ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA...
Transcript of ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA...
i
ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL SALAAM
(Studi Kasus Pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
SYAM MAULANA IDRIS
NIM 1110046100212
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015 M/1436 H
.
ii
.
iii
.
iv
.
v
ABSTRAK
Syam Maulana Idris, NIM:1110046100212, Analisis Kelayakan Pembiayaan
Mikro pada BPRS Al Salaam (Studi pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere), Strata
Satu (S1), Kosentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Syarif Hidayutullah Jakarta 2015, ix + 58 halaman + 13 halaman
lampiran.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan
mikro oleh BPRS Al Saalam Cabang Cinere, Untuk mengetahui analisis kelayakan
pembiayaan mikro pada BPRS Al Saalam Cabang Cinere, Untuk mengkaji strategi
BPRS Al Salaam Cabang Cinere dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan
studi kasus yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun
tulisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten
dibidangnya.
Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah BPRS Al Salaam memiliki
prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk
memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan
Kata Kunci: Analisis Kelayakan, Pembiayaan Mikro, BPRS Al Salaam.
Pembimbing : Edy Setiadi, S.E., M.M.
Daftar Pustaka : Tahun 1985 s.d. Tahun 2015
v
.
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang senantiasa
melimpahkan curahan rahmat dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam tidak lupa penulis
curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut-
Nya.
Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, untuk itu dengan segala
kerendahan hati penulis akan menerima setiap pandangan dan saran yang terkait
dengan skripsi ini dengan hati terbuka.
Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan
pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis
ucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. A.M. Hasan Ali, MA. dan Bapak Abdurrauf, Lc., MA, selaku Ketua dan
Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Edi Setiadi, S.E., M.M, atas kesediaannya memberikan waktu kepada
penulis untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh perhatian dan
kesabaran.
4. A.M. Hasan Ali, MA. dan M. Nur Rianto Al Arif, S.E., M.Si selaku penguji pada
skripsi saya ini.
.
vii
5. Ibu Yuke Rahmawati, MA, Penasehat Akademik yang telah memberikan
bimbingan dan motivasi dalam menuntut ilmu selama bangku kuliah.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
untuk memberikan ilmunya kepada penulis selama bangku kuliah.
7. Bapak Azwar selaku Pimpinan BPRS Al Salaam Cabang Cinere yang telah
memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset.
8. Bapak Zulfikar Zulkarnain dan para staf BPRS Al Salaam Cabang Cinere dalam
memberikan data- data yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
10. Kedua orang tuaku tercinta. Orang-orang nomor satu di hati saya, motivasi
terbesar saya. Terima kasih atas setiap doa’nya, setiap dukungannya. Berkat doa
dan motivasi mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk orang-orang terdekatku, kakak-kakakku dan tanteku serta teman-temanku
Jawa, Apoy (beserta kediamannya), Bendot (beserta kediamannya), Mamah
Dalillah, Abi (beserta semua putranya) dan semua teman Wew family yang tidak
bisa di sebutkan namanya satu persatu, dan juga teman kelas
PerbankanSyariah(E) yang selama perkuliahan selalu bersama, anak-anak kelas
Asuransi, anak Ekonomi, teman-teman Futsal FSH, serta teman KKN Tunas,
terima kasih atas dukungan, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan
.
viii
penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik.terima kasih atas
dukungan, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak
berhenti dan selalu melakukan yang terbaik.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah
memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulusmenjalani
perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga akhir.
Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia,
limpahanrahmat dan berkat-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada
penulis, danpenulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca danpihak-pihak yang memerlukan.
Ciputat, 28 Mei 2015 M
10 Syaban 1436 H
.
ix
DAFTAR ISI
ABSTRAK…………………………………………………………………………...iii
KATA PENGANTAR………………………………………………………………..iv
DAFTAR ISI………………………………………………………………………...vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ………………………………………..1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah ……………………………5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………………….6
D. Kerangka Teori…………………………………………………...8
E. Sistematika Penulisan …………………………………………..11
BAB II LANDASAN TEORI
A. Peran Serta BPRS Terhadap UMKM ……………………….13
1. Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ……….13
2. Usaha Mikro, Kecil , Menengah (UMKM) ……………….17
B. Model Pembiayaan Bank Syariah ……………………………19
1. Teori Pembiayaan ……………..………………………..….19
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan ………………………...…25
C. Strategi Bank Syariah Dalam Menganalisis Pembiayaan
Mikro…………………………………………………………….28
D. Tinjauan Kajian Terdahulu ……………………………………..29
.
x
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian …………………………………………………31
B. Tempat dan Waktu Penelitian …………………………………32
C. Jenis Data ……………………………………………………….32
1. Data Primer ………………………………………………...32
2. Data Sekunder ……………………………………………...32
D. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………..33
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) …....................33
2. Penelitian Lapangan (Field Research) ……………………33
E. Teknik Analisis Data …………………………………………..34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………………………38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian …………………………..38
B. Hasil dan Pembahasan ………………………………………..43
1. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al Salaam ……44
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al-
Salaam……………………………………………………..49
3. Strategi dalam Menganalisis Pembiayaan Mikro Pada BPRS
Al-Salaam …………………………………………………57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ……………………………………………………..61
B. Saran ……………………………………………………………63
.
xi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau
perkembangan usaha dari suatu perusahaan maka akan dirasakan perlu adanya
sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang
semakin berkembang tersebut. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat
dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pembiayaan. Hal ini menunjukkan
bahwa hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian atau suatu
kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi pembiayaan mempunyai
koefisien, korelasi yang sangat erat.
Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember
2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam
Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bawsannya bank
umum diwajibkan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/
pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara
bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.1
1 Peraturan Bank Indonesia No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang
Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1
2
Badan Pusat Statistik (2003) di dalam Sri Winarni (2006)
mengidentifikasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah
(1) Kurang permodalan, (2) Kesulitan dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha
ketat, (4) Kesulitan bahan baku, (5) Kurang teknis produksi dan keahlian, (6)
Keterampilan manajerial kurang, (7) Kurang pengetahuan manajemen
keuangan, dan (8) Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan,
aturan/perundangan)
Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS
(2003) di dalam Sri Winarni (2006) menginformasikan bahwa UKM yang
mengalami kesulitan usaha 72,47 %, sisanya 27,53 % tidak ada masalah.
Dari 72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasi
kesulitan yang muncul adalah (1) Permodalan 51,09 %, (2) Pemasaran 34,72
%, (3) Bahan baku 8,59 %, (4) Ketenagakerjaan 1,09 %, (5) Distribusi
transportasi 0,22% dan (6) Lainnya 3,93 %.
Persentase kesulitan yang dominan dihadapi UMKM terutama meliputi
kesulitan permodalan (51.09%). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam
mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50% UKM
menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50% tidak
melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non bank seperti Koperasi
Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan
kredit modal usaha antara lain adalah (1) Prosedur pengajuan yang sulit
3
30,30 %, (2) Tidak berminat 25,34 %, (3) Pelaku UMKM Tidak punya
agunan 19,28 %, (4) UMKM yang tidak tahu prosedur 14,33 %, (5) Suku
bunga tinggi 8,82 %,, (6) Proposal ditolak (1,93 %).
Dibalik besarnya peran dari usaha mikro bagi perekonomian
nasional,sektor ini masih dihadapkan pada permasalahan utama yang dihadapi
oleh sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya
modal.
Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa
terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat
dikeloladan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha
menengah yang tangguh.Semakin hari persaingan dalam bisnis perbankan
dalam pembiayaan UMKM sangat ketat.
Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank,tetapi persaingan
juga datang dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan
produk-produk keuangan baru.
Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan
tersebut menjadikan masing-masing lembaga perbankan harus berlomba
untuk memenangkanpersaingan bisnis.2
2 Chandra Dewi, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan
Dampaknya Terhadap Non Performing Loan, 2009.
4
Namun sektor UMKM memiliki resiko yang besar, karena suatu usaha
tidak ada yang bisa memastikan apakah akan mendapatkan keuntungan atau
justru akan mengalami kerugian.
Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis ingin meneliti lebih jauh
dan mencoba menuangkan hasil analisa berdasarkan data yang faktual melalui
penulisan karya ilmiah, yang berupa skripsi dengan judul “Analisis
Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Al-Salaam” (Studi Kasus BPRS Al Salaam Cabang Cinere).
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah
a. Identifikasi Masalah
Seiring berkembangnya lembaga keuangan yang menawarkan
pembiayan syariah di Indonesia, maka semakin beragam dan semakin
berinovasi akad dan sistem untuk mengakses pembiayaan tersebut.
Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Al-Salam tidak serta merta selalu
diberikan kepada nasabahnya, ada beberapa faktor yang akan didalami
dan di pertimbangkan oleh BPRS Al-Salam.
Dalam pemberian pembiayaan, suatu lembaga keuangan harus
mengidentifikasi apa yang dibiayai pada nasabahnya. Pada penelitian ini
penulis hanya akan membahas prosedur kelayakan pembiayaan mikro
pada BPRS Al-Salam.
5
b. Pembatasan dan Rumusan Masalah
Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah,
penulis akan membatasi masalah berkisar pada prosedur yang digunakan
BPRS Al-Salam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro.
Oleh karena itu secara spesifikasi perumusan masalah yang akan
dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pembiayaan mikro oleh BPRS Al-Salam Cabang
Cinere?
2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Al-
Salam Cabang Cinere?
3. Bagaimana strategi BPRS Al-Salam Cabang Pembantu Cinere dalam
menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang diajukan oleh
nasabah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan mikro oleh BPRS
Al-Salam Pembantu Cinere.
b. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS
Al-Salam Pembantu Cinere.
6
c. Untuk mengkaji strategi BPRS Al-Salam Cabang Cinere dalam
menganalisis kelayakan pembiayaan mikro.
2. Manfaat penelitian
a. Bagi penulis, untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu
pembiayaan.
b. Bagi Akademisi
1. Dapat mengetahui praktek-praktek pada dunia perbankan, sehingga
2. dapat dijadikan bekal pada suatu saat nanti.
3. Sebagai sumber ilmu untuk menambah wawasan pengetahuan kita
secara langsung dengan menghubungkan dengan penerapan teori
yang ada di bangku kuliah.
c. Bagi Praktisi
1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada nantinya untuk
meningkatkan kinerja BPRS dalam pemberian pembiayaan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan
kebijaksanaan dalam menjalankan pemberian pembiayaan,
sehingga dapat meminimkan resiko tidak tertagihnya pembiayaan.
d. Bagi Masyarakat
Sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain ataupun masyarakat
untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan BPRS dan tata cara dalam
melakukan permohonan pembiayaan.
7
D. Kerangka Teori
1. Pengertian BPRS
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat.3 Berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang
perbankan, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.4
BPR yang status hukumnya disahkan melalui Paket Kebijakan
Keuangan Moneter dan Perbankan (PAKTO) tanggal 27 Oktober 1998
pada hakikatnya merupakan modifikasi (model baru) dari Lumbung Desa
dan Bank Desa yang ada sejak 1980-an.5
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah umumnya melayani masyarakat
ekonomi menengah ke bawah. Di dalam operasionalnya Bank Pembiayaan
Rakyat juga melayani kegiatan atau operasional bank seperti menerima
simpanan dan menyalurkan pembiayaan khususnya pada masyarakat
ekonomi menengah ke bawah.
3 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2009), h. 6
4 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
5 M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia,
(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 88
8
2. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut
sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu
pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.6
Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun
2008 tentang pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,salam, dan
istishna’;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
h.160
9
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi
hasil.7
3. Analisis Pembiayaan
Sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan maka harus diadakan
analisis untuk menentukan layak tidaknya suatu pembiayaan
direalisasikan. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang
sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C (character, capacity, capital,
collateral, condition), analisis 7P (personality, party, purpose, prospect,
payment, profitability, protection) dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini
5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C
dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinip 7P di samping
E. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan dan menjelaskan tentang : latar belakang
permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan
dan manfaat, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan diuraikan mengenai dasar–dasar teori yang
melandasi pembuatan skripsi ini.
7 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
10
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menerangkan mengenai metode penelitian yang di gunakan
penulis.
BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN
Bab ini diuraikan mengenai proses penganalisisan data dan hasil
penelitian.
BAB V : PENUTUP
Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang
berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.
11
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Peran Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap UMKM
1. Konsep Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU)
Perbankan No.7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangaka tabungan dan/ atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai
usaha BPR. Sedangkan Dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun
1998 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkran prinsip syariah.8
Status hukum BPR diakui pertama kali dalam pakto tanggal 27
oktober 1998, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan
perbankan. Secara historis BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga
keuangan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai
Lumbung Pilih Nagari (LPN) , Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan
Kredit Desa(BKD), Badan Kredit Kecamatan (KURK), Lembaga
Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau
8 Lihat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkanPrinsip
Syariah dalam UU RI No. 10 taun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.
13
12
lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.9 Sejak dikeluarkannya
UU No.7 Tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembaga-
lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari menteri keuangan.
Sebagai langkah awal, ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR syariah
tersebut adalah:
a. PT. BPR Dana mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung
b. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Pandalarang, Bandung
c. PT. BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung
Tanggal 8 Oktober 1990, Ketiga BPR syariah tersebut telah
mendapatkan ijin prinsip dari Mentri Keuangan RI. Selanjutnya, dengan
technical assistance dari bank bukopin cabang bandung yang memperlancar
penyelanggaran pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal
5 juli 1991, BPR Dana Mardhatillah BPR berkah amal Sejahtera dan BPR
Amanah Rabbaniyah tersebut masing-masing mendapatkan ijin usaha dari
Mentri Keuangan RI.
Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR syariah
adalah:10
a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat
golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di pedesaan.
9 Subagyo, dll, 2002, Bank dan Lembaga KeuanganLainnya, (STIE YKPN, Yogyakarta), h, 117.
10
Warkum Sumitro, 2002, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), h.117
13
b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat
mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina semangant Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi
dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup
yang memadai.
Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR syariah tersebut di
perlukan strategi operasional sebagai berikut.11
a. BPR syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan
fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian
kepada usaha-usaha yang berskala kecil dan perlu dibantu tambahan
mdal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
b. BPR syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka
pendek mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
c. BPR syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat
kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
Kegiatan usaha yang diperbolehkan oleh BPRS sangat terbatas, yaitu
meliputi perhimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu, memberikan pembiayaan serta menempatkan dana dalam bentuk
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan untuk
11 Warkum Sumitro, 2002, Ibid, h.120
14
menerima simpanan yang berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan.
Selain itu BPRS tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan
usaha yang berbentuk valuta asing kecuali untuk digunakan sebagai
pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan berbagai
penyertaan modal, dan melakukan usaha pengasuransian.
BPR Syariah tidak diijinkan pula untuk menerima dana simpanan
dalam bentuk giro sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah.12
Kantor operasional BPRS dibatasi dalam satu wilayah provinsi,
sedangkan Bank Umum Syariah wilayah kantor operasionalnya dapat
dilakukan di seluruh dunia.
BPRS berlokasi di tempat sekitar UKM dan masyarakat pedesaan,
serta mengfokuskan pada pelayanannya yang sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut. BPRS memiliki karakteristik
operasional yang spesifik yang memungkinkan BPRS dapat menjangkau dan
melayani UKM dan masyarakat pedesaan.
Pembatasan usaha BPRS secara lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27
SK Direktur BI No. 32/KEP/DIR/1999. Menurut SK ini, kegiatan BPR
Syariah adalah :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang
meliputi:
12 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Op Cit, h. 168.
15
1) Tabungan
2) Deposito berjangka
3) Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadhiah atau mudharabah.
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan:
1) Pembiayaan Jual Beli (Ba’i)
a) Pembiayaan Murabahah
b) Pembiayaan Salam
c) Pembiayaan Istishna
2) Pembiayaan Bagi Hasil (Syirkah)
a) Pembiayaan musyarakah
b) Pembiayaan mudharabah
3) Pembiayaan lain.
a) Gadai/rahn
b) Al-qard
2. Usaha Mikro, Kecil , Menengah (UMKM)
Berdasarkan undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil , Menengah (UMKM).13
a. Usaha mikro adalah usah produktif milik perorangan dan atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di
atur dalam undang-undang ini.
13 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “ Kriteria Usaha
mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2008 tentang UMKM”, artikel diakses pada 9 Februari 2015 http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129.
16
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang peruahaan yang
dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang peruahaan yang
dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha keci atau usaha besar dengan jumlah kekayaan
besih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.
Kriteria UMKM
Uraian
Kriteria
Asset Omset
Usaha Mikro Maks. 50 juta Maks. 300 juta
Usaha Kecil >50 jt-500 jt >300 jt-2,5 Miliar
Usaha Menengah >500 jt-10 Miliar >2,5 Miliar-50
Miliar
Sumber: www.depkop.go.id
17
B. Model Pembiayaan Bank Syariah
1. Teori Pembiayaan
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.14
Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008
tentang perbankan syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
c. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
d. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa.
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh
suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,
14 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001), h. 46
18
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan.15
Menurut Syafi’I Antonio, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan
deficit unit.16
Menurut Syafi’i Antonio berdasarkan sifat penggunaannya,
pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan
usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal
berikut:
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
1) peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil
produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas dan mutu
hasil produksi dan 2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan
utility of place dari suatu barang.
15 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005),
h. 17
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001) h.160
19
b. Pembiayaan Investasi
Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi,
yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi,
perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan
ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai
perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu
menengah dan panjang.
Secara prinsip pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek
yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Artinya selain harus syariah, bank
syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayai,
agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah.
Menurut Kasmir dalam memberikan pembiayaan, suatu bank
berusaha untuk memperkecil risiko melalui pengelolaan pembiayaan.. Suatu
bank dalam pengelolaan pembiayaan melakukan proses sebagai berikut.17
a. Pengajuan Proposal. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan
permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian
dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan
proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:
1) Latar Belakang Perusahaan seperti riwayat hidup singkat
perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama
pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan
17Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 98
20
perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan
swasta.
2) Maksud dan tujuan Apakah untuk memperbesar omset penjualan
atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru
(perluasan) serta tujuan lainnya.
3) Besarnya kredit dan jangka waktu Dalam hal ini pemohon
menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan
jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan
jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan
keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika
dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak
bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam
memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak
diberikan kepada sipemohon.
4) Cara pemohon mengembalikan kredit Dijelaskan secara rinci cara-
cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil
penjualan atau cara lainnya.
5) Jaminan kredit Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala
risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada
unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah
teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya.
Biasanya jaminan diikat dengan sutu asuransi tertentu.
21
b. Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya
adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap
sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan
belum lengkap atau cukup , maka nasabah diminta untuk segera
melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup
melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit
dibatalkan saja.
c. Penilaian kelayakan pembiayaan/analisis pembiayaan. Langkah ini
untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan
pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak mendapatkan
pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C yaitu
character, capacity, capital, condition of economy, collateral maupun 7
P yaitu personality, party, prospect, purpose, payment, profitability, dan
protection. Namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu
dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam Studi
Kelayakan menurut Kasmir perlu adanya penilaian pada beberapa aspek,
yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek
teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi social, dan aspek
AMDAL.
22
d. Wawancara Pertama
Wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang
berfungsi untuk meyakinkan bank bahwa berkas-berkas tersebut sesuai
dan lengkap sesuai persyaratan bank.
e. On The Spot (Peninjauan ke Lokasi)
Tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau
berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil
Onthe Spot dicocokkan dengan hasil wawancara.
f. Wawancara Kedua
Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika
mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the
spot di lapangan.
g. Keputusan pemberian pinjaman.
Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diberikan atau
ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut:
1) Akad kredit yang akan ditandatangani
2) Jumlah uang yang diterima
3) Jangka waktu pembiayaan
4) Biaya-biaya yang harus dibiayai.
Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan
pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.
23
h. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan,
maka sebelum dana dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah
menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik
dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
Penandatanganan dilakukan:
1) Antara bank dengan debitur secara lansung
2) Dengan melalui notaris
i. Realisasi pembiayaan
Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad dan
surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau
tabungan di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki
tabungan di bank.
Selain prinsip 5C ataupun 7P, Bank Perkreditan Rakyat juga harus
memenuhi prinsip mengenal nasabah Berkenaan dengan dikeluarkannya
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer
Principles) Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4328), maka perlu ditetapkan Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana terdapat dalam
lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini. Pedoman Standar Penerapan
24
Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat tersebut
merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank
Perkreditan Rakyat dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah.18
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan
Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan mengacu pada prinsip 5C
yaitu:19
a. Character
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari
orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya.
Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari
latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan
maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang
dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kegunaan dari
penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay)
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
18 Peraturan Bank Indonesia mengenai Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
19 Kashmir, Dasar – dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 117.
25
b. Capacity
Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam
membayar pembiayaan (ability to pay).20 Dari penilaian ini dapat terlihat
kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini
dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya
selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat
kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
capacity sering disebut dengan capability.
c. Capital
Capital digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau
tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba)
yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas
dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus
dianalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk
persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan
dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.
d. Condition
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi,
sosial politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang.
Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya
20 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.243.
26
benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan
pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.
e. Collateral
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang
bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah
pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan
kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan
yang dititipkan akan dapat dipergunakan.
f. Constrain
Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan
suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya
pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel
las atau pembakaran batu bara.
C. Strategi Bank Syariah Dalam Menganalisis Pembiayaan Mikro
Mengamati realita bahwa UMKM khususnya usaha mikro memiliki
kontribusi besar dalam pengembangan sektor riil, maka baik bank konvensional
maupun bank syariah, masing-masing berusaha untuk menguasai pangsa pasar
tersebut. Maka diperlukan langkah dan strategi bank syariah untuk lebih berperan
27
aktif dalam menggiatkan pembiayaan khususnya sektor mikro agar memperoleh
keunggulan kompetitif.21
Sejalan dengan visi pengembangan perbankan syariah yang tercantum
dalam blueprint Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yaitu terwujudnya
sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-
hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan
pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong
menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat maka
poin inti yang tercantum pada blue print tersebut menjelaskan bahwa
pembiayaan pada bank syariah berlandaskan sistem bagi hasil tidak terlepas dari
prinsip kehati-hatian.22
Secara konseptual dalam pemberian pembiayaan bank syariah memiliki
konsep yang serupa dengan bank konvensional, tetapi jika ditinjau perbedaannya
terletak pada penekanan pada aspeknya yang lebih memprioritaskan pada aspek
karakter dan aspek syariah.
Bank syariah memposisikan nasabah sebagai mitra sedangkan pada bank
konvensional hubungan yang terjalin bersifat kreditur dan debitur. Prinsip
keadilan tercermin pada prinsip bagi hasil sehingga nasabah dan pihak bank
memberikan kontribusi terhadap usaha yang dijalankan.
21 Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, (Jakarta: Gelora
Aksara Pertama, 2005), h. 31.
22 Rizqullah, “Pembenahan Manajemen Perbankan Syariah Menyongsong Industri Perbankan
2010”, Makalah disampaikan pada seminar Bulanan MES, 21 Februari 2010, h. 4.
28
Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa usaha
Mikro, Kecil dan Menengah memiliki nature yang berbeda dimana sektor ini
menghadapi kendala dalam masalah permodalan dan prosedur bank yang
mewajibkan adanya jaminan, maka hal ini yang dapat menjadi peluang bagi bank
syariah dengan menerapkan strategi yang tepat seperti :
1. Kemudahan dan fleksibilitas dalam prosedur pembiayaan dengan
mengutamakan aspek karakter.
2. Analisis dengan berdasarkan prinsip syariah sehingga bisnis dan proyek
yang dibiayai sesuai dengan koridor syariah.
3. Adanya sistem pendekatan jemput bola yaitu para staf pembiayaan terjun
lansung ke tempat usaha untuk mengambil pembayaran angsuran sehingga
memudahkan nasabah dan lebih efisien dalam hal waktu dan biaya.
4. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan untuk
mencegah pembiayaan bermasalah.
5. Sikap indepedensi dan transparansi dalam melakukan analisis sehingga
terbebas dari kepentingan pribadi.
6. Mengembangkan produk yang berbasis bagi hasil yang berparadigma
kemitraan sangat tepat untuk pemberdayaan UMKM.
7. Pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan transaksi sesuai dengan prinsip
syariah.
8. Memberi prioritas yang utama untuk melayani sektor UMKM dengan
dieksekusi lansung oleh kantor cabang syariah.
29
9. Pengembangan skema atau model investasi syariah untuk UMKM.
10. Perbankan syariah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan serta BUMN dan departemen terkait dalam
memberdayakan UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajerial.
11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga sosial dalam
upaya meningkatkan kemampuan manajemen UMKM dalam bentuk
pembinaan-pembinaan nasabah.
Oleh karena itu, bank syariah seharusnya menerapkan strategi tersebut
secara komprehensif agar tercapai target dan peningkatan pangsa pasar. Selain itu
dengan mengimplementasikan strategi tersebut maka perbankan syariah dapat
meminimalisir pembiayaan bermasalah.
D. Tinjauan Kajian Terdahulu
No. Identitas Penelitian Isi Perbedaan
1. Rahmat Sunandar
Soleha, FSH UIN
Jakarta, 2008.
“Strategi Penyaluran
Pembiayaan Bank
Mandiri Syariah
kepada sektor UKM”
membahas
mengenai pola
penyaluran
pembiayaan,
prosedur dan
persyaratan,
mengajukan
pembiayaan pada
bank Mandiri
Syariah.
Skripsi ini menilai nasabah
melalui tahap penilaian
dokumentasi dengan
memperhatikan tujuh aspek
seperti aspek keuangan, yuridis,
pemasaran, karakter dan
manajemen, teknis sosial dan
ekonomi., sedangkan penulis
hanya mengkaji kelayakan
pembiayaan mikro dengan
analisis 5C.
30
2. Selfie Rahayu,
“Analisis Pembiayaan
Usaha Mikro Syariah
Pada Bank Mega
Syariah,” Skripsi S1
Universitas Islam
Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta,
2010
Membahas
pemberian
pembiayaan mikro
pada Bank Mega
Syariah
Perbedaannya adalah, skripsi ini
membahas proses pemberian
pembiayaan dengan 3C dan 7P
Sedangkan penulis hanya
meggunakan 5C pada BPRS Al
Salaam.
3. Siti Amalia, FSH UIN
Jakarta, 2007 “Strategi
Pengembangan Bisnis
Unit Usaha Syariah
melalui Layanan
Syariah”
Membahas
mengenai langkah
Bank Permata
Syariah agar
implementasi
layanan Syariah
dapat memberikan
kontribusi terhadap
pengembangan
bisnis layanan
syariah
Perbedaannya yaitu, skripsi ini
membahas strategi dalam
mengembangkan bisnis
sedangkan penulis mengkaji
pembiayaan mikro.
31
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode
kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan
menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik
realita.Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung
dilapangan.23
Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang
menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan,
dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.24
Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan
deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari
orang-orang yang berkompeten dibidangnya.25
Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu
deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks.
Deskriptif-kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau
23Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
h.82.
24Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
h. 166.
25Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010),
h. 3.
31
32
objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan
berupa bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang
tepat dan sistematis.26
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Salaam. Kantor Pusat : Jl. Cinere
Raya Blok A No. 42 Cinere-Depok. Penelitian dilakukan pada bulan Maret
2015.
C. Jenis Data
1. Data primer
Data primer merupakan sebuah informasi dan data yang diperoleh penulis
secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian.Data yang
diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan pimpinan BPRS AL –
Salaam cabang Cinere.
2. Data Sekunder
Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh
oleh penulis dengan cara membaca, melihat atau mendengarkannya.
26Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah,(Jakarta: PT. Kompas Media
Nusantara, 2011),h. 43.
33
Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data berupa laporan
keuangan serta informasi-informasi dari internet maupun jurnal.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Ada beberapa metode pengumpulan data yang dikenal dalam
penelitian kualitatif, walaupun demikian bisa dikatakan bahwa metode
yang paling pokok adalah pengamatan atau observasi dan wawancara
mendalam atau in-depth interview.27
Penelitian yang dilakukan yaitu di perpustakaan, mengambil
setting perpustakaan ini sebagai tempat penelitian dengan objek
penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku,
internet dan kepustakaan lainnya yang mendukung serta berkaitan dengan
penelitian ini yaitu manajemen operasional.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Adapun penelitian lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan
cara melakukan observasi ke tempat penelitian dan melakukan
wawancara dengan narasumber, sehingga penulis mendapat informasi
langsung mengenai manajemen operasional yang diterapkan pada bisnis
syariah tersebut.
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang
27 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2011) h.56.
34
memberikan jawaban atas pertanyaan.28 Hasil wawancara digunakan
penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini.
E. Teknik Analisis Data
Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis
secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode
untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data,
mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari
penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta
pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari
penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya dikemukakan oleh
rumusan masalah.29
Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis
data. Analisis data dilakukan dengan cara:
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif dari
Miles dan Hiberman
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil
penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan
28
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2012), h. 118.
29
Artikel, “Deskriptif Kualitatif”, diakses pada 14 Mei 2014 dari http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/
Pengumpulan
Data Penyajian Data
Kesimpulan
Atau Verifikasi Reduksi Data
35
sebagainya.Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan
menyatukan semua bentuk data mentah kedalam bentuk transkip atau
bahasa tertulis.30
b. Reduksi Data
Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan
lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan,
kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-
catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian.
c. Penyajian Data (Display Data)
Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disajikan
dalam bentukk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan
juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data.
d. Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di
mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil
penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali
untuk mencocokan dari reduksi data dan display data agar kesimpulan
yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang
memiliki tingkat kepercayaan yang benar.31
30
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen
Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 349. 31
Miles & Huberman (1992)
36
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam32.
PT BPR Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPR Al
Salaam, didirikan pada tangga l 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai
oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid
Salman pada saat masih menjadi sebagai mahasiswa. Kebersamaan selama
menimba ilmu di perguruan tinggi telah mendorong para alumni ini untuk
melanjutkan kegiatan amalnya seperti yang telah dilakukan dahulu di Salman
ITB dengan membentuk lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan nama
Yayasan Amal Salman. Salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk
membantu perekonomian masyarakat adalah dengan mendirikan sebuah
lembaga keuangan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama
BPR Al Salaam.
Pendirian BPR Al Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam
pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah,
dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman.
32 “Sejarah BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari
http://www.bprsalsalaam.co.id/?fuseaction=home.general§ion=profil&subsection=sejarah_bprs_alsalaam
36
37
Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya BPR Al Salaam
merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (Solidarity Corporate) yang
tetap menjunjung tinggi profesionalisme. BPR Al Salaam hadir untuk
memberikan pelayanan “retail banking” bagi kemajuan bersama sesuai dengan
motto “Maju Dalam Kebersamaan”.
2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BPRS Al Salaam33
a. Visi BPRS Al Salaam: “Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Terbaik di Indonesia”
b. Misi BPRS Al Salaam: “Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan
produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi
yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral
dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju
kesejahteraan bagi stake holder”.
c. Motto BPRS Al Salaam: “Maju Dalam Kebersamaan”
d. Tujuan BPRS Al Salaam:
1) Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan
kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal
dalam hal kualitas, kenyamanan, keamanan, dankeuntungan dalam
hal berinvestasi.
2) Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan.
33
“Visi dan Misi BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.com/?fuseaction=home.general§ion=profil&subsection=visi_dan_misi
38
3) Memberikan hasil yang terbaik bagi stake holder.
3. Produk-Produk BPRS Al Salaam:
a. Produk Penghimpunan Dana
1) Tabungan iB Amanah
2) Tabernas Platinum
3) Deposito Syariah Rakyat (DSR) Maxima
b. Produk Pembiayaan
1) Pembiayaan Al Salaam Syariah
2) Pembiayaan Pembiayaan Kepemilikan Sepeda Motor (PKSM).
3) Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB).
4) Pembiayaan Pembiayaan Mitra Usaha (disingkat MITRA iB).
Data pembiayaan Mitra Usaha BPRS Al Salaam
No. Deskripsi OS Pokok s/d 30 April 2015
001
A.3 PAS MITRA USAHA
1 Pembiayaan PAS MU 1,137,098,480
-/- PPAP khusus PAS MU
Net
2 Total Portofolio Pembiayaan 19,579,010,902
% PAS MU Terhadap Total Portofolio 5.81%
3 Total Net Aset
% PAS MU (Net) Terhadap Total Aset
4 Total Modal
% PAS MU (Net) Terhadap Total Modal
Persentase NPF 3.70%
39
5 Non Performing Financing (NPF) khusus PAS MU
42,032,514
Kolektibilitas 1 1,095,065,966
Kolektibilitas 2
Kolektibilitas 3
Kolektibilitas 4 42,032,514
6 Jumlah Rekening Nasabah PAS MU 27
7 Jumlah Nasabah/Rekening Bermasalah PAS MU 6
Kolektibilitas 1 21
Kolektibilitas 2
Kolektibilitas 3
Kolektibilitas 4 6
8 NPF 31 Maret 2015 4.70%
Saldo NPF 56,043,876
Jumlah Rekening NPF 7
Sumber: BPRS AlSalaam cinere
Table diatas menunjukan bahwa Pembiayaan Mitra Usaha BPRS Al Salaam sampai
dengan 30 April 2015 berjumlah Rp. 1,137,098,480 dengan 27 rekening nasabah.
Sedangkan terdapat Rp. 42,032,514 pembiayaan bermasalah dengan 6 rekening
nasabah dari total Pembiayaan Mitra Usaha BPRS Al Salaam sampai dengan 30
April 2015. Namun Pembiayaan Mitra Usaha tertanggal 30 April diatas lebih baik
dari Pembiayaan Mitra Usaha tertanggal 30 Maret 2015 yang terdapat
Rp.56,043,876 dengan jumlah 7 rekening dari 27 rekening.
40
4. Struktur Organisasi
Dewan Komisaris : Mulya Soepardi
B. Munir Sjamsoeddin
Direksi : Ichwanda Munir Syamsoeddin
Azwar
Dewan Pengawas Syariah : Mohammad Yahya
Mohammad Akmasj
B. Hasil dan Pembahasan
Bank BPRS Al-Salaam merupakan bank yang yang memiliki produk pada
pembiayaan mikro. BPRS Al-Salaam akan selalu memberikan perhatian terbaik
kepada masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi
kebutuhan pembiayaannya.
BPRS Al-Salaam memerlukan strategi dan kebijakan untuk dapat
memenuhi target tersebut dengan menerapkan kebijakan dalam analisis
pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan oleh divisi khusus pembiayaan
mikro.
1. Prosedur Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al Salaam
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar selaku Kepala Divisi
Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi, maka penulis dapat
41
mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap yaitu
sebagai berikut:34
a. Tahap permohonan pembiayaan
Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan
pembiayaan mikro secara tertulis kepada pihak BPRS Al-Salaam .
Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup penambahan fasilitas
yaitu nasabah mengajukan pembiayaan mikro tambahan dengan
ketentuan nasabah pada pembiayaan pertama telah berjalan setelah 6
bulan pertama dan pada angsuran ke 7 dengan kondisi lancar
persyaratannya jaminan untuk pencairan dan memeriksa kelengkapan
data.
Calon nasabah datang ke kantor kemudian dibantu oleh
Customer Service/Sales Officer mengisi formulir pendaftaran atau
formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan
pihak bank. Bilamana nasabah tidak dapat datang ke kantor maka pihak
SO (Sales Officer) yaitu staf marketing akan mendatangi nasabah dan
memberikan formulir pembiayaan untuk diisi lengkap.
Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan.
34
Wawancara Pribadi dengan Azwar selaku Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja &
Investasi, Jakarta, 01 April 2015.
42
Setelah permohonan diterima lisan maupun tulisan, pihak bank
mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi
mengenai diri calon nasabah melalui BI Checking dan ke berbagai
sumber. Apabila hasilnya menunjukkan sinyal positif maka dilanjutkan
ke tahap berikutnya.
Pada tahap pertama ini BPRS Al Saalam terdapat sedikit
perbedaan dengan teori Kasmir mengenai prosedur pemberian kredit.
BPRS Al Saalam mulai bekerja dengan investigasi awal melalui BI
Checking untuk mencari informasi mengenai diri calon nasabah setelah
permohonan diterima lisan maupun tulisan. Sedangkan pada teori
Kasmir penilaian jaminan kredit sudah diteliti.
b. Appraisal (Penilai Jaminan)
Tugas penilai jaminan adalah meneliti objek jaminan yang akan
dijaminkan di BPRS Al Salaam. Penulis mewawancarai Bapak Zulfikar
Zulkarnain selaku Customer Service Admin Appraisal,bahwasannya
untuk objek yang masuk dalam kriteia jaminan yaitu:35
1) Rumah
a) Layak huni.
b) Ada jalan masuk.
c) Jauh dari SUTET, SPBU, TPU/ makam, TPS/ TPA, pabrik.
35Wawancara Pribadi dengan Bapak Zulfikar Zulkarnain selaku Customer Service Admin
Appraisal, Jakarta 09 April 2015
43
2) Kendaraan
a) Mobil pribadi umur 15 tahun.
b) Mobil niaga umur 7 tahun.
c) Motor 5 tahun.
d) Pabrikan Jepang.
Pada tahap ini terdapat perbedaan, pada teori Kasmir setelah
permohonan pembiayaan maka tahap selanjutnya adalah tahap
penyelidikan berkas pinjaman yang tujuannya untuk mengetahui apakah
berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah
ditetapkan, sedangkan pada BPRS Al Saalam setelah permohonan
pembiayaan maka tahap berikutnya adalah tahap penilaian jaminan yang
mana pada teori Kasmir tahap penilaian jaminan terdapat di dalam tahap
pengajuan proposal/ tahap permohonan pembiayaan.
c. Tahap analisis pembiayaan
Pada tahap ini reviewer akan memeriksa kelengkapan berkas calon
nasabah seperti slip gaji, rencana pembelian, dan kelengkapan berkas
lainnya. Apabila berkas kurang lengkap maka reviewer akan
mengembalikannya kepada marketing.
Tahap ini pun berbeda dengan yang disebutkan pada teori Kasmir, pada
teori Kasmir tahap ketiga adalah tahap penilaian kelayakan kredit yang
mana terdapat penilaian layak atau tidaknya suatu penyaluran kredit
dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar
44
jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan.
Dalam Studi Kelayakan menurut Kasmir perlu adanya penilaian pada
beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek
keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi
social, dan aspek AMDAL36
. Sedangkan pada BPRS Al salaam tahap
ketiga adalah tahap analisis pembiayaan yaitu tahap penyelidikan
berkas, yang mana tahap penyelidikan berkas ini pada teori Kasmir
terdapat pada tahap kedua setelah tahap pengajuan proposal/
permohonan pembiayaan.
d. Komite Pembiayaan
1) 50 juta harus mendapat persetujuan kepala cabang
2) 70-75 juta harus mendapat persetujuan direktur bisnis
3) 100 juta harus mendapat persetujuan direktur utama
4) 150 juta harus mendapat persetujuan komisaris
Setelah berkas lengkap BPRS Al Salaam lanjut kepada tahap komite
pembiayaan/ keputusan kredit. Sedangkan pada teori Kasmir sebelum
pada tahap keputusan kredit terdapat tiga tahap yang harus dipenuhi,
yaitu tahap wawancara pertama, tahap peninjauan ke lokasi, dan tahap
wawancara kedua.
36 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 98
45
e. Admin (Order pengikatan notaris dari pembuatan akad pembiayaan).
Pada tahap ini terdapat kesamaan dengan teori Kasmir. Setelah tahap
komite pembiayaan/ keputusan kredit maka akan dilakukan pembuatan
atau penandatanganan akad pembiayaan.
f. Realisasi Pembiayaan (Bank Officer melakukan input data otorisasi
Supervisor)
Tahap ini pula sama dengan teori Kasmir, yaitu tahap realisasi
pembiayaan yang adalah tahap terakhir pada sebuah prosedur pemberian
pembiayaan.
Prosedur pemberian pembiayaan BPRS Al Salaam secara keseluruhan
jika dibandingkan dengan teori Kasmir memiliki kemiripan, namun ada
beberapa bagian yang berbeda yaitu tahap kedua setelah pengajuan proposal,
pada BPRS Al Salaam yaitu tahap penilaian jaminan sedangkan pada teori
Kasmir adalah tahap penyelidikan berkas pinjaman yang mana tahap
penyelidikan berkas pinjaman pada BPRS Al Salaam terdapat pada tahap
ketiga setelah tahap penilaian jaminan.
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al-Salaam
Dalam pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu
diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat guna. Hal ini
46
diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko
pembiayaan.
Menurut Kasmir ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu
aspek character, capacity, capital, condition dan collateral.
a. Character
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau
watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus
dapat dipercaya.37 Keyakinan ini tercermin dari bagaimana sifatnya,
kejujurannya, gaya hidup yang dianutnya, tidak pemabuk, tidak penjudi,
usia debitur dan lain-lain. Watak calon nasabah dapat diketahui dengan
melihat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah
merupakan nasabah lama, sedangkan untuk nasabah permohonan baru
dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan. SO/
AO akan memeriksa Daftar Hitam Bank Indonesia (BI Checking) untuk
melihat kolektibilitas pembiayaan/ tingkat kesehatan pembiayaan
nasabah. SO/ AO juga melakukan trade checking yaitu pencarian
informasi ke rekan bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun
pemilik usaha sejenis untuk memperoleh informasi mengenai reputasi.
etika, jenis usaha dan perilaku bisnis calon nasabah. Karakter
merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar
pengembalian pembiayaan. Orang yang memiliki karakter yang baik
37 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 91-92
47
akan berusaha untuk membayar dengan berbagai cara, sifat-sifat khusus
yang menyertai kepribadian seseorang.
Menilai karakter didapat pada saat wawancara dengan cara tanya
jawab yang dilakukan pihak bank kepada nasabah pada saat nasabah
pertama kali berurusan dengan pihak bank dalam rangka pengajuan
pembiayaan. Hal yang biasa ditanyakan yang berhubungan dengan
karakter adalah seputar nama nasabah, nama istri dan anak-anak (jika
telah berkeluarga), tempat tinggal, kehidupan di sekitar tempat tinggal,
kebiasaan yang dilakukan, dan lain-lain yang berhubungan dengan
nasabah.
b. Capacity
Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah
dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan
kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba,
dimana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi
usaha, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga
bank memperoleh keyakinan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan
pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Analis pembiayaan
akan melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam
menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-
hari, dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Capacity dapat dilihat dari
aspek pemasaran meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek
48
pembelian terutama untuk sektor bisnis meliputi jumlah pembelian
perbulan, besarnya pembelian tunai, lama kredit pemasok, fluktuasi
pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan calon
nasabah dengan pemasok.
Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam
mengambil pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber
pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk
membayar pembiayaan.
c. Capital
Capital adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang
dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara
kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital adalah
untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan
penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana
pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk
menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal
kerja baik, sehingga usaha dapat berjalan lancar, berupa besar modal
kerja, Jika dianalisis capital dapat diteliti berdasarkan aset, Misalkan
nasabah sudah memiliki usaha yang cukup lama 5 tahun, maka jika
terdapat penambahan aset berupa rumah, kendaraan bermotor atau
penggunaannya untuk usaha berupa investasi dan buka cabang.
49
d. Condition
Condition adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang
mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.
Penilaian terhadap kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan
usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya atau
mengantisipasi sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. Hal
yang dianalisis meliputi persaingan antarsesama pengusaha dalam batas
kewajaran atau tidak, prospek usaha nasabah dan jumlah pesaing yang
mengancam usaha nasabah jika banyak maka akan mempengaruhi
omset penjualan nasabah.
e. Collateral
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah.
Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan,
jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu
masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.
Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
Jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah wanprestasi walaupun
demikian jaminan merupakan pendukung bukan aspek utama yang
diperhitungkan. Jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan
adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tak
bergerak berupa rumah, tanah, dan lain sebagainya.
50
3. Strategi dalam Menganalisis Pembiayaan Mikro Pada BPRS Al-Salaam
a. Strategi BPRS Al-Salaam dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro.
Beberapa hal yang dilakukan oleh BPRS Al-Salaam untuk
pencapaiannya terhadap peningkatan pangsa pasar atas pembiayaan
mikro antara lain:
1) Meningkatkan skill para staf yang terlibat dalam proses penilaian
pembiayaan mikro sehingga menjadi SDM yang berkualitas.
2) Meningkatkan capacity building UMKM dengan memberikan
technical assistance berupa pendampingan manajemen dan
penggunaan sistem IT.
3) Melakukan peran aktif dalam memperoleh nasabah dengan sistem
walk in customer dan mengunjungi nasabah ke tempat usaha atau
pasar-pasar untuk mensosialisasikan mengenai pembiayaan mikro.
4) BPRS Al Salaam menjadikan para nasabah UMKM sebagai mitra
dengan prinsip win-win solution yaitu pembiayaan tersebut
menguntungkan kedua belah pihak.
5) Fleksibel dalam pemberian pembiayaan.
6) Proses pembiayaan yang cepat yaitu 3 hari namun jika nasabah
terkendala berkas maka proses pembiayaan yaitu seminggu.
7) Para staf dalam pembiayaan mikro masing-masing menjalankan
tugasnya dengan baik dan berusaha untuk dapat mencapai target
pembiayaan.
51
b. Strategi BPRS Al-Salaam dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan
Mikro.
1) Melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan
komunikatif dimana nasabah dapat berkomunikasi lansung dan para
staf pembiayaan meresponnya dengan baik dan cepat dengan sikap
yang ramah saat nasabah bernegoisasi mengenai plafon tetapi tetap
menggunakan perhitungan yang tepat dalam menentukan plafond.
2) Pembagian tugas yang baik dan penjelasan yang detail mengenai
waktu dan tempat nasabah oleh Kepala Divisi Bisnis & Produk –
Modal Kerja & Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan
survei.
3) Perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan
menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan.
4) SO/AO dalam menganalisis lebih menekankan pada aspek karakter,
aspek capacity dan syariah.
5) Aspek collateral merupakan pendukung bukan hal yang pertama
kali dianalisis.
6) Proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu
wawancara dan investigasi.
7) Kemudahan dalam prosedur pembiayaan.
8) Penjelasan secara detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah
melakukan permohonan pembiayaan.
52
Berdasarkan analisis penulis berdasarkan pertimbangan dari sisi
prosedur strategi menganalisis pembiayaan lebih mudah dibandingkan bank
lain sekalipun bank umum, Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa Bank
Syariah Mandiri membutuhkan dua tahap penilaian pembiayaan yang
dilakukan dengan dua cara yaitu penilaian lisan yaitu dengan meneliti
beberapa prinsip seperti karakter dan kemampuan nasabah dan tahap
penilaian dokumentasi dengan memperhatikan tujuh aspek seperti aspek
keuangan, yuridis, pemasaran, karakter dan manajemen, teknis sosial dan
ekonomi.
Menurut Selfie Rahayu pada bank Mega Syariah dalam pemberian
pembiayaan mikro menggunakan prinsip 3 C yaitu character, capacity,
collateral dan aspek 7 P meliputi personality, party, purpose, prospect,
profitability, dan protection dan aspek penilaian lain seperti sumber supplier,
sumber penjualan, cara pembayaran pada konsumen dan kondisi hutang
debitur.38
Kedua bank tersebut dalam menilai kelayakan pembiayaan
membutuhkan persyaratan yang lebih banyak sedangkan pelaku usaha mikro
membutuhkan kesederhanaan dalam aspek penilaian. BPRS Al Salaam
dalam menganalisis kelayakan suatu permohonan pembiayaan hanya
meggunakan prosedur dan analisa yang tidak terlalu rumit sebagaimana teori
38 Selfie Rahayu, “Analisis Pembiayaan Usaha Mikro Syariah Pada Bank Mega Syariah,”(Skripsi S1
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 62-81.
53
Kasmir mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit dan prosedur pemberian
kredit, hanya saja ada sedikit bagian yang berbeda yaitu tahap kedua setelah
pengajuan proposal, pada BPRS Al Salaam yaitu tahap penilaian jaminan
sedangkan pada teori Kasmir adalah tahap penyelidikan berkas pinjaman
yang mana tahap penyelidikan berkas pinjaman pada BPRS Al Salaam
terdapat pada tahap ketiga setelah tahap penilaian jaminan, namun secara
garis besar prinsip dan prosedur pembiayaan yang dilakukan BPRS Al
Salaam dengan teori Kasmir memiliki kesamaan.
Selain itu BPRS Al-Salaam dalam tahap pembiayaan melakukan
komunikasi yang efektif dan penjelasan secara detail pada saat tahap
pengajuan permohononan pembiayaan dan melakukan pembinaan pada
nasabah selama proses pembiayaan dengan pemantauan (monitoring).
54
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada
BPRS AL-Salaam:
1. Prosedur pembiayaan mikro oleh BPRS Al-Salam Cabang Cinere
mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana cukup
menyertakan fotokopi KTP, KK dan SIUP dengan lima tahap pembiayaan
meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap
pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan/akad
pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan.
2. Analisis kelayakan pembiayaan mikro Pada BPRS AL-Salaam dilihat dari
sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih
menekankan pada aspek character, capacity. Selain itu dipertimbangkan
pula aspek pendukung seperti capital, condition of economy dan collateral.
3. Strategi BPRS AL-Salaam dalam menganalisis pembiayaan mikro
menerapkan berbagai hal yang memudahkan nasabah dalam memberikan
pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah seperti
melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif,
pembagian tugas yang baik oleh Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal
54
55
Kerja & Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke
nasabah, perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan
menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan, Sales Officer dalam
menganalisis lebih menekankan aspek karakter, capacity dan syariah, aspek
collateral merupakan pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis,
proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan
investigasi, kemudahan dalam prosedur pembiayaan, penjelasan secara
detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan
pembiayaan.
B. Saran
Dari penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:
1. BPRS AL-Salaam harus terus berusaha meningkatkan kinerja dalam
pembiayaan mikro sehingga pangsa pasar perbankan syariah dapat
meningkat.
2. Strategi yang telah dibuat seharusnya diterapkan secara komprehensif agar
memperoleh keunggulan kompetitif (competitive advantage).
3. Monitoring harus dilakukan oleh para staf pembiayaan mikro secara rutin
terhadap para calon nasabah agar memperkecil terjadinya penyalahgunaan
pembiayaan mikro
56
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Ma’ruf. Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di
Indonesia. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
Afiff, Faisal, dkk. Strategi dan Operasional Bank. Bandung: PT Eresco, 1996.
Dewi, Chandra. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit dan
Dampaknya Terhadap Non Performing Loan. 2009.
Hamdan, Umar dan Andi, Wijaya, Analisis Komparatif resiko Keuangan Bank
Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah. 2005.
Hasan, Zubairi. Undang-Undang Perbankan Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2009.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2001.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011.
Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
Kuncoro, Mudrajad. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta:
Gelora Aksara Pertama, 2005.
64
57
Rahayu, Selfie. “Analisis Pembiayaan Usaha Mikro Syariah Pada Bank Mega
Syariah.” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
2010.
Rizqullah, “Pembenahan Manajemen Perbankan Syariah Menyongsong Industri
Perbankan 2010”, Makalah disampaikan pada seminar Bulanan MES, 21
Februari 2010, h. 4.
Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
Subagyo, dll, 2002, Bank dan Lembaga KeuanganLainnya, (STIE YKPN,
Yogyakarta), h, 117.
Susanto, Edi. Formulasi Strategi Bersaing PT. BPRS Pemerintah Kota Bekasi, 2012.
Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Wawancara Pribadi dengan Azwar. Jakarta. 01 April 2015.
Wawancara Pribadi dengan Bapak Zulfikar Zulkarnain. Jakarta. 09 April 2015
BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari
http://www.bprsalsalaam.com/?fuseaction=home.general§ion=profil&sub
section=sejarah_bprs_alsalaam
Departemen Koperasi. “Kriteria UMKM”. diakses pada 14 Mei 2014 dari
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1
29.
65
58
“Deskriptif Kualitatif”, diakses pada 14 Mei 2014 dari
http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/
Koto, Ferry. “UMKM Semakin Kuat”, Artikel diakses pada 08 April 2015 dari
http://ferrykoto.wordpress.com/2013/12/20/tahun-2014-ekonomi-menurun-
koperasi-berjaya-umkm-semakin-kuat/
Yasinta. “Kriteria UMKM”, Artikel diakses pada 15 Maret 2015 dari
http://yasintahening.wordpress.com/2013/03/27/kontribusi-umkm-dalam-
perekonomian-indonesia/
66
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
HASIL WAWANCARA MENGENAI PEMBIAYAAN MIKRO
(Wawancara dengan Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja & Investasi)
Narasumber : Bapak Azwar selaku Kepala Divisi Bisnis & Produk – Modal Kerja
& Investasi
Waktu : 23 Maret 2015
Tempat : BPRS Al Salaam Cabang Cinere
1. Apa keunggulan pembiayaan mikro BPRS Al Salaam dibandingkan bank lain?
Untuk bisnis mikro sebenarnya semua bank tidak dapat dikatakan bahwa BPRS
Al Salaam lebih baik dibandingkan bank lain, ada keunggulan di masing-masing
bank, hanya BPRS Al Salaam mempunyai strategi meliputi SDM yang unggul
dan produk yang bersaing.
2. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan BPRS Al Salaam untuk sektor
UMKM?
Nasabah harus punya usaha minimal 2 tahun , entah nasabah datang lansung ke
kantor cabang terdekat atau didatangi lansung oleh marketing lalu bila minat
tinggal menyerahkan data yang wajib dipenuhi
3. Bagaimana kriteria UMKM yang mendapatkan persetujuan pembiayaan?
Usaha yang dapat dibiayai mikro adalah usaha kecil menengah memiliki tempat
usaha yang permanen, ada jaminan, 5C (Character ,Capacity,Capital Condition
70
of economy,dan Collateral). Untuk mengetahui usaha tersebut mikro, menengah
atau makro berdasarkan UU No 25 Tahun 1999 tentang struktur modal usaha
mikro, menengah, macro (enterprise) untuk saat ini UU No. 20 Tahun 2008
4. Bagaimana strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan
mikro yang diajukan nasabah?
Strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan tetap mengacu pada 5C
dan aspek syariah tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penilaian di luar 5C
itu sendiri tergantung implementasinya di lapangan misalkan dengan
penambahan pertimbangan terhadap aspek-aspek lain seperti pertimbangan
analisa pasar, hubungan dengan supplier dan lain- lain.
5. Berapa lama yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan hingga pembiayaan
tersebut disetujui? Sesuai SLA (Standar Layanan) 7 hari
6. Bagaimana kriteria UMKM yang mendapatkan persetujuan pembiayaan?
Usaha yang dapat dibiayai mikro adalah usaha kecil menengah memiliki tempat
usaha yang permanen, ada jaminan, 5C (Character ,Capacity, Capital , Condition
of economy,dan Collateral). Untuk mengetahui usaha tersebut mikro, menengah
atau makro berdasarkan UU No 25 Tahun 1999 tentang struktur modal usaha
mikro, menengah, macro (enterprise).
7. Bagaimana strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan
mikro yang diajukan nasabah?
Strategi BPRS Al Salaam dalam menganalisis kelayakan tetap mengacu pada 5C
dan aspek syariah tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penilaian di luar 5C
71
itu sendiri tergantung implementasinya di lapangan misalkan dengan
penambahan pertimbangan terhadap aspek-aspek lain seperti pertimbangan
analisa pasar, hubungan dengan supplier dan lain- lain.
8. Bagaimana cara untuk menilai karakter calon nasabah?
Penilaian karakter calon nasavah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
wawancara dan investigasi atau penyidikan, Dengan wawanvara dapat dilihat
dari cara nasabah melakukan tanya jawab dengan bank sepertt berkomunikasi
dan respon nasabah saat diajukan pertanyaan sedangkan Investigasi atau
penyidikan bertujuan untuk melihat karakter nasabah dari lingkungan tempat
nasabah bertempat tinggal, tempat usaha atau sejenisnya.
9. Bagaimana mengenai analisa pasar?
Analisa pasar dilakukan ke nasabah dan mengklasifikasi jenis jaminan dengan
syarat jaminan harus bersifat marketable.
10. Apakah tujuan dari BI Checking? BI Checking bertujuan untuk melihat
pembayaran hutang di bank lain, melihat kolektibilitas pembiayaan/ tingkat
kesehatan pembiayaan nasabah.