All about ICT in Indonesia ajalah - majalahict.com · Majalah IC T No. 38 Oktober 2015 2 ... 31...

E-Magazine|Free www.majalahict.com

Edisi No. 38-Thn III • Oktober 2015Majalah

All about ICT in Indonesia I TC

DARI REDAKSI

2No. 38 Oktober 2015Majalah I TC

Sidang Pembaca dimanapun berada,

Meski infrastruktur internet belum tersebar secara merata di seluruh penjuru nusantara, namun saat ini sesungguhnya tidak ada sektor atau gaya hidup yang bisa bersembunyi dari perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sektor transportasi. Sempat ramai dengan aplikasi Uber, yang memanfaatkan kendaraan berupa mobil pribadi untuk mengangkut penumpang, kemudian hadir aplikasi untuk memberikan layanan ojek secara digital.

Kondisi macet seperti di Ibu Kota dan tidak semua kendaraan umum bisa masuk hingga titik terdekat dengan rumah warga, moda transportasi ojek memang menawarkan kelebihan tersendiri, bisa naik dari tempat dimana kita membutuhkan dan bisa turun sampai di depan pintu tujuan. Beda dengan transportasi umum yang membutuhkan energi ekstra untuk menunggu dan ditambah berjalan kaki ke tempat yang dituju.

Tidak mengherankan, ojek yang dulunya hanya bisa ditemui di pangkalan ojek, kini bisa mudah dipesan hanya dengan ujung jari melalui perangkat ponsel saja. Ceruk pasar yang besar ini menumbuhkan hadirnya aplikasi seperti Go-Jek, GrabBike, bahkan kini juga hadir Blue-Jek, LadyJek atau Ojeksy alias ojek Syar’i yang awalnya mengaspal di Surabaya, namun juga merambah Jabodetabek. Ramainya bisnis aplikasi ojek ini menjadi laporan utama edisi Majalah ICT No.38-2015 ini. Selain kesuksesan, namun juga ancaman dari Gubernur DKI Jakarta yang akan menghentikan ojek berbasis aplikasi serta nasib layanan aplikasi lain, yaitu Uber, kami ulas secara mendalam di sini.

Selain itu, kami ketengahkan pula perkembangan lain di sektor teknologi informasi dan komunikasi Indonesia, seperti rencana pemerintah mengembangkan desa broadband terpadu, serta kondisi terakhir pembangunan infrastruktur broadband dan kecepatan internet di Indonesia. Tak ketinggalan, Kami ulas juga mengenai rencana pemerintah untuk mengatur kualitas layanan konten di tanah air.

Selamat membaca, dan maju terus teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.

• Redaksi

REDAKSIAlamat Redaksi: Villa Cemara No. 22 Jl. Sawangan Raya-DepokEmail: [email protected]

IKLAN & PROMOSIEmail: [email protected]: (021) 7750301, Fax. 021- 7756782

Cover184 x 50 mm = Rp10 Juta/edisi50 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi

Halaman BelakangFull page = Rp10 Juta/edisiHalf page = Rp8,5 Juta/edisi184 x 50 mm = Rp5 Juta/edisi50 x 50 mm = Rp1,5 Juta/edisi

Halaman DalamFull page = Rp8,5 Juta/edisiHalf page =Rp5 Juta/edisi184 x 50 mm = Rp2 Juta/edisi50 x 50 mm = Rp1 Juta/edisi

TARIF IKLAN

DESAIN COVER: ISA

DAFTAR ISI

Kominfo MoU dengan 4 Kabupaten Kembangkan Desa Broadband Terpadu . 13

Broadband Dunia Melambat, Lebih dari 4 Miliar Orang Belum Bisa Akses Internet 11

3 No. 38 Oktober 2015Majalah I TC

Bukalapak.com Jadi Best of the Best Bubu Awards v.09 ....................................27

Pengguna Internet RI Nomor 143 Dunia, Kecepatan Internet Nomor 116 ............. 9

Ternyata, Hampir 75 Persen Perempuan Jadi Korban Kekerasan Cyber .............. 15

Pemberian Izin TV Digital Ditunda ..............................29

Indonesia Jepang Sepakati Kerja Sama Studi 5G dan Uji Coba White Space ....... 31

Microsoft Keluarkan Lumia 950, Lumia 950 XL & Surface Book .................... 36

Ojek Aplikasi Kok Mangkal? ..........................21

Perang Ojek Aplikasi ......... 17

Standar Kualitas Layanan Konten akan Diatur ........... 25

Dukung Kemajuan UKM, XL Kembangkan Solusi XL Pay Point ..................... 33

Smartfren Luncurkan Andromax M2S ................. 34

TelkomTelstra Buka Customer Experience Center ............ 35

TelkomTelstra Buka Customer Experience Center ............ 35


OPINI

Sungguh menarik mencermati kedatangan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) eks Ditjen Postel ke kantor Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemui Menteri Kominfo, Rudiantara beberapa waktu lalu untuk menanyakan kepastian tunjangan jastel mereka yang sudah 9 bulan tertunda pencairannya (www.majalahict.com; 15/9/2015).

Persoalan jastel menarik dikaji sebab berkelindang dengan sistem remunerasi dan peningkatan profesionalisme PNS yang masih bermasalah, serta perolehan pendapatan negara bukan pajak di sektor telekomunikasi.

Menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud remunerasi? Adakah hubungan antara sistem remunerasi dan jastel di satu sisi dengan target PNBP di sisi lain? Terlepas ada atau tidak, apakah kebijakan pemberian remunerasi dan jastel dapat dibenarkan keabsahannya secara yuridis? Dalam arti, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut kamus Bahasa Indonesia remunerasi merupakan imbalan atau gaji, sementara dalam konteks reformasi birokrasi berarti penataan kembali sistem penggajian. Dengan demikian, remunerasi bisa berarti penataan ulang sistem penggajian untuk mengatasi kultur buruk aparat dan birokrasinya—seperti lamban, berbelit belit, sarat perilaku KKN, rendahnya produktifitas, kualitas disiplin dan etos kerja, serta kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan—melalui peningkatan kesejahteraan PNS.

Pertimbangan dibalik kebijakan remunerasi adalah memperbaiki

Kebijakan Soal

Jastel yang Tuna

Bijak

Abdul Salam TabaAlumnus School of Economics, The University of Newcastle,

Australia


kinerja dan integritas PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui penataan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Tanpa prasyarat itu, upaya mengikis kultur buruk aparat dan birokrasi muskil terwujud, sebab mereka cenderung melacurkan integritasnya dan mencari penghasilan tambahan baik secara legal maupun ilegal.

Karena itu, sistem penggajian diubah dari semula berdasarkan pangkat dan golongan ruang, menjadi bobot jabatan dan kinerja setiap PNS. Sistem single salary ini dianggap bisa meningkatkan kesejahteraan PNS karena besaran gaji terendah untuk semua jenjang jabatan yang setara ditetapkan berdasarkan standar kehidupan layak (cost of living) dan besaran gaji di sektor swasta atau badan usaha milik negara (BUMN).

Besaran gaji PNS dengan sistem single salary dihitung melalui proses evaluasi jabatan yaitu, pembobotan jabatan, pemeringkatan jabatan, dan penghitungan harga jabatan berdasarkan metode competency based human resources management (CBHRM), factor evaluation system (FES), dan HAY system. Ketiga metode itu menggunaka point syste, yakni gaji dihitung berdasarkan perkalian skor bobot jabatan dan indeks yang didapat dari pembagian antara upah minimum di suatu wilayah dan bobot jabatan terendah di organisasi. Dengan begitu, jabatan yang sama di wilayah berbeda

dapat memiliki harga jabatan yang berbeda pula.

Namun, sistem gaji berbasis tunggal ini meniadakan tunjangan jabatan, tunjangan suami/isteri, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya, termasuk tunjangan profesi sertifikasi dan uang makan PNS. Akibatnya, penghasilan total (take home pay) sebagian besar PNS mengalami peningkatan, namun sebagian lainnya menurun drastis, sebab tunjangan kinerja yang diterima jauh lebih kecil dari yang diperoleh selama ini.

Penurunan penghasilan itulah mungkin yang membuat PNS eks Postel, yakni Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Ditjen Penyelenggaaran Pos dan Informatika (PPI), berbondong-bondong mendatangi Menteri Kominfo, Rudiantara untuk menanyakan kepastian kapan tunjangan jasa telekomunikasi (populer disebut jastel) mereka dibayar.

Pembayaran tunjangan jastel yang sudah diterima sejak 1992 dengan besaran awal masih berjumlah puluhan ribu itu, cukup beralasan. Sebab, besaran tunjangan kinerja (tunkin) PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI yang diperoleh berasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 jumlahnya jauh dibawah tunjangan jastel. Sebagai gambaran, penurunan pendapatan pegawai eselon III, eselon IV hingga staf pelaksana dikisaran 60,31% hingga 72,24%, padahal nota bene mereka menjadi tulang punggung

OPINI


dalam menempatkan Kementerian Kominfo sebagai penghasil PNBP nomor dua setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Alasan tunjangan jastel dihentikan pembayarannya karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 79 dan 80 UU Nomor 5 Tahun 2014, yang mengamanatkan komponen penghasilan PNS hanya 3 macam yaitu gaji, tunjangan (tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan) dan fasilitas. Konsekuensinya, PNS di lingkungan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI tidak bisa lagi menerima tunjangan lain selain ketiga komponen penghasilan tersebut.

Secara yuridis ketentuan tersebut bersifat debatable. Dalam arti, belum bisa diterapkan dan mengikat langsung PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI. Sebab, dalam Pasal 81 UU Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai, gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Artinya, pembayaran jastel masih dimungkinkan “setidaknya” sebelum ketentuan pelaksanaan berupa PP itu diterbitkan.

Dikatakan setidaknya, karena pembayaran jastel—namanya bisa diganti menjadi tunjangan kinerja atau apapun sepanjang besarannya minimal sama yang sudah diterima—harus tetap diberikan

kepada PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI meskipun ketentuan

pelaksanaan berupa PP itu sudah diterbitkan. Sebab, dalam Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

Dengan kata lain, pembayaran tunjangan jastel merupakan suatu keharusan guna menjamin kesejahteraan PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI. Sebab, pencairan tunjangan jastel bukan merupakan kenaikan tunjangan, melainkan pembayaran selisih tunjangan yang sudah 9 bulan tertunda. Bahkan, besarannya perlu ditambah karena belum pernah dinaikkan sejak tahun 2006 dan efek kenaikan inflasi setiap tahunnya.

Secara yuridis, kebijakan itu dimungkinkan dan sudah diterapkan di berbagai kementerian yang menghasilkan PNBP. Ambil contoh, Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kumhan) yang memperoleh tunjangan tambahan sebesar selisih tunjangan kinerja yang selama ini diterima, sebagaimana ditetapkan masing-masing dalam Pasal 9 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementeria ESDM dan Kumhan.

Pertimbangan lain dibalik perlunya jastel dicairkan adalah amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

OPINI


Birokrasi 2010 – 2025, khususnya penjelasan lampiran Bab II Butir 2.5 mengenai pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi. Penjelasan itu pada intinya menghendaki perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai untuk meminimalisir praktik KKN dan meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, serta produktivitas aparatur.

Lagi pula, pemberian tunjangan jastel (insentif) terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI. Bukti itu sejalan pendapat Pangabean (2002), yang menyatakan pemberian insentif menjamin karyawan (pegawai) mengarahkan usahanya mencapai tujuan organisasi, dan meningkatkan produktiftas dan kinerja individu maupun kelompok. Indikasi peningkatan kinerja kedua ditjen itu terlihat dari keberhasilan membukukan peningkatan perolehan PNBP setiap tahunnya.

Menurut data Majalah ICT (4/2/2014), Kementerian Kominfo pada akhir tahun 2013 berhasil mengumpulkan PNBP sebesar Rp 13.590.235.630.364 atau ekuivalen 110,94% dari target yang ditetapkan. PNBP terbesar dihasilkan Ditjen SDPPI sebesar Rp 10.888.720.148.693,00. Sisanya diperoleh dari Ditjen PPI dan satuan kerja lainnya. Angka penerimaan PNBP ini mengalami kenaikan dari tahun lalu (2012) sebesar 17,306% mengingat perolehan

PNBP tahun 2012 sebesar Rp 11.585.220.768.539,90.

Peningkatan perolehan PNBP setiap tahunnya itu mayoritas diperoleh dari biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio, sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, dan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (universal service obligation/USO). Peningkatan PNBP ini tidak lepas dari pemberian jastel yang memicu motivasi dan kreativitas pegawai melakukan perbaikan sistem perizinan dan peningkatan pelayanan publik secara berkesinambungan.

Sebagai contoh, proses pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada 1977 - 1990 yang semula hanya dicatat secara manual dalam buku besar berwarna biru (Blue Book) yang berisi data administrasi dan teknis pengguna izin frekuensi radio. Pada periode 1991 - 1998 beralih ke sistem berbasis sistem informasi manajemen spektrum yang disebut Automated Frequency Management System Generasi Pertama (AFMS-I), dan berlanjut dengan AFMS Generasi Kedua dari 1999 - 2005.

Selanjutnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) pada Maret 2005, dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SIMS) pada 2013 yang merupakan sistem registrasi dan perizinan berbasis teknologi informasi. Berikutnya dikembangkan perizinan berbasis machine to machine interface (M2M) yang

OPINI


OPINI

diresmikan Menkominfo, Rudiantara pada tanggal 19 Mei 2015 lalu. Sistem ini memungkinkan izin spektrum frekuensi radio bisa diproses lebih cepat, akurat, dan efisien (www.postel.go.id).

Berbagai upaya dilakukan PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI untuk menjadi penyumbang utama PNBP di sektor Kominfo seperti penataan (refarming) spektrum frekuensi radio untuk keperluan jaringan bergerak seluler, layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband), televisi siaran digital, dan penentuan harga dasar frekuensi setiap pita. Juga, penertiban dan monitoring penggunaan frekuensi radio, serta pengujian alat dan perangkat telekomunikasi yang melibatkan 37 kantor unit pelaksana teknis (UPT) di 37 provinsi di Indonesia.

Dampak positif lain pemberian tunjangan jastel adalah perolehan berbagai prestasi dan penghargaan. Contohnya, pemenang layanan paling progresif pada Kompetisi Oven Government Indonesia (OGI) yang diadakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/UKP4 pada 10 Agustus 2012 (www.opengoveindonesia.org); urutan ke empat dari 36 instansi pada kompetisi PIAK tahun 2012, yang merupakan program KPK membangun sistem anti korupsi dan optimalisasi pencegahan korupsi (www.kpk.go.id); dan survei indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas pelayanan publik Ditjen SDPPI yang melebihi

100% selama 2011-2014

(www.postel.go.id).Dari penjelasan singkat di atas,

bisa disimpulkan tunjangan jastel harus tetap diberikan sebab berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI maupun Kementerian Kominfo. Sebab, tunjangan jastel memicu spirit, motivasi dan integritas, serta daya inovasi dan kreativitas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan PNBP di sektor telekomunikasi (kominfo).

Dengan kata lain, tanpa tunjangan jastel, pelayanan kepada masyarakat dan perolehan pendapatan negara bukan pajak bakal terganggu. Alias tidak tercapai. Logikanya, bagaimana mungkin pegawai bisa bekerja dengan spirit, motivasi dan integritas, serta inovasi dan kreativitas yang tinggi, jika masih disibukkan dengan pemikiran untuk memenuhi biaya sekolah/kuliah anak dan tagihan kredit agar rumah dan kendaraan mereka tidak dilego.

Secara hand in hand, kemampuan pemerintah (penentu kebijakan) menghindari penetapan kebijakan yang tuna bijak dengan cara tetap membayar tunjangan jastel atau apapun nama penggantinya akan berimplikasi ganda. Selain meningkatkan kinerja PNS di lingkungan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI dalam memberikan pelayanan publik di sektor kominfo, juga target perolehan PNBP yang ditetapkan akan tercapai, bahkan bisa melampaui.


LAPORAN KHUSUS

Pengguna Internet RI Nomor 143 Dunia, Kecepatan Internet Nomor 116

Broadband Commission atau Komisi Broadband Dunia baru saja mengeluarkan laporan “The State of Broadband 2015”. Laporan

yang dibuat sebagai hasil kerja sama International Telecommunication Union (ITU) dan UNESCO ini menempatkan Indonesia berada di posisi 143 dunia untuk penetrasi internet, dari 191 negara di dunia yang datanya dimiliki lembaga dunia tersebut.

Menduduki peringkat rendah tersebut, tercatat di Indonesia baru sekitar 17,1 persen dari penduduknya yang dapat mengakses internet. Posisi Indonesia tidak lebih baik jika diliat dari sesama negara berkembang, yang menunjukkan Indonesia menduduku peringkat ke-97.

Dalam pembangunan broadband, Indonesia terlihat lebih menonjol dalam pembangunan broadband bergerak atau mobile broadband. Untuk penggunaan broadband dengan perangkat ponsel

maupun tablet ini, Indonesia ada di posisi ke-84. Meski demikian, Indonesia masih di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura yang berada di posisi ke-2 dengan 156,1 persen, kemudian Malaysia dengan 58,3 persen di posisi ke-52 dan Thailand ke posisi ke 26 dengan 79,9 persen.

Sementara untuk pembangunan broadband tetap atau fixed broadband, Indonesia lebih di bawah lagi, yaitu posisi 133 dunia dengan pembangunan 1,2 persen. Saingan di atas Indonesia ada Viet Nam di posisi 94, dan Thailand di posisi 87 dengan 8,2 persen. Untuk pembangunan fixed broadband, peringkat pertama diduduki Monaco, kedua Siwss dan menyusul Denmark dengan 41,4 persen.

Sementara itu, Akamai kembali mengeluarkan laporan mengenai perkembangan internet dunia dalam laporan bertajuk “State of the Internet

LAPORAN KHUSUS


(SOTI)” untuk kuartal kedua di 2015 ini. Dalam laporan ini, Indonesia yang masuk dalam barisan negara Asia Pasifik, harus puas menduduki peringkat ke-116 dunia dengan kecepatan rata-rata 2,4 Mbps.

Menurut laporan Akamai tersebut, Indonesia mengalami kenaikan ekcepatan 11 persen dari kuartal sebelumnya namun turun 24 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 lalu. Posisi Indonesia ini cukup terbelakang di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Seperti Singapura yang menduduki peringkat 14 dengan kecepatan12,7 Mbps, kemudian Thailand di peringkat 42 dengan 8,6 Mbps. Menyusul Malaysia dengan rata-rata kecepatan 5,0 Mbps di peringkat 70, Viet Nam masuk di peringkat 95 dengan 3,1 Mbps dan Filippina di posisi 101 dengan kecepatan rata-rata 3,1 Mbps.

Sementara untuk kecepatan maksimum yang dapat diberikan, Indonesia duduk di peringkat 106 dengan kecepatan maksimal 21 Mbps. Posisi Indonesia juga masih di bawah Singapura yang berada di posisi pertama di dunia dengan 108,3 Mbps, kemudian ada Thailand dengan 51,5 Mbps di posisi 20, Malaysia dengan 36,5 Mbps di peringkat 57. Masih di atas Indonesia, Filipinan berada di posisi 84, Viet Nam di posisi 98 dengan 22,7 Mbps.

Untuk kecepatan rata-rata di dunia yang tertinggi ditempati Korea selatan dengan 23,1 Mbps, menyusul Hong Kong dengan 17,0 Mbps dan Jepang dengan 16,4 Mbps. Sedangkan untuk kecepatan internet paling tinggi dipegang Singapura di posisi pertama, disusul Hong Kong dengan 94,8 Mbps dan Korea Selatan dengan 83,3 Mbps.

LAPORAN KHUSUS


Internet broadband gagal untuk mencapai

orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan besar, dengan akses internet yang mendekati saturasi di negara-negara kaya, namun di belahan dunia yang belum maju maish begitu banyak yang belum mendapatkan keuntungan untuk bisa mengakses internet.

Dalam pertemuan di New York dan pertemuan paralel Komisi Broadband untuk Pembangunan

Berkelanjutan terungkap bahwa 57% dari penduduk dunia tetap offline dan tidak dapat mengambil keuntungan dari manfaat besar ekonomi dan sosial yang dapat ditawarkan. Akses ke teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet broadband, memiliki potensi untuk melayani sebagai akselerator utama pembangunan, dengan pentingnya konektivitas ICT.

Komisi Broadband yang terdiri lebih dari 50 pemimpin dari berbagai sektor pemerintah dan industri yang berkomitmen untuk negara, para ahli PBB dan tim LSM yang aktif membantu untuk

sepenuhnya memanfaatkan potensi besar TIK untuk mendorong strategi nasional di bidang utama seperti

pendidikan, kesehatan dan pengelolaan lingkungan.

“Sasaran Pembangunan Berkelanjutan PBB mengingatkan kita bahwa kita perlu untuk

mengukur perkembangan global dengan jumlah orang

yang tertinggal,” kata ITU Sekretaris Jenderal Houlin Zhao, yang menjabat sebagai co-Wakil Ketua Komisi dengan UNESCO Direktur Jenderal Irina Bokova. “Pasar telah melakukan tugasnya menghubungkan negara-negara kaya di dunia, dimana kasus bisnis yang kuat untuk jaringan roll-out dengan mudah dapat dibuat. Tantangan penting kita sekarang adalah menemukan cara untuk mendapatkan secara online empat miliar orang yang masih kekurangan manfaat konektivitas internet, dan

1M

5M

10M20M 30M

40M

50M

75M31.16

Broadband Dunia Melambat, Lebih dari 4 Miliar Orang Belum Bisa Akses Internet

LAPORAN KHUSUS


ini akan menjadi fokus utama dari Komisi Broadband ke depan. “

Dihasilkan setiap tahun oleh Komisi Broadband, The State of Broadband adalah snapshot global yang unik dari akses jaringan broadband dan keterjangkauan, dengan negara-negara dengan data yang mengukur akses broadband terhadap sasaran advokasi kunci yang ditetapkan oleh Komisi pada tahun 2011.

Angka-angka baru dalam laporan mengkonfirmasi bahwa 3,2 miliar orang kini terhubung ke internet, naik dari 2,9 miliar tahun lalu dan menyamakan menjadi 43% dari populasi global. Tapi sementara akses ke Internet mendekati tingkat kejenuhan di negara maju, internet hanya dapat diakses oleh 35% orang di negara-negara berkembang. Situasi di negara kurang maju untuk 48 negara sangat kritis, dengan lebih dari 90% orang tanpa benar-benar memiliki konektivitas internet.

Angka tahun ini menunjukkan bahwa sepuluh negara untuk rumah tangga penetrasi internet semua terletak di Asia atau Timur Tengah. Republik Korea terus memiliki penetrasi broadband rumah tangga tertinggi di dunia, dengan 98,5% dari rumah yang terhubung; Qatar (98%) dan Arab Saudi (94%) adalah peringkat kedua dan ketiga masing-masing. Islandia memiliki persentase tertinggi individu menggunakan Internet (98,2%), tepat di depan dekat-tetangga Norwegia (96,3%) dan Denmark (96%).

Monako masih sangat sedikit di depan Swiss sebagai pemimpin dunia dalam penetrasi broadband

tetap, di atas 46,8% dari populasi dibandingkan dengan sosok Swiss dari 46%. Sekarang ada enam negara (Monako, Swiss, Denmark, Belanda, Liechtenstein dan Perancis) di mana penetrasi broadband tetap melebihi 40%, naik dari hanya satu (Swiss) pada tahun 2013.

Kawasan Asia-Pasifik sekarang menyumbang setengah dari semua langganan mobile broadband aktif, dengan Makau, Cina dengan mudah mengambil tempat teratas dengan 322 langganan aktif mobile broadband per 100 orang - atau lebih dari 3 langganan per penduduk - diikuti oleh kedua peringkat Singapura (156 langganan per 100 orang) dan Kuwait (140 langganan per 100 orang).

Secara total, sekarang ada 79 negara di mana lebih dari 50% dari populasi online, naik dari 77 pada tahun 2014. sepuluh negara untuk penggunaan Internet semua terletak di Eropa. Tingkat terendah akses internet sebagian besar ditemukan di sub-Sahara Afrika, dengan Internet tersedia untuk kurang dari 2% dari populasi di Guinea (1,7%), Somalia (1,6%), Burundi (1,4%), Timor Leste (1,1% ) dan Eritrea (1,0).

LAPORAN KHUSUS


Kominfo MoU dengan 4 Kabupaten Kembangkan Desa Broadband Terpadu

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi

dan Informatika kembali melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam program Desa Broadband Terpadu kepada empat kabupaten terakhir pada target kinerja 2015. Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Direktur Jenderal

PPI, Kalamullah Ramli di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang.

“Desa Broadband Terpadu adalah program kerjasama antara Kominfo dengan Pemerintah Daerah. Ada tiga karakteristiknya, yang pertama adanya akses internet dengan kecepatan minimal 2 Mbps. Yang kedua adalah hibahnya peralatan untuk

LAPORAN KHUSUS


mengakses internet seperti computer dsb. Jadi, nanti tanggung jawab penggunaannya juga dihibahkan dari Kominfo kepada Pemerintah Daerah. Yang ketiga, akan adanya pendampingan supaya masyarakat dapat menjalankan aplikasi dengan baik.” ujar Kalamullah Ramli dalam penjelasannya di Ruang Serbaguna Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Kupang, sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian.

Disebutkan, Kominfo telah bekerjasama dengan pihak Puskakom UI, beberapa LSM, BP2DK (Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan) dan relawan TIK untuk membantu pendampingan

pada program Desa Broadband Terpadu ini. Program Traning of Trainers (ToT) akan dilakukan pelatihan terhadap SDM yang diusulkan oleh Pemda agar dapat mengoperasikan dan memelihara perangkat yang sudah disediakan. Selain itu akan dilakukan pelatihan tatacara sosialisasi dan bimbingan teknis agar dapat memberikan pengetahuan kepada penduduk setempat untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan pada program desa broadband terpadu.

Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh para Pemerintah Daerah adalah menyediakan aliran listrik guna memperlancar penggunaan akses internet. Dalam hal ini, aliran listrik menjadi hal yang sangat penting

karena internet tidak akan dapat diakses tanpa adanya aliran listrik tersebut. Acara ini dihadiri oleh Bupati dari Kupang dan Bupati dari Malaka. Sedangkan, dua Bupati lainnya seperti Bupati Maluku Tenggara Barat dan Bupati Timor Tengah Utara berhalangan hadir. Sebanyak 8 (delapan) desa dalam 3 (tiga) kabupaten di NTT yang dikategorikan dalam desa nelayan dan pertanian masuk dalam daftar Desa Broadband Terpadu tahun ini. Kedelapan desa yang menjadi daftar Desa Broadband Terpadu tersebut adalah: Desa Kifu, Desa Naekake A, Desa Nilulat, Desa Napan, Desa Oesoko, dan Desa Alas. Desa Wowonda dan Lermatang menjadi daftar

Desa Broadband Terpadu dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

Untuk teknisnya lebih lanjut, Kalamullah mengatakan bahwa Kominfo pusat akan menyewakan jasa layanan internet pada setiap desa tersebut. Selanjutnya, LSM dapat mengawasi secara langsung kelancaran program ini dan dapat menyumbang suara apabila terjadi penyimpangan program. Proses pendampingan ini adalah hal baru dan berbeda dari program-program Kominfo sebelumnya.

“Semoga program kerjasama ini dapat berjalan baik demi kesejahteraan masyarakat dan tentunya untuk kebaikan Indonesia,” pungkas Kalamullah Ramli.

LAPORAN KHUSUS


Sebuah laporan baru yang dikeluarkan hari ini oleh Komisi Broadband PBB mengungkapkan bahwa hampir tiga perempat

atau 75 persen dari perempuan secara online terkena beberapa bentuk kekerasan cyber. Karena itu, lembaga ini mendesak pemerintah dan industri untuk bekerja lebih keras dan lebih efektif bersama-sama untuk

melindungi meningkatnya jumlah perempuan dan gadis yang menjadi korban ancaman online dan pelecehan.

Laporan ini mencatat bahwa meskipun jumlah perempuan yang mengalami kekerasan secara online berkembang pesat, hanya 26 persen dari lembaga penegak hukum di 86 negara yang disurvei mengambil tindakan yang tepat.

Ternyata, Hampir 75 Persen Perempuan Jadi Korban Kekerasan Cyber

LAPORAN KHUSUS


Berjudul “Combatting Online Violence Against Women & Girls: A Worldwide Wake-Up Call’, laporan ini dirilis di sebuah acara di Markas Besar PBB di New York oleh Kelompok Kerja Komisi Gender, yang merupakan juga diketuai oleh UNDP Administrator, Helen Clark, dan Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan Eksekutif Direktur Perempuan PBB Phumzile Mlambo-Ngcuka. Anggota Kelompok Kerja, yang juga mencakup perwakilan dari sektor teknologi dan masyarakat sipil, berharap laporan ini akan memobilisasi sektor publik dan swasta untuk membangun strategi konkret yang ditujukan untuk membendung gelombang pasang kekerasan terhadap perempuan secara online.

“Tanpa aksi global bersama untuk mengekang berbagai bentuk meningkatnya kekerasan online, lonjakan belum pernah terjadi sebelumnya dari ‘kekerasan cyber terhadap perempuan dan anak perempuan (cyber VAWG)’ bisa merajalela dan secara signifikan menghambat penyerapan broadband oleh perempuan di mana-mana, laporan berpendapat. Ini mencatat bahwa dunia maya VAWG sudah ada dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan online, mempermalukan publik, keinginan untuk menimbulkan kerusakan fisik, kekerasan seksual, pembunuhan dan bunuh diri,” demikian keterangan tertulis yang dikeluarkan Komisi Broadband PBB tersebut.

“Dalam laporan ini kami menyatakan bahwa kepuasan dan kegagalan untuk mengatasi dan memecahkan kekerasan dunia maya secara signifikan dapat menghambat penyerapan layanan broadband oleh gadis-gadis dan wanita di seluruh dunia,” kata

Sekretaris Jenderal ITU Houlin Zhao, yang menjabat sebagai co-Wakil Ketua Komisi Broadband, bersama Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova. “Internet adalah sumber daya yang luar biasa untuk pemberdayaan pribadi, dan kita perlu memastikan bahwa banyak gadis dan wanita mungkin manfaat dari kemungkinan menakjubkan yang ditawarkan.”

Beberapa temuan kunci dari laporan ini adalah diperkirakan 73 persen perempuan telah terpapar, atau telah mengalami, beberapa bentuk kekerasan secara online. Kemudian, wanita dalam rentang usia 18 sampai 24 yang unik mungkin mengalami kuntitan dan pelecehan seksual selain ancaman fisik.

Sembilan juta perempuan di 28 negara Uni Eropa sendiri memiliki kekerasan secara online berpengalaman semuda berusia 15 tahun. Satu dari lima pengguna internet perempuan tinggal di negara dimana pelecehan dan kekerasan perempuan online adalah sangat tidak mungkin untuk dihukum. Di banyak negara perempuan enggan melaporkan korban mereka karena takut dampak sosial.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tidak pernah diterima dimana saja, tidak peduli apakah itu dilakukan di jalan-jalan, di rumah, atau di jalan raya informasi,” kata Administrator UNDP Helen Clark. “Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan untuk semua, kita harus membangun sebuah dunia dimana perempuan dan anak perempuan bisa menjalani hidup mereka bebas dari kekerasan dan memenuhi potensi mereka sebagai dihargai dan anggota yang sama dari masyarakat.”

LAPORAN UTAMA


Teknologi informasi dan komunikasi merambah ke sektor transportasi. Untuk di perkotaan, seperti Jakarta dan sekitarnya, memesan

transportasi untuk pergi ke tempat lain kini tinggal mengerakkan ujung jari saja. Seperti, untuk transportasi mobil bisa menggunakan aplikasi Uber atau GrabTaxi, sementara untuk kendaraan roda dua atau yang biasa disebut dengan

ojek, kini ditawarkan beragam pilihan, dari Go-Jek, Blue-Jek, LadyJek dan lainnya. Uniknya, berbeda dengan dengan layanan Uber yang mendapat tentangan keras sejak awal beroperasi karena menyangkut perijinan, ojek aplikasi lebih bisa diterima karena moda transportasi ini menjawab kebutuhan masyarakat akan kendaraan umum yang banyak belum menjangkau wilayah seperti di Jakarta ini, serta pada kenyataannya layanan ojek sudah lama ada dan menjadi mata pencahariaan non formal warga.

Dari beberapa layanan ojek yang menggunakan aplikasi, demam Go-Jek begitu mewabah. Bukan hanya karena pembesut aplikasi terus-menerus berkampanye melalui media sosial, namun juga pemotor dengan helm dan jaket hijau bertuliskan Go-Jek mencolok mata, dan memancing rasa penasaran untuk mencoba layanan ojek ini. Apalagi, dengan tarif awal yang ditawarkan hanya Rp. 10.000 untuk bisa ke mana-mana, maka jadilah Go-Jek menjadi pembicaraan di mana-mana.

Keberhasilan Go-Jek bukan cuma mengubah paradigma naik ojek, namun juga bagi pengojek menjadi mata pencaharian baru, dengan pendapatan yang diklaim berlipat-lipat dari ojek tradisional alias ojek pangkalan yang hanya menunggu penumpang. Hampir bersamaan dengan Go-Jek hadir pula GrabBike. Namun, meski sudah dua aplikasi, ceruk pasar ojek masih besar. Tak mengherankan jika kemudian hadir Blue-Jek, ojek Syar’i atau OjekSy, dan terakhir adalah LadyJek.

Fenomena Go-JekSulit transportasi jarak dekat dan

mampu menjangkau jalan-jalan kecil serta macetnya jalanan ibu kota, membuat transportasi bermotor ojek menjadi pilihan. Namun terkadang, untuk mendapatkan ojek tidak mudah dimana

Perang Ojek

Aplikasi

LAPORAN UTAMA


mencari pengojek, atau sebaliknya sedang tidak butuh ojek, pengojek ada dimana-mana. Untuk menjawab tantangan tersebut, dihadirkanlah aplikasi Go-Jek.

Aplikasi rintisan besutan PT Go-Jek Indonesia mencoba membuat ojek yang ada di Jakarta lebih terorganisir. Upaya yang dilakukannya adalah dengan menghadirkan aplikasi mobile yang bisa dipakai oleh pengguna perangkat berbasis sistem operasi Android dan iOS.

Setidaknya, saat ini, sudah ada sekitar seribu pengendara ojek di Jakarta diorginisir, agar lebih terpercaya dan mudah diakses. Menurut Nadiem Makarim, Chief Executive Ojek Go-Jek, dibuatnya aplikasi ini karena sekarang orang sudah pada memakai smartphone. “Kita mau orang lebih gampang dapat ojek, yang ada sekaran itu market inneficiency. Giliran butuh ojek gak ada, giliran gak butuh banyak banget nongkrong di jalan,” katanya.

Dan aplikasi inipun sukses mendapat respons. Saat peluncuran saja, diklaim Nadiem, aplikasi Go-Jek telah mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat, terbukti dengan belasan ribu sudah mendownload aplikasi ini. Diharapkannya, kehadiran aplikasi Go-Jek membantu para pengendara ojek sebagai mitranya lebih mudah mendapatkan pelanggan. Go-Jek saat ini

menyediakan tiga jenis layanan dalam aplikasinya, yakni ojek antar penumpang, ojek antar paket dan pemesanan belanjaan.

Kehadiran Go-Jek disambut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok berharap agar Transjakarta bisa bekerjasama dengan Go-Jek, salah satu aplikasi ojeg yang tengah diminati masyarakat. Dengan demikian, kata Ahok, harus ada kombinasi antara bus, ojek, taksi, dan KRL hingga ke pedestrian, termasuk bisa melihat gang-gang sempit di Jakarta.

“Kami ingin bisa lihat bus Transjakarta sampai jam berapa, jadi bisa kita hitung,” katanya. Namun hal tersebut belum bisa direalisasikan penuh, karena bus-bus baru yang dibeli DKI belum datang. Jika sudah, nantinya akan ada GPS (global positioning system) yang bisa terintegrasi dengan aplikasi Go-Jek. Ahok berharap, ojeg-ojeg yang berada di bawah Go-Jek menjadi feeder bus Transjakarta.

Harapan Ahok segera ditangkap Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), ANS Kosasih. Menurut Kosasih, pihaknya akan segera membuat MoU atau nota kesepahaman dengan Go-Jek. Bila MoU itu sudah dilakukan, maka nantinya dalam aplikasi Go-Jek akan terdapat aplikasi bernama Go Busway, yang bisa mengetahui posisi bus Transjakarta. “Jadi masyarakat bisa tahu sebelum masuk halte Transjakarta, posisi bus Transjakarta yang sesuai kebutuhannya ada di mana dan kira-kira sampai lokasi terdekat dalam berapa lama,” terangnya.

Dengan aplikasi GoJek tersebut, kata Kosasih, nantinya juga bisa untuk menyambung bila hendak naik Go-Jek, setelah turun dari bus. Dengan demikian, maka Go-Jek pun sudah menunggu di JPO (jembatan penyeberangan orang) terdekat. “Kelebihannya, aplikasi ini khusus untuk smartphone, jadi mobile-

friendly. Para penumpang kami bisa melacak keberadaan bus, meskipun tidak sedang berada di halte,” ujarnya.

Diungkapkannya, MoU dengan GoJek tersebut dapat ditandatangani pada bulan ini. Hasil kerja sama berupa aplikasi yang dapat dinikmati para pengguna Transjakarta akhir tahun ini.

Hanya saja, sasa ‘bulan madu penggunaan ojek online Go-Jek nampanya sudah berakhir. Hal ini berkenaan dengan perubahan tarif pengantaran penumpang dengan sepeda motor, yang tadinya di masa promosi hanya dikenakan biaya Rp. 10.000, kini berubah dan dikenakan tarif berdasar jarak per kilometer.

Tarif ini yang mulai berlaku 16 September, di luar jam sibuk, antara pukul 16.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB, tarif Go-Je ditetapkan menjadi Rp. 15.000 untuk 6 kilometer pertama dan Rp 2.500 per kilometer berikutnya. Pemberlakukan tarif jam sibuk ini juga hanya dilakukan pada hari Senin hingga Jumat.

Untuk di luar jam sibuk, pengguna Gojek akan dikenakan tarif datar sebesar Rp. 15.000 dengan jarak maksimum 25 kilometer. Layanan untuk pengataran barang, Berbelanja, GO-Food di Kota Jakarta dan semua layanan Go-jek di kota-kota lainnya sampai saat ini maish

belum berubah dari tarif promosinya Rp. 10.000.

Mengenai tarif yang mulai keluar dari masa promosi, CEO Go-Jek Nadiem Makarim tak khawatir bila tarif promo seperti ini harus diakhiri, meskipun juga dirinya tak memungkiri pelanggannya bisa berkurang jika tarif promo sudah tidak diberlakukan. “Jelas bisa tetap menarik konsumen. Tapi pasti bakal turun pesanan kalau subsidinya dicabut. Tapi saya yakin loyalitas konsumen kami akan sangat tinggi,” katanya.

Nadiem menambahkan, banyaknya pesanan yang didapatkan para pengemudi pada masa promosi ini, bisa dimanfaatkan untuk menabung hingga nanti pasar layanan ojek panggilan berbasis aplikasi matang dengan sendirinya.

Ramainya Ojek AplikasiPersaingan antar ojek berbasis aplikasi

kian tajam. Jika sebelumnya telah hadir Go-Jek, GrabBike, kini muncul Blu-Jek. Jika kini Go-Jek mulai menaikkan harga naik ojek menjadi Rp. 15 ribu untuk 6 km pertama, Blu-Jek malah menggratiskan pengguna untuk naik armada ojeknya.

Blu-Jek resmi beroperasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi. Blu-Jek mulai beroperasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan 1.000 armada. Dalam waktu dekat kami juga akan menambah 1.000 armada lagi,” kata Agnes Aninditya, wakil dari Blu-Jek.

Dijelaskannya, Blu-Jek merupakan

LAPORAN UTAMA


kata yang berasal dari “blusukan” ini merupakan besutan dari Garrett Kartono dan Michael Manuhutu. Di awal peluncurannya, Blu-Jek memberikan promo kepada masyarakat berupa pembebasan biaya ojek sejauh enam kilometer pertama atau setara Rp.25.000. Namun setelah itu, setiap satu kilometer tambahan, penumpang diharuskan membayar Rp 4.000.

“Promo ini kita sebut free rides dan diberikan untuk 30.000 penumpang selama satu bulan ini. Jadi setiap harinya akan ada 1.000 free rides,” kata Michael Manuhutu, salah satu pendiri Blu-Jek. Layanan Blu-Jek diklaim lebih aman dan menjaga privasi pengguna. Karena itu, pihak Blu-Jek optimis untuk bisa tumbuh.

Selain Blue-Jek hadir pula LadyJek. Layanan ini merupakan diferensiasi dengan layanan serupa, dimana LadyJek mengkhususkan diri melayani penumpang wanita dan merekrut pengemudi wanita. LadyJek mulai beroperasi awal bulan Oktober ini.

Pendiri LadyJek, Brian Mulyadi mengungkapkan bahwa ide membuat usaha tersebut terinspirasi dari ceruk pasar yang belum tergarap. Ceruk pasar yang dimaksud adalah penumpang wanita yang sebenarnya tidak nyaman bila dibonceng lelaki. “Kami memilih membuat layanan ojek online karena mencakup banyak orang dan market yang luas. Wanita butuh kepraktisan dan keamanan layanan,” ujar Brian.

Meski sangat kompetitif sekarang ini, Brian tetap optimis. Sebab Brian melihat bahwa ojek berbasis sebagai pasar baru yang masih berisi banyak peluang, terutama bagi layanan spesifik seperti LadyJek. “Saya tidak melihat adanya kompetisi. Ini pasar masih baru, sehingga banyak peluang untuk spesialisasi dan membaguskan diri. Kita perbagus layanan saja,” katanya.

Meski semua optimis, namun bukan

berarti persaingan tidak hanya tajam, namun juga mengkhawatirkan. Apalagi, pengojek tradisional yang ada di pangkalan terang-terangan menolak masukknya pengojek aplikasi ke perkampungan atau kompleks perumahan yang mereka ‘kuasai’. Sempat juga terjadi kekerasan terhadap pengemudi ojek digital yang terpaksa menerobos masuk kompleks perumahan.

Bukan saja itu, kian ke sini, pengojek aplikasi juga berubah kultur dan kembali seperti pengojek tradisional, dengan mangkal di beberapa wilayah tertentu. Karena mangkal, Gubernur DKI Jakarta Ahok berubah sikap. Ahok mengancam bahwa ojek online akan dienyahkan dari Jakarta. Menurut Ahok, ancaman tersebut diharapkan membuat jera. Pengelola juga bisa meningkatkan pengawasan dan peringatan kepada para pengemudinya. Jika dicabut izin, tambahnya, tentu perusahaan tidak bisa menjalankan operasi berbasis aplikasi. Nantinya pasti tidak lagi berkembang transportasi ojek.

“Dari pengelola Go-Jek juga kasih kartu kuning, lama-lama kita coret,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta. Ditegaskannya, dengan dicabut ijinnya, maka perusahaan tidak bisa menjalankan operasi berbasis aplikasi. “Lama-lama nggak ada aplikasi, mati sendiri pasti,” ujarnya.

LAPORAN UTAMA



LAPORAN UTAMA

Ojek Aplikasi Kok Mangkal?

Kehadiran aplikasi bergerak untuk layanan ojek dimaksudkan agar pengojek lebih mobile dan tidak diam di satu tempat. Namun,

alih-alih meminimalkan waktu tunggu dan santai di pangkalan, pengemudi ojek online seperti Go-Jek justru malah membuat pangkalan ojek baru.

Pangkalan ojek baru yang menggunakan aplikasi bisa ditemui di sekitar depan Mall Ambassador Jakarta Selatan. Kemudian, ada juga pangkalan Go-Jek di Jl. S. Parman, Jakarta Barat. Mangkalnya pengojek online membuat Pemerintah Provinsi DKI kecewa.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta, Andri Ansyah mengatakan, harusnya karena sudah menggunakan aplikasi pengemudi

Go-Jek tidak memangkal, tapi yang terjadi pengemudi Go-Jek banyak yang mangkal di pinggir jalanan di Jakarta. “Go-Jek sudah didukung gubernur, didukung kapolda, katanya aplikasi enggak pakai mangkal, buktinya?” sesalnya.

Karena itu, Andri melihat kini tak ada bedanya antara ojek pangkalan dan ojek berbasis aplikasi karena sama-sama menunggu penumpang di pinggir jalan. “Yang membedakan keduanya, kalau Go-Jek menunggu panggilan penumpang dari ponsel pintar,” ujarnya, yang mengaku akan berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya dan Organda untuk membahas masalah ini.

Mengetahui hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama


LAPORAN UTAMA

Nampaknya, percikan perseteruan antara pengemudi ojek konvensional dan pengemudi ojek online kini dimulai. Pengemudi

ojek tradional menolak masuknya layanan seperti Go-Jek maupun Grab Bike untuk masuk ke wilayah-wilayah dimana pengojek biasanya mangkal.

Dari beberapa pengemudi ojek tradisional alias biasa mangkal yang ditemui Majalah ICT, pengojek mengaku pendapatannya berkurang drastis akibat masuknya ojek online ke wilayah yang selama ini menggunakan jasa pengojek konvensional. “Layanan Go-Jek maupun Grab Bike masuk ke wilayah yang selama ini tempat kami mencari nafkah. Dengan masuknya mereka, rejeki kami berkurang bahkan kadang ‘dimakan’ semua oleh Go-Jek atau Grab Bike,” sesal Supri, seorang

pengojek.Menurut Supri, sebenarnya, layanan

ojek yang mereka berikan juga tidak beda dengan ojek online, hanya yang online melewati batas-batas wilayah. “Bus atau angkot saja ada trayek-trayeknya, ini semua diambil oleh ojek online. Padahal ojek online cuma menang pakai jaket dan helm baru saja,” tambahnya.

Sementara itu, pengojek lain di kawasan Kalibata, Parto mengatakan, tidak benar jika dikatakan tarif yang mereka tetapkan pada pengguna lebih mahal daripada tarif dengan ojek online seperti Go-Jek. “Tarif kami atas dasar kesepakatan dengan yang memakai jasa kami, tidak ada paksaan. Pemerintah jangan pilih kasih mengutamakan GoJek, karena kami ini mencari rejeki dengan cara halal dan mengurangi pengangguran

mengancam bahwa ojek online akan dienyahkan dari Jakarta. Menurut Ahok, ancaman tersebut diharapkan membuat jera. Pengelola juga bisa meningkatkan pengawasan dan peringatan kepada para pengemudinya. Jika dicabut izin, tambahnya, tentu perusahaan tidak bisa menjalankan operasi berbasis aplikasi. Nantinya pasti tidak lagi berkembang transportasi ojek.

“Dari pengelola Go-Jek juga kasih kartu kuning, lama-lama kita coret,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta. Ditegaskannya, dengan dicabut izinnya, maka perusahaan tidak bisa menjalankan operasi berbasis aplikasi. “Lama-lama nggak ada aplikasi, mati sendiri

pasti,” ujarnya.Sementara itu, pendiri Go-Jek Nadiem

Makarim menyatakan setuju jika ada tindakan terhadap banyaknya Go-Jek dan ojek yang mangkal, yang menganggu pejalan kaki di trotoar. “Saya sangat setuju dengan Pak Kadishub kita akan berkoordinasi bersama menertibkannya,” kata Nadiem .

Nadiem juga mengaku akan turun langsung mensosialisasikan agar anggota Go-Jek tidak mangkal di trotoar yang dapat menganggu para pejalan kaki. “Kalau misalnya dia tidak mendengarkan, kami mendukung 100 persen Polda dan Dishub untuk menertibkannya,” tegas Nadiem.

Ketika Ojek Pangkalan Menolak Ojek Aplikasi


LAPORAN UTAMA

juga,” katanya ketus.Diungkapkan juga oleh Parto bahwa

penolakan terhadap GrabBike maupun Go-Jek akan makin membesar. “Ini harus ditolak. Pemda DKI Jakarta, harusnya membatasi Go-Jek di dekat kantor Pemda saja, sementara wilayah lain biar kami yang melayani. Kalau kami tidak ada pendapatan, apakah Pemda senang jika kami menganggur padahal mereka juga tidak bisa sediakan lapangan kerjaan

untuk kami,” tandasnya.Di beberapa jalan, sudah mulai banyak

beredar simbol-simbol penolakan Go-Jek. Spanduk-spanduk itu berbunyi itu berbunyi “Go-Jek dan Grab Bike Dilarang Masuk Daerah Ini”. Sebagian besar, spanduk itu terlihat di sejumlah pusat keramaian. Selain spanduk di Kalibata City, simbol penolakan juga terlihat di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Spanduk penolakan serupa juga ditemukan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Perseteruan bukan hanya soal penolakan, pengemudi ojek yang menggunakan aplikasi modern, juga menghadapi teror kekerasan. Hal ini seperti yang terjadi pada pengemudi Go-Jek perempuan bernama Istiqomah yang mendapatkan kekerasan fisik dari seorang tukang ojek pangkalan di daerah Warung Buncit, Jakarta Selatan. Meski demikian, korban tidak mengalami luka apapun karena pelaku memukul korban di bagian kepala yang ditutupi helm bertuliskan Go-Jek.

Menurut Kapolsek Pancoran Kompol Minto Padal Putro mengatakan, peristiwa pemukulan yang dialami Istiqomah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. “Tidak apa-apa korbannya, cuman sekali dipukul saat masih pakai helm . Sudah selesai dengan musyawarah dan membuat surat pernyataan di sini,” ungkapnya. Ditambahkannya, saat peristiwa terjadi di TKP, korban baru saja mengantarkan penumpang ke sekitar jalan Buncit Raya. Saat hendak melanjutkan perjalanan, korban dihentikan oleh orang yang ingin menggunakan jasanya, namun ditolaknya dengan alasan mau pulang. Tapi calon penumpang itu tetap memaksa dan langsung mengambil helm yang digunakan untuk penumpang.

Namun, saat mau jalan, Istiqomah tiba-tiba dihadang oleh pelaku bernama


LAPORAN UTAMA

Bambang dan seketika pelaku memukul dengan tangan kosong ke arah kepala korban yang masih mengenakan helm. Tidak terima mendapat perlakuan seperti itu, korban mendatangi Mapolsek Mampang lalu diantarkan ke Mapolsek Pancoran bersama anggota polisi untuk mengadukan perkara.

Untung saja, perkara tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan di Mapolsek Pancoran dengan mempertemukan kedua belah pihak disaksikan pengurus dan perwakilan Go-Jek. Korban akhirnya sepakat dan tidak membuat laporan, sehingga Polisi menyatakan perkara tersebut selesai.

Go-Jek kini merambah bisnis baru, tidak sekadar menawarkan ojek saja. Tidak tanggung-tanggung, ada

empat layanan baru yang ditawarkan. Layanan baru ini lebih merupakan layanan yang variatif, dari pengiriman barang yang tidak lagi menggunakan motor, namun menggunakan mobil box, tukang bersih-bersih hingga tukang pijat.

Layanan baru yang ditawarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia adalah Go-Box, Go-Clean, Go-Glam, dan Go-Massage. Layanan terdahulunya pun juga telah berganti nama seperti Courier menjadi Go-Send, Transport menjadi Go-Ride, dan Shopping menjadi Go-Mart.

Go-Box merupakan sebuah layanan kargo untuk menggunakan mobil box sampai truk. Tentu saja, pengguna dapat melakukan pengiriman barang yang tidak dapat lagi dilakukan

dengan menggunakan motor. Layanan ini pun dihitung berdasarkan jarak per kilometer per jenis kendaraan.

Go-Clean merupakan layanan jasa untuk membersihkan rumah maupun kantor. Layanan seperti ini memang sangat cocok saat pengguna tidak memiliki pembantu rumah tangga. Go-Glam menuju pada pasar dengan jenis kelamin wanita, di mana memerlukan perawatan kecantikan sewaktu-waktu. Terakhir, Go-Massage merupakan layanan pijat yang dapat dipanggil sewaktu-waktu.

Semua layanan tersebut dapat dicoba dengan menggunakan aplikasi Go-Jek terbaru yang dapat diunduh pada toko aplikasi yang ada seperti Google Play Store. Hanya saja, layanan ini masih memiliki label Beta, sehingga

jangan mengharapkan layanannya bakal lebih baik dari lima layanan yang sudah diresmikan oleh Go-Jek.

Sukses Ojek Aplikasi, Go-Jek Rambah Bisnis Lain

REGULASI

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan

Menteri (RPM) tentang Standar Kualitas Pelayanan untuk Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. RPM ini diperuntukan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan konten Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas.

Disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, adapun yang diatur dalam RPM tersebut antara lain adalah bahwa setiap penyelenggara wajib memenuhi standar kualitas pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Kemudian, penyelenggara juga wajib membuat perjanjian kerja sama

Standar Kualitas Layanan Konten akan Diatur


REGULASI

(Service Level Agreement/SLA) dengan penyelenggara lain yang terhubung untuk menjamin pemenuhan standar kualitas pelayanan.

“Standar kualitas pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara meliputi standar pemenuhan permohonan registrasi dan pemberhentian registrasi, standar ketersediaan layanan, standar tingkat laporan gangguan layanan konten dan standar penanganan pengaduan pelanggan konten,” katanya.

Ditambahkannya, penyelenggara wajib menyimpan seluruh rekaman data perhitungan parameter standar kualitas pelayanan selama satu tahun. Kemudian, penyelenggara juga wajib mempublikasikan pencapaian standar kualitas pelayanan dalam laman (website) resmi masing-masing dan harus diperbarui setiap tiga bulan dan BRTI akan memverifikasi laporan hasil pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara dan mempublikasikan hasil pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara melalui laman resmi dan/atau media lainnya.

Pemberhentian Layanan Harus 100 Persen

Dari rancangan peraturan yang disampaikan kepada publik, untuk standar pemenuhan permohonan registrasi dan pemberhentian

registrasi persentase pemenuhan permohonan registrasi layanan konten harus dipenuhi oleh Penyelenggara dalam jangka waktu satu menit terhitung sejak diterimanya permohonan registrasi. Jika registrasi dipermudah, sama hal dengan penghentian layanan. Persentase pemenuhan permohonan pemberhentian registrasi layanan konten harus seratus persen dari total permohonan pemberhentian registrasi. Bahkan penghentian juga dihitung dalam hitungan satu menit sejak permohonan diterima.

Aturan lainnya, persentase jumlah laporan gangguan layanan konten dalam satu tahun buku harus sama lebih kecil atau sama dengan lima persen. Sedangkan persentase penanganan pengaduan Pelanggan Konten yang ditangani dalam jangka waktu satu tahun buku harus lebih besar atau sama dengan 95 persen. Adapun yang dimaksud dengan satu tahun buku di sini adalah adalah periode selama dua belas bulan terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember.


INTERNET


Bukalapak.com berhasil meraih Bubu Awards v.09 sebagai Best of The Best untuk keseluruhan kategori dan untuk

kategori perusahaan e-commerce. Menurut Achmad Zaky, CEO dan Co-Founder Bukalapak.com, raihan penghargaan sebagai Best of The Best Bubu Awards v.09 merupakan bukti pengakuan bahwa Bukalapak adalah salah satu situs bergengsi di Indonesia.

“Award ini menjadi pemacu kami untuk terus menciptakan layanan marketplace yang inovatif, yang bisa memenuhi kebutuhan baik dari pihak pembeli maupun pelapak (penjual), serta memiliki

keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Award ini juga kami persembahkan kepada para pelapak maupun pembeli yang selama ini sudah setia untuk tumbuh dan berkembang bersama Bukalapak,” kata Zaky dalam Siara Pers-nya.

Ditambahkannya, Bukalapak akan terus menciptakan inovasi-inovasi baru untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan konsumen dalam berbelanja online sekaligus membuka akses seluas-luasnya bagi UKM di Indonesia untuk berjualan di Bukalapak. “Kami berharap masyarakat Indonesia akan semakin percaya dan semakin terbiasa berbelanja

Bukalapak.com Jadi Best of the Best Bubu Awards v.09

INTERNET


secara online. Target kami adalah semakin banyak masyarakat Indonesia yang berbelanja online dan harapannya mereka bisa berbelanja online setiap hari,” harapnya.

Bubu Awards v0.9 adalah salah satu penghargaan digital di Indonesia diberikan kepada para individu, lembaga dan perusahaan yang berkecimpung di dunia digital. Penilaian Bubu Awards v0.9 ini berdasarkan dari aspek design (faktor estetika atau keindahan tampilan web), user experience (kemudahan pemakaian yang disesuaikan dengan pengguna), konten (informasi yang ditampilkan untuk membantu pengguna), dan teknologi (inovasi teknologi yang dipakai dalam web). Untuk tahun ini, Web Awards memiliki sembilan subkategori yang terdiri dari Product/Consumer Goods, E-commerce, Entertainment Media, Travel & Destination, Corporate (B2B), Education, Non Profit/Awareness, Government, dan News Portal.

Diprakarsai oleh Bubu.com, Indosat IDByte 2015 yang merupakan perhelatan ketiga kalinya, juga digelar. Adapun yang menjadi tema IDByte kali ini adalah “Things and connectivity”. Kali

ini Indosat mendukung

acara digital

yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bersama 35 tokoh industri digital dari seluruh dunia.

Pokok bahasan seminar pembuka itu mencakup bagaimana konektivitas dan perkembangan teknologi internet mengubah aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa perusahaan ternama yang akan berbagi dalam rangkaian acara ini di antaranya Facebook, Disney, Manchester United, Dentsu Aegis, dan Go-Jek.

Presiden Direktur dan CEO Indosat, Alexander Rusli menyatakan, “Sebagai salah satu operator telekomunikasi besar di Indonesia, kami percaya bahwa bisnis digital akan menjadi tren terkemuka di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan peningkatan penetrasi smartphone dan perkembangan bisnis digital di Indonesia.”

Menurut Alex Rusli, perusahaan terdepan yang mengawali transformasi bisnis digital di Indonesia, dengan melakukan pembinaan bagi para mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi lokal untuk sistem operasi Android. Karena itu, Indosat juga turut mendukung konten dan pengembang lokal untuk memperbesar skala bisnisnya, menyediakan sumber pendanaan dan

pendampingan, serta meluncurkan berbagai layanan yang mendukung gaya hidup digital para pelanggan.

Sementara itu, Shinta Dhanuwardoyo, pemrakarsa IDByte menyatakan, bahwa saat ini kita berada di era dimana konektivitas internet dan ekosistem digital sudah menjadi

sesuatu yang penting untuk perkembangan manusia dalam

berbagai aspek. “Melalui gelaran ini, kami ingin membuka wawasan tentang hal ini untuk memotivasi masyarakat Indonesia agar terus berkembang melalui perkembangan teknologi,” sambutnya.


PENYIARAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penundaan

proses perizinan bagi pemegang izin prinsip penyelenggaraan televisi digital melalui sistem terestrial. Penundaan ini untuk membeirkan kepastian hukum pasca putusan pengadilan.

Disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Ismail Cawidu, penundaan ini merupakan pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang menunda Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.119/G/2014/ PTUN.JKT, tanggal 5 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.140/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2015, yang salinan putusannya diberitahukan kepada Pemerintah tanggal 27 Agustus 2015. Karena itu, “Menteri Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2015 tanggal 22 September tentang Penundaan Proses Perizinan Bagi Pemegang IPP Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial,” terang Ismail.

Ditambahkannya, adapun maksud dan tujuan dari Surat Edaran adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi

Pemberian Izin TV Digital Ditunda


pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial pasca putusan pengadilan, yang isinya antara lain menunda proses perizinan bagi Pemegang Izin Prinsip sejak diterbitkannya Surat Edaran ini sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut.

Selama penundaan proses perizinan, katanya, maka hak dan kewajiban Pemegang Izin Prinsip sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial ditunda pelaksanaannya. Lamanya masa penundaan proses perizinan tidak diperhitungkan dalam masa berlaku Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial.

“Melalui surat edaran Menteri Kominfo ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap tindaklanjut tahapan proses perizinan bagi pemegang izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial,” pungkas Ismail.

Langkah pemerintah ini, tentu agak mengejutkan. Pasalnya, Pemerintah berencana bahwa migrasi televisi dari analog ke digital akan selesai pada 2018 mendatang. Uji coba dan penentuan penyelengara multiplekser telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk semua wilayah Indonesia. Namun, di tengah rencana mematikan TV analog ke digital tersebut, Kementerian Kominfo saat ini berencana membuka peluang usaha penyelengaraan sistem TV analog lagi.

Bahkan Menkominfo Rudiantara telah menerbitkan Keputusan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1017 tanggal 9 Desember 2014 tentang Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial pada pita Ultra High Frequency. Keputusan Menteri tersebut dikatakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ulta High Frequency.

Keputusan Menteri ini mem berikan kesempatan bagi pemohon TV analog dalam masa transisi menuju ke sistem penyiaran digital. Peluang penyelenggaraan ini ditujukan untuk mengakomodir banyaknya permohonan TV analog khususnya di daerah-daerah terpencil dan perbatasan yang masih terbatas jumlah penyelenggara penyiaran TV. Peluang penyelenggaraan tersebut merupakan kebijakan terakhir Menteri Kominfo dalam memfasilitasi kebutuhan kanal frekuensi untuk penyelenggaraan penyiaran TV analog.

PENYIARAN

PENYIARAN


Indonesia Jepang Sepakati Kerja Sama Studi 5G dan Uji Coba White Space Oleh-oleh kunjungan Menteri

Kominfo Rudiantara ke Jepang, telah ditandatangani naskah kerja sama Memorandum

of Cooperation dan Cooperative Packages antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan, untuk memperbaharui “Letter of Intent“ kerja sama bidang TIK Indonesia Jepang yang berakhir masa berlakunya pada tahun 2015.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menkominfo didampingi Kalamullah Ramli (Dirjen PPI, Kemkominfo), Ikhsan Baidirus (Kepala Pusat Kerja Sama Internasional, Kemkominfo), Ismail (Direktur Telekomunikasi Khusus PPKU, Kemkominfo), Iskandar Achmad (Direktur Utama LPP TVRI), Niken Widiastuti (Direktur Utama LPP RRI), Ary Budi Sulistyo (Direktorat Telekomunikasi Khusus PPKU, Kemkominfo), dan Indra Maulana (Bag. Hukum dan Kerja Sama Ditjen PPI, Kemkominfo).

Sektor-sektor TIK yang disepakati untuk dikerjasamakan dengan pihak Jepang, diantaranya adalah pertukaran informasi mengenai penyiaran publik, studi bersama dalam hal standarisasi dan perkembangan teknologi 5G, uji coba teknologi VHF-band TV White


PENYIARAN

Space dan One-seg system, ICT disaster prevention, serta capacity building bidang keamanan informasi dan penyiaran.

Disampaikan Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu, agenda lain pada kunjungan tersebut adalah untuk pertemuan dengan forum bisnis Jepang (Keindaren), perwakilan industri (Hitachi, NEC, Panasonic, Fujitsu) dan juga diskusi teknis dengan lembaga penyiaran publik NHK.

“Pada sesi diskusi dengan NHK, Menkominfo menitikberatkan pada regulasi dan kebijakan dalam penggabungan TV dan radio publik di Jepang. Hasil diskusi tersebut dapat menjadi salah satu referensi Indonesia dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RU RTRI),” terang Ismail.

Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi I, meminta pemerintah mengkaji kemungkinan penggabungan tiga lembaga negara yang bergerak di bidang pemberitaan, yaitu RRI (Radio Republik Indonesia), TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan Kantor

Berita Nasional Antara. Keinginan DPR ini didasari kecenderungan konvergensi atau integrasi media.

Seperti disampaikan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, penggabungan ini perlu menjadi pertimbangan di tengah konvergensi media yang semakin menguat. “Kita mencermati tren yang terus berkembang adalah konvergensi atau pengintegrasian media. Mungkin tidak fungsi Antara yang ada dimerger dengan RRI dan TVRI, kita minta pandangan awal dari Pak Menteri,” kata Mahfudz.

Menjawab keinginan DPR, Menkominfo Rudiantara menilai penggabungan TVRI dan RRI ideal untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap publik. Rencana penggabungan antara RRI dan TVRI, kata Rudiantara, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta menjadikan gabungan RRI dan TVRI menjadi lembaga yang dapat mewakili kepentingan publik, kata Rudiantara seraya menambahkan penggabungan lembaga penyiaran publik itu dinilai ideal untuk saat ini.


GALERI

Melalui solusi IoT (Internet of Things), XL berkomitmen untuk

selalu mendukung usaha-usaha yang memajukan perekonomian kecil dan menengah (UKM), serta koperasi. XL telah mengembangkan solusi inovatif bernama “XL Pay Point” yang dapat meningkatkan produktivitas UKM. Dengan solusi terbaru ini, pelaku UKM akan lebih mampu menjangkau individu yang menjadi target market mereka, terutama mereka yang selama ini belum memiliki akses ke jasa layanan perbankan atau belum memiliki rekening bank.

Chief Digital Service Officer XL, Ongki Kurniawan mengatakan, “XL Pay Point sekaligus juga akan bermanfaat bagi para Penyedia Jasa Pembayaran Online (PPOB). Layanan ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha kecil menengah dalam mempermudah transaksi penjualan dengan para pelanggannya, terutama di kota-kota kecil di mana masyarakat belum banyak yang menggunakan transaksi elektronik menggunakan ponsel”.

Solusi ini terdiri dari aplikasi, paket data XL dan perangkat Pay Point berupa mesin penjual otomatis mini vending machine. Alat ini bisa diletakkan di tempat-tempat

strategis, yang mudah dijangkau oleh pelanggan atau pasar yang disasar pengusaha terkait. XL Pay Point dapat dimanfaatkan antara lain untuk menjual jasa dan barang seperti pengisian pulsa, dompet elektronik, kredit permainan, pembelian Starter Pack maupun transaksi keuangan seperti pembayaran pinjaman cicilan dan tagihan.

Para pelaku UKM bisa memanfaatkan solusi inovatif ini dengan sistem kontrak berlangganan selama setahun. Solusi ini ditawarkan secara bundling yang terdiri dari perangkat mesin elektrik, aplikasi transaksi yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta layanan paket data XL. XL kini telah siap menawarkan layanan ini ke seluruh area operasi XL, baik di area Jabotabek maupun di luar daerah.

Dengan adanya solusi ini, pengusaha UKM atau koperasi tidak perlu lagi membuka kios tradisional yang memerlukan banyak investasi. Karena adanya solusi ini pula, pelanggan akhir yang tidak memiliki rekening bank (unbankable) dapat dengan mudah melakukan pembelian maupun transaksi pembayaran lainnya. Solusi ini sekaligus bermanfaat untuk memperluas dan mempermudah distribusi jasa kepada pelanggan.

Dukung Kemajuan UKM, XL Kembangkan Solusi

XL Pay Point


GALERI

Smartfren meluncurkan perangkat Mifi Andromax M2S dengan desain yang

elegan dan ringan. Bentuknya yang sangat simple memudahkan pengguna untuk menggunakan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhannya. Mifi AndromaxM2S ini sudah mendukung jaringan 4G LTE cat4 dan Wi-Fi 2.4Ghz untuk koneksi internet yang super cepat.

Aplikasi pendukung yang tersedia adalah Mobile Wi-Fi App untuk pengaturan yang lebih mudah dan ringkas, aplikasi Mylink M2S dapat diunduh dari Google Playstore dan Apple App Store. Mifi Andromax M2S ini didukung oleh daya tahan baterai yang cukup kuat, yaitu dengan waktu siaga mencapai 300 jam dengan waktu kerja 4G LTE maksimal 10 jam. Mifi Andromax M2S ini hadir dengan tiga warna pilihan menarik, yaitu merah, hitam dan biru.

T. Kugan K. Thirunavakarasu, Chief Marketing Officer Smartfren mengatakan, “Kebutuhan penggunaan akses mobile broadband masyarakat Indonesia kini semakin tinggi, dengan tren telecommuter di kota-kota besar, kini siapa saja dapat bekerja dan menjalankan aktivitas digital dari manapun selama terdapat koneksi internet. Kehadiran Mifi Andromax M2S semakin memberi kemudahan untuk akses koneksi 4G LTE dan didukung oleh koneksi internet yang nyaman di jaringan Smartfren 4G LTE Advanced milik kami yang luas, cepat dan stabil. Produk terbaru ini menjawab kebutuhan pelanggan akan konsumsi mobile data yang tinggi, sehingga pengguna, baik itu pebisnis, pelajar, hingga ibu rumah tangga sekalipun, dapat melakukan aktivitas digital kapan saja dan di mana saja.

“Kehadiran Andromax M2S ini tentunya sejalan dengan misi kami untuk memperkaya

pengalaman pelanggan melalui produk dan layanan yang inovatif melalui jaringan 4G LTE Advanced terluas dan terandal di Indonesia. Mifi Andromax 4G LTE inimerupakan pilihan yang sangat tepat bagi masyarakat yang ingin menikmati layanan Smartfren 4G LTE Advanced namun belum memiliki smartphone dengan konektivitas 4G LTE, sehingga melalui Mifi Andromax M2S ini, apapun smartphone dan perangkat mobile yang dimiliki pelanggan, mereka tetap dapat terhubung dengan layanan Smartfren 4G LTE Advanced. Rangkaian Mifi Andromax 4G LTE dari Smartfren akan semakin memudahkan pelanggan mengakses jaringan 4G LTE dari berbagai perangkat. Mifi Andromax M2S ini menambah lengkap pilihan varian Mifi Andromax 4G LTE yang telah ada di pasaran saat ini, yakni Mifi Andromax M2P dan M2Y,” jelas Kugan.

Park Se Kil, Presiden Direktur LG Innotek Indonesia mengatakan, “LG Innotek Indonesia turut bangga dapat mendukung dan menjadi mitra Smartfren, operator dengan pertumbuhan pengguna mobile data tercepat di Indonesia dan telah meluncurkan layanan 4G LTE Advanced pertama di Indonesia. Kami sangat bersemangat untuk ambil bagian dalam ekosistem mobile broadband 4G LTE ini. Mifi Andromax M2S memiliki bentuk yang compact, kemampuan koneksi yang handal dan stabil bagi perangkat mobile masyarakat di Indonesia. Produk ini sangat cocok untuk digunakan bagi individu dan pebisnis yang membutuhkan mobilitas tinggi.”

Smartfren Luncurkan Andromax M2S


GALERI

TelkomTelstra Buka Customer Experience CenterPT Telkom Indonesia Tbk (Telkom),

melalui entitas usahanya TelkomTelstra membuka Customer Experience Center (CEC) pertama di Indonesia yang mendemonstrasikan layanan Managed Solutions. TelkomTelstra merupakan joint venture antara Telkom dan Telstra. Berlokasi di Kota Kasablanka, Jakarta, CEC menyajikan fasilitas kelas dunia yang menunjukkan kepada pelanggan bagaimana layanan Managed Solutions TelkomTelstra dapat membantu pelanggan korporasi meningkatkan peluang bisnis dan menghadapi pesaing asing yang melihat pasar Indonesia sebagai target pasar yang kini sedang dalam laju ekonomi yang relatif cepat dan kondisi bisnis yang dinamis.

“Melalui demonstrasi layanan dari TelkomTelstra, pelanggan korporasi

akan bisa merasakan keunggulan dari pemanfaatan semua aplikasi layanan digital Managed Solutions, yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat perkembangan bisnis,” demikian disampaikan CEO TelkomGroup, Alex J. Sinaga yang hadir pada acara pembukaan CEO bersama CEO Telstra, Andy Penn di Kota Kasablanka, Jakarta (17/9).

Alex menambahkan, pelanggan korporasi tidak harus terus menerus berada di kantor untuk memonitor dan mengendalikan bisnis mereka. Dengan kehandalan yang ditawarkan TelkomTelstra, pelanggan korporasi bisa langsung mengakses aplikasi dan informasi perusahaan secara online dimana saja, baik itu ketika di kantor, di rumah, atau bahkan di perjalanan.

“Managed Solutions ini

memungkinkan pelanggan korporasi lebih kompetitif dengan mengendalikan produktifitas bisnis, memudahkan mereka untuk selalu terhubung dengan kegiatan operasional dimana saja dan kapan saja,” tambah Alex.

Presiden Direktur TelkomTelstra, Phillip Sporton menyatakan, TelkomTelstra dan Telkom saat ini mendukung sepenuhnya pelanggan korporasi dengan layanan Managed Solutions termasuk diantaranya Managed Network Services, Managed Cloud Services, Professional Services dan Integrated Service Management, sebagai bagian dari portofolio Telkom Solution.

“Sasaran TelkomTelstra adalah untuk mendukung pelanggan korporasi menghadapi tantangan bisnis dengan membantu

mengoptimalkan, mengembangkan dan mentransformasikan bisnis mereka melalui ICT Managed Solutions yang ditawarkan TelkomTelstra” ujar Philip Sporton.

Dengan menggabungkan kapabilitas network dan Data Center Telkom, serta positioning Telkom yang kuat di segmen pasar enterprise, TelkomTelstra diharapkan dapat memperkuat TelkomGroup di industri ICT, baik lokal maupun regional. Kemudian, dengan dukungan kapabilitas dan pengalaman Telstra, TelkomTelstra berada di posisi yang unggul untuk memperkenalkan layanan Managed Solutions kelas dunia. Selain melakukan pembukaan CEC, TelkomTelstra juga memperkenalkan kantor barunya yang berlokasi di sebelah CEC, Kota Kasablanka, Jakarta.

BEDAH GADGET


Microsoft resmi mengumumkan produk-produk mobile terbarunya. Produk ponsel yang ditawarkan kali ini

adalah Lumia 950 dan Lumia 950 XL. Kedua ponsel yang diluncurkan secara online tersebut akan menggunakan Windows 10 Mobile.

Lumia 950 dan Lumia 950 XL memiliki performa yang diklaim akan lebih bertenaga dibanding pendahulunya. Lumia 950 ditanamkan Snapdragon 808 dan untuk Lumia 950 Xl akan menggunakan prosesor 810. Sedangkan RAM yang menyertai untuk akses memory berkapasitas 3 GB. Untuk mengatasi panas di SoC yang digunakan, Microsoft menggunakan solusi pendingin berbasis liquid cooling untuk kedua smartphone ini, mirip dengan yang digunakan di tablet Surface.

Lumia 950 akan berlayar 5,2 inchi AMOLED dengan resolusi QHD (2560 x 1440 piksel), sementara Lumia 950 XL menggunakan layar 5.7" AMOLED, juga dengan resolusi QHD. Keduanya juga dilengkapi dengan Qi Wireless Charging dan port USB Type-C yang digunakan sebagai port komunikasi utama serta bisa dihubungkan ke Display Dock untuk Continuum.

Sementara untuk kamera, kamera PureView dengan lensa Carl Zeiss dan fitur optical image stabilizer kembali dihadirkan di Lumia 950 dan Lumia 950 XL. Kamera tersebut hadir dengan sensor 20 MP, dukungan perekaman video 4K (2160p), serta triple-RGB LED flash.

Untuk kamera depan, Lumia 950 XL menggunakan sensor 5 MP dan disertai pula dengan LED flash, sementara Lumia 950 menggunakan sensor yang sama tanpa LED flash. Sedangkan untuk baterai, di Lumia

Microsoft KeluarkanLumia 950, Lumia 950 XL &Surface Book


BEDAH GADGET

950 sendiri berkapasitas 3000 mAh, sementara di Lumia 950 XL berkapasitas 3300 mAh.

Pada kedua ponsel, juga akan dilengkapi dengan media penyimpanan atau storage sebesar 32 GB. Ada juga opsi untuk perluasan kapasitas menggunakan MicroSD.

Lumia 950 akan dipasarkan di harga 550 dolar AS, sementara Lumia 950 XL di harga 650 dolar AS. Keduanya ponsel flagship terbaru Microsoft ini akan tersedia mulai bulan November mendatang.

Microsoft Surface BookSelain meluncurkan secara resmi

Lumia 950 dan Lumia 950 XL, Microsoft juga memperkenalkan laptop pertama bernama Microsoft Surface Book. Microsoft bahkan mengklaimnya dua kali lebih bertenaga dari MacBook Pro.

Dengan klaim tersebut, maka laptop ini akan menjadi pesaing langsung MacBook pro, besutan Apple. Disebut lebih kencang hal itu karena Surface Book ditenagai prosesor Intel generasi ke-6 atau Skylake. Selain itu, dengan didukung chip grafis NVIDIA GeForce yang telah dilengkapi dengan VRAM GDDR5, maka laptop ini dapat digunakan untuk

bermain game.Microsoft Surface Book memiliki

layar 13,5-inci dengan kerapatan pixel 267 ppi. Laptop pertama Microsoft ini dilengkapi dengan sebuah keyboard yang diklaim lebih baik dari keyboard laptop lainnya. Laptop ini bisa juga berfungsi sebagai tablet karena layarnya bisa dicopot dari engsel yang dibuat menyerupai otot. Karena dapat menjadi tablet, Surface Book juga memiliki layar sentuh dan dilengkapi dengan Surface Pen.

Microsoft Surface Book juga dilengkapi dengan dua buah port USB dan sebuah SD Card reader. Produk ini akan dibanderol dengan harga 1,499 dolar AS atau sekitar Rp.21 jutaan. Tertarik untuk membelinya?

Dapatkan Informasi Terkini Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di

MajalahAll about ICT in Indonesia I TC

www.majalahict.com

@indoict Majalah ICT

All about ICT in Indonesia ajalah - majalahict.com · Majalah IC T No. 38 Oktober 2015 2 ... 31...

Documents

Transcript of All about ICT in Indonesia ajalah - majalahict.com · Majalah IC T No. 38 Oktober 2015 2 ... 31...