburan berkontribusi terhadap PAD karena tidak hanya
menguntungkan satu pihak saja, namun juga banyak pihak, tidak hanya
masyarakat. Karena disaat terdapat pajak hiburan, maka banyak obyek
pendukung lain yang mempengaruhi untuk terjadinya uang beredar.
123,722,781,349
173,253,651,914
242,448,677,267 261,569,091,783
288,485,678,128
0.51 0.41 0.31 0.33 0.50
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
1 2 3 4 5
Kontribusi PH terhadap PAD
Series1 Series2
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
DPPKAD memelihara hubungan yang baik dengan Wajib Pajak,
dengan memperlakukan Wajib Pajak selayaknya Rekan Kerja. DPPKAD
memiliki prinsip bahwa Wajib Pajak meupakan aset. Sehingga melakukan
yang terbaik untuk bisa mempertahanka aset dengan baik. Karena Wajib
Pajak merupakan “Rekan”, bukan “Klien”. Karena mereka disaat aset
hilang maka pendapatan akan hilang. Sehingga DPPKAD merupakan
sarana bagian promosi dan yang memasarkan untuk menarik minat Wajib
Pajak.
Prosedur pendataan obyek pajak hiburan adalah dengan melakukan
pendaftaran dan sistim jemput bola. Tempat pembayaran pajak hiburan
bisa dilakukan di DPPKAD, atau bisa dengan melakukan transfer. Setiap
transaksi pembayaran akan mendapatkan nota pembayaran.
Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan kepada Wajib
pajak adalah dikarenakan banyaknya yang melakukan penghindaran pajak,
tidak adanya komitmen untuk menyetorkan uang terhadap negara, serta
tidak dilakukannya pelaporan oleh Wajib Pajak.
B. Analisis Data
Perhitungan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan
analisis data adalah:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
1. Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan Taman Wisata Candi
Borobudur Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Magelang
Perhitungan yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab
rumusan masalah pertama yaitu menghitung kontribusi realisasi
Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012
sampai dengan 2016 dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Hiburan =𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐻𝑖𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛
𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
1) Kontribusi realisasi Pajak Hiburan tahun 2012 dihitung
sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Hiburan =629.270.650
123.722.781.349 𝑥 100% = 0,51
%
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD pada tahun 2012
sebesar 0,51%
2) Kontribusi realisasi Pajak Hiburan tahun 2013 dihitung
sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Hiburan =710.645.600
173.253.651.914 𝑥 100% = 0,41
%
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD pada tahun 2013
sebesar 0,41%
3) Kontribusi realisasi Pajak Hiburan tahun 2014 dihitung
sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
Kontribusi Pajak Hiburan =749.096.200
242.448.677.267 𝑥 100% = 0,31
%
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD pada tahun 2014
sebesar 0,31%
4) Kontribusi realisasi Pajak Hiburan tahun 2015 dihitung
sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Hiburan =868.612.700
261.569.091.783 𝑥 100% = 0,33
%
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD pada tahun 2015
sebesar 0,33%
5) Kontribusi realisasi Pajak Hiburan tahun 2016 dihitung
sebagai berikut:
Kontribusi Pajak Hiburan =1.441.462.000
288.485.678.128 𝑥 100% = 0,50
%
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD pada tahun 2016
sebesar 0,50%. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.2 Perhitungan Kontribusi
Tahun Pajak
Hiburan
Pendapatan Asli
Daerah
Kontribusi
(%)
Kriteria
2012 629.270.650 123.722.781.349 0,51 Sangat Kurang
2013 710.645.600 173.253.651.914 0,41 Sangat Kurang
2014 749.096.200 242.448.677.267 0,31 Sangat Kurang
2015 868.612.700 261.569.091.783 0,33 Sangat Kurang
2016 1.441.462.000 288.485.678.128 0,50 Sangat Kurang
Sumber: Data Diolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi, besar kontribusi
pajak hiburan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magelang terlihat
konsisten berada pada kriteria sangat kurang, dikatakan sangat
kurang dikarenakan besaran kontribusi hanya berada pada rentang
0,00% sampai 10,0%, walaupun kontribusi pajak hiburan berada
dalam kriteria sangat kurang, tetapi terdapat kenaikan dan
penurunan kontribusi dari pajak hiburan terhadap pendapatan asli
daerah pada setiap tahunnya.
2. Perkembangan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Penghitungan yang dilakukan untuk melihat perkembangan
kontribusi realisasi pajak hiburan terhadap PAD, penulis
menggunakan perhitungan analisis trend dengan metode jumlah
kuadrat terkecil, yaitu sebagai berikut:
Tabel 5.3 Perhitungan Tren Garis Lurus
Tahun Kontribusi
(%)
X XY X² Y' (Trend)
2012 0,51 -2 -1,02 4 0,162
2013 0,41 -1 -0,41 1 0,152
2014 0,31 0 0 0 0,412
2015 0,33 1 0,33 1 0,132
2016 0,50 2 1 4 0,122
Jumlah 2,06 0 -0,1 10 0,98
Sumber: Data Diolah
Perhitungan persamaan trend Y’ = a + bX
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
a = ∑ 𝑦
𝑛 b =
∑ 𝑥𝑦
∑ 𝑥²
a = 2,06
5 b =
−0,1
10
a = 0,412 b = -0,01
Setelah a dan b diketahui, kemudian dibuat garis trend:
Jadi Y’ = 0,412 – 0,01X. Selanjutnya dengan mengganti nilai x
dapat dihitung nilai trendnya.
Tabel 5.4 Perhitungan nilai Y
Tahun 2012 Y’ = 0,412 – 0,01 (-2)= 0,412 – (-0,02) = 0,162
Tahun 2013 Y’ = 0,412 – 0,01 (-1) = 0,412 – (-0,01) = 0,152
Tahun 2014 Y ‘= 0,412 – 0,01 (0) = 0,412 – 0 = 0,412
Tahun 2015 Y’ = 0,412 – 0,01 (1) = 0,412 – 0,01 = 0,132
Tahun 2016 Y’= 0,412 – 0,01 (2) = 0,412 – 0,02= 0,122
Sumber: Data Diolah
Sumber: Data Diolah
Gambar 5. 1 Trendline Kontribusi Pajak Hiburan
123,722,781,349 173,253,651,914
242,448,677,267 261,569,091,783 288,485,678,128
0.51 0.41 0.31 0.33 0.50
-
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
1 2 3 4 5 6 7
Trendline
Series1 Series2 Linear (Series1)
Linear (Series1) Linear (Series1)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
3. Uji Slope
Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari
suatu garis. Slope pada konsep statistika merupakan suatu nilai
yang menunjukkan seberapa besar kontribusi (sumbangan) yang
diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat
pula diartikan sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan
(tergantung tanda dari koefisien +/-) yang terjadi pada variabel Y,
untuk setiap peningkatan satu satuan variabel X.
Simbol slope yang umum digunakan adalah a atau m. Besar
kecilnya slope, yaitu - ; 0 ; + ; atau α, atau menentukan pergerakan
garis. Secara Umum rumus untuk mencari besarnya slope:
m = Δy
Δx
Persamaan Y’ = 0,412 – 0,01X, kemiringannya adalah -0,01,
maka dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit variabel x
akan menurunkan 0,01 unit variabel y, atau dengan kata lain setiap
kenaikan satu unit Pajak Hiburan akan menurunkan 0,01 unit
Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini merupakan data yang
digunakan untuk melakukan perhitungan slope:
Y X
0,51 -2
0,41 -1
0,31 0
0,33 1
0,50 2
Proses penghitungan slope dilakukan dengan menggunakan
excel, dan dihasilkan nilai slope sebesar -0,0096. Apabila
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
diketahui sebuah titik A dengan koordinat (x1,y1) dan nilai
kemiringannya (m) maka dapat dibentuk sebuah persamaan linier
dengan rumus sebagai berikut:
y-y1 = m (x-x1 )
Diketahui titik A (0; 2,06) dan kemiringan m = -0,0096 maka
persamaan liniernya adalah:
y-y1 = m (x - x1 )
y - 2,06 = -0,0096 (x – 0)
y = -0,0096x + 2,06
C. Pembahasan
1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Analisis data kontribusi Pajak Hiburan tahun 2012 sampai
dengan Tahun 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Magelang sangat kurang dan mengalami kenaikan serta
penurunan.
123,722,781,349
173,253,651,914
242,448,677,267 261,569,091,783
288,485,678,128
0.51 0.41 0.31 0.33 0.50
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
1 2 3 4 5
Kontribusi PH terhadap PAD
Series1 Series2
Sumber:Data Diolah
Gambar 5. 2 Kontribusi PH terhadap PAD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
Kontribusi realisasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Tahun 2012 mencapai angka 0,51%; Pajak hiburan tahun
2013 mencapai 0,41%; tahun 2014 mencapai 0,31% , tahun 2015
pajak hiburan mencapai 0,33%; dan pada tahun 2016 mencapai
0,50%. Kontribusi terbesar Pajak Hiburan terjadi pada Tahun 2012
yaitu sebesar 0,51%. Sedangkan kontribusi pajak hiburan yang
terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,31%.
Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD selama rentang
waktu lima tahun berkisar antara 0,31%-0,51%. Pada Tahun 2012,
kontribusi Pajak Hiburan sebesar 0,51%, dan mengalami penuruan
secara terus menerus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
Penurunan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD terjadi selama
dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2013 dan 2014.
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD meningkat mulai tahun
2015.
Kontribusi terbesar Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli
Daerah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,51%, kontribusi
terkecil Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi
pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,31%, walaupun Pajak Hiburan
Taman Wisata Candi Borobudur berkontribusi secara fluktuasi,
namun demikian Pajak Hiburan memperlihatkan kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
2. Tren/Perkembangan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap
Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan
menggunakan analisis trend metode least square diperoleh
persamaan Y’ = 0,412 – 0,01X. Persamaan ini menunjukkan bahwa
kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, atau nilai “Y” apabila X
sama dengan 0 (nol) sedangkan nilai b sebesar 0,412 merupakan
perubahan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli
Daerah secara berkala.
Kontribusi pajak hiburan tahun 2013 sampai tahun 2016 tidak
mengalami perubahan dan stuck pada rentang 0,30%-0,50% karena
kontribusi pajak hiburan setelah tahun 2012 tidak ada yang
melebihi kontribusi tahun dasar yaitu sebesar 0,51%. Kontribusi
Pajak Hiburan dari tahun 2013 sampai 2016 adalah kurang dari
0,51%, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perkembangan
kontribusi dari Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.
Pengujian terakhir adalah dilakukannya uji slope /
kemiringan, dihasilkan persamaan y = -0,0096x + 2,06, maka
grafik fungsi liniernya adalah sejajar dengan sumbu y, karena jika
Δy ≠ 0 dan Δx = 0, maka m tidak didefinisikan, sehingga garis slope
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
akan sejajar sumbu y. Jenis slope seperti diatas dapat dilihat pada
grafik dibawah ini:
y = f(x) = mx + b ; m = ND = Not Define
Y
x
Gambar 5. 3 Garis Slope y = f(x) = mx + b ; m = ND
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kontribusi realisasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Tahun 2012 mencapai angka 0,51%; Pajak hiburan tahun
2013 mencapai 0,41%; tahun 2014 mencapai 0,31% , tahun 2015
pajak hiburan mencapai 0,33%; dan pada tahun 2016 mencapai
0,50%. Kontribusi terbesar Pajak Hiburan terjadi pada Tahun 2012
yaitu sebesar 0,51%. Sedangkan kontribusi pajak hiburan yang
terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu 0,31%. Kontribusi pajak
hiburan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 termasuk dalam
kategori sangat kurang, dikarenakan kontribusi hanya berada dalam
rentang 0,00% sampai 10%. Kontribusi pajak hiburan Candi
Borobudur tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 termasuk dalam
kriteria sangat kurang, dikarenakan kontribusi berada dalam
rentang 0,00%-10,0%.
2. Kontribusi pajak hiburan tahun 2013 sampai tahun 2016 tidak
mengalami perkembangan karena kontribusi pajak hiburan setelah
tahun 2012 tidak ada yang melebihi kontribusi tahun dasar yaitu
sebesar 0,51%. Berdasarkan hasil uji slope / kemiringan, dihasilkan
75
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
persamaan y = -0,0096x + 2,06, maka grafik fungsi liniernya adalah
sejajar dengan sumbu y, dikatakan sejajar karena jika Δy ≠ 0 dan
Δx = 0, maka m tidak didefinisikan, sehingga garis slope akan
sejajar sumbu y.
B. Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan konsep otonomi daerah, pemerintah daerah
memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang
tertuang dalam UU RI No 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Lahirnya peraturan otonomi daerah diharapkan untuk lebih mampu
menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam
membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di Kabupaten Magelang, potensi penerimaan pajak hiburan
masih belum tergali secara optimal karena masih lemahnya sistem
administrasi dalam pengelolaan penerimaan pajak hiburan.
Penerimaan pajak hiburan akan berkaitan dengan kontribusi yang
diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah.
C. Saran
1. Manajemen Candi Borobudur
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
Manajemen Candi Borobudur perlu melakukan identifikasi
terhadap sektor jasa yang potensial untuk dapat meningkatkan
penerimaan pajak hiburan dengan membuat dan memaksimalkan
program-program pada sektor terpilih. Program apapun juga,
hendaknya dimulai dari yang kecil. Hal ini sangat memungkinkan
untuk memulai dari hal-hal yang secara langsung memberikan
hasil, mengingat dari sektor inilah kita dapat secepatnya melakukan
saving dan juga keberhasilan yang diperoleh dalam lingkup kecil
tersebut sehingga dapat memicu bidang-bidang lainnya untuk dapat
ikut berkontribusi terhadap penerimaan pajak hiburan Candi
Borobudur.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang
Pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu melakukan
rekomendasi kebijakan meningkatkan kemampuan penerimaan
pajak dengan melakukan pengelolaan sumber-sumber yang
berpotensi dalam pajak hiburan melalui peningkatan inovasi pada
sistem pemungutan pajak, pengawasan pajak dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
supaya penerimaan pajak hiburan di kabupaten dapat meningkat
dan meningkatakan sistem pembukuan yang baik sehingga
memudahkan dalam hal pencarian data dan tunggakan pajak yang
akan mempemudah penagihannya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
DAFTAR PUSTAKA
Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian
Ekonomi dan Bisnis. Jakarta, Indonesia: PT Rajagrafindo Persada.
Bungin, Burhan. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta, Indonesia:
Kendana Prenada Media Group.
Fernaldy, Cornelius Agri. (2013). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (Pasir) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi
Kasus di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Magelang. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
Fitriandi, Primandita., Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. (2010). Kompilasi
Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta, Indonesia: Salemba
Empat.
Futji, Edwin.,Mohammed Khaled,and James Max. (1985). The Exportability Of
Hotel And Other Tourist Taxes. National tax Journal, Vol.38, No.2
(June,1985), pp. 169-177. Accessed on Friday 20-11-2015 07:19 UTC.
Published by: National tax Journal. From:
http://www/jstor.org/stable/41792007.
Hajar. 2017. Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Di Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah.
Halim, Abdul. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik (e2). Jakarta,
Indonesia: Salemba Empat.
Hardiyanti, Vira. (2013). Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya. Surabaya:
Unversitas Negeri Surabaya.
Hartono, Jogiyanto. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan
Pengalaman-Pengalaman (e6). Yogyakarta, Indonesia: BPFE-Yogyakarta.
Hutagaol, John., Danny Septriadi., Darussalam. (2006). Kapita Selekta Perpajakan.
Jakarta, Indonesi: Salemba Empat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
KBBI, 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online] Available at:
https://kbbi.web.id/. [Diakses Juni 2018].
. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah.
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
. Buku Pintar TWC Borobudur 2016.
. Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991. Klasifikasi Kriteria
Kontribusi dalam Skripsi Melinda, Cahaya (2017). Yogyakarta:
Universitas Sanata Dharma.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: ANDI.
Melinda, Cahaya. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Bantul Tahun
2013-2015. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
Nugroho, Adi. (2014). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Periode 2010 - 2012. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
Nugroho, B Yuliarto., Ferdinand D. Saragih dan Mendjamin Sinaga. (2014).
Matematika Ekonomi dan Bisnis. Jakarta, Indonesia: PT Rajagrafindo
Persada.
Pratama, Ignatius Beny Murti (2010). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Yogyakarta.
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
Rahmawati., Mila Mumpuni dan Subekti Djamaluddin. (2012). Akuntansi
Bendaharawan Pemerintah Daerah/Kota. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Raini, Saputri Nur. (2015). Kontribusi Pajak Hiburan Taman Wisata Candi
Borobudur Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2010-2014. Yogyakarta: Univesitas Negeri Yogyakarta.
Suandy. (2016). Hukum Pajak. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Pajak. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
Whitaningsih. (2009). Analisis Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Terhadap
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintahan
Kabupaten Gunungkidul. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
Widhiati, Shinta. (2008). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendaptan Asli
Daerah (PAD) Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Yogyakarta:
Universitas Sanata Dharma.
Wulandari, Phaureula Artha. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Banjarmasin:
Politeknik Negeri Banjarmasin.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
AMPIRAN
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
Lampiran 1 : Draft Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara
PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TAMAN
WISATA CANDI BOROBUDUR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah
(DPPKAD) Kota Magelang
Nama : Bapak Suprayitno
Jabatan : Staf DPPKAD Seksi Verifikasi dan Sengketa Pajak
Waktu : Senin, 23 April 2018. Pukul 10.30 – 11.00
Daftar pertanyaan dan jawaban hasil wawancara:
1. Apa tugas dan wewenang DPPKAD Kabupaten Magelang?
Jawab : -Penjelasan Pasal 22 ayat (2) PP No. 41 Th 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57
Th 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada
Lampiran huruf C angka 4. “Pengembangan dari perumpunan urusan
pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip
organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masing-
masing. Khusus bidang pendapatan, pengelolaan dan aset dapat dikembangkan
sesuai prinsip-prinsip organisasi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
-Beberapa daerah membentuk Dinas Pendapatan tersendiri sebagai pelaksana
fungsi bidang pendapatan, dan fungsi pelaksanaan bidang pengelolaan
keuangan dibentuk dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau dalam
bentuk Biro/Bagian Keuangan atau Biro/Bagian Perlengkapan pada Sekretariat
Daerah.
-Kepala DPPKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang di dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang selaku pejabat perbendaharaan daerah
maupun selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah
melekat juga 3 jabatan di dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu selaku
Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (KSKPKD), selaku PPKD
(Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah), dan selaku BUD (Bendahara Umum
Daerah).
2. Apa sistem pemungutan yang digunakan Kabupaten Magelang dalam
memungut pajak hiburan?
Jawab : Sistem Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten
Magelang?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
Jawab : Belum online. Masih manual, dengan cara datang ke kantor atau
bisa dengan melakukan transfer ke rekening khusus yang sudah tersedia untuk
melakukan pembayaran pajak.
4. Apakah ada ketentuan tertentu berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak
hiburan?
Jawab : Tidak ada ketentuan khusus. Semua perlakuan sama terhadap
seluruuh Wajib Pajak.
5. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu terhadap pajak hiburan Kabupaten
Magelang?
Jawab : Yang paling banyak berkontribusi adalah PT Taman, selain itu
“Platinum Cineplex” juga berkontribusi besar terhadap pajak hiburan.
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kebijakan penetapan tarif dari semua
jenis pajak hiburan?
Jawab : Tarif sesuai ketentuan yang sudah tertera dalam UU Perda.
Minimum dan maximum besaran tarif sudah dipikirkan, tarif pajak antara
daerah (loka) dan kota berbeda. Tidak bisa disamaratakan.
7. Apakah dalam praktiknya penetapan tarif telah berlaku sesuai dengan undang-
undang/ peraturan daerah/ keputusan menteri yang mengatur tentang kebijakan
penetapan tarif dan pengelolaan pajak hiburan?
Jawab : Sudah mengikuti UU No.28.
8. Apa yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan tarif dari masing-masing
jenis pajak hiburan?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
Jawab : Perhitungan tarif berdasarkan dengan dampak sosial yang akan
diterima masyarakat, jadi memang tarifnya berbeda-beda. Misalnya tarif pajak
hiburan untuk anak-anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Sesuai
kebutuhan.
9. Apakah tarif pajak hiburan yang ditetapkan sudah sesuai?
Jawab : Sudah sesuai. Perhitungan tarif dilakukan oleh dewan. Dan
penentuan tarif dibandingkan dengan obyek dari tetangga Kabupaten
Magelang. Karena terdapat persaingan.
10. Bagaimana kebijakan pengelolaan pajak hiburan yang dipungut DPPKAD kota
Magelang?
Jawab : Tidak ada kebijakan khusus.
11. Sejauh ini bagaimana realisasi target pajak hiburan kota Magelang ?
Jawab : (Berdasarkan Data). Setiap tahun realisasi selalu lebih besar dari
anggaran yang telah ditetapkan.
12. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan olen Dinas Pendapatan daerah Kota
Magelang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan?
Jawab : DPPKAD memiliki prinsip bahwa Wajib Pajak meupakan aset.
Sehingga melakukan yang terbaik untuk bisa mempertahanka aset dengan
baik. Karena WP merupakan “Rekan”, bukan “Klien”. Karena disaat aset
hilang, maka pendapatan akan hilang. Sehingga DPPKAD merupakan sarana
bagian promosi, dan yang memasarkan untuk menarik Wajib Pajak
13. Apakah pajak hiburan mempunyai kontribusi yang dapat diperhitungkan
sebagai sumber pemasukan PAD kota Magelang ?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Jawab : Pajak hiburan berkontribusi terhadap PAD. Karena
menguntungkan tidak hanya untuk satu pihak saja, namun juga banyak pihak,
tidak hanya masyarakat. Karena disaat terdapat pajak hiburan, maka banyak
obyek pendukung lain yang mempengaruhi untuk terjadinya uang beredar.
14. Seberapa besar kontribusi pajak hiburan dalam menambah PAD kota
Magelang ?
Jawab : Berdasarkan hasil perhitungan, besar kontribusi pajak hiburan
terhadap PAD Kabupaten Magelang pada tahun 2012 s/d tahun 2016 adalah
sebesar 0,51% ; 0,41% ; 0,31% ; 0,33% ; 0,50% .
15. Bagaimana prosedur pendataan obyek pajak hiburan?
Jawab : Dari yang sudah melakukan pendagftaran dan “Jemput Bola”.
16. Bagaimana cara menghitung pajak hiburan di DPPKAD?
Jawab : Omset dikalikan dengan tarif pajak
17. Dimana tempat pembayarn pajak hiburan?
Bisa dengan transfer atau langsung datang ke DPPKAD.
18. Seperti apa bukti pembayaran pajak hiburan?
Jawab : Berbentuk nota pembayaran.
19. Apa hambatan- hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan?
Jawab : Wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Tidak adanya
komitmen untuk menyetorkan uang terhadap negara.
20. Apa yang yang dapat memperngaruhi kesadaran wajib pajak?
Jawab : Satu NKRI, dan “ndarbeni”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
21. Bagaimana dengan pengawasan di lapangan yang dilakukan Pemda?
Jawab : Cek lapangan dengan cara langsung terjun saat terdapat event yang
insidentil maupun event yang temponya sudah rutin.
22. Bagaimana sistem kebijakan yang digunakan dalam penagihan/pemungutan
pajak hiburan?
Jawab : Sesuai Undang-Undang.
23. Bagaimana sistim dan prosedur pemungutan pajak hiburan?
Jawab : Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self
assessment system, dimaan negara memberikan kepercayaan penuh kepada
Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan
kewajiban perpajakannya.
24. Apakah kebijakan yang digunakan sudah sesuai dengan azas keadilan?
Jawab : Tarif pajak sudah sesuai dengan asas keadilan.
25. Apakah ada sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar/
melakukan penunggakan pajak hiburan?
Jawab : Sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan.
26. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan wajib
pajak hiburan pada khususnya dalam rangka usaha peningkatan pendapatan
dari pajak hiburan?
Jawab : Ada.
27. Apakah sering terjadi penunggakan dalam pembayaran pajak hiburan?
Jawab : Tidak sering untuk pajak hiburan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
28. Menurut Bapak/ Ibu apa yang menjadi penyebab wajib pajak melakukan
penunggakan atas pajak hiburan?
Jawab : Budaya.
29. Sanksi- sanksi apa saja yang dikenakan kepada wajib pajak yang menunggak?
Jawab : Dikenakan sanksi administrasi, dapat berupa denda, bunga dan
kenaikan.
30. Selain penunggakan, apakah ada bentuk-bentuk penentangan lain yang
dilakukan oleh wajib pajak?
Jawab : Tidak dilakukannya pelaporan terhadap Wajib Pajak, serta
penghindaran pajak.
31. Bagaimana hubungan antara wajib pajak dengan pegawai DPPKAD yang
melakukan penagihan pajak hiburan?
Jawab : Terdapat hubungan yang baik. Dengan memperlakukan Wajib
Pajak selayaknya Rekan Kerja.
Sumber :
Penelitian sebelumnya dengan judul “Kebijakan Penetapan Tarif dan Pengelolaan
Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Medan)” dengan perubahan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian
Ijin 1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
Ijin 2
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
Ijin 3
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
Ijin 4
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
Ijin 5
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
Lampiran 3 : Rekap Data Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur
Tahun 2012 – 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
Lampiran 4 : Rekap Data Pendapatan Asli daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2016
Tahun 2012
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
Tahun 2013
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
Tahun 2014 dan 2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
Tahun 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI