Amdal Ibu Maudy
-
Upload
rhiny-elfshawolsaranghaekimhyunjoong -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
description
Transcript of Amdal Ibu Maudy
TUGAS MAKALAH
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
PROYEK JEMBATAN
KELOMPOK I
MUH. KHAIDIR ANSAL
ALDILAH DINAR DAHNIAR
RAMDHA MAWADDHA
ARINI PRASISKA
FITRIANI Y.
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN BIOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk
mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur
ruang wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2014, 2010). Sehingga
pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan
dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti
menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak
negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan
untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif
terhadap lingkungan yang minimum.
Para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam kegiatan
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, yang terdiri dari pemerintah
sebagai pemilik (owner) sekaligus pembuat kebijakan (policy maker),
pengusaha/kontraktor sebagai penyedia jasa dan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang peduli terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, haruslah bersama-
sama melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sehingga infrastruktur
jalan dan jembatan yang dibangun tersebut tidak hanya berfungsi sebagaimana
mestinya tapi juga berwawasan lingkungan sehingga produk infrastruktur yang
dihasilkan ramah terhadap lingkungan.
Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan dan pedoman yang
mengatur masalah pembangunan jalan dan jembatan yang berwawasan
lingkungan, Dalam implementasi di lapangan peraturan dan pedoman tersebut
telah dimasukkan dalam pasal syarat-syarat kontrak, sehingga kontraktor sebagai
penyedia jasa wajib melaksanakan pasal – pasal tersebut.
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan jelas menyebutkan bahwa
sumber daya alam dan budaya merupakan modal dasar pembangunan. Sebagai
arahan pembangunan jangka panjang, GBHN menyebutkan bahwa : “Bangsa
Indonesia menghendaki hubungan selaras antara manusia dengan Tuhan, dan
antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya”. Dengan demikian perlu
adanya usaha agar hubungan manusia Indonesia dengan lingkungan semakin
serasi. Sebagai modal dasar, sumberdaya alam harus dimanfaatkan sebaik-
baiknya, oleh karena itu harus selalu diupayakan agar kerusakan lingkungan
sekecil mungkin. Hal ini dapat terjadi apabila analisis mengenai dampak
lingkungan diterapkan pada setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan.
Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup di Indonesia diawali oleh
seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional”
yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran di Bandung pada tahun 1972.
Para Sarjana dan ahli Indonesia sudah lama mengikuti perkembangan masalah
lingkungan, namun Pemerintah Indonesia baru mengenal masalah lingkungan
secara resmi sejak mengikuti sidang khusus PBB tentang lingkungan hidup di
Stockholm 5 Juni 1972.
1.2 MASALAH
Adapun masalah yang dibahas pada makalah ini adalah :
1. Pengertian AMDAL
2. Sistem Regulasi AMDAL
3. Fungsi, Peran Dan Manfaat AMDAL
4. Tahap - Tahap Penyusunan AMDAL
5. Alasan Suatu Rencana Kegiatan Wajib AMDAL
6. Kajian AMDAL Proyek Pembangunan Jembatan
1.3 TUJUAN
Tujuan yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagian-bagian kajian AMDAL
2. Untuk mengetahui permasalahan AMDAL pada pelaksanaan Proyek
Jembatan
1.4 MANFAAT
Manfaat yang ingin diperoleh dari makalah ini adalah :
1. Kita dapat mengetahui solusi dari permasalahan AMDAL saat pelaksanaan
proyek.
2. Dengan adanya solusi, diharapkan pengerjaan proyek dapat berlangsung
selaras dengan pengendalian dampak terhadap lingkungan.
3. Dengan kajian AMDAL yang tepat, diharapkan dampak buruk terhadap
lingkungan dapat diminimalisir.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 PENGERTIAN AMDAL
Pada umumnya setiap negara yang sedang membangun memiliki sistem
perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. Sistem perencanaan pembangunan ini
disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah
ditetapkan. Di indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan
jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung
menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.
Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan menggunkan apa yang disebut
proyek.
Seringkali proyek dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi
disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat diananlisis sebagai
suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam
ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi,
teknis, ekonomis, dan lingkungan.
Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan
bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan
lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan
berlanjut (sustainable development). Instrumen untuk mencapai pembangunan
berlanjut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Menurut PP 29/1986, yang kemudian disempurnakan dengan PP 27/1999,
yang semula hanya memiliki satu model AMDAL, berkembang dan mempunyai
beberapa bentuk AMDAL dan mempunya pengertian:
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha/kegiatan. Kajian ini menghasilkan dokumen Kerangka
Acuan Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Sementara itu
pengertian ANDAL adalah sebagai berikut.
2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan.
Dalam PP 51/1993, dikenal ada beberapa model AMDAL yaitu AMDAL
Proyek Individual (seperti PP 29/1986), AMDAL Kegiatan Terpadu, AMDAL
Kawasan, dan AMDAL Regional. Pengertian ketiga AMDAL menurut PP
51/1993 tersebut adalah:
1. Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah
hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang
direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem
dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Di
dalam PP 27/1999 definisi di atas kata hasil studi diganti kajian dan dampak
penting menjadi dampak besar dan penting.
2. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai
dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan
hidup dalam satu kesatuan ha,paran ekosistem dan menyangkut kwenangan satu
instansi yang bertanggung jawab. Di dalam PP 27/1999 definisi di atas kata hasil
studi diganti kajian dan dampak penting diganti dampak besar dan penting.
3. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai
dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan
hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan
wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan
kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
Pada PP 27/1999 pengertian AMDAL adalah merupakan hasil studi
mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap
lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Hasil
studi ini terdiri dari beberapa dokumen. Atas dasar beberapa dokumen ini
kebijakan dipertimbangkan dan diambil.
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:
Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia
menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar
kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar
kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib
menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002
Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai
dengan Permen LH NO. 08/2006
Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008
2.2 FUNGSI, PERAN DAN MANFAAT AMDAL
2.2.1 Fungsi dan Peran AMDAL
Pada waktu yang lampau, kebutuhan manusia akan sumber alam belum
begitu besar karena jumlah manusianya sendiri masih relatif sedikit, di samping
itu intensitas kegiatannya juga tidak besar. Pada saat-saat itu perubahan-
perubahan pada lingkungan oleh aktifitas manusia masih dalam kemampuan alam
untuk memulihkan diri secara alami. Tetapi aktifitas manusia makin lama makin
besar sehingga menimbulkan perubahan lingkungan yang besar pula. Pada saat
inilah manusia perlu berfikir apakah perubahan yang terjadi pada lingkungan itu
tidak akan merugikan manusia. Manusia perlu memperkirakan apa yang akan
terjadi akibat adanya kegiatan oleh manusia itu sendiri.
AMDAL (Analisis Mengenai Danpak Lingkungan) merupakan alat untuk
merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin
akan ditimbulkan oleh suatu aktifitas pembangunan yang direncanakan. Undang
undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 menyatakan : “Analisis mengenai dampak
lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pngambilan keputusan”.
AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan
menimbulkan dampak penting, karena ini memang yang dikehendaki baik oleh
Peraturan Pemerintah maupun oleh Undang-undang, dengan tujuan agar kualitas
lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Oleh karena
itu pemilik proyek atau pemrakarsa akan melanggar perundangan bila tidak
menyusun AMDAL, semua perizinan akan sulit didapat dan di samping itu
pemilik proyek dapat dituntut dimuka pengadilan. Keharusan membuat AMDAL
merupakan cara yang efektif untuk memaksa para pemilik proyek memperhatikan
kualitas lingkungan, tidak hanya memikirkan keuntungan proyek sebesar mungkin
tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang timbul.
Dampak dari suatu kegiatan, baik dampak negatif maupun dampak positif
harus sudah diperkirakan sebelum kegiatan itu dimulai. Dengan adanya AMDAL,
pengambil keputusan akan lebih luas wawasannya di dalam melaksanakan
tugasnya. Karena di dalam suatu rencana kegiatan, banyak sekali hal-hal yang
akan dikerjakan, maka AMDAL harus dapat membatasi diri, hanya mempelajari
hal-hal yang penting bagi proses pengambilan keputusan.
AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia,
karena Indonesia sedang giat melakasanakan pembangunan, dan untuk
melaksanakan pembangunan maka lingkungan hidup banyak berubah, dengan
adanya AMDAL maka perubahan tersebut dapat diperkirakan. Dampak kegiatan
terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif,
hampir tidak mungkin bahwa dalam suatu kegiatan / pembangunan tidak ada
dampak negatifnya. Dampak negatif yang kemungkinan timbul harus sudah
diketahui sebelumnya (dengan MDAL), di samping itu AMDAL juga membahas
cara-cara untuk menanggulangi / mengurangi dampak negatif.
Agar supaya jumlah masyarakat yang dapat ikut merasakan hasil
pembangunan meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam
AMDAL. Nurkin, (2002) mengemukakan bahwa penerapan AMDAL di negara-
negara berkembang ditujukan untuk :
a. Untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang mungkin dapat terjadi akibat
kegiatan pembangunan
b. Mengidentifikasi kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan alam dan
ekonomi yang dapat dialami oleh masyarakat akibat kegiatan pembangunan
c. Mengidentifikasi masalah lingkungan yang kritis yang memerlukan kajian lebih
dalam dan pemantauannya.
d. Mengkaji dan mencari pilihan alternatif yang baik dari berbagai pilihan
pembangunan.
e. Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
f. Memabantu pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan dan pihak
pengelola lingkungan untuk memahami tanggung jawab, dan keterkaitannya satu
sama lain.
2.2.2 Manfaat AMDAL
A. Bagi masyarakat
Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga
dapat mempersiapkan diri di dalam penyesuaian kehidupannya apabila
diperlukan;
Masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan di masa sesudah proyek
dibangun sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat
menguntungkan dirinya dan menghindarkan diri dari kerugian-kerugian yang
dapat diderita akibat adanya proyek tersebut;
Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam pembangunan di daerahnya
sejak dari awal, khususnya di dalam memberikan informasi-informasi ataupun
ikut langsung di dalam membangun dan menjalankan proyek;
Masyarakat dapat memahami hal-ihwal mengenai proyek secara jelas
sehingga kesalahfahaman dapat dihindarkai dan kerja sama yang
menguntungkan dapat digalang;
Masyarakat dapat mengetahui hak den kewajibannya di dalam hubungannya
dengan proyek tersebut khususnya hak dan kewajiban di dalam ikut dan
mengelola lingkungan.
B. Bagi pemilik proyek
Proyek terhindar dari perlanggaran terhadap undang-undang atau peraturan
yang berlaku;
Proyek terhindar dari tuduhan pelanggaran pencemaran atau perusakan
lingkungan;
Pemilik proyek dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang akan
dihadapi di masa yang akan datang;
Pemilik proyek dapat mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah di masa
yang akan datang;
Nalisis dampak lingkungan merupakan sumber informasi lingkungan di
sekitar lokasi proyeknya secara kuantitatif, termasuk informasi sosial ekonomi
dan sosial budaya;
Analisis dampak lingkungan merupakan bahan penguji secara komprehensif
dari perencanaan proyeknya, sehingga dapat diketahui kelemahan-
kelemahannya untuk segera dapat dilakukan penyempurnaannya;
Dengan adanya analisis dampak lingkungan, pemilik proyek dapat mengetahui
keadaan lingkungan yang membahayakan (misalnya banjir, tanah longsor,
gempa bumi dan lain-lain) sehingga dapat dicari keadaan lingkungan yang
aman bagi proyek.
C. Bagi pemerintah
Untuk mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tersebur tidak
rusak (khusus untuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui);
Untuk mencegah rusaknya sumberdaya alam lainnya yang berada di luar
lokasi proyek baik yang dioleh olrh proyek lain, diolah masyarakat atau yang
belum diolah;
Untuk menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya
pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan dan lain sebagainya, sehingga
tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
Untuk menghindari terjadinya pertentangan-pertentangan yang mungkin
timbul khususnya dengan masyarakat dan proyek-proyek lainnya;
Untuk menjamin agar proyek yang dibangun sesuai dengan rencana
pembangunan daerah, nasional ataupun internasional serta tidak mengganggu
proyek lain;
Untuk menjamin agar proyek tersebut mempunyai manfaat yang jelas bagi
negara dan masyarakat;
Analisis dampak lingkungan diperlukan bagi pemerintah sebagai alat
pengambil keputusan.
2.3 TAHAPAN PENYUSUNAN AMDAL
Prosedur pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Tata laksana menurut PP 29 Tahun 1986
Menurut Hardjasoemantri (1988), garis besar prosedur AMDAL
sebagaimana tercantum pada PP No. 29/1986 Mengenai Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut ini.
1. Pemrakarsa rencana kegiatan mengajukan Penyajian Informasi Lingkungan
(PIL) kepada instansi yang bertanggung jawab. PIL tersebut dibuatkan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang ditugaskan
mengelola lingkungan hidup. Dalam uraian dibawah ini, yang dimaksud degan
menteri KLH adalah “Menteri yang di tugasi mengelola lingkungan hidup”
instansi yang bertanggung jawab adalah yang berwenang memberi keputusan
tentnag pelaksanaan rencana kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan
berada pad menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang
membidangi kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Daerah Tingkat I
untuk kegiatan yang berada di bawah wewenangnya
2. Apabila lokasi sebagaimana tercantum dalam PIL dinilai tidak tepat, maka
instansi yang bertanggung jawab menolak lokasi tersebut dan memberikan
petunjuk tentang kemungkinan lokasi lain dengan kewajiban bagi pemrakarsa
untuk membuat PIL yang baru. Apabila suatu lokasi dapat menimbulkan
perbenturan kepentingan antar sektor maka instansi yang bertanggung jawab
mengadakan konsultasi dengan menteri KLH dan Menteri atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang bersangkutan.
3. Apabila hasil penelitian PIL menentukan bahwa perlu dibuatkan AMDAL,
berhubung dengan adanya dampak penting rencana kegiatan terhadap
lingkungan, baik lingkungan geobiofisik maupun sosial budaya, maka
pemrakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab membuat Kerangka
Acuan (KA) bagi penyusunan AMDAL.
4. Apabila AMDAL tidak perlu dibuat untuk suatu rencana kegiatan, berhubung
tidak ada dampak penting, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) bagi kegiatan tersebut. Huruf K dalam RKL adalah
“Kelola” dan huruf P dalam RPL dari “Pantau”.
5. Apabila dari semula sudah diketahui bahwa akan ada dampak penting, maka
tidak perlu dibuat PIL lebih dahulu akan tetapi dapat langsung menyusun KA
bagi pembuat AMDAL.
6. AMDAL merupakan komponen studi kelayakan rencana kegiatan sehingga
dengan demikian terdapat tiga studi kelayakan dalam perencanaan
pembangunan, yaitu: teknis, ekonomis dan lingkungan (TEL). biaya rencana
kegiatan sebagaimana tercantum dalam studi kelayakan rencana kegiatan
tersebut meliputi pula biaya penanggulangan dampak negatif dan
pengembangan dampak positifnya.
7. Pedoman umum penyusunan AMDAL ditetapkan oleh Menteri KLH.
Pedoman teknis penyusunan AMDAL ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang membidangi kegiatan yang
bersangkutan berdasarkan pedoman umum penyusunan AMDAL yang dibuat
oleh Menteri KLH.
8. Apabila AMDAL menyimpulkan bahwa dampak negatif yang tidak dapat
ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi lebih besar dibanding dengan
dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan
menolak rencana kegiatan yang bersangkutan. Terhadap penolakan ini,
pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi
dari instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari. Sejak diterimanya keputusan penolakan. Pejabat yang lebih tinggi
tersebut memberi keputusan atas keberatan tersebut selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya pernyataan keberatan, setelah mendapat
pertimbangan dari menteri KLH. Keputusan tersebut merupakan keputusan
terakhir.
9. Apabila AMDAL disetujui, maka pemrakarsa menyusun RKL dan RPL
dengan menggunakan pedoman penyusunan RKL dan RPL yang dibuat oleh
Menteri KLH atau Departemen yang bertanggung jawab.
10. Keputusan persetujuan AMDAL dinyatakan kadaluwarsa apabila rencana
kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
ditetapkannya keputusan tersebut. Pemrakarsa wajib mengajukan kembali
permohonan persetujuan atas AMDAL. Terhadap permohonan ini instansi
yang bertanggung jawab memutuskan dapat digunakan kembali AMDAL,
RKL dan RPL yang telah dibuat atau wajib diperbaharuinya dokumen-
dokumen tersebut.
11. Keputusan persetujuan AMDAL dinyatakan gugur, apabila terjadi
perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau
karena kegiatan lain, sebelum rencana kegiatan dilaksanakan. Pemrakarsa
perlu membuat AMDAL baru berdasarkan rona lingkungan baru.
2.4 ALASAN SUATU RENCANA KEGIATAN WAJIB AMDAL
Setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting,
wajib dibuat AMDAL Hal ini mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP 27 tahun 1999
yaitu ;
1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
2. Eksploitasi SDA baik yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan,
kerusakan, pemerosotan dalam pemanfaatan SDA, cagar budaya
4. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, jasad renik.
5. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
6. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan
7. Kegiatan yang mempunyai tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara
Meskipun AMDAL secara resmi diperkenalkan ke Indonesia pada tahun
1982, sebagian besar praktisi mengetahui asal muasal sebenarnya untuk beranjak
dari Peraturan No. 29/19869 yang menciptakan berbagai elemen penting dari
proses AMDAL10. Sepanjang awal era 1990 didirikan suatu badan perlindungan
lingkungan pusat (BAPEDAL) terlepas dari Kementerian Negara Lingkungan,
dengan mandat meningkatkan pelaksanaan
AMDAL dan kendali atas polusi, didukung oleh tiga kantor daerah. Kajian
dan persetujuan atas berbagai dokumen AMDAL pada saat ini ditangani oleh
Komisi Pusat atau Komisi Daerah, sesuai dengan skala proyek dan sumber
pendanaan. Lebih dari 4000 AMDAL dikaji sampai dengan 1992 dimana menjadi
lebih jelas bahwa berbagai elemen dari proses tersebut terlalu kompleks dan
terlalu banyak didasarkan pada AMDAL ‘gaya barat’. Legislasi AMDAL yang
baru yang diberlakukan pada tahun 199311 yang memiliki efek pembenahan atas
prosedur penapisan, mempersingkat jangka waktu pengkajian, dan
memperkenalkan status format EMP yang distandardisasi (UKL/UPL) untuk
proyekdengan dampak yang lebih terbatas. Lebih dari 6000 AMDAL nasional dan
propinsi diproses berdasarkan peraturan ini termasuk sejumlah kecil AMDAL
daerah di bawah suatu komisi pusat yang didirikan di dalam BAPEDAL.
Dengan diundangkannya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan yang
baru (No. 23/1997) berbagai reformasi lanjutan atas regulasi AMDAL menjadi
perlu. Peraturan 27/199912 diperkenalkan dengan simplifikasi lebih lanjut.
Komisi sektoral dibubarkan dan dikonsolidasikan ke dalam suatu komisi pusat
tunggal, sementara komisi propinsi diperkuat. Ketentuan yang lebih spesifik dan
lengkap atas keterlibatan publik juga diperkenalkan, sebagaimana halnya juga
dengan suatu rangkaian arahan teknis pendukung. Namun demikian PP 27/1999
ternyata tidak tepat waktu, gagal untuk secara memadai merefleksikan berbagai
perubahan politis yang pada saat itu lebih luas yang akhirnya mengarah kepada
desentralisasi politik dan administratif.
AnalisisMengenai Dampak Lingkungan, yang sering di singkat dengan
AMDAL, lahir dengan di undangkannya undang-undang
tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, National Environmental Policy
Act (NEPA), pada tahun 1969. NEPA 1969 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan
legislasi dan aktifitas pemerintah federal yang besar di perkirakan akan
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai
laporan Environmental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan)
tentang usulan tersebut.
NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh
aktifitas manusia yang makin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh
pestisida serta limbah industri dan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan
hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam. Misalnya, sejak permulaan
tahun 1950-an Los Angeles di negara bagian Kalifornia, Amerika Serikat, telah
terganggu oleh asap-kabut atau asbut (smog = smoke + fog), yang menyelubungi
kota, mengganggu kesehatan dan merusak tanaman. Asbut berasal dari gas limbah
kendaraan dan pabrik yang mengalami fotooksidasi dan terdiri atas
ozon, peroksiasetil nitrat (PAN), nitrogenoksida, dan zat lain lagi.
AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) adalah instrumen yang
sifatnya formal dan wajib (control and command) yang merupakan kajian bagi
pembangunan proyek-proyek kegiatan-kegiatan pasal 17a yang kemungkinan
akan menimbulkan dampak besar dari penting terhadap lingkungan hidup.
Dalam PP No.27 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dampak besar dan penting
adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang di akibatkan oleh
suatu usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya pada pasal 5 PP tersebut dinyatakan
bahwa kriteria dari dampak besar dan penting dari suatu usaha atau kegiatan
terhadap lingkungan antara lain:
1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
2. Luas wilayah persebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (ireversible)
Dasar hukum dan prosedur pelaksanaan AMDAL diatur dalam PP No.27
tahun 1999 beserta beberapa KEPMEN yang terkait dan dikeluarkan oleh
Kementrian Negara Lingkungan Hidup. AMDAL dibuat sebelum kegiatan
berjalan atau operasi proyek dilakukan. Karena itu AMDAL merupakan salah satu
persyaratan keluarnya perizinan.
BAB III
KAJIAN AMDAL PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN
JEMBATAN PENGHUBUNG PANTAI SERUNI-PELABUHAN
BANTAENG
3.1 DAMPAK PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI
Kegiatan pada tahap pra-konstruksi yang sangat potensial menimbulkan
dampak terhadap lingkungan (khusus dampak sosial) adalah pembebasan lahan.
Dampak pembebasan lahan ini sangat sensitif karena pada umumnya erat
kaitannya dengan kelangsungan hidup pemilik lahan terutama kalau lahan yang
dibebaskan itu berupa areal pemukiman.
Pelaksanan Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung Pantai Seruni-
Pelabuhan Bantaeng memerlukan pembebasan lahan untuk pengerjaan jalan dua
jalur sepanjang 400 meter. Pelaksanaan pembebasan lahan biaya ganti rugi lahan
juga memerlukan penanganan yang seksama karena menyangkut berbagai aspek
sosial, ekonomi, dan budaya.
Dampak negatif yang mungkin timbul akibat pembebasan lahan antara lain :
1. Terjadinya spekulasi tanah;
2. Ketidak pastian atas besarnya ganti rugi;
3. Terjadi konflik antara pelaksana proyek dengan warga pemilik tanah di areal
proyek;
4. Proyek belum dapat dikerjakan karena pembebasan lahan belum tuntas.
3.2 DAMPAK PADA TAHAP KONSTRUKSI
Kegiatan pekerjaan umum pada tahap konstruksi biasanya menggunakan
alat-alat berat seperti bolldozer, excavator, trailer, truk dan lain-lain.
Pengoperasian alat-alat berat tersebut mempunyai potensi dampak pada
komponen lingkungan fisik seperti :
1. Peningkatan kebisingan
Suara alat berat yang menggunakan mesin besar tentu juga menghasilkan
kebisingan suara yang besar. Hal ini tentu sangat mengganggu lingkungan
disekitar areal proyek tersebut. Sumber kebisingan yang lain juga berasal dari
pecahan batu atau material akibat lindasan atau akibat penghancuran
menggunakan alat berat.
2. Pencemaran udara
Debu, asap mesin alat berat, dan asap kendaraan yang macet di lokasi
proyek merupakan sumber utama dari pencemaran udara. Semenjak persiapan dan
pelaksanaan proyek masalah ini sudah pasti dialami, bayangkan jika proyek
berjalan sampai kurun waktu yang lama maka dampak ini juga akan dirasakan
selama kurun waktu tersebut.
3. Pencemaran tanah dan air
Tumpahan oli mencemari tanah juga mencemari air, karena ketika
hujan turun tentu oli terserap oleh tanah permukaan juga terbawa oleh air
menuju sungai lokasi pembangunan jembatan.
4. Gangguan pada kondisi hidrologi
Jika air sudah tercemar maka kondisi hidrologi juga terganggu. Hal ini
dapat berdampak buruk bagi kelangsungan ekosistem yang ada didalamnya.
Dampak pada komponen biologi mungkin juga terjadi berupa :
1. Penurunan populasi vegetasi darat akibat kegiatan land clearing;
2. Gangguan pada biota akuatik sebagai dampak lanjutan dari pencemaran
air permukaan.
Dampak pada komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya antara
lain :
1. Keterlambatan pengerjaan karena pembebasan lahan
Pengerjaan proyek sempat terhambat karena ada beberapa areal tanah
milik warga belum tuntas dibebaskan yang diakibatkan pemilik tanah tidak
bersedia tanahnya dibayar dengan nilai ganti rugi yang kecil.
2. Peningkatan kepadatan lalu lintas
Kepadatan lalulintas seperti kemacetan meningkat karena adanya aktivitas
keluar masuk alat berat, keluar masuk truk pengangkut material dan kegiatan
pengukuran ketika pelaksanaan proyek.
3. Kerusakan prasarana umum
Beberapa prasana umum yang mengalami kerusakan akibat
pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Sawang Kupula, Cunda,
Lhokseumawe antara lain:
v Instalasi kabel listrik PLN
v Pipa PDAM
v Instalasi kabel TELKOM
v Tiang dan gardu listrik
4. Gangguan kesehatan masyarakat
Kebisingan peralatan, debu yang timbul akibat pekerjaan tanah
berakibat buruk bagi kesehatan warga disekitar tempat pelaksanaan
proyek. Banyak penyakit yang bisa timbul akibat aktivitas pembangunan,
antara lain:
v Gangguan pendengaran
v Asma (gangguan saluran pernafasan)
v Iritasi mata karena debu
5. Konflik sosial akibat penggunaan tenaga kerja dari luar lokasi proyek.
Selain peralatan, pengerjaan proyek tentu memerlukan tenaga ahli
maupun bukan tenaga ahli (buruh). Pemakaian tenaga kerja dari luar
daerah oleh pelaksana (kontraktor) tentu menimbulkan reaksi dari warga
sekitar proyek, karena merasa proyek tersebut di daerah mereka kenapa
tidak memakai tenaga kerja dari mereka pula. Seperti diproyek ini,
tenaga kerja cenderung lebih banyak dari daerah Medan.
Beberapa alternatif untuk menghindari atau menanggulangi
dampak lingkungan pada tahap konstruksi seperti pencegahan teriadi
erosi, longsor dan debu, telah dijadikan prosedur keria yang harus
dilaksanakn oleh setiap pelaksana kegiatan. Namun dalam pelaksanaan
dilapangan hal itu sering diabaikan dengan alasan untuk menghemat
biaya pelaksanaan pekerjaan.
BAB IV
PENUTUP
4.1 SIMPULAN
Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan
disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan
lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan
berlanjut (sustainable development). Instrumen untuk mencapai pembangunan
berlanjut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) adalah instrumen yang
sifatnya formal dan wajib (control and command) yang merupakan kajian bagi
pembangunan proyek-proyek kegiatan-kegiatan yang kemungkinan akan
menimbulkan dampak besar dari penting terhadap lingkungan hidup.
4.2 SARAN
Kepada pembaca sekalian yang ingin membuat makalah mengenai dampak
.
DAFTAR PUSTAKA
Gudang Makalah Terlengkap. 2012. Makalah peranan Amdal dalam kehidupan. (online),
(http://maqalah.blogspot.com/2012/02/makalah-perananan-amdal-dalam-
kehidupan.html, diakses pada 3 oktober 2012)
Dampak Kegiatan Pekerjaan Umum Terhadap Lingkungan. (online),
(http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=MODUL-5+
+DAMPAK+KEGIATAN+PEKERJAAN+UMUM+TERHADAP+LINGKUNG
AN&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fkk.mercubuana.ac.id%2Ffiles%2F11033-5-
688318656429.pdf&ei=rb9rUOqnK5HorQffvYGIDg&usg=AFQjCNFAd0cZ3_h
WyfZJEZYqG5cNhlceDQ&cad=rja, diakses pada 3 oktober 2012)
Jurnal Urip Santoso. 2012. Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan
Yang Berwawasan Lingkungan. (online), (http://www.google.co.id/url?
sa=t&rct=j&q=dampak+proyek+jembatan&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0C
EwQFjAI&url=https%3A%2F%2Furipsantoso.files.wordpress.com
%2F2012%2F04%2Fdicky.doc&ei=UtprUPKCDonxrQfeh4Bw&usg=AFQjCNH
apoxQCS8yWGBTLLdYvxtvx86X0Q, diakses pada 3 oktober 2012)
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke
FacebookBagikan ke Pinterest
Label: Sipil Lingkungan |
1 komentar:
1.
Ilmu Kita 4 Oktober 2014 12.21