ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa...

17
ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PASAL 13 AYAT (3) JUNCTO AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22/P/HUM/2018 SKRIPSI Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Disusun oleh: ISWADIN 201310110311182 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2019

Transcript of ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa...

Page 1: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PASAL 13 AYAT (3)

JUNCTO AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

42 TAHUN 2013 DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NOMOR 22/P/HUM/2018

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

ISWADIN

201310110311182

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2019

Page 2: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

ii

Page 3: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

iii

Page 4: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

iv

Page 5: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

v

MOTTO HIDUP

1. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

2. Lebih baik dihina tetapi menjadi diri sendiri daripada dipuji tetapi

menjadi orang lain.

3. Jangan lari, hadapi semuanya, itulah cara untuk melatih keberanian

(Pram)

Page 6: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

vi

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim... Alhamdulillahirobbilalamiin...

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan

hidayahNya lah Penulis akhirnya menyelesaikan penulisan SKRIPSI ini.

Rasa bangga, senang, bahagia, terharu sangat menggembirakan

setelah Penulis menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak disangka

Penulis mampu menyelesaikannya kurang lebih 2 bulan lamanya ditengah

kesibukan dan aktifitas Penulis.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk keluarga besarku sebagai

ungkapan terima kasih yang terdalam, terutama untuk Ayah dan Ibu

tercinta atas segala kasih sayang dan cinta kasih serta do’a yang tiada

henti. Serta keluarga besar Penulis dari pihak Ayah maupun pihak Ibu

yang selalu memberikan dorongan dan do’a sampai Penulis menyelesaikan

Skripsi ini hingga akhir.

Untuk kedua Pembimbing Penulis, Dr. Haris Tofli, SH.,M.Hum

dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH.,MH, yang setia dan selalu

meluangkan waktu buat Penulis selama proses bimbingan sampai akhir

penulisan Skripsi ini, maafkan saya jika selama bimbingan saya telah

berbuat salah atau ada yang tidak berkenan dihati bapak dan ibu

pembimbing. Terutama kepada Ibu Shinta Ayu P, Penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan waktunya selama

proses bimbingan, semoga menjadi amal ibadah yang akan dibalas oleh

Allah SWT, amin..

Untuk Kantor Advokat & Konsultan Hukum Husni Thamrin &

Partners, Penulis mengucapkan terima kasih telah membimbing dan

menempa Penulis selama menjalani proses magang. Penulis juga

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Husni

Thamrin dan ibu Syofi, terima kasih atas kasih sayangnya, terima kasih

telah menerima Penulis sebagai bagian dari keluarganya.

Kepada semua teman-teman angkatan tahun 2013 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya kelas D yang sama-sama

telah berjuang mulai dari awal sampai saat ini yang selalu mensuport

Penulis untuk segera menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih atas segala

dukungan agar Penulis terus berusaha dan segera menyelesaikan Skripsi.

Saudara-saudaraku di Omah Ide 47’ Himpunan Mahasiswa Islam

(HMI) Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tempat Penulis

ditempa selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum UMM, “teruslah

berproses, sebab tak ada proses yang sia-sia”

Rekan-rekan fungsionaris Lembaga Intra Kampus Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Periode 2015-2016: Imansyah Al-Hafiidh, SH; M. Lutfi Rokhman, SH;

Nadya Dara Prasetyo, SH; Rico Rizky Akbar, SH; Mukhamad Khabib

Page 7: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

vii

Risvian, SH; Febriansyah Ramadhan, SH; Gurnita Ning Kusuma, SH;

Lailatul Munawaroh, SH; Tuhfah Qur’ana T., SH; Yogik Ismoyo, Dyah

Ayu Maharani, SH; Sona Angga Fradana, Rodiyah Rahmawati, Arif

Hidayat, Agata Nindi Putri, Devallia Prasta Syadza. Terima kasih telah

banyak membantu saya selama satu tahun kepengurusan.

Sahabat sekaligus rekan sejawat di Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Neratja Law Office (NLO) Jln. Kahuripan No. 16 Kota Malang

65111: terima kasih kepada Pimpinan NLO: Anjar Nawan Yusky, S.H;

dan Nico sesar Aditiya, S.H., C.L.A; Bang Wahyu, S.H; Candra Pelu, S.H,

MH,; Mursalim Nasrudin, S.H,; Bendi Sapda, S.H,; Khairul Anam, S.H;

Fauzul Qabir, MH; Noor Fajariq, S.H; Afdal; Darmansyah; Ayu Nindy;

Yasin; Bey; Reeka; Ana Laila; El Bachar; Ricky, S.H; Leo, S.H; terima

tak terhingga telah menerima Penulis untuk berproses dan belajar dan

mejadikan Penulis sebagai bagian dan pengurus LBH NLO.

Sahabat sekaligus rekan seperjuangan dan sependeritaan Asrama

Mahasiswa Bima, Jln. Kawi Bareng-Kulon RT 07/RW 04 Gang 6 Nomor

1002 Kota Malang-Jawa Timur: Kanda Syahrul, ST (Bang Ryan); Sidik

Irawan Sulka, S. Pd; Romansyah, S. Pd; Nasrullah, S. Pd; Edy Eri Iryanto

alias Rangers ; Moh. Karyadin; Adik ganteng Isnandi alias Pai Pua;

Alamsyah alias Dastan; Sindu alias Irdun; Hendra Saputra; “kawan,

bertahanlah, jangan mundur, penderitaan adalah lorong insidental untuk

menjadikan kita dari orang biasa menjadi luar biasa”.

Penulis

Iswadin

Page 8: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

viii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb..

Teriring puji syukur alhamdulillahi robbalalamin Penulis khaturkan

kepada Allah wazalla, Tuhan semua makhluk maha kuasa atas segala

sesuatu. Karena berkat hidayah, inayah dan maunah-Nyalah Penulis dapat

menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul “ANALISA

PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PASAL 13 AYAT (3)

JUNCTO AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42

TAHUN 2013 DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 22 P/HUM/2018”. Shalawat dan salam semoga senantiasa

selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul Allah Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dukungan dan do’a baik

moril maupun materil sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik. Untuk segala upaya tersebut, Penulis mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhanku Yang Maha Esa, Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya

sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

2. Yang tercinta orang tua Penulis, Ayahanda M. Saleh H. Anwar dan

Ibunda Ice Nuralianti, yang senantiasa mendoakan, menasehati,

mendukung, selalu bersabar menanti Penulis untuk menyelesaikan

Page 9: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

ix

penulisan Skripsi ini sampai akhirnya mendapatkan gelar Sarjana

Hukum (SH).

3. Nenek tercinta Hj. Ba’diah, terima kasih yang tak terhingga telah

banyak berkorban moril maupun materil.

4. Kanda/Abang Iwan Suparman, S. Pd serta Istri, Adik-adik Penulis:

Praka TNI Iswanto, Iswatun, S. Pd, Ifan H serta suami, Isnandi,

Inayatullah dan Isma Wardani, kemenakan Penulis: Imam Rahmat

(Abhenk), Zarika Rifqa Radhika (Ifqa), Rizqi Try Pora (Cesar), dan

Nurarmaulya Alifah (Ellu).

5. Kekasih hatiku, “Sri Kurniati” kau adalah alasan kenapa seorang

Iswadin dilahirkan.

6. Seluruh keluarga besar baik dari pihak ayah maupun pihak ibu,

terimakasih atas dukungan, dorongan dan do’a selama Penulis

menjalani proses perkuliahan sampai selesainya penulisan Skripsi.

7. Bapak Dr. H. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang.

8. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

9. Bapak Dr. Haris Tofli, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu

memberikan motivasi dan semangat serta pengarahan selama proses

bimbingan agar terselesaikan dengan baik.

Page 10: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

x

10. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH.,M.H selaku Pembimbing II yang

tidak pernah lelah membimbing dan mengarah Penulis agar segera

menyelesaikan penulisan Skripsi dengan baik.

11. Dosen favorit Penulis, Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH.,M.Hum

selaku Dosen Wali/Pembimbing Akademik Penulis sekaligus mantan

Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang.

12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Univeersitas Muhammadiyah Malang

yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan selama Penulis

menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Malang.

13. Segenap Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis.

14. Dan seluruh orang-orang dibalik layar yang tidak bisa Penulis

sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, terima kasih telah

memberikan spirit dan energi yang begitu besar kepada Penulis agar

segera menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Sekali lagi Penulis mengakhaturkan banyak terima kasih yang tak

terhingga semoga Allah SWT membalas kebaikan dan kemurahan hati

semuanya. Amin..

Penulis sadar, tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula

apa yang terdapat didalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata

Page 11: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

xi

sempurna dan tentu masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu,

Penulis dengan segala kerendahan hati mohon kritik dan saran dari para

pembaca untuk kebaikan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dan

semoga Skripsi ini berguna bagi semuanya.

Wassalamualaikum wr..wb..

Malang, 31 Desember 2018

Penulis,

Iswadin

Page 12: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

xii

DAFTAR ISI

Lembar Cover

Lembar Judul ................................................................................................. i

Lembar Pengesahan........................................................................................ ii

Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat.............................. iii

Ungkapan Pribadi/Motto................................................................................ iv

Abstraksi......................................................................................................... v

Abstract........................................................................................................... vi

Persembahan................................................................................................... vii

Kata Pengantar................................................................................................ ix

Daftar Isi......................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Permasalahan ..................................................................................... 11

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 11

D. Manfaat Penelitan .............................................................................. 11

E. Kegunaan Penelitian .......................................................................... 12

F. Kerangka Teori .................................................................................. 13

1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum .................................. 13

2. Tinjauan Umum Tentang Paralegal ............................................. 14

3. Tinjauan Umum Pasal 13 ayat (3) Juncto ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 .............................. 15

4. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Agung

Nomor 22 P/HUM/2018 .............................................................. 16

G. Metode Penelitian .............................................................................. 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Bantuan Hukum Dan Pemberi Bantuan Hukum ................................ 22

1. Ruang Lingkup Bantuan Hukum ................................................. 22

a. Pengertian Bantuan Hukum ................................................... 22

1) Pengertian Bantuan Hukum Dalam Perundang-undangan 23

2) Pengertian Bantuan Hukum Menurut Ahli ...................... 26

b. Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis bantuan Hukum .................. 32

c. Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Sebagai Hak Konstitusional ................................................... 38

Page 13: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

xiii

2. Pemberi Bantuan Hukum ............................................................ 46

a. Advokat ................................................................................. 46

1) Pengertian Advokat ......................................................... 46

2) Pengangkatan Advokat .................................................... 49

3) Hak Dan Kewajiban Advokat .......................................... 52

b. Paralegal ................................................................................ 61

1) Pengertian Paralegal ........................................................ 61

2) Hak Dan Kewajiban Paralegal.......................................... 65

3) Peran Paralegal Dalam Aktivitas Pemberian Bantuan

Hukum ............................................................................ 67

B. Bantuan Hukum Litigasi .................................................................. 71

C. Paralegal Dalam Pasal 13 PP Nomor 42 Tahun 2013 ....................... 77

1. Legitimasi Yuridis Paralegal Pada Pasal 13 PP Nomor 42 Tahun

2013 ............................................................................................ 77

2. Pengaturan Tentang Paralegal Dalam Hierarki Perundang-

Undangan ................................................................................... 83

3. Aturan Hukum Paralegal Yang Masih Berlaku dan Yang

Sudah Dibatalkan ....................................................................... 86

D. Wewenang Dan Alasan Hak Uji Materil Mahkamah Agung ........... 96

1. Kewenangan Hak Uji Materil Oleh Mahkamah Agung ............. 97

2. Alasan Hak Uji Materil .............................................................. 98

3. Putusan Mahkamah Agung Atas Hak Uji Materil Perkara Nomor

22 P/HUM/2018 .......................................................................... 104

BAB III PEMBAHASAN ............................................................................ 114

Implikasi Hukum Pengaturan Peran Paralegal Dalam Pemberian

Bantuan Hukum Pada Pasal 13 Ayat (3) Juncto Ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ........................................................... 114

1. Kedudukan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap

PP Nomor 42 Tahun 2013 Dalam Hierarki Perundang-undangan ..... 114

a. Hierarki Norma Hukum .............................................................. 114

b. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kedudukan

Permenkumham Terhadap Peraturan Pemerintah ....................... 117

2. Implikasi Hukum Pengaturan Peran Paralegal Dalam Pemberian

Bantuan Hukum Pada Pasal 13 Ayat (3) Juncto Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 .................................. 124

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 138

A. Kesimpulan ........................................................................................ 138

B. Saran .................................................................................................. 140

Daftar Pustaka ……………………………………………………………... 142

Daftar Indeks ................................................................................................. 146

Page 14: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

xiv

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A. Sukris Sarmadis, 2009. “Advokat” Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan

Menjadi Advokat Indonesia Kini. Bandung: Mandar Maju.

Adnan Buyung Nasution, 2009. Bantuan Hukum di Indonesia dalam

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.

AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008. Panduan Bantuan Hukum di

Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah

Hukum). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Clarence J Dias, 2009. (Recearch on legal service and proverty: its is

relevance to the design of legal service programs in developing

countries) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.

Dr. H. Aziz Syamsuddin.,S.H., S.E., M.H., MAF, 2013. Proses Dan Teknik

Penyusunan Undang-Undang Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Febri Handayani, Shi, SH,.MH, 2016 Bantuan Hukum di Indonesia.

Yogyakarta: Kalimedia.

Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar

Grafika.

Ishaq, 2010. Pendidikan Keadvokatan. Jakarta: Sinar Grafika.

M. A. Kaufal, SH, 2005, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum.

Malang: UMM Press.

M. Yahya Harahap, 2009 Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi

dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika:

M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan

KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua. Jakarta: Sinar

Grafika.

Page 15: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

xv

Mulyana W Kusumah, at all, (ed). 1991, Paradigma Dan Akses Masyarakat

Terhadap Keadilan. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.

R. Subekti, 1982. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.

Rachmadi Usman, 2012, Mediasi Di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

V. Harlen Sinaga, SH.,M.H. 2011. Dasar-Dasar Profesi Advokat. Jakarta:

Erlangga,

JURNAL:

Ade Irawan Taufik, 2013, Sinergitas Peran Tanggung Jawab Advokat dan

Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Vol 2 Nomor 1

April 2013.

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi

Hak Konstitusional Fakir Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor

2, Juni 2014

Akmal Adicahya, 2017, Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam

Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia). Jurnal Hukum dan

Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017

Cappellitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH,. M.H,

Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian

Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. Jurnal Advokasi

Vol 5 No. 2 September 2015

Gede Agung Wirawan Nusantara, Eksistensi Paralegal Dalam

Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal

Udayana Master Law Journal, Vol 5. No 2: 272-280. Juli 2016

Maftuh Effendi dan Tri Cahya Indra Permana, Usulan Rumusan Hukum

Acara(Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-undangan

di Bawah Undang- Undang Oleh Mahkamah Agung. Jurnal Media

Hukum, Vol 25 No. 1/ Juni 2018

Page 16: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

xvi

Ni’matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan

Perundang-undangan. Jurnal Hukum Nomor. 1 Vol 13 Januari 2006

Sri Warjiyati, Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono Dalam

Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak. Jurnal volume

17, Nomor 2, November 2017.

Wirawan, Peran Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara, Makalah dalam

Pelatihan Paralegal yang dilaksanakan oleh DPD SPTSK, Jawa Barat,

di Bandung tanggal 15 Juli 2003. Hal 1

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Syarat

Dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan

Hukum

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 1 tahun 2018 Tentang Paralegal

Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

WEB:

Anonim, Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengekta diluar Pengadilan.

Dalam www.hukumonline.com.

Page 17: ANALISA PENGATURAN KEWENANGAN PARALEGAL DALAM …eprints.umm.ac.id/46067/1/PENDAHULUAN.pdfanalisa pengaturan kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum pada pasal 13 ayat (3)

xvii

Anonim, Peran Paralegal Dalam Pemberian bantuan Hukum. Dalam

http://Businesslawbinus.ac.id.

Anonim, Perbedaan litigasi dan nonlitigasi. Dalam http://negarahukum.com.

Irsan Gusfriano, Pengertian dan Fungsi Paralegal Dalam

www.irsangusfrianto.com.

Wikipedia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam wikipedia.org