1

ANALISA ATAS MEKANISME PENGELOLAAN BENCANA

DAN DANA BENCANA DI INDONESIA

Oleh:

Tim Analisa BPK – Biro Analisa APBN &

Hendri Saparini

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris

khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang

beragam, baik dari segi geografis, geologis, hidrologis dan demografis. Dengan kondisi yang

dimiliknya tersebut Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Akan tetapi dibalik potensi

yang menguntungkan tersebut Indonesia juga memiliki potensi untuk mengalami bencana alam

dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis,

terpadu dan terkoordinasi. Bencana menurut Bakornas adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban

penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, prasarana

dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan

masyarakat. Dari berbagai macam jenis bencana alam, baik yang disebabkan oleh

kesalahan/kelalaian manusia maupun murni kejadian alam, banjir dan gempa bumi

merupakan dua jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia.

Bercermin dari banyaknya jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia, apalagi pada

beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dan masyarakat telah mengantisipasinya dengan

membentuk lembaga penanggulangan bencana alam. Saat ini, pengelolaan penanggulangan

bencana alam ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah

sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden

dalam kegiatan yang terkait dengan bencana alam, seperti: mengkoordinasikan perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta

melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan

2

setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan

pemulihan. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk

dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.

Memperhatikan tugas dan fungsi BNPB tersebut di atas, tugas menjalankan koordinasi

manajemen bencana ada di tangan BNPB. BNPB dituntut untuk merumuskan kebijakan

nasional yang terkait dengan manajemen bencana karena manajemen bencana adalah suatu

bidang yang melibatkan persiapan antisipatif sebelum bencana terjadi, bantuan dan

tanggapan terhadap bencana (seperti: evakuasi darurat, karantina, pencegahan penularan

masal, dll) termasuk membangun kembali masyarakat korban bencana setelah bencana alam

atau bencana akibat perbuatan manusia tersebut terjadi. Secara umum dapat dikatakan

bahwa manajemen bencana adalah suaru proses yang berkelanjutan yang di dalam proses

tersebut seluruh individu, kelompok dan komunitas yang terlibat mengelola bencana dalam

upayanya untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana yang terjadi.

Terjadinya banyak bencana di Indonesia dalam periode 5 tahun terakhir tentu saja turut

mempengaruhi perkembangan belanja negara karena dilakukannya langkah-langkah

penanganan beberapa bencana yang melanda di tanah air, seperti, gempa bumi dan banjir,

bencana lumpur di Sidoarjo, hingga wabah virus flu burung. Sesuai dengan tema dan prioritas

pembangunan nasional dalam RKP 2010 alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam

APBN tahun 2010 salah satunya akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan

sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim, termasuk dalam pengurangan

resiko bencana. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesiagaan dan penanggulangan

bencana, membentuk standby force yaitu tenaga medis dengan perbekalannya, PMI, teknisi

untuk kerusakan listrik, urusan energi, satgas, atau elemen yang berkaitan dengan energi, serta

unsur TNI dan Polri.

3

Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian material dan korban jiwa yang tidak

sedikit selama 5 tahun terakhir. Korban jiwa mencapai 177.078 jiwa, sebesar 94 persen dari

total jumlah korban jiwa tersebut diakibatkan oleh peristiwa gempa bumi dan tsunami yang

terjadi di Aceh pada tahun 2004. Bencana banjir selama tahun 2004-2008 mendominasi

bencana di Indonesia dengan 1210 kejadian. Berdasarkan data BNPB, pada dua tahun terkhir

periode tersebut terjadi peningkatan bencana banjir dengan 834 kejadian, sekitar 69% dari

kejadian banjir selama kurun waktu tersebut. Meskipun demikian, jumlah korban jiwa karena

bencana jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, hanya 1158 jiwa , dibanding 9455 jiwa

pada tahun 2005-2006.

Grafik 1. Jumlah Peristiwa Bencana di Indonesia

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Grafik 2. Jumlah Korban Jiwa Bencana di Indonesia 2004 – 2008

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

4

Karena peningkatan jumlah kejadian bencana baik bencana alam maupun karena ulah

manusia, manajemen bencana dan pengelolaan anggaran negara yang terkait dengan

manajemen bencana harus dilakukan dengan terpadu. Manajemen bencana bukan saja harus

dilakukan setelah terjadi bencana, teyapi juga termasuk sebelum terjadinya bencana.

II. PERATURAN ATAS MEKANISME PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana menggunakan ketentuan yang

berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pengelolaan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam

serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama

ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pengelolaan bencana maupun yang terkait

dengan landasan hukum karena belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur hal

tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra-bencana, saat tanggap darurat

dan pasca bencana. Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok

penyelenggaraan penanggulangan bencana, diantaranya adalah:

a. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu,

terkoordinasi dan menyeluruh.

b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan

sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak

masyarakat antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan

sosial, pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

5

d. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara

luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional.

e. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat pada setiap tahapan bencana agar tidak

terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

f. Pemerintah bertanggungjawab dalam pengurangan risiko bencana dan pemaduan

pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan yang dilaksanakan.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Mengingat Indonesia berada pada kawasan rawan bencana yang secara alamiah dapat

mengancam keselamatan bangsa, maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi

bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan

penghidupan. Penataan ruang harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi,

terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

adalah untuk mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, agar terwujud

keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat

memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan hidup.

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.

Mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra-bencana,

saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

tahap prabencana meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

6

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana

Mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang meliputi:

a. sumber dana penanggulangan bencana;

b. penggunaan dana penanggulangan bencana;

c. pengelolaan bantuan bencana; dan

d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan

bencana.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur dana penanggulangan bencana dalam tahap

pascabencana yang digunakan untuk kegiatan rehabilitasi antara lain meliputi perbaikan

lingkungan daerah bencana dan perbaikan prasarana dan sarana umum serta pelayanan

kesehatan sedangkan kegiatan rekonstruksi meliputi

pembangunan kembali prasarana dan sarana, partisipasi dan peran serta lembaga dan

organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial,

ekonomi, dan budaya.

5. Peraturan Presiden No. 08 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Mengatur ketentuan bahwa BNPB mempunyai tugas antara lain memberikan pedoman dan

pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara dan

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan

sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

III. PENGELOLAAN DANA BENCANA

Realisasi anggaran pada subfungsi penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2006-2009

(grafik 3) digunakan untuk membiayai program utama, yaitu program pencarian dan

penyelamatan, dengan semakin memperhatikan pula upaya pengurangan resiko bencana, di

luar upaya penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara setelah

7

berakhirnya mandat Badan Rehabilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias yang

dialokasikan kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, yang dialokasikan lebih dari

Rp3,4 triliun.

Grafik 3. Dana Penanggulangan Bencana pada Belanja Pemerintah Pusat Menurut

Fungsi 2005–2010 (miliar rupiah)

Sumber: Departemen Keuangan

Untuk tahun 2007, Pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi untuk penanggulangan

bencana sebesar Rp2,7 triliun. Dari anggaran tersebut, 99 persen telah direalisasi antara lain

untuk penanganan gempa di Manggarai, Bengkulu, Sumatera Barat dan sekitarnya serta banjir

di Morowali dan Gorontalo. Sedangkan untuk tahun 2008, Pemerintah mengalokasikan dana

kontinjensi bencana sebesar Rp3,0 triliun, dan telah direalisasi 98,3 persen atau Rp2,95 triliun.

Untuk tahun 2009, Pemerintah mengalokasikan dana kontinjensi bencana sebesar Rp3,0 triliun,

sama dengan tahun anggaran sebelumnya (Grafik 4).

Grafik 4. Dana Kontinjensi Bencana 2006–2010 (triliun)

Sumber: Departemen Keuangan

8

Guna menunjang upaya pencapaian sasaran-sasaran pokok yang ditetapkan dalam

prioritas peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan

perubahan iklim, dalam APBN tahun 2010 direncanakan alokasi anggaran sekitar Rp3,5 triliun.

Alokasi anggaran tersebut akan difokuskan penggunaannya untuk mendukung 5 fokus kegiatan,

yaitu: (1) peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam

lainnya sebesar Rp475,3 miliar; (2) peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam

dan kualitas daya dukung lingkungan sebesar Rp792,4 miliar; (3) peningkatan pengelolaan

sumber daya air terpadu sebesar Rp436,6 miliar; (4) peningkatan pengelolaan sumber daya

kelautan sebesar Rp564,6 miliar; dan (5) peningkatan kualitas tata ruang dan pengelolaan

pertanahan sebesar Rp1,2 triliun.

Data-data di atas memperlihatkan bahwa dana-dana yang dialokasikan untuk tujuan

penanggulangan bencana cenderung meningat dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2010

telah dialokasikan dana untuk mencegah terjadinya bencana dengan melakukan rehabilitasi dan

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan tetapi belum terlihat langkah-langkah

yang nyata dan signifikan dalam manajemen bencana, terutama dalam manajemen pra-

bencana.

IV. PELAKSANAAN ATAS MEKANISME PENGELOLAAN DANA BENCANA

Pengelolaan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam

serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini

yang kegiatan penangulangan bencana lebih banyak dilakukan sebagai tanggapan setelah

terjadinya bencana, bukan antispasi pencegahan bencana. Selain masih minim, kegiatan

antisipasi pencegahan bencana juga dilakukan tidak secara terpadu lintas departemen, tetapi

lebih cenderung menjadi proyek sektoral yang terpisah-pisah. Tanpa langkah-langkah antisipatif

yang terpadu, bencana alam yang dapat dicegah dan bencana karena kelalaian manusia akan

lebih sering terjadi. Kerugian material yang lebih besar dan korban jiwa masih berpotensi terus

bertambah.

9

Langkah antisipatif yang masih lemah diperburuk dengan kelemahan dalam pengelolaan

bencana, yang kadang terkait dengan landasan hukum. Beberapa kelemahan dan kendala yang

terjadi dilapangan selama ini adalah :

1. Penyaluran bantuan kemanusiaan yang terkumpul dari masyarakat tidak ada kontrol. Tidak

ada laporan kepada masyarakat atas penggunaan dana oleh masyarakat sipil yang

menghimpun dana masyarakat. Hal ini dapat berakibat overlaping dan inefisiensi

penanggulangan bencana.

2. Tidak ada wewenang dan koordinasi terpusat sehingga penerimaan dan penyaluran

bantuan bencana tersendat.

3. Dana bagi korban bencana dan kegiatan operasional petugas di tempat kejadian juga sering

terhambat. Dana bencana Pemerintah Provinsi sering kali tidak bisa cepat dicairkan.

Alasannya, menunggu mekanisme pencairan dana,

4. Terkait dengan koordinasi antar pihak saat terjadi bencana alam. Tidak adanya badan

tertinggi yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana membuat niat baik

membantu korban bencana alam tidak berjalan baik.

V. HASIL PEMERIKSAAN DAN TEMUAN BPK

Seperti telah disebutkan pada awal tulisan ini, posisi Indonesia memiliki potensi terjadinya

bencana alam yang beragam, baik yang terjadi karena perbahan alam maupun karena ulah

manusia. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian materi dan dalam benyak kejadian

menelan korban jiwa. Akan tetapi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia seperti

tak putus dirundung bencana, pengelolaan dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang terkait

penanggulangan bencana belum optimal. Masih banyak ditemukan kelemahan dan pelanggaran

ketentuan terhadap pengelolaan anggara tersebut. Kelemahan dan pelanggaran tersebut terjadi

di beberapa departemen dan instansi seperti yang dilaporkan oleh BPK dalam ringkasan di

bawah ini:

1. DEPARTEMEN SOSIAL

1. Pembelian Cadangan Beras Perencanaannya Belum Memadai Sebesar Rp23.099,96 juta

10

Pengadaan Beras Bencana Alam Tahun 2008 dilaksanakan berdasarkan perjanjian jual

beli beras antara Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial

dengan Perusahaan Umum Bulog sebesar Rp23.099.960.000,00 untuk 4.442.300 kg

beras. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan untuk merealisasikan DIPA yang telah

diberikan tanpa melihat kebutuhan akan beras dan panitia pengadaan dan pejabat

pembuat komitmen tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Sosial untuk Pelaksanaan Program

Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat Belum Dilakukan Secara Memadai

Pada Tahun 2008 Departemen Sosial melaksanakan Program Keserasian Sosial Berbasis

Masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Bantuan Sosial dan Korban Bencana Sosial

(BSKBS) Ditjen Banjamsos. Keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk

kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk memulihkan kembali kehidupan social

(reintegrasi sosial) akibat kerusuhan sosial dan bencana sosial dari mulai perencanaan,

pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan pada 8 (delapan) provinsi yaitu Nanggroe

Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut

mengakibatkan realisasi Belanja Sosial yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Depsos

belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan belum mencerminkan suatu

pertanggungjawaban yang final dan pelaksanaan program keserasian sosial berbasis

masyarakat sulit diukur efektivitasnya.

3. Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perahu Floating Sebesar Rp6.362,85 juta Tidak

Sesuai Ketentuan.

Dalam rangka penanggulangan bencana Direktorat Bencana Sosial Korban Bencana Alam

(BSKBA) melaksanakan pengadaan 75 unit perahu floating. Pelaksana pengadaan adalah

PT. Carita Boat Indonesia sebagai pemenang lelang nilai kontrak adalah sebesar

Rp6.362.850.000,00. Hal tersebut disebabkan kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen

dalam menyusun dan menandatangani dokumen kontrak tanpa mempertimbangkan

kepentingan Depsos dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan kelalaian Panitia

11

Pemeriksa dan Penerima Barang dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dan

Penerimaan Barang/jasa tidak mengacu pada kondisi yang sebenarnya.

2. DEPARTEMEN KEMENKO KESRA

1. Kemenko Kesra belum menyetorkan seluruh sisa dana pada rekening penampungan

bantuan bencana tsunami NAD-Nias sebesar Rp2.942,77 juta dan selama tahun 2008

digunakan tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya

Catatan atas Laporan Keuangan Kemenko Kesra Tahun 2008 mengungkapkan bahwa

rekening ini telah dibekukan sementara melalui Surat dari PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Nomor HMN/01/06/2009 tentang Pembekuan Rekening Sementara.

Sebelum dilakukan pembekuan rekening, saldo akhir rekening menunjukkan jumlah

Rp1.442.442.776,00. Hal tersebut mengakibatkan:

a. Pemanfaatan sumbangan masyarakat untuk penanggulangan bencana alam di NAD-

Nias tidak optimal.

b. Sisa dana sebesar Rp2.942.776.000,00 (Rp1.500.000.000,00 +Rp1.442.776.000,00)

belum disetorkan ke kas negara yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan oleh

dan untuk kepentingan pihak tertentu.

3. DEPARTEMEN PERTANIAN

1. Penatausahaan Stok Pestisida tidak Tertib dan Terdapat Penimbunan Pestisida Senilai

Rp11.070.659.280,00.

Dalam Neraca unaudited Departemen Pertanian posisi 31 Desember 2008

mencantumkan saldo persediaan sebesar Rp21.203.714.646,00 didalamnya termasuk

saldo persediaan Eselon I Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp314.529.470,00. Dari uraian

catatan atas laporan keuangan diketahui bahwa persediaan pada Ditjen Tanaman

Pangan tersebut berupa barang konsumsi. Hasil pemeriksaan terhadap persediaan di

lingkungan Ditjen Tanaman Pangan, diketahui bahwa selain persediaan yang dilaporkan

dalam Neraca tersebut, juga terdapat persediaan lain berupa pestisida untuk

penanggulangan bencana alam yang disimpan dan dikelola oleh salah satu Unit

12

Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Tanaman Pangan, yaitu Balai Besar Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT). Berdasarkan konfirmasi dengan petugas penyimpann

pestisida tersebut, diketahui bahwa persediaan tersebut merupakan stock nasional

pestisida untuk penanggulangan bencana alam. Sesuai tujuannya, pestisida tersebut

akan dibagikan kepada masyarakat untuk penanggulangan bencana alam. Hal tersebut

mengakibatkan:

a. Saldo persediaan dalam Neraca unaudited Ditjen TP dan Kementerian Pertanian per 31

Desember 2008 understated sebesar Rp11.070.659.280,00

b. Laporan Pengadaan pestisida tidak bermanfaat secara optimal dan tidak dapat

digunakan sesuai peruntukannya karena kadaluarsa

c. Hasil pengadaan pestisida banyak yang kadaluarsa dan tidak bermanfaat secara

optimal serta tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.

4. DEPARTEMEN KESEHATAN

1. Metode penunjukan langsung dalam penetapan PT Pembangunan Perumahan (PP) dan

PT Rajawali Nusindo sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa di RSUPN Dr. Cipto

Mangunkusumo Jakarta tidak sesuai ketentuan

Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi kontraktor lain yang

kompeten untuk bersaing dalam pelaksanaan tender/pelelangan pekerjaan

pembangunan Gedung Public Wing, dan harga pengadaan belum dapat diyakini

kewajarannya.

5. MENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1. Perencanaan dan Penyaluran Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Daerah

Tertinggal Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran dan Belum Seluruhnya

Dipertanggungjawabkan

Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

(KNPDT) TA 2008 telah tercantum anggaran untuk bantuan sosial sebesar

Rp.932.035.413.000,00 dan telah terealisasi 77,76% sebesar Rp.724.715.862.018,00. Hal

13

tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja bantuan sosial sebesar

Rp4.184.603.400,00 diindikasikan kurang tepat sasaran dan Bansos pendampingan

melalui perantara pihak III belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp2.500.000.000,00

dan rawan terjadi penyimpangan.

6. BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TAHUN 2008

1. Administrasi Barang Milik Negara (BMN) Peralatan dan Mesin Tidak Tertib

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaksana (operator aplikasi

program SIMAK BMN dan penanggungjawab SIMAK BMN terhadap peraturan yang ada

dan Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung. Hal tersebut

mengakibatkan aset BMN tidak dapat dipantau keberadaannya dan berpotensi hilang.

2. Pembayaran atas Pembelian Tanah dan Bangunan Warga di Luar Peta Area Terdampak

Terlambat Dilakukan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Yang Belum Diselesaikan

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan penanggungjawab

pembelian tanah dan bangunan warga sesuai Peta Area Terdampak dari PT LB, hingga

kini PT LB belum menyelesaikan seluruh jual beli tanah dan bangunan masyarakat sesuai

dengan Peta Area Terdampak tersebut. Hal tersebut mengakibatkan:

a. Nilai belanja modal tanah disajikan lebih catat sebesar Rp86.201.000,00.

b. Data yang dihasilkan tim verifikasi tidak dapat dibuktikan akurasinya.

c. Terhambatnya proses realisasi pembayaran ganti rugi 20%.

Hal tersebut terjadi karena BPLS tidak mengkoordinasikan pelaksana di lapangan dengan

unit yang mengelola data warga atas luas tanah dan atau bangunan sesuai kondisi fisik

yang ada.

3. Terdapat Ketidakpastian Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan Terkait Dengan

Kewajiban BPLS Untuk Membeli Tanah dan Bangunan Warga Di luar Peta Area

Terdampak.

Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian periode pengalihan konstruksi dalam

pengerjaan menjadi aset tetap dan skema pembayaran atas jual beli tanah dan

bangunan warga yang diatur dalam Perpres nomor 48 tahun 2008 tidak efektif.

14

4. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai

Hal tersebut mengakibatkan nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca Laporan

Keuangan BPLS yaitu saldo awal Januari 2008 dan saldo persediaan per 31 Desember

2008 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut terjadi karena Sistem aplikasi

untuk pencatatan persediaan tidak berjalan maksimal akibat sering rusak, Petugas yang

bertanggungjawab atas pencatatan persediaan tidak memahami dan tidak cermat dalam

melaksanakan tugasnya dan pengawasan dari atasan langsung (Kuasa Pengguna Barang)

tidak berjalan.

5. Sistem Pengendalian Intern pada BPLS Belum Memadai

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembinaan dan arahan dari Pimpinan BPLS, Belum

disahkan SOP oleh Kepala Bapel BPLS dan kurangnya langkah-langkah konkret dalam

pelaksanaan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi

BPLS tidak dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Beberapa Permasalahan Akuntansi Terkait dengan Aset Tanggul Dalam Pengerjaan

Sebesar Rp260.955.307.640,00 Belum Dapat Diselesaikan

Hasil pemeriksaan atas KDP, khususnya yang terkait dengan Tanggung senilai

Rp260.955.307.640,00, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Status kepemilikan tanggul yang belum jelas.

b. Belum dilakukan penghapusan atas tanggul senilai Rp44.570.883.024,00 yang hilang

atau tenggelam.

c. Belum ada kejelasan mengenai umur ekonomis tanggul apabila konstruksi tanggul

telah dinyatakan selesai.

d. Belum ada penyesuaian terhadap nilai tanggul terkait dengan adanya tanggul yang

ambles (subsidence)

7. Terdapat Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 21 atas Honor Terkait dengan Penggunaan

Dana Pinjaman dari Menko Kesra

Untuk membiayai kegiatan operasional BPLS di awal pendiriannya, pada tahun 2007

BPLS memperoleh dana pinjaman sebesar Rp6.000.000.000,00, diantaranya sebesar

15

Rp5.000.000.000,00 berasal dari Menko Kesra dan sebesar Rp1.000.000.000,00 berasal

dari Bakornas Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Dana tersebut akan dilunasi

kepada Menko Kesra dan Bakornas PB setelah BPLS memperoleh alokasi DIPA APBN

tahun 2007. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 1 Mei 2009, BPLS belum

mengusahakan kompensasi atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tersebut, sehingga

atas sisa dana pinjaman sebesar Rp266.890.666,00 belum dapat dilunasi kepada Menko

Kesra.

8. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Atas Pekerjaan Penanganan

Infrastruktur Jalan dengan Mendahului Kontrak

Pelaksana tidak mentaati ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku sehingga

mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa, proses pemilihan penyedia jasa menjadi tidak kompetitif

dan erdapat cacat kontrak, sehingga nilai aset sebesar Rp64.573.837.000,00 tidak dapat

diyakini kewajarannya, karena pembayaran dilakukan tanpa dokumen pendukung yang

sah.

9. Pengangkatan Tenaga Ahli Hukum Kontrak Profesional untuk Kontrak-Kontrak

Pengadaan Barang dan Jasa yang Bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 Tidak Sesuai

dengan Ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman atas ketentuan pengadaan barang

dan jasa, terkait dengan penggunaan tenaga ahli hukum kontrak profesional guna

pemberian pendapat hukum terhadap kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa yang

ada di BPLS yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00.

10. Terdapat Pemanfaatan Aset yang Belum Sesuai Ketentuan

Penanggungjawab BPLS pada bagian terkait lalai akan kewajibannya sehingga

mengakibatkan:

a. BPLS tidak memperoleh manfaat atas aset bangunan yang dipinjam dan hilangnya

potensi penerimaan negara yang berasal dari sewa.

b. Penanggungjawab atas aset limpahan ex Timnas PSLS tidak jelas, terutama apabila

terjadi kerusakan atau kehilangan atas aset tersebut.

16

11. Terjadi Kerusakan Atas Hasil Pekerjaan Pemasangan Gebalan Rumput Senilai

Rp76.395.609,00

Hal tersebut terjadi karena konsultan perencana dalam melaksanakan pekerjaan tidak

cermat, panitia lelang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dan para pelaksana

pekerjaan dilapangan tidak cermat dalam mengevaluasi/mencermati kondisi lapangan.

7. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pengelolaan dan penatausahaan kas di lingkungan BNPB belum optimal

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Laporan Keuangan per 31

Desember 2008 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan beresiko adanya

penyalahgunaan dana di luar peruntukannya serta pengungkapan akun kas dalam Laporan

Keuangan tahun 2008 menjadi kurang memadai.

2. Sistem pencatatan dan pelaporan barang persediaan kurang memadai

Hal tersebut mengakibatkan penyajian nilai persediaan pada Neraca BNPB belum

mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak diyakini kewajarannya

3. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak diselenggarakan dengan baik dan tidak

dapat diyakini kewajaran penyajiannya.

Hal tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang tercantum dalam

neraca belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan terdapat resiko

penyalahgunaan/kehilangan atas BMN yang tidak terpantau keberadaannya, serta tujuan

pengadaan atas barang-barang yang belum dimanfaatkan menjadi tidak jelas.

4. Pengelolaan Hibah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak sesuai

ketentuan

Hal ini mengakibatkan Laporan Keuangan BNPB tidak mencerminkan kondisi yang

sebenarnya, terutama yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran hibah, serta

adanya resiko penyalahgunaan atas pengelolaan hibah diluar mekanisme APBN.

5. Penyaluran bantuan sosial kepada daerah sebesar Rp1.284,85 juta terlambat

dipertanggungjawabkan kepada BNPB

17

Hal tersebut disebabkan BNPB tidak konsisten menerapkan mekanisme yang telah

ditetapkan dalam penyaluran bantuan dan tidak memberlakukan sanksi tegas kepada

pemerintah daerah yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

6. Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan

yang dilakukan sebesar Rp629,76 juta

Hal tersebut mengakibatkan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran tidak

menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan perolehan aset tetap tidak dapat secara

otomatis dicatat dalam neraca.

Hal tersebut disebabkan :

a. BNPB tidak memperhatikan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran serta tidak

adanya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran penggunaan anggaran.

b. Lemahnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan petugas akuntansi barang milik

negara.

7. Aset Tetap berupa 2 buah mobil senilai Rp449,04 juta dikuasai oleh pihak lain

Hal tersebut mengakibatkan :

a. Adanya resiko kehilangan atas aset tetap yang berada dalam penguasaan pihak lain dan

tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi BNPB, yaitu

berupa kendaraan sebanyak 2 mobil senilai Rp449.045.455,00;

b. Kepastian hukum yang belum terjamin atas kepemilikan kendaraan sebanyak 2 unit

kendaraan senilai Rp88.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan karena kurangnya ketegasan dari para pejabat di lingkungan

BNPB untuk menertibkan penggunaan aset tetap oleh pihak lain yang tidak sesuai

ketentuan

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Manajemen bencana belum menjadi istilah yang akrab di masyarakat Indonesia. Hingga

saat ini masyarakat masih menjadi motor bagi upaya penanggulangan ketika terjadi bencana.

Sudah sangat banyak peraturan perundangan yang telah disiapkan untuk menanggulangi

18

bencana akan tetapi implementasinya sangta lemah. Pemerintah juga telah mengalokasikan

anggaran untuk penanggulangan bencana melalui berbagai departemen, kementerian dan

lembaga. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga melalui pemerintah daerah. Namun,

sampai saat ini, penyelenggaraan manajemen bencana belum dilaksanakan secara optimal.

Perlu evaluasi dan peningkatan peran BPNB

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) dibentuk berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Dengan peraturan tersebut BNPB dituntut untuk

merumuskan kebijakan nasional yang terkait dengan manajemen bencana karena manajemen

bencana adalah suatu bidang yang melibatkan persiapan antisipatif sebelum bencana terjadi,

bantuan dan tanggapan terhadap bencana.

Yang termasuk dalam pencegahan antara lain, perencanaan dan sanksi dalam

pengelolaan tata ruang, pengelolaan alam seperti hutan, sungai, dll, pembangunan dan

pemeliharaan berbagai infrastuktur yang dapat mencegah seperti dam, sungai, dll, perencanaan

dan pelaksanaan simulasi bencana, peringatan dini, dll. Sedangkan berbagai kegiatan yang

termasuk dalam penanggulangan bencana lain, penyederhanaan birokrasi penanganan

bencana, kejelasan system administrasi dan keuangan, sinergi penanggulangan bencana oleh

pemerintah dan masyarakat, termasuk di dalamnya audit terhadap dana yang dikumpulkan dari

masyarakat oleh lembaga swasta.

Dengan demikian tugas dari BPNP untuk pengelolaan bencana, mencakup dua hal yakni

pencegahan dan penanggulangan karena keduanya sangat terkait erat dengan pendanaan.

Kelemahan dalam pengeloaan penanggulangan bencana memang akan menimbulkan inefisiensi

dan kerugian bagi keuangan Negara. Namun, kelemahan dalam pencegahan akan berdampak

bagi semakin banyak dan besarnya bencana sehingga kebutuhan pendanaan untuk

penanggulangannya juga akan semakin besar.

Secara lebih detil, berikut ini beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah

untuk menekan terjadinya bencana dan untuk menekan biaya pengelolaan bencana:

19

1. Penegakan peraturan untuk pencegahan

Meskipun dari statistik lima tahun terakhir banjir merupakan jenis bencana yang

menimbulkan korban terbanyak nomor dua setelah gempa bumi dan tsunami, namun

bencana ini paling sering terjadi dan paling banyak memberikan dampak kerugian baik jiwa

maupun materi di Indonesia adalah bencana banjir. Bencana ini selain sebagian disebabkan

oleh faktor alam, sebagian besar lainnya justru disebabkan oleh faktor manusia, atau

karena kelalaian/ulah manusia. Banjir dan longsor seringkali terjadi karena pelanggaran

penebangan hutan atau pertanian yang tidak terkendali di lahan miring pegunungan/

dataran tinggi.

Banyak peraturan dan kebijakan telah diterbitkan oleh pemerintah, akan tetapi praktik dari

kebijakan dan peraturan tersebut masih kurang. Lemahnya penegakkan hukum menjadi

salah satu penyebab terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh kelalaian manusia.

Salah satu contoh lemahnya penegakan hukum adalah dalam pelaksanaan Undang-undang

No. 26 tahun 27 tentang Penataan Ruang. Saat ini, peraturan tata ruang wilayah seringkali

dilanggar sehingga menimbulkan akibat terjadinya banjir, tanah longsor, dsb. Tetapi tidak

ada penegakan hokum yang tegas bagi para pelanggarnya. Baik itu pejabat pemerintah

pusat dan daerah yang menyelewengkan aturan, pengusaha yang kegiatan usahanya

melanggar aturan tata ruang, maupun pelanggaran oleh masyarakat luas.

2. Pemeliharaan berbagai infrastruktur

Semakin lama bencana alam yang terjadi di Indonesia semakin besar. Salah satu

penyebabnya adalah akibat buruknya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Oleh

karenanya strategi ini harus dimasukkan menjadi salah satu bagian penting dalam

penelolaan bencana yaitu untuk pencegahan bencana. Selama sepuluh tahun terakhir sejak

reformasi, pembangunan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur pencegah banjir

mengalami stagnasi karena tidak menjadi prioritas pembangunan.

Oleh karenanya menjadi tugas dari BPNP untuk memberikan usulan perencanaan

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sehingga akhirnya usulan program

pembangunan pencegahan bencana yang diusulkan oleh Departemen Pekerjaan Umum

20

memiliki argument yang lebih kuat untuk dimasukkan dalam program pembangunan.

Sebagai contoh dalam APBN 2010 tidak diprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur pencegahan bencana. Padahal selama sepuluh tahun terakhir bencana alam

semakin banyak terjadi akibatnya buruknya infrastruktur.

3. Koordinasi yang terpusat manajemen bencana

Koordinasi terpadu adalah amanat Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang manajemen

pencegahan bencana, sosialisasi manajemen bencana, dll. Dengan koordinasi yang kuat,

manajemen bencana dapat dilakukan dengan baik sehingga masyarakat akan siap untuk

melakukan antisipasi bencana sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing.

Perlu ditegaskan bahwa bencana dapat diartikan sebagai suatu kejadian, yang alamiah atau

karena perbuatan manusia, yang terjadi dengan ataupun tanpa peringatan terlebih dahulu

sehingga mengancam atau dapat menimbulkan kematian, cedera atau penyakit, kerusakan

terhadap bangunan, infrastruktur atau lingkungan, yang melampaui kemampuan suatu

masyarakat untuk menghadapinya dengan sumberdayanya sendiri. Oleh sebab itu,

manajemen bencana memerlukan koordinasi pemerintah yang kuat dan terpadu. Sampai

saat ini managemen bencana belum secara sungguh-sungguh dilaksanakan.

Simulasi dan penyebaran informasi tentang tsunami, misalnya, hanya dilaksanakan ketika

disuatu daerah diberitakan akan mengalami tsunami atau gempa bumi. Padahal

manajemen bencana juga termasuk kegiatan sebelum bencana tersebut terjadi. Contoh lain

yang semakin sering terjadi adalah banjir yang sebagian besar telah diketahui lokasi dan

periode waktunya. Sampai saat ini masih banyak kejadian banjir yang menimbulkan korban

jiwa dan kerugian materi yang besar. Padahal bencana tersebut seharusnya bisa diantisipasi

dengan berbagai kebijakan mitigasi (simulasi banjir, perencanaan terpadu tentang lokasi

pengungsian, transportasinya, menejemen penyaluran bantuan, dll).

Kebijakan semakin lemah selain ketidakjelasan aturan juga ketidakjelasan siapa yang

bertanggung jawab untuk untuk melakukannya. Apakah pemerintah pusat atau daerah,

instansi apa, dll. Akibatnya tidak ada yang merencanakan program dan menganggarkannya

dalam budget pemerintah.

21

4. Perbaikan kebijakan dalam pengelolaan dana

Dari sisi pengelolaan dana pemerintah untuk pengelolaan bencana, berdasarkan

rangkuman laporan BPK, ditemukan lemahnya koordinasi pelaksanaan anggaran yang telah

dialokasikan. Beberapa temuan BPK tersebut perlu tindak lanjut segera, seperti:

a. Evaluasi terhadap berbagai aturan perundangan dan penegakan hukum. BPK

menemukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, mulai sekadar kesalahan prosedur

dan tertib administrasi dan keuangan, hingga penyalahgunaan anggaran yang

menimbulkan kerugian negara sampai dengan tindak pidana.

b. Penegakan sanksi bagi para pelanggar pengelolaan dana bencana tidak tegas. Karena

selain merugikan keuangan Negara juga sangat mengganggu moral karena merugikan

masyarakat yang sedang terkena musibah.

c. Penyederhanaan birokrasi. Untuk mempercepat upaya menanggulangan bencana, perlu

dilakukan penyederhanaan birokrasi. Birokrasi yang berbelit akan menghambat

kecepatan penyaluran bantuan untuk korban. Langkah tersebut antara lain:

Aturan untuk percepatan realisasi distribusi bantuan kepada korban dan pelaksanaan

program.

Perbaikan implementasi pemberian bantuan sehingga dapat lebih tepat sasaran.

Penegasan aturan tentang jenis belanja yang diperbolehkan dan tidak, pembelian

barang dan asset dan juga pengelolaannya (administrasi, pemanfaatan) paska

bencana. Penegasan aturan tentang dana-dana yang kena pajak dan yang tidak.

Peraturan yang lebih tegas mana pengadaan barang dan jasa yang harus melewati

proses tender dan mana yang karena alas an darurat boleh dilakukan tanpa tender.

Peraturan pencatatan dan penggunaan dana bencana dari hibah.

Monitoring dan koordinasi program dengan masyarakat. Dana masyarakat yang

dikumpulkan sendiri oleh lembaga kemasyarakatan semakin lama semakin besar.

Untuk meningkatkan efektifitas dana masyarakat dan melindungi masyarakat dari

penyalahgunanan dana yang dihimpun oleh masyarakat, maka perlu monitoring dari

pemerintah.