1

ANALISI PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2005-2009)

Sawitri Sekaredi

Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo M.si A.KT.

Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT

This study discusses the influence between corporate governance

mechanisms with the company's financial performance. The measurement method

using multiple linear regression analysis to determine the corporate governance

gave positive effect on the financial performance of the company or not. The

sample used is a company that has consistently registered in LQ45. The indicators

of corporate governance mechanisms in this study is to measure the influence of

corporate governance on company financial performance, the mechanisms are :

the board of commissioners, board of independent commissioners, board of

directors, audit committee and institutional ownership with Tobin's Q is used to

measure the financial performance of companies based on market and Cash Flow

Return On Assets (CFROA) as a measure of performance based on the company's

operations.

The sample used in this study were 18 companies that consistently

registered as a company LQ45 period 2005 to 2009. The data samples taken from

the company's financial statements that have been published. The sampling

method used is purposive sampling.

The results of this research indicate that the institutional ownership has a

significant positive on the company's financial performance, independent

commissioners gave significant negative effect, the board of commissioners is not

significant positive, the board of directors has positive but not significant effect on

the operational performance, while for the market has a significant negative

effect, and the audit committee is not significant negative effect on the market but

significant negative affect based on company operations.

Keywords: corporate governance, Tobin's Q, Cash Flow Return On Assets

(CFROA) and corporate financial performance.

2

1. PENDAHULUAN

Isu mengenai Corporate Governance (CG) secara internasional diawali

dengan skandal terbesar dalam sejarah pasar modal dan bentuk korupsi korporasi

terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang terjadi pada perusahaan Enron yang

bergerak dibidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas dan komunikasi.

Skandal ini dibantu oleh salah satu KAP BIG 5 yaitu KAP Arthur Andersen.

Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan, yaitu melakukan

mark-up laba perusahaan sebesar US$ 600 juta, dan menyembunyikan utangnya

sejumlah US$ 1,2 milliar. Hal ini dikarenakan Enron melakukan window dressing

pada laporan keuangannya. Kasus ini menyeret KAP Arthur Andersen yang

merupakan auditor Enron yang berakibat Arthur Andersen ditutup secara global.

Menurut Johnson (dalam Darmawati, dkk, 2004) di Asia sendiri, isu

mengenai CG berkembang setelah terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan sejak

tahun 1997. Lemahnya CG sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis

keuangan di negara-negara Asia. Karena permasalahan CG yang terus

berkembang, mendorong perusahaan, investor dan juga pemerintah melakukan

penyusunan peraturan atau standar corporate governance.

Rendahnya corporate governance, hubungan invstor yang lemah,

kurangnya tingkat transparansi, ketidak efisienan dalam laporan keuangan, dan

masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum

pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan

beberapa perusahaan di Indonesia runtuh. Beberapa kasus yang terjadi di

Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk juga melibatkan

pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya

manipulasi (Boediono, 2005). Sehingga dari kasus tersebut menyebabkan publik

kurang percaya terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan dan

menyebabkan timbulnya krisis kepercayan. Dengan corporate governance,

diharapkan akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan mampu

mengangkat kinerja perusahaan.

3

2. TELAAH TEORI

2.1 Teori Agensi

Dasar untuk membahas corporate governance adalah teori agensi. Jensen

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah

kontrak antara agent (manajer) dengan principal (investor). Konflik kepentingan

antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat

sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency

cost).

Karena teori keagenan merupakan konsep dasar dari corporate

governance, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan

kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah

mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana mereka

(investor) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin

bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke

dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau

kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para

investor mengontrol para manajer (shleifer dan Vishny dalam Sam’ani, 2008).

Kebutuhan informasi antara manajer dan investor adalah berbeda.

Asymmetric Information (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang

disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal

dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun

ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak

seluruhnya disajikan agen (dikutip dalam Arifin, 2005). Hal ini yang

menyebabkan kurangnya transparansi kinerja agen dan dapat menimbulkan

manipulasi yang dilakukan oleh agen.

Karena timbulya agency problem sehingga biaya keagenan (agency cost)

juga timbul, yang menurut Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari :

a. The monitoring expenditures by the principle. Biaya monitoring dikeluarkan

4

oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk

mengendalikan (control) perilaku agen.

b. The bonding expenditures by the agent. Biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk

menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan

merugikan prinsipal setelah adanya agency relationship.

c. The residual loss. Merupakan penurunan kesejahteraan prinsipal dan agen yang

disebabkan oleh tindakan agen sendiri.

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu

kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymetry). Asimetri

antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan

kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earning

managements) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai

kinerja ekonomi perusahaan (Sam’ani,2008).

2.1.2 Corporate Governance

2.1.2.1 Pengertian Corporate Governance

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan

istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara

pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa

dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang

tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return, sehingga dibutuhkan

corporate governance untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik

dan manajer (Macey dan O’Hara, 2003).

Forum Corporate Governance In Indonesia (FCGI) mendefenisikan

corporate governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan

antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta

para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan.

5

2.1.2.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Corporate Governance Untuk

Pengembangan Perusahaan Publik

Sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang baik, komite nasional

kebijakan corporate governance mengacu pada prinsip yang diterbitkan oleh

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang

merupakan salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam

pengembangan Good Governance baik untuk pemerintah maupun dunia usaha.

Pertama kali OECD mengeluarkan prinsip-prinsip corporate governance. Prinsip

dasar corporate governance yang dikeluarkan OECD dalam Herwidayatmo (2000)

adalah :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham.

Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan.

3. Keterbukaan dan Transparansi.

4. Akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors).

Prinsip-prinsip corporate governance dari The ASX corporate

governance atau nama lainnya The Principles of Good corporate

governance and Best Practice Recommendation adalah sebagai berikut:

1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan

dan Board of Directors (Establish solid foundation for management

and over Sight by the Board) untuk dapat mencapai tujuan bisnis mereka

secara berhasil, perusahaan wajib membangun kesadaran para anggota

manajemen atas hak dan tanggungjawab mereka. Board of D i r e c t o r s

w a j i b m e n g h a y a t i d a n melaksanakan hak mereka serta mengendalikan

dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan.

2. Menyusun struktur organisasi the Board of Directors yang dapat menjamin

efektivitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Structure the Board

to add value).

3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan dapat

6

dipertanggung jawabkan (Promote ethical and responsibly decision

making). Kebiasaan tersebut harus dimulai dari tingkat atas dalam organisasi

perusahaan.

4. Menjaga integri tas laporan keuangan (Safeguard integrity in

financial reporting) The ASX corporate governance Council

menganjurkan manajemen perusahaan publik menyusun laporan keuangan

tengah tahunan dan menyampaikannya kepada Board of Directors dan

selanjutnya The Board akan meneruskannya kepada para pemegang saham.

5. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan

perusahaan kepada para pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang

(Make timely and balanced disclosure).

6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham (Respect the

right of shareholders).

7. Mendasari adanya res iko bi sni s dan mengelolanya secara profesional

(Recognize and manage risk). Perusahaan yang ditata kelola secara sehat

tentu menyusun prosedur serta mengevaluasi resiko bisnis dan investasi yang

mungkin akan mereka hadapi, oleh sebab itu mereka harus mengelola

resiko bisnis secara profesional.

8. Mendorong peningkatan kinerja Board of Directors dan manajemen

perusahaan (Encourage enhanced performance).

9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan secara

adil dan dapat dipertanggung jawabkan (Remunerate fairly and responsibly).

10.Memahami hak dan kepentingan para pemegang saham atau

stakeholders yang sah. (ASX, 2003).

2.1.2.3 Indikator Mekanisme Corporate Governance

2.1.2.3.1 Dewan Komisaris

Tanggung jawab utama dewan komisaris adalah memonitor kinerja

manajerial dan mencapai tingkat timbal balik (return) yang memadai bagi

7

pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya

benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa dewan komisaris merupakan inti dari

corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder Internastional, 2000 hal.

12-13 dalam Lestariningsih, 2008).

2.1.2.3.2 Dewan Komisaris Independen

Perusahaan yang sudah melakukan corporate governance diwajibkan

untuk mempunyai dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen

anggotanya tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para

pemegang saham yang kuat. Karena dewan komisaris independen berfungsi

sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen.

Proporsi minimum dewan komisaris independen adalah 20% dari keanggotaan

dewan komisaris. Dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris independen harus bukan berasal

dari para pemegang saham, bukan bagian dari anggota dewan direksi ataupun

anggota dari dewan komisaris (Tumbuan, 2005 dikutip dari IGRA, dalam Yonedi

dan Dewi, 2008).

2.1.2.3.3 Dewan Direksi

Adanya pemisahan peran dikarenakan indonesia mengadopsi two-tier

board maka pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan

manajer sebagai agennya, menyebabkan manajer pada akhirnya akan memiliki

hak pengendalian yang signifikan dalam hal mereka mengalokasikan dana

investor (Jensen & Meckling, 1976;Shleifer & Vishny, 1997). Selain itu Mizruchi

(1983) dalam Midiastuti dan Machfudz (2003) juga menjelaskan bahwa dewan

merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan

penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan.

8

Perusahaan Indonesia tidak diberi batasan berapa banyak seharusnya

jumlah dewan direksi. Peraturan hanya menyebutkan bahwa untuk sebuah

perusahaan perseroan terbuka yang menerbitkan surat pengakuan hutang wajib

mempunyai paling sedikit dua orang anggota direktur.

2.1.2.3.4 Komite audit

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam

pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil

kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (earning management)

dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari

audit eksternal.

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan

perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi

masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi. Berdasarkan

surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari

sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit.

2.1.2.3.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri,

dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (shien, , dkk 2006) dalam

anindhita (2010). Struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat

terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang dimaksudkan adalah pemilik

perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama peseorangan

pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT).

2.2 Kinerja Keuangan Perusahaan

Simons (2000) mengemukakan bahwa untuk menjamin tercapainya

9

tujuan-tujuan kinerja, para manajer harus merancang ukuran-ukuran hasil

yang diinginkan. Pengukuran keuangan dinyatakan dalam ketentuan

moneter. Sedangkan pengukuran bukan keuangan adalah data kuantitatif

yang diciptakan di luar sistem akuntansi formal.

2.2.1 Tobin’s Q

Rasio yang dianggap paling baik dalam memberikan informasi

dalam mengukur nilai pasar adalah Tobin’s Q. Menurut Sukamulja (2004)

rasio Tobin’s Q dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan

perusahaan, seperti hubungan antara kepemilikan manajemen dan nilai

perusahaan, hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan

akuisisi, dan kebijakan pendanaan, dividen, dan kompensasi.

Rasio Tobin’s Q dapat mendeteksi prospek pertumbuhan dengan

baik. Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan

memiliki prospek pertumbuhan yang baik pula dan memiliki intingable

asset (aset tidak berwujud) yang semakin besar. Hal ini disebabkan karena

perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan menyebabkan

investor rela mengeluarkan pengorbanan lebih untuk memiliki perusahaan

tersebut. Perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki

brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang

memiliki nilai Tobin’s Q yang rendah umumnya berada pada industri yang

sangat kompetitif atau industri yang mengecil (Brealey dan Myers, 2000

dalam Sukamulja, 2004).

2.2.2 CFROA

Cash Flow Return On Asset (CFROA) merupakan salah satu

pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva

perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan

pada pengukuran kinerja peusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat

dengan saham (Cornettt et. Al 2006).

10

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel Independen:

Mekanisme Corporate Governance

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris dengan Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor.

Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan memiliki akses pada

informasi perusahaan. Selain memonitori dan memberi nasihat pada dewan

direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, fungsi Dewan komisaris adalah

untuk memastikan sebuah perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial

dan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder sama baiknya dengan memonitor

keefektivan dari praktik corporate governance (National Code for Good

corporate governance, dikutip dari IGRA, dalam Yonedi dan Dewi, 2008).

H1a : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (Tobins’Q).

Ukuran Dewan

Komisaris

Variabel Dependen :

Kinerja Keuangan

• Tobins’Q

• CFROA

Ukuran Dewan Komisaris

Independen

Ukuran Dewan Direksi

Ukuran Komite Audit

Kepemilikan Institusional

11

H1b : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (CFROA).

2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan

Perusahaan

Menurut Haniffa dan Cooke (2002), apabila jumlah komisaris

independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan power kepada

dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas

pengungkapan perusahaan. Dengan kata lain, komposisi dewan komisaris

independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk

bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholder perusahaan.

H2a : Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap

kinerja keuangan (Tobins’Q).

H2b : Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap

kinerja keuangan (CFROA).

2.4.3 Ukuran Dewan Direksi dengan Kinerja Keuangan Perusahaan

Sam’ani (2008) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan

akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara

jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu proporsi dewan (baik

dewan direksi maupun dewan komisaris) berperan dalam kinerja perusahaan dan

dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam

perusahaan. Pfeffer & Salancik (dalam Bugshan , 2005) juga menjelaskan bahwa

semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka

kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

H3a : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (Tobins’Q).

H3b : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (CFROA).

12

2.4.4 Ukuran Komite Audit dengan Kinerja Keuangan Perusahaan

Sam’ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang

penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan

keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang

memadai serta dilaksanakannya Good Corporate Governance. Dengan

berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan

akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan

manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

H4a : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (Tobins’Q)

H4b : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (CFROA)

2.4.5 Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan

kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama

yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Keberadaan investor

institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat

yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan.

H5a : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (Tobins’Q).

H5b : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan (CFROA).

13

3. METODE PENELITIAN

3.1 Defenisi dan Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Sebagai variabel terikat (dependent variable) pada penelitian ini adalah

kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q sebagai ukuran

penilaian pasar (klapper dan Love,2002) dan Cash Flow Return On Asset

(CFROA) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan (Corneet, dkk, 2006).

Tobin’s Q = (MVE + DEBT)

TA

Keterangan :

TA : Total aktiva.

MVE : Harga penutupan saham di akhir tahun buku x Banyaknya saham biasa

yang beredar.

DEBT : (Utang lancar-aktiva lancar) + Nilai buku sediaan + Utang jangka

panjang.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan menggunakan

CFROA (Cash Flow Return On Asset) yang dalam hal ini arus kas mempunyai

nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan (Bayu, 2010. Pradhono (2004)

mengatakan arus kas (Cash Flow) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah

diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai

dan benar-benar sudah dikeluarkan perusahaan.

CFROA = Ebit + Dep

Assets

Keterangan :

Assets : Total aktiva.

Dep : Depresiasi.

Ebit : Laba sebelum bunga dan pajak.

14

3.1.2 Variabel Independen

a. Dewan Komisaris

Variabel penelitian ini dengan mengukur banyaknya ukuran dewan komisaris.

b. Ukuran Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen diukur berdasarkan jumlah komisaris independen yang

terdapat dalam perusahaan.

c. Dewan Direksi

.Untuk penelitian ini menggunakan variabel dengan menghitung jumlah

dewan direktur dalam perusahaan (S. Beiner et al., 2003).

d. Komite Audit

Variabel ukuran komite audit ini diukur berdasarkan jumlah komite audit

yang terdapat pada profil perusahaan.

e. Kepemilikan Institusional

Dalam penelitian ini variabel institusional ownership diperoleh dari jumlah

persentase hak suara yang dimiliki oleh institusional ownership (S. Beiner et

al., 2003).

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan

keuangan perusahaan yang sudah go public. Data data sekunder dalam penelitian

ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan catatan atas laporan

keuangan perusahaan. Data sekunder dapat diperoleh dari Pondok Bursa Efek

Indonesia dan www.idx..co.id. Dengan kriteria perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara

periodik dari tahun 2005-2009.

2. Perusahaan yang konsisten masuk daftar perusahaan LQ 45 selama periode

waktu 2005-2009.

3.3 Metode Analisis

15

3.3.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan Statistik Deskriptif untuk mengetahui

gambaran mengenai standar deviasi, rata-rata, minimum, maksimum dan variabel-

variabel yang diteliti. Statsitik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah

informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif digunakan

untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel statsitik deskriptif

berhubungan dengan pengumpulan dan peningkatan data, serta penyajian hasil

peningkatan tersebut (Ghozali, 2006).

3.3.2 Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan Uji normalitas untuk mengetahui data

terdistribusi normal atau tidak serta menguji normalitas data yang digunakan pada

grafik histogram yang membandingkan distribusi komulatif dari distribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengamsumsikan bahwa nilai residual

mengikuti distribusi normal. Bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi

tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menghasilkan hasil yang baik

(BLUE= Best Linear Unbiased Effecient Estimator). Model regresi dikatakan

BLUE apabila tidak terdapat autokorelasi, multikolinearitas serta

heterokedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut antara lain :

3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Adapun

model penghitungan regresinya adalah sebagai berikut :

Ya = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +b4x4 +b5x5+ e

Yb = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +b4x4 +b5x5+ e

Keterangan :

Ya = Kinerja keuangan dengan Tobin’s Q

16

Yb = Kinerja keuangan dengan CFROA

x1 = Ukuran dewan komisaris

x2 = Ukuran dewan komisaris independen

x3 = Ukuran dewan direksi

x4 = Ukuran komite audit

x5 = Kepemilikan institusional

a = Konstanta b = Koefisien regresi c = Koefisien error

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji Nilai Fit

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama atau simultan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R2) pada

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

dependen.

3.5.2 Pengujian Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas atau independent secara individual dalam meneangkan variasi

variabel dependen (Ghozali, 2006).

17

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang

terdaftar di LQ45 dan mempublikasikan laporan keuangan tahunannya di Bursa

Efek Indonesia (BEI) secara konsisten dari tahun 2005-2009. Kriteria yang

digunakan dalam penelitian sampel ini adalah perusahaan yang melakukan

pengungkapan corporate governance meliputi dewan komisaris, dewan komisaris

independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional dalam

laporan keuangannya dan konsisten terdaftar di LQ45

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari tabel di atas dapat terlihat untuk variabel dewan komisaris

mempunyai rentang antara 2 sampai 8 dengan rata-rata sebesar 4.54. Sementara

standar deviasi untuk dewan komisaris adalah 1.72 menunjukkan simpangan data

yang relatif kecil.

Variabel Range Minimum Maksimum Mean Std. Deviation

Dewan_Komisaris 6.00 2.00 8.00 4.54 1.72

Komisaris Independen 5.00 1.00 6.00 2.96 1.01

Dewan_Direksi 9.00 2.00 11.00 7.00 2.12

Komite_Audit 5.00 2.00 7.00 4.03 1.23

Kepemilikan Institusional 6.51 27.05 92.16 62.98 13.49

CFROA 1.62 -.01 1.62 .40 .36

TobinsQ 3.99 -2.23 1.76 .29 .54

18

Variabel komisaris Independen memiliki rentang antara 1 sampai dengan

6 dengan rata-rata 2.96, dan untuk standar deviasinya adalah 1.00 . Ini

menunjukkan simpangan data yang relatif kecil pada jumlah dewan komisaris

independen.

Variabel dewan direksi mempunyai rentang antara 2 sampai 11 dengan

rata-rata sebesar 7. Untuk standar deviasinya adalah 2.11. Maka semakin tinggi

jumlah dewan direksi maka semakin kompleks dan besar perusahaan.

Variabel komite audit terlihat memiliki rentang dari 2 sampai dengan 7

dengan nilai rata-rata kepemilikan komite audit pada sampel 4.03. Sementara

untuk standar deviasi dari komite audit adalah 1.23.

Variabel kepemilikan institusional memiliki rentang presentasi

kepemilikan 27.05% sampai dengan 92.16% sedangkan rata-rata saham yang

dimiliki oleh institusional lain dalam perusahaan sebesar 62.98%. Sementara

untuk standar deviasi adalah sebesar 13.49%.

Data rasio CFROA terendah adalah -0.01 sedangkan yang tertinggi

adalah 1.62, kemudian rata-rata CFROA 0.40 dengan standar deviasi 0.36. Karena

standar deviasi lebih kecil dari meannya sebesar 0.40 rentang datanya besar dan

data variabel CFROA dikatakan cukup baik. Untuk nilai negatif menunjukkan

perusahaan mengalami kerugian.

Data rasio untuk Tobin’s Q dengan nilai minimum adalah -2.23

sedangkan tertinggi sebesar 1.76 dengan nilai rata-rata 0.29. Sementara untuk

standar deviasinya adalah 0.54 Nilai negatif karena perusahaan mengalami

kerugian, tapi data ini dikatakan cukup baik karena nilai standar deviasi berada di

bawah nilai rata- rata.

4.2.1.1 Uji Autokorelasi

Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah

dengan uji Durbin Watson (DW test). Terlihat dari tabel di bawah, tidak terjadi

autokorelasi.

19

Durbin Watson Test Bound

K=5

N Dl Du Dw

85 1.525 1.774 1.751

90 1.542 1.776 1.690

Sumber : Tabel Durbin Watson.

4.2.1.2 Model Fit Dari Variabel Dependen Kinerja Keuangan Perusahaan

Hasil adjusted R2 dengan menggunakan proksi Tobin’s Q adalah 0.11

,berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan varian untuk

Tobins’Q 11.1% dan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar variabel-

variabel tersebut. Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 3.18 dengan taraf

signifikan sebesar 0.01 (< 0.05).

Sedangkan Hasil adjusted R2 dengan menggunakan proksi CFROA adalah

0.26, berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan varian untuk

CFROA 26% dan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar variabel-

variabel. Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 7.18 dengan taraf

signifikan 0.00 sehingga (< 0.05).

4.2.1.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Hasil Nilai T

Variabel Y = Tobins’q Y = CFROA

β T β T

Dewan Komisaris 0.19 1.64* 0.13 1.28*

Komisaris Independen -0.30 -2.32** -0.26 -2.21**

Dewan Direksi 0.08 0.66*** -0.26 -2.32**

Komite Audit -0.13 -1.11* -0.21 -2.07**

Kepemilikan Institusional 0.27 2.48** 0.24 2.44**

F

R2

0.01*** 0.16

0.00*** 0.30

20

Keterangan : *sig > 0.1 **Sig > 0.05

***Sig > 0.01

Kepemilikan institusional terhadap Tobin’s Q mempunyai taraf

signifikansi sebesar 0.015. Nilai signifikansi (< 0.05). Signifikansi (< 0.05)

ditemukan juga pada komisaris independen terhadap Tobins’Q sebesar 0.02.

Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara komisaris independen

dengan kinerja perusahaan. Namun karena menuju arah negatif sehingga hipotesis

ditolak. Signifikansi pada dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit yang

masing-masing 0.10, 0.51, 0.27 untuk penelitian ini hipotesis ditolak karena tidak

berpengaruh signifikan terhadap Tobin’s Q.

Pada uji t menggunakan proksi CFROA ada 4 variabel yang hasilnya

berpengaruh signifikan yaitu komisaris independen, dewan direksi, komite audit,

dan kepemilikan institusional. Komisaris independen, dewan direksi , dan komite

menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

dengan proksi CFROA. Namun hasil koefisien variabel menuju negatif, maka

hipotesis ditolak. Kepemilikan institusional mempunyai thitung sebesar 2.43 dengan

taraf signifikansi 0.02 menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan dengan proksi CFROA dan koefisien variabel menuju

positif. Sehingga hipotesis 5 dalam penelitian ini diterima. Untuk ukuran dewan

komisaris signifikansi berada (>0.05) tetapi memiliki pengaruh positif sehingg

hipotesis ditolak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Hasil regresi untuk kedua model, baik menggunakan Tobin’s Q ataupun

CFROA menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan

penelitian Yu (2006) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh

negatif terhadap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model

21

Modified Jones untuk mengukur discretionary accrual. Hal ini menandakan

bahwa makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak

karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk

didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Chtourou,

Bedard, dan Courteau (2001) juga menyatakan hal yang sama dengan yu (2006)..

4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan.

Hasil regresi dari penelitian ini meyimpulkan bahwa dewan komisaris

independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

perusahaaan. Pengukuran menggunakan Tobin’s Q maupun CFROA

menghasilkan hasil yang sama. Sehingga hipotesis untuk penelitian ini ditolak.

Ada beberapa alasan mengapa keberadaan dewan komisaris independen

kurang efektif dalam mengurangi manajemen laba dan meningkatkan kinerja

keuangan perusahaan. Menurut Veronica dan Utama (2005) perusahaan

mengangkat dewan komisaris independen hanya dilakukan untuk pemenuhan

regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan good corporate

governance di dalam perusahaan dan karena ketentuan minimum dewan komisaris

independen adalah 20% dirasa belum cukup tinggi untuk menyebabkan para

komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh

dewan komisaris.

4.3.3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Pengaruh kinerja keuangan berdasarkan Tobin’s Q, dewan direksi

menghasilkan positif tetapi tidak signifikan. Pandangan resources dependence

adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat

mengelola sumber dayanya secara baik. Tetapi dengan jumlah dewan direksi yang

lebih besar perusahaan tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan

pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang

22

memiliki direksi lebih sedikit (Jensen, 1993; Lipton dan Lorsch, 1992; Yermack,

1996).

Hasil yang diperoleh antara hubungan dewan direksi dengan kinerja

keuangan perusahaan (CFROA) hipotesisnya ditolak karena dewan direksi

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eisberg et al. (1998) yang

menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara ukuran dewan dengan kinerja

perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia.

4.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan proksi Tobin’s Q adalah

negatif tidak signifikan. Penelitian dengan hasil serupa telah dilakukan oleh

Mayangsari (2003) yang meneliti pengaruh keberadaan komite audit terhadap

integritas laporan keuangan, disimpulkan bahwa keberadaan komite audit

berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan.

Sedangkan dengan menggunakan proksi CFROA diperoleh hasil negatif

signifikan Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mayangsari (2003),

meneliti pengaruh keberadaan komite audit terhadap integritas laporan keuangan,

disimpulkan bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan

integritas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana

laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan.

Pada penelitian ini variabel kepemilikan institusional menghasilkan

hubungan positif signifikan, baik menggunakan variabel dependen Tobin’s Q

maupun variabel dependen CFROA. Semakin tinggi tingkat kepemilikan

institusional maka manajemen laba cenderung lebih kecil karena investor

institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan

kepemilikannya yang besar ( Moh’d et al., 1998 dalam Midiastuty dan

23

Machfoedz, 2003). Midiastuty dan Machfoedz (2003) juga menyatakan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap discretionary

accrual sehingga kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi

kendala bagi perilaku oportunistik manajemen.

24

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan. CFROA positif tidak signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

2. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap

kinerja keuangan perusahaan. CFROA menunjukkan negatif signifikan.

3. Dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja

keuangan . CFROA menunjukkan dewan direksi berpengaruh negatif

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

4. Komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan. CFROAmenunjukkan berpengaruh negatif signifikan

terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif sedikit,

mengakibatkan daya uji rendah dan tingkat keakuratan informasi relatif

kecil.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada generalisasi sampel yang

digunakan, hanya terbatas pada perusahaan – perusahaan yang konsisten

terdaftar di LQ45.

3. Nilai adjusted R2 yang diproksikan dengan Tobin’s Q hanya sebesar 11.1%

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen mekanisme corporate

governance. Adjusted R2 yang diproksikan dengan CFROA hanya sebesar

26% yang dapat dijelaskan oleh variabel independen mekanisme corporate

governance.

25

5.3 Saran

1. Untuk annual report yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini,

diharap peneliti selanjutnya menggunakan periode yang lebih panjang agar

mampu mengukur tingkat efektivitas yang berhubungan dengan mekanisme

corporate governance lebih akurat.

2. Pelitian selanjutnya diharapkan menambah proksi dari corporate

governance, untuk menambah tingkat keakuratan hasil penelitian.

26

REFERENSI

Arifin, 2005.”Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate

Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). Disampaikan dalam Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro.

ASX, 2003.”Principles of Corporate Governance and Bes t P r ac t i c e Recommend a t ion .” Sidney, Australia, ASX Corporate Governance Council.

Baysinger, B., Kosnik, R.D., & Turk, T. A. 1991. Effect of Board and Ownership Structure on Corporate R&D Strategy. Academy of Management Journal, 34: 205-214

Beiner, S., W Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann. 2003. “Is Board Size

An Independent Corpoate Governance Mechanism ?” http://www.wwz.unias.ch/cofi/publications/paoers/2003/06.03.pdf

Berghe, L. V., dan Ridder, L. D. 1999. Internatioanl Standardization of Good

Corporate Governance: Best Practices for The Board of Directors. Boston: Kluwer Academic Publisher.

Bugshan, Turki, 2005, Corporate Governance, Earning Management and the

information Content of Accounting Earnings, Theoritical Model an Empirical Test, A Dissertation, Bond University Quensland, Australia.

Corcello, Joseph V., Carl W. Hollingsworth., April Klein, and Terry. Neal, 2006.

“Audit Commitee Financial Expertise, Competing Corporate Governance

Mechanism, and Earning Management.”

Cornett, M., M.J. Marcuss., Saunders., dan Tehranian H, 2006.”Earnings

Management, Corporate Governance and True Financial Performance.” http://papers.ssrn.com.

Darmawati, D., Khomsiyah., Rahayu, G.R. 2004, “Hubungan Corporate

Governance dan Kinerja Perusahaan.” Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar.

Djoko Santoso Moeljono,2005.”Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari

Good Corporate Governance.” Jakarta. Gramedia.

27

Eisenberg, T., Sundgren, S., Wells, M., “Larger Board and Decresing Firm Value in Small Firms”, Journal of Financial Economics, Vol. 48, 1998, pp. 35-54.

Eisendhardt, K. M. 1989. “Agency Theory: An Assesment and Review”.

Academy of Management Review, Vol. 14(1), pp.57-74. Fanny, Sisca, 2010. “Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan

Kualitas Audit terhadap Kinerja Perusahaan.” Skripsi Universitas Diponegoro.

Fatma Wiadiatmaja, Bayu, 2010.”Pengaruh Mekanisme Corporate Governance

Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensi Manajemen Laba terhadap

Kinerja Keuangan”. Skripsi Universitas Diponegoro. Ghozali, Imam, 2006.” Aplikasi Analisis Multivariate dengan Spss.” Badan

Penerbit Undip. Gunarsih, Tri. 2003. “Riset Empiris Dalam Corporate Governance.” Seminar

Sehari: Issues Application & Research In Corporate Governance Dalam

Rangka Launching Pusat Studi Corporate Governance FE UTY.

Haniffa, R.M. and Cooke T. E. 2002. “Culture, Corporate Governance and

Disclosure in Malaysian Corporations”. Abacus, Vol. 38 No. 3.

Husnan, Suad., 2001. Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan: Perbandingan Kinerja Perusahaan Dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Multinasional dan Bukan Multinasional. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Vol. 1 No.1. Februari 2001:1-12.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007.” Standar Akuntansi Keuangan.” Jakarta. Salemba

Empat. Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial

Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial

Economics, vol.13, pp. 305-360.

Klapper, Leora F, and I. Love. 2002.” Corporate Governance, Investor Protection

and Performance in Emerging Markets, World Bank Working Paper.” http://ssrn.com.

Klein, A., 2002, Audit Commitee, Board of Director, Charateristics Economics

(33), pp. 375-400. Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004.” Pedoman Tentang Komisaris

28

Independen.” http://www.governance-indonesia.or.id/main.html Lestariningsih, 2008.” Peranan Penerapan Good Corporate Governance dalam

Pengembangan Perusahaan Publik.” Jurnal Spirit Publik. Vol.4, No.2. Hal:

113-122. McConnell, J.J. dan H. Servaes. 1990. “Additional Evidence on Equity Ownership

and Corporate Value.” Journal of Financial Economics, Vol.27, pp. 595-612. Mayangsari, Sekar. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta

Mekanisme Corporate Governance terhadap Itegritas Laporan Keuangan. Makalah SNA VI, hlm 1255-1273.

Midiastuty, Pratana P., dan Mas’ud Machfoedz, 2003. Analisis Hubungan

Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba. Artikel

yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 6 Surabaya

tanggal 16-17 Oktober 2003.

Najib, Belloume, 2010.Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance pada

Kinerja Keuangan Perusahaan. Skripsi Universitas Diponegoro.

Nuryanah. S. 2004. Analisis Hubungan Board Governance dengan Penciptaan Nilai Perusahaan. Studi Kasus Perusahaan-perusahaan Tercatat di BEJ. Tesis Pascasarjana FEUI.

OECD,2004. “Principles of Corporate Governance, Paris, France.” OECD

Publications Services. Pradhono dan Yulius Jogi Christiawan, 2004. “Pengaruh Economic Value

Added, Residual Income, Earnings dan Arus Kas Operasi Terhadap Return yang Diterima Oleh Pemegang Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Vol. 6 (November) : 140-166.

Purwanto, 2008.” Budaya Perusahaan.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Ramdhani, Fitri, 2009. “Analisis Pengaruh Penerapan Corporate Governance

dan Growth Opportunity Harga Saham Perusahaan Dalam Daftar CGPI yang Dirilis IICG Periode 2005-2008”. Jurnal Gunadarma.

Sam’ani, 2008.” Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap

Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007.” Tesis. Universitas Diponegoro.

29

Siallagan, H dan Mas’ud Machfoedz, 2006. “Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan”. Simposium Nasional

Akuntansi IX IAI, Padang 2006.

Simons, Robert, 2000. “Performance Measurement And Control System

Implementing Strategy.” New Jersey: Prentice Hall, Inc. Siswanto Sutoyo, Aldridge John E, 2005.” Good Corporate Governance,

Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat,.”Jakarta, PT Damar Mulia Pustaka. Sukamulja, Sukmawati, 2004. “Good Corporate Governance di Sektor

Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan”. Volume 8, No. 1, Yogyakarta.

Swamidass, P.M dan Newel, W.T. 1987. Manufacturing Strategy,

Environmental Uncertainty And Performance: A Path Analitic Model Management Science, Vol. 33, no.4, pp. 509-525.

Xie, Biao., Wallace N. Davidson, and Peter J. Dadalt, 2003.”Earning Management

and Corporate Governance: The Roles Of The Board and The Audit Commitee.” Journal of Corporate Finance. Vol.9. hal.295-316.

Xiaonian Xu dan Yang Wang, 1999.”Ownership Structure, Corporet Governance:

The Case of Chinese Stock Company”. Venkatraman, N., dan Ramanujam, V. 1986. “Measurment of Bussiness

Performance In Strategy Research: A Comparison Approach. “ Academy of

Management Review Vol. 11, pp. 801-814.

Wedari, Linda Kusumaning, 2004. Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris

dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajmen Laba. Simposium Nasional Akuntansi 7 Denpasar tanggal 2-3 Desember 2004.

Wilopo, 2004. The Analysisi of Relationship of Independent Board of Directors,

Audit Committee, Corporate Performance, and Discretionary Accruals. Ventura Bolume 7 No. 1 April: 73-83

Wulandari, Ndaruningpuri, 2005.”Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate

Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia.” Tesis. Universitas Diponegoro.

Yermack, D., 1996. Higher Market Valuation of Companies with Small Board of

Directors. Journal of Financial Economics 40, 185-211.

Yonnedi, Efa dan Dewi Yulia Sari, 2008.” Impact of Corporate Governance Mechanisms on Firm Performance;

30

Evidence from Indonesia’s State – Owned Enterprises (SOEs).” Jurnal

SNA X.

Young, M., “Accounting Irregularities and Financial Fraud: A Corporate Governance Guide”, Harcourt, Inc., 2000.

Yu, Frank, 2006. Corporate Governance and Earnings Management. Working

Paper.