ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PROSEDUR...

ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PROSEDUR PENGAJUAN

PEMBIAYAAN UKM PADA BMT TAMZIS DAN BANK SYARIAH

MANDIRI

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)Gelar Sarjana Ekonomi S yarh (S

Oleh :

Masitoh 206046103843

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431 H/2010 M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ........................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................ 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian....................................................... 10

D. Review Studi Terdahulu................................................................. 11

E. Metode Penelitian .......................................................................... 14

F. Sistematika Penulisan Skripsi......................................................... 18

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN UKM

A. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah ........................................... 19

2. Jenis-Jenis Usaha Kecil Menengah........................................... 20

3. Kelemahan dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah................ 23

4. Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Kecil Menengah........... 25

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan ........................................................... 28

2. Jenis-Jenis Pembiayaan ............................................................ 30

C. Prosedur Pengajuan Pembiayaan.................................................... 37

BAB III BMT DAN PERBANKAN SYARIAH

A. BMT

1. Perkembangan BMT Tamzis .................................................... 45

2. Produk dan Jasa BMT Tamzis .................................................. 47

3. Struktur Organisasi BMT Tamzis ............................................. 49

B. Perbankan Syariah

1. Perkembangan Bank Syariah Mandiri ...................................... 51

2. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri .................................... 55

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri ............................... 72

BAB IV PERBEDAAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN BMT DAN

PERBANKAN SYARIAH

A. Prosedur Pembiayaan Yang Benar Secara Teoritis ...................... 75

B. Aplikasi Prosedur dan Proses Pengajuan Pembiayaan UKM di BMT

Tamzis dan Bank Syariah Mandiri .............................................. 81

C. Analisis Kesesuaian antara teori dan praktek ............................ 92

1. Kelebihan dan Kelemahan di BMT Tamzis dan Bank Syariah

Mandiri ................................................................................... 98

2. Kendala-Kendala Yang Ada Dalam Pengajuan Pembiayaan

BMT Tamzis danBank Syariah Mandiri .................................. 100

3. Faktor yang menyebabkan nasabah tidak memilih bank dalam

pembiayaan ............................................................................. 100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................ 102

B. Saran ............................................................................ 105

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 107

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia-Nya

yang telah dilimpahkan pada kita semua.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini yang berjudul

“Analisa Komparatif Terhadap Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis

dan Bank Syariah Mandiri” bukan semata-mata atas usaha penulis sendiri namun juga karena

bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan

terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr Euis Amalia, M.Ag Ketua Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ah Azharuin Latief, M.Ag., MH Sekretaris Program Studi Muamalat Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA Koordinator Teknis Program Non Reguler Fakultas

Syariah dan Hukum sekaligus sebagai penguji Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

5. Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag Sekretaris Koordinator Teknis Program Non Reguler

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Dr. H. Anwar Abbas, M.Ag selaku dosen penguji II yang telah membantu memberikan

masukan-masukan pada skripsi penulis sehingga menjadi skripsi yang lebih baik dan

bermanfaat bagi semua pihak.

7. Dr. H. Fuad Thohari, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu

untuk membantu, memberikan pengarahan dan saran-saran kepada penulis hingga

selesainya skripsi ini.

8. Al Fitra SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk

membantu, memberikan pengarahan dan saran-saran kepada penulis hingga selesainya

skripsi ini.

9. Mufidah SEI dan Syafi’i SEI yang telah banyak membantu memberikan arahan dan

motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Staf perpustakaan Syariah dan Hukum, Bapak Zuhri S.IP dkk. Trimakasih atas

kemudahan, arahan dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data

kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.

11. Untuk Orang kedua Tuaku Tercinta H. Intolib dan Ari Hartiningsih, Mbh, de’aAz, maS

iys, de’baim pa’nano bude nur dan seluruh keluarga besar penulis atas curahan cinta dan

kasih sayangnya yang tiada henti mendoakan, menyemangati baik moril maupun materil

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Manager Area BMT Tamzis Bpk. Edy Riyanto dan segenap karyawan yang telah banyak

membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data dalam

menyelesaikan skripsi ini.

13. Personal Relation Ship Bank Syariah Mandiri Ibu Rossy Mercia Adam dan Ir. Sri

Wahyuni serta segenap karyawan yang telah banyak membantu dan meluangkan

waktunya untuk memberikan informasi dan data dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2006 PS A, PS B, PS C non Reguler yang

dengan sepenuh hati mencurahkan dan membantu penulis dengan memberikan motivasi,

saran dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

15. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini.

Untuk mereka semua, penulis pribadi tidak dapat membalas kecuali dengan ucapan

”Jazakumullah Khaira al-Jaza”. Semoga Allah SWT yang membalasnya. Semoga skripsi

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jakarta, Oktober 2010

Penulis

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian saat ini terus berkembang dan berubah sejalan

dengan perkembangan dan perubahan zaman. Pada masa sekarang ini

perekonomian tidak lepas dari peran dan jasa Perbankan. Sebagai lembaga

keuangan, Bank mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-

satuan kelompok masyarakat dan unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan

dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui Bank

kelebihan-kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang

memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.1

Setiap usaha yang dilakukan pada dasarnya mencari keuntungan yang

sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Begitu pula

pada sektor Perbankan, yang dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan

dana dan dana tersebut dioperasikan dalam bentuk pembiayaan yang pada

akhirnya akan menghasilkan pendapatan.2

Salah satu tugas pokok Bank adalah melakukan kegiatan pembiayaan

(financing), sebagai fasilitas pemberian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

1 Tim Pengembangan Perbankan Syariah: Institusi Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), cet. Ke-2, h.10 2 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), edisi IV, h.88

2

pihak yang merupakan defisit unit. Perbedaan pokok antara kredit pada

Perbankan Konvensional dengan pembiayaan pada Perbankan Syariah adalah

dilarang riba (bunga). Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga

atau riba maka Perbankan Syariah menempuh cara memberikan pembiayaan

(financing) berdasarkan atas prinsip Syariah Islam.3

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dalam dunia Perbankan

Konvensional berasal dari hasil operasional dengan memanfaatkan dana yang ada

dan tingkat suku bunga. Sedangkan pada Bank Syariah adalah tingkat margin

bagi hasil. Selisih suku bunga atau margin yang diterima bank dari debitur dan

suku bunga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah yang dapat dijadikan

sebagai patokan dari keuntungan.

Keungulan Perbankan Syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas

prinsip bagi hasil dan bagi resiko (Profit and Loss Sharing). Sistem ini diyakini

oleh pakar ekonomi islam sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan

dan pembiayaan bunga yang diyakini tergolong riba-riba.4 Bank syariah yang

hadir sebagai representasi kebutuhan masyarakat muslim dalam sektor keuangan,

secara konseptual akan selalu mengacu pada upaya meningkatkan kesejahteraan

umat manusia secara utuh. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat

memberikan manfaat yang bersifat multidimensional, bukan hanya bersifat

finansial.

3 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-3, edisi.1, h.103 4 ibid, h.25

3

Salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial Bank Syariah adalah

memberikan pembiayaan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM). Mengingat

UKM ini merupakan cerminan dari perekonomian rakyat. Karena kelompok

usaha ini merupakan yang dominan, maka upaya peningkatan kesejahteraan

kelompok ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan upaya

penyejahteraan umat.

Sebagian besar UKM di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan

yang bersifat multidimensi dan membutuhkan penanganan yang serius dari

semua pihak. Meski keberadaan Usaha Kecil Menengah di Indonesia tidak lepas

dari berbagai masalah. Hal yang umum dihadapi adalah keterbatasan modal

kerja, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga

yang terjangkau, keterbatasan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) dengan

kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi) informasi

khususnya mengenai pasar dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi).

Akibatnya, Usaha Kecil Menengah ini tidak bisa mengembangkan usahanya ke

arah yang lebih luas lagi.

Permasalahan pembiayaan UKM seharusnya menjadi tanggung jawab

bersama, khususnya bagi pihak Lembaga Keuangan seperti Perbankan dan

Lembaga Keuangan non Bank seperti Baitul mậal wa al-tanwîl (BMT). Lembaga

4

intermediasi ini seharusnya melihat kondisi UKM sebagai suatu peluang yang

sangat besar untuk melakukan ekspansi usaha.5

Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya

mencangkup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu kegiatan mengumpulkan

kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, dan sedekah yang dapat di

bagikan atau di salurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan dan

kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada namanya yaitu Baitul mậal wa al-tanwîl merupakan bentuk

lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga

swadaya masyarakat (LSM). Baitul tanwîl merupakan cikal bakal lahirnya Bank

Syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT

adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan Bank.6 BMT dalam

operasionalnya disamping menghimpun uang orang-orang yang menitipkannya,

juga mengadakan pembiayaan bagi mereka yang memerlukan dana (modal)

untuk melakukan usaha (niaga) dengan ketentuan yang telah disepakati.

BMT yang saat ini akan dibahas adalah BMT Tamzis. BMT Tamzis ini

memberikan wacana baru bagi Lembaga Keuangan yang nota bene bermisi

finansial, maka BMT menyediakan seperangkat mode finansial dan program-

5 M. Umar Chapra, The Future Of Ekonomics; An Islamic Perspective, (Jakarta: Sharia Economic and Banking Institute, 2001), h.273 6 Muhammad, “Bank Syariah: Analisis kekuatan, Peluang, kelemahan dan Ancaman”, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), cet pertama, edisi. ke-2, hal. 135

5

program yang berorientasi pada pengembangan usaha kecil dan sangat kecil.

BMT Tamzis hadir dengan berbagai ciri yang dimilikinya untuk dapat melayani

jumlah pengusaha kecil dan sangat kecil yang besar dan tersebar serta beragam.

Karena salah satu kegiatan BMT Tamzis adalah menyediakan

seperangkat mode finansial seperti pembiayaan maka secara otomatis hal

tersebut sangat membantu mereka. Mereka yang memiliki kemampuan berusaha

akan tetapi dari segi dana kekurangan atau bahkan tidak memiliki sama sekali,

maka mereka bisa mengajukan permohonan pembiayaan yang pembayarannya

sangat fleksibel (tidak memberatkan) dibandingkan dengan Lembaga Keuangan

pada Perbankan. Disinilah alasan masyarakat lebih banyak memilih Lembaga

Keuangan Syariah non Bank seperti BMT dari pada di Perbankan itu sendiri.

Permasalahannya adalah praktek pembiayaan (kredit usaha) dalam

Perbankan belum berhasil menyentuh kebutuhan para usahawan kecil dan

menengah. Banyak masyarakat yang tidak terlayani lembaga keuangan

Perbankan baik karena alasan teknis maupun biaya operasional karena dilihat

dari banyaknya persyaratan yang diajukan oleh Bank untuk memperoleh

pembiayaan tersebut.7 Kondisi ini mengakibatkan sektor UKM pada Perbankan

lemah yang semestinya menjadi tulang punggung ekonomi yang kuat meskipun

UKM atau ekonomi rakyat memang tidak diandalkan sebaga penggerak utama

pertumbuhan ekonomi dan tumpuan untuk keluar dari krisis ekonomi yang

7 Muhammad Irkham, “Kemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah”, Tamaddun edisi XXV/th.V/ Maret-April 2010, h.6

6

berkepanjangan. Tanpa disadari ekonomi rakyat dapat memberikan sumbangan

penting. Dalam hal peningkatan konsumsi masyarakat, ekonomi rakyat dapat

meningkatkannya karena distribusi pendapatan yang lebih merata dan

kemampuan daya beli masyarakat yang lebih meningkat. Jika kesulitan

mendapatkan permodalan untuk meningkatkan usahanya, sehingga yang terjadi

adalah ketidakadilan dalam pendistribusian modal. Pemberi pinjaman modal

menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis adalah irasional baginya.

Untuk memberi pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya dengan orang

yang diberikan kepada orang-orang kaya dengan persyaratan yang sama.

Ketidak tersentuhan masyarakat oleh lembaga keuangan disebabkan oleh

banyak faktor. Dari perspektif Bank, untuk melayani unit-unit usaha yang kecil

dan banyak tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang besar dan jaringan

kantor yang banyak. Hal ini dianggap tidak efisien. Belum lagi jaminan

keamanan dan tingkat pengembalian modal dari unit usaha mikro dan kecil yang

kebanyakan tidak memiliki administrasi yang baik dan tidak memiliki sesuatu

untuk diagunkan. Ditinjau dari persepektif masyarakat, berhubungan dengan

Bank dinilai sangat rumit, berbelit-belit dengan segudang persyaratan yang

kadang tidak mereka mengerti.8

Tidak heran jika Koperasi-Koperasi Syariah yang dikenal dengan BMT

kini menjadi andalan dan harapan umat dalam membangun kemakmuran melalui

8 Muhammad Irkham, “Pemberdayaan Umat melalui Pembiayaan Mikro Syariah,” Tamaddun edisi XXIV/th.V/Februari 2010, h.4

7

Pembiayaan Mikro Syariah. BMT yang dahulu lahir hanya bermodalkan

semangat, kini mulai mempersenjatai diri dengan profesionalisme dan

performance usaha yang bagus. 9

Permasalahan yang timbul adalah masih banyak masyarakat terutama

kaum muslimin yang belum mengetahui banyak tentang produk-produk yang

ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan

non Bank seperti BMT terutama mengenai produk pembiayaan. Salah satu

strategi pengembangan UMKM ialah bekerja sama dengan berbagai instansi

melalui program pembiayaan, antara lain program debt for nature swap dan

kredit usaha rakyat (KUR). Sejak pemerintah meluncurkan program KUR pada

Bank Syariah Mandiri (BSM) contohnya tapi entah mengapa program ini kurang

menunjukan hasil. Bank-bank penyelenggara seperti kurang antusias

melaksanakannya. Walaupun jumlah kredit yang tersalurkan sudah lumayan

besar tetapi tetap belum menyentuh masyarakat dengan unit-unit usaha

mikronya.

Per Oktober 2008, pembiayaan UMKM BSM mencapai Rp 7,72 triliun

atau 56 persen dari total pembiayaan BSM. Porsi tersebut meningkat

dibandingkan dengan akhir tahun 2007 yang sebesar 46,82 persen senilai Rp 4,83

triliun. BSM mencatat penyaluran KUR per akhir Oktober 2008 sebesar Rp

327,14 miliar, yang disalurkan kepada 6.296 nasabah. KUR merupakan

pembiayaan untuk usaha produktif bagi UMKM yang layak, tetapi tak memiliki 9 ibid, h.5

8

jaminan tambahan.10 Sedangkan pada BMT Tamzis sebesar 73 miliar.11 Salah

satu faktor yang menentukan jumlah pembiayaan yang hasilnya tinggi adalah

karena adanya analisa komparatif antara penerapan prosedur pembiayaan yang

digunakan pada Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembiayaan

adalah prosedur, karena prosedur mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menentukan terlaksananya pemberian pembiayaan yang baik dan sehat.

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk

melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan

dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang

meliputi persetujuan pembiayaan, proses administrasi serta prosedur pengawasan

pembiayaan.12

Proses realisasi pembiayaan di Bank Syariah adalah tidak semulus yang

dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama

satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam

mengelola bisnis namun ada pula yang gagal. Keterlibatan pejabat bank syariah

dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu

10 www.SyariahMandiri.co.id 11 Laporan keuangan Baituttamwil Tamzis tahun 2008 hal.13 12 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), hal.202

9

keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana

masyarakat yang telah diamanahkannya di Bank Syariah.13

Dengan demikian baik di Bank Syariah maupun di BMT masalah

prosedur dan pengendalian sangat mempengaruhi baik dan buruknya hasil dari

pelaksanaan pemberian pembiayaan itu sendiri. Apabila prosedur baik, maka

diharapkan suatu manfaat yang baik pula bagi perkembangan perusahaan atau

nasabah yang memperolehnya.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisa Komparatif

Terhadap Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis dan

Bank Syariah Mandiri”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis ingin mencoba memecahkan masalah yang

berada pada proses pengajuan pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan secara

mikro (UKM). Dengan tanggapan masyarakat selama ini bahwa dalam

melakukan proses pengajuan pembiayaan sering ditemukan kesulitan untuk

mendapatkan pembiayaan dari bank. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui

dimana letak kesulitan dalam mengajukan pembiayaan. Disini peneliti

13 Muhammad, op cit. hal.163

10

melakukan analisa komparatif dengan membandingkan dua lembaga ekonomi

syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis.

2. Perumusan Masalah

Dari persoalan-persoalan yang telah dideskripsikan (gambaran) sesuai dengan

latar belakang maupun pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, dapat

dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Yang Benar Secara

Teoritis

b. Bagaimanakah Aplikasi Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada

BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mengetahui prosedur dan proses pembiayaan UKM pada Perbankan

Syariah dan BMT secara benar.

b. Mengetahui Aplikasi Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT

Tamzis dan Bank Syariah Mandiri

2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, tokoh

masyarakat atau ulama, pelajar, dan masyarakat pengusaha kecil pada

umumnya yang konsen terhadap usahanya yang kekurangan modal.

11

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pembiayaan

UKM bagi Perbankan Syariah dan BMT.

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi masyarakat

dalam masalah peminjaman modal yang tidak menyulitan dirinya dan

lembaga keuangan.

D. Review Studi Terdahulu

Kajian dan penelitian tentang “Pembiayaan UKM pada Perbankan

Syariah dan BMT’ cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Tabel 1.1

No Nama

Penulis/Judul

Skripsi/Tahun

Isi Skripsi Perbedaan dengan

Penulis

1. Ria

Juliyanti/Kebijakan

Bank Muamalat

Indonesia dalam

Pembiayaan

Kepada UKM

Tahun 2003-

2008/2008

Komposisi pembiayaan UKM

serta pertumbuhan rata-rata

perbulan pada pembiayaan

musyarakah untuk UKM

tahun 2004 serta proporsi

pembiayaan UKM

berdasarkan jenis

pembiayaannya

Komposisi semua

pembiayaan

UKM yang ada

pada Bank

Syariah Mandiri

dengan BMT

Tamziz

12

2. A. Fauzan/Alokasi

Penyaluran Dana

Pebiayaan pada

UKM oleh BRI

Syariah cabang

Tangerang/2009

Penulis memaparkan

pembiayaan untuk

memajukan UKM dari hasil

penelitian melalui dua faktor

Eksternal dan Internal. Faktor

Eksternal berisi potensi

masyarakat Tangerang yang

cenderung memperoleh

pembiayaan hanya untuk

kemudahan dalam

prosedurnya sedangkan yang

menjadi ancaman utama

adalah kurangnya pembinaan

dari BRI pada UKM dalam

menyusun proposal

pembiayaan sedangkan

Internalnya adalah dukungan

pemerintah daerah maupun

pusat untuk memajukan

UKM serta BRI dikenal oleh

Disini penulis

akan memaparkan

Masyarakat yang

cenderung lebih

memilih

pembiayaan

UKM pada BMT

dari pada Bank

Syariah mandiri

dengan alasan

masyarakat kecil

dan menengah

tidak memiliki

jaminan untuk

melakukan

pembiayaan yang

ada pada Bank

Syariah Mandiri

13

masyarakat sebagai Bank

yang pro UKM sedangkan

kelemahannya banyak UKM

yang belum Bankable,

sehingga sulit bagi UKM

untuk memenuhi jaminan

dalam memperoleh

pembiayaan.

3. Selfie

Rahayu/Analisis

Pembiayaan Usaha

Mikro Syariah pada

Bank Mega

Syariah/2010

Isinya mengenai strategi

penyalurannya yang

ditetapkan secara teratur

mulai dari analisa pasar

dengan menganalisa kondisi

apa yang terjadi pada pasar

yang akan dijadikan target

Membandingkan

cara strategi

prosedur

panyaluran dana

yang dilakukan

dengan

menganalisa

kondisi yang yang

terjadi pada pasar

sehingga saya

mengetahui

alasan mengapa

banyak

14

masyarakat lebih

memilih

melakukan

pembiayaan

UKM pada BMT

dari pada di Bank

Syariah

4. Abing Abdul

Kabir/Pola

Pembiayaan

Mudharabah Pada

3 BMT di Jakarta

Selatan (al-Karim,

El-Syyifa,

Ta’awun)/2010

Penulis memaparkan

mengenai prosedur yang

ditetapkan oleh ke tiga BMT

itu serta kebijakan masing-

masing BMT

Saya juga menulis

mengenai

prosedur yang

ditetapkan oleh

Bank Syariah

Mandiri dan BMT

serta mengenai

proporsi batas

nominal yang

diberikan kepada

nasabah

pembiayaan

15

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan

deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara,

catatan lapangan, dokumen resmi, setelah itu data dikumpulkan, diolah dan

dijelaskan sesuai apa adanya.

Teknik penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field

research) dimana penulis langsung terjun pada objek penelitian yaitu Bank

Syariah Mandiri dan BMT Tamzis dengan menggunakan teknik pengumpulan

data sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu dengan melakukan wawancara denagn pihak-pihak yang

terlibat dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung

yaitu kepada:

1) Pegawai Bank Syariah Mandiri, yaitu Rossy Mercia Adam (Personal

Relation Officer) dimana mereka mempunyai wewenang dan keahlian

khusus mengenai pengaruh pembiayaan UKM pada Bank Syariah

Mandiri.

16

2) Pegawai BMT Tamzis, yaitu Edi Ryanto (Manajer Area) dimana

mereka mempunyai wewenang dan keahlian khusus mengenai

pengaruh pembiayaan UKM pada BMT Tamzis.

3) Nasabah Bank Syariah Mandiri dan BMT Tamzis, yaitu nasabah yang

melakukan pembiayaan melalui Bank Syariah Mandiri dan BMT

Tamzis untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan UKM

pada Bank Syariah Mandiri dan BMT terhadap nasabah itu sendiri.

b. Dokummentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang ditunjukan

kepada subjek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai

macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan

pribadi, surat pribadi, buku tahunan, laporan kerja, notulen rapat, catatan

kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.14

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Cirendeu dan BMT Tamzis yang beralamat Jl. Buncit Raya 405

Jakarta Selatan.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

14 Sukandarrumidi, “ Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis VI Peneliti Pemula”, (Yogyakarta, Gajah Mada University Pess), cet pertama, h.10

17

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil

pertanyaan melalui wawancara mengenai pembiayaan UKM di Bank

Syariah Mandiri dan BMT Tamzis, juga wawancara kepada nasabah yang

mengajukan pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,

literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya

yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap pegawai Bank

Syariah Mandiri dan BMT Tamzis, nasabah Bank Syariah Mandiri, nasabah BMT

Tamzis, dokumentasi, dan data-data yang telah didapatkan dari Bank Syariah

Mandiri dan BMT Tamzis yang berupa laporan tahunan, data rincian pendanaan

dan pembiayaan kemudian data-data tersebut diolah dengan pendekatan deskriptif

analisis.

Data-data yang telah dikumpul diperiksa kembali mengenai kelengkapan

jawaban yang diterima, kejelasannya, konsisten jawaban atau informasi yang biasa

disebut editing.

Adapun teknik penulisan skripsi ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah

penulis skripsi pada buku “Pedoma Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh

Fakultas Syariah dan Hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta 2007

18

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperjelas dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan

sistematika penulisannya, yaitu:

BAB I Pendahuluan, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian dan teknik

penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang pembiayaan, usaha kecil menengah, jenis-

jenis usaha kecil menengah, kelemahan dan keunggulan usaha kecil

menengah, kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah.

Bab III Gambaran umum Bank Syariah Mandiri dan BMT, yang berisikan

sejarah berdiri dan perkembangannya, visi dan misi, produk dan jasa,

dan struktur organisasi.

BAB IV Perbedaan pembiayaan ukm pada Bank Syariah Mandiri dengan BMT

TAMZIZ, memaparkan prosedur dan proses pembiayaan yang ada

pada bank Syariah Mandiri dengan BMT TAMZIZ, kendala dalam

pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dan BMT TAMZIZ.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

19

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DAN UKM

A. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengertian UKM

a) Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan bagian integral dan usaha nasional yang

mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan

pembangunan nasional.

Mengacu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria Usaha

Kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 Juta (tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha).

2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1 Milliar 1 Tahun.

b) Usaha Menengah

INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah

adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200

Juta sampai maksimal 10 Milliar (tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha).1

1 Titik Sartika, “Ekonomi Skala Menengah dan Koperasi” (jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),

hal.27-28

20

Untuk kriteria Usaha Menengah:

1) Untuk Sektor Industri, memiliki total asset paling banyak Rp. 5 Milliar,

2) Untuk Sektor non Industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

600 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan termpat usaha, memiliki

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 Milliar.

Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan

sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945, khususnya Pasal

33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa

disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat

banyaklah yang lebih di utamakan di bandingkan kemakmuran orang

perorang. Bumi, air serta kekayaan alam serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber

kemakmuran rakyat, maka hal tersebut berarti harus di kuasai dan di atur

oleh negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.2

2. Jenis-jenis UKM

Pembagian jenis-jenis usaha kecil dan menengah dilihat dari bentuk

usahanya, Drs. Soetrisno P.H., menerangkan bahwa struktur ekonomi

Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral berdasarkan yuridis-

konstitusional yaitu pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha

2 Thohir Luth, “Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia”

(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005), hal.16

21

pembangunan nasional dibidang ekonomi. Adapun bunyi pasal 33 sebagai

berikut:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.3

Yang termasuk dalam sektor ekonomi antara lain:

a. Sektor Koperasi

b. Sektor Negara

Sektor Swasta, terbagi antara lain:

a. Perseroan Terbatas

b. Perseroan Komanditer

c. Firma Usaha Perseorangan

d. Perusahaan Internasional

Berdasarkan bentuk hasil produksi, perusahaan terbagi atas enam bagian,

antara lain:

a. Perusahaan Industri

b. Perusahaan Niaga

c. Perusahaan Agraris

d. Perusahaan Jasa

e. Perusahaan Ekstraktif

3 Edillius, et. All., “Pengantar Ekonomi Perusahaan” (jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal.12

22

f. Perusahaan Kredit4

Ada salah satu sub bagian kecil UKM yang memiliki enterpreneurship

(kewirausahaan), tetapi ada pula yang tidak menunjukan sifat tersebut.

Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka kita dapat membedakan UKM

dalam empat kelompok atau empat jenis sebagai berikut:

a. Livelihood Aktivities, Usaah Kecil dan Menengah (UKM) yang masuk

kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk

mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa

kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal.

b. Micro Enterprises, UKM ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat

wirausaha.

c. Smaal Dynamic Enterprises, UKM jenis ini cukup memiliki

kewirausahaan.

d. Fast Moving Interprises, ini adalah UKM asli yang mempunyai jiwa

kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala

menengah dan besar

Sedangkan berdasarkan laporan kelompok pakar UKM, APEC dimana

Indonesia menjadi motornya telah di identifikasi empat UKM di lingkungan

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), yaitu:5

4 Ibid h.15 5 Hasan Amin, “Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan” (Jakarta: Pradiya Utama, 1976)

23

a. Kelompok A

UKM yang telah memiliki pasar global. Kelompok ini telah menjadi sub-

kontrak dari perusahaan multi-nasional terutama di sektor otomotif dan

elektronik. Jumlah mereka sekitar 3-4 %

b. Kelompok B

UKM yang telah memasuki pasar Internasional. Kelompok ini sudah

mengekspor, tetapi atas dasar pesanan luar negeri dan bukan atas upaya

pemasaran yang agresif, berbeda dengan kelompok A, kelompok B tidak

kontinue. Di Indonesia kelompok ini banyak terdapat di Bali dimana para

importer asing (yang datang sebagai turis) telah melaksanakan order bisnis

yang cukup lumayan. Bahkan produk yang di ekspornya bukan dari Jawa

Tengan dan Jawa Barat. Jumlah mereka 5-7%.

c. Kelompok C

UKM yang belum pernah melakukan transaksi Luar Negeri, tetapi

memiliki potensi yang besar. Jumlah mereka sekitar 30%.

d. Kelompok D

UKM yang tidak ada orientasi ke pasar Luar Negeri. Mayoritas UKM

Indonesia berada di kelompok ini dan jumlah mereka sekitar 60%.

3. Kelemahan dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah

yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan

24

perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui

penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat

kemiskinan. Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil

menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan,

keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan

keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia

mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan

baik. Secara lebih spesifik, ada beberapa permasalahan mendasar yang

dihadapi peungusaha kecil, yaitu:6

a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa

pasar.

b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh

jalur terhadap sumber-sumber permodalan.

c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.

d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil.

e. Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling

mematikan.

f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya

kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

6 http://diswandi..ntbblogs.com/2009/10/02/strategi-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-

menengah-umkm-di-indonesia/, Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010, Pukul 15.45

25

Sedangkan keunggulan yang dimiliki oleh UKM dibandingkan dengan

usaha besar antara lain:

a. Peran UMKM yang ternyata mampu menyerap tenaga kerja dan

mengurangi angka kemiskinan.

b. Inovasi dalam teknologi telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan

modal.

c. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar

yang berubah dengan cepat dibanding dengan perubahan skala besar yang

umumnya birokratis.

e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.7

4. Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha Kecil Menengah

Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional RI menyampaikan bahwa

peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian indonesia pada

dasarnya sudah besar sejak dulu, namun sejak krisis ekonomi indonesia, peran

UKM meningkat tajam yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Meskipun peran UKM dalam perekonomian indonesia adalah sentral, namun

kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukung ukm sampai

sekarang dirasa belum maksimal. Demikian juga kebijakan yang diambil yang

7 http://www.harryazharazis.com/dok-26.html, Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010 Pukul

14.30

26

cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi kurang

komprehensif, kurang terarah.

Krisis ekonomi hebat yang melanda negeri ini selama beberapa tahun

terakhir dapat menimbulkan pening-katan angka kemiskinan sangat tajam.

Walaupun kini sedang berupaya untuk menata kembali, hal itu tidak semudah

seperti yang diperkirakan. Justru menjadi suatu paradoks yang patut dicermati,

selama krisis ekonomi berlangsung sektor usaha kecil dan menengah survive

dan diakui bisa bertahan untuk menggerakan perekonomian nasional. Selama

krisis usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi primadona yang diharapkan

bisa membangkitkan kembali perekonomian.

Pokok permasalahan dalam hal ini adalah sampai seberapa jauh dapat

diusahakan pembinaan UKM yang komprehensif dan integral dalam kerangka

ketahanan nasional, dengan semangat ”good corporate governance” sehingga

UKM dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap suksesnya

Pembangunan Nasional (triple track strategy).8

Disini Pemerintah memainkan suatu peran penting dalam

menyediakan suatu lingkungan makro ekonomi yang mendukung dan dengan

cepat meningkatkan infrastruktur. Hampir semua jenis intervensi untuk

pertumbuhan industri kecil telah dicoba di Indonesia, antara lain kredit

bersubsidi, program pelatihan (dalam keahlian teknis dan kewiraswastaan),

8Roundtable Discussion Tentang Usaha Kecil Menengah

http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/19/47/ , Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010 Pukul 15.40

27

penyuluhan, input bersubsidi, bantuan pemasaran, pengadaan infrastruktur,

fasilitas umum, industri perkebunan, dan seterusnya. Ada banyak program

bantuan keuangan dan teknis menyebar di berbagai Kementerian dan sistem

Perbankan.

Pembinaan (bimbingan) terhadap golongan ekonomi lemah adalah

konsep dasar di masa lampau, masa kini dan mungkin masa depan dalam

pendekatan kebijakan pemerintah. Sulit menyempurnakan suatu perubahan

dalam pendekatan kebijakan, terutama jika ada informasi yang sedikit tentang

efektivitas dari program yang ada. Namun demikian, bukti dari lapangan

menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak valid. Mayoritas perusahaan kecil

tidak pernah menerima bantuan keuangan maupun teknis. Tingkat ke

ikutsertaan perusahaan kecil dalam program bantuan sangat rendah. Bantuan

keuangan dan teknis kepada enam kluster industri kecil mengungkapkan

sedikit bukti dukungan pemerintah terhadap generasi tenaga kerja dan

pertumbuhan perusahaan.

Untuk menerapkan kebijakan barunya untuk UKM, pemerintah telah

menyetujui perubahan kebijakan industri sehingga pertumbuhan UKM lebih

lanjut dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. Perubahan yang

dilakukan antara lain, pemerintah telah mengefektifkan bentuk kredit yang

disubsidi untuk UKM dan menyiapkan suatu kebijakan investasi kompetitif.9

9 http://diswandi..ntbblogs.com/2009/10/02/strategi-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-

menengah-umkm-di-indonesia/, Di akses Pada Hari Jumat 11 Juni 2010, Pukul 15.45

28

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank Syariah melakukan investasi dan

pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip

penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung

pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan

nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan

karena Bank Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah

yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Keduanya disebut dengan

istilah “pembiayaan”.10

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yan g telah direncanakan,

baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.11

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah

penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.12

10 Zainul Arifin, Op Cit. h.185 11 Muhammad, Op Cit. h.17 12 Ibid., hal.25

29

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 Pasal 1 butir 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.13

Berbeda dengan Bank konvensional, pada Bank Syariah penyaluran

dana kemasyarakat dikenal dengan istilah pembiayaan atau financing, karena

dalam perbankan syariah akad pinjam meminjam bukanlah akad komersial

melainkan akad sosial, maksudnya apabila seseorang meminjam sesuatu, ia

tidak boleh di isyaratkan untuk memberikan tambahan pokok pinjaman,

sehingga dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit,

melainkan dengan pembiayaan.14

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan

prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank

konvensional keuntungan yang diperoleh berupa bunga, sedangkan pada bank

syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima

bank disalurkan ke pembiayaan dan keuntungan yang didapatkan dari

pembiayaan tersebut dibagi dua yaitu nasabah dan bank.15

13 Muhamad Djumhana, “Hukum Perbankan di Indonesia” cet ke-1 (Jakarta: PT. Citra Aditya

Bakti, 1993) hal.57 14 M. Syafi’i Antonio, “Bank Suatu Pengenalan Umum” (Jakarta: BI dan Tazkia, 1999)

hal.130 15 Sunarto Zulkifli, “Panduan Praktis Transaksi Pembiayaan Syariah” (Jakarta: Zikrul

Hakim, 2003) hal.138

30

Pembiayaan menurut Muhammad, sebagai pendanaan yang dikeluarkan

untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun

dijalankan oleh orang lain.16

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan

pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada

nasabah. Pembiayaan sebagai suatu fasilitas yang diberikan bank islam dari

masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank islam

dari masyarakat yang surplus dana.17

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan

bank syariah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada

pihak-pihak yang memerlukan defisit unit. Dalam hal ini, yang membutuhkan

dana tersebut dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan

uangnya di bank.

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Salah satu dari sekian upaya untuk tetap yang menjadi bank yang

mampu survive dan terpercaya adalah bagaimana bank syariah dapat

mengelola dana yang diterima dari masyarakat secara baik dan sempurna

sehingga bisa memberikan bagi hasil yang besar bagi para nasabah serta

memberikan layanan pada nasabah secara optimal.

16 Muhammad, Op Cit. hal.260 17 Ibid., hal.102

31

Diantaranya adalah memberikan nisbah yang tinggi dari bunga dibank

konvensional. Besarnya bagi hasil yang didapat dari nasabah tidak terlepas

dari seberapa besar bisa mampu menyalurkan dana-dana yang ada untuk

usaha-usaha produktif sehingga menimbulkan efek yang luar biasa

(multiplayer effect) bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian

indonesia. Macam-macam pembiayaan tersebut yaitu:18

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh

bank syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah dan akan habis

dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bank syariah dapat

menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang

konsumsi dengan menggunakan produk diantaranya:

1) Bai al murabahah (Deffered Peyment Sale), adalah jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Aplikasinya dalam perbankan dengan bentuk pembiayaan untuk

pembiayaan barang-barang inventory, baik produksi maupun konsumsi.

Bank sebagai penjual nasabah sebagai pembeli sedangkan keuntungan

dengan harga pokok disepakati diawal.

18 Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

2000), Cet. Ke-4, h.92

32

2) Bai al-salam (in front payment sale) yaitu pembelian barang yang

diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

Aplikasinya dalam perbankan adalah untuk pembiayaan konstruksi dan

barang-barang manufaktur jangka pendek. Bank sebagai pemesan

(pembeli) dan nasabah sebagai penjual (pembuat). Ketika barang akan

atau sudah selesai bank boleh menjualnya secara rinci kepada nasabah

lain.

b) Pembiayaan Produktif19

Dalam penggolongannya pembiayaan produktif penggunaannya

terdiri atas pembiayaan modal kerja yaitu pembiaayaan yang diberikan oleh

bank untuk menambah modal kerja dalam memenuhi kebutuhan

produksinya yaitu untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitatif

maupun secara kualitatif serta untuk keperluan perdagangan misalnya

pembiayaan ekspor, pembiayaan pertokoan dan lain-lain.

Bank konvensional memberikan pembiayaan modal kerja dengan

cara memberikan pinjaman sejumlah dana yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan dengan jangka waktu tertentu dan keuntungan yang

diperoleh oleh bank adalah imbalan berupa bunga.

Beda halnya dengan bank syariah, sistem ini dapat membantu

memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja bukan dengan meminjamkan

19 Ibid., h.92

33

dana melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama usaha atau

partnership dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul

maal) dan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Pembiayaan ini berupa

produk mudharabah dan musyarakah. Fasilitas yang diberikan untuk jangka

waktu tertentu sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah

yang telah disepakati diawal.

Selain pembiayaan modal kerja terdapat juga pembiayaan investasi,

yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang

digunakan untuk melakukan investasi dengan membeli barang-barang

modal (caiptal goods), yaitu barang-barang yang digunakan untuk

memproduksi barang-barang lain untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan

pembelian barang modal itu disebut capital atau expenditure.20

Dalam produk pembiayaan produktif ini ada dua skim yang banyak

dipakai dalam bank syariah yaitu pertama adalah mudharabah yang

merupakan prinsip bagi hasil dengan cara bank membiayai penuh 100%

usaha nasabah yang memiliki profesionalisme dan business plan. Produk

yang kedua adalah musyarakah yang merupakan produk bagi hasil dengan

cara penyertaan modal kepada nasabah. Pengembalian hasil usaha

tergantung pada nisbah bagi hasil yang sudah disepakati.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa perbedaan antara

pembiayaan konsumtif dengan pembiayaan produktif terletak pada metode

20 Ibid., h.92

34

pendekatan analisanya. Pada pembiayaan konsumtif fokus analisanya pada

kemampuan finansial seseorang mengembalikan pembiayaan yang telah

diterimanya seperti gaji pendapatan perbulan. Sedangkan pada pembiayaan

produktif fokus analisanya terletak pada kemampuan finansial usaha untuk

melunasi pembiayaan yang telah diajukan. Dari sisi proses analisanya

pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan konsumtif.

Adapun yang sesuai dengan ragam dan jenis usaha yang digeluti

nasabah, bank syariah sebagai lembaga pembiayaan berusaha memenuhi

kebutuhan finansial nasabahnya. Karena itu bank syariah juga

menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan itu.21

Beberapa produk pembiayaan produktif yang terkait sebagai berikut:22

1) Mudharabah

Mudharabah merupakan kontrak dalam suatu kekayaan (property)

atau persediaan tertentu ditawarkan akan berbagai keuntungan dengan

pihak lain untuk memperoleh keuntungan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah

merupakan suatu akad pembiayaan perbankan yang dilakukan oleh

kedua belah pihak yakni pihak yang memiliki modal untuk membiayai

proyek yang memerlukan pembiayaan, pihak ini disebut shahibul maal

21 Ibid., h.92 22 Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum

Perbankan Indonesia” (Jakarta, PT.Pustaka Utama dan Grafiti, 1999), hal.29

35

sedangkan pihak yang memerlukan modal sekaligus yang menjalankan

usaha disebut mudharib.

... ...)Ȱȵ Ȃƫǟ : 20(

Artinya:“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Yang terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah adalah

kepercayaan dari shahibul maal kepada mudharib, karena dalam

transaksi mudharabah tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari

mudharib dan tidak boleh ikut campur dalam mengelola usaha, yang

menjalankan dan mengelola tersebut diserahkan sepenuhnya kepada

mudharib. Dengan demikian mudharabah merupakan instrumen utama

bagi lembaga keuangan untuk memobilisasi dana nasabah untuk

menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan bagi para pelaku usaha.

2) Musyarakah

Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur.

Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah

36

suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan

bersekutu dalam keuntungan.23

... ... ) 12 : النسا ء(

Artinya: “... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ... (QS. An-Nisa: 12)

Jadi secara substansial, syirkah (musyarakah) itu merupakan

terjadinya hubungan antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha.

Sedangkan ketentuan umum musyarakah antara lain:

a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal usaha tertentu dan

dikelola bersama-sama.

b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan usaha harus diketahui bersama,

keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kegiatan

dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang disalurkan.

c. Usaha yang dijalankan harus disebutkan dalam kontrak, setelah usaha

selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil

yang telah disepakati.24

C. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah

23 Rachmat Saleh, “Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah” (Jakarta,

Penerbit Djambatan, 2003), cet ke-2, hal.180 24 Muhammad, OP Cit. hal.201

37

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (klerical), biasanya

melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk

menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi

perusahaan yang sering terjadi.25

Tujuan pelaksanaan prosedur adalah untuk mempermudah bank dalam

menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Aspek-aspek yang perlu

diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha antara lain sebagai berikut:

1) Aspek hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen

atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin

usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen-dokumen surat lainnya.

2) Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai kemampuan calon

nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.

3) Aspek keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai

dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya

dan pendapatan. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio

keuangan.

4) Aspek operasi atau teknis

25 Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode, (Yogyakarta, BPFE,

1992), hal.3

38

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas

produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang

dimilikinya.

5) Aspek manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh

perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

6) Aspek ekonomi atau sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang

ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah

lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7) Aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan

adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak

tersebut.26

a. Prosedur Pembiayaan

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus

menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur

persetujuan pembiayaan, proses administrasi serta prosedur pengawasan

pembiayaan.

b. Proses Pembiayaan

26 Kasmir, Op Cit. h. 94-95

39

Proses dasar pembiayaan adalah seperti tergambar dibawah ini,

yang meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan

struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi

pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan

bermasalah.27

Tabel 2.1

c. Prosedur Analisis

27 Zainul Arifin, OP Cit. h.202-203

Aplikasi Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Evaluasi Masing-masing Permohonan

Evaluasi Kesesuaian dengan Kebijakan

Struktur Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

Pembinaan & Pengawasan (Monitoring) Kesesuaian dengan Peraturan dan Kebijakan

Penyelesaian Pembiayaan Review Pembiayaan

Pemecah Masalah Pembiayaan

40

1) Berkas dan pencatatan

2) Data pokok dan analisa pendahuluan

(a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan

(b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan

(c) Jaminan

(d) Laporan keuangan

(e) Data kualitatif dari calon debitur

3) Penelitian data

4) Penelitian atas realisasi usaha

5) Penelitian atas rencana usaha

6) Penelitian dan penilaian barang jaminan

7) Laporan keuangan dan penelitiannya

d. Keputusan Permohonan Pembiayaan

1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan

2) Wewenang pengambilan keputusan28

e. Penyidikan dan Analisis Kredit

1) Yang dimaksud dengan pemohon (investigasi) kredit adalah pekerjaan

yang meliputi:

(a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur

(b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit

yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern

28 Muhammad, OP Cit. hal 61

41

(c) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban

mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lainnya

yang diperoleh

(d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang

telah dilaksanakan.

2) Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

(a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek

(b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian

dan kesimpulan serta penyajian-penyajian alternatif sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari

permohonan kredit nasabah

(c) Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidik dan analisis

seperti butir (1) dan (2)

(d) Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi

sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan

untuk kredit analisis.29

f. Pedoman Memorandum Pembiayaan

29 Ibid., hal.61

42

Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi

analisa dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum

pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan.

Secara garis besar memorandum pembiayaan berisi hal-hal sebagai

berikut:30

1) Tujuan pembiayaan

Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas sejak awal

agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat dicapai.

2) Latar belakang calon nasabah

Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah yang

penting untuk keperluan analisis.

3) Kondisi usaha

Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha yang

dijalankan nasabah.

4) Analisis keuangan calon nasabah

Analisi keuangan ditujukan untuk mencermati laporan keterangan

perusahaan nasabah, mulai dari neraca, laba-rugi sampai pada arus kas.

5) Analisis jaminan (agunan)

Pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijaminkan nasabah

harus memperhatikan hal-hal tersebut: marketability dan nilai agunan,

ciri khusus dari barang agunan, cover asuransi yang memadai dari

30 Ibid., hal.61

43

barang agunan baik dari segi jenis resiko, nilai penutupan maupun

bonafiditas perusahaan asuransi.

6) Analisis resiko pembiayaan

Pada analisis resiko pembiayaan, diperlukan penjabaran mengenai

kemungkinan jenis dan tingkat resiko yang dapat terjadi pada usaha

nasabah sejauh mana resiko tersebut dapat membahayakan prospek

pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

7) Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan dari seluruh analisis harus bersifat ringkas dan jelas serta

memuat rekomendasi atas kebijaksanaan yang diusulkan untuk

ditempuh oleh bank.31

31 Ibid., hal.61

45

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. BMT (BAITUL MAAL WATTAMWIL) TAMZIS

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan BMT Tamzis

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baituttamwil Tamzis dibentuk oleh

sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kretek

Wonosobo Jawa Tengah. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta

letak geografis yang relatif berada bukan di sentra kegiatan ekonomi tidak

menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian

yang lebih adil sesuai syariah. Pada tanggal 14 November 1994, Tamzis

mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari

Departemen Koperasi.

Berkat ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi

dengan masyarakat dari berbagai pihak, Tamzis kini memiliki lebih dari

delapan ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di

garasi pengurusnya kini telah memiliki kantor pusat yang cukup representasif

dengan berbagai kantor cabang dan kantor pembantu. Pada tahun 2003 dengan

prestasi dan kinerja yamg terus meningkat Tamzis mendapat izin dari

Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di

berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo, Tamzis kini memiliki kantor

46

di Yogyakarta, Klaten, Banjarnegara dan akan terus mengembangkan diri ke

kota-kota lain.1

Visi dan Misi BMT Tamzis

Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah utama, terbaik dan terpercaya.

Misi

a. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan

ekonomi produktifnya.

b. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional dan

bermartabat.

c. Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang

agama.

d. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan

bersih sesuai dengan syariah.

e. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

1 BMT Tamzis, Company Profile Baituttamwil Tamzis

47

2. Produk dan Jasa BMT Tamzis

a. Produk Penghimpunan Dana2

No Nama Produk Akad

Produk

Kegunaan Keterangan

1. Simpanan

Mutiara

Dapat di setor dan

ditarik kapanpun

2. Simpanan

Qurma

Hanya dapat di

ambil saat

diperlukan atau

sesuai

kesepakatan.

3. Simpanan Haji

Shafa

Pengambilan dana

dilakukan sesuai

dengan jadwal.

4. Ijabah Hanya dapat di

ambil sesuai

jangka waktu

yang di pilih 3, 6,

12, 24 bulan.

Tabel 3.1

2 Ibid.,

48

b. Produk Penyaluran Dana

No Nama

Produk

Akad

Produk

Kegunaan Keterangan

1. Pembiayaan

Modal Usaha

Mudharabah

Muqayyadah

Untuk Pembiayaan

Modal Usaha Secara

Penuh.

Keuntungan

dibagikan sesuai

nisbah.

2. Pembiayaan

Bai’u

Bitsaman

A’ajil

Bai Bitsaman

Ajil

Pembiayaan Jual

Beli Kendaraan

Bermotor.

Pokok dan

keuntungan

diangsur sesuai

dengan

kesepakatan.

3. Tamzis Fast

Service (TFS)

/ Bridging

Loan

Mudharabah

Muqayyadah

Untuk Pembiayaan

Cepat, Produktif dan

Keuntungan Tinggi.

Jangka waktu

pembiayaan

minimal 1

bulan.

4. Pembiayaan

Musyarakah

Musyarakah Untuk Penyertaan

Sebagian

Pembiayaan Proyek.

Keuntungan

dibagikan sesuai

kesepakatan

Tabel 3.2

49

c. Produk Pelayanan Jasa

1. Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon

Jasa pembayaran rekening dapat di debet dari simpanan mutiara nasabah

dan Baituttamwil Tamzis mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

2. Jual Beli Valuta Asing (Ash-Sharf)

Produk ini digunakan untuk melayani kebutuhan TKI (Tenaga Kerja

Indonesia) terhadap valuta asing, BMT melayani jual beli valuta asing

meskipun jumlahnya besar.

3. Produk Unit Baitul Maal

Pada sisi ini Tamzis menerima dana zakat, infak, dan sedekah dari

karyawan, nasabah dan masyarakat sekitar dan pentasyarufannya

dilakukan melalui kerjasama dengan Tamaddun sebagai divisi sosial

dari Baituttamwil Tamzis.

3. Struktur Organisasi BMT Tamzis

a. Perijinan

Pada tahun 2009 yang lalu Tamzis telah mendapatkan perijinan atas

pembukaan kantor cabang baru yang diajukan yaitu cabang Kroya dan

cabang Ahmad Dahlan.

50

b. Keanggotaan

Pada tahun ini pengurus masih melanjutkan program tahun lalu untuk tidak

menambah jumlah anggota baru koperasi kecuali anggota luar biasa, dan

lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan pemupukan modal dan

pembinaan anggota yang sudah ada.

c. Pengurus

Susunan pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baituttamwil

Tamzis untuk masa bakti 2008-2012 adalah sebagai berikut:3

Keterangan:

1. Ketua : Ir. H. Saat Suharto

2. Wakil Ketua I (Bidang Organisasi) : H. Mudasir Chamid

3. Wakil Ketua II (Bidang Usaha) : Ir. H. Sholeh Yahya

4. Sekertaris : Yusuf Effendi, S.Ag.

5. Wakil Sekertaris : Drs. H. Khozin (Non Aktif)

6. Bendahara : H. Aswandi Danoe S.Sos. MM

7. Wakil Bendahara : H. Subakdo

8. Ketua Pengawas Syariah : H. Teguh Ridwan, BA

9. Wakil Ketua Pengawas Syariah : Habib Maufur

3Laporan Tahunan KJKS Baituttamwil Tamzis Tutup Buku Tahun 2009

51

B. PERBANKAN SYARIAH

1. Sejarah berdiri dan perkembangan Bank Syariah Mandiri

Krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan

krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian

nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat

parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa

mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian

bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas

Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November

1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank

syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank

beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus

syariah.

PT. Bank Susila bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan

Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya

keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-

langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank

syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank

Bumi Daya, Bank Exim dan Bank Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri

52

(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti

menjadi Bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh

PT Bank Mandiri (Persero).4

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999,

sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan

moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter

sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di

panggung poliitik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat

hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia

usaha.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan

konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan

syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas

diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum

untuk melayani transaksi syariah (Dual Banking System).5

Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT

Bank Susila Bahti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan akta notaris:

Ny.Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui

4 http:/www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/pembiayaan consumer/syariah-

mandiri-pembiayaan-kunsumer/pembiayaan-dana-berputar/ 5 www.syariahmandiri.co.id

53

Akta No.23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto SH nama PT Bank

Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat

Keputusan Gurbernur Bank Indonesia No.1/24/KEP. BI/1999 telah

memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya

dengan Surat Keputusan Deputi Gurbernur Senior Bank Indonesia

No.1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah

menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah

Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999

merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran

Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank

syariah di PT Bank Susila Bakti dan manajemen PT Bank Mandiri yang

memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah dilingkungan PT Mandiri

(Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-

nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri

dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama

membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik

54

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi

Menjadi Bank Syariah Mandiri Terpercaya pilihan mitra usaha

Misi

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.

b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan

pada segmen UKM.

c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan

kerja yang sehat.

d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

e. Menyelenggarakan operasional Bank sesuai standar Perbankan yang sehat.6

Nilai-nilai perusahaan

a. Excellence: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang

terpadu dan berkesinambungan.

b. Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

c. Humanity: Menjunjung tinggi niali-nilai kemanusiaan dan religius.

d. Integrity: Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.

e. Customer Focus: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk

menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan

menguntungkan.7

6 ibid 7 Laporan tahunan BSM 2008

55

2. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

a. Produk Dana8

Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Mutlaqah

yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang di sepakati.

Fitur dan Syarat:

1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah

2) Minimum setoran awal: Rp 80.000

3) Minimum setoran berikutnya: Rp 10.000

4) Saldo minimum: Rp 50.000

5) Biaya tutup rekening: Rp 20.000

6) Biaya administrasi per bulan: Rp 6.000

7) Syarat: kartu identitas seperti KTP/SIM/Paspor nasabah.

Manfaat:

1) Aman dan terjamin

2) Online diseluruh outlet BSM

3) Bagi hasil yang kompetitif

4) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu Anjungan Tunai

Mandiri (ATM) dan debit

5) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking

6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

8 ibid

56

b. Produk Jasa9

BSM Card

BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan,

pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada anjungan ATM BSM, ATM

Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bank

Card. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan

untuk transaksi belanja di seluruh merchant yang menggunakan Electronic

Data Capture (EDC) Prima- Bank Central Asia (BCA).

Ragam layanan:

1) Kemudahan tarik tunai di seluruh jaringan ATM BSM, ATM Mandiri,

ATM Prima-BCA, ATM Bersama dan ATM Bank Card

2) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang

menggunakan EDC Prima-BCA

3) Pemindah bukuan antar rekening BSM

4) Transfer uang antar Bank secara real time melalui jaringan ATM

Bersama dan Prima-BCA

5) Pembayaran tagihan ponsel, Telkom, PLN, dan IM2 di ATM BSM

6) Pembayaran zakat dan infaq di ATM BSM dan ATM Mandiri

7) Layanan informasi saldo dan penagihan PIN.

9 ibid

57

Syarat:

1) Memiliki rekening Tabungan atau Giro di BSM

2) Mengisi formulir kartu ATM

3) Peruntukan perorangan.

c. Layanan10

Layanan Syariah Mandiri Prioritas (Karena Anda Pribadi Istimewa)

Hanya dengan menempatkan dana minimal RP 250.000.000, Anda berhak

mendapatkan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan

kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun

layanan non finansial. Personal Relation Officer kami akan membantu

Anda menentukan pilihan perencanaan keuangan, termasuk konsultasi

zakat, wakaf hingga pembagian harta waris.

Fasilitas Fisik

a) Ruang Layanan Priority

Ruang Layanan Priority terdapat di Kantor Cabang:

1) Jakarta - Thamrin

2) Jakarta - Pondok Indah

3) Jakarta - Rawamangun

4) Medan

5) Pekanbaru

6) Palembang

10 ibid

58

7) Makassar

b) Safe Deposit Box

Safe Deposi Box terdapat di Kantor Cabang

1) Jakarta - Thamrin

2) Jakarta - Pondok Indah

3) Jakarta - Hasanudin

4) Banda Aceh

5) Medan

6) Pontianak

c) Check in counter dan baggage handling

Check in counter dan baggage handling berada di beberapa bandara

berikut ini:

1) Bandara Soekarno Hatta - Jakarta

2) Bandara Ngurah Rai - Denpasar di terminal domestik

3) Bandara Juanda - Surabaya di terminal domestik

4) Bandara Adisucipto Yogyakarta

5) Bandara Sepingan Balikpapan

6) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Fasilitas Non Fisik11

Finansial

11 ibid

59

a) Dana dan Investasi

Tabungan, Giro, Deposito, Bancassurance, Reksa Dana dan Sukuk

Negara Ritel.

b) Jasa-jasa

BSM Priority Card, Mobile Banking, Net Banking, Sentra Bayar,

Transfer Valas dan Laporan Keuangan terpadu.

c) Pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan agunan tunai.

Non Finansial

a) Undangan acara khusus

b) Special offer

c) Majalah ekonomi dan bisnis syariah

d) Layanan Duka

e) Penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf

f) Reservasi perjalanan umroh dan haji plus.

d. BSM Implan12

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang di

berikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya

dilakukan secara massal (kelompok).

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para

karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak

12 ibid

60

memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman

dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan sejumlah karyawan

terbatas.

Peruntukan:

a) Untuk pembelian barang konsumer (halal)

b) Untuk pembelian atau memperoleh manfaat atas jasa (contoh untuk

biaya dana pendidikan).

Benefit atau manfaat:

a) Bagi perusahaan

1) Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan

2) Outsourcing sumber dana dan administrasi pinjaman.

b) Bagi karyawan

1) Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan.

Akad Pembiayaan:13

a) Untuk pembelian barang digunakan akad Wakalah wal Murabahah

b) Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad Wakalah wal Ijarah.

Fitur:

a) Pemberian fasilitas pembiayaan konsumer dengan pola channeling

kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasi Perusahaan.

13 ibid

61

b) Limit pembiayaan minimum sebesar Rp 5.000.000 dan maksimum

sebesar Rp 250.000.000 per calon nasabah

1) Limit pembiayaan konsumer tanpa agunan per nasabah adalah

maksimal Rp 50.000.000

2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil atau BUMN atau TNI Polri, limit

pembiayaan konsumer tanpa agunan per nasabah adalah maksimal

Rp 100.000.000

c) Jangka waktu pembiayaan bervariasi sebagai berikut:

1) Untuk pembelian keperluan konsumer dengan limit pembiayaan

hingga Rp 50.000.000 (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan

maksimal 3 tahun

2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil atau BUMN atau TNI POLRI

dengan limit pembiayaan hingga Rp 100.000.000 (tanpa agunan),

jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun

3) Untuk pembelian keperluan konsumer dengan agunan (selain untuk

pembelian rumah atau mobil) dengan limit di atas Rp 50.000.000 –

Rp 100.000.000, jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun

4) Untuk pembelian kendaraan mobil dengan limit di atas Rp

50.000.000 – Rp 200.000.000, jangka waktu pembiayaan minimal 5

tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan

maksimal 10 tahun

62

5) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan

limit di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 mengacu pada

ketentuan Pembiayaan Griya BSM.

Pengajuan Pembiayaan:

a) Pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui perusahaan

tempat calon nasabah bekerja secara kolektif

b) Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok

permohonan adalah 10 orang calon nasabah atau sebesar Rp

100.000.000

c) Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis

pembiayaannya, yaitu pembelian atau pembiayaan keperluan konsumtif

tanpa agunan, dengan agunan, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR),

dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil

e. Pembiayaan Dana Berputar14

Pembiayaan Dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan

prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-

waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

Akad Pembiayaan15

a) Akad yang digunakan adalah akad musyarakah

14 ibid 15 ibid

63

b) Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak

atau lebih pemilik modal (shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis

usaha yang halal dan produktif

Manfaat

a) Membantu menanggulangi kesulitan likuidiitas nasabah terutama

kebutuhan dana jangka pendek

b) Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai

dengan kebutuhan riil dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan

kebutuhan

Fitur

a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja

b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan dan perusahaan

c) Jangka waktu pembiayaan 1 tahun dan dapat diperpanjang

d) Menggunakan 2 (dua) rekening, yaitu giro dan rekening pembiayaan

e) Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek

atau Bilyet Giro. Transfer dengan menyertakan cek atau Bilyet Giro

Persyaratan

a) Merupakan nasabah komersial kecil, menengah, besar, dan koperasi

b) Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan

c) Fasilitas di berikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara

dan bukan untuk permanent working capital, dimana bersifat self

liquidating

64

d) Seiring dengan menurunnya aktifitas bisnis pada masa bersangkutan

e) Setiap periode penggunaan fasilitas pembiayaan dana berputar harus

digunakan untuk pencapaian realisasi sales sehingga bagi hasil dapat

dibagikan sebaik mungkin

f) Memiliki aktifitas rekening koran yang aktif berkaitan dengan kegiatan

bisnisnya

Program KUR16 Tabel 3.3

Fitur Program Investasi

Target Market 1. Semua sektor industri yang tidak bertentangan

dengan syariah.

2. UKM dan koperasi yang tidak sedang menerima

Kredit dari Perbankan atau Kredit Program,

kecuali Kredit Konsumtif.

Limit

Pembiayaan

1. Segmen mikro: sampai dengan Rp 5 juta (margin

22% - berlaku per 12 Februari 2010)

2. Segmen Ritel: Rp 5 juta – Rp 500 juta (margin

14% - berlaku per 12 Februari 2010)

Coverage Area Diseluruh cabang

Jangka Waktu 1. Jangka waktu investasi maksimal 5 (tahun) tahun

2. Maksimal 3 (tiga) tahun

16 Laporan tahunan BSM 2008

65

Agunan 1. Agunan Utama: objek yang dibiayai

2. Agunan Tambahan: bersifat kebendaan

Pola Pembiayaan Inti – Plasma

1. Terdapat keterikatan produksi antara perusahaan

inti

2. Perusahaan inti sebagai penjamin pembelian atas

hasil usaha plasma

3. Jaminan pembiayaan dari perusahaan inti dan atau

end user

Kemitraan

1. Terdapat pola kemitraan terpadu antara

perusahaan atau kelompok atau koperasi dengan

end user atau yang dibiayai

2. Terdapat hak dan kewajiban yang jelas antara

perusahaan atau kelompok atau koperasi dan atau

end user

f. Warung Mikro17

Limit pembiayaan sampai Rp 100 juta

1. Perorangan

17 ibid

66

Golongan berpenghasilan tetap (Golbertab) seperti PNS, Pegawai

swasta, Wiraswasta atau Profesi

2. Badan Usaha

Produk:

a) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

1) Limit pembiayaan: minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

2) Jangka waktu: maksimal 36 bulan

3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM

b) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

1) Limit pembiayaan: di atas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



c) Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

1) Limit pembiayaan: di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Persyaratan:18

a) Wiraswasta atau Profesi

18 ibid

67

1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun

2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55

tahun saat pembiayaan lunas

3) Surat keterangan atau ijin usaha

b) Perorangan Golbertap

1) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun

2) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55

tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan


c) Badan usaha

1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun


g. Produk Pembiayaan19

1. Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank

merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi

sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat:

a) Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil

b) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi

usaha

19 ibid

68

Fasilitas:

a) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau

sekaligus diakhir periode)

b) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing

c) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar

Persyaratan Pembiayaan tabel 3.4

Keterangan Badan Usaha Perorangan

Identitas diri dan pasangan _ v

Kartu keluarga dan surat nikah _ v

Copy rekening Bank 3 bulan terakhir v v

Akte pendirian usaha v _

Identitas pengurus v _

Legalitas usaha v v

Laporan keuangan 2 tahun terakhir v v

Past performance 2 tahun terakhir v v

Rencana usaha 12 bulan yang akan datang v v

Data objek pembiayaan v v

2. Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh

modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.

69

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang

disepakati.

Manfaat:

a) Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah

b) Nisbah bagi hasil tetap antara Bank dan Nasabah

c) Angsuran berubah-ubah sesuai tingkat revenue atau realisasi usaha

nasabah (revenue sharing).

Fasilitas:

a) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar

b) Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan

c) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau

sekaligus diakhir periode)

d) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing

e) Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar

Persyaratan Pembiayaan20

Keterangan Badan Usaha Perorangan

Identitas diri dan pasangan _ v

Kartu keluarga dan surat nikah _ v

Copy rekening bank 3 bulan terakhir v v

Akte pendirian usaha v _

20 Laporan tahunan BSM 2008

70

Identitas pengurus v _

Legalitas usaha v v

Laporan keuangan 2 tahun terakhir v v

Past performance 2 tahun terakhir v v

Rencana usaha 12 bulan yang akan

datang

V v

Data objek pembiayaan V v

Tabel 3.5

3. Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli

antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan

keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat:

a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang

konsumsi seperti rumah, kendaraan, dan barang produktif seperti

mesin produksi, pabrik dan lain-lain

b) Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran

yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Fasilitas:

a) Periode kontrak ditentukan nasabah

71

b) Pembiayaan dalam valuta Rupiah atau US Dollar

Persyaratan Pembiayaan21 Tabel 3.6

Keterangan Konsumer Produktif

Pegawai Wirausaha Pegawai Wirausaha

Identitas diri dan pasangan v v _ v

Kartu keluarga dan surat

nikah

v v _ v

Slip gaji 2 bulan terakhir v _ _ _

SK pengangkatan terakhir v _ _ v

Copy rekening bank 3

bulan terakhir

v v _ v

Akte pendirian usaha _ _ v _

Identitas pengurus _ _ v _

Legalitas usaha _ v v v

Laporan keuangan 2 tahun

terakhir

_ v v v

Past performance 2 tahun

terakhir

_ v v v

Rencana usaha 12 bulan

yang akan datang

_ v v v

21 ibid

72

Data objek pembiayaan v v v v

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) senantiasa

menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis BSM sendiiri, sekaligus juga

mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Untuk tujuan itulah

maka manajemen BSM melakukan restrukturisasi organisasi. Tujuannya

untuk menjadikan organisasi BSM lebih fokus dan efisien. Hal ini dilakukan

dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang

sama dalam satu direktorat. Adapun struktur organisasi BSM sebagai

berikut:22

Tabel3.7

22 ibid

45

RUPS Shareholder General Meeting

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Council

Presiden Direktur President Director

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Council

Komite Audit Audit Commitee

Pengawas Intern Internal Audit

Direktur Human Resources & TI Human Resources IT Director

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Compliance & Risk Managent Director

Direktur Treasury & Pembiayaan UKM Treasury & SME Financing Director

Direktur Pembiayaan Korporasi Corporate Financing Director

Sumber Daya Insani Human Resources

Manajemen Resiko Pembiayaan & Investasi Financing & Investment Risk Management

Pembinaan Cabang Branch Development

Pembiayaan Korporasi I Corporate Financing I

Sarana dan Logistik Equipment & Logistics

Manajemen Resiko Pasar & Operasional Market & Operation Investment Risk

Management

Internasional Banking International Banking

Pembiayaan Korporasi II Corporate Financing II

Central Operation

Akuntansi & SIM Accounting & MIS

Penyelesaian Pembiayaan & Hukum

Financing Settlement & Legal

Pembiayaan mikro Micro – Financing

Treasury & Dana Treasury & Fund

Card Centre & Haji Card Centre & Haj

Kepatuhan & Penerapan Prinsip Pengenalan

Perencanaan & Pengembangan Planning & Development

Corporate Secretariat

Direksi Audit, Pembiayaan/ISO Director BOD, Audit, Financing/ISO

Staff Khusus Direksi Komunikasi Produk Special Staff for BOD for Product

Communication

73

45

struktur organisasi cabang23 Tabel 3.8

23 ibid

Kepala Cabang DKP

Sekretaris

DKP Officer PKP Pelaksanan

Operation Manager

KCP Marketing Manager

CSO Head Teller

Loan admin & Trade Service

Domestic & Clearing Officer

CSR Teller Pelaksanan admin

pembiayaan

Pelaksanan D & C

BO Officer

IT Coordinator

Pelaksanaan SDI & GA

Pelaksanaan Accounting

Account Officer

Finding Officer

Pelaksanan Marketing

Support

74

75

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Pembiayaan Bank Syariah Secara Teoritis

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha

antara lain sebagai berikut:

1) Aspek hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen

atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin

usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen-dokumen surat lainnya.

2) Aspek pasar dan pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai kemampuan calon

nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.

3) Aspek keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai

dan mengelola usahanya.

4) Aspek operasi atau teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas

produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang

dimilikinya.

76

5) Aspek manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh

perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

6) Aspek ekonomi atau sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang

ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah

lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7) Aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan

adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak

tersebut.1

a. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur

persetujuan pembiayaan, proses administrasi serta prosedur pengawasan

pembiayaan.

b. Proses Pembiayaan

Proses dasar pembiayaan adalah seperti tergambar dibawah ini,

yang meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan

struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi

1 Kasmir, Op Cit. h. 94-95

77

pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan

bermasalah.2

c. Prosedur Analisis

1) Berkas dan pencatatan

Berkas dan pencatatan yaitu surat-surat yang diperlukan oleh Bank

kepada nasabah sebagai dokumen yang diperlukan oleh Bank.

2 Zainul Arifin, OP Cit. h.202-203

Aplikasi Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Evaluasi Masing-masing Permohonan

Evaluasi Kesesuaian dengan Kebijakan

Struktur Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

Pembinaan & Pengawasan (Monitoring) Kesesuaian dengan Peraturan dan Kebijakan

Penyelesaian Pembiayaan Review Pembiayaan

Pemecah Masalah Pembiayaan

78

2) Data pokok dan analisa pendahuluan

(a) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan

(b) Rencana pembelian, produksi dan penjualan

(c) Jaminan

Jaminan itu berupa barang atau surat-surat penting seperti sertifikat

rumah, BPKB yang diterima oleh bank yang digunakan sebagai alat

jika terjadi gagal pembayaran atau kredir macet.

(d) Laporan keuangan

Laporan keuangan juga diperlukan oleh Bank, agar Bank dapat

menilai usaha nasabah ini kedepan

(e) Data kualitatif dari calon debitur

3) Penelitian data

Penelitian yang dilakukan oleh Bank mengenai data-data yang diberikan

oleh nasabah, apakah data yang dikumpulkan oleh nasabah sudah

lengkap atau belum.

4) Penelitian atas realisasi usaha

5) Penelitian atas rencana usaha

Penelitian yang dilakukan oleh Bank atas rencana usaha yang dijalankan

oleh nasabah.

79

6) Penelitian dan penilaian barang jaminan

Penelitian yang dilakukan oleh Bank mengenai barang jaminan yang

diberikan oleh nasabah, karena pinjaman yang diberikan oleh bank juga

berpengaruh dari jaminan yang diberikan oleh nasabah.

7) Laporan keuangan dan penelitiannya

Laporan keuangan usaha nasabah juga diteliti oleh bank sebagai bahan

pertimbangan atas pinjaman itu.

d. Keputusan Permohonan Pembiayaan

1) Bahan pertimbangan pengambilan keputusan

Bahan pertimbangan pengambilan keputusan ini ditangani oleh komite

pembiayaan apakah nasabah ini diterima permohonannya atau ditolak

atau ditunda.

2) Wewenang pengambilan keputusan

Wewenang pengambilan keputusan ditentukan oleh direksi atau

pimpinan cabang atau kepala divisi.

e. Penyidikan dan Analisis Kredit

1) Yang dimaksud dengan pemohon (investigasi) kredit adalah pekerjaan

yang meliputi:

(a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur

(b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit

yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern

80

(c) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban

mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lainnya

yang diperoleh

(d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang

telah dilaksanakan.

2) Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

(a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek

(b) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian

dan kesimpulan serta penyajian-penyajian alternatif sebagai bahan

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari

permohonan kredit nasabah

(c) Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidik dan analisis

seperti butir (1) dan (2)

(d) Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi

sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan

untuk kredit analisis.3

3 Ibid., hal.61

81

B. Aplikasi Prosedur pengajuan pembiayaan UKM

1. Prosedur Pembiayaan di Bmt Tamzis

Syarat mengajukan pembiayaan di BMT adalah BMT itukan Lembaga

Keuangan non Bank yaitu koperasi, koperasi disini hanya melayani anggota

jadi dia tidak boleh melayani masyarakat seperti masalah pembiayaan umum

terutama jika ada penyimpangan dana di Tamzis.

Syarat utama pengajuan pembiayaannya adalah:

a) Harus menjadi anggota yang memiliki tabungan di BMT Tamzis

b) Mengisi formulir yang telah disediakan.

Syarat layak atau tidaknya itu dilihat dari:

(1) Baitul Maal, pembiayaan ini untuk memberdayakan kepada masyarakat

yang tidak memiliki kemampuan usaha, caranya adalah diberikan

pembiayaan qardul hasan atau pembiayaan yang tanpa bagi hasil.

Contoh pinjaman Rp 1 juta pengembaliannya pun 1 juta. Dalam

pembiayaan ini pihak BMT tidak menunggu mereka yang mengajukan.

Jika dilihat dari usahanya memang harus dibantu, dibantulah dengan

memberikan pembiayaan kepada mereka. Pihak BMT yang

menawarkan kemudian dilihat sampai bisa menjadi orang yang

memiliki kemampuan usaha yang ditanyani oleh divisi tammadun.

(2) Baituttanwil, menangani orang-orang yang memiliki kemampuan usaha

tetapi kekurangan modal. Mereka ini jika tidak dilayani maka akan lari

82

ke rentenir, karena jika mereka lari ke Bank tidak mungkin karena

persyaratan yang terlalu sulit untuk mereka jangkau.

c) Di survey oleh marketing BMT mengenai layak atau tidaknya untuk

dibiayai

d) Usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan (jika lolos survey)

e) Dilihat jumlah pembiayaannya. Jika dibawah 2 juta tidak memakai

persyaratan apa-apa hanya fotocopy kartu keluarga dan KTP tetapi jika

pengajuan pembiayaannya di atas 5 juta menggunakan surat nikah.

Pinjaman lebih dari 10 juta menggunakan BPKB motor atau sertifikat

rumah yang buat jaminan. Jaminan ini hanya digunakan sebagai alat

pengaman bagi pihak BMT jika suatu saat mengalami kredit macet namun

sekalipun macet jaminannya tidak di manfaatkan oleh pihak BMT

f) Jika surveynya bagus kemudian di cairkan.4

2. Bank Syariah Mandiri

a. Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri

FLOW OF WORK

(Wide Manual Mutu dan Manual Prosedur)5 tabel 4.1

4 Wawancara pribadi dengan BMT Tamzis 5 Op cit.,

83

PROSES PEMBIAYAAN

Tahap Solitisasi + Permohonan Pembiayaan

Prosedur Tahap Solitisasi + Permohonan Pembiayaan

Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Prosedur Tahap investigasi Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi

Ketentuan Tahap Investigasi

Prosedur Tahap Analisa Pembiayaan Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi

Ketentuan Tahap Analisa

Prosedur Tahap Persetujuan Prosedur Rencana Kerja & Anggaran Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi

Ketentuan

Tahap Persetujuan

Penetapan Limit Penetapan Persyaratan Akad Pembiayaan

Prosedur Tahap Pencairan Prosedur Penilaian Ulang Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi

Ketentuan

Prosedur Tahap Monitoring Prosedur Pengendalian Barang Milik Pelanggan Prosedur Penilaian Ulang Prosedur Validasi Proses yang Tidak Memenuhi

Ketentuan

Tahap Pencairan

Prosedur Pengendalian Barang Milik Pelanggan Prosedur Pembayaran Angsuran/ Pelunasan

Tahap Monitoring

Tahap Pembayaran Angsuran/Pelunasan

84

1) Tahap Solitisasi + Permohonan Pembiayaan

Solitisasi adalah proses mencari nasabah sesuai kriteria yang ditetapkan

oleh Bank Syariah Mandiri.

Tahapan solitasi:

a) Penetapan target market, misal sektor industri

b) Penetapan sektor bisnis, misal industri bidang semen

c) Penetapan Risk Acceptance Assets Criteria (RAAC), misal resiko di

bidang semen beserta turunannya

d) Penetapan nasabah yang dibiayai

Syarat kelayakan permohonan pembiayaan

a) Status Hukum

(1) Berusia minimal 21 tahun maksimal 55 tahun

(2) Berakal sehat

(3) Tidak dalam keadaan bangkrut

(4) Sebagai nasabah PT atau badan usaha haruslah sesuai dengan

syariah (Hukum Islam) baik secara organisasi maupun aktivitasnya

seperti memegang prinsip Syariah yang meliputi tiga hal yaitu:

dilarangnya bunga (riba), dilarangnya usaha yang Spekulatif dan

adanya pengakuan posisi zakat.

b) Kemampuan Membayar

(1) Kemampuan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang

mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran.

85

Hal ini bertumpu pada kualitas produk dan layanan, efektifitas

tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas

manajemen.

(2) Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha

maka bank harus yakin bahwa nasabah mampu memenuhi

kewajiban finansialnya.

(3) Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta

tidak ada perbedaan dari hasil bank checking BI yang dilakukan oleh

Compliance Support Director, juga berpengalaman masa silam yang

bersangkutan.

(4) Pemegang rekening nasabah yang bersangkutan harus memiliki

rekening di BSM (Giro, tabungan atau deposito minimal enam bulan

terakhir). Untuk giro jumlah uang yang tersimpan hendaknya

memadai sesuai dengan pembiayaan yang diperoleh, karena giro

baru bisa ditarik bila sudah jatuh tempo (sesuai kesepakatan waktu

yang dibuat diawal).

c) Margin Pembiayaan

(1) Nasabah dapat menanyakan nisbah (rasio bagi hasil) sebelum

penandatangan pembiayaan kemudian menyepakatinya bersama.

(2) Bank menentukan besarnya nisbah dengan memperhitungkan

besarnya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung)

serta biaya operasional lainnya.

86

(3) Jumlah keuntungan yang akan dibagikan untuk perjanjian kerjasama

murni dalam bentuk proyek, menggunakan perhitungan keuntungan

sebelum kena pajak.

d) Agunan

Secara prinsip dalam konsep Mudharabah tidak ada jaminan yang

diambil sebagi agunan. Namun dalam dunia perbankan demi

pengamanan dana masyarakat maka bank islam meminta jaminan atau

agunan pada pemakaian dana sesuai dengan petunjuk, seperti yang

tercantum dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang

berbunyi: “Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.

2) Tahap Investigasi

Dalam tahap investigasi diperlukan data-data:

a) Data pinjaman untuk nasabah pegawai

(1) Data investigasi nasabah dibutuhkan untuk mengetahui legalitas

pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan

alamat penagihan dan penyelesaian masalah-masalah tertentu

dikemudian hari. Selain itu, KTP dibutuhkan untuk melakukan

verifikasi tanda tangan calon nasabah.

(2) Identitas pasangan (istri/suami) juga dibutuhkan untuk saksi atas

pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari

87

jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui

bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank. Untuk

membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya, maka

diperlukan data tambahan berupa surat nikah.

(3) Sedangkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga dan

untuk melakukan verifikasi dari alamat di Kartu Tanda Penduduk

(KTP) calon nasabah, maka dibutuhkan kartu keluarga.

(4) Data tagihan telepon ataupun listrik juga diperlukan untuk

mengetahui status kepemilikan rumah tinggal dan kebenaran alamat

tinggal

(5) Slip gaji terakhir diperlukan untuk mengetahui kemampuan nasabah

untuk melakukan pembayaran angsuran. Untuk memastikan hal ini,

diperlukan surat refrensi perusahaan atau Surat Keputusan (SK)

pengangkatan terakhir, karena slip gaji dapat saja direkayasa calon

nasabah.

(6) Salinan rekening 3 bulan terakhir untuk mutasi pemasukan dan

pengeluaran rekening nasabah.

(7) Surat ijin usaha penerbitan (SIUP) dan surat izin praktik untuk

mengetahui legalitas usaha calon nasabah, nomor pokok wajib pajak

(NPWP) juga diperlukan untuk melakukan pengecekan data calon

nasabah melalui proses BI checking (penelusuran data melalui

database bank Indonesia)

88

(8) Lokasi jaminan yang dilengkapi dengan foto jaminan

b) Data pinjaman untuk nasabah perorangan

(1) Akta pendirian usaha dan legalitas usaha diperlukan untuk

mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha dimaksud. Hal ini

dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang

dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang

merusak lingkungan dan lain-lain.

(2) Akta pendirian juga diperlukan untuk mengetahui orang yang

berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Hal ini

kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan

seperti KTP dan paspor.

(3) Laporan keuangan dan past performance terakhir dibutuhkan untuk

melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat

tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah. Sedangkan

bisnis plan diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana

pembiayaan yang akan diberikan. Bisnis plan juga diperlukan untuk

melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi

hal-hal diluar kendali (kontijensi plan).

(4) Data identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman

para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri,

data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.

89

(5) Data objek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian

terpenting dalam pembiayaan produktif.

Setelah data di atas dipenuhi, bank akan melakukan investigasi antara

lain melakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses investigasi

ini dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan

nasabah. Investigasi dapat dilakukan terhadap nasabah yang

bersangkutan ataupun pihak lainnya yang terkait, seperti rekanan bisnis

calon nasabah.

3) Tahap Analisa

a) Tahapan dalam analisa pembiayaan

(1) Identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dari

nasabah

(2) Ketahui sumber pengembalian pembiayaan

(3) Lakukan penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dan tuangkan

dalam proposal pembiayaan (loan evaluation)

b) Pedoman analisa pembiayaan

(1) Character

(A) Tanggung jawab terhadap kewajibannya (kemampuan

memenuhi kewajibannya atau willingness to pay)

(B) Kebiasaan pribadinya (apakah suka berjudi, spekulasi, bohong,

hal lain yang buruk)

(C) Kejujuran

90

(D) Bersifat terbuka atau tertutup

(E) Tingkat religius

(F) Jika nasabah terbukti memiliki modal atau collateral tetapi

tidak mau menyerahkan untuk usahanya tentu hal lain dapat

dijadikan salah satu kriteria penilaiannya.

(2) Capital

(A) Struktur Modal

(B) Debt to Equity Ratio

(C) Asset ti Liabilities Asset ti Liabilities

(3) Capacity

(A) Kemampuan Manajerial

(B) Kemampuan Tekhnis, seperti produksi, pemasaran

(C) Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaannya

(Aspek Keuangan).

(4) Collateral

(A) First Way Out --- › Usaha itu sendiri

(B) Second Way Out ---› Agunan atau asset lain di luar usaha

(5) Condition

Adalah kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau

usaha itu sendiri. Selain itu juga termasuk di sini adalah peraturan-

peraturan atau ketentuan-ketentuan yang datang dari pemerintah,

asosiasi, kelompok, dan lain-lain.

91

4) Tahap Persetujuan

Proses persetujuan tergantung pada kebijakan bank yang dinamakan komite

pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir

persetujuan proposal pembiayaan.

Keputusan komite pembiayaan:

a) DITOLAK, seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat

penolakan.

b) DISETUJUI, Account Manager (A/M) membuat Offering Letter (OL)

atau surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditanda tangani oleh

Direksi atau Pimpinan Cabang atau Kepala Divisi.

c) OL adalah dokumentasi legal berisi komitmen bank untuk membiayai

usaha nasabah.

5) Tahap Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Sebelum melakukan pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali

semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai di posisi komite

pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua telah di lengkapi,

maka proses pencairan dapat diberikan.

92

Tahap Monitoring

a) Reguler Monitoring

(1) Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara reguler dan

memberikan laporan kunjungan nasabah atau call report kepada

komite pembiayaan atau supervisor A/M

(2) Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban

nasabah kepada bank setiap akhir bulan

b) Restrukturisasi Pembiayaan

(1) Restrukturisasi, Rekondisi, Reschedule

(2) Penjualan jaminan (sukarela atau litigasi)

6) Tahap Pembayaran Angsuran atau Pelunasan

a) Jadwal yang tetap dan jelas dilaksanakan sebagaimana tertulis di dalam

perjanjian yang telah disepakati bersama.

b) Semua pembayaran akan diberikan oleh nasabah ke bank

c) Kontrak mudharabah secara otomatis berakhir setelah terpenuhinya

seluruh kewajiban nasabah tersebut kepada bank.

C. Analisa Kesesuaian Prosedur Pengajuan Pembiayaan Secara Teori dan

Praktek yang ada Pada BMT Tamzis dan BSM

Teori

1. Dalam prosedur pengajuan pembiayaan hal yang diperhatikan dalam menilai

kelayakan usaha adalah aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek

93

keuangan, aspek operasi atau teknis, aspek manajemen dan aspek ekonomi

dan aspek mengenai dampak lingkungan.

2. Prosedur pembiayaan yang sehat menurut teori adalah prosedur persetujuan

pembiayaan, proses administrasi, prosedur pengawasan pembiayaan

3. Proses pembiayaannya meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan,

penyuusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan,

realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian

pembiayaan bermasalah

4. Prosedur analisis meliputi berkas dan pencatatan, data pokok dan analisa

pendahuluan

5. Keputusan permohonan pembiayaan ditentukan berdasarkan bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan wewenangnya dalam

pengambilan keputusan tersebut

6. Penyidikan dan analisa kredit

Penyidikan tersebut berisikan tentang wawancara dengan pemohon,

pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang di

ajukan nasabah.

7. Pedoman memorandum pembiayaan

Pedoman memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam

pengajuan pembiayaan yang berisikan tujuan pembiayaan, latar belakang

calon nasabah, kondisi usaha, analisis keuangan calon nasabah, analisis

jaminan, analisis resiko pembiayaan.

94

Praktek yang ada pada BMT

1. Harus menjadi nasabah terlebih dahulu

Pada teori tidak mensyaratkan harus menjadi nasabah dahulu dalam

pengajuan pembiayaan tetapi pada prakteknya prosedur pengajuan

pembiayaan pada BMT Tamzis hal ini merupakan syarat utama yang

ditetapkan oleh management karena jika sudah menjadi nasabah data

mengenai nasabah sudah masuk ke dalam dokumen Tamzis. Meskipun hal ini

tidak sesuai dengan yang ada pada teori namun dalam kesamaan mengenai

data diri nasabah masuk kedalam prosedur pengajuan pembiayaan pada aspek

hukum, serta ada dalam hal penyidikan dan analisis kredit yaitu dalam

pengumpulan data yang berhubungan dengan pemohon.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan

Formulir yang disediakan berisikan jumlah permohonan pembiayaan,

keperluan pembiayaan, dicantumkan agunan atau jaminan yang diberikan

nasabah. Hal ini sesuai dengan yang diterapkan pada teori pengajuan

pembiayaan yang ada pada pedoman memorandum pembiayaan yaitu hal-hal

yang meliputi tujuan pembiayaan, dan latar belakang calon nasabah.

3. Survey yang dilakukan oleh marketing

Survey ini dilakukan guna mengetahui layak atau tidaknya usaha untuk di

biayai karena bagi pihak BMT usaha mempengaruhi lancar atau tidaknya

proses pengembalian pembiayaan tersebut yaitu dengan cara menanyakan

pada tetangga sekitar usaha apakah usaha yang dijalankannya tersebut

merupakan usaha milik sendiri atau nasabah ini hanya bekerja di tempat itu.

95

Hal ini tidak ada pada teori yang ada di teori hanyalah pengawasan mengenai

usahanya saja apakah ramai atau sepi. Hal ini bagus dilakukan oleh BMT

meskipun tidak sesuai dengan teori karena melihat pada pengalaman yang

terjadi banyaknya penipuan bahwa usaha itu bukan miliknya melainkan si

peminjam hanya bekerja di tempat itu dan nasabah ini hanya mengatas

namakan dirinya di tempat itu, untuk menghindari hal tersebut maka pihak

Tamzis melakukan hal ini.

4. Kriteria usaha

Kriteria usaha yang dimaksud adalah lama beridirinya usaha tersebut,

persyaratannya di sini adalah minimal usahanya sudah berjalan 6 bulan. Hal

ini sesuai dengan yang ada pada toeri yaitu pedoman memorandum usaha

mengenai konndisi usaha, ditentukan minimalnya pada BMT agar pihak

BMT dapat melihat mengenai kesehatan usaha yang dijalankannya dilihat

dari waktu usaha dan laporan keuangan jika nasabah memiliki laporan

pencatatan usahanya.

5. Jumlah pembiayaan

Jumlah pembiayaan menyangkut dengan jaminan, jika pembiayaan dibawah

10 juta persyaratannya hanya fotocopy KTP, kartu keluarga dan surat nikah

namun jika pembiayaannya melebihi 10 juta maka nasabah harus

memberikan jaminan. Hal yang dilakukan pada teori tidak melihat berapa

jumlah pembiayaannya. Karena berapapun jumlah pembiayaannya jaminan

tetap penting untuk menghindari terjadinya kredit macet.

96

6. Pencairan

Proses pencairan ini bisa langsung didapatkan dengan jangka waktu paling

lama 3 hari setelah divisi yang menangani pembiayaan telah memeriksa

mengenai kelengkapan nasabah. Hal ini sesuai pada teori yaitu yang ada

dalam prosedur pembiayaan yaitu tahap persetujuan yang kemudian bisa

dicairkan.

Praktek Yang ada Pada BSM

1. Tahap solitisasi dan permohonan pembiayaan

Tahap solitisasi tidak ada pada teori, bank yang mengadakan kegiatan ini

dengan tujuan mencari nasabah yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

oleh BSM. Sedangkan syarat kelayakan permohonan pembiayaan mulai dari

aspek hukum, kemampuan membayar hingga agunan sama dengan yang ada

pada teori karena bagi bank ini merupakan hal utama terpenting dalam hal

pemberian pembiayaan.

2. Tahap investigasi

Tahap investigasi adalah tahap untuk memenuhi data kelengkapan nasabah.

Data kelengkapan nasabah dibedakan menjadi dua yaitu data pinjaman untuk

pegawai dan data pinjaman untuk nasabah perorangan dengan persyaratan

yang harus di cantumkan seperti

3. Tahap analisa

Tahap analisa yaitu menganalisa berkas mengenai kelengkapan data yang

diberikan oleh nasabah apakah sudah lengkap atau belum. Hal ini sesuai

97

dengan yang ada pada teori yaitu prosedur analisis yang berisikan tentang

berkas dan pencatatan, data pokok dan analisa pendahuluan, jaminan, laporan

keuangan, penelitian realisasi usaha, dan penilaian barang jaminanannya.

4. Tahap persetujuan

Tahap persetujuan juga sesuai dengan yang ada pada teori karena ini yang

menentukan apakah nasabah ini diterima pengajuannya, atau di tolak atau

ditahan. Keputusan permohonan pembiayaan ini Semua tergantung pada

orang yang memegang wewenang dalam pengambilan keputusan.

5. Tahap pencairan

Tahap pencairan ini dapat di berikan apabila semua data telah di lengkapi

oleh nasabah. Tahap pencairan ini tidak di sebutkan dalam teori karena sudah

termasuk ke dalam tahap persetujuan.

6. Tahap monitoring

Tahap monitoring yaitu tahap memonitor pengembalian pembayaran nasabah

kepada bank setiap akhir bulan bukan hanya itu pembinaan juga di berikan

oleh pihak bank kepada nasabah peminjam. Tahap monitoring yang ada pada

BSM sesuai dengan teori yang ada.

7. Tahap pembayaran angsuran atau pelunasan

Tahap pelunasan sesuai dengan teori yang ada yaitu jadwal yang tetap dan

jelas yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah di

tetapkan.

98

1) Kelebihan dan Kelemahan Mengenai Kesesuaian Antara Teori dan Praktek

yang ada pada BMT Tamzis dan BSM

BMT Tamzis

Kelebihan

1. Memberikan kemudahan pada masyarakat yang membutuhkan modal namun

tidak memiliki jaminan

2. Ada toleransi dalam hal pengembalian pembiayaan karena pengembaliannya

bisa di cicil perhari, perminggu, perbulan tergantung kesanggupan

nasabahnya.

3. Tidak ada biaya administrasi pada proses pinjaman tersebut.

4. Memberikan penawaran kepada nasabah yang tidak memiliki kemampuan

usaha yaitu diberikan pinjaman pembiayaan qardul hasan atau pembiayaan

tanpa bagi hasil

Kelemahan

1. Tidak memberikan pengawasan pembiayaan pada usahanya karena

menurutnya mengambil cicilan dalam pengembalian pinjaman sudah cukup

terawasi

2. Tidak ada jaminan untuk pembiayaan di bawah 10 juta

3. Tidak memperhitungkan resiko pengembalian pembiayaan jika suatu saat

terjadi kredit macet pada usaha yang tidak memberikan jaminan.

4. Terlalu menganggap mudah dalam menangani masyarakat kecil.

5. Tingkat resiko lebih tinggi jika ada nasabah peminjam yang mengalami

kegagalan dalam pengembalian.

99

Bank Syariah Mandiri

Kelebihan

1. Sangat teliti dalam menilai nasabah

2. Tingkat resiko dalam hal kredit macet sedikit

3. Ada kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil sebelum penandatanganan

pembiayaan

4. Ada tahap investigasi kelengkapan data untuk membedakan nasabah pegawai

dan perorangan

5. Memahami alasan pada karakter seseorang sebagai bahan penilaian terhadap

nasabah yang memiliki modal cukup tetapi lebih memilih melakukan

pinjaman di bank

6. Untuk data kelengkapan nasabah, pada saat pihak bank melakukan survey

tempat usahanya di foto dan di selidiki mengenai nasabah tersebut pada

tetangga sekitar usaha dan rekan bisnisnya

Kekurangan

1. Persyaratan yang diberikan oleh nasabah yang pinjamannya sedikit sama

banyaknya dengan nasabah yang pinjamannya banyak

2. Tidak melayani pinjaman kepada masyarakat yang tidak memiliki jaminan.

3. Tidak mencantumkan proses administrasi namun di wajibkan untuk

membayar administrasi pada saat proses pencairan sehingga adanya ketidak

jelasan yang membuat seseorang berfikir negatif mengenai uang tersebut.

100

2) Kendala Yang Ada Dalam Pengajuan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

(UKM)

BMT Tamzis

a) Diantaranya adalah belum memiliki sistem prosedur yang standar dan baik

b) Kurangnya memanfaatkan teknologi

c) Pendidikan masyarakat yang rendah

Karena banyak masyarakat di pasar yang tidak berpendidikan sehingga

masyarakat masih lebih memilih melakukan pinjaman pembiayaan pada

rentenir-rentenir yang ada di pasar, padahal melakukan pinjaman di BMT

Tamzis ini tidak sesulit melakukan pembiayaan pada bank-bank, namun

karena kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh berbeda dengan apa yang

dilakukan Bank Syariah pada umumnya sehingga masyarakat masih saja

berfikiran bahwa melakukan pinjaman di BMT masih sulit seperti yang ada

pada Bank

d) Rendahnya inovasi dalam produk

e) Tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah

Perkembangan BMT yang sangat beragam telah mulai menimbulkan

masalah dalam hal kejelasan BMT itu sendiri. Karena, tidak sedikit BMT-

BMT yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak sedikit pula masyarakat

yang berminat

f) Kelembagaan legalitas

g) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan kompetensi SDM

yang rendah

101

h) Kelemahan SDM dan sistem operasional6

Bank Syariah Mandiri

a) Lemahnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha mikro dan kecil untuk

mengakses pembiayaan bank

b) Terbatasnya jaminan dan modal sendiri yang bisa disediakan oleh pengusaha

mikro dan kecil

c) Sulitnya prosedur yang di berikan oleh Bank Syariah Mandiri

d) Prosesnya sangat lama

e) Masih banyaknya ketidaksesuaian skim pembiayaan dengan kebutuhan

nasabah mikro dan kecil

f) Infrastruktur bank yang ada juga tidak siap untuk menjangkau nasabah mikro

dan kecil yang tersebar di banyak lokasi, sektor dan komunitas terkait dengan

skala ekonomis pembiayaan.

Faktor yang menyebabkan nasabah tidak memilih bank dalam pembiayaan:

a) Keterbatasan modal

b) Tidak memiliki jaminan

c) Persyaratan yang terlalu sulit dan berbelit

d) Proses pencairan lama

6 Wawancara pribadi dengan BMT Tamzis

102

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri

(BSM) untuk pembiayaan usaha kecil yaitu pertama-tama nasabah

mengajukan proposal permohonan pembiayaan yang berisi data-data

pendukung seperti legalitas pribadi atau usaha, laporan keuangan usaha, data

jaminan. Setelah pemohon melengkapi permohonan pembiayaan tersebut

selanjutnya pihak BSM akan melakukan analisis dengan menggunakan

wawancara, call visit (kunjungan laporan), membuat call report (laporan

kunjungan). Selain itu BSM juga akan menganalisa keuangan, usaha, karakter

manajemen, yuridis usaha dan jaminan. Jika kesimpulan analisis tersebut

menyatakan bahwa calon nasabah layak diberikan pembiayaan maka pihak

BSM akan membuat Offering Letter yaitu surat persetujuan prinsip

pembiayaan. Sedangkan prosedur yang diterapkan pada BMT jauh lebih

mudah, singkat, dan cepat. Prosedur yang ada pada BMT yaitu yang pertama

dan wajib adalah menjadi anggota di Tamzis dengan mempunyai tabungan

dengan begitu maka nasabah baru bisa mendapatkan pinjaman pembiayaan,

102

103

setelah itu di survey layak atau tidaknya nasabah itu untuk dibiayai. Syarat

layak atau tidaknya itu dilihat dari: Baitul Maal, pembiayaan ini untuk

memberdayakan kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan usaha,

caranya adalah diberikan pembiayaan qardul hasan atau pembiayaan yang

tanpa bagi hasil. Contoh pinjaman Rp 1 juta pengembaliannya pun 1 juta.

Dalam pembiayaan ini pihak BMT tidak menunggu mereka yang mengajukan.

Jika dilihat dari usahanya memang harus dibantu, dibantulah dengan

memberikan pembiayaan kepada mereka. Pihak BMT yang menawarkan

kemudian dilihat sampai bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan usaha

yang ditanyani oleh divisi tammadun. Baituttanwil, menangani orang-orang

yang memiliki kemampuan usaha tetapi kekurangan modal. Mereka ini jika

tidak dilayani maka akan lari ke rentenir, karena jika mereka lari ke Bank

tidak mungkin karena persyaratan yang terlalu sulit untuk mereka jangkau.

Kemudian juga dilihat dari lama berdirinya usaha, syarat minimal usaha pada

BMT adalah enam bulan. Setelah itu Jika memang layak dibiayai dilihat

kembali berapa pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah. Jika pembiayaan

dibawah Rp 2juta tidak memakai persyaratan apa-apa hanya fotocopy, kartu

keluarga dan KTP tetapi jika pengajuan pembiayaannya di atas Rp 5 juta

menggunakan surat nikah. Pinjaman lebih dari 10 juta menggunakan BPKB

motor atau sertifikat rumah yang buat jaminan. Jaminan ini hanya digunakan

sebagai alat pengaman bagi pihak BMT jika suatu saat mengalami kredit

macet namun sekalipun macet jaminannya tidak di manfaatkan oleh pihak

104

BMT. Jika surveynya bagus kemudian di cairkan. Pengembalian

pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil, cicilannya tergantung

kesanggupan nasabah ada yang menginginkan perhari, perminggu, atau

perbulan.

2. Kendala yang terdapat pada BMT Tamzis dalam pengjuan pembiayaan UKM

adalah belum memiliki sistem prosedur yang standar dan baik, kurangnya

memanfaatkan teknologi, pendidikan masyarakat yang rendah karena banyak

masyarakat di pasar yang tidak berpendidikan sehingga masyarakat masih

lebih memilih melakukan pinjaman pembiayaan pada rentenir-rentenir yang

ada di pasar, tingkat kepercayaan masyarakat tentang BMT masih rendah,

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan kompetensi SDM

yang rendah, dan kelemahan SDM dalam sistem operasionalnya. Sedangkan

kendala yang ada pada BSM adalah Lemahnya wawasan dan pengetahuan

pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses pembiayaan bank, kemudian

terbatasnya modal sendiri yang bisa disediakan oleh pengusaha mikro dan

kecil sebagai jaminan, dianggap sulit prosedur yang di berikan oleh Bank

Syariah Mandiri, proses mencairkannya pun sangat lama, masih banyaknya ke

tidak sesuaian skim pembiayaan dengan kebutuhan nasabah mikro dan kecil,

infrastruktur bank yang ada juga tidak siap untuk menjangkau nasabah mikro

dan kecil yang tersebar di banyak lokasi, sektor dan komunitas terkait dengan

skala ekonomis pembiayaan.

105

B. SARAN

Saran-saran yang akan diberikan penulis terkait dengan pihak-pihak yaitu:

1. Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) diantaranya adalah:

a. Hendaknya BSM dapat lebih cepat tanggap dalam menyikapi persoalan

umat khususnya dalam permasalahan keuangan dan pembiayaan bagi

UKM yang potensial dan juga dapat bersikap bijaksana serta tegas dalam

menghadapi nasabah yang dinilai tidak memenuhi kewajiban atau role

play pihak BSM sehingga ada nilai wibawa BSM itu sendiri oleh nasabah.

b. Diharapkan kepada BSM agar lebih selektif dalam pendistribusian

pembiayaan sehingga dana tersebut sampai kepada pihak nasabah yang

benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha yang produktif.

c. Melakukan kerja sama pola kemitraan, dimana BSM berfungsi sebagai

fasilitator usaha mikro dan kecil dengan pengusaha besar dalam pola

kemitraan Inti-Plasma, dimana perusahaan menjamin pasar dan

pendamping teknologi.

d. Pihak BMT hendaknya mengembangkan sistem monitoring pembiayaan

mikro dan kecil berbasis teknologi untuk mengefektifkan dan menurunkan

biaya monitoring pembiayaan.

e. Melakukan kerja sama pembiayaan program dengan pemerintah untuk

mendapatkan fasilitas penjaminan, likuiditas atau bantuan lainnya untuk

meningkatkan pembiayaan ke segmen mikro dan kecil.

106

2. Saran bagi pihak Pemerintah adalah selalu memperhatikan para pedagang dan

usaha kecil menengah (UKM) dalam hal pemberian dana atau pun fasilitas

dan pelayanan yang mendukung berkembangnya UKM karena UKM

merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang banyak memberikan

sumbangsih bagi negara dan juga diharapkan pemerintah dapat memberikan

dukungan kepada pihak bank dalam membantu tugas-tugas pemerintah dalam

hal penanganan para pedagang kecil.

Diantara keduanya baik Bank maupun Lembaga Keuangan non Bank

seperti BMT memiliki keunggulan masing-masing, sehingga nasabah dapat

menyesuaikan akan kebutuhannya.

Setelah melihat analisa komparatif baik dari sisi prosedur pengajuan

pembiayaan maupun kendala-kendalanya ternyata banyak perbedaan,

kekurangan dari perbedaan disini bukan dimaksud penulis untuk melemahkan

atau menjustifikasi namun sebagai bahan perbandingan yang nantinya akan

bermanfaat bagi Bank maupun BMT. Tanpa mengurangi rasa hormat penulis.

Dan kelebihan dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja keduanya di

masa yang akan datang.

Demikianlah penulisan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini

dapat berguna bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sehingga akan

menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai Bank Syariah Mandiri

dan Baituttamwil Tamzis.

94

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, Departermen Agama RI

Adam, Mercya, Rossi, Wawancara Pribadi, 06 Oktober 2010-11-03

Amin, Hasan, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, Jakarta, Pradiya Utama,

1976

Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Pustaka

Alvabet, 2005

Baridwan, Zaki, Sistem akuntansi, Penyusunan Prosedur dan Metode,

Yogyakarta, BPFE, 1992

Chapra, M. Umar, The Future Of Economic An Islamic Perspektif, Jakarta,

Sharia Economic and Banking Institute, 2001

Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. Citra

Aditya Bakti, 1993

Edillius, Pengantar Ekonomi Perusahaan, jakarta, Rineka Cipta, 1992

Irkam, Muhammad, Kemanfaatan Lembaga Keuangan Syariah, Tamaddun

edisi xxv/th.V/Maret-April 2010

-------------------------- // ---------------------------

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 2000

------------------------- // ------------------------

94

95

Luth, Thohir, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di

Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005

Muhammad, Bank Syariah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan

Ancaman, Yogyakarta, Ekonisia, 2006, Cetakan Pertama, Edisi Kedua

------------------------- // ------------------------

Ryanto, Edi, Wawancara Pribadi, Jakarta, 25 Juni 2010

Saleh, Rahmat, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah,

Jakarta, Penerbit Djambatan, 2003, Cetakan Kedua

Sartika, Titik, Ekonomi Skala Menengah dan Koperasi, Jakarta, Ghalia

Indonesia, 2004

Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, Fakultas Ekonomi

UI, 1995, Edisi IV

Sjahdeini, Sutan. Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata

Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka Utama dan Grafiti, 1999

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis VI Peneliti Pemula,

Yogyakarta, Gajah Mada University Pess, Cetakan Pertama

Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Pembiayaan Syariah, Jakarta,

Zikrul Hakim, 2003

96

---------- BMT Tamzis, Company Profile

---------- http://diswandi..ntbblogs.com/2009/10/02/Strategi Pengembangan

UMKM di Indonesia

---------- http://harryazharazis.com/dok-26.html

---------- http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/19/47

---------- http://www. SyariahMandiri.co.id

---------- Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2008

---------- Laporan Tahunan KJKS Baituttamwil Tamzis 2009

---------- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Institute Bankir Indonesia,

Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta, Djambatan,

2003, Cetakan Kedua

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah

3. Undang-Undang 1945 Pasal 33 dan 34 Tentang Perekonomian dan

Kesejahteraan Sosial

ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PROSEDUR...

Documents

Transcript of ANALISA KOMPARATIF TERHADAP PROSEDUR...