ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPh …
91
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA TRANSAKSI MUDHARABAH (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum) Oleh: Febriyanti NIM: 204082002310 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008 M
Transcript of ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPh …
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 23 PADA TRANSAKSI MUDHARABAH
(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum)
Oleh:
Febriyanti
NIM: 204082002310
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M
ANALISIS PENGARUH KINERJA DAN INDEPENDENSI
TERHADAP KEPUASAN KERJA INTERNAL AUDITOR
(Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta)
Oleh:
Eka Nurwahyuni
NIM: 204082002306
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 23 PADA TRANSAKSI MUDHARABAH
(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh
Febriyanti
NIM: 204082002310
Di Bawah Bimbingan
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM Rahmawati, SE., MM
NIP. 130 676 334 NIP. 150 377 441
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H/2008 M
Hari ini Rabu Tanggal 10 Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan
Ujian Komprehensif atas nama Febriyanti NIM: 204082002310 dengan judul Skripsi
“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23 PADA TRANSAKSI MUDHARABAH” (Studi Kasus Pada PT.
Asuransi Takaful Umum). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama
ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 10 September 2008
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA Amilin, SE., Ak., M.Si
Ketua Sekretaris
Prof. Dr. Abdul Hamid, MS
Penguji Ahli
Hari ini Jumat 12 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian
Skripsi atas nama Febriyanti NIM: 204082002310 dengan judul Skripsi “ANALISIS
EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23
PADA TRANSAKSI MUDHARABAH” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi
Takaful Umum). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian
berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 12 Desember 2008
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM Rahmawati, SE., MM
Pembimbing I Pembimbing II
Amilin, SE., Ak., M.Si
Penguji Ahli
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Febriyanti
Tempat/Tanggal Lahir : 22 Februari 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jalan Cipinang Muara Raya Rt 001/03, No.3.
Jakarta Timur 13420 Telepon : 021- 99022656
Motto : Hasbunallah wa ni’mal wakil, ni’mal maula wan
ni’man nashiir.
Tahun Universitas / Sekolah
1991 – 1992 TK Ketilang, Bekasi
1992 – 1998 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Pagi Jakarta
1998 – 2001 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTP) 52 Jakarta
2001 – 2004 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 54 Jakarta
2004 – 2008 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Non Reguler
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tahun Organisasi
1999 – 2001 Anggota Palang Merah Remaja (PMR) SLTPN 52
2002 – 2003 Ketua Palang Merah Remaja (PMR) SMAN 54
2005 Divisi Kerohanian Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Non Reguler
2006 – 2007 Divisi Keputrian Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Komda Ekstensi
Analyse The Effectiveness Of The Application Of Income Tax (PPh)
The Article 23 In The Transaction Mudharabah
(The Case of Study to PT. Asuransi Takaful Umum)
By:
Febriyanti
DATA PRIBADI
PENDIDIKAN
PENGALAMAN ORGANISASI
ABSTRACT
The aim of this research was to analyse the effectiveness of the application of income tax
(PPh) the Article 23 in the transaction mudharabah to PT. Asuransi Takaful Umum Jakarta. This
research used the descriptive method qualitative with ”Importance and Performance Analisys” that is
the analysis of the level of the interests and the implementation, that will produce the data in the form
of the diagram kartesius about the factor that influenced the Application PPh the Article 23 in PT. the
Insurance Takaful the Public. The data that was received by spreading the questionnaire against 25
employees of the financial part and the tax to PT. Asuransi Takaful Umum Jakarta, that the
determination sample used the Convenience method sampling.
Results of the questionnaire showed the answer with the level of compatibility between the implementation/the application and the interests of 93,19% towards the tax regulation. This meant the
application of PPh Pasal 23 to PT. Asuransi Takaful Umum were effective because as hoped the
company. The application PPh the Article 23 went well that is of 77.35 % the respondent said effective.
Keyword: The Application PPh the Article 23, The Interests of The Tax Regulation, Mudharabah.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA
TRANSAKSI MUDHARABAH
(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum)
Oleh:
Febriyanti
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan pajak penghasilan
(PPh) Pasal 23 dalam transaksi mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Umum Jakarta. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan ”Importance and Performance Analisys” yaitu
analisis tingkat kepentingan dan pelaksanaan, yang akan menghasilkan data dalam bentuk diagram
kartesius tentang faktor yang mempengaruhi Penerapan PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Takaful
Umum. Data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner terhadap 25 karyawan bagian keuangan
dan pajak pada PT. Asuransi Takaful Umum Jakarta, yang penentuan sample menggunakan metode
Convenience Sampling. Hasil kuesioner menunjukkan jawaban dengan tingkat kesesuaian antara
pelaksanaan/penerapan dengan kepentingan sebesar 93.19% terhadap peraturan pajak. Hal ini berarti
penerapan PPh Pasal 23 pada PT. Asuransi Takaful Umum telah efektif karena sesuai dengan harapan
perusahaan. Penerapan PPh Pasal 23 telah berjalan dengan baik yaitu sebesar 77,35 % responden telah
menyatakan efektif.
Kata Kunci: Penerapan PPh Pasal 23, Kepentingan Peraturan Pajak, Mudharabah.
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah, Zat Pemangku langit dan bumi. Yang mengatur seluruh makhluk-Nya,
yang mengutus Rasul sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syari’at agama dengan keterangan
yang jelas dan bukti-bukti yang nyata. Segala puji bagi Allah atas segala karunia dan kemudahan dari-
Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Yang Maha Esa lagi
Maha Perkasa, Yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun Dosa. Dan aku bersaksi bahwa Nabi
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada beliau,
keluarga, sahabat dan para shalihin sesudahnya.
Selama proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan dan kesulitan telah penulis hadapi.
Namun, hanya atas limpahan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta dorongan dan bimbingan dari
berbagai pihak maka penulis mengucapkan Jazaakumullah Kairan Katsir kepada berbagai pihak yang
telah membantu diantaranya:
1. Papa dan Mama tersayang yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang, semangat dan
doa yang ditiada putusnya untuk dwi. Bushe dan Umi Lena tercinta terima kasih untuk kasih
sayangnya yang diberikan seperti layaknya anak sendiri. Alm. Pakde Hartoto dan Mbah
Kakung (Smoga Allah mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik lagi, Amin. Dwi
selalu merindukan pertemuan dengan pakde dan mbah). Kakak-kakakku tersayang, Mba Lia
(Uhibbuki Fillah), Kak Mai, Mas Bari (Jazaakullah mas buat motivasi, taujih, waktu, pikiran
dan bantuannya selama ini, mohon doanya selalu), Mba Neli, Mba Yuli dan Mas Hadi
(sungguh menyenangkan bisa menjadi adik kalian, maafkan dwi sering membuat kesel,
marah dan sedih kalian). Adikku Encha dan Diandra (terima kasih untuk
kemurahhatiaannya).
2. Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Faisal Badroen MBA, Pudek Akademik Bapak Prof. Dr.
Abdul Hamid, MS.
3. Kepala Jurusan Akuntansi, Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA dan Sekretaris
Jurusan Akuntansi Bapak Amilin, SE., Ak., Msi.
4. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM, selaku dosen pembimbing I yang sangat sabar dalam
memberikan pengarahan dalam penulisan.
5. Ibu Rahmawati SE., MM, selaku dosen pembimbing II terima kasih atas motivasi dan
perbaikannya demi kelancaran skripsi ini semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi ilmu yang
bermanfaat.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) yang telah memberikan ilmu
yang bermanfaat bagi penulis.
7. Semua Staf Akademik FEIS: Ibu Ani, Ibu Yuli, Ibu Siska, Kak Heri dan Pak Seandy.
8. Bagian Keuangan PT. Asuransi Takaful Umum, Pak Dodo, Pak Budi, Pak Amru
(Jazaakullah Khairan Katsir Pak Amru untuk waktu, bimbingan dan taujihnya), Bu Rini
(mohon doanya, Bu), Mba Maryana, Bu Melda, Pak Bayu, Kak Adi (syukron Kak untuk
masukannya), Pak Zikril, Pak Maulana. Jazaakumullah Kairan Jazaa.
9. Sahabat dan teman-temanku: Ukhti Fitri (Uhibbuki Fillah, perjalanan tarbiyah kita masih
panjang, semangat!), Mba Khusnul (syukron Mba taujihnya), Akh Dadi dan ZF syukron Akh,
untuk waktu, bantuan, taujih dan transfer semangatnya), Puti....syukron buat waktu dan
bantuannya (maafkan selalu merepotkan), Neng, Eka, dan Yuli. Semoga Allah menyatukan
hati-hati kita dalam ketaatan kepada-Nya.
Namun, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi
dan metodologi penulisan. Untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan guna penyempurnaan
skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya untuk
menambah wawasan, pengetahuan dan informasi.
Jakarta, Desember 2008
Febriyanti
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ..................................................... i
LEMBAR PNGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ...................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ................................................................... iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... iv
ABSTRACT ....................................................................................................................... v
ABSTRAK.......................................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR........................................................................................................ vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR.............................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL................................................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang Penelitian .................................................................. 1
B. Perumusan Masalah .......................................................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................... 8
A. Asuransi ............................................................................................ 8
1. Definisi Asuransi (konvensional)................................................. 8
2. Definisi Asuransi Syariah ............................................................ 10
3. Implementasi al-Mudharabah pada Asuransi Umum.................... 15
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ........................................... 18
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pajak
Penghasilan................................................................................. 19
B. Perpajakan ......................................................................................... 19
1. Definisi Pajak ............................................................................. 19
2. Sistem Pemungutan..................................................................... 20
3. PPh Pasal 23 ............................................................................... 21
C. Efektivitas ......................................................................................... 23
1. Pengertian Efektivitas ................................................................. 23
2. Tingkat Efektivitas...................................................................... 25
D. Kerangka Pemikiran........................................................................... 26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN............................................................. 27
A. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 27
B. Metode Penentuan Sampel ................................................................. 27
C. Metode Pengumpulan Data ................................................................ 28
1. Penelitian Pustaka (Library Research) ......................................... 28
2. Penelitian Lapangan (Field Research) ........................................ 28
D. Metode Analisis dan Pengolahan Data................................................ 29
1. Metode Analisis .......................................................................... 29
2. Teknik Pengolahan Data Penelitian ............................................. 29
3. Analisis Data Hasil Penelitian ..................................................... 31
E. Penilaian Efektifitas Penerapan Pajak PPh 23 ..................................... 36
F. Variabel dan Pengukurannya.............................................................. 37
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.......................................................... 42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .................................................... 42
1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Umum .............................. 42
2. Struktur Organisasi ..................................................................... 45
3. Visi, Misi, Sasaran, dan Strategi pada PT. Asuransi Takaful Umum 48
4. Kegiatan Sosial ........................................................................... 50
B. Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
pada Transaksi Mudharabah .............................................................. 51
1. Sistem......................................................................................... 51
2. Prosedur/flowchart ..................................................................... 53
C. Hasil Uji Instrumen Penelitian............................................................ 56
1. Uji Validitas................................................................................ 56
2. Uji Reabilitas .............................................................................. 59
3. Deskripsi Data ............................................................................ 60
4. Analisis Importance and Performance Scale................................ 62
5. Diagram Kartesius ...................................................................... 71
6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan PPh Pasal 23 pada
Transaksi Mudharabah ................................................................ 81
7. Penelitian Sebelumnya ................................................................ 82
BAB V PENUTUP............................................................................................... 85
A..................................................................................................... Kes
impulan ............................................................................................. 85
B. .................................................................................................... Imp
likasi.................................................................................................. 87
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR
Gambar Keterangan Hal
2.1 Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 26
3.1 Diagram The Performance-Ranting Analysis ................................................... 35
4.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Sampai Pengenaan PPh Pasal 23
Pada Transaksi Mudharabah ............................................................................ 52
4.2 Flowchart prosedur Penerapan PPh Pasal 23 .................................................... 54
4.3 Diagram Kartesius .............................................................................................. 75
4.4 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan PPh Pasal 23 .................................... 81
DAFTAR TABEL
Tabel Keterangan Hal
3.1 Kriteria Korelasi..................................................................................................... 31
3.2 Pengukuran Tingkat Pelaksanaan/penerapan PPh Pasal 23......................................... 32
3.3 Pengukuran Tingkat Kepentingan Atas Pengenaan PPh Pasal 23 ............................... 32
3.4 Pengukuran Tingkat kesesuaian ................................................................................ 33
3.5 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan Pajak PPh 23 (%) ................................... 37
3.6 Operasional Variabel Penelitian ................................................................................ 40
4.1 Uji validitas Instrumen Pelaksanaan/Penerapan PPh Pasal 23 .................................... 57
4.2 Uji Validitas Instrumen Tingkat Kepentingan Peraturan Perpajakan........................... 58
4.3 Hasil Reabilitas Instrumen Tingkat Pelaksanaan/Penerapan PPh 23 ........................... 59
4.4 Hasil Reabilitas Instrumen Tingkat kepentingan Peraturan Pajak ............................... 59
4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...................................................... 60
4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .................................................................... 60
4.7 Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................................................... 61
4.8 Deskripsi Berdasarkan Lama Bekerja........................................................................ 62
4.9 Penilaian Tingkat Kepentingan Peraturan PPh Pasal 23 Pada PT. Asuransi
Takaul Umum ........................................................................................................ 63
4.10 Penilaian Tingkat Pelaksanaan/Penerapan PPh Pasal 23 Pada PT. Asuransi Takaul
Umum.................................................................................................................... 66
4.11 Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan
PPh Pasal 23 .......................................................................................................... 68
4.12 Perhitungan Rata-Rata dari Penilaian Tingkat Pelaksanaan/ Penerapan PPh
Pasal 23 dan Penilaian Tingkat Kepentingan Peraturan PPh Pasal 23 pada Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Penerapan PPh Pasal 23 ......................................................... 72
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Keterangan
1 : Surat Keterangan Riset
2 : Kuesioner Penelitian Ilmiah
3 : Rekapitulasi Penilaian Pelaksanaan/Penerapan PPh Pasal 23
4 : Rekapitulasi Penilaian Kepentingan Peraturan PPh Pasal 23
5 : Uji Validitas dan Reabilitas Pelaksanaan/Penerapan PPh
Pasal 23
6 : Uji Validitas dan Reabilitas Kepentingan Peraturan PPh
Pasal 23
7 : Tabel Nilai Product Moment
8 : S – 720/PJ.42/2001 tentang “Penegasan Mengenai Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Mudharabah”
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Melihat berbagai kondisi yang tidak menentu baik dari segi politik,
ekonomi, budaya, lingkungan dan sosial di Indonesia yang kerap menimbulkan
fenomena-fenomena tidak terduga seperti bencana alam, kerusuhan, kecelakaan,
dan kebakaran. Sonni Dwiharsono (tanpa tahun:2) mengutarakan bahwa
kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan perlu dalam dunia usaha
mengingat terdapat berbagai resiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat
mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya.
Perkembangan perusahaan asuransi sedemikian pesat terlebih dengan
diundangkannya Undang-Undang Asuransi Nomor 2 Tahun 1992 beserta
peraturan pelaksanaannya baik dari tingkat Keputusan Presiden dan Keputusan
Menteri Keuangan, yang bertujuan untuk mengembangkan peranan perasuransian
di Indonesia. Perkembangan baik dalam jumlah perusahaan maupun perolehan
premi asuransinya pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi
jiwa serta perusahaan penunjang kegiatan perasuransian cukup signifikan dari
tahun ketahun, sedangkan dalam bidang reasuransi jumlah perusahaannya relatif
tetap akan tetapi perolehan premi asuransinya meningkat dari tahun ke tahun
(Sonni Dwiharsono, tanpa tahun:2).
Allah SWT telah berfirman dalam Al Quran: “Pada hari ini telah Ku-
sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-
Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi agama bagimu” (QS. Al-Maidah:3).
Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep
ekonomi. Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim merupakan potensi
yang luar biasa sebagai tempat tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi yang
berbasis syariah, tidak terkecuali dengan asuransi syariah (Agus Edi Sumanto,
2005:1-2). Dimana sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum
(syariah) adalah sebuah sistem ta’awun dan tadhamun yang bertujuan menutupi
kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah dimana investasinya harus ke
tempat yang halal.
Ekonomi syariah telah terbukti mampu bertahan di tengah berbagai
goncangan ekonomi global. Oleh karena itu belakangan makin banyak negara
yang mengembangkan sistem ekonomi syariah sebagai upaya mempertahankan
perekonomian negaranya dari berbagai gejolak ekonomi kapitalis/liberal,
termasuk di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Takaful Indonesia. Saat ini
Takaful Indonesia memiliki 1 kantor pusat dan 39 kantor cabang di seluruh
Indonesia.
Perbedaan-perbedaan pada asuransi syariah dan asuransi konvensional
secara mendasar dapat dilihat pada: (a) Akad; (b) Kepemilikan dana; (c) Investasi
dana; (d) Pembayaran klaim; (e) Keuntungan; (f) Ada Dewan Pengawas Syariah
bagi asuransi syariah (www.takaful.com/2007). Akad pada asuransi konvensional
adalah akad jual beli (akad mu’awadhah, akad idz’aan, akad gharar, dan akad
mulzim) sedangkan pada asuransi syariah digunakan akad tijarah dan akad
tabarru’.
Dalam kepemilikan dana asuransi konvensional dana yang terkumpul dari
premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas
menggunakan dan menginvestasikan kemana saja, sedangkan dalam asuransi
syariah dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi,
merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai
pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut (Muhammad
Syakir Sula, 2004:327).
Investasi dana untuk asuransi konvensional bebas melakukan investasi
dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatasi pada halal
dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan. Sedangkan pada
asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan,
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari
riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang (Muhammad Syakir Sula,
2004:327).
Dilihat dari sumber pembayaran klaim pada asuransi konvesional dari
rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.
Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual. Sedangkan pada asuransi syariah
sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’, dimana peserta saling
menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya
ikut menanggung bersama resiko tersebut (Muhammad Syakir Sula, 2004:327).
Perolehan keuntungan asuransi konvensional didapatkan dari surplus
underwriting dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.
Sedangkan dalam asuransi syariah, profit yang diperoleh dari surplus
underwriting dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi
dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta (Muhammad Syakir Sula,
2004:328). Asuransi konvensional tidak terdapat DPS (Dewan Pengawas Syariah)
sehingga dalam prakteknya banyak yang bertentangan dengan kaidah-kaidah
syar’i. Sedangkan asuransi syariah ada DPS, yang berfungsi untuk mengawasi
pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad Syakir Sula,
2004:326).
Perkembangan dunia asuransi yang sangat pesat ini, sebagai warga negara
yang baik pebisnis asuransi diwajibkan untuk turut berkontribusi dalam
pembayaran pajak. Masalah pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dunia bisnis termasuk asuransi syariah. Pajak bisa berperan dalam tubuh suatu
usaha namun jika ketentuan pajak memberatkan suatu usaha, maka usaha itu tidak
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan asuransi syariah yang
cukup signifikan belum didukung peraturan perpajakan dari pemerintah (Anonim,
Indonesia Tax Review, 2007:1).
Dirjen Lembaga Keuangan sudah memberikan ruang kepada asuransi
syariah berupa format laporan keuangan yang memungkinkan munculnya
transaksi khas seperti bagi hasil ataupun pencadangan (www.
halalguide.info/2006). Namun industri asuransi syariah perlu mendapatkan
kejelasan dalam perlakuan akuntansi atas usaha mereka. Hal ini penting, sebab
asuransi syariah sangat berbeda dari asuransi konvensional. Dalam praktiknya,
pelaporan akuntansi asuransi syariah mengikuti asuransi konvensional, maka
penerapan pajaknya juga akan selalu sama. Padahal secara konsep, asuransi
syariah berbeda jauh dari asuransi konvensional (Anonim, Indonesia Tax Review,
2007:1).
Transaksi paling utama dalam asuransi syariah adalah penerimaan premi
yang harus dicatat sebagai pendapatan sehingga menurut UU No.17/2000 Pasal 4
ayat (1) huruf n atas pendapatan premi asuransi tersebut merupakan objek pajak.
Objek pajak bukan berasal dari premi atau dana yang diamanahkan peserta
melainkan hasil investasi dari kedua dana tersebut. Berdasarkan transaksi bagi
hasil (mudharabah) dalam UU No.17/2000 Pasal 4 ayat (1) huruf g menegaskan
bahwa pembayaran bagi hasil kepada peserta atau nasabah asuransi syariah
merupakan objek pajak yang disetarakan dengan dividen perusahaan asuransi
kepada pemegang polis dan dikenai pajak 15% dari jumlah bruto yang bersifat
tidak final (PPh 23) (Ade Dodo, 2006).
Polis asuransi syariah jika tidak terdapat klaim dan kemudian dibagikan
bagi hasil tidak disamakan dengan no claim bonus seperti asuransi konvensional
yang dikenakan PPh pasal 21 terjadi pencatatan atas seluruh pendapatan.
Sedangkan dalam asuransi syariah diperlakukan sebagai dividen polis yang
dikenai PPh 23 sebesar 15% dan 30% untuk PPh badan karena pembagian dividen
tidak boleh dibiayakan (non-deductible expense) (Anonim, Indonesia Tax
Review, 2007:20).
Dampak bagi hasil sebagai non-deductible expense berpengaruh pada
kenaikan laba sebelum pajak yang berpengaruh langsung pada besaran
penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif lapisan tertinggi sebesar 30%.
Penerapan inilah yang dinilai menghambat bisnis asuransi syariah (Ade Dodo,
2006). Peraturan perpajakan telah dijelaskan dalam Surat S-
720/PJ.42/2001 tetap dikeluarkan pemerintah yang mau tidak mau harus diterima
oleh bisnis asuransi syariah di Indonesia.
Melihat kondisi tersebut penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui
seberapa besar efektivitas penerapan peraturan perpajakan dalam perusahaan
asuransi syariah. Efektivitas organisasi dimana para anggotanya melaksanakan
tugas sesuai kedudukan dan peran mereka dalam penerapan Pajak Penghasilan
Pasal 23 pada transaksi Mudharabah. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini
dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Efektivitas Penerapan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Transaksi Mudharabah” (Studi
Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Umum).
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: “Bagaimana efektivitas penerapan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
dalam transaksi mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Umum”.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar efektivitas dari
penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam transaksi mudharabah pada
asuransi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:
1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
seberapa besarkah tingkat efektivitas penerapan dari PPh 23 pada PT.
Asuransi Takaful Umum.
2. Bagi akademisi adalah untuk dijadikan referensi kajian lebih lanjut,
menambah pengetahuan berdasarkan aplikasi langsung atas objek penelitian
pada perusahaan dengan harapan menambah luas wawasan berpikir khususnya
masalah pajak.
3. Bagi masyarakat umum, harapan menambah luas wawasan masalah asuransi
syariah dan pengenaan pajaknya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
E. Asuransi
1. Definisi Asuransi (konvensional)
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu assurantie. Dalam hukum Belanda
disebut Verzekering artinya pertanggungan. Dari peristilahan assurantie kemudian timbul
istilah assuradeur bagi penanggung, dan ada istilah geassureerde bagi tertanggung
(Muhammad Syakir Sula, 2004:26).
Menurut Abbas Salim (2005:15) memberikan definisi tentang asuransi sebagai suatu
alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam
jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Sedangkan
menurut Green (tanpa tahun):
“Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan
mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya,
sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu”.
Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD) Republik Indonesia, dikatakan bahwa
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.
(www.asuransi-mobil.com/2007).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha
perasuransian Bab 1, Pasal 1, menyebutkan bahwa
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana
pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi,
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan” (Muhammad Syakir Sula, 2004:27).
Menurut Undang-undang tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terdapat tiga
jenis usaha asuransi, yaitu:
a. Usaha asuransi kerugian, yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas
kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hokum kepada pihak ke-3 yang timbul
dari peristiwa yang tidak pasti.
b. Usaha asuransi jiwa, yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan
dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
c. Usaha reasuransi, yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko
yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
Menurut Herman Darmawi (2001:101) definisi perusahaan asuransi kerugian adalah:
“Perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian,
kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari
peristiwa yang tidak pasti. Produk asuransi kerugian yang pada umumnya ditawarkan industri
asuransi dapat digolongkan atas asuransi kebakaran, asuransi transportasi, dan asuransi
aneka”.
2. Definisi Asuransi Syariah
Dalam bahasa Arab Asuransi disebut At-ta’min, At-ta’min yang memiliki arti
memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Menta’minkan
sesuatu, artinya seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya
mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan
ganti terhadap hartanya yang hilang (Muhammad Syakir Sula, 2004:28).
Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dalam Fatwa DSN No. 21/ DSN-
MUI/IX/2001 Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah
“Usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang
sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian),
riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat”.
a. Al-‘Aqila (Asal Mula Asuransi Syariah)
Konsep asuransi Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut aqilah.
Al-Aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Sementara
dalam hadist Nabi, Abu Hurairah pernah mengatakan:
“Bahwa pernah ada dua wanita suku Huzail bertikai. Salah seorang dari mereka memukul
yang lain dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam
rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke pengadilan. Nabi Muhammad
memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah
membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan kompensasi atas
membunuh wanita adalah uang darah (diyat) yang harus dibayar oleh aqilah (saudara
pihak ayah) dari yang tertuduh”.
Kesiapan membayar kontribusi keuangan sama dengan praktik premi asuransi.
Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan al-aqilah mungkin sama dengan
nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang. Karena merupakan bentuk
perlindungan untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang sorban
(Muhammad Syakir Sula, 2004:31).
b. At- Takaful (Tolong Menolong)
Menurut Muhammad Syakir Sula (2004:33) istilah lain yang sering digunakan
untuk asuransi syariah adalah takaful. Secara bahasa, takaful berasal dari akar kata yang
artinya menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Arti takaful
dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama muslim
sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.
Takaful dengan pengertian seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT. “Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. al-Maidah:2).
c. Aqad (Akad)
Menurut Muhammad Syakir Sula (2004:38-39) lafal akad berasal dari lafal
arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq. Pernyataan
pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama
yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara
pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah
ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.
d. Al-Mudharabah (Bagi Hasil)
Menurut Slamet Wiyono (2005:122) definisi mudharabah adalah:
“Akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola
dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami
kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan
adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan,
kecurangan, dan penyalahgunaan dana”.
Menurut Antonio Syafi’i dalam Muhammad Syakir Sula (2004:333) rukun
mudharabah adalah (1) pemodal (sahibul mal), (2) pengelola (mudharib), (3) modal
(maal), (4) nisbah keuntungan, (5) sighat (aqd).
1) Menurut Muhammad Syakir Sula (2004:337) keunggulan sistem mudharabah, antara
lain:
a) Bank atau asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan
usaha nasabah meningkat.
b) Bank maupun asuransi akan lebih selektif dan prudent ‘hati-hati’ mencari usaha
yang benar-benar halal, aman, dan
c) Menguntungkan, karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah
yang akan dibagikan.
d) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga, bank
menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun
keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan krisis ekonomi.
2) Pendapatan Mudharabah
Esensi kontrak mudharabah adalah kerjasama untuk mencapai profit
berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana
keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Profit (laba) pada asuransi
syariah untuk asuransi kerugian, diperoleh dari surplus underwriting dan hasil
investasi. Dari laba tersebut dilakukan bagi hasil (al-mudharabah) antara perusahaan
dengan peserta sebagaimana perjanjian atau akad di awal masuk asuransi syariah
(Muhammad Syakir Sula, 2004:343)
Menurut Muhammad Syakir Sula (2004:341-343) unsur-unsur dari bagi
hasil adalah:
a) Modal
Untuk menghindari perselisihan, dalam kontrak mudharabah secara
khusus ditentukan jumlah modal yang disertakan. Modal dalam kontrak
mudharabah tidak dapat dijadikan sebagai utang bagi pihak mudharib pada
waktu terjadinya kontrak.
b) Manajemen
Mazhab Hanafi membagi kontrak mudharabah ke dalam dua bentuk.
Yaitu, kontrak mudharabah yang tidak terlarang dan kontrak mudharabah yang
terlarang. Kontrak yang tidak terlarang adalah kontrak di mana pihak mudharib
diberi kebebasan yang luas dalam mengelola usahanya serta menentukan
keputusan yang menurutnya dianggap paling tepat. Mudharib juga
diperbolehkan mencampur modal kontrak mudharabah dengan barang miliknya
sendiri. Dan diperbolehkan membelanjakan modal tersebut ke dalam
kepentingan lapangan usaha yang dianggap tepat.
Kontrak mudharabah yang terlarang adalah bahwa mudharib bebas
menjalankan usahanya sebatas sesuai dengan praktek yang umumnya berlaku
dalam perdagangan. Adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan
usahanya akan merusak keabsahan kontrak.
c) Masa Berlakunya Kontrak
Kontrak mudharabah dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan jalan
memberitahu pihak lain atas keputusan tersebut. Mayoritas ulama menyatakan
mudharabah bukanlah bentuk kontrak yang mengikat. Menurut Imam Malik,
kalau mengakhiri kontrak dilakukan, maka mudharib akan mendapatkan
keuntungan dari hasil kerjanya sendiri, tidak dari yang lain.
d) Jaminan
Investor tidak dapat menjamin dari pihak mudharib untuk memastikan
kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungan (profit).
Karena dalam kontrak mudharabah, hubungan antara investor dan mudharib
terikat dalam satu gadaian yang saling mempercayakan.
3. Implementasi al-Mudharabah pada Asuransi Umum
Menurut Lumansyah Lubis dalam Muhammad Syakir Sula (2004:347-349) dengan
prinsip-prinsip syariah, implementasi sistem mudharabah dapat kita lihat pada operasional PT.
Asuransi Takaful Umum sebagai berikut:
a. Akad Mudharabah
1) Akad mudharabah berarti surplus underwriting dari hasil operasi perusahaan dibagi
di antara operator dengan peserta atau partisipan.
2) Dasar perhitungan mudharabah dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang
surplus underwriting yang diperoleh.
b. Ketentuan Mudharabah, antara lain:
1) Perhitungan mudharabah harus didasarkan kepada kinerja dari Takaful Fund
(perusahaan asuransi tersebut).
2) Pembayaran mudharabah tidak di-offset langsung dengan premi renewal kecuali atas
permintaan peserta.
3) Mudharabah tidak dapat dibayarkan di muka.
c. Persyaratan Pembayaran Mudharabah, yaitu:
1) Polis telah jatuh tempo
2) Premi (takaful kontribusi) telah dibayar penuh.
3) Tidak ada pembayaran klaim selama periode covered.
d. Formula Perhitungan Mudharabah, yaitu:
1) Periode takaful
2) Takaful kontribusi
3) Tanggal Pembayaran
4) Rate Mudharabah
e. Tata Cara Perhitungan Mudharabah
Besarnya mudharabah yang dihitung diperoleh dengan cara rata-rata tertimbang
dari surplus underwriting. Rasio mudharabah diperoleh dengan membagi rata-rata
tertimbang mudharabah yang akan dibagikan dengan premi bruto rata-rata dan dibulatkan
ke atas.
f. Tata Cara Pembayaran Mudharabah, antara lain:
1) Cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta yang selesai pertanggungannya
dengan menggunakan rate atas premi yang disetor peserta.
2) Peserta yang menerima mudharabah adalah peserta yang tidak mendapatkan manfaat
klaim.
3) Peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan diberikan mudharabah secara
profesional.
4) Peserta yang telah jatuh tempo polisnya dikirimi surat konfirmasi untuk menentukan
pembayaran mudharabahnya.
5) Pengiriman surat konfirmasi mudharabah bersamaan dengan pengiriman surat
konfirmasi perpanjangan yang dilakukan customer care.
6) Konfirmasi mudharabah dari nasabah segera diserahkan ke divisi keuangan untuk
segera dibayarkan.
g. Sistem Pembayaran Mudharabah, yaitu:
1) Transfer melalui bank.
2) Cek atas nama tertanggung.
3) Cash (tunai).
4) Transfer ke rekening koperasi peserta.
5) Disumbangkan ke lembaga zakat.
4. KMK No: 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan
Reasuransi
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
5. Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan
mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang
diselenggarakan sesuai syariah.
6. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk asuransi yang
memberikan hasil investasi yang sepenuhnya mengacu kepada hasil Investasi pasar.
7. Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
Pasal 10
Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi, dalam bentuk:
a. investasi;
b. bukan investasi.
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
Berdasarkan Surat S-720/PJ.42/2001 pada tanggal 28 Nopember 2001 ditujukan
kepada Direktur Utama PT. Asuransi Takaful Umum tentang Penegasan Mengenai Perlakuan
Pajak Penghasilan Atas Mudharabah, menghasilkan penegasan:
a. Mudharabah dapat dikategorikan sebagai pengembalian premi kepada pemegang polis
apabila hal tersebut mengakibatkan pengurangan nilai pertanggungan yang dinyatakan
dalam polis dan terjadi sebelum berakhirnya periode pertanggungan.
b. Mudharabah dapat dikategorikan sebagai dividen atau pembagian laba dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, apabila hal tersebut tidak mengakibatkan pengurangan
nilai pertanggungan yang dinyatakan dalam polis dan terjadi setelah berakhirnya periode
pertanggungan.
c. Melihat pada substansi daripada pembentukan cadangan mudharabah yang dilakukan
oleh PT. Asuransi Takaful Umum, maka mudharabah tersebut lebih merupakan
pembagian laba atau bonus karena tidak terjadi klaim atau hanya terjadi klaim sampai
batas tertentu saja setelah berakhirnya periode pertanggungan. Oleh karena itu,
pembentukan cadangan mudharabah tersebut tidak boleh mengurangi penghasilan kena
pajak dan atas pembayaran mudharabah kepada peserta Takaful dikenakan pemotongan
Pajak Penghasilan sebesar 15% dari jumlah bruto yang tidak bersifat final (dapat
dikreditkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan yang bersangkutan pada SPT
Tahunan).
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 4
a. Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk:
1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan
asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2) Premi asuransi;
F. Perpajakan
1. Definisi Pajak
Menurut Rochmat Soemitro dalam A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein (2005:2)
definisi pajak adalah:
“Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat
ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga berbunyi pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
“surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untu membiayai
public investment.
Menurut S.I.Djajadiningrat dalam A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein (2005:2)
definisi pajak sebagai:
“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa yang timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan
secara umum”.
Menurut A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein (2005:2) dari beberapa definisi tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa:
(a) Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya.
(b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaraprestasi individu oleh
pemerintah.
(c) Pajak dipungut oleh Negara baik pusat maupun daerah.
(d) Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk
“public investment”.
(e) Pajak dapat dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
2. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein (2005:21) pemungutan pajak dikenal
beberapa sistem pemungutan, yaitu:
a. Official Assessment System
Suatu sistem pumngutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif).
Masyarakat (Wajib Pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar
setelah menerima surat ketetapan pajak (SKP).
b. Self Assessment System
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak
yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung,
menyetor dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP). Sedangkan fiskus hanya
bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
c. With Holding System
Suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk
memungut/memotong besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini Wajib Pajak dan Fiskus
hanya bersikap tidak aktif.
3. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong
PPh Pasal 21. (www. kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/2007)
a. Pemotong PPh Pasal 23 adalah:
1) Badan pemerintah;
2) Wajib pajak badan dalam negeri;
3) Penyelenggaraan kegiatan;
4) Bentuk Usaha Tetap (BUT);
5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh direktur jenderal
pajak.
b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
1) WP dalam negeri;
2) BUT
c. Tarif Pajak
Tarif PPh Pasal 23 adalah 15 % dari jumlah bruto atas:
1) dividen, bunga, dan royalti;
2) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
3) 15 % dari jumlah bruto dan final atas bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi, yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,00
setiap bulan.
4) 15% dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta.
5) Tarif, perkiraan penghasilan neto, dan objeknya adalah:
6) 15 % x 20 % dari jumlah bruto atas sewa penggunaan harta khusus
kendaraan angkutan darat.
7) 15 % x 40 % dari jumlah bruto atas sewa lainnya (tidak termasuk sewa
tanah dan bangunan).
8) 15 % dari perkiraan penghasilan netto atas Imbalan jasa Lainnya
Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah Bruto tidak
termasuk PPN.
Saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23:
a) PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau
akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung
peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
b) PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal
sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
c) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling
lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
C. Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas
Menurut Sudarmayanti (1999:12) definisi efektivitas adalah untuk menyatakan
bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan
waktu yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya dan sarana yang ada.
Menurut Anthtony (2004:14) definisikan efektivitas adalah
”Efektivitas adalah hubungan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban
dengan tujuan jangka pendek (objektivitas), semakin besar output yang dikontribusikan
terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektiflah unit tersebut”.
2. Tingkat efektivitas
Menurut Sony Yuwono (2002:23) definisi pengukuran efektivitas adalah:
”Tindakan pengukuran yang dilakukan berbagai aktivitas dalam rantai yang ada pada
perusahaan/organisasi, yang hasil pengukurannya akan digunakan sebagai umpan balik yang
akan memberikan informasi tentang prastasi pelaksanaan suatu rencana dan tingkat organisasi memerlukan penyesuaian atau aktivitas perencanaan dan pengendalian”.
Efektivitas yang umum menunjukkan ada taraf tercapainya hasil atau menekankan
pada hasil yang dicapai. Efektivitas dari usaha kerjasama (antar individu) berhubungan
dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem, dan hal itu
dibentuk.
a. Sistem
Menurut Mulyadi (2001:5) definisi sistem adalah suatu jaringan prosedur yang
dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
Dalam skripsi ini sistem yang dimaksud adalah aturan dalam sistem yang berlaku dalam
bagi hasil mudharabah dan pengenaan PPh Pasal 23 dalam asuransi kerugian syariah.
b. Prosedur/flowchart
Menurut Mulyadi (2001:5) definisi prosedur adalah:
“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang
dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara
seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.
Prosedur yang dimaksud dalam skripsi ini adalah prosedur pelaksanaan dalam bagi hasil
Mudharabah.
1) Pencatatan
Saat premi dibayarkan
Jurnal: Cadangan Mudharabah xxx
Utang Pajak PPh 23 xxx
Bank xxx
Beban Mudharabah setelah diakui secara akrual
Jurnal: Beban Mudharabah xxx
Cadangan Mudharabah xxx
2) Pelaporan
Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 28 tentang “Akuntansi Asuransi Kerugian” yang diterbitkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep harga
perolehan kecuali investasi tertentu berupa saham yang dimaksudkan untuk dijual
dicatat berdasarkan harga pasar. Sedangkan kas dan setara kas adalah saldo kas dan
bank.
Cadangan mudharabah merupakan cadangan yang dibentuk oleh perusahaan
dari suatu surplus operasional dan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah
ditetapkan sebelumnya. Mudharabah dibagikan kepada para peserta Takaful pada
akhir periode asuransi selama tidak ada klaim. Pembagian mudharabah ini
mengurangi cadangan mudharabah. Sedangkan hutang pajak, akun ini terdiri dari
Utang Pajak Pasal 21, Utang Pajak Pasal 23, Utang Pajak Pasal, Utang Pajak Pasal 4
ayat 2, dan Utang Pajak Mudharabah.
3) Penyetoran
Saat Utang Pajak Dibayarkan kepada KPP setiap bulannya
Jurnal: Utang Pajak PPh 23 xxx
Bank xxx
D. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan pemaparan landasan teori diatas maka kerangka pemikiran yang akan diteliti
dalam penelitian ini, sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Penerapan PPh Pasal 23 pada transaksi Mudharabah
__
Tingkat Kepentingan ( Y ) __
Tingkat Penerapan PPh 23 ( X)
Analisis Kuadran
Efektivitas Penerapan PPh 23
(Sangat Efektif, Efektif, Cukup efektif, Kurang Efektif, Tidak Efektif)
PT. Asuransi Takaful Umum
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
G. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lingkungan di Perusahaan Asuransi Takaful
Umum yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan No.100 Jakarta, untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui efektivitas penerapan PPh Pasal 23 pada PT.
Asuransi Takaful Umum. Hal ini didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2000 pasal 4
ayat (1) huruf g tentang penegasan bahwa pembayaran bagi hasil kepada peserta
atau nasabah asuransi syariah merupakan objek pajak yang disetarakan dengan
dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan dikenai pajak 15% dari
jumlah bruto yang bersifat tidak final.
H. Metode Penentuan Sampel
Dalam skripsi ini peneliti memilih sampel berdasarkan kemudahan
(Convenience Sampling) dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi
(orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen populasi
yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti
memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Nur
Indriantoro dan Bambang S, 1999:130).
Convenience sampling adalah istilah umum yang mencakup variasi
luasnya prosedur pemilihan responden. Convenience sampling berarti unit sampel
yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan
bersifat kooperatif (Abdul Hamid, 2007:30).
I. Metode Pengumpulan Data
3. Penelitian Pustaka (Library Research)
Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder.
Penelusuran data sekunder memerlukan cara agar penelitian data sekunder
dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Penelusuran data sekunder dilakukan
dengan dua cara yaitu penelusuran secara manual dan penelusuran dengan
komputer (Nur Indriantoro dan Bambang S, 1999:150). Penulis memperoleh
informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yang berasal
dari buku, jurnal, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul
penelitian.
4. Penelitian Lapangan (Field Research)
a. Observasi
Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke PT. Asuransi Takaful
Umum untuk mengadakan pengambilan data objek penelitan.
b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Nur
Indriantoro dan Bambang S, 1999:152). Penulis mewawancarai dengan
karyawan yang terkait secara langsung. Penulis mewawancarai dengan
tujuan untuk menyaring dan menggali informasi yang diperlukan dalam
penelitian.
c. Kuesioner
Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang diperlukan
yang berasal dari karyawan bagian keuangan pada PT. Asuransi
Takaful Umum.
J. Metode Analisis dan Pengolahan Data
1. Metode Analisis
Analisis Kualitatif yaitu dengan cara mempelajari dan menguji apakah
teori yang berhubungan dengan masalah penelitian telah diterapkan oleh PT.
Asuransi Takaful Umum dalam hal ini menggunakan deskriptif yang
menjelaskan konsep alur pengenaan pajak, pencatatan, dan penerapannya
dalam operasional perusahaan.
2. Teknik Pengolahan Data Penelitian
Dalam melakukan pengujian dalam penelitian ini. Ada beberapa tahapan
yang dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Untuk tahap awal terlebih
dahulu dilakukan pengujian instrumen penelitian yaitu kuesioner yang akan
disebarkan kepada responden. Tujuannya agar kuesioner tersebut dapat
dijadikan instrumen yang tepat atau layak untuk pengukuran penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan:
a. Uji Validitas
Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang
akurat. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur
apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrumen tersebut dapat
mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah construct validity yaitu untuk
mengukur construct tertentu, yang artinya apakah suatu instrument
mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan (Nur Indriantoro dan
Bambang S, 1999:181-184).
Pendekatan ini bertujuan menghindari adanya judgment subyektif
dari seseorang dan pertanyaan-pertanyaan yang ada didalam instrumen
penelitian diketahui benar konsistensi internalnya. Suatu instrumen (setiap
butir pertanyaan) dikatakan valid bila arah korelasi harus positif. Ini
berarti r bt (korelasi yang akan digunakan untuk mengukur validitas) harus
lebih besar dari r tabel (Teguh, 2004:18). Untuk menentukan r hitumg
didapatkan dari perhitungan dengan rumus teknik korelasi Product
Moment dengan menggunakan SPPS 12, dan menentukan r tabel dengan
menggunakan tabel angka kritis nilai r.
b. Uji Reliabilitas
Pengujian reabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan
konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian ini adalah Alpha
Cronbach karena menggunakan jenis data likert/essay. Teknik ini dapat
menafsirkan korelasi antara skala diukur dengan semua variabel yang ada.
Peneliti menggunakan bantuan program bantuan program SPPS 12
dalam menghitung Alpha Cronbach, untuk menginterpretasikan nilai alpha
yang diperoleh dengan kriteria korelasi (Sugiyono, 2007:183):
Tabel 3.1
Kriteria Korelasi
Sumber: Sugiyono (2007:183)
5. Analisis Data Hasil Penelitian
Teknis pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan
menggunakan statistik deskriptif, karena penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan PPh Pasal 23
terhadap pelaksanaan, digunakan metode “Importance Performance
Analysis” berdasarkan rumus John Martilla dan John C. james dari Philip
Kotler (J. Supranto, 2006:239-240).
Adapun pengukuran variabel yang digunakan peneliti adalah skala
likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sifat, pendapat, kondisi,
dan perpepsi tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, variabel yang
diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan
titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pernyataan.
Jawaban instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat
negatif (Sugiyono, 2007:87). Skala 5 tingkat (Likert) untuk penilaian
pelaksanaan terdiri dari sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak
baik (J.Supranto, 2006:240). Kelima penilaian pelaksanaan/penerapan PPh
< 0,00 – 0,199 = sangat rendah 0,20 – 0,399 = rendah
0,40 – 0,599 = sedang
0,60 – 0,799 = kuat
0,80 – 1,000 = sangat kuat
Pasal 23 yang diharapkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum diberikan bobot
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Pengukuran Tingkat Pelaksanaan/penerapan PPh Pasal 23
Bobot Kriteria
5 Sangat Baik (SB)
4 Baik (B)
3 Cukup Baik (CB)
2 Kurang Baik(KB)
1 Tidak Baik (TB)
Sumber: J. Supranto (2006:240)
Sedangkan penilaian kepentingan terdiri sangat penting, penting,
cukup penting, kurang penting, tidak penting (J.Supranto, 2006:240) untuk
tingkat kepentingan dari peraturan pajak adalah dengan bobot sebagai berikut:
Tabel 3.3
Pengukuran Tingkat Kepentingan Atas Pengenaan PPh Pasal 23
Bobot Kriteria
5 Sangat Penting (SP)
4 Penting (P)
3 Cukup Penting (CP)
2 Kurang Penting (KP)
1 Tidak Penting (TP)
Sumber: J. Supranto (2006:240)
Berdasarkan hasil penilaian tingkat penerapan dan hasil penilaian
kepentingan, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat
kesesuaian antara tingkat Penerapan PPh Pasal 23 dengan tingkat kepentingan
peraturan pajak oleh PT. Asuransi Takaful Umum.
Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor penerapan dengan
skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan
prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan/penerapan PPh pasal 23. Variabel X merupakan tingkat
pelaksanaan/penerapan PPh Pasal 23, sedangkan variabel Y merupakan
tingkat kepentingan peraturan perpajakan.
Menurut J. Supranto (2006:241) rumus yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesesuaian:
Keterangan:
Tki = Tingkat Efektivitas Penerapan PPh pasal 23
Xi = Skor Penilaian Penerapan PPh Pasal 23
Yi = Skor Penilaian Kepentingan Peraturan Pajak
Menurut Maryanto dalam Nurliana Aisyah Dewi (2007:58) untuk
mengukur tingkat kesesuaian dinilai menurut persentase yang dibagi menjadi
lima tingkat sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pengukuran Tingkat kesesuaian
Kriteria Bobot
Tidak Sesuai 55,00% - < 69,00%
Kurang Sesuai 70,00% - < 84,00%
Cukup Sesuai 85,00% - < 89,00%
Sesuai 90,00% - < 94,00%
Sangat Sesuai 95,00 - < 100%
Jika digambarkan dalam suatu grafik, maka sumbu mendatar (X) akan
diisi oleh skor tingkat pelaksanaan/penerapan PPh pasal 23, sedangkan sumbu
tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan. J. Supranto
Xi
Tki = x 100%
Yi
(2006:241-242) menyederhanakan rumus, maka untuk setiap faktor yang
mempengaruhi penerapan PPh pasal 23 dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan:
X = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan/penerapan
Y = Skor rata-rata tingkat kepentingan
n = Jumlah responden
Dengan diagram kartesius yang merupakan suatu bangun yang dibagi
oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X,Y) dimana X
merupakan rata-rata dari skor tingkat pelaksanaan/penerapan seluruh faktor. Y
merupakan rata-rata dari skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang
mempengaruhi peraturan perpajakan. Seluruh faktor atau atribut terdiri dari 29
item. Seluruhnya ada 29.
Keterangan:
K = Banyaknya atribut atau fakta yang dapat mempengaruhi penerapan PPh
Pasal 23 (dalam penelitian ini K= 29)
i = 1,2,3 …..N
__
ΣXi
X = n
__ ΣYi
Y =
n
═ Σ i = N
X = 1 Xi
K
═ Σ i = N
Y = 1 Yi
K
Menurut J. Supranto (2006:242-243) selanjutnya tingkat unsur tersebut
akan dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian kedalam diagram kartesius
seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 3.1
Diagram Diagram Kartesius Sumber: J. Supranto (2006:242)
Keterangan:
1. Kuadran A, menunjukkan faktor yang dianggap mempengaruhi penerapan
PPh Pasal 23, termasuk unsur penerapan yang dianggap sangat penting,
namun dalam perusahaan belum melaksanakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perpajakan, sehingga mengecewakan aparat pajak.
2. Kuadran B, menunjukkan unsur peraturan perpajakan telah dilaksanakan
dan wajib untuk dipertahankan. Dianggap sangat penting dan diperlukan.
3. Kuadran C, menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting
pengaruhnya bagi pelaksanaan penerapan PPh pasal 23 di perusahaan,
sehingga pelaksanaannya dianggap biasa saja.
Diagram Kartesius
__
Y (Tingkat Kepentingan)
Prioritas Utama Pertahankan Prestasi
A B
Prioritas Rendah Berlebihan
C D
__
X ( Tingkat Pelaksanaan/ Penerapan)
4. Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
penerapan PPh pasal 23 kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya
berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi sangat diperlukan.
K. Penilaian Efektifitas Penerapan Pajak PPh 23
Perhitungan rata-rata digunakan untuk memperoleh tingkat efektifitas
secara keseluruhan digunakan analisis statistik rata-rata adalah nilai yang
mewakili himpunan atau sekelompok data (Supranto, 2006:49). Untuk
mengetahui seberapa besar efektivitas penerapan PPh pasal 23 dalam transaksi
Mudharabah dapat dilihat dari rumus di bawah ini:
Keterangan:
ai = Total skor ke-i
bi = Jumlah skor ke-i
Menurut Nurliana Aisyah Dewi (2007:58) untuk mengukur tingkat
efektivitas dinilai menurut persentase sebagai berikut:
Tabel 3.5
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan Pajak PPh 23 (%)
Jumlah Skor Kriterium = Skor tertinggi x jumlah pertanyaan x
jumlah responden.
Tingkat persentase efektivitas = ai x 100%
bi
Kategori Persentase
Sangat Efektif 80% - 100%
Efektif 60 % - 79 %
Cukup Efektif 40 % - 59 %
Kurang Efektif s.d Tidak Efektif < 40 %
Sumber: Nurliana Aisyah Dewi (2007:58)
L. Variabel dan Pengukurannya
Variabel penelitian adalah atribut dari sekelompok orang atau objek
penelitian yang mempunyai kriteria yang sama. Penelitian yang dilakukan penulis
merupakan penelitian deskriptif, variabel pada penelitian ini adalah kinerja
efektifitas penerapan PPh pasal 23 yang dijabarkan dengan indikator pada Tabel
3.2.
Instrumen ini diadopsi dari Operasional Variabel Penelitian yang dilakukan
Philip Kotler, Marketing Management, 1994:467 dalam (J. Supranto,
2006:244) disusun berdasarkan variable, sub variable, dan indikator. Adapun
perbedaannya dengan penelitian ini, variabelnya adalah Efektivitas Penerapan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sedangkan sub variabel terdiri dari:
1. Asuransi Syariah
Indikator disusun berdasarkan Bab II menggunakan referensi dari KMK
No: 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
Dan Reasuransi.
2. Mudharabah
Indikator disusun berdasarkan Bab II menggunakan referensi dari
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan S-720/PJ.42/2001 pada tanggal 28
Nopember 2001 ditujukan kepada Direktur Utama PT. Asuransi Takaful
Umum dan Wawancara Pribadi dengan Rini Iswanti, Maryana, dan Amru Rus
Atmaja tertanggal 28 Mei 2008.
3. Tarif Pajak
Indikator disusun berdasarkan Bab II menggunakan referensi dari Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1),
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan S-720/PJ.42/2001 pada tanggal 28
Nopember 2001 ditujukan kepada Direktur Utama PT. Asuransi Takaful
Umum, Indonesia Tax Review volume IV/Nomor 02/ 2007, dan Ade Dodo,
Media Indonesia - Artikel Pajak Lembaga Keuangan Syariah, 11 Juli 2006.
4. Pencatatan
Indikator disusun berdasarkan referensi dari Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
5. Pelaporan
Indikator disusun berdasarkan Bab II menggunakan referensi dari
Direktorat Jenderal Pajak, S-720/PJ.42/2001 pada tanggal 28 Nopember 2001
ditujukan kepada Direktur Utama PT. Asuransi Takaful Umum, Wawancara
Pribadi dengan Rini Iswanti, Maryana, dan Amru Rus Atmaja tertanggal 28
Mei 2008 dan A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein. “Perpajakan-Edisi
Ketiga”. Jakarta:UPP AMP YKPN, 2005.
6. Penyetoran.
Indikator disusun berdasarkan Bab II menggunakan referensi dari
A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein.“Perpajakan-Edisi Ketiga”. Jakarta:UPP
AMP YKPN, 2005, Wawancara Pribadi dengan Rini Iswanti, Maryana, dan
Amru Rus Atmaja tertanggal 28 Mei 2008 dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Tabel 3.6
Operasional Variabel Penelitian
Variabel Sub Variabel Indikator Skala
Asuransi
Syariah
a. Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian
berdasarkan hukum Islam.
b. Investasi adalah produk asuransi
mengacu kepada hasil Investasi pasar.
c. Perusahaan asuransi sebagai pemegang
amanah.
d. Investasi sesuai prinsip syariah.
Ordinal
Efektifitas
Penerapan
Pajak
Penghasilan
(PPh)
Pasal 23
Mudharabah a. Titipan premi dan cadangan (hutang)
mudharabah.
b. Cadangan mudharabah.
c. Perhitungan mudharabah. d. Pembentukan cadangan premi.
e. Premi asuransi yang diterima atau
diperoleh.
f. Pembagian mudharabah pada akhir
periode.
g. Tingkat nisbah bagi hasil perusahaan.
h. Perhitungan tarif memakai metode rata-
rata tertimbang.
Ordinal
Tarif pajak a. Pendapatan premi asuransi sebagai objek
pajak.
b. Pembayaran bagi hasil kepada peserta
merupakan objek pajak bersifat tidak
final.
c. Tarif PPh 23 atas Laba bagi hasil.
d. Bagi hasil yang dibayarkan kepada
peserta tidak diakui sebagai biaya (non-
deductible expense)
e. Dampak bagi hasil sebagai non-
deductible expense.
Ordinal
Pencatatan a. Ketepatan perhitungan dan waktu dalam
menyelesaikan laporan.
b. Komitmen terhadap kaidah akuntansi,
pajak, peraturan secara syar'i.
c. Pemotongan pph 23.
Ordinal
Pelaporan a. Bersifat amanah laporan pajak
b. Menyajikan informasi sesuai realitas.
c. Cadangan mudharabah dilaporkan pada
kredit neraca.
d. Pemotongan Pajak PPh Pasal 23.
e. Pembentukan cadangan mudharabah
dibebankan ke perhitungan laba usaha
sebelum Pajak Penghasilan.
f. Tanda bukti pemotongan pajak.
Ordinal
Penyetoran a. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang dibayar akhir bulan terutangnya.
b. Penyetoran Pajak PPh Pasal 23.
c. Pemotongan pajak penghasilan 15% pada
SPT Tahunan.
Ordinal
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Takaful Umum
Secara umum, partisipasi masyarakat di bidang ekonomi dari waktu ke waktu semakin
meningkat. Namun di bidang usaha perasuransian, tingkat partisipasi masyarakat tersebut relatif
masih rendah. Kecilnya tingkat partisipasi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat
pendapatan dan pendidikan masyarakat, sehingga belum meluasnya kesadaran mereka dalam
berasuransi. Di samping itu, umat islam di Indonesia masih meragukan keabsahan asuransi
dipandang dari sudut syariah islam.
Beroperasinya bank-bank syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang perbankan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, telah muncul kebutuhan terhadap kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah. Untuk itulah, tepat pada 27 Juli 1993, Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat
Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, telah sepakat untuk memprakarsai
pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia
(TEPATI).
Langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada
tanggal 7 sampai 10 September 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang
mempraktekkan asuransi berdasarkan prinsip syariah, yakni sejak Agustus 1985. Selama di
Malaysia, seluruh anggota TEPATI berusaha melihat secara utuh dan langsung prinsip-prinsip
Takaful serta penerapannya. Jadi tim ini bukan hanya melihat cara asuransi syariah Malaysia
beroperasi tapi mereka juga mempelajari berbagai dokumen penunjang sistem kerja Takaful.
Setelah melakukan berbagai persiapan, akhirnya berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai Holding Company pada tanggal 24 Februari 1994. Kemudian STI mendirikan dua
anak perusahaan yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful
Umum (Asuransi Kerugian). Hal itu merupakan sebuah awal dan bukan akhir dari segalanya
karena dalam waktu satu tahun harus berdiri pula Asuransi Takaful Umum. Kalau tidak, izin
prinsip Asuransi Takaful Umum yang telah diperoleh pada tanggal 19 Juli 1994 bisa dicabut
kembali oleh pemerintah. Keduanya memang tidak dapat dibentuk secara bersamaan karena
kendala permodalan maupun sumber daya manusia yang harus dihadapi TEPATI.
PT. Asuransi Takaful Umum didirikan berdasarkan Akta No. 46 Tanggal 5 Mei 1994.
Dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, SH dan telah memperoleh persetujuan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2.18.286.HT.01.01.TH.94
Tanggal 14 Desember 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 21 Februari 1995 No.15 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1660 Tahun
1995, yang telah diubah dengan Akta No. 93 Tanggal 21 Juni 1996 dan telah memperoleh
persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor:C2-
12.327.HT.01.04.TH.97 tanggal 27 Nopember 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia Tanggal 3 Juli 2001 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4289
Tahun 2001. PT. Asuransi Takaful Umum beroperasi berdasarkan :
a. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor:
S- 1081/KMK.17/1994 Tanggal 19 Juli 204 Perihal:Persetujuan Prinsip
PT. Asuransi Takaful Umum
b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
247/KMK/07/1995 Tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi
Kerugian kepada PT. Asuransi Takaful Umum Tanggal 1 Juni 1995.
Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi
pemasaran Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta
lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful
Indonesia di Mampang Prapatan, Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula
revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk
memperkuat citra perusahaan.
Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru
bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004 untuk meningkatkan kualitas
layanan yang diberikan perusahaan dan menjaga konsistensinya. Selain itu, atas upaya keras
seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi
Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai
asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah InfoBank secara berturut-turut pada tahun
2004 dan 2005.
2. Struktur Organisasi
Dewan Pengawas Syariah Grup Takaful
Ketua : Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, MSc.
Anggota : Dr. H.M. Syafi’i Antonio, MEc.
Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA
Prof. Madya. Dr. Shobri Salomon
Y.A.A. Dato’ Sheikh Ghazali Abdul Rahman
Tim Manajemen PT. Asuransi Takaful Umum
Pemegang Saham
PT Syarikat Takaful Indonesia = 55.28%
PT. Asuransi Takaful Keluarga = 44.52%
Koperasi Karyawan Takaful = 0.20%
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Mohamed Hassan MD Kamil
Komisaris Independen : Sanubari Satuju
Komisaris : Bachrum M. Nasution
Komisaris : Saiful Yazan Ahmad
Dewan Direksi
Direktur Utama : Dadang Sukresna
Direktur Operasional : Maad Santani, ACII, AAIK
a. Direktorat Pemasaran
Direktorat ini bertanggungjawab atas pemasaran produk yang dipimpin oleh Direktur
Pemasaran yang membawahi lima fungsi, yaitu :
4. Bancassurance bertanggung jawab memasarkan produk asuransi dengan
menggunakan distribution channel bank.
5. Broker & Direct yang bertanggung jawab atas pemasaran produk asuransi baik
melalui broker, agen atau langsung.
6. Customer Care bertanggung jawab atas pelayanan terhadap nasabah seperti
pemberian informasi produk, pendaftaran nasabah menjadi peserta Takaful, dll.
7. Public Relation bertanggung jawab atas promosi perusahaan.
8. Kantor cabang dan Perwakilan.
b. Direktorat Keuangan
Direktorat ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan,
pencatatan dan pengadministrasiannya. Departemen ini oleh seorang Direktur Keuangan
yang membawahi tiga fungsi.
1) Fungsi Finance dan Accounting
Fungsi ini membawahi lima bagian yaitu:
− Bagian Finance yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan
termasuk pelaksanaan mudharabah.
− Bagian Accounting yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan dan
pelaporannya.
− Bagian Credit Control yang bertanggung jawab atas penagihan premi kepada
nasabah.
− Bagian Investasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi perusahaan.
− Bagian General Affair yang bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan-
kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran kerja seperti alat tulis kantor dan
kebutuhan logistik lainnya. Melaksanakan segala jenis tugas luar rutin, baik yang
berkaitan langsung dengan bidang pengadaan maupun bidang lain, seperti
mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas, penjadwalan Office Boy, driver, dll.
2) Fungsi HRD (Human Resource Development) yang bertanggung jawab atas
pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk profesionalisme kerja.
3) Fungsi Information Tecnology bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi dan
inforamasi seperti sistem komputerisasi untuk seluruh bagian, termasuk maintanance
serta pengadaan hardware dan software lainnya.
c. Direktorat Teknik
Direktorat ini bertanggung jawab secara teknis atas operasi PT. Asuransi Takaful
Umum yang mencakup penilaian kelayakan peserta, klaim dari peserta serta reasurasi.
Direktorat ini dipimpin oleh seorang General Manajer Teknik yang membawahi dua
fungsi :
1) Fungsi Teknik membawahi 2 bagian :
− Bagian Underwriting yang melakukan akseptasi atas resiko yang diajukan
peserta takaful.
− Bagian Reasuransi yang bertanggung jawab untuk mengasuransikan kembali
semua polis yang masuk apabila polis tersebut memiliki harga pertanggungan
atau TSI (Total Sum Insured) diatas limit OR (Own Retention). Bagian
Reasuransi terdiri atas Reasuransi Treaty dan Reasuransi Fakultatif.
2) Fungsi Klaim bertanggung jawab atas pelayanan klaim nasabah termasuk melakukan
survey klaim hingga klaim tersebut siap dibayar.
3. Visi, Misi, Sasaran, dan Strategi pada PT. Asuransi Takaful Umum
Pengukuran kinerja merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan.
Dengan adanya suatu penilaian atau pengukuran kinerja (performance measurement) maka
seorang pemimpin dapat melihat peranan dan sumbangan dati tiap-tiap unit kerja terhadap
pencapaian tujuan perusahaan dan dapat dijadikan patokan dalam memberikan penghargaan
kepada karyawan yang berprestasi.
Visi dan misi merupakan bentuk penyatuan persepsi yang sangat penting bagi setiap
perusahaan, seringkali perusahaan tidak mempunyai visi dan misi yang jelas sehingga
manajemen akan menemui kesulitan bagi manajemen dalam mengarahkan aktivitas usahanya.
Oleh karena itu, visi, misi, serta strategi harus dirumuskan secara jelas dan transparan, sebagai
langkah awal dalam mewujudkan perencanaan strategik, terutama dalam kerangka Balance
Scorecard.
Untuk mengarahkan dan memusatkan visi tersebut kepada misi perusahaan, terdapat
beberapa sasaran yang dapat dijadikan pemicunya. Sasaran-sasaran tersebut adalah:
a. Memaksimalkan keinginan-keinginan dari seluruh pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap PT. Asuransi Takaful Umum.
b. Inovatif, pengembangan perusahaan dalam teknologi yang juga sudah menjadi kebutuhan
nasabah.
c. Meningkatkan sumber daya manusia profesional dan kesejahteraan karyawan, menyadari
persaingan yang semakin global dan kompetitif menuntut sumber daya manusia yang
bermutu yang terbaik.
d. Seluruh staf dan karyawan merupakan satu kesatuan keluarga besar dalam perusahaan
dan perlu rasa memiliki.
e. Diperlukan adanya partisipasi dari seluruh staf dan karyawan agar dapat menunjang
tercapainya visi dan sasaran perusahaan yang didukung melalui kerjasama yang baik dan
positif.
Visi dan misi PT. Asuransi Takaful Umum diimplementasikan dalam bentuk strategi
perusahaan, dimana strategi utama PT. Asuransi Takaful Umum adalah:
− Memperluas jaringan pangsa pasar.
− Menjadi perusahaan asuransi yang dipercaya ummat.
− Peningkatan pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Kegiatan Sosial
Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Umum banyak
sekali, itu semua dilakukan karena memiliki rasa TAKAFUL (Tolong Menolong) kepada
sesama ummat manusia, ini dapat kita lihat pada kegiataan YAT (Yayasan Amanah Takaful) :
Pemberian Bantuan BEASISWA Kepada anak yang berprestasi, Pelayanan Sosial &
Kemanusian; Bantuan Hidup, Bantuan Muallaf, Bantuan Ibnu Sabil, Bantuan Fisabilillah,
Bantuan Ghorimin, Bantuan Pendidikan, Bantuan Pengobatan, Bantuan Musibah Bencana
Alam, Bantuan Pembangunan Masjid, dll.
B. Sistem dan Prosedur Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Transaksi
Mudharabah
1. Sistem
Sistem yang berlaku pada PT. Asuransi Takaful Umum dalam bagi hasil mudharabah
dan pengenaan PPh Pasal 23 dalam asuransi kerugian syariah, sebagai berikut:
SISTEM TAKAFUL
a. Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ulama yang faqih dalam fiqh muamalah, bertugas
mengawasi operasional perusahaan agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.
b. Akad
Akad kepersertaan Takaful didasari prinsip untuk saling melindungi dan tolong
menolong diantara peserta (Takafuli).
c. Tabarru’
Setiap peserta dalam akadnya mengikhlaskan sebagian dana sebagai iuran kebajikan
(tabarru’) untuk saling membantu jika terjadi musibah diantara mereka.
d. Klaim
Dana klaim dibayarkan dari rekening tabarru’.
e. Kepemilikan Dana
Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk premi atau kontribusi merupakan milik
peserta, Takaful hanya sebagai pemegah amanah untuk mengelolanya.
f. Investasi Dana
Dana yang terkumpul dari peserta di investasikan sesuai dengan ketentuan syariah.
g. Bagi Hasil Mudharabah
Hubungan antara Perusahaan dengan Peserta dalam mengelola dana berdasarkan sistem
bagihasil (Mudharabah).
PREMI
TAKAFUL
TOTAL
DANA
TOTAL
DANA BEBAN
ASURANSI
SURPLUS
OPERASIONAL
BAGIAN
PESERTA
BAGIAN
PERUSAHAAN
POLIS JATUH TEMPO
KLAIM
YES DIBAYARKAN KEPESERTA/ TIDAK
DAPAT BAGI HASIL
NO DAPAT BAGI HASIL
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
SEBAGAI HUTANG PAJAK PPh PASAL 23
& DIBAYARKAN KE KPP TIAP BULANNYA
INVESTASI HASIL INVESTASI
Gambar 4.1
Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Sampai Pengenaan PPh Pasal 23
Pada Transaksi Mudharabah
Sumber: Data Diolah
2. Prosedur/flowchart
Prosedur yang dimaksud dalam skripsi ini adalah prosedur pelaksanaan dalam bagi
hasil Mudharabah. Dimulai saat polis jatuh tempo maka akan dihitung pembagian
mudharabah untuk polis yang tidak terdapat klaim kemudian dilakukan penghitungan PPh 23
dan pencatatan pada laporan keuangan. Setelah itu dilakukan pembayaran pada Bank dan
penyerahan SPT pada PPh Pasal 23 pada KPP Tebet.
Gambar 4.2
Flowchart Prosedur Penerapan PPh Pasal 23
Sumber: Hasil Wawancara
Mulai
T
Online
sistem polis
Polis
Kegiatan memeriksa Polis
yang mendapat klaim
klaim
Polis
Perhitungan bagi
hasil oleh bagian Mudharabah
Perhitungan bagi hasil oleh bagian Pajak
Polis
Polis
1
2
1
Dokumen bagi hasil
Jurnal bagi hasil
Buku Besar
Laporan Keuangan
2
Dokumen bagi hasil
Rekapitulasi PPh Pasal 23 untuk Bulan jatuh tempo
SPT PPh Pasal 23
Copian SPT PPh Pasal 23
Jurnal utang PPh pasal 23
Tidak dapat bagi hasil
Keterangan Gambar:
1. : Mulai
2. : Kronologis menurut tanggal
3. : Online storage
4. : Dokumen
5. : Kegiatan manual
6. : Keputusan dalam proses pengolahan data
7. : Penghubung pada halaman yang sama
8. : Catatan akuntansi berupa jurnal, buku besar, dll.
9. : Berbagai dokumen
10. : Akhir arus dokumen dan mengarahkan pada simbol
terhubung halaman yang sama yang bernomor pada simbol tersebut.
11. : Awal arus dokumen yang berasal dari simbol
penghubung halaman yang sama.
C. Hasil Uji Instrumen Penelitian
Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada
karyawan PT. Asuransi Takaful Umum sebanyak 25 Responden. Sebelumnya penulis melakukan
try out terhadap 10 Responden, dimana 10 Responden tersebut termasuk dari 25 Responden yang
T
1
penulis teliti. Hal ini berdasarkan metode convenience sampling, yang datanya mudah diperoleh
oleh peneliti. Responden mengisi kuesioner yang terdapat 29 pertanyaan yang berasal dari 6
dimensi penerapan PPh Pasal 23 pada Transaksi Mudharabah.
1. Uji Validitas
Pengujian validitas dari instrument penelitian dilakukan dengan menghitung angka
korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan,
kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel 0,381 didapat dari jumlah kasus – 2, atau
29 – 2 = 27, dengan taraf signifikan 5%, maka r tabel 0,381. suatu instrument (setiap butir
pertanyaan) dikatakan valid bila angka korelasionel yang diperoleh dari perhitungan lebih
besar dengan r tabel.
Berdasarkan hasil uji dimensi pelaksanaan/penerapan PPh pasal 23 yang dilihat pada
tabel tingkat pelaksanaan/penerapan diperoleh data bahwa, sebanyak 2 pertanyaan tidak valid
karena r hitung < r tabel yaitu pada pernyataan 4 dengan r hitung .251 dan pernyataan 13
dengan r hitung .153. Sedangkan berdasarkan tabel tingkat kepentingan peraturan pajak
diperoleh data bahwa, terdapat 5 pernyataan yang tidak valid karena r hitung < r tabel, yaitu
pada nomor 4 dengan r hitung .292, nomor 5 dengan r hitung .273, nomor 7 dengan r hitung
.358, nomor 13 dengan r hitung .354, dan nomor 17 dengan r hitung .306.
Tabel 4.1 Uji Validitas Instrumen Pelaksanaan/Penerapan PPh pasal 23
Pernyataan Nilai r hitung Nilai r tabel Kriteria
1 0,632 0,381 Valid
2 0,777 0,381 Valid
3 0,624 0,381 Valid
4 0,251 0,381 Tidak Valid
5 0,439 0,381 Valid
6 0,534 0,381 Valid
7 0,381 0,381 Valid
8 0,717 0,381 Valid
9 0,572 0,381 Valid
10 0,668 0,381 Valid
11 0,506 0,381 Valid
12 0,601 0,381 Valid
Sumber: Data diolah
Tabel 4.2
Uji Validitas Instrumen Tingkat Kepentingan Peraturan Perpajakan
13 0,153 0,381 Tidak Valid
14 0,392 0,381 Valid
15 0,747 0,381 Valid
16 0,526 0,381 Valid
17 0,394 0,381 Valid
18 0,752 0,381 Valid
19 0,661 0,381 Valid
20 0,768 0,381 Valid
21 0,717 0,381 Valid
22 0,758 0,381 Valid
23 0,651 0,381 Valid
24 0,621 0,381 Valid
25 0,777 0,381 Valid
26 0,713 0,381 Valid
27 0,777 0,381 Valid
28 0,652 0,381 Valid
29 0,652 0,381 Valid
Pernyataan Nilai r hitung Nilai r tabel Kriteria
1 0,635 0,381 Valid
2 0,811 0,381 Valid
3 0,614 0,381 Valid
4 0,292 0,381 Tidak Valid
5 0,273 0,381 Tidak Valid
6 0,525 0,381 Valid
7 0,358 0,381 Tidak Valid
8 0,749 0,381 Valid
Sumber: Data diolah
2. Uji Reabilitas
Uji Reabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan
validitasnya. Pengujian reabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reabilitas
konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisiensi Cronbach’s
Alpha dengan bantuan program SPSS versi 12.
Tabel 4.3
9 0,563 0,381 Valid
10 0,615 0,381 Valid
11 0,579 0,381 Valid
12 0,562 0,381 Valid
13 0,354 0,381 Tidak Valid
14 0,504 0,381 Valid
15 0,737 0,381 Valid
16 0,556 0,381 Valid
17 0,306 0,381 Tidak Valid
18 0,770 0,381 Valid
19 0,518 0,381 Valid
20 0,700 0,381 Valid
21 0,646 0,381 Valid
22 0,673 0,381 Valid
23 0,695 0,381 Valid
24 0,619 0,381 Valid
25 0,810 0,381 Valid
26 0,706 0,381 Valid
27 0,714 0,381 Valid
28 0,602 0,381 Valid
29 0,694 0,381 Valid
Hasil Reabilitas Instrumen Tingkat
Pelaksanaan/Penerapan PPh 23
Reliability Statistics
,945 29
Cronbach's
Alpha N of Items
Sumber: Data diolah
Tabel 4.4
Hasil Reabilitas Instrumen Tingkat kepentingan
Peraturan Pajak
Reliability Statistics
,940 29
Cronbach's
Alpha N of Items
Sumber: Data diolah
Terlihat dari uji validitas dan reabilitas, meskipun ada pernyataan yang hasilnya
tidak valid, tetapi memiliki reabilitas yang cukup tinggi yaitu > 0,6, sehingga peneliti masih
tetap menggunakan pernyataan yang hasilnya menunjukkan tidak valid dengan memperbaiki
kalimat kuesioner tersebut.
3. Deskripsi Data
Penelitian dilakukan pada PT. Asuransi Takaful dengan populasi karyawan bagian
keuangan 25 orang yang terdapat pada kantor pusat, cabang Dewi Sartika dan cabang Pondok
Indah.
a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis kelamin adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki 16 Responden 64%
Perempuan 9 Responden 36%
25 Responden 100%
Sumber: Hasil Kuesioner.
Berdasarkan data diatas, dapat diidentifikasikan bahwa jumlah laki-laki lebih
dominan dari jumlah perempuan yaitu laki-laki dengan 16 Responden atau 64%
sedangkan perempuan hanya 9 Responden atau 36%.
b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Karakteristrik responden berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 4.6
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
Usia Jumlah Persentase
20-25 th 3 Responden 12%
25-30 th 9 Responden 36%
30-35 th 8 Responden 32%
35-40 th 3 Responden 12%
40-45 th 2 Responden 8%
25 Responden 100%
Sumber: Hasil Kuesioner.
Dilihat dari usia dapat diidentifitasikan bahwa karyawan bagian keuangan yang
dominan adalah usia 25 – 30 tahun yaitu 9 Responden atau 36%.
c. Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan.
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 4.7
Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
SMA/SMU/SMK 0 Responden 0%
D3 1 Responden 4%
S1 24 Responden 96%
S2 0 Responden 0%
S3 0 Responden 0%
25 Responden 100%
Sumber: Hasil Kuesioner.
Berdasarkan data diatas tingkat pendidikan yang berasal dari sarjana S1 lebih
dominan yaitu sebanyak 24 Responden atau 96% sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit
adalah D3 yang hanya 1 Responden atau 4%.
d. Deskripsi Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja
Karakteristik responden berdasarkan Lamanya bekerja dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tabel 4.8
Deskripsi Berdasarkan Lama Bekerja
Lama Bekerja Jumlah Persentase
1-5 th 13 Responden 52%
5-10 th 7 Responden 20%
10-15 th 5 Responden 28%
25 Responden 100%
Sumber: Hasil Kuesioner.
Berdasarkan data diatas lama bekerja karyawan pada PT. Asuransi Takaful Umum
lebih dominan selama 1 – 5 tahun yaitu sebanyak 13 Responden atau 52% sedangkan lama
bekerja paling sedikit adalah 10 – 15 tahun sebanyak 5 Responden atau 20%.
4. Analisis Importance and Performance Scale
Dalam penelitian ini, karyawan bagian keuangan PT. Asuransi Takaful Umum
diberikan 29 pertanyaan yang terdiri dari 1 dimensi yaitu:pelaksanaan/penerapan pajak
penghasilan (PPh) pasal 23 pada transaksi mudharabah. Pernyataan tersebut diisi dengan 2
kolom, yang pertama kolom yang berkaitan dengan dengan tingkat efektifitas dan kedua
berkaitan dengan tingkat kepentingan.
Setiap unsur penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dinilai berdasarkan tingkat
pelaksanaan/penerapan dan tingkat kepentingan yang diberikan bobot nilai sehingga diperoleh
angka yang menggambarkan tingkat efektifitas penerapan peraturan PPh 23, yaitu dengan
menggunakan tingkat kesesuaian antara kedua variabel yang menjadi penentu urutan prioritas
faktor yang mempengaruhi penerapan PPh 23. Hasil pernyataan tersebut akan digambarkan
dalam diagram kartesius. Penulis akan menganalisis tanggapan dari 25 karyawan bagian
keuangan PT. Asuransi Takaful Umum yang menjadi responden untuk masih-masing dimensi
dari penerapan PPh pasal 23.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 25 responden, dihasilkan jawaban yang
terangkum yang menunjukkan perbandingan antara Tingkat Kepentingan peraturan pajak
menurut perusahaan PT. Asuransi Takaful Umum dengan Tingkat Pelaksanaan/penerapan
PPh pasal 23. Variabel, dimensi dan indikator yang akan digunakan untuk analisis ini,
nampak dalam Tabel 4.9.
Secara keseluruhan hasil kuesioner dari karyawan PT. Asuransi Takaful Umum
terhadap Pelaksanaan/penerapan PPh pasal 23 nampak sebagai berikut:
Tabel 4.9 Penilaian Tingkat Kepentingan Peraturan PPh Pasal 23
Pada PT. Asuransi Takaful Umum
Faktor-faktor yang mempengaruhi Responden = 25 (dua puluh lima)
Sangat Penting Cukup Kurang Tidak
No. Penerapan PPh pasal 23
Penting Penting Penting Penting Nilai
1
Dalam KMK No:424/KMK.06/2003, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi diselenggarakan sesuai
syariah.
6 13 5 0 0 107
2
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan
Investasi adalah produk asuransi yang
memberikan hasil investasi yang
sepenuhnya mengacu kepada hasil
Investasi pasar.
3 11 9 2 0 90
3 Perusahaan asuransi selaku pemegang
amanah wajib melakukan investasi dari
dana yang terkumpul.
16 7 2 0 0 114
4 Investasi wajib dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah. 19 4 2 0 0 117
5 Mudharabah adalah titipan premi,
cadangan (hutang) mudharabah dibagikan
pada saat jatuh tempo.
8 12 5 0 0 103
6 Cadangan mudharabah dibagikan
berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. 11 10 4 0 0 107
7
Mudharabah dihitung dari surplus
underwriting dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian dengan
nasabah.
8 13 3 1 0 103
8
Menurut KMK No.80/KMK.04/2000
tanggal 6 juni 2000, diperkenankan
membentuk cadangan premi tanggungan
sendiri sebesar 40% dari jumlah premi
tanggungan sendiri yang diterima atau
diperoleh dalam tahun pajak yang
bersangkutan.
9 9 5 2 0 100
9 Premi asuransi yang diterima tergantung
pada cakupan resiko yang
dipertanggungkan.
16 9 0 0 0 116
10
Pembagian Mudharabah pada akhir
periode selama tidak ada klaim dari
peserta.
16 9 0 0 0 116
11
Tingkat nisbah bagi hasil perusahaan
adalah 70:30, yaitu 70% untuk perusahaan
dan 30% untuk peserta takaful.
4 10 7 4 0 89
12 Perhitungan tarif dilakukan setiap tanggal
11 setiap bulannya memakai metode rata-
rata tertimbang.
5 8 8 2 0 93
13
Menurut UU No. 17/2000 pasal 4 ayat (1)
huruf n, premi asuransi adalah objek
pajak.
4 7 9 5 0 85
14
UU No. 17/2000 pasal 4 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa pembayaran bagi hasil
kepada peserta atau nasabah asuransi
syariah merupakan objek pajak yang
disetarakan dengan dividen perusahaan
asuransi kepada pemegang polis dan
dikenai pajak 15% dari jumlah bruto yang
bersifat tidak final.
9 11 3 0 0 104
15 Tarif PPh 23 atas Laba bagi hasil dipersamakan dengan UU no. 17/2000
pasal 4 ayat (1) huruf g.
8 11 6 0 0 102
16
Bagi hasil yang dibayarkan kepada
peserta yang diperlakukan sebagai dividen
dianggap diberikan setelah laba kena
pajak, sehingga pengeluaran bagi hasil
kepada peserta tidak diakui sebagai biaya
(non-deductible expense)
9 13 3 0 0 106
17
Dampak bagi hasil sebagai non-deductible
expense berpengaruh pada kenaikan laba
sebelum pajak yang berpengaruh langsung
pada besaran penghasilan kena pajak
dengan menggunakan tarif lapisan
tertinggi sebesar 30%.
5 14 6 0 0 99
18 Ketepatan dalam; perhitungan, hasil dan
penyelesaian laporan. 7 16 2 0 0 105
19
Komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi
pajak, peraturan atau petunjuk secara
syar'i.
6 10 9 0 0 97
20 Pemotongan PPh Pasal 23 dicatat sebagai
hutang Pajak. 9 11 5 0 0 104
21
Bersifat amanah dalam semua informasi
dan keterangan yang dibuat dalam laporan
pajak
9 14 2 0 0 107
22 Menyajikan informasi dan keterangan
sesuai dengan realitas 9 14 0 2 0 105
23
Cadangan mudharabah dilaporkan pada
kredit neraca sebesar saldo pemupukan
cadangan (setelah dikurangi dengan
mudharabah) yang dibayar kepada peserta
Takaful.
6 16 3 0 0 103
24
Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa Pajak berakhir.
15 5 3 2 0 100
25 Pembentukan cadangan mudharabah tiap
tahun dibebankan dalam perhitungan laba
usaha sebelum Pajak Penghasilan.
6 13 6 0 0 100
26
Pemotong Pajak PPh Pasal 23 harus
memberi tanda bukti pemotongan kepada
orang pribadi atau badan yang dibebani
membayar Pajak Penghasilan yang
dipotong.
12 8 3 2 0 105
27
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada
akhir bulan dilakukannya pembayaran
atau pada akhir bulan terutangnya
penghasilan yang bersangkutan.
10 5 8 2 0 98
28
Pajak PPh Pasal 23 yang harus disetorkan
oleh pemotong pajak selambat-lambatnya
tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah
bulan saat terutangnya pajak.
17 8 0 0 0 117
29
Pemotongan pajak penghasilan 15% dari jumlah bruto yang tidak bersifat final
(dapat dikreditkan dalam penghitungan
Pajak Penghasilan yang bersangkutan
pada SPT Tahunan).
12 8 5 0 0 107
Sumber: Hasil Kuesioner.
Tabel 4.10
Penilaian Tingkat Pelaksanaan/Penerapan PPh Pasal 23
Pada PT. Asuransi Takaful Umum
Faktor-faktor yang mempengaruhi Responden = 25 (dua puluh lima)
Sangat Baik Cukup Kurang Tidak
No. Penerapan PPh pasal 23
Baik Baik Baik Baik Nilai
1
Dalam KMK No:424/KMK.06/2003,
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi diselenggarakan sesuai syariah.
6 15 4 0 0 102
2
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan
Investasi adalah produk asuransi yang memberikan hasil investasi yang
sepenuhnya mengacu kepada hasil
Investasi pasar.
3 6 14 2 0 85
3 Perusahaan asuransi selaku pemegang
amanah wajib melakukan investasi dari
dana yang terkumpul.
14 7 4 0 0 110
4 Investasi wajib dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah. 18 4 3 0 0 115
5 Mudharabah adalah titipan premi,
cadangan (hutang) mudharabah dibagikan
pada saat jatuh tempo.
7 12 5 1 0 100
6 Cadangan mudharabah dibagikan
berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. 10 6 8 1 0 100
7
Mudharabah dihitung dari surplus
underwriting dengan nisbah yang telah
disepakati diawal perjanjian dengan
nasabah.
5 13 6 1 0 97
8
Menurut KMK No.80/KMK.04/2000
tanggal 6 juni 2000, diperkenankan
membentuk cadangan premi tanggungan
sendiri sebesar 40% dari jumlah premi
tanggungan sendiri yang diterima atau
diperoleh dalam tahun pajak yang
bersangkutan.
5 8 10 4 0 87
9 Premi asuransi yang diterima tergantung
pada cakupan resiko yang
dipertanggungkan.
13 11 1 0 0 112
10
Pembagian Mudharabah pada akhir
periode selama tidak ada klaim dari peserta.
14 9 2 0 0 112
11 Tingkat nisbah bagi hasil perusahaan
adalah 70:30, yaitu 70% untuk perusahaan
dan 30% untuk peserta takaful.
2 10 6 7 0 82
12 Perhitungan tarif dilakukan setiap tanggal
11 setiap bulannya memakai metode rata-
rata tertimbang.
2 11 10 2 0 88
13 Menurut UU No. 17/2000 pasal 4 ayat (1)
huruf n, premi asuransi adalah objek pajak. 2 8 5 10 0 77
14
UU no. 17/2000 pasal 4 ayat (1) huruf g
menegaskan bahwa pembayaran bagi hasil
kepada peserta atau nasabah asuransi syariah merupakan objek pajak yang
disetarakan dengan dividen perusahaan
asuransi kepada pemegang polis dan
dikenai pajak 15% dari jumlah bruto yang
bersifat tidak final.
6 9 8 2 0 94
15 Tarif PPh 23 atas Laba bagi hasil
dipersamakan dengan UU no. 17/2000
pasal 4 ayat (1) huruf g.
4 11 9 1 0 93
16
Bagi hasil yang dibayarkan kepada peserta
yang diperlakukan sebagai dividen
dianggap diberikan setelah laba kena
pajak, sehingga pengeluaran bagi hasil
kepada peserta tidak diakui sebagai biaya
(non-deductible expense)
6 10 9 0 0 97
17
Dampak bagi hasil sebagai non-deductible
expense berpengaruh pada kenaikan laba
sebelum pajak yang berpengaruh langsung
pada besaran penghasilan kena pajak
dengan menggunakan tarif lapisan tertinggi
sebesar 30%.
4 9 12 0 0 92
18 Ketepatan dalam; perhitungan, hasil dan
penyelesaian laporan. 4 13 8 0 0 96
19
Komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi pajak, peraturan atau petunjuk secara
syar'i. 5 9 11 0 0 94
20 Pemotongan PPh Pasal 23 dicatat sebagai
hutang Pajak. 7 9 7 2 0 96
21
Bersifat amanah dalam semua informasi
dan keterangan yang dibuat dalam laporan
pajak
9 11 4 1 0 103
22 Menyajikan informasi dan keterangan sesuai dengan realitas
8 13 2 2 0 102
23
Cadangan mudharabah dilaporkan pada
kredit neraca sebesar saldo pemupukan
cadangan (setelah dikurangi dengan
mudharabah) yang dibayar kepada peserta
Takaful.
4 14 7 0 0 97
24
Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari
setelah masa Pajak berakhir.
9 8 5 3 0 98
25 Pembentukan cadangan mudharabah tiap
tahun dibebankan dalam perhitungan laba
usaha sebelum Pajak Penghasilan.
4 11 9 1 0 93
26
Pemotong Pajak PPh Pasal 23 harus
memberi tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani
membayar Pajak Penghasilan yang
dipotong.
5 13 4 3 0 95
27
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada
akhir bulan dilakukannya pembayaran atau
pada akhir bulan terutangnya penghasilan
yang bersangkutan.
5 7 8 5 0 87
28
Pajak PPh Pasal 23 yang harus disetorkan
oleh pemotong pajak selambat-lambatnya
tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah
bulan saat terutangnya pajak.
10 11 3 1 0 105
29
Pemotongan pajak penghasilan 15% dari
jumlah bruto yang tidak bersifat final
(dapat dikreditkan dalam penghitungan
Pajak Penghasilan yang bersangkutan pada
SPT Tahunan).
5 10 10 0 0 95
Sumber: Hasil Kuesioner.
Tabel 4.11
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerapan PPh Pasal 23
Faktor-faktor yang mempengaruhi
Nilai
Tingkat
Nilai
Tingkat Tingkat
No. Penerapan PPh pasal 23 Pelaksanaan Kepentingan
Kesesuaian
(%)
1 Dalam KMK No:424/KMK.06/2003,
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi diselenggarakan sesuai syariah.
102 107 95.33
2
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan
Investasi adalah produk asuransi yang
memberikan hasil investasi yang
sepenuhnya mengacu kepada hasil Investasi
pasar.
85 90 94.44
3 Perusahaan asuransi selaku pemegang
amanah wajib melakukan investasi dari dana
yang terkumpul.
110 114 96.49
4 Investasi wajib dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah. 115 117 98.29
5 Mudharabah adalah titipan premi, cadangan
(hutang) mudharabah dibagikan pada saat
jatuh tempo.
100 103 97.09
6 Cadangan mudharabah dibagikan
berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. 100 107 93.46
7
Mudharabah dihitung dari surplus
underwriting dengan nisbah yang telah
disepakati diawal perjanjian dengan
nasabah.
97 103 94.17
8
Menurut KMK No.80/KMK.04/2000
tanggal 6 juni 2000, diperkenankan
membentuk cadangan premi tanggungan
sendiri sebesar 40% dari jumlah premi
tanggungan sendiri yang diterima atau
diperoleh dalam tahun pajak yang
bersangkutan.
87 100 87.00
9 Premi asuransi yang diterima tergantung
pada cakupan resiko yang
dipertanggungkan.
112 116 96.55
10 Pembagian Mudharabah pada akhir periode
selama tidak ada klaim dari peserta. 112 116 96.55
11 Tingkat nisbah bagi hasil perusahaan adalah
70:30, yaitu 70% untuk perusahaan dan 30%
untuk peserta takaful.
82 89 92.13
12 Perhitungan tarif dilakukan setiap tanggal 11
setiap bulannya memakai metode rata-rata
tertimbang.
88 93 94.62
13 Menurut UU No. 17/2000 pasal 4 ayat (1)
huruf n, premi asuransi adalah objek pajak. 77 85 90.59
14
UU no. 17/2000 pasal 4 ayat (1) huruf g
menegaskan bahwa pembayaran bagi hasil
kepada peserta atau nasabah asuransi syariah
merupakan objek pajak yang disetarakan
dengan dividen perusahaan asuransi kepada
pemegang polis dan dikenai pajak 15% dari
jumlah bruto yang bersifat tidak final.
94 104 90.38
15 Tarif PPh 23 atas Laba bagi hasil
dipersamakan dengan UU no. 17/2000 pasal
4 ayat (1) huruf g.
93 102 91.18
16
Bagi hasil yang dibayarkan kepada peserta
yang diperlakukan sebagai dividen dianggap diberikan setelah laba kena pajak, sehingga
pengeluaran bagi hasil kepada peserta tidak
diakui sebagai biaya (non-deductible
expense)
97 106 91.51
17
Dampak bagi hasil sebagai non-deductible
expense berpengaruh pada kenaikan laba
sebelum pajak yang berpengaruh langsung
pada besaran penghasilan kena pajak dengan
menggunakan tarif lapisan tertinggi sebesar
30%.
92 99 92.93
18 Ketepatan dalam; perhitungan, hasil dan
penyelesaian laporan. 96 105 91.43
19 Komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi
pajak, peraturan atau petunjuk secara syar'i. 94 97 96.91
20 Pemotongan PPh Pasal 23 dicatat sebagai
hutang Pajak. 96 104 92.31
21 Bersifat amanah dalam semua informasi dan
keterangan yang dibuat dalam laporan pajak 103 107 96.26
22 Menyajikan informasi dan keterangan sesuai
dengan realitas 102 105 97.14
23
Cadangan mudharabah dilaporkan pada
kredit neraca sebesar saldo pemupukan
cadangan (setelah dikurangi dengan
mudharabah) yang dibayar kepada peserta
Takaful.
97 103 94.17
24
Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari
setelah masa Pajak berakhir.
98 108 90.74
25
Pembentukan cadangan mudharabah tiap
tahun dibebankan dalam perhitungan laba
usaha sebelum Pajak Penghasilan.
93 100 93.00
26
Pemotong Pajak PPh Pasal 23 harus
memberi tanda bukti pemotongan kepada
orang pribadi atau badan yang dibebani
membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.
95 105 90.48
27
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada
akhir bulan dilakukannya pembayaran atau
pada akhir bulan terutangnya penghasilan
yang bersangkutan.
87 98 88.78
28
Pajak PPh Pasal 23 yang harus disetorkan
oleh pemotong pajak selambat-lambatnya
tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah
bulan saat terutangnya pajak.
105 117 89.74
29
Pemotongan pajak penghasilan 15% dari
jumlah bruto yang tidak bersifat final (dapat
dikreditkan dalam penghitungan Pajak
Penghasilan yang bersangkutan pada SPT
Tahunan).
95 107 88.79
RATA-RATA 93.19
Sumber: Hasil Kuesioner.
Secara keseluruhan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas, maka rata-
rata tingkat kesesuaian antara harapan terhadap pelaksanaan/penerapan karyawan atas PPh 23
mencapai 93,19%, atau dengan kata lain tingkat pelaksanaan karyawan terhadap peraturan
PPh 23 adalah sebesar 93,19%, sebagaimana yang nampak pada Tabel 4.10.
5. Diagram Kartesius
Untuk dapat melihat posisi penempatan data yang telah dianalisi tersebut, maka
dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
a. Kuadran A, menunjukkan faktor yang dianggap mempengaruhi penerapan PPh Pasal 23,
termasuk unsur penerapan yang dianggap sangat penting, namun dalam perusahaan
belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, sehingga bisa
menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak puas.
b. Kuadran B, menunjukkan unsur penerapan PPh Pasal 23 telah dilaksanakan dengan baik
dan wajib untuk dipertahankan. Dianggap sangat penting dan diperlukan.
c. Kuadran C, menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi
pelaksanaan/penerapan PPh pasal 23 di perusahaan, sehingga pelaksanaannya dianggap
biasa saja.
d. Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan PPh pasal
23 kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya secara sangat baik oleh PT. Asuransi
Takaful Umum. Hal ini dianggap sangat berlebihan.
Tabel 4.12
Perhitungan Rata-Rata dari Penilaian Tingkat Pelaksanaan/penerapan PPh Pasal 23 dan
Penilaian Tingkat kepentingan Peraturan PPh Pasal 23 pada Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penerapan PPh Pasal 23
Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tingkat Nilai Tingkat ‗ ‗
No. Penerapan PPh pasal 23 Pelaksanaan Kepentingan X Y
1
Dalam KMK No:424/KMK.06/2003, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi diselenggarakan sesuai syariah. 102 107 4,08 4,28
2
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan
Investasi adalah produk asuransi yang
memberikan hasil investasi yang sepenuhnya
mengacu kepada hasil Investasi pasar.
85 90 3,40 3,60
3 Perusahaan asuransi selaku pemegang
amanah wajib melakukan investasi dari dana
yang terkumpul.
110 114 4,40 4,56
4 Investasi wajib dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah. 115 117 4,60 4,68
5
Mudharabah adalah titipan premi, cadangan
(hutang) mudharabah dibagikan pada saat
jatuh tempo.
100 103 4,00 4,12
6 Cadangan mudharabah dibagikan berdasarkan
tarif yang telah ditetapkan. 100 107 4,00 4,28
7 Mudharabah dihitung dari surplus
underwriting dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian dengan nasabah.
97 103 3,88 4,12
8
Menurut KMK No.80/KMK.04/2000 tanggal 6 juni 2000, diperkenankan membentuk
cadangan premi tanggungan sendiri sebesar
40% dari jumlah premi tanggungan sendiri
yang diterima atau diperoleh dalam tahun
pajak yang bersangkutan.
87 100 3,48 4,00
9 Premi asuransi yang diterima tergantung pada
cakupan resiko yang dipertanggungkan. 112 116 4,56 4,64
10 Pembagian Mudharabah pada akhir periode
selama tidak ada klaim dari peserta. 112 116 4,48 4,64
11
Tingkat nisbah bagi hasil perusahaan adalah
70:30, yaitu 70% untuk perusahaan dan 30%
untuk peserta takaful.
82 89 3,28 3,56
12 Perhitungan tarif dilakukan setiap tanggal 11
setiap bulannya memakai metode rata-rata
tertimbang.
88 93 3,52 3,72
13 Menurut UU No. 17/2000 pasal 4 ayat (1)
huruf n, premi asuransi adalah objek pajak. 77 85 3,08 3,40
14
UU no. 17/2000 pasal 4 ayat (1) huruf g
menegaskan bahwa pemba-yaran bagi hasil
kepada peserta atau nasabah asuransi syariah
merupakan objek pajak yang disetarakan dengan dividen perusahaan asuransi kepada
pemegang polis dan dikenai pajak 15% dari
jumlah bruto yang bersifat tidak final.
94 104 3,76 4,16
15 Tarif PPh 23 atas Laba bagi hasil
dipersamakan dengan UU no. 17/2000 pasal 4
ayat (1) huruf g.
93 102 3,72 4,08
16
Bagi hasil yang dibayarkan kepada peserta
yang diperlakukan sebagai dividen dianggap
diberikan setelah laba kena pajak, sehingga
pengeluaran bagi hasil kepada peserta tidak
diakui sebagai biaya (non-deductible expense)
97 106 3,88 4,24
17
Dampak bagi hasil sebagai non-deductible
expense berpengaruh pada kenaikan laba sebelum pajak yang berpengaruh langsung
pada besaran penghasilan kena pajak dengan
menggunakan tarif lapisan tertinggi sebesar
30%.
92 99 3,68 3,96
18 Ketepatan dalam; perhitungan, hasil dan
penyelesaian laporan. 96 105 4,08 4,16
19 Komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi
pajak, peraturan atau petunjuk secara syar'i. 94 97 3,76 3,88
20 Pemotongan PPh Pasal 23 dicatat sebagai
hutang Pajak. 96 104 3,84 4,16
21 Bersifat amanah dalam semua informasi dan
keterangan yang dibuat dalam laporan pajak 103 107 4,12 4,28
22 Menyajikan informasi dan keterangan sesuai
dengan realitas 102 105 4,08 4,20
23
Cadangan mudharabah dilaporkan pada kredit
neraca sebesar saldo pemupukan cadangan
(setelah dikurangi dengan mudharabah) yang
dibayar kepada peserta Takaful.
97 103 3,88 4,12
24
Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari
setelah masa Pajak berakhir.
98 108 3,92 4,32
25
Pembentukan cadangan mudharabah tiap
tahun dibebankan dalam perhitungan laba
usaha sebelum Pajak Penghasilan.
93 100 3,72 4,00
26
Pemotong Pajak PPh Pasal 23 harus memberi
tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi
atau badan yang dibebani membayar Pajak
Penghasilan yang dipotong.
95 105 3,80 4,20
27
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada
akhir bulan dilakukannya pembayaran atau
pada akhir bulan terutangnya penghasilan
yang bersangkutan.
87 98 3,48 3,92
28
Pajak PPh Pasal 23 yang harus disetorkan
oleh pemotong pajak selambat-lambatnya
tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah
bulan saat terutangnya pajak.
105 117 4,20 4,68
29
Pemotongan pajak penghasilan 15% dari
jumlah bruto yang tidak bersifat final (dapat
dikreditkan dalam penghitungan Pajak
Penghasilan yang bersangkutan pada SPT Tahunan).
95 107 3,80 4,28
‗ ‗
RATA-RATA (X) (Y) 3,87 4,15
_ _
X dan Y = adalah nilai rata-rata dari 25 karyawan/ responden
Sumber: hasil perhitungan kuesioner.
Gambar 4.3
Diagram Kartesius
Sumber:Tabel 4.11
Berdasarkan hasil pengukuran yang terlihat pada Gambar 4.3 di atas, dapat terlihat
jenis-jenis penerapan PPh 23 dalam Transaksi Mudharabah mana yang seharusnya lebih
ditingkatkan, dipertahankan, serta usaha-usaha perbaikan pada atribut-atribut yang benar-
benar dianggap penting oleh karyawan bagian keuangan dalam asuransi syariah.
Pada Gambar 4.3 diagram kartesius di atas, terlihat bahwa letak unsur-unsur
pelaksanaan faktor-faktor atau atribut-atribut yang mempengaruhi tingkat
pelaksanaan/penerapan peraturan PPh pasal 23 pada transaksi mudharabah di PT. Asuransi
Takaful Umum, terbagi menjadi 4 bagian. Adapun interprestasi dari diagram kartesius
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kuadran A, menunjukkan faktor peraturan PPh 23 yang dianggap mempengaruhi
penerapan PPh Pasal 23, termasuk unsur penerapan yang dianggap sangat penting, namun
dalam perusahaan belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perpajakan, sehingga mengecewakan. PT. Asuransi Takaful Umum harus lebih
memprioritaskan untuk menangani faktor/indikator yang ada pada kuadran ini.
Adapun 6 indikator yang masuk pada Kuadran A ini adalah:
1) UU No.17/2000 pasal 4 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa pembayaran bagi hasil
kepada peserta atau nasabah asuransi syariah merupakan objek pajak yang
disetarakan dengan dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan dikenai
pajak 15% dari jumlah bruto yang bersifat tidak final.
2) Pemotongan PPh Pasal 23 dicatat sebagai hutang Pajak.
3) Pemotong Pajak PPh Pasal 23 harus memberi tanda bukti pemotongan kepada orang
pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.
4) Pemotongan pajak penghasilan 15% dari jumlah bruto yang tidak bersifat final
(dapat dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersangkutan pada
SPT Tahunan).
b. Kuadran B, menunjukkan unsur peraturan perpajakan telah dilaksanakan dan perlu untuk
dipertahankan. Dianggap sangat penting dan diperlukan oleh PT. Asuransi Takaful
Umum.
Adapun 12 indikator yang masuk pada Kuadran B ini adalah:
1) Dalam KMK No:424/KMK.06/2003, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Reasuransi diselenggarakan sesuai syariah.
2) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana
yang terkumpul.
3) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
4) Cadangan mudharabah dibagikan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan.
5) Premi asuransi yang diterima tergantung pada cakupan resiko yang
dipertanggungkan.
6) Pembagian Mudharabah pada akhir periode selama tidak ada klaim dari peserta.
7) Bagi hasil yang dibayarkan kepada peserta yang diperlakukan sebagai dividen
dianggap diberikan setelah laba kena pajak, sehingga pengeluaran bagi hasil kepada
peserta tidak diakui sebagai biaya (non-deductible expense).
8) Ketepatan dalam; perhitungan, hasil dan penyelesaian laporan.
9) Bersifat amanah dalam semua informasi dan keterangan yang dibuat dalam laporan
pajak
10) Menyajikan informasi dan keterangan sesuai dengan realitas.
11) Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa Pajak berakhir.
12) Pajak PPh Pasal 23 yang harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya
tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
Berdasarkan hasil penelitian literatur dan wawancara dengan karyawan bagian
keuangan PT. Asuransi Takaful Umum, ternyata bagi hasil yang dibayarkan kepada
peserta yang diperlakukan sebagai dividen dianggap merugikan dan diperlukan kajian
khusus mengenai perlakuan pajak atas asuransi syariah. Hingga saat ini peraturan
perpajakan elum secara mendetail aspek perpajakan terhadap bidang usaha berbasis
syariah sehingga perlu diusulkan dalam Rancangan Perubahan Undang-undang Pajak
Penghasilan, agar ketentuan perpajakan bagi bidang usaha berbasis syariah diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Selain itu pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 masih dilakukan oleh kantor
pusat, hanya ada satu dari 39 kantor cabang yang sudah menerapkan pemotongan dan
penyetoran langsung PPh 23 ke KPP terdekat. Kegiatan ini dirasakan kurang efisien dan
efektif dari segi waktu, hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak manajemen untuk
perlu ditingkatkan kinerja kantor cabang.
c. Kuadran C, menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi
pelaksanaan penerapan PPh pasal 23 di perusahaan, sehingga pelaksanaannya dianggap
biasa saja.
Adapun 10 indikator yang masuk pada Kuadran C ini adalah:
1) Perusahaan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk
asuransi yang memberikan hasil investasi yang sepenuhnya mengacu kepada hasil
Investasi pasar.
2) Menurut KMK No.80/KMK.04/2000 tanggal 6 juni 2000, diperkenankan
membentuk cadangan premi tanggungan sendiri sebesar 40% dari jumlah premi
tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang
bersangkutan.
3) Tingkat nisbah bagi hasil perusahaan adalah 70:30, yaitu 70% untuk perusahaan dan
30% untuk peserta takaful.
4) Perhitungan tarif dilakukan setiap tanggal 11 setiap bulannya memakai metode rata-
rata tertimbang.
5) Menurut UU No. 17/2000 pasal 4 ayat (1) huruf n, premi asuransi adalah objek
pajak.
6) Tarif PPh 23 atas Laba bagi hasil dipersamakan dengan UU No. 17/2000 pasal 4
ayat (1) huruf g.
7) Dampak bagi hasil sebagai non-deductible expense berpengaruh pada kenaikan laba
sebelum pajak yang berpengaruh langsung pada besaran penghasilan kena pajak
dengan menggunakan tarif lapisan tertinggi sebesar 30%.
8) Komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi pajak, peraturan atau petunjuk secara syar'i.
9) Pembentukan cadangan mudharabah tiap tahun dibebankan dalam perhitungan laba
usaha sebelum Pajak Penghasilan.
10) Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau
pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
d. Kuadran D, menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan PPh pasal
23 kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting
tetapi sangat diperlukan.
Adapun 1 indikator yang masuk pada Kuadran C ini adalah:
1) Mudharabah adalah titipan premi, cadangan (hutang) mudharabah dibagikan pada
saat jatuh tempo.
2) Mudharabah dihitung dari surplus underwriting dengan nisbah yang telah disepakati
diawal perjanjian dengan nasabah.
3) Cadangan mudharabah dilaporkan pada kredit neraca sebesar saldo pemupukan
cadangan (setelah dikurangi dengan mudharabah) yang dibayar kepada peserta
Takaful.
6. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan/Penerapan PPh Pasal 23 pada Transaksi Mudharabah
Adapun hasil perhitungan efektivitas Penerapan PPh Pasal 23 pada Transaksi
Mudharabah adalah:
Jumlah skor kriterium = 5 x 29 x 25
= 3625
Tingkat persentase efektivitas = 2804 x 100%
3625
= 77,35 %
Hal ini berarti, tingkat efektivitas pelaksanaan/penerapan PPh Pasal 23 adalah
sebesar 77,35 %. Jika disesuaikan dengan kriteria efektivitas pelaksanaan/penerapan berada
pada kuadran II (lihat Gambar 4.3).
Gambar 4.4
Hasil Tingkat Efektivitas Pelaksanaan/
Penerapan PPh Pasal 23
Sumber: Data diolah
7. Penelitian Sebelumnya
a. Analisis efektivitas Kinerja Pelayanan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap
kepuasan Wajib Pajak pada KPP Madya Jakarta Pusat
Nurliana Aisyah Dewi dalam skripsinya melakukan penelitian pada tahun 2007
mengenai kinerja pelayanan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap kepuasan
Wajib Pajak. Penelitian dilakukan dengan metode survey, yaitu mengambil sampel dari
suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Dari 67
responden yang menggunakan pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan pajak Madya
jakarta pusat, berkesimpulan bahwa kinerja untuk pelayanan sesuai dengan tingkat
kepentingan Wajib Pajak sehingga menimbulkan kepuasan Wajib Pajak sehingga
menimbulkan kepuasan Wajib Pajak.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek,
tempat meneliti, dan tahun penelitian, penelitian sebelumnya meneliti efektivitas kinerja
pelayanan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepuasan Wajib Pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat pada tahun 2007 sedangkan penelitian ini
meneliti efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Transaksi
Mudharabah studi kasus PT. Asuransi Takaful Umum di tahun 2008.
Sangat Efektif Efektif
80% - 100% 60 – 79%
• Cukup Efektif Kurang Efektif 40% - 59% <40%
b. Analisis Pengukuran Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Pelayanan Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang
Ahmad Rudi Hartono dalam jurnalnya melakukan penelitian pada Kantor
Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang dengan meneliti tentang kepuasan wajib pajak
terhadap kinerja pelayanan kantor pajak. Kesimpulan dari tingkat kepuasan Wajib Pajak
terhadap kinerja pelayanan kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang tahun anggaran
1997/1998 adalah sebesar 68,84%.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek dan
tempat meneliti, penelitan sebelumnya meneliti kepuasan wajib pajak terhadap kinerja
pelayanan kantor pajak pada KPP Jakarta Tanah Abang sedangkan peneltian ini meneliti
Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Transaksi Mudharabah
studi kasus PT. Asuransi Takaful Umum di tahun 2008.
c. Analisis Efektivitas Modernisasi Perpajakan Dalam Penerimaan Pajak Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara
Eka Putri Rahmawati dalam skripsinya melakukan penelitian pada tahun 2008
mengenai efektivitas modernisasi perpajakan dalam penerimaan pajak. Penelitian
dilakukan dengan metode survey, yaitu mengambil sampel dari suatu populasi dan
menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Dari 39 responden yang
menggunakan pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara,
berkesimpulan bahwa efektivitas modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bekasi Utara efektif sebesar 79%.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek dan
tempat meneliti, penelitian sebelumnya meneliti efektivitas modernisasi perpajakan
dalam penerimaan pajak.pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara pada tahun 2008
sedangkan penelitian ini meneliti Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
pada Transaksi Mudharabah studi kasus PT. Asuransi Takaful Umum di tahun 2008.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka hasil
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil perhitungan tingkat efektivitas menunjukkan penerapan PPh Pasal 23 pada Transaksi
Mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Umum efektif sebesar yaitu sebesar 77,35 %. Namun
dalam pelaksanaannya pengenaan PPh pasal 23 dinilai sangat memberatkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PPh Pasal 23 pada Transaksi Mudharabah pada
PT. Asuransi Takaful Umum adalah:
a. Faktor asuransi syariah: Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah adalah
faktor yang sangat penting bagi karyawan, 98.29% dari responden merasa sangat sesuai,
sedangkan dengan peraturan KMK No:424/KMK.06/2003, Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Reasuransi diselenggarakan sesuai syariah, 95.33% responden merasa sangat
sesuai dengan pelaksanaan dan kepentingan perusahaan dari segi peraturan.
b. Faktor mudharabah: Mudharabah adalah titipan premi, cadangan (hutang) mudharabah
dibagikan pada saat jatuh tempo 97.09% dari responden merasa sangat sesuai dengan
penerapan dan kepentingan PT. Asuransi Takaful Umum saat ini. Sedangkan faktor
Pembagian Mudharabah pada akhir periode selama tidak ada klaim dari peserta dan
Premi asuransi yang diterima tergantung pada cakupan resiko yang dipertanggungkan,
96.55% karyawan merasa sangat sesuai dengan penerapan dan kepentingan PT. Asuransi
Takaful Umum saat ini.
c. Faktor tarif pajak: Tarif PPh 23 atas Laba bagi hasil dipersamakan dengan UU No.
17/2000 pasal 4 ayat (1) huruf g untuk karyawan mematuhi peraturan perpajakan ini
sebesar 91.18% karyawan merasa sesuai. Sedangkan faktor UU No. 17/2000 pasal 4 ayat
(1) huruf g menegaskan bahwa pembayaran bagi hasil kepada peserta atau nasabah
asuransi syariah merupakan objek pajak yang disetarakan dengan dividen perusahaan
asuransi kepada pemegang polis dan dikenai pajak 15% dari jumlah bruto yang bersifat
tidak final, 90.38% karyawan merasa sesuai.
d. Faktor pencatatan: Komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi pajak, peraturan atau
petunjuk secara syar'i, 96.91% karyawan merasa sangat sesuai dengan penerapan dan
kepentingan PT. Asuransi Takaful Umum saat ini. Sedangkan Pemotongan PPh Pasal 23
dicatat sebagai hutang Pajak sebesar 92.31% karyawan merasa sangat sesuai dengan
penerapan dan kepentingan PT. Asuransi Takaful Umum.
e. Faktor pelaporan: Menyajikan informasi dan keterangan sesuai dengan realitas, 97.14%
responden merasa sangat sesuai. Sedangkan bersifat amanah dalam semua informasi dan
keterangan yang dibuat dalam laporan pajak, 96.26% responden merasa sangat sesuai
dengan penerapan dan kepentingan PT. Asuransi Takaful Umum.
f. Faktor penyetoran: Pemotongan pajak penghasilan 15% dari jumlah bruto yang tidak
bersifat final (dapat dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang
bersangkutan pada SPT Tahunan), 88.79% karyawan merasa cukup sesuai. Sedangkan
Pajak PPh Pasal 23 yang harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya
tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, 89.74% karyawan
merasa cukup sesuai dengan penerapan dan kepentingan PT. Asuransi Takaful Umum.
B. Implikasi
1. Efektivitas penerapan PPh Pasal 23 pada Transaksi Mudharabah pada PT. Asuransi Takaful
Umum efektif sebesar yaitu sebesar 77,35 %. Hal ini dikarenakan PT. Asuransi Takaful
Umum telah melaksanakan/ menerapkan peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah, khususnya PPh pasal 23 dengan baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PPh Pasal 23 pada Transaksi Mudharabah pada
PT. Asuransi Takaful Umum telah sesuai dengan harapan karyawan keuangan:
a. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang
terkumpul telah sesuai dengan konsep perusahaan sebagai perusahaan asuransi syariah.
b. Transaksi mudharabah dihitung dari surplus underwriting dengan nisbah yang telah
disepakati diawal perjanjian dengan nasabah. Dan Perhitungan tarif dilakukan setiap
tanggal 11 setiap bulannya memakai metode rata-rata tertimbang telah sesuai syarat
pelaksanaan untuk beroperasinya sistem asuransi syariah.
c. Peraturan pengenaan PPh pasal 23 pada asuransi syariah, berdasarkan UU No. 17/2000
pasal 4 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa pembayaran bagi hasil kepada peserta atau
nasabah asuransi syariah merupakan objek pajak yang disetarakan dengan dividen
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan dikenai pajak 15% dari jumlah bruto
yang bersifat tidak final telah dilaksanakan oleh PT. Asuransi Takaful Umum dengan
baik.
d. Komitmen terhadap kaidah-kaidah resmi pajak, peraturan atau petunjuk secara syar'i
merupakan harapan PT. Asuransi Takaful Umum sebagai perusahaan asuransi besar
pertama yang berbasis syariah.
e. Pemotongan, pencatatan dan penyetoran PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan
pemerintah yang ditetapkan namun perlu ditingkatkan lagi oleh PT. Asuransi Takaful
Umum dari segi sistem penyetoran di kantor cabang.
DAFTAR PUSTAKA
Abbas Salim. “Asuransi dan Manajemen Resiko”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Abdul Hamid. “Pedoman Penulisan Skripsi”, FEIS, Jakarta, 2007.
Ade Dodo. 2006. “Pajak Lembaga Keuangan Syariah”, artikel diakses tanggal 27 Agustus 2007, dari
http://www.halalguide.info/index2.
Agus Edi Sumanto. ”Analisis Investasi dalam Asuransi Syariah”, Eksis Vol1 No. 3 Juli-September
2005.
A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein.“Perpajakan-Edisi Ketiga”, UPP AMP YKPN, Jakarta, 2005.
Anonim. 2007. ”Definisi Dan Fungsi Asuransi”, artikel diakses tanggal 27 Agustus 2007, dari
http://www.asuransi-mobil.com/asuransi-definisi.htm
. “Lika-liku Asuransi Indonesia” dan ”Asuransi PPh-Mu Kini”, Majalah Indonesian Tax
Review Digest Volume IV/Nomor 02/2007.
. 2007. ”Mengapa harus ada PSAK Asuransi Syariah”, artikel diakses tanggal 20 November
2007, dari http://www.takaful.com/index.php /psak.htm
Anthony, Robert dan Govindarajan, Vijay. “Sistem Pengendalian Manajemen”, Salemba Empat,
Jakarta, 2002.
Departemen Keuangan. 2007. “Pajak Penghasilan Pasal 23”, artikel diakses
tanggal 20 November 2007, dari http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu. go.id /penyuluhan/pph/pph23.htm
Direktorat Jenderal Pajak. ”Penegasan Mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Mudharabah”,
Surat S-720/PJ.42/2001, Dirjen Pajak, 2001.
Eka Putri Rahmawati. ”Analisis Efektivitas Modernisasi Perpajakan Dalam Penerimaan Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2000. “Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syariah”, DSN, 2000.
Green, Mark R. Tanpa tahun. “Definisi Dan Fungsi Asuransi”, artikel diakses tanggal 27 Agustus
2007, dari http://www.asuransi-mobil.com/asuransi-definisi.htm
Herman Darmawi. “Manajemen Resiko”, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
J.Supranto. “Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan
Pangsa Pasar”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
Muhammad Syakir Sula. “Asuransi Syariah (Life and General): konsep dan system operasional”, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
Mulyadi. ”Sistem Akuntansi”, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
Nur Indriantoro dan Bambang S. ”Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”,
BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
Nurliana Aisyah Dewi. ”Analisis efektivitas Kinerja Pelayanan Sistem Administrasi Perpajakan
Modern Terhadap kepuasan Wajib Pajak pada KPP Madya Jakarta Pusat”, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2007.
Rudi Ahmad Hartono. ”Analisis Pengukuran Tingkat Kepuasan Wajib Pajak
Terhadap Kinerja Pelayanan KPP Jakarta Tanah Abang”. Jurnal Kipas,
Vol.1, Nomor 13, Oktoer, 1999.
Sonni Dwiharsono. Tanpa tahun. ”Industri Asuransi Indonesi Dalam Prospektif”. Kuliah umum di
AKASTRI.
Slamet Wiyono. “Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah”, PT. Grasindo, Jakarta,
2005.
Sony Yuwono. ”Petunjuk Praktis Pelaksanaan Balanced Scorecarad Menuju Organisasi Yang
Berfokus Pada Strategi”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
Sudarmayanti. ”Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi”, Jakarta, 1999.
Sugiyono. ”Metodologi Penelitian Bisnis”, CV Alfabeta, Bandung, 2007.
Teguh. ”Cara Mudah Melakukan Analisa Statistik Dengan SPSS (Studi Kasus, Pembahasan Dan Teknik Membaca Output)”,Gava Media, Yogyakarta, 2004.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
![Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM103.28.106.67/sites/default/files/[EKSTERNAL] PPh Final UMKM... · Pembukuan Hitung penghasilan kena pajak Dikali tarif PPh Badan 25% atau](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5c7c0c7809d3f2e6178b4ab4/tarif-khusus-pajak-penghasilan-bagi-umkm1032810667sitesdefaultfileseksternal.jpg)
