Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan...

120

Transcript of Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan...

Page 1: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi
Page 2: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi
Page 3: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

ii Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

ii

Disusun dan Diterbitkan oleh: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Cetakan Pertama, Edisi Pertama (10 Nopember 2010) Cetakan Kedua, Edisi Pertama (22 Nopember 2010) Hak Cipta dilindungi Undang-undang. © 2010 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Akses : www.tnp2k.wapresri.go.id Kritik dan saran : [email protected] Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Kebon Sirih 14, Jakarta Pusat

Page 4: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

iiiAnalisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

iii

Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu prioritas pembangunan nasional. Buku ini menguraikan beberapa teknik analisis untuk mendukung koordinasi penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu kerangka penanggulangan kemiskinan yang saat ini di upayakan oleh Pemerintah untuk mencapai target angka kemiskinan 8-10 persen pada tahun 2014. Buku ini pada awalnya menguraikan pemahaman mengenai kemiskinan secara konseptual. Selanjutnya, perkembangan indikator kemiskinan sampai dengan kondisi terakhir tahun 2010 diuraikan untuk mendukung pemahaman mengenai kemiskinan. Kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai strategi penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya di dukung dengan konsep percepatan penanggulangan kemiskinan. Uraian-uraian tersebut, pada dasarnya mendukung bagian inti dari buku panduan yang menguraikan mengenai beberapa pendekatan terkait dengan analisis dan perencanaan penanggulangan kemiskinan, dilanjutkan dengan menguraikan anggaran program penanggulangan kemiskinan. Pada begian selanjutnya, diuraikan mengenai mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPK Daerah. Pada bagian akhir buku ini, diuraikan mengenai penyusunan dan sistematika pelaporan.

Buku panduan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi dokumen yang secara berkala dapat dimutakhirkan (live document) dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan kemiskinan aktual. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Page 5: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

iv Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 6: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

vAnalisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

v

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara CSR : Corporate Social Responsibilities (Tanggungjawab Sosial

Perusahaan) DPD : Dewan Perwakilan Daerah DPR : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jamkesda : Program Jaminan Kesehatan Daerah Jamkesmas : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat K/L : Kementerian dan Lembaga KUR : Kredit Usaha Rakyat LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Govenmental

Organizasion – NGOs) Ormas : Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations-

CSOs) PKH : Program Keluarga Harapan PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Raskin : Program Beras untuk Keluarga Miskin RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SPKD : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPK : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Page 7: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

vi Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 8: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

viiAnalisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

vii

KATA PENGANTAR .................................................................. iii DAFTAR SINGKATAN ................................................................ v DAFTAR ISI ............................................................................. vii BAB 1 - PENDAHULUAN .......................................................... 1

1.1. Latar Belakang ......................................................... 1 1.2. Urgensi Pengukuran dan Analisis Kemiskinan ........... 4 1.3. Target Pengguna Laporan Analisis Kemiskinan ......... 4

BAB 2 - KONDISI KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI ..............................................................................13

2.1. Kondisi Kemiskinan ..................................................13 2.2. Kemiskinan dan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs) .........................14

BAB 3 - STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..............19

3.1. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ....19 3.1.1. Strategi 1: Meperbaiki Program Perlindungan Sosial ......................................................................20 3.1.2. Strategi 2: Peningkatan Akses Pelayanan Dasar ......................................................................21 3.1.3. Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin ..................................................22 3.1.4. Strategi 4: Pembangunan yang Inklusif ..........23

3.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah...........24 BAB 4 - INSTRUMEN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..........................................................................27

4.1. Kelompok 1: Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga .............................................28 4.2. Kelompok 2: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ............29

Page 9: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

viii Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

viii

4.3. Kelompok 3: Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil......................................................................... 30

BAB 5 - ANALISIS DAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN .......................................................................... 33

5.1. Kerangka Proses Analisis ......................................... 33 5.2. Mekanisme Analisis................................................. 34 5.3. Penentuan Indikator ............................................... 35

5.3.1. Kriteria Indikator ........................................... 36 5.3.2. Strategi Memperbaiki Program Perlindungan Sosial ..................................................................... 37 5.3.3. Strategi Peningkatan Akses Pada Pelayanan Dasar ..................................................................... 38 5.3.4. Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin ..................................................................... 39 5.3.5. Strategi Menciptakan Pembangunan Inklusif . 40

5.4. Metodologi ............................................................. 41 5.5. Analisis Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi ......................................................................... 42

a. Analisis Kecenderungan ..................................... 42 b. Analisis Perbandingan ........................................ 47 c. Analisis Penyebab Kecenderungan ..................... 52

5.6. Analisis dan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan ..................................................................... 54

a. Analisis Penentuan Prioritas Bidang ................... 54 b. Analisis Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan ............................................................. 57

5.7. Tahapan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan ..................................................................... 57

a. Analisis Relevansi Program Penanggulangan Kemiskinan ............................................................. 57 b. Analisis Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan ............................................................. 60

Page 10: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

ixAnalisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

ix

c. Identifikasi Permasalahan Program Penanggulangan Kemiskinan ...................................63

BAB 6 - ANGGARAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ..........................................................................64

6.1. Peran Serta Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan .....................................................................67 6.2. Klasifikasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan .....................................................................67

6.2.1. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Bidang .....................................................................68 6.2.2. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Kelompok Program ..................................................................70 6.2.3. Klasifikasi Anggaran Berdasarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan ...................................72

BAB 7 - MEKANISME PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH .......................76

7.1. Perencanaan Program .............................................76 7.2. Pemantauan Program .............................................77 7.3. Evaluasi Program.....................................................86 7.4. Mekanisme Perbaikan Program ...............................90

BAB 8 - PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA LAPORAN...............94

8.1. Teknis Penyusunan Laporan .....................................94 8.2. Sistematika Laporan ................................................95

Daftar Pustaka .....................................................................100

Page 11: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

x Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 12: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

1Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

1

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya menyangkut masalah pendapatan. Kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender, dan kondisi lingkungan merupakan dimensi-dimensi kemiskinan yang juga mempengaruhi kondisi seseorang atau rumah tangga dalam status kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Salah satu dimensi penting yang menjadi perhatian banyak pihak adalah dimensi pengeluaran atau konsumsi. Pendekatan tersebut sering juga disebut dengan kemiskinan absolut, dimana seseorang atau satu rumah tangga dikatakan miskin jika ia tidak mampu memenuhi satu tingkat konsumsi minimum –yang terdiri dari konsumsi makanan dan non-makanan– yang dianggap esensial dan diperlukan selama jangka waktu tertentu. Tingkat konsumsi minimum menjadi

Page 13: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

2 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

2

batas (treshold) yang menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak, atau yang sering disebut dengan garis kemiskinan.

Tidak sedikit perdebatan yang ada di sekitar cara dan metode penghitungan garis kemiskinan yang paling cocok untuk suatu perekonomian. Di sisi lain, literatur juga mencatat beragam indikator yang dapat mencerminkan intensitas kemiskinan yang terjadi. Satu indikator yang paling sering digunakan adalah apa yang disebut dengan headcount ratio, atau angka kemiskinan, yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap seluruh total penduduk

Kemiskinan juga diartikan sebagai kondisi dimana rumah tangga atau individu yang miskin tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dengan maksimal. Disamping kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, kondisi kemiskinan juga didukung oleh ketidakmampuan untuk memperoleh kebebasan dalam memilih dan berpartisipasi. Dalam dimensi yang lain dapat dikemukakan bahwa seseorang yang tergolong miskin juga tidak memiliki kapabilitas untuk hidup dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang layak serta menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam prespektif kemiskinan multidimensi, dengan pendekatan filosofis penduduk dengan status miskin memiliki harapan untuk hidup lebih pendek meskipun berpendapatan cukup. Dalam pandangan yang lebih pragmatis, kemiskinan memiliki permasalahan utama pada apa yang dihasilkan pada saat ini.

Page 14: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

3Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

3

Dalam pandangan secara keseluruhan, kemiskinan pada dasarnya terdiri dari berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut diantaranya: kurangya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sumberdaya produktif untuk mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan; kelaparan dan kekurangan gizi; tingkat kesehatan yang rentan; keterbatasan dan berkurangnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan dasar lainnya; meningkatnya morbiditas dan mortalitas terhadap gangguan penyakit; tunawisma dan kondisi perumahan yang tidak layak; ketidaknyamanan lingkungan serta diskriminasi dan pengucilan dalam struktur sosial. Pada akhirnya, bentuk-bentuk tersebut diatas dicirikan pula dengan lemahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbudaya.

Dalam buku panduan ini, selanjutnya diuraikan mengenai kondisi kemiskinan secara umum. Pada Bab 3 diuraikan mengenai strategi penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya dijabarkan pula mengenai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan pada bagian selanjutnya. Analisis perencanaan penanggulangan kemiskinan diuraikan pada bab 5. Pada bagian selanjutnya dijelaskan dengan anggaran penanggulangan kemiskinan. Pada bagian selanjutnya, pengendalian program penanggulangan kemiskinan beserta analisisnya diuraikan pada bab 7 dan selanjutnya diuraikan beberapa penjelasan mengenai sistematika pelaporan capaian penanggulangan kemiskinan yang digunakan oleh masing-masing Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.

Page 15: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

4 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

4

Terdapat 4 poin penting terkait dengan perlunya kemiskinan diukur dan di analisa. Pertama, kemiskinan penting untuk diukur dan di analisis agar penduduk atau kelompok masyarakat miskin tetap masuk dalam agenda pembangunan. Pembangunan secara menyeluruh diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Kedua, kemiskinan penting untuk diukur dan di analisis agar kemiskinan tetap menjadi salah satu target intervensi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan intervensi-intervensi kebijakan yang salah satu dimensinya adalah tingkat kemiskinan. Ketiga, kemiskinan penting untuk diukur dan di analisis agar monitoring dan evaluasi terhadap program-program maupun intervensi kebijakan dapat dilakukan. Kemiskinan yang juga merupakan efek dari pembangunan yang penting dijadikan sebagai indikator monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan. Keempat, kemiskinan penting diukur dan di analisis untuk menilai dan memastikan efektivitas kinerja kelembagaan.

Sebagaimana dalam urgensi pengukuran dan analisa kemiskinan, analisis kemiskinan menjadi poin penting dalam menentukan arah pembangunan. Banyak pihak yang berkepentingan dengan isu kemiskinan, namun demikian secara lebih spesifik terdapat beberapa pihak yang secara langsung berhubungan dengan kemiskinan dan menggunakan analisis kemiskinan dalam merumuskan arah kebijakannya.

Page 16: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

5Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

5

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, TKPK memiliki kepentingan untuk mengetahui analisis kemiskinan yang dihasilkan melalui pedoman praktis ini. Disamping itu, TKPK yang juga memegang fungsi untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan membutuhkan basis analisis untuk menentukan arah perencanaan dan penganggarannya. Analisis ini juga dapat digunakan sebagai langkah pemantauan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan yang sangat dibutuhkan dalam koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan.

2. Pemerintah Daerah (Badan Pelaksana Pembangunan)

Pemerintah daerah sebagai eksekutif yang menentukan arah perencanaan dan implementasi pembangunan, sebagaimana urgensi pengukuran kemiskinan membutuhkan analisis ini untuk tetap mempertimbangkan kemiskinan sebagai salah satu agenda dan target pembangunan. Disamping itu, dengan fungsi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk merumuskan program-program yang ditujukan untuk mencapai RPJMD membutuhkan basis analisis untuk mengukur efektivitas pembangunan berikut mekanisme pemantauan dan evaluasinya dengan menggunakan indikator-indikator kemiskinan di daerahnya.

Page 17: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

6 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

6

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Badan legislatif bertanggung jawab untuk menyetujui baik rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Badan legislatif daerah ini memerlukan analisis yang membantu di dalam evaluasi anggaran yang diajukan untuk penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Secara khusus, analisis kemiskinan ini dapat digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan yang diidentifikasi dalam RPJMD telah sesuai dengan sasaran-sasaran dan prioritas sesuai dengan analisis ini. Analisis ini juga dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja eksekutif (pemerintah daerah) dalam menjalankan fungsinya dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memiliki tugas dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara nasional membutuhkan analisis ini untuk menunjang kebijakan-kebijakan yang dirumuskan. Permasalahan daerah yang local specific dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan secara nasional. Hasil analisis ini diharapkan juga mampu untuk dijadikan instrumen koordinasi kelembagaan pusat dan daerah, terutama dalam rangka pengendalian program. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memaksimalkan

Page 18: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

7Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

7

pencapaian angka kemiskinan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

5. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat khususnya kementerian dan lembaga (K/L) membutuhkan analisis kemiskinan ini sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan target program masing-masing K/L. beberapa K/L memiliki program yang secara spesifik berhubungan langsung dengan kemiskinan, namun beberapa K/L lainnya memiliki hubungan tidak langsung dengan kemiskinan. Beberapa K/L yang memiliki hubungan langsung dengan kemiskinan membutuhkan analisis ini untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan. Disamping itu, K/L terkait juga membutuhkan hasil analisis ini untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengendalian program yang telah dilakukan. Hal tersebut penting bagi K/L untuk memperbaiki implementasi program-program yang telah dijalankan. Penganggaran program yang merupakan bagian integral didalamnya juga membutuhkan mekanisme pengendalian untuk perbaikan implementasi program pada periode-periode selanjutnya. Disisi lain, K/L yang tidak secara langsung berhubungan dengan kemiskinan dapat menilai efektivitas kebijakan dan program-programnya terhadap penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan urgensi pengukuran dan analisis kemiskinan yang penting untuk digunakan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan, perencanaan, dan implementasi program pembangunan secara umum.

Page 19: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

8 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

8

6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebagaimana badan legislatif ditingkat daerah, badan legislatif di tingkat pusat juga memiliki bertanggung jawab untuk menyetujui baik rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Badan legislatif ini membutuhkan analisis untuk melakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan penganggaran yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya penanggulangan kemiskinan. Disamping itu, melalui hasil analisis ini, badan legislatif di tingkat pusat dapat merumuskan alokasi anggaran pada periode selanjutnya berdasarkan permasalahan pokok dan prioritas-prioritas peningkatan kesejahteran dan melakukan intervensi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui K/L terkait.

7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sebagaimana badan legislatif di tingkat pusat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga membutuhkan analisis ini untuk menilai hasil-hasil dan kinerja pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diwilayahnya berikut mekanisme evaluasinya. Secara umum, DPD berkepentingan dengan analisis ini untuk menentukan skala prioritas wilayah-wilayah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Disamping itu, DPD juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan dan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Page 20: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

9Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

9

8. Individu dan Lembaga Advokasi

Individu-individu dan organisasi-organisasi (Sebagai contoh, Kelompok Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization – NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations-CSOs)) dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan tujuan-tujuan advokasi dapat menggunakan analisis kemiskinan untuk membantu mereka dalam pekerjaan advokas, pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan advokasi dikembangkan berdasarkan kerangka analisis yang tepat dan analisis kemiskinan berfungsi sebagai satu sumber untuk melakukan analisis dan pekerjaan advokasi yang biasa dilakukan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kemiskinan ini sebagai dasar untuk mengawal arah kebijakan pemerintah.

9. Peneliti dan Akademisi

Para peneliti juga dapat menggunakan metode analisis kemiskinan ini sebagai suatu kerangka kerja untuk penelitian mereka sendiri. Metode analisis kemiskinan ini merupakan suatu metode untuk menganalisis bagaimana kemiskinan diukur dengan menggunakan pendekatan dimensi-dimensinya serta bagaimana melakukan perencanaan program sesuai dengan prioritas-prioritas permasalahan serta mengalokasikan sumber daya – sumber daya yang ada. Mekanisme pengendalian juga dirumuskan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target-target yang direncanakan. Laporan-laporan analisis kemiskinan ini dapat juga digunakan sebagai sumber

Page 21: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

10 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

10

informasi untuk para peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

10. Lembaga Donor Program Penanggulangan Kemiskinan

Donor-donor dan program-program penanggulangan kemiskinan dapat menggunakan kebutuhan-kebutuhan pengembangan pembangunan kapasitas kelembagaan mereka sendiri. Analisis kemiskinan yang diidentifikasi dalam laporan penanggulangan kemiskinan sebagai suatu dasar untuk membantu lembaga donor program penanggulangan kemiskinan dalam mengembangkan program-program mereka sendiri.

11.Sektor Swasta

Entitas-entitas dari sektor swasta yang telah menanamkan modal, atau yang telah berinvestasi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, dapat menggunakan analisis kemiskinan ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang daerah tersebut. Disamping itu, dengan analisis kemiskinan ini, sektor-sektor swasta dan pelaku bisnis yang ada di suatu daerah dapat dengan mudah untuk melakukan koordinasi dan menyalurkan alokasi anggaran tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) mereka kedalam kelembagaan yang ada didaerah. Analisis kemiskinan yang dilengkapi dengan mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan ini merupakan sumber informasi umum tentang struktur kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan, serta prioritas-prioritas pembelanjaan pemerintah daerah, dan keberhasilan-keberhasilan dan tantangan-tantangan meningkatkan akses pelayanan dasar di tingkat daerah. Secara

Page 22: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

11Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

11

tidak langsung, analisis kemiskinan ini juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, serta tingkat keterbukaan dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

12.Masyarakat

Menerbitkan analisis pencapaian penanggulangan kemiskinan merupakan suatu cara penting agar Pemerintah menjadi terbuka tentang kinerja-kinerja kelembagaan dan sumber daya-sumber daya masyarakat yang digunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan diwilayahnya. Analisis kemiskinan ini, disamping menampilkan dimensi-dimensi permasalahan kemiskinan juga menampilkan informasi anggaran pendukung yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di wilayahnya. Selanjutnya, analisis kemiskinan ini ditunjang dengan analisis mekanisme pengendalian program pembangunan yang berhubungan dengan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui hasil analisis ini, setidaknya dapat dikemukakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap anggaran-anggaran yang telah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan visi dan misi pemerintahan daerah yang tercantum dalam RPJMD masing-masing daerah.

Page 23: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

12 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 24: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

13Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

13

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil dalam upaya mengurangi kemiskinan sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah berkurang secara drastis dari sekitar 60 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 11 persen pada tahun 1996. Setelah krisis ekonomi 1997 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.

Sumber: BPS, Berbagai edisi penerbitan

Gambar 1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan Tahun 1976 – 2010

54.2

43.2

35

30

27.2

25.9

22.5

34.5

49.5

48

38.7

37.9 38.39

37.34

36.15

35.1

39.05

37.17

34.96

32.53

31.02

40.0

28.6

21.6

17.4

15.1

13.7

11.3

17.7

24.2

23.4

19.1

18.4

18.2

17.4

16.7

16.0 17

.8

16.6

15.4

14.2

13.3

0

10

20

30

40

50

60

1976

1980

1984

1987

1990

1993

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)

Page 25: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

14 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

14

Angka resmi BPS menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin pada tahun 1999 adalah sekitar 23,4 persen. Pemerintah telah berusaha keras untuk menurunkan kembali tingkat kemiskinan. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan nasional adalah 13,33 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa.

Di samping sebagai permasalahan nasional, kemiskinan juga merupakan permasalahan dunia. Hal ini terlihat dari Deklarasi Milenium (Millenium Declaration) yang telah disepakati pada September 2000 oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Deklarasi tersebut dikenal dengan tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Tujuan pembangunan milenium terdiri dari 8 tujuan (goals) yang ingin dicapai pada tahun 2015. Tujuan-tujuan tersebut telah dirinci ke dalam 18 sasaran (targets) dengan 48 indikator untuk mengukur tingkat pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kedelapan komponen MDGs adalah sebagai berikut: (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua kalangan; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; dan (8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Page 26: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

15Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

15

Sumber: UNDP, Beberapa edisi penerbitan.

Gambar 2. Perkembangan IPM Beberapa Negara Asia Tahun 1980-2007

Dari komponen-komponen MDGs terlihat bahwa penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan prioritas utama. Sejalan dengan MDGs, indikator yang banyak digunakan secara internasional untuk melihat kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Gambar 2 memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan China, IPM untuk Indonesia dari 1975 hingga 2003, masih lebih rendah. Bahkan, sejak 2000 IPM Indonesia menjadi di bawah Vietnam.

0.400

0.450

0.500

0.550

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

0.850

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007

MalaysiaThailandPhillipinesChinaVietnamIndonesiaIndiaMyanmarCambodiaLao PDR

Page 27: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

16 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

16

Tabe

l 1. P

erke

mba

ngan

Indi

kato

r Kem

iski

nan

Indo

nesi

a 20

02-2

010

Tahu

n

2002

20

03

2004

20

05

2006

20

07

2008

20

09

2010

G

aris

Kem

iski

nan

(Rp)

Kota

13

0.49

9 13

8.80

3 14

3.45

5 15

0.79

9 17

4.29

0 18

7.94

2 20

4.89

6 22

2.12

3 23

2.98

9

Des

a 96

.512

10

5.88

8 10

8.72

5 11

7.25

9 13

0.58

4 14

6.83

7 16

1.83

1 17

9.83

5 19

2.35

4

Kota

+ D

esa

108.

889

118.

554

122.

775

129.

108

151.

997

166.

698

182.

636

200.

262

211.

726

Ang

ka K

emis

kina

n (%

)

Kota

14

,46

13,5

7 12

,13

11,6

8 13

,47

12,5

2 11

,65

10,7

2 9,

87

D

esa

21,1

20

,23

20,1

1 19

,98

21,8

1 20

,37

18,9

3 17

,35

16,5

6

Kota

+ D

esa

18,2

17

,42

16,6

6 15

,97

17,7

5 16

,58

15,4

2 14

,15

13,3

3 Ju

mla

h Pe

ndud

uk M

iski

n (J

uta

)

Kota

13

,3

12,2

11

,3

12,4

14

,49

13,5

6 12

,77

11,9

1 11

,1

D

esa

25,1

25

,1

24,8

22

,7

24,8

1 23

,61

22,1

9 20

,62

19,9

3

Kota

+ D

esa

38,4

37

,3

36,1

35

,1

39,3

37

,17

34,9

6 32

,53

31,0

2

Inde

ks K

edal

aman

Kem

iski

nan

(P1)

Ko

ta

2,61

2,

15

2,07

1,

91

1,57

Des

a 4,

22

3,78

3,

42

3,05

2,

8

Kota

+ D

esa

3,43

2,

99

2,77

2,

5 2,

21

Inde

ks K

epar

ahan

Kem

iski

nan

(P2)

Kota

0,

77

0,57

0,

56

0,52

0,

4

Des

a 1,

22

1,09

0,

95

0,82

0,

75

Ko

ta +

Des

a 1

0,84

0,

76

0,68

0,

58

Pert

umbu

han

Ekon

omi (

tahu

n se

belu

mny

a, %

) 4,

9 3,

8 4,

3 5,

1 5,

6 5,

5 6,

3 6

4,5

Sum

ber:

BPS

, Ber

baga

i edi

si p

ener

bita

n.

Page 28: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

17Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

17

Indonesia sendiri menghadapi masalah tingginya kesenjangan IPM antarwilayah. Secara umum IPM provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa ada di sekitar nilai IPM Indonesia. Sementara itu, nilai IPM provinsi-provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, ada agak jauh di bawah IPM Indonesia. Kesenjangan dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan merupakan pekerjaan rumah yang sifatnya jangka panjang dan harus didekati dengan secara sistematis dalam keseluruhan paradigma pembangunan Indonesia.

Page 29: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

18 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 30: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

19Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

19

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

Page 31: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

20 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

20

1) Memperbaiki program perlindungan sosial; 2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta 4) Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak

Page 32: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

21Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

21

menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai

Page 33: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

22 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

22

derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidsk dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Page 34: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

23Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

23

implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus

Page 35: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

24 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

24

menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang memuat 4 pokok strategi diatas selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Pada dasarnya, penyusunan SPKD tetap mengacu pada strategi diatas dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah.

Ditingkat Provinsi, pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan. Demikian pula di tingkat Kabupaten dan Kota, pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten dan Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota di bidang penanggulangan kemiskinan.

Page 36: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

25Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

25

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. Dalam perencanaan dan implementasinya, SPKD terintegrasi dalam RPJMD sehingga dalam mekanisme penentuan besaran target angka kemiskinan SPKD dan RPJMD memiliki besaran target yang sama.

Analisis kondisi kemiskinan berikut dimensi-dimensinya perlu dilakukan untuk menunjang perumusan SPKD di masing-masing daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menunjang berbagai hal menyangkut kemiskinan yang belum tercakup dalam RPJMD masing-masing daerah. Analisis tersebut juga perlu dilakukan untuk menunajng fungsi TKPK Daerah dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.

Beberapa hal yang perlu dirumuskan dan di integrasikan dalam SPKD masing-masing daerah diantaranya:

1) Empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan; 2) Target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan

dalam RPJMD masing-masing daerah; 3) Analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan. Analisis ini

digunakan untuk menentukan prioritas perencanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah;

4) Analisis penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Analisis ini diperlukan untuk mendukung rencanaan prioritas penanggulangan kemiskinan dan menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.

Page 37: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

26 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

26

5) Analisis dan mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Analisis dan mekanisme ini diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target yang ditentukan.

Page 38: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

27Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

27

Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah menganggap perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan, untuk melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim Nasional ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu TNP2K menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan meliputi :

1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial;

2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan;

3. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

Page 39: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

28 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

28

Pemerintah selanjutnya menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan dan program-program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketiga kelompok program penangulangan kemiskinan yaitu:

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

3. Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin, keluarga miskin dan keluarga hampir miskin. Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi:

1. Bantuan langsung kepada keluarga sasaran, bantuan langsung dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Langsung Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk barang, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya;

Page 40: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

29Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

29

2. Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini;

3. Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk;

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai berikut:

1. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dan pelestariannya;

2. Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas;

3. Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan (technical assistance) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat.

Cakupan bidang kegiatan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan;

Page 41: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

30 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

30

2. Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat miksin;

3. Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan;

4. Bantuan sosial/santunan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM (orang lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita).

Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumberdaya lokal. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil. Cakupan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha kecil dan mikro adalah :

1. Perluasan penyaluran kredit Dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pemerintah daerah diharapkan

Page 42: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

31Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

31

dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit Usaha Rakyat.

2. Penguatan kelembagaan Dalam upaya meningkatkan kelembagaan mikro bukan bank dan bukan koperasi pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pemerintah melakukan :

� Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan bank dan bukan koperasi;

� Pendampingan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum;

� Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Penerima manfaat kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan program.

Page 43: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

32 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 44: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

33Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

33

Sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab TKPK di tingkat daerah, diharapkan TKPK Daerah mampu untuk berpartisipasi dalam menentukan arah perencanaan di daerahnya. Dimensi perencanaan melalui mekanisme penyusunan anggaran maupun melalui mekanisme regulasi menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh TKPK Daerah.

Dalam proses perencanaan, analisis menjadi poin penting dalam penyusunan sebuah rencana. Perencanan yang baik setidaknya memiliki analisis yang dapat dijadikan dasar pentingnya sebuah rencana disepakati. Berkaitan dengan analisis, terdapat kerangka proses analisis yang meliputi beberapa poin penting diantaranya:

1. Penentuan indikator outcome di masing-masing bidang (kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial ekonomi);

2. Melakukan analisis kondisi yang terkait dengan permasalahan, yang terdiri dari penyebab maupun tantangan di masing-masing bidang;

3. Melakukan analisis pilihan intervensi dalam bentuk program maupun anggaran; serta

4. Memberikan evaluasi dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Page 45: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

34 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

34

Gambar 3. Kerangka Proses dan Mekanisme Analisis

Mekanisme analisis mencakup beberapa hal terkait dengan kerangka proses analisis dalam gambar sebelumnya. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai bagian dari analisis diantaranya:

a. Relevansi, untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.

b. Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah.

c. Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs).

Permasalahan utama dan Tantangan � Needs

Tujuan/Sasaran Pokok Inputs/Masukan Proses/Kegiatan Outputs/

Keluaran

Outcomes/Hasil

Impacts/Dampak

Kondisi Daerah Saat ini

(Identifikasi Pemasalahan dan

Penyebabnya)

RelevansiEfisiensi

Efektivitas

PROSES PEMBANGUNAN

Efektivitas Biaya

Page 46: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

35Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

35

d. Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan.

e. Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

f. Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.

g. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Dengan mengingat keterbatasan data, waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ini, mekanisme analisis dan evaluasi hanya dilakukan terhadap beberapa indikator dengan hanya menggunakan pendekatan relevansi dan efektifitas sasaran atau prioritas kegiatan.

Indikator menjadi poin penting sebagai dasar untuk melakukan analisa. Hasil dari sebuah proses perencanaan hingga menjadi sebuah program yang di implementasikan sering juga disebut dengan outcome (hasil). Outcome juga berperan sebagai dasar permasalahan yang menjadi salah satu indikator yang dijadikan sebagai kerangka acuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam bidang kesejahteraan dan kemiskinan, berbagai hal saling memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya hingga mempengaruhi indikator dampak (impact) yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan.

Page 47: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

36 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

36

Penentuan indikator impact dalam kerangka analisis ini, pemilihan indikator dampak maupun indikator hasil beserta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; b. Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian

tertentu secara kuantitatif; c. Attainable: dapat dijangkau untuk digunakan dalam analisis,

baik dari segi biaya maupun segi lokasi; d. Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan

logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

e. Reliable: indikator yang digunakan akurat, representatif dan dapat mencerminkan kondisi tertentu pada masing-masing bidang;

f. Verifiable: indikator yang digunakan dapat diverifikasi dan memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;

g. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data;

h. Timely: indikator yang digunakan setidaknya secara periodik terdata dan terpublikasi.

Penentuan indikator outcome dan indikator pendukungnya dalam kerangka analisis ini dikelompokkan berdasarkan kelompok strategi penanggulangan kemiskinan. Adapun kelompok strategi penanggulangan kemiskinan diantaranya:

1) Memperbaiki program perlindungan sosial;

Page 48: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

37Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

37

2) Peningkatan akses pada pelayanan dasar; 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta 4) Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Dalam mekanisme selanjutnya, identifikasi dilakukan untuk penentuan indikator berdasarkan kelompok-kelompok strategi.

Gambar 4. Kriteria Penentuan Indikator

Program perlindungan sosial memiliki sasaran pada penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan permasalahan lainnya.

Timely

Page 49: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

38 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

38

Dengan karakteristik sasaran tersebut, indikator yang dipilih untuk mewakili kriteria tersebut diantaranya:

Tabel 2. Indikator Program Perlindungan Sosial

Bidang Indikator Outcome Indikator Pendukung Kesehatan Angka Morbiditas � Proporsi penduduk yang

mengobati sendiri � Proporsi penduduk dengan

keluhan kesehatan � Proporsi penduduk tanpa air

minum layak � Jarak puskesmas terdekat � Rasio bidan terhadap jumlah

penduduk Pendidikan Angka Putus Sekolah � Jarak fasilitas pendidikan

terdekat Ekonomi Tingkat Pengangguran

Jumlah Penduduk Miskin

� Pertumbuhan ekonomi � Inflasi

Catatan: Penentuan indikator pendukung sasaran program perlindungan sosial tidak terbatas pada indikator-indikator diatas. Pemilihan indikator pendukung lainnya dapat dilakukan dengan memilih indikator yang relevan mencerminkan indikator outcome utamanya.

Upaya peningkatan akses terhadap pelayanan dasar memiliki sasaran individu, rumah tangga dan kelompok masyarakat miskin. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Berdasarkan

Page 50: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

39Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

39

karakteristik sasaran tersebut, indikator yang dipilih untuk mewakili kriteria tersebut diantaranya:

Tabel 3. Indikator Akses Pelayanan Dasar

Bidang Indikator Outcome Indikator Pendukung Kesehatan Angka Kematian Bayi

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

� Kelahiran ditolong tenaga medis � Rasio tenaga kesehatan

(bidan/dokter) � Jarak fasilitas kesehatan

terdekat (Puskesmas) Pendidikan Angka Partisipasi Kasar SD

Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Kasar SMA

� Jarak fasilitas pendidikan terdekat (SD/SMP/SMA)

� Rasio tenaga pendidik (SD/SMP/SMA)

� Proporsi desa tanpa akses roda 4 Perumahan Akses Sanitasi Layak

Akses Air Minum Layak Rasio Elektrifikasi

� Proporsi desa dengan jaringan listrik

Catatan: Penentuan indikator pendukung akses pelayanan dasar tidak terbatas pada indikator-indikator diatas. Pemilihan indikator pendukung lainnya dapat dilakukan dengan memilih indikator yang relevan mencerminkan indikator outcome utamanya.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan, melainkan memberdayakannya agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Sasaran strategi penanggulangan kemiskinan ini adalah kelompok masyarakat. Dengan kriteria tujuan dan sasaran strategi tersebut, beberapa indikator yang digunakan diantaranya:

Page 51: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

40 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

40

Tabel 4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Bidang Indikator Outcome Indikator Pendukung Ekonomi Tingkat kemiskinan

Tingkat pengangguran � Proporsi pekerja informal � Angka buta huruf penduduk usia

dewasa � Proporsi setengah pengangguran

Catatan: Penentuan indikator pendukung pemberdayaan masyarakat tidak terbatas pada indikator-indikator diatas. Pemilihan indikator pendukung lainnya dapat dilakukan dengan memilih indikator yang relevan mencerminkan indikator outcome utamanya.

Pembangunan inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Dengan konsep tersebut, tujuan pembangunan secara umum memiliki sasaran seluruh kelompok masyarakat. Dengan kriteria tujuan dan sasaran strategi tersebut, beberapa indikator yang digunakan diantaranya:

Tabel 5. Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif

Bidang Indikator Outcome Indikator Pendukung Ekonomi Tingkat kemiskinan

Tingkat pengangguran Proporsi UMK

� Pertumbuhan pendapatan perkapita

� Tingkat Inflasi � Pertumbuhan ekonomi

Infrastruktur Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik Proporsi Desa dengan Akses Roda 4

� Akses pasar tradisional � Pertumbuhan ekonomi

Page 52: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

41Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

41

Catatan: Penentuan indikator pendukung pembangunan ekonomi inklusif tidak terbatas pada indikator-indikator diatas. Pemilihan indikator pendukung lainnya dapat dilakukan dengan memilih indikator yang relevan mencerminkan indikator outcome utamanya.

Metode analisis yang digunakan dalam panduan praktis ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan didukung analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis. Strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan 4 poin merupakan prioritas dasar yang menjadi fokus analisis. Adapun bidang-bidang yang menjadi prioritas analisis diantarany: 1) Bidang Kesehatan; 2) Bidang Pendidikan; 3) Bidang Perumahan (Sanitasi dan Air Bersih); 4) Bidang Infrastruktur; 5) Bidang Ekonomi. Penentuan indikator outcome didukung dengan beberapa indikator pendukung yang representatif menggambarkan indikator outcome-nya.

Page 53: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

42 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

42

Gambar 5. Dimensi Kemiskinan

Analisis kecenderungan dilakukan terhadap indikator-indikator outcome. Analisis tersebut penting dilakukan untuk melihat perilaku dari indikator outcome yang merupakan target dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan kondisi yang ada, bagaimanakan kecenderungan yang terjadi? Apakah terdapat perubahan, peningkatan atau penurunan pada indikator yang dianalisis?

KEMISKINAN

Perumahan

Kesehatan

Pendidikan Infrastruktur

Ekonomi

Page 54: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

43Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

43

Contoh 1. Kecenderungan Outcome Program Perlindungan Sosial

Analisis : Program perlindungan sosial yang memiliki sasaran individu dan rumah tangga memiliki kecenderungan semakin menurun pada 2 bidang yaitu bidang ekonomi dan pendidikan. Kecenderungan meningkat pada bidang kesehatan, dimana angka morbiditas (kesakitan) cenderung mengalami kenaikan. Program perlindungan sosial di bidang kesehatan membutuhkan perhatian khusus dibandingkan bidang lainnya. Meningkatnya angka morbiditas menunjukkan meningkatnya kebutuhan untuk memperoleh jaminan kesehatan bagi individu/anggota rumah tangga.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan kecenderungan tersebut, apakah yang menyebabkan outcome bidang kesehatan (angka morbiditas) mengalami peningkatan sedangkan outcome program perlindungan sosial lainnya mengalami penurunan?”

15.3 15.8 17.2

10.6 11.9

8.4

2.8 2.5 2.3

02468

101214161820

2002 2005 2008

Pers

en

Angka MorbiditasTingkat PengangguranAngka Putus Sekolah Pendidikan Dasar

Page 55: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

44 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

44

Contoh 2. Kecenderungan Outcome Aksesibilitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Analisis : Aksesibilitas pelayanan dasar dibidang kesehatan semakin mengalami perbaikan sapanjang tahun. Ditinjau dari outcome aksesibilitas dibidang kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian bayi (AKB) dan prevalensi kekurangan gizi pada balita semakin menurun. AKB menurun rata-rata sebesar 13,83% per tahun.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan kecenderungan tersebut, apakah kecenderungan perbaikan akses pelayanan kesehatan berlaku umum di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota?”

43.5

35.6 32.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 2005 2008

Jiwa

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran

19.3 19.2

8.1

0

5

10

15

20

25

2002 2005 2008

Pers

en

Prevalensi Kekurangan Gizi

Page 56: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

45Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

45

Contoh 3. Kecenderungan Outcome Aksesibiltas Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Analisis : Aksesibilitas pelayanan dasar dibidang pendidikan cenderung mengalami perbaikan sepanjang tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI paling tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Peningkatan proporsional dan signifikasn terjadi pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan peningkatan rata-rata 2,1% per tahun. Permasalahan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) cenderung rendah, dimana peningkatan rata-rata per tahun hanya sebesar 1,66%.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan kecenderungan tersebut, apakah kecenderungan perbaikan akses pelayanan kesehatan berlaku umum di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota ataukah terjadi disparitas pencapaian antar wilayah? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA)?”

107.13 107.68 106.63 109.41 116.77

64.36 77.62 82.09 81.38

98.11

43.04 50.22 55.21 57.42

69.60

0

20

40

60

80

100

120

140

1994 2000 2005 2008 2010

Pers

en

APK SD/MI APK SMP/MTs APK SM/MA

Page 57: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

46 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

46

Contoh 4. Kecenderungan Outcome Aksesibiltas Pelayanan Dasar Bidang Perumahan – Air Minum Layak

Analisis : Aksesibilitas pelayanan dasar air minum layak konsumsi cenderung berfluktuasi. Secara rata-rata peningkatan penggunaan air minum layak hanya sekitar 0,84% per tahun. Dari gambar diatas bahkan menunjukkan penurunan pemakaian air minumlayak dari tahun 2006 ke tahun 2009 dengan penurunan pemakaian sekitar 2,9% per tahun. Permasalahan air minum layak konsumsi menjadi perhatian utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan kecenderungan tersebut, apakah yang menyebabkan penurunan penggunaan air minum layak pada beberapa tahun terakhir? Apakah fenomena tersebut berlaku secara umum di wilayah provinsi/kab. /kota?”

14.7 19.2 18.4 14.6

38.2 43.4

57.2 54.1

54.4 62.6

75.6 68.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1992 2000 2006 2009

Pers

en

Penduduk dengan akses Air Minum Non-Perpipaan TerlindungPenduduk dengan akses Air Minum PerpipaanPenduduk dengan akses Sumber Air minum layak

Page 58: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

47Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

47

Contoh 5. Kecenderungan Outcome Aksesibiltas Pelayanan Dasar Bidang Perumahan – Sanitasi yang Layak

Analisis : Aksesibilitas pelayanan dasar sanitasi layak mengalami peningkatan sukup signifikan. Sejak tahun 1995-2009, peningkatan rata-rata akses sanitasi masyarakat yang layak sekitar 2,34% per tahun. Peningkatan akses sanitasi layak paling progresif terjadi pada tahun 2008-2009 dengan peningkatan kualitas kelayakan sanitasi sebesar 10,89%. Program-program perbaikan dan pengadaan sanitasi layak yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non- pemerintah turut mendorong perbaikan pelayanan sanitasi dasar yang layak digunakan.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan kecenderungan tersebut, apakah fenomena tersebut berlaku secara umum di wilayah provinsi/kab. /kota? Program-program apakah yang signifikan menentukan perbaikan sanitasi dasar untuk masyarakat?”

Analisis perbandingan dilakukan terhadap indikator outcome dan impact. Analisis tersebut penting untuk membandingkan perilaku

18.16 21.39

23.7 24.95 27.82 28.47 29.37 30.95 30.96

33.44 30

37.82 40.13

51.02

0

10

20

30

40

50

60

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009

Page 59: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

48 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

48

indikator antar wilayah dan penting juga untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas memperoleh intervensi yang mendukung pencapaian target yang telah ditentukan (secara spasial).

Bagaimanakah posisi wilayah provinsi/kabupaten jika dibandingkan dengan posisi pencapaian nasional/provinsi? Berdasarkan kondisi wilayah, apakah terjadi disparitas/kesenjangan pencapaian indikator antar wilayah?

Contoh 6. Perbandingan Angka Morbiditas Antar Provinsi dan Rata-rata Nasional Tahun 2008

Analisis : Perbandingan angka morbiditas antar provinsi dan rata-rata nasional menunjukkan bahwa sebagian besar Provinsi masih berada diatas rata-rata nasional sebesar 17,2%. Terdapat 20 provinsi yang angka morbiditasnya diatas rata-rata nasional. Provinsi NTT merupakan provinsi dengan angka morbiditas paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Angka morbiditas seluruh provinsi di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

14.1

31.0

17.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

NAD

SUM

UTSU

MBA

RRI

AUJA

MBI

SUM

SEL

BENG

KULU

LAMP

UNG

BABE

LKE

PRI

DKI J

akar

taJA

BAR

JATE

NG DIY

JATI

MBA

NTEN BALI

NTB

NTT

KALB

ARKA

LTEN

GKA

LSEL

KALT

IMSU

LUT

SULT

ENG

SULS

ELSU

LRA

GORO

NTAL

OSU

LBAR

MALU

KUMA

LUT

PABA

RPA

PUA

Angka Morbiditas Menurut Propinsi Angka Morbiditas Nasional

Page 60: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

49Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

49

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya:

“Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, apakah yang menyebabkan angka morbiditas di sebagian besar provinsi lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional? Apakah faktor penyebab utama tingginya angka morbiditas di Provinsi NTT paling tinggi? Apakah yang menyebabkan angka morbiditas DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya?”

Contoh 7. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar SD/MI Menurut Provinsi Tahun 2010

Analisis : Perbandingan angka partisipasi kasar (APK) SD/MI antar provinsi dan rata-rata nasional menunjukkan bahwa secara keseluruhan provinsi di Indonesia telah mencapai APK SD/MI diatas 100%. Meskipun masih terdapat 14 Provinsi yang nilai APK-nya dibawah rata-rata nasional, namun dari segi pencapaian telah mencapai perbaikan yang cukup berarti. Provinsi Papua Barat merupakan daerah dengan nilai APK SD/MI paling rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

107.04

116.77

100102104106108110112114116118120122

NAD

SUM

UTSU

MBA

RRI

AUJA

MBI

SUM

SEL

BENG

KULU

LAMP

UNG

BABE

LKE

PRI

DKI J

akar

taJA

BAR

JATE

NG DIY

JATI

MBA

NTEN BALI

NTB

NTT

KALB

ARKA

LTEN

GKA

LSEL

KALT

IMSU

LUT

SULT

ENG

SULS

ELSU

LRA

GORO

NTAL

OSU

LBAR

MALU

KUMA

LUT

PABA

RPA

PUA

APK SD/MI Menurut Provinsi APK SD/MI Nasional

Page 61: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

50 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

50

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, bagaimanakah pencapaian APK SD/MI ditingkat kabupaten/kota? Apakah pencapaian APK diatas 100% juga berlaku di tingkat kabupaten/kota?”

Contoh 8. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Menurut Provinsi Tahun 2010

Analisis : Perbandingan angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs antar provinsi dan rata-rata nasional menunjukkan bahwa hanya 10 provinsi di Indonesia telah mencapai APK SMP/MTs diatas 100%. Masih terdapat 23 provinsi lainnya yang belum mencapai APK 100%. Disparitas pembangunan sektor pendidikan cukup terlihat jelas, dimana sebagian besar APK lebih dari 100% hanya di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta mencapai APK SMP/MTs paling tinggi dengan nilai 177,18%. Provinsi yang tergolong paling rendah dalam pencapaian APK SMP/MTs hingga tahun 2010 adalah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, mengapa pencapaian APK SMP/MTs terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu? Apakah

117.18

98.11

0

20

40

60

80

100

120

140

NAD

SUM

UTSU

MBA

RRI

AUJA

MBI

SUM

SEL

BENG

KULU

LAMP

UNG

BABE

LKE

PRI

DKI J

akar

taJA

BAR

JATE

NG DIY

JATI

MBA

NTEN BALI

NTB

NTT

KALB

ARKA

LTEN

GKA

LSEL

KALT

IMSU

LUT

SULT

ENG

SULS

ELSU

LRA

GORO

NTAL

OSU

LBAR

MALU

KUMA

LUT

PABA

RPA

PUA

APK SMP/MTs Menurut Provinsi APK SMP/MTs Nasional

Page 62: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

51Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

51

yang menyebabkan beberapa wilayah memiliki pencapaian cukup rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya?”

Contoh 9. Perbandingan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2009

Analisis : Perbandingan proporsi rumah tangga yang menggunakan air minum layak konsumsi menunjukkan bahwa hanya terdapat 7 provinsi yang berada diatas rata-rata nasional. Sebagian besar provinsi masih berada dibawah rata-rata nasional. Disparitas pencapaian pemenuhan kebutuhan air minum layak terlihat jelas pada wilayah Sumatera. Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pencapaian pemenuhan kebutuhan konsumsi air minum layak paling rendah dibandingkan denga provinsi lainnya, yaitu hanya sebesar 27,24%.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, mengapa pencapaian pemenuhan kebutuhan air minum layak konsumsi terjadi kesenjangan yang cukup tinggi pada wilayah sumatera? Apakah yang menyebabkan beberapa wilayah memiliki pencapaian cukup rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya?”

27.24

54.10

0

10

20

30

40

50

60

70

NAD

SUMU

TSU

MBAR

RIAU

JAMB

ISU

MSEL

BENG

KULU

LAMP

UNG

BABE

LKE

PRI

DKI J

akar

taJA

BAR

JATE

NG DIY

JATI

MBA

NTEN BA

LINT

BNT

TKA

LBAR

KALT

ENG

KALS

ELKA

LTIM

SULU

TSU

LTEN

GSU

LSEL

SULR

AGO

RONT

ALO

SULB

ARMA

LUKU

MALU

TPA

BAR

PAPU

A

Pers

en

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Non-Perpipaan Terlindung Rata-rata Nasional

Page 63: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

52 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

52

Contoh 10. Perbandingan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2009

Analisis : Perbandingan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak cenderung mengalami kesenjangan. Hanya Provinsi DKI Jakarta, DIY dan Bali yang memiliki pencapaian cukup tinggi dalam memenuhi akses sanitasi. Beberapa provinsi lainnya cenderung rendah. NTT merupakan provinsi dengan akses sanitasi paling buruk dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hanya sekitar 15,33% rumah tangga di NTT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, mengapa pencapaian pemenuhan kebutuhan sanitasi layak mengalami kesenjangan yang cukup tinggi pada sebagian besar wilayah? Apakah yang menyebabkan pencapaian sanitasi layak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sedangkan beberapa wilayah lainnya memiliki pencapaian cukup rendah?”

Analisis penyebab dilakukan terhadap indikator-indikator pendukung yang representatif mempengaruhi indikator outcome dan impact. Analisis tersebut penting untuk menentukan prioritas

51.02

0102030405060708090

NAD

SUMU

TSU

MBAR

RIAU

JAMB

ISU

MSEL

BENG

KULU

LAMP

UNG

BABE

LKE

PRI

DKI J

akar

taJA

BAR

JATE

NG DIY

JATI

MBA

NTEN BA

LINT

BNT

TKA

LBAR

KALT

ENG

KALS

ELKA

LTIM

SULU

TSU

LTEN

GSU

LSEL

SULR

AGO

RONT

ALO

SULB

ARMA

LUKU

MALU

TPA

BAR

PAPU

A

%

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Rata-rata Nasional

Page 64: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

53Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

53

bidang/indikator yang perlu untuk memperoleh perhatian khusus guna mencapai target yang telah ditentukan.

Mengapa kecenderungan terjadi? Adakah alasan yang representatif mencerminkan terjadinya kecenderungan tersebut?

Contoh 11. Perbandingan Indikator Outcome dengan Indikator Pendukungnya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002-2008

26.2 25.4 31.0

35.7 34.9

47.0 47.5

55.6 55.7

0

10

20

30

40

50

60

2002 2005 2008

Angka MorbiditasProporsi penduduk dengan keluhan kesehatanProporsi penduduk melakukan pengobatan sendiri

53.2 58.6

65.8 72.9 73.1

73.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2005 2008

Proporsi Penduduk dengan Air Minum LayakProporsi Penduduk dengan Sanitasi Layak

39.71

71.60 72.53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2005 2008

Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk

11.55 11.82

10.43

9.5

10

10.5

11

11.5

12

2002 2005 2008

Jarak Puskesmas Terdekat

Page 65: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

54 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

54

Analisis : Perbandingan angka morbiditas dengan beberapa indikator pendukungnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan pola yang berbeda. Ketersediaan fasilitas kesehatan(puskesmas), tenaga kesehatan (bidan) dan proporsi rumah tangga yang mampu akses air minum layak cukup mendukung kondisi kesehatan. Namun demikian, jika ditinjau pada outcome angka morbiditas cenderung mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini menunjukkan kondisi kesehatan penduduk semakin menurun. Fakta tersebut juga didukung oleh meningkatnya proporsi penduduk dengan keluhan kesehatan dan proporsi penduduk yang melakukan pengobatan sendiri (tradisional) yang mengalami peningkatan.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Berdasarkan fakta tersebut, apakah yang menyebabkan NTT mengalami penurunan kualitas kesehatan pada penduduknya? Bagaimanakah dengan distribusi penggunaan air minum layak di masing-masing daerah? Apakah terjadi disparitas antar wilayah?”

Analisis penentuan prioritas bidang dilakukan terhadap indikator-indikator pendukung dan indikator outcome. Analisis tersebut penting untuk menentukan prioritas bidang/indikator yang perlu untuk memperoleh perhatian khusus guna mencapai target yang telah ditentukan. Disamping itu, analisis penentuan prioritas bidang didasarkan pada prioritas-prioritas pembangunan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka dasar penentuan prioritas pembangunan, yang salah satu aspeknya adalah kemiskinan.

Page 66: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

55Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

55

Berdasarkan alasan yang menjelaskan kecenderungan, pada bidang-bidang apakah prioritas ditentukan? Apakah rencana pembangunan sesuai dengan permasalahan? Pada wilayah-wilayah manakah prioritas bidang tersebut ditentukan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, sebagaimana terdapat dalam contoh 11, prioritas intervensi terletak dianalisis sebagai berikut:

Kecenderungan peningkatan angka morbiditas proporsional terhadap penduduk yang mengupayakan pengobatan sendiri dan penduduk dengan keluhan kesehatan. Jika ditinjau dari indikator pendukungnya, secara keseluruhan indikator pendukung outcome mengalami perbaikan, rasio dokter semakin meningkat, jarak menuju puskesmas semakin rendah dan proporsi rumah tangga dengan air minum layak serta sanitasi layak semakin meningkat. Ditinjau dari fenomena tersebut, penurunan kualitas kesehatan yang tercermin dari angka morbiditas yang semakin meningkat perlu dilakukan identifikasi lain di luar indikator-indikator pendukung yang digunakan.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: “Jika indikator-indikator pendukung tidak representatif mencerminkan kondisi indikator outcome, apakah yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut?”

Analisis : Perbandingan angka morbiditas dengan beberapa indikator pendukungnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak menunjukkan indikator yang representatif memiliki masalah pada indikator tersebut. Dengan fenomena tersebut, analisis selanjutnya dilakukan dengan melihat distribusi angka morbiditas antar kabupaten kota (Contoh 12). Dengan memperhatikan sebaran tersebut, untuk mengatasi permasalahan pada tingginya angka morbiditas penduduk

Page 67: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

56 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

56

perencanaan dan alokasi anggaran diarahkan pada daerah-daerah dengan angka morbiditas relatif tinggi dibandingkan dengan angka provinsi. Kabupaten Lembata, Kupang, Sumba Tengah, dan Manggarai Barat merupakan daerah-daerah yang perlu di prioritaskan untuk mengatasi permasalahan tingginya angka morbiditas.

Contoh 12. Perbandingan Angka Morbiditas Antar Kabupaten/Kota Tahun 2008

Untuk menganalisa kesesuaian rencana dengan permasalahan daerah, dilakukan dengan membandingkan kecenderungan permasalahan didaerah dengan rencana prioritas sesuai yang terdapat dalam RPJM masing-masing daerah. Kecenderungan permasalahan yang tercermin dari analisis sebelumnya menjadi acuan untuk membandingkan antara rencana dengan permasalahan. Analisis ini juga terkait dengan relevansi antara perencanaan dengan permasalahan yang ada di daerah. Relevansi mengukur apakah program-program yang direncanakan sesuai relevan untuk menjawab permasalahan, tantangan, dan kebutuhan.

32.3 36.0 42.4

34.0 46.6

37.1 34.8 38.9 34.8

31.0

05

101520253035404550

SUM

BA B

ARAT

SUM

BA T

IMUR

KUPA

NG

TIMO

R TE

NGAH

SEL

ATAN

TIMO

R TE

NGAH

UTA

RA

BELU

ALOR

LEMB

ATA

FLOR

ES T

IMUR

SIKK

A

ENDE

NGAD

A

MANG

GARA

I

ROTE

NDA

O

MANG

GARA

I BAR

AT

SUM

BA B

ARAT

DAY

A

SUM

BA T

ENGA

H

NAG

EKEO

KOTA

KUP

ANG

Page 68: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

57Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

57

Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan data yang dibawa oleh peserta untuk dijadikan sebagai bahan simulasi.

Alokasi anggaran dijadikan sebagai langkah intervensi dan solusi permasalahan sosial dan ekonomi di tingkat daerah. Dibutuhkan analisis yang komprehensif untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dengan perencanaan yang menyeluruh. Hal penting yang perlu dilakukan adalah meninjau fungsi anggaran sebagai sebuah alat perencanaan pembangunan dan bagaimana anggaran digunakan dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan.

Bagian ini juga berisi mengenai analisis rinci anggaran program pada bidang-bidang prioritas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui banyaknya anggaran yang dibelanjakan dalam setiap prioritas bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan permasalahannya. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam analisis ini adalah:

Apakah alokasi anggaran program didistribusikan berdasarkan prioritas permasalahan? Berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditentukan, apakah distribusi anggaran sesuai dengan skala prioritas program?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, perlu dilakukan perbandingan antara permasalahan, serta rencana yang terdapat dalam RPJMD dengan alokasi anggaran pada masing-masing bidang terkait dengan dimensi kemiskinan. Bidang-bidang yang diprioritaskan setidaknya memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang kurang di prioritaskan.

Page 69: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

58 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

58

Tahap evaluasi pertama terhadap program penanggulangan kemiskinan dengan melakukan analisis relevansi untuk menilai sejauh mana perencanaan program pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. Relevansi program terhadap permasalahan pada dimensi-dimensi kemiskinan yang menjadi permaslahan penting untuk mencapai tujuan program. Fokus analisis berdasarkan pendekatan spasial, dimana distribusi anggaran dialokasikan berdasarkan permasalahan dan pada wilayah-wilayah prioritas sesuai dengan permasalahan.

Analisis relevansi dilakukan dengan membandingkan tren indikator outcome Provinsi dengan tren indikator outcome Kabupaten/Kota. Selain itu, proses analisis juga dapat dilakukan dengan membandingkan tren indikator outcome Provinsi dengan tren indikator permasalahannya; sehingga dapat diketahui apakah pembangunan relevan dengan hasil yang dicapai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka; pada proses analisis ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan, salah satunya adalah :

Apakah tren indikator outcome Kabupaten/Kota menunjukkan kemiripan atau tidak sejalan dengan tren indikator outcome Provinsi pada tahun awal dan akhir periode pengamatan? Apakah tren indikator outcome Kabupaten/Kota menunjukkan kemiripan dengan indikator dampak di Kabupaten/Kota?

Page 70: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

59Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

59

Contoh 13. Perbandingan Indikator Outcome Nasional dengan Provinsi (contoh: Provinsi Jogyakarta pada dimensi pendidikan – APK usia 7-12 th)

Analisis : Bila dilihat dari tren pencapaian APK Provinsi D.I. Yogyakarta

memiliki kemiripan dengan tren nasional, namun kenaikan tren capaian outcome di Provinsi D.I. Yogyakarta tidak terlalu signifikan.

Contoh 14. Perbandingan Indikator Outcome Provinsi dengan Kabupaten/Kota (contoh: Provinsi Yogyakarta pada dimensi pendidikan – APK usia 7-12 th)

Analisis : Bila dilihat dari tren pencapaian APK Provinsi D.I. Yogyakarta

memiliki kemiripan dengan tren dihampir seluruh Kabupaten/Kota, namun daerah yang memiliki kenaikan tren

-1.53

0.82

-1.62

1.10

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

86

88

90

92

94

96

98

100

2002 2005 2008

Tren

Cap

aian

Out

com

e

Capa

ian

Out

com

e

NASIONAL PROV. YOGYAKARTATREN NASIONAL TREN PROV. YOGYAKARTA

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-0.500

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2005

PROV. YOGYAKARTA

KAB. KULON PROGO

KAB. BANTUL

KAB. GUNUNGKIDUL

KAB. SLEMAN

KOTA YOGYAKARTA

Page 71: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

60 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

60

capaian outcome yang tidak terlalu signifikan bahkan dibawah tren Provinsi D.I. Yogyakarta adalah Kab. Bantul dan Kab.Seleman.

Tahap evaluasi kedua dilakukan dengan analisis efektivitas yang ditujukan untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum penanggulangan kemiskinan. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan permasalahan pada bidang tertentu terhadap anggaran program tahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui apakah usaha yang dilakukan memiliki kesesuaian pola kecendrungan yang hampir sama (spesifik dan menonjol) dengan hasil yang dicapai.

Contoh 15. Perbandingan Indikator Outcome dan anggaran Nasional dengan Provinsi (contoh: Provinsi Jogyakarta pada dimensi pendidikan – APK usia 7-12 th)

Analisis : Bila dilihat dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Yogyakarta dari sisi penganggaran dibidang pendidikan dan

9.52

4.95

6.43

8.39

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

2005 2008

Tren

Cap

aian

Out

com

e

Capa

ian

Out

com

e

NASIONAL PROV. YOGYAKARTA

% APBD PENDIDIKAN NASIONAL % APBD PENDIDIKAN PROV. YOGYAKARTA

Page 72: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

61Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

61

pencapaian APK Provinsi D.I. Yogyakarta yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian nasional maka, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Yogyakarta lebih efektif karena persentase penurunan yang lebih tinggi pada anggaran pendidikan akan tetapi pencapaian outcomenya lebih tinggi dari capaian nasional.

Untuk mengetahui efektivitas pengalokasian dapat diketahui dengan melihat distribusi penganggaran pada tiap-tiap periode penelitian dibandingkan capaian hasilnya (outcome).

Contoh 16. Perbandingan Indikator Outcome dan Anggaran

Gambar 6. Distribusi Anggaran Kesehatan dan permasalahannya (AKB) tahun 2007

Permasalahan KesehatanAKB

18.20 - 26.30

26.31 - 40.10

40.11 - 63.50

APBDDana Kesehatan 07

0 - 104734

104735 - 232852

232853 - 603060

Page 73: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

62 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

62

Gambar 7. Distribusi Anggaran Kesehatan dan permasalahannya (AKB) tahun 2008

Gambar 8. Distribusi Anggaran Kesehatan dan permasalahannya (AKB) tahun 2008

Permasalahan KesehatanAKB

18.20 - 26.30

26.31 - 40.10

40.11 - 63.50

APBDDanaKesehatan 08

11864 - 92574

92575 - 272824

272825 - 1363013

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

5

10

15

20

25

01.KULONPROGO

02.BANTUL 03.GUNUNGKIDUL

04.SLEMAN 71.KOTAYOGYAKARTA

AKB

(per

100)

Angg

aran

Kes

ehat

an (%

)

%APBD Kesehatan 2008 AKB

Page 74: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

63Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

63

Analisis : Jika dilihat dari gambar 6 – 8, dapat diketahui bahwa pengalokasian anggaran dari tahun 2007 hingga tahun 2008 belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan. Namun pada tahun 2008, pengalokasian anggaran sudah terdapat perbaikan terutama pada provinsi-provinsi di pulau Sumatra. Dapat dilihat pada gambar b, daerah yang bermasalah proporsi anggarannya meningkat dari tahun sebelumnya.

Tahapan ketiga dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan, kendala dan peluang terhadap pencapaian program. Identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan harapan atau tidak. Bagian ini menjelaskan bagimana dan mengapa hal-hal yang berkaitan dengan capaian penanggulangan kemiskinan di daerah.

Analisis ini perlu untuk dilakukan apabila permasalahan tidak bisa dijawab secara kuantitativ (suatu permasalahan yang tidak bisa dijawab dengan analisis tren permasalahan kemiskinan, analisis penyebab permasalahan kemiskinan, analisis perencanaan dan penganggaran program-program kemiskinan), hal tersebut dapat terjadi karena kemiskinan dan turunannya merupakan permasalahan yang multidimensional. Artinya, untuk menjawab permasalahan yang kompleks tersebut membutuhkan analisis kualitatif baik terhadap kondisi sosial, maupun pada tataran kebijakan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan disuatu daerah. Penjelasan-penjelasan logis terhadap permasalahan, diharapkan dapat memperkaya aspek-aspek dalam analisis kemiskinan.

Page 75: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

64 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

64

Saat ini, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sasaran pokok pembangunan dalam periode ini ialah:

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3- 6,8 persen setiap tahunnya dan menjadi sebesar 7 persen pada tahun 2014.

2. Inflasi nasional rata-rata sebesar 4-6 persen per tahun. 3. Tingkat Pengangguran sebesar 5-6 persen pada tahun

2014. 4. Tingkat Kemiskinan sebesar 8-10 persen pada tahun 2014.

Pemerintah Indonesia menyusun rencana pembangunan dalam beberapa tahapan, dengan struktur dan mekanisme yang dipresentasikan dalam gambar dibawah. Dari bagan dalam gambar ini terlihat bahwa dengan adanya MDGs dan konvensi internasional lainnya, mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih rinci, yaitu rencana kerja pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan rencana strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah tahunan (RKP).

RPJM yang dijabarkan dalam Renstra ini dituangkan secara rinci ke dalam program sektoral dan regional. Program sektoral didukung dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program regional didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mempermudah

Page 76: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

65Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

65

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, disusun program jangka pendek yang merupakan rencana kerja tahunan (RKP). Program ini merupakan penjabaran dari agenda pembangunan jangka menengah dimana semua program tersebut memprioritaskan penanggulangan kemiskinan.

Dari gambaran tersebut jelas sekali bahwa tujuan utama pembangunan nasional adalah penanggulangan kemiskinan. Sehingga perlu dilakukan peninjauan terkait dengan pencapaian serta target di setiap tahapan, di antaranya target jangka menengah pada 2009 dan target MDGs pada 2015. Monitoring terhadap pencapaian dari masing-masing indikator ini sangat penting karena merupakan evaluasi kinerja dari program yang telah dilaksanakan serta dasar perencanaan atau strategi pembangunan akan datang, yang harus disesuaikan dengan sumber daya dan alokasi waktu yang ada hingga 2015.

Sasaran tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada tahun 2014 merupakan tantangan besar kegiatan penanggulangan kemiskinan. Diperlukan perangkat bagi percepatan penanggulangan kemiskinan, yang dirumuskan melalui kegiatan-kegiatan berikut: 1. Terselenggaranya pelaksanaan percepatan penanggulangan

kemiskinan pada masing-masing kelompok program, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan pengurangan angka kemiskinan sebesar 8 (delapan) persen pada tahun 2014;

Page 77: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

66 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

66

Gambar 9. Penanggulangan kemiskinan dalam kerangka Pembangunan Nasional

2. Melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui keterpaduan, sinkronisasi dan keselarasan serta sinergi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

3. Terselenggaranya pengawasan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan;

4. Terselenggaranya efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.

RPJP

RPJM

MDGs dan KONVERSI

INTERNASIOANAL LAINNYA

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014

1. Peningkatan Ekspor

2. Menarik Investasi

3. Menjaga Konsumsi

4. Pengeluaran Pemerintah

5. Peningkatan Sektor Industri

6. Peningkatan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan

7. Pengembangan Sektor Tersier

8. Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

9. APBN yang sustainable

10. Stabiitas Sektor keuangan

11. Peningkatan Kesempatan Kerja

12. Pengurangan Kemiskinan

13. Pengembangan UKM

RKP PENANGGULANGAN KEMISKINAN SELALU MENJADI

PRIORITAS UTAMA

PROGRAM-PROGRAM SEKTORAL

PROGRAM-PROGRAM REGIONAL

RENSTRA

APBN

APBD

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

Page 78: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

67Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

67

Dimensi kemiskinan tidak berlaku terbatas, berbagai dimensi kemiskinan mengemukakan fenomena yang terjadi pada kondisi kemiskinan. Konteks kewilayahan (regional dan spasial) juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Dimensi kewilayahan tersebut setidaknya dapat ditinjau dari batas administratif wilayah, yaitu pemerintahan daerah. Daerah melalui kewenangan dan pemerintahannya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan yang ada diwilayahnya.

Dengan berbasis pada permasalahan wilayah tersebut, setidaknya pemerintah daerah memiliki konsentrasi yang cukup dalam menanggulangi kemiskinan. Konsentrasi tersebut dapat berupa sumberdaya, rencana maupun penentuan sasaran dan tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan peran serta daerah untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup, pengetahuan yang lebih komprehensif terkait dengan kondisi kewilayahannya. Dengan bekal pengetahuan dan kewenangan tersebut, setidaknya pemerintah daerah berperanserta dalam penanggulangan kemiskinan melalui sumberdaya yang dimiliki dan sumberdana yang menjadi kewenangannya.

Anggaran merupakan bagian integral dari sebuah mekanisme perencanaan. Perencanaan yang komprehensif membutuhkan

Page 79: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

68 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

68

dukungan anggaran yang cukup untuk merealisasikannya. Analisis kondisi kemiskinan yang ditujukan untuk menyelidiki kecenderunga-kecenderungan kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur distribusi anggaran. Langkah ini sangat penting untuk memasukkan kemiskinan sebagai salah satu agenda perencanaan dan penganggaran program-program pembangunan.

Beberapa pihak mengemukakan bahwa pola kecenderungan anggaran program penanggulangan kemiskinan semakin meningkat sepanjang tahun. Peningkatan anggaran menurut sebagian pihak dinilai belum proporsional dengan penurunan angka kemiskinan. Pendapat tersebut dapat dipahami karena memang pada kasus-kasus tertentu program penanggulangan kemiskinan tidak berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas.

Mekanisme perencanaan diharapkan mampu untuk meluruskan argumen tersebut. Analisis perencanaan menjadi poin penting untuk menjawab fenomena dan fakta tersebut. Beberapa program mungkin kurang responsif terhadap penurunan angka kemiskinan meskipun anggaran yang digunakan cukup besar. Namun demikian, kita tidak pula menutup mata dengan program penanggulangan kemiskinan yang cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan secara kuantitas maupun secara kualitas.

Anggaran pembangunan, baik anggaran pusat maupun anggaran daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan prioritas bidang pembangunan. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, anggaran-anggaran tersebut dapat dikelompokkan menurut dimensi-dimensi kemiskinan, yaitu: 1) Bidang Pendidikan; 2) Bidang

Page 80: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

69Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

69

Kesehatan; 3) Bidang Perumahan; 4) Bidang Infrastruktur; 5) Bidang Ekonomi; serta 6) Bidang Kemiskinan. Format isian untuk perencanaan dan pemantauan program berdasarkan kelompok anggaran prioritas bidang sebagaimana terdapat dalam lampiran.

1) Bidang Pendidikan

Adalah kelompok anggaran prioritas bidang pendidikan yang memiliki tujuan kegiatan untuk meningkatkan akses pendidikan dan memiliki sasaran program masyarakat secara umum. Nama program dan kegiatan pada bidang prioritas ini melekat pada nama prioritas bidang yang bersangkutan.

2) Bidang Kesehatan

Adalah kelompok anggaran prioritas bidang kesehatan yang memiliki tujuan kegiatan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan memiliki sasaran program masyarakat secara umum. Nama program dan kegiatan pada bidang prioritas ini melekat pada nama prioritas bidang yang bersangkutan.

3) Bidang Perumahan

Adalah kelompok anggaran prioritas bidang perumahan yang memiliki tujuan kegiatan untuk meningkatkan akses pelayanan dasar terhadap air minum dan sanitasi layak. Prioritas bidang ini memiliki sasaran program masyarakat secara umum. Nama program dan kegiatan pada bidang prioritas ini melekat pada nama prioritas bidang yang bersangkutan.

4) Bidang Infrastruktur

Adalah kelompok anggaran prioritas bidang infrastruktur yang memiliki tujuan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik

Page 81: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

70 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

70

melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti energi listrik, jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Prioritas bidang ini memiliki sasaran program masyarakat secara umum. Nama program dan kegiatan pada bidang prioritas ini melekat pada nama prioritas bidang yang bersangkutan.

5) Bidang Ekonomi

Adalah kelompok anggaran prioritas bidang ekonomi yang memiliki tujuan kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas perekonomian, serta mendukung kinerja perekonomian. Prioritas bidang ini memiliki sasaran program masyarakat secara umum. Nama program dan kegiatan pada bidang prioritas ini melekat pada nama prioritas bidang yang bersangkutan.

6) Bidang Kemiskinan

Adalah kelompok anggaran prioritas bidang kemiskinan yang memiliki tujuan kegiatan untuk menanggulangi kemiskinan secara langsung dengan memberikan bantuan sosial langsung, pemberdayaan masyarakat, stimulus permodalan dan beberapa instrumen lainnya. Prioritas bidang ini memiliki sasaran program kelompok masyarakat secara khusus, yaitu kelompok masyarakat miskin. Nama program dan kegiatan pada bidang prioritas ini melekat permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam konteks kemiskinan.

Pengelompokan anggaran penangnggulangan kemiskinan dapat pula dilakukan dengan pendekatan kelompok program. Kelompok-kelompok program penanggulangan kemiskinan yang secara umum

Page 82: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

71Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

71

disebut dengan kluster, dapat digunakan sebagai acuan pengklasifikasian anggaran yang digunakan.

1) Kelompok Program Bantuan Sosial terpadu Berbasis Rumah Tangga

Merupakan kelompok anggaran program penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan untuk tujuan perlindungan sosial berupa pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup dengan sasaran spesifik penduduk/rumah tangga miskin. Anggaran program tersebut berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Dalam klasifikasi anggaran berdasarkan kelompok program, selanjutnya diperjelas dengan klasifikasi nama, tujuan dan sasaran kegiatan untuk identifikasi lebih detail mengenai program penanggulangan kemiskinan dalam kelompok ini.

2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat

Merupakan kelompok anggaran program penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan untuk tujuan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat. Sasaran program ini tidak secara spesifik didefinisikan, namun secara umum program yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah kelompok-kelompok masyarakat.

3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Merupakan kelompok anggaran program penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan untuk tujuan pemberdayaan unit-unit usaha produktif, usaha mikro dan kecil serta unit-unit produktif lainnya dengan memberikan bantuan permodalan dan pemberian

Page 83: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

72 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

72

pinjaman untuk meningkatkan kapsitas produksinya sesuai dengan sumberdaya lokal yang ada. Sasaran program ini merupakan masyarakat secara umum dengan klasifikasi kepemilikan usaha mikro dan kecil atau usaha produktif lainnya.

4) Kelompok Program Lainnya.

Merupakan kelompok program yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin namun tidak termasuk dalam ketiga kelompok program sebelumnya. Tujuan program ini adalah meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin melalui program-program pembangunan. Sasaran program ini adalah masyarakat secara umum yang diharapkan implikasinya positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat umum, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin.

Selain pengelompokan anggaran berdasarkan prioritas bidang dan kelompok program, klasifikasi anggaran juga dapat dilakukan dengan berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut didasarkan pada 4 strategi sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

1) Anggaran Program Perlindungan Sosial (Social Protection Programs)

Adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai program perlindungan sosial masyarakat dan merupakan bantuan langsung maupun tidak langsung. Tujuan program: untuk mengurangi beban

Page 84: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

73Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

73

hidup rumah tangga/keluarga/penduduk miskin. Sasaran program: rumah tangga/keluarga/penduduk miskin.

Sebagai contoh, program-program yang termasuk dalam klasifikasi kelompok anggaran program perlindungan sosial, diantaranya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Program Raskin 3. Beasiswa untuk Keluarga Miskin 4. Jaminan Kesehatan Masyarakat 5. Program inisiatif daerah yang identik dalam hal sasaran

dan tujuan program

2) Anggaran Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Sanitasi dan Air Bersih)

Adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai program pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Tujuan program: untuk memenuhi dan mempermudah akses terhadap kebutuhan dasar penduduk/masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan (sanitasi dan air bersih). Sasaran program: rumah tangga dan kelompok masyarakat miskin.

Sebagai contoh, program-program yang termasuk dalam klasifikasi kelompok anggaran program pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya:

1. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2. Program Bantuan Operasional Puskesmas 3. Program Sanitasi Masyarakat 4. Program inisiatif daerah yang identik dalam hal sasaran

dan tujuan program.

Page 85: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

74 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

74

3) Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat

Adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan masyarakat. Tujuan program: adalah untuk meningkatkan peranan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Sasaran program: kelompok masyarakat (perdesaan, perkotaan, daerah tertinggal, pesisir, pedalaman, dan komunitas lainnya).

Sebagai contoh, program-program yang termasuk dalam klasifikasi kelompok anggaran program pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Seluruh Program PNPM Mandiri 2. Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa 3. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 4. Program inisiatif daerah yang identik dalam hal sasaran

dan tujuan program 4) Anggaran Program Dukungan Pertumbuhan

Ekonomi yang Inklusif

Adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai program-program dukungan pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, investasi, stabilitas harga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta beberapa program peningkatan aksesibilitas masyarakat lainnya. Tujuan program: adalah untuk mendukung daerah dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Sasaran program: multidimensi kegiatan perekonomian.

Sebagai contoh, program-program yang termasuk dalam klasifikasi kelompok anggaran program dukungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif diantaranya:

Page 86: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

75Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

75

1. Program stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan produksi utama

2. Subsidi biaya produksi (pupuk, benih dll) 3. Program peningkatan kapasitas, kualitas dan produksi

UMKM 4. Program pelatihan ketenagakerjaan 5. Program peningkatan investasi daerah 6. Program inisiatif daerah yang identik dalam hal sasaran

dan tujuan program

Page 87: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

76 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

76

Pengendalian program menjadi poin penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, baik program pusat maupun program di daerah. Upaya pengendalian tersebut sangat terkait dengan perencanaan, pencapaian target-target penanggulangan kemiskinan berikut sasaran dan tujuannya.

Sebagai salah satu tugas dan fungsi TKPK Daerah yang diharapkan mampu untuk melakukan koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di daerahnya, maka mutlak dirumuskan analisis dan mekanisme-mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Analisis dan mekanisme tersebut dapat digunakan pula sebagai acuan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan lintas SKPD terkait di daerah.

Perencanaan program penanggulangan kemiskinan merupakan proses awal sebagai pijakan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dalam kerangka analisis sebelumnya, yang mencakup analisis dasar yang dapat digunakan dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Analisis tersebut juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran, dimana perumusan program setidaknya memiliki anggaran yang cukup untuk mencapai target-target dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

Page 88: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

77Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

77

Dalam analisis sebelumnya, beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan diantaranya:

1) Analisis Prioritas Bidang

Selain mengacu pada RPJMD masing-masing daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), penentuan prioritas bidang yang merupakan target bidang-bidang yang akan diintervensi melalui kebijakan dan anggaran masing-masing daerah dapat menggunakan hasil analisis penentuan prioritas masalah. Setidaknya perencanaan program menggunakan kerangka evidence base, dimana permasalahan menjadi tolok ukur penentuan program-program penanggulangan kemiskinan. Melalui hasil analisis tersebut dapat ditentukan sasaran dan terget permasalahan kemiskinan yang akan diintervensi.

2) Sasaran dan Target Program

Sasaran dan target program menjadi penting dalam mekanisme pengendalian. Besaran sasaran dan terget program berhubungan erat dengan besaran anggaran yang diperlukan untuk program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pengendalian program, instrumen yang mudah dan sering digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan monitoring atau pemantauan program. Dengan menggunakan pendekatan tersebut dapat dinilai keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program. Pemantauan program dalam panduan ini menggunakan lembar monitoring sebagaimana terdapat dalam lampiran.

Page 89: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

78 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

78

Dalam lembar monitoring tersebut terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai penilaian pelaksanaan program.

1) Nama Program

Nama program pada dasarnya berkaitan erat dengan permasalahan pokok yang ada di masing-masing daerah. Disamping itu, nama program yang berasal dari pemerintah pusat cenderung memiliki nama general yang ditujukan untuk memberikan solusi permasalahan umum secara nasional.

Saat ini terdapat beberapa program penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian integral instrumen program, diantaranya:

a) Program Keluarga Harapan (PKH) b) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) c) Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) d) Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin e) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri f) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program-program daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan tidak masuk dalam 6 definisi diatas. Program daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dimaksud adalah program-program yang merupakan inisiatif daerah dan dibiayai secara keseluruhan oleh daerah. Disamping itu, beberapa program yang belum teridentifikasi adalah program yang ada di daerah yang berasal dari institusi non pemerintah seperti PKBL, CSR, Lembaga Donor, LSM dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan langkah TKPK Daerah dalam melakukan inventarisasi dan klasifikasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah masing-masing.

Page 90: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

79Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

79

2) Sub-Program

Masing-masing program penanggulangan kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu program dengan program lainnya. Perbedaan antar program pada dasarnya terletak pada tujuan pokok program yang selanjutnya di representasikan dalam sasaran dan target masing-masing program. Disisi lain, dengan karakteristik yang berbeda tersebut, masing-masing program memiliki sub-sub program yang identik dengan program induknya namun berbeda dalam hal sasaran spesifik program.

Beberapa program yang memiliki sub-program diantaranya adalah:

1) Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin

Pada dasarnya, program ini ditujukan untuk membantu keluarga miskin agar dapat menjangkau dan berpartisipasi dalam pendidikan. Program ini selanjutnya memiliki sub-program sesuai dengan jenjang pendidikannya, diantaranya:

a) Beasiswa Pendidikan Keluarga Miskin Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan pada siswa-siswa miskin pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB).

b) Beasiswa Pendidikan Keluarga Miskin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan pada siswa-siswa miskin pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP, Madrasah Tsanawiyah

Page 91: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

80 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

80

(MTs), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB).

c) Beasiswa Pendidikan Keluarga Miskin Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan pada siswa-siswa miskin pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB).

2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Pada dasarnya, program ini ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dilokasi program dilakukan. Program ini selanjutnya memiliki beberapa sub-program diantaranya:

1. PNPM Mandiri Perdesaan 2. PNPM Mandiri Perkotaan 3. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 4. PNPM Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan (PPIP) 5. PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Wilayah

(PISEW) 6. PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian

(PUAP) 7. PNPM Kelautan dan Perikanan (KP) 8. PNPM Pariwisata 9. PNPM Generasi 10. PNPM Green Kecamatan Development Program (G-

KDP)

Page 92: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

81Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

81

11. PNPM Neigbourhood Development (ND)

Beberapa program yang termasuk dalam golongan pemberdayaan masyarakat, diharapkan secara keseluruhan dapat masuk dalam skema PNPM Mandiri.

3) Tujuan Program

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, namun memiliki tujuan yang secara simultan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, program penanggulangan kemiskinan dalam konteks ini adalah program yang secara langsung berhubungan dengan kemiskinan.

Setiap program penanggulangan kemiskinan memiliki tujuan yang berbeda antar program. Dalam mekanisme monitoring ini, tujuan program dimaksudkan untuk mendefinisikan tujuan-tujuan dasar program yang diambil sebagai langkah intervensi terhadap kondisi kemiskinan secara umum. Masing-masing program penanggulangan kemiskinan secara umum didefiniskan berdasarkan kelompok program dengan tujuan yang melekat pada masing-masing kelompok program. Adapun tujuan program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Program-program dengan tujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar kepada individu, keluarga maupun rumah tangga masuk dalam kelompok program pertama, yaitu Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

2. Program-program dengan tujuan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat untuk

Page 93: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

82 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

82

memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat masuk dalam kelompok program kedua, yaitu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

3. Program-program dengan tujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan usaha-usaha produktif masyarakat masuk dalam kelompok program ketiga, yaitu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

4. Program-program dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan memiliki dampak dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam peningkatan pendapatan kelompok-kelompok masyarakat miskin masuk dalam kelompok program lainnya, yatu Kelompok Program Lain yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin.

Selanjutnya, dalam pengisian pemantauan program penanggulangan kemiskinan, pengisian tersebut didasarkan pada masing-masing kelompok dengan lembaran isian yang berbeda. Melalui lembar tersebut selanjutnya, didefinisikan kembali sasaran masing-masing program.

4) Sasaran Program

Sasaran program penanggulangan kemiskinan dalam klasifikasinya berdasarkan tujuan dan kelompok program sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Sasaran program dalam kolom monitoring mendifinisikan siapakah yang menjadi target masing-masing program. Melalui definisi ini dapat ditentukan besaran target sasaran dalam kolom selanjutnya.

Page 94: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

83Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

83

Sebagai acuan dasar, sasaran program didefinisikan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Program dengan tujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar kepada individu, keluarga maupun rumah tangga memiliki sasaran individu, keluarga maupun rumah tangga. Sebagai contoh, Program Raskin yang memiliki tujuan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin dan meminimlakan angka kekurangan gizi anggota rumah tangga memiliki sasaran jumlah rumah tangga tertentu.

2. Program-program dengan tujuan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran memiliki sasaran kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat. Sebagai contoh, program pemberdayaan masyarakat PNPM KP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan nelayan memiliki sasaran sejumlah kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan.

3. Program-program dengan tujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan pembiayaan usaha-usaha produktif masyarakat memiliki sasaran sejumlah unit usaha-usaha produktif yang dapat diberdayakan melalui program dengan memberikan akses permodalan dan pembiayaan. Sebagai contoh, program KUR yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses permodalan usaha rakyat memiliki sasaran sejumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berada pada wilayah tertentu.

4. Program-program dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan memiliki

Page 95: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

84 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

84

dampak dalam jangka pendek dan jangka panjang dalam peningkatan pendapatan kelompok-kelompok masyarakat miskin memiliki sasaran multi dimensi yang terkait juga dengan penduduk miskin. Sebagai contoh, program revitalisasi pasar tradisional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akses pemasaran memiliki sasaran pada daerah-daerah yang belum memiliki pasar tradisional namun memiliki potensi pada komoditas-komoditas unggulan yang berada pada wilayah tertentu. Dengan adanya pasar trdasional diwilayah tersebut diharapkan terdapat peningkatan pendapatan masyarakat secara umum dan memberikan kesempatan kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.

5) Target Program

Kolom target program ini mengacu pada 2 hal pokok, yaitu besaran anggaran yang direncanakan untuk digunakan dalam program serta besaran sasaran program. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, besaran sasaran program berkaitan erat dengan jumlah anggaran yang diperlukan.

Isian kolom target program memiliki target besaran anggaran yang menunjukkan besarnya anggaran yang diperlukan dan dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan melalui masing-masing program. Kolom sasaran program memiliki target besaran sasaran program sesuai dengan pengelompokan dan klasifikasi sebelumnya. Dalam kolom sasaran ini dilengkapi pula dengan kolom unit sebagai keterangan satuan sasaran. Sebagai contoh:

Page 96: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

85Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

85

� Program Raskin yang memiliki sasaran sejumlah 100.000 rumah tangga, maka kolom unit diisi dengan keterangan “Rumah Tangga”.

� Program PNPM KP memiliki sasaran sejumlah 100 kelompok masyarakat pesisir, maka kolom unit diisi dengan “Desa/Kecamatan”.

� Program KUR memiliki sasaran sejumlah UMK 1.000, maka kolom unit diisi dengan keterangan “Unit”.

Kolom target program ini, selanjutnya menjadi bagian penting dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

6) Realisasi Program

Sebagaimana kolom target program ini mengacu pada 2 hal pokok, kolom realisasi program juga demikian. Dua hal pokok tersebut yaitu besaran anggaran yang direncanakan untuk digunakan dalam program serta besaran sasaran program. Secara umum tidak terdapat perbedaan antara maksud dan tujuan kolom terget dan kolom realisasi program. Kolom realisasi program ini sama pentingnya dengan kolom target, dimana pada tahap selanjutnya menjadi bagian penting dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.

7) SKPD Penanggungjawab Program

Pada kolom ini, di isi dengan SKPD terkait dengan pelaksanaan masing-masing program. Melalui kolom ini, selanjutnya mekanisme tindak lanjut dari evaluasi dikembalikan kewenangannya kepada masing-masing SKPD untuk melakukan

Page 97: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

86 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

86

perbaikan sesuai dengan hasil analisis dan permasalahan serta kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan menjadi bagian penting dalam rangka pengendalian program. Keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya terletak pada mekanisme perencanaan, melainkan juga perlu didukung dengan mekanisme evaluasi yang komprehensif.

Beberapa langkah analisis evaluasi yang diperlukan untuk memaksimalkan keberhasilan program, diantaranya:

1) Analisis Relevansi Program

Analisis relevansi program adalah analisis yang dilakukan dengan menbandingkan antara permasalahan dengan program yang dijalankan.

Apakah program-program prioritas yang dilaksanakan sesuai dengan permasalahan atau RPJMD?

2) Analisis Capaian Program

Analisis pelaksanaan program terkait dengan capaian dan kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dengan analisis ini adalah:

Apakah pencapaian program sesuai dengan target-target yang ditentukan?

Page 98: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

87Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

87

Apakah yang menyebabkan target-target tersebut belum tercapai?

Hasil analisis yang menunjukkan evaluasi program ini selanjutnya disampaikan dalam rapat koordinasi untuk dibahas. Dengan menggunakan bahan analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan mekanisme perbaikan dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh masing-masing SKPD untuk mencapai target-target yang ditentukan.

Contoh 17. Target dan Realisasi Penyaluran KUR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2010

Analisis:

Realisasi penyaluran kredit melalui program KUR belum tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Hanya sekitar 54% alokasi pagu kredit yang dialokasikan pada bulan Maret terserap sebagai pinjaman nasabah KUR. Meskipun pada Bulan September terjadi kenaikan dalam jumlah nominal kredit yang disalurkan, namun realisasi penyerapan KUR justru mengalami penurunan dari target

506,858

719,190

274,665 328,108

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Maret September

Target (Rp Juta) Realisasi (Rp Juta)

Page 99: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

88 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

88

yang ditentukan, dimana hanya sekitar 45% alokasi pagu kredit terserap oleh nasabah.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: Berdasarkan fenomena tersebut, apakah yang menyebabkan target-target yang ditentukan belum tercapai? Apakah kenaikan pada realisasi penerima pinjaman target meningkat sesuai dengan realisasi secara nominal maupun alokasi target pinjaman? Bagaimanakah distribusi penyaluran KUR pada masing-masing Bank Penyalur? Apakah terjadi disparitas atau pemerataan distribusi KUR antar Bank Penyalur?

Contoh 18. Perbandingan Rata-rata Penyaluran Pinjaman dengan Jumlah Debitur Program KUR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2010

Analisis: Secara nominal, jumlah penerima pinjaman Program KUR semakin meningkat selama periode Maret-September. Namun demikian, secara rata-rata jumlah pinjaman per nasabah semakin menurun, dari rata-rata sekitar Rp 4,97 Juta/Nasabah pada Bulan Maret

55,224

71,155

4.97 4.61

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0123456789

10

Maret September

Total Debitur (Unit) Rata-rata Pinjaman (Juta Rp)

Page 100: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

89Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

89

menjadi hanya sekitar Rp 4,61 Juta/Nasabah. Peningkatan jumlah nasabah program KUR tidak secara proporsional meningkatkan jumlah pinjaman yang disalurkan.

Pertanyaan untuk analisis selanjutnya: Apakah yang menyebabkan penurunan rata-rata pinjaman nasabah Program KUR? Apakah perilaku penyaluran antar bank penyalur yang menyebabkan penyaluran pinjaman KUR belum sesuai dengan target yang ditentukan?

Contoh 19. Perkembangan Rata-rata Penyaluran Pinjaman Terhadap Jumlah Debitur Program KUR Menurut Bank Penyalur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2010

Analisis: Secara rata-rata pinjaman yang diberikan oleh perbankan terhadap nasabah berbeda dan sangat tergantung pada preferensi masing-masing bank penyalur. Hanya Bank BRI Mikro yang memiliki kecenderungan sama dengan tujuan dasar Program KUR. Secara rata-rata setiap nasabah KUR menerima pinjaman sebesar Rp 1,59 – 1,72 Juta/Nasabah. Bank-bank penyalur lainnya cenderung memberikan pinjaman KUR melebihi plafon kredit yang ditentukan

68.57

135.92

1.72

79.00

427.96

155.16

22.33 4.97

79.66 103.18

1.59

251.18

94.10

127.84

35.69 4.61

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

BNI BRI Ritel BRI Mikro BANKMANDIRI

BTN BANKBUKOPIN

BANKSYARIAHMANDIRI

TOTAL

Maret September

Page 101: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

90 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

90

sebesar Rp 5 – 20 Juta/Nasabah. Dengan perilaku perbankan penyalur KUR yang demikian, sangat memungkinkan Program KUR tidak tepat sasaran dimana sebagian besar alokasi pinjaman disalurkan kepada usaha-usaha kecil dan menengah.

Contoh mekanisme analisis evaluasi tersebut diatas merupakan contoh evaluasi yang perlu dijadikan pokok bahasan dalam rapat-rapat koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Melalui forum tersebut diharapkan akan merumuskan kebijakan dan keputusan untuk mencapai target-target penanggulangan kemiskinan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

Identifikasi permasalahan program dapat dilakukan dengan melakukan analisis sebagaimana analisis evaluasi pada bagian sebelumnya. Analisis pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan form monitoring sebagaimana dalam lampiran dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Dengan menggunakan isntrumen tersebut setidaknya dapat dinilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Analisis yang ada pada bagian sebelumnya setidaknya dapat digunakan sebagai salah satu contoh untuk menentukan langkah-langkah perbaikan program penanggulangan kemiskinan. Mekanisme perbaikan dapat dilakukan dengan meninjau kembali realisasi program dengan tujuan dasar program, atau meninjau kembali masalah-masalah teknis yang menyebabkan tidak tercapaianya target-target program. Berdasarkan contoh analisis evaluasi diatas, beberapa langkah perbaikan yang diperlukan sebagai berikut:

Page 102: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

91Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

91

Berdasarkan kondisi dan analisis pada bagian sebelumnya, perlu dilakukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan program sebagai berikut:

1) Meninjau kembali preferensi perbankan dalam menyalurkan pinjaman;

2) Mengarahkan kepada target dan tujuan dasar Program KUR; 3) Mengidentifikasi permasalahan perbankan dalam

menentukan nasabah yang memperoleh pinjaman.

Analisis efektivitas dilakukan untuk menilai langkah-langkah implementasi program. Pertanyaan relevan untuk analisis ini adalah apakah implementasi program menghasilkan realisasi yang sesuai dengan target yang ditentukan. Jika implementasi program belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditentukan belum dapat diakatakan efektif dalam implementasi program.

Analisis efisiensi dengan melakukan penilaian pencapaian realisasi sasaran program yang lebih tinggi dibandingkan dengan target sasaran yang direncanakan. Jika realisasi pencapaian sasaran lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditentukan dengan menggunakan anggaran yang lebih kecil dapat dinilai sebagai langkah-langkah yang efisien. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi program belum efisien.

Mekanisme perbaikan program pada dasarnya dirumuskan berdasarkan permasalahan dan diputuskan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Inventarisasi program, pendataan dan identifikasi program serta analisis sebagaimana dalam bagian sebelumnya hanya dilakukan untuk mendukung koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Setidaknya, dengan bahan hasil analisis dan mekanisme pemantauan program tersebut

Page 103: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

92 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

92

dapat diputuskan mekanisme-mekanisme pengendalian program untuk mencapai target dan tujuan program.

Page 104: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

93Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

94

Setelah tahapan demi tahapan analisis sebagaimana dalam bagian sebelumnya, selanjutnya dibutuhkan teknis penyusunan laporan untuk dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan pengambil kebijakan. Pelaporan eksekutif setidaknya langsung pada pokok permasalahan, singkat dan tidak panjang lebar, secara visual menarik dengan esensi yang terjaga kualitasnya.

Beberapa kesalahan umum dalam penyusunan laporan diantaranya kurang sistematis dan panjang lebar. Untuk menghindari kesalahan tersebut, hendaknya materi yang disampaikan hanya memasukkan informasi-informasi yang relevan. Selain itu, kesalahan umum lainnya adalah sistematika pelaporan yang tidak konsisten. Beberapa pokok bab setidaknya menggunakan jenis dan format yang sama, sesuai dengan isi alenia dan mudah dipahami. Untuk menghindari ungkapan yang panjang lebar, penyusun laporan dapat menggunakan grafik atau gambar yang mudah dipahami.

Hindarkan penyusunan laporan dengan menggunakan tabel yang sekiranya membuat pembaca untuk berpikir ulang dalam melakukan analisa. Pengenalan terhadap pengguna dan pembaca laporan menjadi sangat penting. Kebanyakan pengambil kebijakan atau eksekutif dengan intensitas pekerjaannya tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan tebal, panjang lebar dan kurang menarik.

Page 105: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

94 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

95

Setidaknya, terdapat beberapa poin penting yang harus tercantum dalam laporan, yaitu:

1. Sampul 2. Halaman Judul 3. Daftar Isi 4. Daftar Gambar 5. Daftar Tabel 6. Tabel Ringkasan Indikator Hasil (terkait dengan capaian

target sesuai RPJMD) 7. Daftar Istilah 8. Isi Laporan

BAB 1 - GAMBARAN UMUM KONDISI KEMISKINAN

1.1. Perkembangan Kemiskinan 1.2. Perkembangan Dimensi Kemiskinan 1.2.1. Bidang Kesehatan 1.2.2. Bidang Pendidikan 1.2.3. Bidang Perumahan 1.2.4. Bidang Infrastruktur 1.2.5. Bidang Ekonomi Catatan: Analisis: menggunakan analisis trend/kecenderungan.

BAB 2 - ANALISIS KECENDERUNGAN DIMENSI KEMISKINAN 2.1. Perbandingan Permasalahan 2.1.1. Kondisi Kemiskinan 2.1.2. Bidang Kesehatan 2.1.3. Bidang Pendidikan

96

2.1.4. Bidang Perumahan 2.1.5. Bidang Infrastruktur 2.1.6. Bidang Ekonomi Catatan: Analisis: menggunakan perbandingan indikator outcome utama pada tingkat kabupaten dan kota.

2.2. Perbandingan Kecenderungan Perubahan (Antar Outcome)

2.2.1. Kondisi Kemiskinan 2.2.2. Bidang Kesehatan 2.2.3. Bidang Pendidikan 2.2.4. Bidang Perumahan 2.2.5. Bidang Infrastruktur 2.2.6. Bidang Ekonomi Catatan: Analisis: menggunakan perbandingan indikator outcome utama terhadap indikator-indikator pendukung (4 indikator dalam 1 dimensi).

BAB 3 - ANALISIS DAN PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan 3.1.1. Bidang Kesehatan 3.1.2. Bidang Pendidikan 3.1.3. Bidang Perumahan 3.1.4. Bidang Infrastruktur 3.1.5. Bidang Ekonomi

Page 106: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

95Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

96

2.1.4. Bidang Perumahan 2.1.5. Bidang Infrastruktur 2.1.6. Bidang Ekonomi Catatan: Analisis: menggunakan perbandingan indikator outcome utama pada tingkat kabupaten dan kota.

2.2. Perbandingan Kecenderungan Perubahan (Antar Outcome)

2.2.1. Kondisi Kemiskinan 2.2.2. Bidang Kesehatan 2.2.3. Bidang Pendidikan 2.2.4. Bidang Perumahan 2.2.5. Bidang Infrastruktur 2.2.6. Bidang Ekonomi Catatan: Analisis: menggunakan perbandingan indikator outcome utama terhadap indikator-indikator pendukung (4 indikator dalam 1 dimensi).

BAB 3 - ANALISIS DAN PERENCANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan 3.1.1. Bidang Kesehatan 3.1.2. Bidang Pendidikan 3.1.3. Bidang Perumahan 3.1.4. Bidang Infrastruktur 3.1.5. Bidang Ekonomi

Page 107: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

96 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

97

Catatan: Analisis: menggunakan perbandingan indikator pendukung yang memiliki permasalahan/tidak relevan dan menyebabkan indikator outcome, analisis dilakukan pada tingkat kabupaten dan kota.(permasalahan utama pada 4 indikator dalam 1 dimensi). Analisis tersebut dititik beratkan pada permasalahan utama pada wilayah tertentu dan indikator tertentu (paling bermasalah) – analisis relevansi dan perbandingan

3.2. Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan 3.2.1. Bidang Kesehatan 3.2.2. Bidang Pendidikan 3.2.3. Bidang Perumahan 3.2.4. Bidang Infrastruktur 3.2.5. Bidang Ekonomi

BAB 4 - PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Program Perlindungan Sosial a) Tujuan Program b) Sasaran Program c) Indikator Pencapaian d) Jenis-Jenis Program dan Alokasi Anggaran

4.2. Program Peningkatan Akses Pelayanan Dasar a) Tujuan Program b) Sasaran Program c) Indikator Pencapaian d) Jenis-Jenis Program dan Alokasi Anggaran

4.3. Program Pemberdayaan Masyarakat a) Tujuan Program b) Sasaran Program

Page 108: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

97Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

98

c) Indikator Pencapaian d) Jenis-Jenis Program dan Alokasi Anggaran

4.4. Program Dukungan Pembangunan Ekonomi a) Tujuan Program b) Sasaran Program c) Indikator Pencapaian d) Jenis-Jenis Program dan Alokasi Anggaran

BAB 5 - EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1. Relevansi Program 5.2. Efektivitas Program 5.3. Indentifikasi Permasalahan

BAB 6 - REKOMENDASI

9. Rujukan (Referensi) 10. Lampiran/Penjelasan

Catatan: Laporan sesuai dengan sistematika tersebut diatas wajib disampaikan oleh peserta kegiatan pelatihan ini kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing. Laporan tersebut juga merupakan bagian bahan yang disampaikan kepada Wakil Gubernur dan Kepala Bappeda selaku ketua dan sekertaris TKPK Provinsi untuk dijadikan bahan dalam pertemuan pusat dan daerah yang diselenggarakan di Jakarta pada akhir bulan November 2010.

Page 109: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

98 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 110: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

99Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

100

Bappenas dan UNDP, 2010. Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia. UNDP Indonesia: Jakarta.

Bappenas, 2009. Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah: Provinsi Jawa Tengah. Bappenas: Jakarta.

Bappenas, 2009. Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Mimeo. Bappenas: Jakarta.

TNP2K, 2010. Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K): Jakarta

World Bank, 2010. Pedoman Praktis: untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah. Wold Bank: Jakarta.

Page 111: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

100 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

102

AN

GG

ARA

N P

EMER

INTA

H U

NTU

K PR

OG

RAM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KA

BUPA

TEN

:

TA

HU

N A

NG

GA

RAN

:

NO

B

IDA

NG

PR

IOR

ITA

S N

AM

A

PRO

GR

AM

N

AM

A

KEG

IATA

N

TUJU

AN

KE

GIA

TAN

SA

SARA

N

KEG

IATA

N

AN

GG

AR

AN

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

A

PBN

A

PBD

I A

PBD

II

TOTA

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TO

TAL

AN

GG

AR

AN

Kete

rang

an:

Prio

rita

s Bi

dang

ter

diri

dar

i: 1)

Bid

ang

Pend

idik

an;

2) B

idan

g Ke

seha

tan;

3)

Bida

ng P

erum

ahan

(Sa

nita

si d

an A

ir

Bers

ih);

4) B

idan

g In

fras

truk

tur;

5) B

idan

g Ek

onom

i; da

n 6)

Bid

ang

Kem

iski

nan.

Page 112: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

101Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

102

AN

GG

ARA

N P

EMER

INTA

H U

NTU

K PR

OG

RAM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KA

BUPA

TEN

:

TA

HU

N A

NG

GA

RAN

:

NO

B

IDA

NG

PR

IOR

ITA

S N

AM

A

PRO

GR

AM

N

AM

A

KEG

IATA

N

TUJU

AN

KE

GIA

TAN

SA

SARA

N

KEG

IATA

N

AN

GG

AR

AN

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

A

PBN

A

PBD

I A

PBD

II

TOTA

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TO

TAL

AN

GG

AR

AN

Kete

rang

an:

Prio

rita

s Bi

dang

ter

diri

dar

i: 1)

Bid

ang

Pend

idik

an;

2) B

idan

g Ke

seha

tan;

3)

Bida

ng P

erum

ahan

(Sa

nita

si d

an A

ir

Bers

ih);

4) B

idan

g In

fras

truk

tur;

5) B

idan

g Ek

onom

i; da

n 6)

Bid

ang

Kem

iski

nan.

Page 113: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

102 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

104

AN

GG

ARA

N P

EMER

INTA

H U

NTU

K PR

OG

RAM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KELO

MPO

K PR

OG

RAM

: B

AN

TUA

N S

OSI

AL

TERP

AD

U B

ERBA

SIS

RUM

AH

TA

NG

GA

KA

BUPA

TEN

:

TAH

UN

AN

GG

ARA

N

:

NO

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

NA

MA

PR

OG

RAM

N

AM

A

KEG

IATA

NTU

JUA

N

KEG

IATA

N

SASA

RAN

KE

GIA

TAN

AN

GG

ARA

N

APB

N

APB

D I

APB

D II

TO

TAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTA

L A

NG

GA

RAN

Ke

tera

ngan

: Kel

ompo

k Pr

ogra

m t

erdi

ri d

ari:

1) B

antu

an S

osia

l ter

padu

Ber

basi

s Ru

mah

Tan

gga;

2)

Prog

ram

Pen

angg

ulan

gan

Kem

iski

nan

Beb

asis

Pe

mbe

rday

aan

Mas

yara

kat;

3)

Prog

ram

Pen

angg

ulan

gan

Kem

iski

nan

Ber

basi

s Pe

mbe

rday

aan

Usa

ha M

ikro

; da

n 4)

Pro

gram

Lai

nnya

(ya

ng

Berd

ampa

k La

ngsu

ng d

an T

idak

Lan

gsun

g te

rhad

ap P

enin

gkat

an K

esej

ahte

raan

Pen

dudu

k M

iski

n)

Page 114: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

103Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

104

AN

GG

ARA

N P

EMER

INTA

H U

NTU

K PR

OG

RAM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KELO

MPO

K PR

OG

RAM

: B

AN

TUA

N S

OSI

AL

TERP

AD

U B

ERBA

SIS

RUM

AH

TA

NG

GA

KA

BUPA

TEN

:

TAH

UN

AN

GG

ARA

N

:

NO

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

NA

MA

PR

OG

RAM

N

AM

A

KEG

IATA

NTU

JUA

N

KEG

IATA

N

SASA

RAN

KE

GIA

TAN

AN

GG

ARA

N

APB

N

APB

D I

APB

D II

TO

TAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTA

L A

NG

GA

RAN

Ke

tera

ngan

: Kel

ompo

k Pr

ogra

m t

erdi

ri d

ari:

1) B

antu

an S

osia

l ter

padu

Ber

basi

s Ru

mah

Tan

gga;

2)

Prog

ram

Pen

angg

ulan

gan

Kem

iski

nan

Beb

asis

Pe

mbe

rday

aan

Mas

yara

kat;

3)

Prog

ram

Pen

angg

ulan

gan

Kem

iski

nan

Ber

basi

s Pe

mbe

rday

aan

Usa

ha M

ikro

; da

n 4)

Pro

gram

Lai

nnya

(ya

ng

Berd

ampa

k La

ngsu

ng d

an T

idak

Lan

gsun

g te

rhad

ap P

enin

gkat

an K

esej

ahte

raan

Pen

dudu

k M

iski

n)

Page 115: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

104 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

106

AN

GG

ARA

N P

EMER

INTA

H U

NTU

K PR

OG

RAM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KELO

MPO

K ST

RATE

GI

: PER

LUA

SAN

PRO

GRA

M P

ERLI

ND

UN

GA

N S

OSI

AL

KABU

PATE

N

: TA

HU

N A

NG

GA

RAN

:

NO

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

NA

MA

PR

OG

RAM

N

AM

A

KEG

IATA

NTU

JUA

N

KEG

IATA

N

SASA

RAN

KE

GIA

TAN

AN

GG

ARA

N

APB

N

APB

D I

APB

D II

TO

TAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTA

L A

NG

GA

RAN

Ke

tera

ngan

: Ke

lom

pok

Stra

tegi

te

rdir

i da

ri:

1) P

erlu

asan

Pro

gram

Per

lindu

ngan

Sos

ial;

2) P

enin

gkat

an A

kses

ibili

tas

Pela

yana

n D

asar

; 3)

Pe

mbe

rday

aan

Mas

yara

kat;

dan

4) P

enci

ptaa

n Pe

rtum

buha

n Ek

onom

i Ink

lusi

f

Page 116: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

105Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

106

AN

GG

ARA

N P

EMER

INTA

H U

NTU

K PR

OG

RAM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KELO

MPO

K ST

RATE

GI

: PER

LUA

SAN

PRO

GRA

M P

ERLI

ND

UN

GA

N S

OSI

AL

KABU

PATE

N

: TA

HU

N A

NG

GA

RAN

:

NO

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

NA

MA

PR

OG

RAM

N

AM

A

KEG

IATA

NTU

JUA

N

KEG

IATA

N

SASA

RAN

KE

GIA

TAN

AN

GG

ARA

N

APB

N

APB

D I

APB

D II

TO

TAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTA

L A

NG

GA

RAN

Ke

tera

ngan

: Ke

lom

pok

Stra

tegi

te

rdir

i da

ri:

1) P

erlu

asan

Pro

gram

Per

lindu

ngan

Sos

ial;

2) P

enin

gkat

an A

kses

ibili

tas

Pela

yana

n D

asar

; 3)

Pe

mbe

rday

aan

Mas

yara

kat;

dan

4) P

enci

ptaa

n Pe

rtum

buha

n Ek

onom

i Ink

lusi

f

Page 117: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

106 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

108

LEM

BA

R M

ON

ITO

RIN

G P

RO

GR

AM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KELO

MP

OK

PRO

GR

AM

: B

AN

TUA

N S

OSI

AL

TER

PAD

U B

ERB

ASI

S R

UM

AH

TA

NG

GA

KAB

UPA

TEN

:

TAH

UN

AN

GG

AR

AN

:

NO

N

ama

Prog

ram

Su

b-Pr

ogra

m

Tuju

an

Prog

ram

Sa

sara

n

Prog

ram

TAR

GET

R

EALI

SASI

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

N

ilai

Ang

gara

n

Sas

aran

N

ilai

Ang

gara

n

Sas

aran

Jum

lah

U

nit

Jum

lah

U

nit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kete

rang

an:

Kelo

mpo

k Pr

ogra

m t

erdi

ri d

ari:

1) B

antu

an S

osia

l ter

padu

Ber

basi

s Ru

mah

Tan

gga;

2)

Prog

ram

Pen

angg

ulan

gan

Kem

iski

nan

Beba

sis

Pem

berd

ayaa

n M

asya

raka

t; 3

) Pr

ogra

m P

enan

ggul

anga

n Ke

mis

kina

n B

erba

sis

Pem

berd

ayaa

n U

saha

Mik

ro;

dan

4)

Prog

ram

Lai

nnya

(ya

ng

Berd

ampa

k La

ngsu

ng d

an T

idak

Lan

gsun

g te

rhad

ap P

enin

gkat

an K

esej

ahte

raan

Pen

dudu

k M

iski

n)

Page 118: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

107Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

108

LEM

BA

R M

ON

ITO

RIN

G P

RO

GR

AM

PEN

AN

GG

ULA

NG

AN

KEM

ISKI

NA

N

KELO

MP

OK

PRO

GR

AM

: B

AN

TUA

N S

OSI

AL

TER

PAD

U B

ERB

ASI

S R

UM

AH

TA

NG

GA

KABU

PATE

N

:

TAH

UN

AN

GG

AR

AN

:

NO

N

ama

Prog

ram

Su

b-Pr

ogra

m

Tuju

an

Prog

ram

Sa

sara

n

Prog

ram

TAR

GET

R

EALI

SASI

SK

PD

PEN

AN

GG

UN

G-

JAW

AB

N

ilai

Ang

gara

n

Sas

aran

N

ilai

Ang

gara

n

Sas

aran

Jum

lah

U

nit

Jum

lah

U

nit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kete

rang

an:

Kelo

mpo

k Pr

ogra

m t

erdi

ri d

ari:

1) B

antu

an S

osia

l ter

padu

Ber

basi

s Ru

mah

Tan

gga;

2)

Prog

ram

Pen

angg

ulan

gan

Kem

iski

nan

Beba

sis

Pem

berd

ayaa

n M

asya

raka

t; 3

) Pr

ogra

m P

enan

ggul

anga

n Ke

mis

kina

n B

erba

sis

Pem

berd

ayaa

n U

saha

Mik

ro;

dan

4)

Prog

ram

Lai

nnya

(ya

ng

Berd

ampa

k La

ngsu

ng d

an T

idak

Lan

gsun

g te

rhad

ap P

enin

gkat

an K

esej

ahte

raan

Pen

dudu

k M

iski

n)

Page 119: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi

108 Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Praktis

Page 120: Analisis Data untuk Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan · Panduan Praktis ii Disusun dan ... dan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan kebijakan penanggulangan ... monitoring dan evaluasi