Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013

7/21/2019 Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013

1/109


2/109

iANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

K T PENG NT R

Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan antardaerah perlumenjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendukungkebijakan nasional dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk memberikanlandasan dalam menentukan arah kebijakan mengurangi kesenjangan antardaerah, diperlukandata dan informasi objektif, serta teknik pengolahan data tertentu sehingga dapat memberi

gambaran berbagai aspek yang menunjukkan adanya kesenjangan. Aspek-aspek yang memilikiurgensi tinggi untuk dilihat pada konteks kesenjangan adalah kesenjangan perekonomian daerahdan kesejahteraan masyarakat, serta aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari berbagai sumber yang kompeten danpengolahan data, telah dihasilkan berbagai informasi penting yang menggambarkan adanyakesenjangan. Informasi kesenjangan yang disajikan dalam buku ini dibagi menjadi 5 (lima)bagian yang meliputi:Bagian Pertama, berisi uraian yang menjadi latar belakang penyusunanbuku ini, dan penjelasan sistematika penyajian buku. Bagian Kedua, berisi uraian Metodologidan analisis kesenjangan antardaerah, bagian ketiga berisi uraian kesejangan perekonomianantardaerah,bagian keempat, berisi uraian Kesenjangan infrastruktur Antarwilayah, bagian

kelimaberisi uraian kesenjangan analisis Pendapatan dan Belanja Daerah. Data yang digunakandalam publikasi ini bersumber dari informasi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik, PT.PLN, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian/ Lembaga dan sumber data lainnya.

Informasi kesenjangan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman

terhadap kondisi dan perkembangan kesenjangan di Indonesia dilihat dari beberapa aspek yangdibahas. Dengan demikian melalui informasi dari hasil analisis kesenjangan ini diharapkan

dapat menjadibenchmarking, sehingga kondisi atau kinerja tiap daerah bisa diperbandingkandengan daerah yang lain. Selanjutnya berdasarkan informasi kesenjangan antar daerah ini

diharapkan dapat memberikan orientasi terhadap berbagai kebijakan dan program pengurangankesenjangan antardaerah.

Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalampenyusunan dan penerbitan buku ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagaipihak guna menyempurnakan publikasi ini pada edisi yang mendatang.

Jakarta, Desember 2013

Deputi Bidang Pengembangan Regional

d a n O t on o mi D a er a h

Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA


3/109


4/109

iiiANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

Tim Penyusun

PENGARAH:

Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MADeputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

PENANGGUNG JAWAB :

Ir. Arifin Rudiyanto M.Sc, Ph.D

Direktur Pengembangan Wilayah

TIM PENYUSUN :

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D; Awan Setiawan, SE, MM, ME

Yudianto, ST, MT, MPP; Supriyadi, S.Si, MTP; Rudi Alfian, SE;

Agung Widodo, SP, MIDEC; Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ & F;

Septaliana Dewi Prananingtyas, SE, M.Bus,Ec; Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si;

Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si; Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM;

Ronny Komala Winoto, S.Kom.

TIM AHLI:

Bambang Waluyanto; Nana Mulyana; Aziz Faizal Fachrudin; Setya Rusdianto;

Tri Supriyana; Iskandar Zulkarnaen

TIM PENDUKUNG:Anna Astuti; Eni Arni ; Sapto Mulyono;

Zulkarnaen, S.Kom; Cecep Supriyadi; Donny Yanuar.

Komentar, saran dan kritik dapat disampaikan ke:

Direktorat Pengembangan Wilayah

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310

Telp/Fax. (021) 3193 4195Email. [email protected]


5/109


6/109

vANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

DAFTAR ISIKata Pengantar i

Daftar isi v

Daftar Tabel vii

Daftar Gambar xi

1. PENDAHULUAN 11.1. Latar Belakang 1

1.2. Sistematika Penyajian 3

2. METOLOGI ANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 52.1. Analisis Kesenjangan Perekonomian Antarwilayah 5

2.1.1. Metode Analisis Pendapatan Regional 6

2.1.2. Metode Analisis Kesenjangan berdasarkan Pola dan Struktur

Pertumbuhan Ekonomi 62.2. Analisis Kesenjangan kesejahteraan Infrastruktur antarwilayah 8

2.3. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah 9

2.4. Metode Penyajian Kesenjangan. 10

3. KESENJANGAN EKONOMI ANTARWILAYAH 133.1. Kesenjangan Ekonomi Wilayah 13

3.1.1. Disparitas Nilai PDRB dan PDRB Antarwilayah. 13

3.1.2. Disparitas PDRB Perkapita Antarwilayah (Dispersion Ratio) 15

3.1.3. Kesenjangan Wilayah (Williamson Index) 213.1.4. Kesenjangan Pendapatan (Gini Ratio) 24

3.2. Kesenjangan Sosial 26

4. KESENJANGAN INFRASTRUKTUR ANTARWILAYAH 294.1. Kesenjangan Infrastruktur Jalan 30

4.1.1. Wilayah Sumatera 31

4.1.2. Wilayah Jawa Bali 32

4.1.3. Wilayah Nusa Tenggara 34

4.1.4. Wilayah Kalimantan 35

4.1.5. Wilayah Sulawesi 37

4.1.6. Wilayah Maluku dan Papua 38

4.2. Kesenjangan Infrastruktur Energi Listrik 40


4.2.2. Wilayah Jawa Bali 42

4.2.3. Wilayah Nusa Tenggara 43




4.3. Kesenjangan Infrastruktur Telekomunikasi 46


4.3.2. Wilayah Jawa Bali 474.3.3. Wilayah Nusa Tenggara 48


7/109

vi ANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013




5. ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 515.1. Analisis Pendapatan Daerah 51

5.1.1. Rasio Kemandirian Daerah 51

5.1.2. Rasio Pajak (Tax Ratio) 54

5.1.3. Ruang Fiskal Daerah 56

5.2. Analisis Belanja Daerah 59

5.2.1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 59

5.2.2. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Terhadap Total Belanja 62

5.2.3. Rasio Belanja Modal Per Total Belanja 65

5.2.4. Rasio Belanja PerJumlah Penduduk 74

5.2.5. Rasio Belanja Modal PerJumlah Penduduk 76

5.3. Perimbangan Kondisi Keuangan Daerah Dengan Kondisi Sosial Masyarakat 68

LAMPIRAN 73


8/109

vi iANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

2.1.3.1.

Matrik Tipologi KlassenDistribusi Nilai PDRB ADHB menurut Pulau Tahun 2008-2012

713

3.2. Distrubusi Nilai PDRB ADHB Menurut Usaha Berdasarkan Pulau Tahun 2012 143.3. Index Williamson Menurut Provinsi di wilayah Sumatera, Tahun 2007-2011 223.4. Index Williamson Menurut Provinsi di wilayah Jawa Bali, Tahun 2007-2011 22

3.5. Index Williamson Menurut Provinsi di wilayah Kalimantan , Tahun 2007-2011

23

3.6. Index Williamson Menurut Provinsi di wilayah Sulawesi, Tahun 2007-2011 233.7. Index Williamson Menurut Provinsi di wilayah Nusa Tenggara,Maluku dan

Papua Tahun 2007-2011

24

3.8. Perkembangan Kesenjangan Golongan Pendapatan (Gini Ratio) Menurut

Provinsi Tahun 2008-2012

25

4.1. Panjang Jalan, Luas wilayah dan Kerapatan Jalan Antar KBI dan KTI Tahun2010

30

4.2. Kondisi Jalan Nasional tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 324.3. Kondisi Jalan Nasional tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 334.4. Kondisi Jalan Nasional tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 35

4.5. Kondisi Jalan Nasional tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 364.6. Kondisi Jalan Nasional tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 384.7. Kondisi Jalan Nasional tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 404.8. Kondisi Jalan Nasional tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 40

4.9. Perbandingan Ketersedian Infrastruktur Energi Listrik Antarwilayah di

Indonesia, Tahun 2011

41

4.10. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrisasi dan

Konsumsi Listrik Perkapita di Wilayah Sumatera

41

4.11. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrisasi danKonsumsi Listrik Perkapita di Wilayah Jawa Bali

42

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrisasi dan

Konsumsi Listrik Perkapita di Wilayah Nusa TenggaraPerkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrisasi danKonsumsi Listrik Perkapita di Wilayah Kalimantan

Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrisasi danKonsumsi Listrik Perkapita di Wilayah SulawesiPerkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrisasi dan

Konsumsi Listrik Perkapita di Wilayah Maluku dan PapuaPerbandingan Pengunaan Alat Telekomunikasi Antarwilayah, Tahun 2010Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon dan

Penerimaan Sinyal Telepon Selular Diwilayah Sumatera

43

44

44

45

46

47

4.18. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon danPenerimaan Sinyal Telepon Selular Diwilayah Jawa-Bali

47

4.19. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon danPenerimaan Sinyal Telepon Selular Diwilayah Nusa Tenggara

48

4.20. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon danPenerimaan Sinyal Telepon Selular Diwilayah Kalimantan

49

4.21. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon danPenerimaan Sinyal Telepon Selular Diwilayah Sulawesi

49

4.22 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Telepon danPenerimaan Sinyal Telepon Selular Diwilayah Maluku dan Papua

50


9/109

viii ANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

5.1. Kabupaten/Kota Menurut Dua Puluh (20) Peringkat Tertinggi dan Terendahuntuk Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2012

53

5.2. Rasio Pajak Kabupaten/Kota Menurut Dua Puluh (20) Peringkat Tertinggi danTerendah, Tahun 2011.

56

5.3. 20 Kabupaten/Kota Tertinggi dan 20 Kabupaten/Kota Terendah menurut ruangfiskal

58

5.4. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten dan Kota Menurut 20Peringkat Tertinggi dan Terrendah

62

5.5. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung (PNSD)Terhadap Total BelanjaKabupaten dan Kota Tahun 2012

65

5.6. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten dan Kota Tahun 2012 675.7. Hasil Analisis Kuadran Rata-rata Belanja Urusan Kesehatan Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/kota se-Provinsi dengan Kondisi Pendidikan Menurut Rata-rata

Lama Sekolah (RLS)

70

5.8. Hasil Analisis Kuadran Rata-rata Belanja Urusan Pendidikan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/kota se-Provinsi dengan Kondisi Kesehatan Menurut

Umur Harapan Hidup (UHH)

72


10/109

ixANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

3.1.

3.2

Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) dengan Migas Antarprovinsi, Tahun

2012 (dalam juta/jiwa)Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Tanpa Migas dan Dengan Migas

Berdasarkan Dispersion Ratio Tahun 2012

15

15

3.3.

3.4

Disparitas PDRB Perkapita dengan Migas menurut Dispersion Ratio perprovinsi di wilayah Sumatera Tahun 2007-2011Disparitas PDRB Perkapita Tanpa Migas menurut Dispersion Ratio perprovinsi di wilayah Sumatera Tahun 2007-2011

16

16

3.5.

3.6

Disparitas PDRB Perkapita dengan Migas menurut Dispersion Ratio perprovinsi di wilayah Jawa+Bali Tahun 2007-2011

Disparitas PDRB Perkapita Tanpa Migas menurut Dispersion Ratio perprovinsi di wilayah Jawa+Bali Tahun 2007-2011.

17

17

3.7. Disparitas PDRB Perkapita dengan Migas menurut Dispersion Ratio perprovinsi di wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011 18

3.8. Disparitas PDRB Perkapita Tanpa Migas menurut Dispersion Ratio perprovinsi di wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011

18

3.9. Disparitas PDRB Perkapita dengan Migas menurut Dispersion Ratio per

provinsi di wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011

19

3.10. Disparitas PDRB Perkapita Tanpa Migas menurut Dispersion Ratio perprovinsi di wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011

19

3.11. Disparitas PDRB Perkapita dengan Migas menurut Dispersion Ratio per

provinsi di wilayah Nusa tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2007-2011

20

3.12. Disparitas PDRB Perkapita tanpa Migas menurut Dispersion Ratio per provinsidi wilayah Nusa tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2007-2011

20

3.13. CVw dari PRB Perkapita menurut Provinsi di wilayah Jawa-Bali, Tahun 2007-2011

21

3.14. Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut ProvinsiTahun 2013(Februari)

26

3.15. Perbandingan IPM antarprovinsi Tahun 2011 273.16. Perbandingan Prosentase Proses Kelahiran ditolong Tenaga Medis Tahun 2011 27

4.1 Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan Antar wilayah Pulau, Tahun 2010 304.2 Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProvinsi Di

Wilayah Sumatera

31

4.3 Rasio jumlah Kendaraan Roda-4 Per KM, dan Panjang Jalan Per 1000

Penduduk AntarProvinsi Di Wilayah Sumatera

31

4.4. Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProvinsi DiWilayah Jawa Bali

32

4.5. Rasio jumlah Kendaraan Roda-4 Per KM, dan Panjang Jalan Per 1000Penduduk AntarProvinsi Di Wilayah Jawa- Bali

33

4.6. Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProvinsi DiWilayah Nusa Tenggara

34

4.7. Rasio jumlah Kendaraan Roda-4 Per KM, dan Panjang Jalan Per 1000Penduduk AntarProvinsi Di Wilayah Nusa Tenggara

34

4.8. Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProvinsi DiWilayah Kalimantan

35

4.9. Rasio jumlah Kendaraan Roda-4 Per KM, dan Panjang Jalan Per 1000Penduduk AntarProvinsi Di Wilayah Kalimantan

36

4.10. Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProvinsi DiWilayah Sulawesi

37


11/109

x ANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

4.11. Rasio jumlah Kendaraan Roda-4 Per KM, dan Panjang Jalan Per 1000Penduduk AntarProvinsi Di Wilayah Sulawesi

37

4.12. Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProvinsi DiWilayah Maluku dan Papua

39

4.13. Rasio jumlah Kendaraan Roda-4 Per KM, dan Panjang Jalan Per 1000

Penduduk AntarProvinsi Di Wilayah Maluku dan Papua

39

5.1. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Provinsi , Tahun 2008 dan2012

52

5.2. Rasio PAD terhadap total pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi,Tahun 2007dan 2011

53

5.3. Tax Rasio Pemerintah Provinsi Tahun 2008-2012 555.4. Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Tahun 2008-2012 555.5. Ruag Fiskal Pemerintah Provinsi, Tahun 2012 57

5.6. Rata-rata Ruang Fiskal Kabupaten dan Kota Menurut Provinsi, Tahun 2012 585.7. Rasio Belanja pegawai terhadap Total Belanja masing-masing Pemerintah

Provinsi di Indonesia Tahun 2008-201260

5.8. Rasio Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se-Provinsi terhadap TotalBelanja Pemerintah Di Indonesia Tahun 2008-2012 61

5.9. Rasio Belanja Pegawai Tidak langsung terhadap Total Belanja masing- masingPemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012

63

5.10. Rasio Belanja Pegawai Tidak langsung terhadap Total Belanja masing- masingPemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia Tahun 2008-2012

64

5.11. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masing-masing PemerintahProvinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012

66

5.12. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masing-masing PemerintahKabupaten dan Kota Se-Provinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012

67

5.13. Perimbangan Indeks harapan Hidup dengan Belanja Pemerintah Urusan

Kesehatan

69

5.14. Perimbangan Rata-rata Lama Sekolah dengan Belanja Pemerintah UrusanPendidikan

71


12/109

1ANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesenjangan antarwilayah di Indonesia tidak terlepas dari adanya keragaman

potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis

atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun

disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional. Untuk

itu, maka penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan berorientasi terhadap

pengurangan kesenjangan antarwilayah menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pemahaman secara komprehensif terhadap persoalan kesenjangan tersebut perlu menjadi

acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga dapat mendukung upayapemerataan pembangunan di Indonesia.

Kesenjangan pendapatan di suatu daerah akan menimbulkan berbagai

permasalahan, seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang lebih

maju, kriminalitas, dan konflik antar masyarakat. Dalam konteks kenegaraan kesenjangan

akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan

mengancam keutuhan suatu negara. Maka dari itu, kesenjangan harus diatasi oleh

pemerintah dengan mendorong daerah yang miskin untuk mampu mengejar

ketertinggalan perekonomiannya terhadap daerah yang sudah kaya

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan antar daerah tetap

harus diupayakan untuk dikurangi. Salah satu prinsip dasar yang harus dipegang para

pengambil kebijakan adalah bahwa kesenjangan perekonomian antar daerah masih dapat

ditoleransi sejauh tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak

menciptakan ketidakmerataan pendapatan yang luar biasa dalam masyarakat. Dengan kata

lain, upaya melakukan redistribusi pendapatan masyarakat haruslah mendapatkan

prioritas utama dibandingkan redistribusi perekonomian daerah. Satu hal lagi yang harus

dilakukan dalam upaya mengurangi kesenjangan perekonomian antar daerah adalah

mengurangi jarak antara daerah terkaya dengan daerah termiskin, melalui upaya

khusus untuk mengangkat daerah termiskin secara signifikan.

Penyebab terjadinya kesenjangan yang terjadi antardaerah di Indonesia

diantaranya dapat diakibatkan oleh kesenjangan ketersediaan infrastruktur dan

kemampuan keuangan antardaerah. Infrastruktur merupakan suatu input dalam proses

produksi yang dapat memberikan peningkatan produktivitas marjinal pada output.

Infrastruktur yang layak dan tepat dapat membantu mendorong berbagai kegiatan

ekonomi melalui fungsinya yang dapat melancarkan proses produksi dan mobilitas

manusia, barang, dan jasa. Sementara itu kesenjangan dari sisi kemampuan keuangan

antardaerah dapat dilihat dari aspek jumlah pendapatan daerah, dan kualitas belanja

daerah. Kedua aspek di atas memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja perekonomiandaerah.


13/109

2 ANALISIS KESENJANGAN ANTARWILAYAH 2013

Selain kedua aspek tersebut diatas, masalah klasik dan mendasar terjadinya

kesenjangan antardaerah tersebut potensi ekonomi yang tidak sama. Ada beberapa wilayah

atau provinsi yang memiliki berbagai sumber daya alam berlimpah, tidak akan

permasalahan dalam membangun kegiatan ekonomi sebagai pusat perumbuhan dan

kesenjangan pembangunan antardaerah terutama terjadi antara perdesaan dan perkotaan, antaraPulau Jawa dan luar Jawa, antara antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan hinterland

dan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur

Indonesia. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi adalah masih terdapatnya

ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Indikasi ketimpangan pembangunan

tersebut dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar

wilayah. Data BPS tahun 2012 menunjukah bahwa perkembangan aktivitas ekonomi masih

terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera dengan share terbesar 82,64 persen, dan

kemiskinan tahun 2013 terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali, yaitu sebanyak 15,52 juta

jiwa dan berikutnya di wilayah Sumatera sebanyak 6,2 juta jiwa. Namun, secara

persentase, angka kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan angka yang paling kecil, yaitu

hanya sekitar 3,5 persen sedangkan angka persentase kemiskinan di wilayah Papua

mencapai persentase terbesar, yaitu 30,22 persen. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang

tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antar wilayah, khususnya

di Kawasan Timur Indonesia ketersediannya minim sekali.

Untuk memberikan orientasi dalam memperkuat kebijakan upaya mengurangi

kesenjangan tersebut, diperlukan data dan informasi objektif, serta teknik pengolahan data

tertentu sehingga dapat memberi gambaran adanya kesenjangan antarwilayah. Informasi

yang dikembangkan dalam anlisis kesenjangan ini mencakup dimensi internal dan

eksternal. Dimensi internal memberikan gambaran tentang keadaan di dalam tiap daerah,

sedangkan dimensi eksternal menggambarkan posisi relatif keadaan daerah terhadap

daerah lainnya. Dengan demikian informasi ini mengandung sifat benchmarking,

sehingga kondisi atau kinerja tiap daerah bisa diperbandingkan dengan daerah yang lain.

Lebih lanjut juga diharapkan bisa diketahui corak keadaan tiap daerah atau kelompok

daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Direktorat Pengembangan Wilayah

berinisiatif menyusun Buku Analisis Kesenjangan Antarwilayah. Melalui berbagai

temuan dari hasil anlisis kesenjangan ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam

penguatan perencanaan yang berbasis wilayah.


14/109


1.2. Sistematika Penyajian

Buku ini menyajikan data dan informasi yang terkait dengan kesenjangan

antarwilayah, dengan lingkup informasi mengenai beberapa teori pembangunan dan

kesenjangan antarwilayah, serta informasi mengenai hasil analisis kesenjangan dilihat dariperspektif perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan keuangan

daerah. Rincian dari informasi tersebut disajikan dalam 5 Bab, dengan gambaran singkat

dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : berisi mengenai latar belakang dari penyajian buku analisis

kesenjangan antarwilayah;

BAB II : berisi mengenai metodologi pendekatan untuk melihat kesenjangan

antarwilayah dalam aspek perekonomian daerah, analisis

kesejahteraan masyarakat, analisis kemampuan keuangan

antarwilayah, serta metode penyajian kesenjangan antarwilayah

BAB III : berisi mengenai hasil analisis perekonomian daerah

BAB IV : berisi mengenai hasil analisis kesenjangan infrastruktur antardaerah

BAB V : berisi mengenai hasil analisis kesenjangan kemapuan keuangan

daerah


15/109


16/109


BAB 2

METODOLOGI ANALISIS

KESENJANGAN ANTARWILAYAH

Kesenjangan berarti suatu gambaran terhadap fakta (kondisi) yang tidak homogen,

yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang membutuhkan perhatian. Atas dasar

pengertian tersebut, analisis kesenjangan antarwilayah dimaksudkan untuk memberi

gambaran fakta-fakta perbedaan perkembangan kondisi hasil pembangunan antarwilayah,

juga terkandung informasi mengenai perbandingan antarwilayah dan informasi adanya

gap (kesenjangan) antaradaerah yang maju dan tertinggal.

Peta kesenjangan antarwilayah ini dibangun melalui pendekatan pengolahan dan

teknik penyajian data, sehingga dapat memberi gambaran fakta kesenjangan antarwilayah.Berdasarkan temuan fakta kesenjangan ini, selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar

dalam menentukan isu dan permasalahan strategis yang perlu direspon melalui kebijakan

dan program pembangunan.

Bertitik tolak dari fakta kesenjangan tersebut, melalui publikasi analisis

kesenjangan antarwilayah ini, akan menyajikan beberapa fakta kesenjangan antarwilayah

yang meliputi: (1) Kesenjangan perekonomian antarwilayah, (2) Kesenjangan

kesejahteraan antarwilayah, (3) Kesenjangan kemampuan fiskal antarwilayah, dan (4)

Keseimbangan antara kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan

kemampuan fiskal daerah.

2.1. Analisis Kesenjangan Perekonomian Antarwilayah

Untuk merepresentasikan pendapatan regional, digunakan parameter output

regional (pendekatan produksi) yang sangat terkait dengan area tertentu, dalam hal ini

kabupaten/kota digunakan sebagai satuan terkecil.Data yang digunakan ialah Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut kabupaten/kota. Dalam hal ini, PDRB

menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian suatu daerah

(kabupaten/kota) selama satu tahun. Data yang digunakan berasal dari regional accountmenurut kabupaten/kota yang mulai dipublikasikan oleh BPS secara konsisten sejak tahun

1993. Selanjutnya digunakan nilai PDRB per kapita untuk menunjukkan nilai output

dibagi jumlah penduduk di area tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita berarti

semakin tinggi kekayaan daerah (region prosperity) di daerah tersebut, dengan kata lain

nilai PDRB per kapita dianggap merefleksikan tingkat kekayaan daerah. Untuk melihat

tingkat kesenjangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota menurut masing-masing

provinsi dilakukan dengan analisis Dispersion Ratio, yaitu PDRB perkapita tertinggi

terhadap PDRB perkapita terendah dengan mengunakan data series. Dispersion rasio

dengan angka persebaran tinggi maka menunjukan bahwa kesenjangan PDRB perkapita

antardaerah tinggi dan sebaliknya.


17/109


2.1.1. Metode Analisis Pendapatan Regional

Metode analisis kesenjangan regional dapat ditunjukkan berdasarkan perhitungan

disparitas PDRB Perkapita antarwilayah, perhitungan yang digunakan dalam analisis

kesenjangan pendapatan antarwilayah adalah Indeks Williamson (CVw). Indeks

Williamson ini sederhana dan populer digunakan untuk mengukur kesenjangan

pendapatan regional, khususnya pendapatan dalam pengertian indikator PDRB per kapita.

1. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita didekati dari angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

per kapita, yaitu perhitungan PDRB di suatu kabupaten/kota dibagi oleh populasi

kabupaten/kota tersebut. Formulasi untuk menghitung pendapatan per kapita adalah:

Data yang digunakan untuk mengolah variabel ini berasal dari buku PDRB

Kabupaten dan Kota serta Kabupaten dalam Angka.

2. CVw (CV Williamson)

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan

antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Formula ini pada dasarnya sama dengan

coefficient of variation (CV) biasa dimana standar deviasi dibagi dengan rataan.

Williamson (1965) memperkenalkan CVini dengan menimbangnya dengan proporsi

penduduk, yang disebut CVw. Formulanya adalah sebagai berikut:

=

( )

Dimana:

CVw = Weighted coefficient of variation

ni = Penduduk di daerah i

n = Penduduk total

Yi =PDRB perkapita di daerah i

Y =Rata-rata PDRB perkapita untuk semua daerah

KotaKabupaten/PendudukJumlahKotaKabupaten/PDRBNilaiPerkapitaPendapatan


18/109


2.1.2. Metode Analisis Kesenjangan Berdasarkan Pola dan Struktur Pertumbuhan

Ekonomi.

Tipologi Klassen juga merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi

suatu daerah. Pada pengertian ini, Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan

pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan

atau nasional dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan PDRB

per kapita daerah yang menjadi acuan atau PDB per kapita (secara nasional).

Melalui Analisis Tipologi Klassen ini selain dapat dapat digunakan untuk

mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian

daerah yang diacunya, dan mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi

unggulan suatu daerah, juga dapat memberi gambaran adanya kesenjangan antarwilayah

berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki suatu daerah terhadap perekonomiannasional maupun daerah yang diacunya.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, pengguna analisis tipologi Klassenakan

mendapatkan manfaat sebagai berikut: (1) Dapat membuat prioritas kebijakan daerah

berdasarkan keunggulan sektor, subsektor, usaha, atau komoditi daerah yang merupakan

hasil analisis tipologi Klassen; (2) Dapat menentukan prioritas kebijakan suatu daerah

berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian nasional maupun

daerah yang diacunya; dan (3) Dapat menilai suatu daerah baik dari segi daerah maupun

sektoral.

Tabel 2.1:

Matriks Tipologi Klassen

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi

Rendah TinggiRata-rataPDRB

Perkapita

Tinggi

Kuadran II

Daerah Maju tetapiTertekan(high income but

low growth)

Kuadran I

Daerah Cepat Maju danCepat-Tumbuh(high growth

and high income)

Rendah

Kuadran III

Daerah Relatif Tertinggal(low growth and low

income).,

Kuadran IV

Daerah sedang Berkembang(high growth but low income)

Penjelasan dari matriks di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan

kuadran daerah dengan laju pertumbuhan PDRB yang lebih besar dibandingkan

pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional dan memiliki


19/109


pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB

per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

2. Daerah maju tapi tertekan (Kuadran II). Daerah yang berada pada kuadran ini

memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional, tetapi memiliki pertumbuhan

PDRB per kapita yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita

daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

3. Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini

merupakan kuadran untuk daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih

tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional,

tetapi pertumbuhan PDRB per kapita daerah tersebut lebih kecil dibandingkan

dengan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara

nasional.

4. Daerah relatif tertingggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh daerah yang

memiliki nilai pertumbuhan PDRB yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan

PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional dan sekaligus pertumbuhan

PDRB per kapita yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita

daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

2.2. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah

Untuk melihat adanya kesenjangan infrastruktur antarwilayah, dilakukan

perbandingan ketersediaan dan dukungan infrastruktur sesuai dengan jenisnya. Jenis

infrastruktur yang akan menunjukkan adanya kesenjangan meliputi infrastruktur jalan,

energi listrik dan telekomunikasi. Indikator yang digunakan meliputi kuantitas dan

kualitas dari ketersediaan infrastruktur, serta beberapa indikator yang dihitung

berdasarkan formula sebagai berikut:

1. Rasio Kerapatan Jalan

Rasio kerapatan jalan ditunjukkan oleh rasio panjang jalan (Km) terhadap Luas

wilayah (Km2). Rasio kerapatan jalan memiliki makna tinggi rendahnya tingkat

aksesibilitas antardaerah, yaitu semakin besar angka rasio kerapatan jalan maka

kemudahan dalam menjangkau antardaerah yang dihubungkan oleh infrastruktur jalan

disuatu wilayah semakin besar, dan sebaliknya.

2. Energi Terjual Perkapita (kWh/ Kapita)

Energi Terjual Perkapita menunjukkan energi yang terjual kepada pelanggan atau

energy (kWh) yang terjual kepada pelanggan TT (tegangan Tinggi), TM (Tegangan

Menengah) dan TR (Tegangan Rendah dibagi dengan jumlah penduduk.


20/109


3. Rasio Elektrifikasi

Merupakan rasio antara jumlah rumah tangga pengguna energi listrik PLN dibagi

dengan total jumlah rumah tangga (di kali 100%).

2.3. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis keuangan diarahkan untuk mengetahui sisi pendapatan daerah dan belanja

pembangunan. Analisis dari sisi pendapatan, meliputi:

Tax Ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak suatu daerah

terhadap pendapatan suatu output perekonomian atau produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah

pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan

ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang

baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut.

Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang

masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai

kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh

pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked)

dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga.

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio

tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggikemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Posisi tertinggi dan terendah

rasio transfer umumnya berkebalikan dengan posisi provinsi yang bersangkutan pada

rasio PAD

Analisis dari sisi belanja daerah, meliputi:

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja. Semakin tinggi angka rasionya maka

semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu

sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula

proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Belanja pegawai

yang dihitung dalam rasio ini melipui belanja pegawai langsung dan belanja pegawai

tidak langsung.

Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja. Rasio belanja pegawai

tidak langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah

terhadap pembayaran gaji pegawai (PNSD). Semakin besar rasionya maka semakin

besar belanja daerah yang dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai daerah dan

sebaliknya, semakin kecil angka rasionya maka semakin kecil belanja daerah

yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai daerah.

Rasio belanja modal per total belanja. Rasio belanja modal terhadap total belanjadaerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal.


21/109


Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja

pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu

daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu,

semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan

ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnyaterhadap pertumbuhan ekonomi.

Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah

suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat

dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang

sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai tidak langsung.

2.4. Metode Penyajian Kesenjangan

Kesenjangan berarti suatu gambaran terhadap fakta (kondisi) yang tidak homogen,yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan yang membutuhkan perhatian. Atas dasar

pengertian tersebut, penyusunan profil kesenjangan antarwilayah dimaksudkan untuk

memberi gambaran fakta-fakta perbedaan perkembangan kondisi hasil pembangunan

antarwilayah, juga terkandung informasi mengenai perbandingan antarwilayah yang maju

dan tertinggal.

Kondisi kesenjangan antarwilayah ini akan dilakukan melalui pendekatan analisis

data dengan perhitungan indeks yang sudah lajim digunakan, dan dibangun melalui

pendekatan pengolahan dan teknik penyajian data. Penyajian dengan cara ini diharapkan

akan lebih memberikan informasi yang lebih utuh baik secara kuantitatif maupun dimensiruangnya. Dalam Profil Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antarwilayah ini lingkup

unit-unit yang akan diperbandingkan dipilih sedemikian rupa sehingga akan

menunjukkan:

1. Kesenjangan antarwilayah

Kesenjangan bentuk ini adalah komparatif antarwilayah (kabupaten/kota) yang

disajikan dalam suatu pengamatan yang agregat terhadap seluruh kabupaten/kota

yang ada di wilayah Indonesia.

2. Kesenjangan antarwilayah dalam kelompok terdefinitif (cluster pada

integrasi spasial, provinsi, pulau, dsb.)

Dalam bentuk ini kesenjangan dilihat dalam suatu lingkup wilayah yang

terdefinitif seperti kesenjangan antarwilayah dalam lingkup satu provinsi, satu

pulau, dan lainnya. Misalnya kesenjangan antarwilayah (kabupaten/kota) dalam

suatu provinsi, kesenjangan antarwilayah (kabupaten/kota) di Pulau Jawa, dan

sebagainya.

Untuk menggambarkan perbandingan melalui pendekatan di atas, akan disajikan melalui

format sebagai berikut:

Grafik, berisi ilustrasi hasil pengolahan data tabular seperti perankingan kabupaten

dan kota berdasarkan olahan suatu variabel. Grafik ini juga untuk menggambarkan


22/109


nilai-nilai ekstrim seperti grafik 10 kabupaten/kota tertinggi dan 10 kabupaten/kota

terrendah dan mengambarkan perbandingan antara kabupaten/kota tertinggi dengan

kabupaten terrendah seperti grafik perbandingan 10 kabupaten/kota tertinggi dengan

10 kabupaten/kota terrendah.

Diagram Pencar (Scatter Plot), berisi pemetaan kondisi dan kedudukankota/kabupaten dilihat dari dua atau tiga aspek variabel yang saling terkait dan

dinilai mampu memberikan makna yang lebih berarti.lihat Boks 1.

BOKS 1

KETERANGAN SALIB SUMBU

Variabel 1 merupakan variabel yang dipertimbangkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap variabel 2, dan

variabel 2 dapat merupakan variabeloutput, outcomeatau impact.

Kuadran I: merupakan kelompok provinsi yang berada di atas rata-rata niai variabel 1 dan 2.

Kuadran II: merupakan kelompok provinsi yang berada di atas rata-rata variabel 2, dan berada di bawah rata-rata

variabel 1.

Kuacran III: merupakan kelompok provinsi yang berada di bawah rata-rata niai variabel 1 dan 2.

Kuadran IV: merupakan kelompok provinsi yang berada di bawah rata-rata variabel 2, dan berada di atas rata-rata

variabel 1.

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

VARIABEL 1

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

V

A

R

IA

B

E

L

2

Kuadran IKuadran II

Kuadran III Kuadran IV

NilaiRata-rataVariabel1

Nilai Rata-rata Variabel2


23/109


24/109


BAB 3

KESENJANGAN EKONOMI

ANTARWILAYAH

3.1. Kesenjangan Ekonomi Wilayah

3.1.1. Disparitas Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Antarwilayah

Distribusi nilai PDRB antar provinsi tahun 2011, menunjukkan tingkat

kesenjangan yang cukup tinggi, berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) dari tahun 2008-2012 menunjukan nilai PDRB selama periode tersebut share

terbesar masih terkonsentrasi di Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera. Kontribusi

PDRB dari wilayah tersebut tahun 2012 mencapai sekitar 82,64 persen terhadap

perekonomian nasional, sementara untuk wilayah lainnya relatif rendah terutama wilayahNusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 3,32 persen.

Tabel 3.1:

Distribusi Nilai PDRB ADHB menurut Pulau Tahun 2008-2012.

Wilayah 2008 2009 2010 2011 2012

Sumatera 22.90 22.69 23.12 23.57 23.77

Jawa-Bali 59.21 59.88 59.33 58.81 58.87

Kalimantan 10.36 9.21 9.15 9.55 9.30

Sulawesi 4.19 4.46 4.52 4.61 4.74

Nustra, Maluku, & Papua 3.34 3.76 3.88 3.46 3.32Luar Jawa+Bali 40.79 40.12 40.67 41.19 41.13

Sumber: BPS tahun 2012.

Besarnya kontribusi pendapatan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera ditunjukan

dengan tingkat perkembangan aktivitas ekonomi di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera jauh

lebih maju dibandingkan terhadap wilayah di luar Jawa-Bali dan Sumatera.

Perkembangan ekonomi di Jawa-Bali dan Sumatera didominasi oleh sektor sekunder dan

tersier yang pertumbuhannya relatif cepat dan lebih berorientasi ke industri pengolahan

dan manufaktur, dan pelayanan jasa. Sementara untuk perekembangan aktivitas ekonomi

di luar wilayah Jawa-Bali dan Sumatera masih didominasi oleh sektor primer, yaitu

pertanian dan pertambangan, sementara untuk sektor sekunder dan tersierpertumbuhannya relatif lambat.


25/109


Tabel 3.2:

Distribusi Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Pulau Tahun 2012.

Pertanian

Pertambangan

&P

eng

galian

Industri

Pengolahan

Listrik,Gas&

AirBer

sih

Kontruksi

Perdagangan,

Hotel&

Restora

n

Pengangkutan

&K

om

unikasi

Keuang

an,Real

Estate&

Jasa

Perusah

aan

Jasa-La

innya

P. Sumatera 21.32 16.13 19.48 0.56 6.93 15.42 6.83 4.64 8.70

P. Jawa+Bali 10.30 1.26 27.22 1.60 6.67 23.96 7.96 10.70 10.34

P. Kalimantan 11.84 35.75 19.47 0.37 4.50 12.37 5.34 3.74 6.62

P. Sulawesi 27.18 5.43 9.50 0.82 8.10 16.57 8.39 6.70 17.32

P. Nustra, Maluku & Papua 20.60 21.94 12.71 0.34 9.08 12.39 6.49 3.69 12.76

Wil. Jawa+Bali dan

Sumatera13.47 5.54 24.99 1.30 6.74 21.50 7.63 8.96 9.86

Luar Jawa Bali &

Sumatera17.71 24.83 15.46 0.49 6.36 13.52 6.39 4.54 10.72

Kesenjangan perekonomian antarwilayah dapat digambarkan dari output regional

berdasarkan PDRB perkapita. Kesenjangan pendapatan antar provinsi menunjukan angka

cukup tinggi atau disparitas cukup tinggi, diakibatkan adanya nilai PDRB perkapita

dibeberapa provinsi yang jauh lebih besar dari rata-rata PDB perkapita nasional,

berdasarkan data BPS tahun 2012 PDRB perkapita dengan migas sebanyak lima provinsi

dengan PDRB perkapita jauh berada diatas rata-rata nasional dengan nilai tertinggi

mencapai 112,14 juta rupiah per jiwa di Provinsi DKI Jakarta dan sebanyak 28 provinsi

dengan PDRB perkapita jauh dibawah rata-rata nasional dengan PDRB perkapita paling

rendah adalah sebesar 6,37 juta rupiah per jiwa di Provinsi Maluku Utara. Tingginya

PDRB perkapita di Kalimantan Timur dan Riau disebabkan wilayah tersebut memiliki

sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang, dan

sumberdaya hutan. Di Kepulauan Riau disebabkan adanya Kota Batam yang merupakan

pusat kegiatan industri dan perdagangan antar Negara. Sementara DKI Jakarta merupakan

pusat kegiatan sektor industri, jasa dan perdagangan.

Sementara perkembangan tingkat kesenjangan dilihat berdasarkan Dispersion ratio

atau rasio antara PDRB perkapita tertinggi terhadap PDRB perkapita terendah (Gambar

3.2), menunjukan bahwa tingkat perkembangan kesenjangan antarprovinsi selama periode

tahun 2002-2008 cenderung meningkat atau kesenjangan semakin tinggi, baik untukPDRB perkapita dengan migas dan tanpa migas. Namun perkembangan dalam empat

tahun terakhir tingkat kesenjangan cenderung menurun, terutama untuk PDRB perkapita

dengan migas.


26/109


Gambar 3-1.

Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) dengan Migas Antarprovinsi, Tahun 2012.(dalam juta/jiwa)

Gambar 3-2.

Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Tanpa Migas dan Dengan Migas BerdasarkanDispersion

RatioTahun 2012.

3.1.2. Disparitas PDRB Perkapita Antarwilayah (Dispersion Ratio)

Wilayah Sumatera.

Perkembangan tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah (kabupaten/kota)

menurut dispersion ratiountuk setiap provinsi di wilayah Sumatera dalam kurun waktu

2007-2011 (Gambar 3.3). Tingkat kesenjangan paling tinggi yaitu di Provinsi Aceh, dan

tingkat kesenjangan paling rendah di Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dilihat dari

perkembangan tingkat kesenjangan selama 2007-2011, terlihat tingkat kesenjangan

hampir diseluruh provinsi menurun kecuali di Provinsi Riau meningkat dari tahun 2009hingga tahun 2011.

6,37

109,66112,14

27,26

33,75

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Malut

Maluku

NTT

Gorontalo

NTB

Sulbar

Be

ngkulu

SultraDIY

Kalbar

Jateng

La

mpung

Sulteng

Banten

Sulsel

Kalsel

Sulut

Aceh

Bali

Jabar

S

umbar

Jambi

Kalteng

Papua

Babel

Jatim

Sumut

Sumsel

Kepri

Pubar

Riau

Kaltim

DKIJakarta

PDRBPerkapitaProv.

PDRB

Perkapita_33

Prov.PDB

Perkapita

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PDRBPerkapitadgn

Migas

PDRBPerkapita

tanpaMigas


27/109


Gambar 3-3.

Disparitas PDRB perkapita dengan Migas MenurutDispersion RatioPer Provinsi

di Wilayah Sumatera, Tahun 2007-2011

Gambar 3-4.

Disparitas PDRB perkapita Tanpa Migas MenurutDispersion RatioPer Provinsi

di Wilayah Sumatera, Tahun 2007-2011

2007 2008 2009 2010* 2011**

Aceh 14,316 13,834 12,529 11,598 10,701

SUMATERA

UTARA 5,833 6,249 6,323 6,223 6,166

SUMATERABARAT 3,219 3,224 3,084 3,023 2,937

RIAU 5,252 5,930 5,195 6,360 6,716

JAMBI 3,975 4,562 5,014 4,996 4,871

SUMATERA

SELATAN 6,909 6,938 5,853 5,618 5,381

BENGKULU 3,461 3,430 3,384 3,250 3,303

LAMPUNG 2,680 2,896 3,194 3,269 3,136

KEP.

BANGKA

BELITUNG 2,001 2,101 2,116 2,114 2,090

KEPULAUANRIAU 6,805 6,199 6,429 6,100 5,629

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

DispersionRatio

2007 2008 2009 2010* 2011**

Aceh 5,351 5,810 6,201 6,513 6,754SUMATERAUTARA 5,833 6,249 6,323 6,223 6,166

SUMATERA

BARAT 3,219 3,224 3,084 3,023 2,937

RIAU 2,688 2,659 2,612 2,452 2,536

JAMBI 2,073 2,067 2,252 2,301 2,221

SUMATERA

SELATAN 2,813 2,854 2,849 2,871 3,056

BENGKULU 3,461 3,430 3,384 3,250 3,303

LAMPUNG 2,680 2,896 3,194 3,269 3,136

KEP.

BANGKA

BELITUNG 2,136 2,214 2,259 2,204 2,176

KEPULAUAN

RIAU 4,921 4,725 4,311 4,226 4,232

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

DispersionRatio


28/109


Wilayah Jawa-Bali


menurut dispersion ratiountuk setiap provinsi di wilayah Jawa+Bali dalam kurun waktu

2007-2011 (Gambar 3.5). Tingkat kesenjangan paling tinggi yaitu di Provinsi Jawa

Timur, dan paling rendah di Provinsi Bali. Dilihat dari perkembangan tingkat kesenjanganselama 2007-2011, terlihat tingkat kesenjangan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI

Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,

sementara tingkat kesenjangan di Provinsi Bali dan Banten relatif menurun dari tahun

sebelumnya.

Gambar 3-5.

Disparitas PDRB perkapita dengan Migas MenurutDispersion RatioPer Provinsi

di Wilayah Jawa+Bali, Tahun 2007-2011.

Gambar 3-6.

Disparitas PDRB perkapita dengan Tanpa Migas MenurutDispersion RatioPer Provinsi

di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2007-2011.

2007 2008 2009 2010* 2011**

DKI

JAKARTA 4,222 4,445 4,550 4,620 4,675

JAWA

BARAT 5,606 5,391 4,952 4,864 12,681

JAWATENGAH 11,386 12,566 11,770 11,414 11,437

D

I

YOGYAKARTA 3,156 3,188 3,210 3,323 3,354

JAWA

TIMUR 33,732 33,692 34,215 34,516 35,167

BANTEN 12,250 12,189 12,063 11,948 11,903

BALI 2,614 2,570 2,648 2,634 2,582

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

DispersionRatio

2007 2008 2009 2010* 2011**

DKI

JAKARTA 13,562 14,668 14,459 14,761 14,971

JAWABARAT 5,506 5,293 4,865 4,839 12,681

JAWA

TENGAH 9,048 8,962 8,506 8,150 7,975

D

I

YOGYAKARTA 3,156 3,188 3,210 3,323 3,354

JAWA

TIMUR 33,732 33,692 34,215 34,516 35,167

BANTEN 12,250 12,189 12,063 11,948 11,903

BALI 2,614 2,570 2,648 2,634 2,582

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

DispersionRat

io


29/109


Wilayah Kalimantan


menurut dispersion ratio untuk setiap provinsi di wilayah Kalimantan dalam kurun waktu

2007-2011 (Gambar 3.7). Tingkat kesenjangan paling tinggi yaitu di Provinsi

Kalimantan Timur, dan paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dariperkembangan tingkat kesenjangan selama 2007-2011, terlihat tingkat kesenjangan di

seluruh provinsi menurun.

Gambar 3-7.

Perkembangan Disparitas PDRB perkapita dengan Migas menurutDispersion RatioPer

Provinsi di Wilayah Kalimantan. Tahun 2007-2011.

Gambar 3-8.


Provinsi di Wilayah Kalimantan. Tahun 2007-2011.

2007 2008 2009 2010* 2011**

KALIMANTAN

BARAT 3,858 3,941 4,198 4,130 4,060

KALIMANTANTENGAH 2,575 2,389 2,232 2,161 2,153

KALIMANTANSELATAN 4,884 4,792 4,621 4,445 4,409

KALIMANTAN

TIMUR 8,625 9,600 9,558 9,577 9,598

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

DispersionR

atio

2007 2008 2009 2010* 2011**

KALIMANTAN

BARAT 3,858 3,941 4,198 4,130 4,060

KALIMANTANTENGAH 2,575 2,389 2,232 2,161 2,153

KALIMANTANSELATAN 4,884 4,792 4,621 4,445 4,409

KALIMANTAN

TIMUR 25,053 27,382 20,514 18,053 17,888

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

DispersionRatio


30/109


Wilayah Sulawesi


menurut dispersion ratiountuk setiap provinsi di wilayah Sulawesi dalam kurun waktu

2007-2011 (Gambar 3.9), menunjukan bahwa tingkat kesenjangan di Provinsi Sulawesi

Utara dan Sulawesi Tengah cenderung meningkat, sementara untuk provinsi lainnyamenunjukan trend menurun. Tingkat kesenjangan tertinggi di wilayah Sulawesi adalah di

Provinsi Sulawesi Selatan dan terendah di Sulawesi Barat.

Gambar 3-9.

Perkembangan Disparitas PDRB perkapita dengan Migas Menurut Dispersion Ratio Per

Provinsi di Wilayah Sulawesi. Tahun 2007-2011.

Gambar 3-10:

Perkembangan Disparitas PDRB perkapita tanpa Migas MenurutDispersion RatioPer

Provinsi di Wilayah Sulawesi. Tahun 2007-2011.

2007 2008 2009 2010* 2011**

SULAWESIUTARA 3,190 3,170 3,554 3,555 3,417

SULAWESITENGAH 2,260 2,152 2,094 2,097 3,136

SULAWESI

SELATAN 7,502 6,518 4,918 5,144 5,095

SULAWESITENGGARA 3,161 2,932 2,679 2,646 2,616

GORONTALO 2,000 1,960 1,929 1,842 1,797

SULAWESI

BARAT 1,505 1,604 1,558 1,565 1,565

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

DispersionRatio

2007 2008 2009 2010* 2011**

SULAWESI

UTARA 3,190 3,170 3,554 3,555 3,417

SULAWESITENGAH 2,260 2,152 2,094 2,097 3,136

SULAWESISELATAN 7,502 6,518 4,918 5,144 5,095

SULAWESI

TENGGARA 3,161 2,932 2,679 2,646 2,616

GORONTALO 2,000 1,960 1,929 1,842 1,797

SULAWESI

BARAT 1,505 1,604 1,558 1,565 1,565

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

DispersionRatio


31/109


Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua


menurut dispersion ratio untuk setiap provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan

Papua dalam kurun waktu 2007-2011 (Gambar 3.11), menunjukan bahwa tingkat

kesenjangan di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Barat menurun, sebaliknyakesenjangan di Provinsi Papua Barat meningkat. Jika diperbandingkan Dispersion ratio

antarprovinsi, provinsi dengan tingkat kesenjangan paling tinggi adalah di Provinsi Papua

dan dan terendah di Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

Gambar 3-11.

Perkembangan Disparitas PDRB perkapita dengan Migas menurut Dispersion Ratio Per

Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tahun 2007-2011

Gambar 3-12.


Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tahun 2007-2011.

2007 2008 2009 2010* 2011**

NUSA

TENGGARA

BARAT 32,985 23,952 29,433 28,878 18,016

NUSATENGGARATIMUR 4,300 4,309 4,211 4,263 4,229

MALUKU 3,714 3,712 3,674 3,725 3,845

MALUKU

UTARA 2,499 2,590 2,931 3,002 3,029

PAPUABARAT 8,402 9,386 16,187 29,284 44,720

PAPUA 226,150 163,307 197,264 169,029 88,181

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

DispersionRatio

2007 2008 2009 2010* 2011**

NUSA

TENGGARA

BARAT 32,985 23,952 29,433 28,878 18,016

NUSA

TENGGARA

TIMUR 4,300 4,309 4,211 4,263 4,229

MALUKU 4,035 4,029 3,990 4,021 4,153

MALUKU

UTARA 2,499 2,590 2,931 3,002 3,029

PAPUA

BARAT 2,800 2,710 3,951 3,994 4,000

PAPUA 226,150 163,307 197,264 169,029 88,181

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Dispe

rsionRatio


32/109


3.1.3. Kesenjangan Wilayah (Williamson Index).

Hasil analisis ketimpangan berdasarkanIndeks Williamsondapat dikelompokan ke

dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai indeks

williamson < 0,3, tingkat ketimpangan sedang dengan nilai indeks williamsonantar 0,3-

0,7, dan tingkat ketimpangan tinggi dengan nilai indeks williamson >0,7. Hasil indeks

williamson untuk ketimpangan pembangunan secara nasional menunjukan bahwa

ketimpangan pembangunan sangat tinggi atau pembangunan antarprovinsi tidak merata

dengan indeks williamson dari tahun 2000-2012 rata-rata > 1. Sementara ketimpangan

pembangunan antarprovinsi menurut masing-masing pulau, yang ditunjukan pada Gambar

3.12, menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan sangat tinggi di Pulau Sumatera,

Jawa+Bali, Kalimantan, dan Nustra-Maluku-Papua atau pembangunan antarprovinsi di

wilayah tersebut tidak merata, sebaliknya untuk wilayah Sulawesi ketimpangan

pembangunan sangat rendah atau pembangunan antarprovinsi di Sulawesi relatif merata.

Dilihat berdasarkan perkembangan ketimpangan antarpulau, Wilayah Sumatera danKalimantan menunjukan trend menurun dari tahun 2002 hingga 2012.

Gambar 3-13.

CVw dari PDRB Perkapita Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2007-2011.

Wilayah Sumatera

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota untuk masing-masing provinsi

di Wilayah Sumatera dari tahun 2007-2011 yang ditunjukan pada Tabel 3.3, menunjukan

bahwa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan memiliki tingkat

ketimpangan pembangunan tinggi atau pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah

tersebut belum merata. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi, Bengkulu,

Lampung, dan Kepulauan Riau tergolong ketimpangan pembangunan sedang, sementara

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ketimpangan pembangunan yang terjadi sangat

rendah atau ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota cukup merata.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P.Sumatera 0,98 0,94 0,93 1,44 1,47 1,45 1,45 1,44 1,45 1,41 1,41 1,38 1,38

P.

Jawa+Bali 0,85 0,86 0,88 0,88 0,88 0,87 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

P.Kalimantan 1,00 1,00 0,98 0,92 0,90 0,87 0,85 0,81 0,79 0,76 0,74 0,72 0,69

P.Sulawesi 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21

P.Nustra+Maluku+Papua 0,58 0,60 0,80 0,78 0,58 0,67 0,54 0,53 0,50 0,54 0,55 0,61 0,66

Nasional_Pulau 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,21 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20

Nasional_Provinsi 1,27 1,28 1,28 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 1,29 1,28 1,28 1,28

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

IW


33/109


Tabel 3.3:

Indeks Willamson Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera, Tahun 2007-2011.

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010* 2011**

Aceh 0,84 0,81 0,72 0,68 0,65

Sumatera Utara 0,66 0,68 0,71 0,78 0,72

Sumatera Barat 0,38 0,38 0,35 0,35 0,34

Riau 0,68 0,69 0,57 0,60 0,66

Jambi 0,40 0,46 0,48 0,48 0,47

Sumatera Selatan 0,80 0,81 0,77 0,78 0,74

Bengkulu 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40

Lampung 0,30 0,35 0,37 0,35 0,43

Kep. Bangka Belitung 0,27 0,29 0,29 0,28 0,28

Kepulauan Riau 0,52 0,41 0,43 0,38 0,38Sumber:, Data BPS tahun 2012, Diolah Bappenas 2012

Wilayah Jawa-Bali


di Wilayah Jawa-Bali dari tahun 2007-2011 yang ditunjukan pada Tabel 3.4,

menunjukan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki tingkat ketimpangan

pembangunan tinggi atau pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah dan

jawa Timur belum merata. Sementara untuk provinsi lainnya DKI Jakarta, Jawa Barat,

DI. Yogyakarta, Banten dan Bali termasuk kategori kelompok ketimpangan sedang.

Berdasarkan tingkat perkembangan ketimpangan pembangunan, Provinsi Jawa Tengah

dan Banten menunjukan kinerja yang cukup baik dibandingka provinsi, dimana trend

ketimpangan provinsi tersebut menurun dari tahun 2008 hingga 2011.

Tabel 3.4:

Indeks Willamsonmenurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali, Tahun 2007-2011.

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010* 2011**

DKI Jakarta 0,50 0,52 0,53 0,53 0,53

Jawa Barat 0,58 0,61 0,56 0,56 0,60

Jawa Tengah 1,04 1,10 1,07 1,05 1,05

D I Yogyakarta 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49Jawa Timur 1,11 1,10 1,10 1,10 1,11

Banten 0,57 0,63 0,72 0,65 0,64

Bali 0,33 0,33 0,35 0,34 0,35

Sumber:, Data BPS tahun 2012, Diolah Bappenas 2012


34/109


Wilayah Kalimantan


di Wilayah Kalimantan dari tahun 2007-2011 yang ditunjukan pada Tabel 3.5,

menunjukan bahwa ketimpangan pembangunan di seluruh provinsi di wilayah Kalimantan

cenderung meningkat, kecuali di Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan pembangunan

antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tinggi dengan indeks willamson > 1.

Sementara tingkat ketimpangan pembangunan paling rendah di Provinsi Kalimantan

Tengah dengan indeks williamson berkisar antara 0,17-0,19.

Tabel 3.5:

Indeks Williamsonmenurut Provinsi Tahun 2007-2011 di Wilayah Kalimantan.

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010* 2011**

Kalimantan Barat 0,36 0,36 0,38 0,39 0,38

Kalimantan Tengah 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18

Kalimantan Selatan 0,44 0,43 0,43 0,45 0,46

Kalimantan Timur 1,18 1,20 1,07 1,00 1,01

Sumber:, Data BPS tahun 2010, Diolah Bappenas 2012

Wilayah Sulawesi.


di Wilayah Sulawesi dari tahun 2007-2011 yang ditunjukan pada Tabel 3.6, menunjukan

bahwa ketimpangan pembangunan provinsi di Sulawesi masih dalm kategori kelompok

ketimpangan sedang dan rendah, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi

Tenggara termasuk kelompok ketimpangan sedang, dan Gorontalo, Sulawesi Tengah dan

Sulawesi Barat termasuk kelompok ketimpangan rendah. Gambaran ini menunjukan

bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di Wilayah Sulawesi cukup merata, khususnya

di Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo yang merupakan provinsi hasil pemekaran

relative lebih tinggi dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Namun dilihat dari trend

perkembangan tingkat ketimpangan selama 2007-2011, ketimpangan pembangunan di

Provinsi Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara kecenderungan meningkat.

Tabel 3.6:

Indeks Williamson menurut Provinsi Tahun 2007-2011. di Wilayah Sulawesi.

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010* 2011**

Sulawesi Utara 0,44 0,43 0,45 0,45 0,44

Sulawesi Tengah 0,22 0,22 0,22 0,22 0,34

Sulawesi Selatan 0,63 0,58 0,53 0,54 0,54

Sulawesi Tenggara 0,40 0,37 0,33 0,34 0,35

Gorontalo 0,25 0,22 0,18 0,19 0,20

Sulawesi Barat 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16Sumber:, Data BPS tahun 2010, Diolah Bappenas 2012


35/109


Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua


di Wilayah Nusa Tenggara-Maluku dan Papua dari tahun 2007-2011 yang ditunjukan

pada Tabel 3.7, bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi di Wilayah Nusa

Tenggara dan Papua tergolong kelompok tingkat pembangunan tinggi dan sedang.Sementara ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang terjadi di Wilayah

Maluku tergolong ketimpangan rendah atau pembangunan antara kabupaten/kota cukup

merata. Ketimpangan pembangunan tinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan

Papua Barat, dengan indeks williamson mencapai > 1 dengan trend yang meningkat dari

tahun 2007-2013. Sementara ketimpangan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat memliki

tingkat ketimpangan pembangunan dengan kategori ketimpangan tinggi.

Tabel 3.7:

Indeks Williamson menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,

Tahun 2007-2011.Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010* 2011**

Nusa Tenggara Barat 1,13 1,03 1,17 1,17 0,97

Nusa Tenggara Timur 0,52 0,53 0,53 0,54 0,55

Maluku 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25

Maluku Utara 0,22 0,23 0,25 0,26 0,27

Papua Barat 0,69 0,77 0,91 1,17 1,43

Papua 3,02 2,81 3,54 3,62 2,77Sumber:, Data BPS tahun 2010, Diolah Bappenas 2012

3.1.4. Kesenjangan Pendapatan (Gini Ratio).

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di Indonesia dalam periode 2008-2012

kecenderungan kesenjangan tingkat pendapatan meningkat, hal ini ditunjukan dengan

Indeks Gini dari tahun 2008 hingga 2012 semakin meningkat. Pada tahun 2012 tercatat

Indeks Gini sebesar 0,41 lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara untuk perkembangan Indeks Gini masing-masing provinsi pada tahun

2008-2012, secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif dengan

kecenderungan meningkat, hal ini menunjukan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan disetiap provinsi rata-rata semakin tinggi. Di Wilayah Sumatera, tercatat lima provinsi

memiliki Indeks Gini meningkat setiap tahunnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau, sementara kesenjangan tingkat pendapatan

di Provinsi Sumatera Utara dan Kep. Bangka Belitung kecenderungan semakin menurun.

Wilayah Jawa-Bali, tercatat empat provinsi memiliki Indeks Gini meningkat setiap

tahunnya, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Bali, sementara

kesenjangan tingkat pendapatan di Provinsi Banten kecenderungan semakin menurun.

Wilayah Kalimantan, tercatat pada Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Indeks Gini

yang meningkat setiap tahunnya, sementara untuk provinsi lainnya pada tahun 2012

berfluktuatif dan untuk Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur cenderung


36/109


menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sulawesi, tercatat empat provinsi memiliki

Indeks Gini yang meningkat setiap tahunnya, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Sementara tingkat kesenjangan pendapatan

Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat cenderung menurun. Wilayah Nusa

Tenggara-Maluku-Papua, tercatat tingkat kesenjangan pendapatan di provinsi Papua danPapua Barat meningkat setiap tahunnya, namun sebaliknya perkembangan kesenjangan

pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cenderung semakin

menurun.

Jika diperbandingkan indeks Gini antarprovinsi dan nasional tahun 2012, tercatat

bahwa Provinsi Papua Barat, Papua, Gorontalo, dan D.I. Yogyakarta, tingkat kesenjangan

pendapatan pada provinsi tersebut lebih tinggi dibandinhgkan provinsi laiinya dan rata-

rata berada di atas Indeks Gini Nasional.

Tabel 3-8:

Perkembangan Kesenjangan Golongan Pendapatan (Gini Rasio) menurut Provinsi

Tahun 2008-2012.Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012

Aceh 0.27 0.29 0.30 0.33 0.32

Sumatera Utara 0.31 0.32 0.35 0.35 0.33

Sumatera Barat 0.29 0.30 0.33 0.35 0.36

Riau 0.31 0.33 0.33 0.36 0.40

Jambi 0.28 0.27 0.30 0.34 0.34

Sumatera Selatan 0.30 0.30 0.34 0.34 0.40

Kep. Bangka Belitung 0.26 0.29 0.30 0.30 0.29

Kepulauan Riau 0.30 0.29 0.29 0.32 0.35

Bengkulu 0.33 0.30 0.37 0.36 0.35

Lampung 0.35 0.35 0.36 0.37 0.36

DKI Jakarta 0.33 0.36 0.36 0.44 0.42

Jawa Barat 0.35 0.36 0.36 0.41 0.41

Jawa Tengah 0.31 0.32 0.34 0.38 0.38

DI Yogyakarta 0.36 0.38 0.41 0.40 0.43

Jawa Timur 0.33 0.33 0.34 0.37 0.36

Banten 0.34 0.37 0.42 0.40 0.39

Bali 0.30 0.31 0.37 0.41 0.43

Kalimantan Barat 0.31 0.32 0.37 0.40 0.38Kalimantan Tengah 0.29 0.29 0.30 0.34 0.33

Kalimantan Selatan 0.33 0.35 0.37 0.37 0.38

Kalimantan Timur 0.34 0.38 0.37 0.38 0.36

Sulawesi Utara 0.28 0.31 0.37 0.39 0.43

Sulawesi Tengah 0.33 0.34 0.37 0.38 0.40

Sulawesi Selatan 0.36 0.39 0.40 0.41 0.41

Sulawesi Tenggara 0.33 0.36 0.42 0.41 0.40

Gorontalo 0.34 0.35 0.43 0.46 0.44

Sulawesi Barat 0.31 0.30 0.36 0.34 0.31

Nusa Tenggara Barat 0.33 0.35 0.40 0.36 0.35

Nusa Tenggara Timur 0.34 0.36 0.38 0.36 0.36Maluku 0.31 0.31 0.33 0.41 0.38


37/109


Maluku Utara 0.33 0.33 0.34 0.33 0.34

Papua Barat 0.31 0.35 0.38 0.40 0.43

Papua 0.40 0.38 0.41 0.42 0.44

INDONESIA 0.35 0.37 0.38 0.41 0.41Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS

3.2. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial antarwilayah dapat digambarkan dengan beberapa indikator

seperti kondisi tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi pendidikan masyakarat dengan

menggunakan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), dan

Angka Partisipasi Sekolah, dan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggunakan

Angka Harapan Hidup (AHH) dan kualiats gizi masyarakat.

Berdasarkan data BPS tahun 2013, jumlah penduduk miskin terbesar di Wilayah

Jawa-Bali yang terkonsentrasi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,

Sementara jumlah penduduk miskin paling rendah terdapat di Provinsi kepulauan Bangka

Belitung terpusat di wilayah. Dari sisi persentase penduduk miskin, sebanyak 16 provinsi

memiliki persentase kemiskinan diatas persentase kemiskinan nasional, dan sebagian

besar provinsi dengan persentase kemiskinan paling tinggi berada di Kawasan Timur

Indonesia, yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timor.

Sementara untuk tingkat kemiskinan paling rendah yaitu di Provinsi DKI Jakarta hanya

sebesar 3,55 persen.

Gambar 3-14:

Perbandingan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi Tahun 2013(Februari).

Tingkat kesenjangan dilihat dari aspek kualitas sumberdaya di masing-masing

daerah yang ditunjukan pada Gambar 3.15, bahwa masih banyak provinsi-provinsi yang

memiliki kualitas sumberdaya manusia dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan data IPM

2011, sebanyak 18 provinsi memiliki nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) beradadibawah IPM nasional dan provinsi dengan IPM paling rendah adalah Papua, Nusa

31,13

20,03 19,49

26,67

11,37

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

5

10

15

20

25

30

35

JawaTimur

JawaTengah

JawaBarat

SumateraUtara

Lampung

SumateraSelatan

Papua

NusaTenggaraTimur

Aceh

NusaTenggaraBarat

SulawesiSelatan

Banten

DlYogyakartaRiau

SumateraBarat

SulawesiTengah

KalimantanBarat

DKIJakarta

Bengkulu

Maluku

SulawesiTenggara

Jambi

KalimantanTimur

PapuaBarat

Gorontalo

SulawesiUtara

KalimantanSelatanBali

SulawesiBarat

KalimantanTengah

KepulauanRiau

MalukuUtara

KepulauanBangka

persen RibuJiwaJumlahpddMiskin PersentaseKemiskinan_Prov

PersentaseKemiskinan_Nasional


38/109


Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, sementara provinsi dengan IPM paling tinggi

adalah di Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 3-15.

Perbandingan IPM antar Provinsi Tahun 2011.

Tingkat kesenjangan wilayah dilihat dari aspek pelayanan kesehatan pada masing-

masing daerah yang ditunjukan pada Gambar 3.16, bahwa tingkat pelayanan kesehatan

untuk proses kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis, sebanyak 20 provinsi memiliki

persentase proses persalinan dibantu tenaga medis berada dibawah persentase nasionaldan persentase paling rendah adalah provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia

( seperti: Papua, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur).

Sementara persentase tertinggi untuk proses kelahiran dibantu tenaga medis adalah di

Provinsi DI. Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali.

Gambar 3-16.

Perbandingan Persentase Proses Kelahiran ditolong Tenaga Medis Tahun 2011.

77,97

65,36

72,77

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

DKIJAKARTA

SULAWESIUTARA

RIAU

DIYOGYAKARTA

KALIMANTANTIMUR

KEPULAUANRIAU

KALIMANTANTENGA

H

SUMATERAUTARA

SUMATERABARAT

SUMATERASELATAN

BENGKULU

KEP.BANGKABELITUNG

JAMBI

JAWATENGAH

BALI

JAWABARAT

JAWATIMUR

ACEH

SULAWESISELATAN

LAMPUNG

MALUKU

SULAWESITENGAH

BANTEN

GORONTALO

SULAWESITENGGAR

A

KALIMANTANSELATA

N

SULAWESIBARAT

KALIMANTANBARAT

PAPUABARAT

MALUKUUTARA

NUSATENGGARATIMUR

NUSATENGGARABAR

AT

PAPUA

IPMProvinsi

IPMNasional

50,38

98,79

83,5

0

20

40

60

80

100

120

SulawesiBarat

Papua

MalukuUtara

Maluku

SulawesiTeng

gara

Nusa

TenggaraTimur

Gorontalo

S

ulawesiTengah

K

alimantanBarat

KalimantanTengah

PapuaBarat

JawaBarat

Banten

S

ulawesiSelatan

Jambi

Lampung

Riau

Nusa

TenggaraBarat

SulawesiUtara

SumateraSelatan

KalimantanSelatan

Bengkulu

Ke

pulauanBangka

SumateraUtara

KalimantanTimur

JawaTengah

Aceh

SumateraBarat

JawaTimur

Bali

KepulauanRiau

DKIJakarta

DlYogyakarta

Persalinanditolongtenagamedis_prov

Persalinan

ditolong

tenaga

medis_prov


39/109


40/109


BAB 4

KESENJANGAN INFRASTRUKTUR

ANTARWILAYAH

Salah satu penyebab kesenjangan yang terjadi antardaerah di Indonesia dapat

diakibatkan oleh kesenjangan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan suatu

input dalam proses produksi yang dapat memberikan peningkatan produktivitas marjinal

pada output. Infrastruktur yang layak dan tepat dapat membantu mendorong berbagai

kegiatan ekonomi melalui fungsinya yang dapat melancarkan proses produksi dan

mobilitas manusia, barang, dan jasa. Dengan demikian, infrastruktur berperan sebagai

prasyarat dalam meningkatkan perekonomian. Perbedaan ketersediannya antardaerah

dapat menciptakan perbedaan kemampuan antardaerah dalam menciptakan pendapatan.

Selanjutnya, hal itu akan berdampak pada kesenjangan pendapatan antardaerah.

Salah satu peran infrastruktur adalah menjadi faktor daya tarik investasi di tiap

daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai tentunya akan memudahkan

para investor dalam melakukan kegiatan usaha. Contohnya adalah infrastruktur jalan,

energi listrik dan telekomunikasi. Dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik

tentunya akan menjadikan proses distribusi barang maupun jasa menjadi lebih cepat dan

efisien dalam hal biaya dan waktu. Ketersediaan energi listrik akan meningkatkan

kapasitas pengembangan industri, dan pengembangan telekomunikasi akan meningkatkan

interaksi dan komunikasi antardaerah dan dunia global.

Infrastruktur memiliki hubungan yang erat dengan Produk Domestik Bruto (PDB)

dan keputusan pelaku usaha untuk melakukan investasi/Ketersediaan dan kualitas

infrastruktur merupakan penentu faktor penentu keputusan pelaku usaha karena sangat

menentukan biaya distribusi input dan output produksinya. Karenanya, ketersediaan

infrastruktur dapat menjadi faktor pendorong produktivitas suatu daerah.

Kinerja Indonesia dalam hal infrastruktur relatif rendah bila dibandingkan dengan

Negara-negara tetangganya. The Global Competitiveness Report2010-2011 (The World

Economis Forum,2010) menunjukkan bahwa kinerja infrastruktur Indonesia amat rendah.

Dari 139 negara yang dikaji, Indonesia menempati peringkat 90 untuk aspek infrastruktursecara keseluruhan, sementara Malaysia dan Thailand masing-masing berada pada

peringkat 27 dan 46. Dalam hal kualitas jalan, peringkat Indonesia adalah 84, jauh lebih

rendah daripada Malaysia (peringkat 21) dan Thailand (36). Demikian juga halnya dengan

kualitas listrik, Indonesia menempati peringkat 97, sementara Malaysia 40 dan Thailand

42.

Kesenjangan infrastruktur di Indonesia sangat nyata dihadapi antar Kawasan Barat

Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), antarwilayah Pulau, serta antar

provinsi. Kesenjangan infrastruktur tersebut diantaranya dapat ditunjukkan dari

ketersediaan infrastruktur jalan, energi listrik dan telekomunikasi.


41/109


4.1. Kesenjangan Infrastruktur Jalan.

Kesenjangan ketersediaan infrastruktur jalan antar KBI dan KTI dapat ditunjukkan

melalui indikator Rasio Kerapatan Jalan yang menggambarkan panjang jalan pada setiap

luas wilayah 1 Km2. Rasio kerapatan jalan di KBI mencapai 0,46 Km/Km2, sementara

KTI 0,15 Km/Km2

. Perbedaan yang cukup nyata dari kerapatan jalan di kedua kawasantersebut, disebabkan panjang jalan di KBI meliputi 59 persen dari total panjang jalan di

Indonesia, sementara luasan wilayahnya hanya meliputi 32 persen.

Tabel 4.1:

Panjang Jalan, Luas Wilayah dan Kerapatan Jalan Antar KBI dan KTI, Tahun 2010

KAWASAN

INDONESIA

Panjang Jalan Luas Wilayah Rasio Kerapatan

Jalan (Km/Km2)

(Km) persen (Km) persen

KBI 281.128 59 616.012 32 0,46

KTI 197.540 41 1.294.920 68 0,15

TOTAL 478.668 100 1.910.931 100 0,25Sumber: Hasil Pengolahan data Bina Marga, Kementerian PU.

Kerapatan pada tingkat antarwilayah pulau, Jawa Bali memiliki kerapatan

tertinggi (0,89 Km/Km2), sementara terendah di wilayah Papua yang hanya mencapai

0,06 Km/Km2. Kerapatan di wilayah KTI tertinggi berada di wilayah Sulawesi (0,43

Km/Km2, lebih tinggi dari kerapatan jalan di wilayah Sumatera yang berada di KBI.

Gambar 4-1.

Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan Antarwilayah Pulau, Tahun 2010

Sumber: Hasil Pengolahan data Ditjen Bina Marga, Kementerian PU.

4.1.1. Wilayah Sumatera

Kerapatan jalan di wilayah Sumatera sebesar 0,34 Km/Km, lebih tinggi dari

kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25 Km/Km. Kerapatan jalan antarprovinsi,

tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,55 Km/Km, dan terendah di

provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,18 Km/Km.

0,34

0,89

0,40

0,10

0,43

0,160,06

0,100,200,300,400,500,600,700,800,901,00

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000160.000

180.000

Km

Km/km2)

PanjangJalan(Km)

KerapatanJalan(Km/Km2)


42/109


Gambar 4-2.

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) Antar Proviinsi Di Wilayah Sumatera

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS, 2012.

Berdasarkan jumlah kendaraan roda-4 (mobil penumpang, Bus dan truk) untuksetiap Km panjang jalan yang menunjukkan kerapatan kendaraan per Km, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kerapatan tertinggi (43,18 unit/Km), dan

berada di atas rata-rata nasional (33,42 unt/Km). Kerapatan kendaraan terendah berada di

Provinsi Bengkulu sebesar 10,58 unit/Km. Sementara itu, dilihat dari sisi ketersediaan

panjang jalan per jumlah penduduk yang ditunjukkan melalui indikator panjang jalan per

1000 penduduk (Km/1000 orang), seluruh provinsi di wilayah Sumatera menunjukkan

nilai rasio lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan kebutuhan

penduduk terhadap infrastrukur jalan masih dibawah rata-rata nasional, khususnya di

Provinsi Aceh dan Bengkulu.

Gambar 4-3.Rasio Jumlah Kendaraan Roda-4 Per Km, dan Panjang Jalan Per 1000 Penduduk Antar Proviinsi

Di Wilayah Sumatera

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPS, 2012.

Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, jalan Tidak Mantap tertinggi terdapat di

Provinsi Sumatera Utara yaitu meliputi panjang 556 Km 25,02persen dari total panjang

jalan, dengan komposisi 46,72 persen Rusak Ringan dan 53,28 persen Rusak Berat.

Berikutnya di Provinsi Kepulauan Riau dengan panjang jalan Tidak Mantap sepanjang

69,22 Km 20,73 persen, dengan komposisi sebesar 15,88 persen Rusak Ringan dan 84,12

persen Rusak Berat. Sementara kondisi jalan Nasional Tidak Mantap terendah terdapat di

2079

5

3544

8

2076

3

2345

0

1037

2

1663

5

7811

1700

3

4526

4523

0,36

0,49 0,49

0,270,21 0,18

0,39

0,49

0,28

0,55

0,340,25

0,100,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0

10.000

20.000

30.000

40.000

Km

Km/Km2

TotalPanjangJalan(Km)

KerapatanJalan

(Km/Km2)

11,

98

21,

75

16,

15

27,

68

35,

41

33,

81

10,

58

11,

05

43,

18

35,

49

22,

07

33,

42

4,63

2,73

4,284,23

3,35

2,23

4,55

2,23

3,70

2,693,19

2,01

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Unit/Km

Km/1000Orang

RasioJumlahKendaraan

Roda4denganPanjangJalan

(Unit/Km)

Rasio Panjangjalandengan

JumlahPenduduk(Km/1000

Orang)


43/109


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sepanjang 1,28 Km atau 0,25 persen dari total

panjang jalan, dengan komposisi 85,94 persen Rusak Ringan dan 14,06 persen Rusak

Berat.

Tabel 4.2:

Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010

PROVINSI

PanjangJalan

Nasional

(Km)

KUALITAS JALAN NASIONAL

Panjang Jalan Mantap Panjang Jalan TidakMantap

Komposisi JalanTidak Mantap

(Km) persen (Km) persen persenRusak

Ringan

persenRusak

Berat

Aceh 1.803,36 1.667,56 92,47 135,80 7,53 33,63 66,37

Sumatera Utara 2.224,51 1.667,91 74,98 556,60 25,02 46,72 53,28

Sumatera Barat 1.212,88 1.103,21 90,96 109,67 9,04 76,46 23,55

Riau 1.082,12 954,77 88,23 127,35 11,77 62,39 37,61

Kepulauan Riau 333,99 264,77 79,27 69,22 20,73 15,88 84,12

Jambi 936,48 824,23 88,01 112,25 11,99 68,73 31,27

Bengkulu 782,87 728,67 93,08 54,20 6,92 55,61 44,39

Sumatera Selatan 1.418,38 1.400,49 98,74 17,89 1,26 85,69 14,31

Kep. Bangka Belitung 509,59 508,31 99,75 1,28 0,25 85,94 14,06

Lampung 1.159,57 1.017,22 87,72 142,35 12,28 70,64 29,36

SUMATERA .463,75 10.137,14 88,43 1.326,61 11,57 53,09 46,91

INDONESIA .189,43 31.522,09 82,54 6.667,34 17,46 48,28 51,72

Sumber: Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness Tahun Anggaran 2010. Direktorat Jenderal Bina Marga

(Status 18 Agustus 2010)

4.1.2. Wilayah Jawa-Bali

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan

kerapatan jalan (Road Density) pada tahun 2010, kerapatan jalan di wilayah Jawa Bali

sebesar 0,89 Km/Km, lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,25

Km/Km. Kerapatan jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta

sebesar 9,65 Km/Km, dan terendah di provinsi Banten sebesar 0,67 Km/Km.

Gambar 4-4.

Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) Antar Provinsi Di Wilayah Jawa Bali

6409

25803

29203

4753

39854

6474

7306

9,65

0,73 0,891,52

0,83 0,671,26 0,89

0,25

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Km

Km/Km2

TotalPanjangJalan(Km)

KerapatanJalan(Km/Km2)


44/109


Berdasarkan jumlah kendaraan roda-4 (mobil penumpang, bus dan truk) untuk

setiap Km panjang jalan yang menunjukkan kerapatan kendaraan per Km, Provinsi DKI

Jakarta menunjukkan kerapatan tertinggi (550,49 unit/Km), dan menduduki peringkat

kerapatan tertinggi secara nasional. Kerapatan kendaraan terendah berada di Provinsi

Banten sebesar 27,88 unit/Km. Sementara itu, dilihat dari sisi ketersediaan panjang jalan

per jumlah penduduk yang ditunjukkan melalui indikator panjang jalan per 1000penduduk (Km/1000 orang), seluruh provinsi di wilayah Jawa-Bali berada dibawah nilai

rasio nasional. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan dukungan infrastruktur jalan

bagi mobilitas penduduk.

Gambar 4-5.

Rasio Jumlah Kendaraan Roda-4 Per Km, dan Panjang Jalan Per 1000 Penduduk Antar Proviinsi

Di Wilayah Jawa-Bali

Kualitas jalan Nasional antarprovinsi, persentase jalan Tidak Mantap tertinggiterdapat di Provinsi DI. Yogyakarta dan Banten masing-masing sebesar 26,00 persen dan

25,67 persen.Kondisi Jalan tidak mantap di DI. Yogyakarta sebesar 99,66 persen Rusak

Ringan, sementara di Provinsi Banten sebesar 60,61 persen dan 39,38 persen rusak berat.

Sementara kondisi jalan Nasional Tidak Mantap terendah terdapat di Provinsi Jaw

Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013

Documents

Transcript of Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013