akuntansi pembukuan

download akuntansi pembukuan

of 21

description

berisi materi yang berhubungan dengan pembukuan

Transcript of akuntansi pembukuan

AKUNTANSI PERPAJAKAN

PAGE

MODUL IKEWAJIBAN PEMBUKUANA.Kewajiban Pembukuan

Berdasarkan pasal 28 ayat 1, UU RI No. 28 th 2007 tentang perubahan ketiga atas UU.NO.6 tahun 1983 tentang KUP, WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.Pasal 1 angka 29 KUP, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya , serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.Pengertian pembukuan menurut KUP identik dengan pengertian akuntansi yaitu proses pencatatan, penggolongan , peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya.

Tujuan penyelenggaraan pembukuan adalah untuk menghitung penghasilan neto fiskal/rugi fiskal.Penjelasan pasal 28 ayat (7) KUP, pembukuan dapat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),

Pembukuan berdasarkan :

-SAK berlaku umum dan menghasilkan laporan keuangan komersial (LKK)

-untuk tujuan menghitung penghasilan neto fiskal/rugi fiskal dilakukan penyesuaian fiskal positif (negatif).

Akuntansi Pajak adalah bagian dari Akuntansi Umum (General Accounting), sehingga WP tidak perlu membuat 2 (dua) pembukuan, cukup 1 (satu) pembukuan berdasarkan SAK kemudian dilakukan penyesuaian fiskal. Inti dari Akuntansi PPh adalah melakukan Rekonsiliasi Laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT Tahunan PPh.

Sesuai azas self assessment, penyesuaian fiskal dilakukan oleh WP, mulai tahun pajak 2002 penyesuaian fiskal dimasukkan dalam lampiran I SPT Tahunan PPh-WP Badan.

B.Prinsip Pembukuan dan Cara Pembukuan

Pasal 28 ayat (3) KUP; pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 28 ayat (4) KUP, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 28 ayat (7) KUP, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 28 ayat (7) KUP :

Pengertian pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 26,

Pengaturan ayat ini agar dari pembukuan dapat dihitung :

-besarnya PPh terutang,-pajak-pajak lainnya,

-PPN dan PPn BM

Agar PPN dan PPn BM dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga :

jumlah harga perolehan / nilai impor, jumlah harga jual / nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikanakan PPn BM, jumlah pembayaran atas pemanfaatan BKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,

jumlah PM yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

C.Dasar Akrual dan dasar kas

Ps-28 (5) KUP, pembukuan perpajakan diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

Dasar Kas yang digunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) adalah dasar kas campuran bahkan mendekati dasar akrual.Penjelasan Ps-28 (5) KUP :

a. Penjualan meliputi seluruh penjualan baik yang tunai maupun yang bukan tunai (kredit), hal ini sama dengan akrual.b. Harga Pokok Penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian (tunai dan kredit) dan persediaan (awal dan akhir), hal ini sama dengan akrual.c. Harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, pembebanannya tidak boleh sekaligus tapi harus dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi, hal ini sama dengan akrual.d. Pasal 6 UU PPh-1984, dalam menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tidak dibedakan antara dasar kas dan dasar akrual.e. Penghasilan bunga yang bersumber dari kredit non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) diakui sebagai penghasilan pada saat bunga tersebut diterima bank (sama dengan PSAK No. 13 butir 02)D.Konsistensi

Ps-28 ayat (5) KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas (konsisten), Ps-28 ayat (6) KUP, KUP memperkenankan merubah metode pembukuan atau tahun buku dengan syarat :a.Diajukan ke DJP sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan.b.Menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul.

c.Persetujuan DJP.

PSAK No.1 butir 14, perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh material perlu diuangkapkan dalam Laporan Keuangan.

E.Tahun Buku

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim (1 Januari s.d. 31 Desember ), kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

F.Penghasilan dan Biaya Penghasilan :Akuntansi membedakan penghasilan dikelompokkan menjadi 2 :

-Penghasilan dari Usaha Pokok

-penghasilan diluar usaha, PPh membedakan Penghasilan :

a. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan tariff umum (pasal 4 ayat (1).b. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan PPh-final, (pasal 4 ayat (2).c. Penghasilan yang bukan objek pajak ( pasal 4 ayat (3)Biaya :Tidak semua biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, PPh membedakan :a. Biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expense), (pasal 6)

b. Biaya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (non deductible expense), (pasal 9).c. Pasal 4 PP No. 138 tahun 2000Pengeluaran dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PhKP, termasuk :

Biaya untuk mendapatkan, penagihan dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dikenakan PPh Final, norma penghitungan.

PPh pasal 21/23 yang ditanggung perusahaan kecuali PPh pasal 26 yang gross up

Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Prinsip Akuntansi PPh : mempertemukan antara biaya yang dapat dikurangkan (ps-6) dengan penghasilan (pasal 4 ayat 1).

Biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek PPh dan biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan.

G.Konservatis

Akuntansi menggunakan Prinsip konservatis, yaitu mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan membentuk penyisihan, misalnya : penurunan nilai surat surat berharga, kerugian piutang, potong penjualan, retur penjualan, penilaian persediaan berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah.

Pasal 9 (1) c UU.PPh, tidak boleh membentuk atau memupuk dana cadangan, kecuali diatur dengan KMK No.681/KMK.04/1999) :

Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan SGU dengan hak opsi

Cadangan untuk usaha asuransi

Cadangan reklamasi untuk usaha pertambangan

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :

a.Penyisihan kerugian piutang untuk perusahaan selain bank & SGU dengan hak opsi,b.penyisihan potongan penjualan,

c.penyisihan retur penjualan,

d.penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga,

e.penilaian persediaan berdasarkan LOCOM.

Contoh :

10 Sept06 dibeli saham PT. ABC Tbk di BEI seharga Rp. 100.000.000,-

Akhir tahun 2006 harga pasar kurs di BEI sebesar Rp. 90.000.000,-

H. Perolehan

= Rp. 100.000.000,-

Kurs Akhir th06

= Rp. 90.000.000,-

Kerugian Akhir th06= Rp. 10.000.000,-

Akuntansi :

Kerugian Rp. 10.000.000 walaupun belum terjadi (saham belum terjual) dicatat sebagai Kerugian Penurunan Nilai Surat-Surat Berharga (SSB)

Fiskal :

Kerugian Penilaian nilai SSB sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Ph KP akhir tahun 2006 karena sahamnya belum terjual.H.Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan

a.Pasal 39 ayat (1) huruf g KUP, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam )bulan dan paling lama 6 (enam ) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b.Pasal 14 ayat (5) UU PPh WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan KMK.Berdasarkan pasal 13 ayat (3) KUP, jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

Pasal 26 ayat (4) KUP dalam hal WP mengajukan keberatan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Pasal 28 :

1.WP OP yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan,

2.WP yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tapi wajib melakukan pencatatan, adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3.Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

4.Pembukuan / pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia / dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Men Keu.

5.Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual / stelsel kas.

6.Perubahan terhadap metode pembukuan dan / th buku harus mendapat persetujuan dari DJP.

7.Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

8.Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat ijin Men Keu.

9.Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan / penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan / yang dikenai pajak yang bersifat final.

10.Dihapus.

11.Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan/pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara electronic atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10th di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal WP OP atau ditempat kedudukan WP Badan.

12.Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Ps-28, ayat :

5.Prinsip taat azas : prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran Laba/Rugi.

Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :

a.stelsel pengakuan penghasilan,

b.tahun buku,

c.metode penilaian persediaan,

d.metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel Akrual : suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperolehnya dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode prosentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti built operate and transfer (BOT) dan real estat.

Stelsel Kas : suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Dalam hal ini Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh : perusahaan kecil OP / perusahaan jasa, Misal : transportasi, hiburan, restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

6.Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat azas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas/metode akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan.

Perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat :

mendapat persetujuan DJP. Perubahan metode pembukuan harus diajukan ke DJP sebelum dumulainya tahun buku ybs dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

FRMS :

Ps-28 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 : WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Akuntansi Umum : Service Activity berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan untuk dasar pengambilan keputusan ( USER : STAKE HOLDER ( STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN.Akuntansi Pajak : Istilahnya Pembukuan : Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menyediakan informasi sehingga dapat dihitung besarnya pajak, ( DJP ( SAK dan UU PAJAK (Pnjlsn Ps-28 ayat(7).

Akuntansi Pajak menganut Prinsip Akuntansi Umum, kecuali Ketentuan Pajak mengatur Khusus ( Referensi : Pnjlsn Ps-28 ayat(7) UU KUP Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan perUUan perpajakan menentukan lain.Badan : adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, BUT, dan Bentuk Badan lainnya.Setiap kegiatan usaha atau bisnis harus didukung dengan pembukuan. Namun demikian, ketentuan perpajakan menyadari bahwa tidak semua Wajib Pajak sanggup untuk menyelenggarakan pembukuan sehingga diberikan keringanan untuk menyelenggarakan pencatatan bagi Wajib Pajak tertentu.

A.Pembukuan dan Pencatatan :

Wajib Pembukuan (Ps-28 ayat (1) UU KUP :-WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

-WP Badan

Wajib Pencatatan :

-WP OP yang tidak Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

-Wp OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet tidak melebihi Rp. 600 juta setahun. (KEP-536/PJ./2000), ( KMK.03/2007 ( tidak melebihi Rp. 1,8 Milyar.Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan dihitung dengan norma penghitungan (ps-14 UU PPh), yaitu :

Penghasilan Neto = % norma x Penghasilan Bruto

Hasil Tidak Pernah RUGI

Pasal 14 ayat (5) UU PPh : WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak/tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan/pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan neto atau cara lain yang ditetapkan dengan KMK.Besarnya norma penghitungan diatur dalam KEP-536/PJ./2000 jo SE-02/PJ.43/2001. WP OP yang menggunakan norma penghitungan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak, jika tidak mengajukan pemberitahuan dianggap memilih pembukuan.Pemberitahuan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui kecuali dari hasil pemeriksaan WP tidak memenuhi syarat. WP yang menyelenggarakan pencatatan tanpa pemberitahuan perhitungan penghasilan netonya tetap dilakukan dengan norma penghitungan namun WP dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak terutang. (Frms :1).

Ps-1 UU KUP :

Pembukuan : suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi : harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi pada setiap tahun pajak berakhir laporan neraca dan laba/rugi tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaian SPT Tahunan akhir tahun(ps-4 ayat (4) UU KUP.Tujuan Pembukuan Menurut Fiskal : dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang, maka yang terutama adalah dapat meyakinkan fiskus ketika pemeriksaan.Sanksi bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan adalah penghitungan pajaknya akan dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan ditambah sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar (sanksi pasal 13 ayat (3) UU KUP). Disamping itu, ada sanksi pidana bagi WP yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pembukuan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, berupa pidana kurungan paling lama 6 th dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang kurang dibayar (sanksi pasal 39 UU KUP).Ps-29 ayat (3) dan (4) UU KUP : UU KUP menghilangkan kewajiban merahasiakan jika WP terikat perjanjian untuk merahasiakan.

BAB II

PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN

Akuntansi Pajak sebagaimana yang diatur dalam UU Perpajakan merupakan lex specialis untuk tujuan perpajakan.

Secara umum sepanjang aturan perpajakan tidak mengatur maka tata cara dan aturan pembukuan mengikuti ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang diterima umum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam penjelasan Ps-28 ayat (7) UU KUP. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau system yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya : berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali Peraturan Perundang-undangan Perpajakan menentukan lain.PRINSIP AKUNTANSI PERPAJAKAN dibandingkan dengan AKUNTANSI UMUM :

1.Going Concern :

Konsep kesinambungan usaha sebagai prinsip dasar akuntansi juga dianut dalam akuntansi perpajakan. Pembebanan atas harta melalui penyusutan dan kompensasi kerugian fiscal merupakan bentuk dari prinsip kesinambungan usaha.

2.Subtansi Mengalahkan Bentuk :

Sesuai dengan pasal 28 UU KUP bahwa penyelenggaraan pembukuan harus dengan itikad baik dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

3.Tidak bersifat Netral :

Bertujuan untuk kepentingan perpajakan yaitu dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, baik PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya.

4.Prinsip Taat Azas :

Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba/rugi. Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan a. Stelsel pengakuan penghasilan;

b. Tahun Buku:

c. Metode Penilaian Persediaan;

d. Metode Penyusutan dan Amortisasi.

`Penjelasan pasal 28 ayat (6) UU KUP dijelaskan bahwa pada dasarnya metode-metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, metode penilain persediaan dan sebagainnya. Namun demikian, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari DJP sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat-akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat azas yang dapat meliputi peruhan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya. Perubahan menggunakan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri. Misalnya dalam metode pangakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh :

WP dalam th 2002 menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (straight line method). Dalam th 2003 WP bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun (declining balance method).

Untuk keperluan tersebut, WP harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada DJP yang diajukan sebelum dimulainya th buku 2003 dengan menyebutkan alasan-alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode th buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian WP oleh karena itu perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan DJP.

Tahun Pajak : adalah sama dengan th takwim (th kalender), kecuali WP menggunakan th buku yang tidak sama dengan th takwim. Apabila WP menggunakan th buku yang tidak sama dengan th takwim, maka penyebutan th pajak yang bersangkutan menggunakan th yang didalamnya termasuk 6 bln pertama atau lebih.

5.Stelsel Akrual (Accrual Basis) atau stelsel Kas (Cash Basis)

Berbeda dengan Prinsip Akuntansi Umum didalam menghadapkan biaya dengan pendapatan (matching cost again revenue) yang hanya mengakui stelsel akrual, akuntansi pajak mengakui stelsel akrual dan stelsel kas.

Stelsel Akrual : metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti Penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.Termasuk pengertian stelsel akrual : adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai dibidang usaha tertentu seperti : Build Operate and Transfer (BOT), Real Estate, dan lain-lain.

Stelsel Kas : metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil OP atau perusahaan jasa,

Misalnya :

-transportasi,

-hiburan,

-restoran, yang tenggang waktunya antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayaran tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembyaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa dan biaya operasi lainnya.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan, penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk menghitung pajak penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sbb :a.Penghitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.

Dalam menghitung HPP harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.

b.Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

c.Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat azas (konsisten).

6.Historical Cost :

Seperti halnya akuntansi umum setiap transaksi dicatat sesuai dengan nilai historisnya, kecuali atas saldo kas, bank, piutang dan utang mata uang asing. Wajib Pajak dapat menilai kembali dengan menggunakan kurs tengah BI sehingga diakui adanya keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penilaian denan menggunakan metode LOCOM (Lower of cost or market) tidak dikenal.

7.Azas realisasi dibanding Konservatif :

Perpajakan mengakui adanya keuntungan dan kerugian jika sudah direalisasikan. Pembentukan cadangan tidak diperkenankan kecuali bagi usaha perbankan, leasing, asuransi dan pertambangan.

8.Materialitas tidak dikenal :

Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi tanpa melihat materialitasnya.

9.Kesatuan Usaha :

Setiap Badan Usaha diwakili dengan satu identitas NPWP yang dipisahkan dari pemiliknya.

10.Periode Akuntansi Pajak :

Tahun Pajak adalah periode 12 bln. WP dapat memilih menggunakan tahun takwim atau periode 12 bln lainnya yang tidak sama dengan tahun takwim. Perubahan tahun buku harus mendapat ijin dari Dirjen Pajak.11.Konsep Utama dalam penentuan Penghasilan dan Biaya Fiskal :

a.Pemisahan Penghasilan bukan objek pajak, dikenakan PPh Final, dan tidak dikenakan PPh Final (objek pajak) serta biaya-biaya yang terkai. Jika tidak dipisahkan perhitungan biaya terkait akan dilakukan secara proporsional.b.Biaya yang diakui adalah biaya yang berhubungan dengan usaha (3M).

c.Pengakuan pendapatan dan biaya menganut azas realisasi dan tidak melihat azas materialitas.

d.Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 th tidak boleh dibebankan sekaligus.

e.Pajak tidak mengakui biaya terkait dengan penghasilan bukan objek pajak & penghasilan yang dikenakan pajak final.

f.Pengukuran dengan historical cost dan tidak mengakui pengukuran lain seperti COMWIL.

g.Pengakuan pendapatan dan Biaya menganut azas realisasi.

Azas Konservatisme tidak diakui kecuali bagi perusahaan ttt yang diperbolehkan mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih. h.Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun dikapitalisasi tanpa melihat materialitas (Azas materialitas tidak digunakan).(Frms :5).---

Pokok-pokok Laporan Keuangan Fiskal :

1.Pengukuran (Measurement)

Menggunakan mata uang rupiah, penggunaan mata uang asing diperbolehkan bagi : Perusahaan PMA, Kontrak Karya Pertambangan, BUT, dan Perusahaan Afiliasi asing (Hubungan istimewa) harus dengan ijin tertulis dari Men. Keu. Kecuali bagi perusahaan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil.

Sesuai KMK. 533/KMK.04/2000 dan KMK 543/KMK.04/2000 :

a.Mata uang asing yang diperkenankan : Dollar US

b.Bahasa Asing : Bhs. Inggris

c.Permohonan diajukan paling lambat 3 bln sblm th buku atau 3 bln stlh pendirian perusahaan, kecuali bagi perusahaan kontrak karya dan kontrak bagi hasil tidak perlu mengajukan permohonan tetapi cukup pemberitahuan paling lambat 1 bln.

d.Penyampaian SPT wajib dengan Bhs. Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan dalam mata uang dollar US.

2.Penilaian

-Harga Perolehan atau harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya dikeluarkan. Termasuk harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti Bea Masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. Jika harga perolehan dan penjualan dipengaruhi hubungan istimewa maka harga perolehan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan dan harga penjualan adalah harga yang seharusnya diterima (Ps-10 ayat (1) UU PPh).-DJP mempunyai wewenang untuk mengoreksi harga-harga yang dipengaruhi hubungan istimewa.

-Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal tukar menukar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

-Dalam hal likuidasi, penggabungan, peleburan, atau pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

-Penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha harus seijin DJP (PMK75/KMK.03/2005).-Dasar penilaian atas pengalihan harta untuk bantuan, sumbangan, hibah dan warisan yang memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh menggunakan nilai sisa buku atau nilai yang ditetapkan oleh DJP. Jika tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat (3) adalah harga pasar wajar.

-Penilaian untuk persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok menggunakan metode rata-rata atau metode FIFO (pasal 10 ayat (6). Tidak diperkenankan menggunakan COMWIL.-Penilaian penyusutan dan amortisasi harta berwujud dan tidak berwujud menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun dengan masa usia manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan golongan (Ps-11 UU PPh).

-Penilaian kembali aktiva tetap diperkenankan sesuai KMK.486/KMK.03/2002.

3.Pengakuan

-Pengakuan timbulnya pendapatan dan biaya mengikuti azas akrual atau azas kas yang diterapkan secara taat azas. -Pengakuan timbulnya hutang PPN adalah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan atau saat pembayaran jika pembayaran mendahului, mana yang terjadi lebih dahulu.

-Timbulnya kewajiban pemotongan PPh (withholding tax) adalah akhir bulan saat pembebanan biaya atau pembayaran mana yang terjadi lebih dahulu.

4.Perkiraan (akun)

-Penggolongan transaksi dalam akun lain-lain menimbulkan masalah.

-Bukti pendukung eksternal lebih dipercaya.

-Deffered Tax bukan transaksi perpajakan. (Formasi :6).---

5.PengungkapanTercermin dalam SPT :

-Nama Auditor (KAP) dan Konsultan Pajak

-Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

-Perbedaan Laba/Rugi komersial dengan Laba/Rugi Fiskal

-Daftar aktiva dan penyusutan

-Pihak pemegang saham

Pengurus dan komisaris

Tenaga ahli

Biaya jamuan.

Karakteristik Akuntansi Pajak

-Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan fiskus, jika tidak, fiskus akan menghitung penghasilan neto dengan Norma Penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.-Jujur dan pengungkapan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan atas ketidakjujuran diancam denda dan pidana penjara.

-Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

-Tepat waktu, batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah 3 bln setelah tahun pajak berakhir atau 31 Maret tahun berikutnya untuk tahun pajak Januari s/d Desember.

Lex Specialis : Ketentuan khusus mengalahkan ketentuan umum.

Mis : UU Pajak dengan SAK

LOCOM/COMWIL (Cost or Market Whichever is Lower).

PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB MUTIAHAKUNTANSI PERPAJAKAN 21