Company name

KELOMPOK 6:

1. YUNITA SAPUTRI

2. WULANDARI RIMA KUMARI

3. EKA RAMA PUTRA

4. WAHYU WURI

5. DIAN NOVITASARI

AKUNTANSI KEWAJIBAN

LANCAR DAN PENGGAJIAN

APAKAH KEWAJIBAN LANCAR ITU ?

Kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar (1) dalam jangka waktu satu

tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan (tergantung mana yang lebih panjang), dan

(2) dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar

yang lain. Kewajiban lancar meliputi meliputi utang wesel, utang dagang, pendapatan diterima

dimuka dan biaya yang masih harus dibayar seperti utang gaji, utang pajak dan utang bunga.

Perusahaan selalu memperhatikan besarnya kewajiban lancar dalam hubungannya dengan

jumlah aktiva lancar. Perusahaan yang memiliki kewajiban lancar lebih besar dari aktiva lancar

berada dalam posisi yang mengkhawatirkan, karena ada kemungkinan perusahaan tersebut

tidak akan dapat melunasi kewajiban yang segera harus dibayar.

KEWAJIBAN LANCAR

JENIS-JENIS KEWAJIBAN LANCAR

1. UTANG WESEL

Kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis secara formal, dalam bentuk wesel atau promes, disebut utang wesel atau wesel bayar.

Utang wesel biasanya mengharuskan pihak yang berutang untuk membayar bunga, dan utang semacam ini biasanya diambil untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.

Wesel bisa dibuat dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Apabila jangka waktu wesel kurang dari satu tahun, maka wesel tersebut digolongkan sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Untuk membedakan kedua jenis wesel ini dimisalkan CV Progo membutuhkan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 selama 4 bulan, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

• Wesel Berbunga

Bank Duta Pertiwi menyetujui untuk memberi pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 1 Oktober 1992. Untuk itu bank minta kepada CV Progo untuk menandatangani sebuah promes dengan bunga 12%, dan berjangka waktu 4 bulan. Apabila wesel berbunga, maka jumlah uang yang diterima CV Progo setelah wesel ditandatanagani adalah sebesar nilai nominal wesel tersebut. Jurnal yang harus dibuat oleh CV Progo pada tanggal 1 Oktober 1992 adalah sebagai berikut:

Okt. 1 Kas 10.000.000,00

Utang Wesel 10.000.000,00

(Untuk mencatat penerimaan kas dan penarikan wesel, 12%, 4bulan)

Seandainya tahun buku CV Progo berakhir tanggal 31 Desember, dan pada tanggal tersebut

perusahaan menyusun neraca maka pada tanggal 31 Desember perlu dibuat jurnal

penyesuaian untuk mencatat utang bunga sebesar Rp 300.000,00 (Rp 10.000.000,00 x 12% x

3/12) yaitu untuk priode bulan Oktober sampai dengan Desember 1992. Jurnal penyesuaian

yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

Des. 31 Biaya Bunga 300.000,00

Utang Bunga 300.000,00

(Untuk mencatat biaya bunga wesel selama 3 bulan)

Jurnal untuk mencatat pembayaran nilai nominal dan bunga wesel pada tanggal 1 Februari 1993

(tanggal jatuh wesel) adalah sebagai berikut:

Feb. 1 Utang Wesel 10.000.000,00

Utang Bunga 300.000,00

Biaya Bunga 100.000,00

Kas 10.400.000,00

(Untuk mencatat biaya bunga 1 bulan dan pelunasan wesel)

Pada tanggal jatuh wesel, CV Progo harus membayar nilai jatuh wesel yang terdiri dari nilai nominal wesel Rp 10.000.000,00 ditambah biaya bunga Rp 400.000,00 (Rp 10.000.000,00 x 12% x 4/12). Pada saat pelunasan, biaya bunga yang diperhitungkan hanya satu bulan, sebab biaya bunga untuk periode Oktober sampai dengan Desember 1992, telah dibebankan sebagai biaya untuk periode tahun 1992 yang lalu.

• Wesel Tidak Berbunga

Wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak secara eksplisit menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan. Sebenarnya, wesel tersebut tetap mengandung bunga, karena peminjam diwajibkan membayar jumlah yang lebih besar pada tanggal jatuh dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterimanya. Dalam hal ini, bunga wesel adalah selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh dengan jumlah pinjaman yang diterima pada saat wesel ditandatangani. Dengan perkataan lain, peminjam menerima kas sebesar nilai tunai atau nilai wesel saat ini (present value). Nilai tunai adalah sama dengan nilai nominal wesel pada tanggal jatuh dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman selama jangka waktu wesel. Sebagai contoh, misalkan CV Progo menandatangani wesel dengan nilai nominal Rp 10.400.000,00, jangka waktu 4 bulan, tanpa bunga untuk Bank Duta Pertiwi. Nilai tunai wesel adalah Rp 10.400.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas dalam pembukuan CV Progo adalah sebagai berikut:

Okt. 1 Kas 10.000.000,00

Diskonto Utang Wesel 400.000,00

Utaang Wesel 10.400.000,00

(Untuk mencatat penerimaan kas dan penarikan wesel, 4 bulan, tanpa bunga)

Dalam jurnal diatas, rekening utang wesel di kredit sebesar nilai nominal wesel yaitu Rp

10.400.000,00 yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kas yang diterima. Selisih antara

nilai nominal wesel dengan jumlah kas yang diterima didebetkan ke rekening Diskonto Utang

wesel. Diskonto utang wesel bisa dikurangi jumlahnya secara bertahap dalam jumlah yang

sama besarnya (garis lurus) selama jangka waktu wesel. Semakin rendahnya jumlah saldo

rekening diskonto, maka saldo bersih rekening kewajiban semakin naik.

• Perbandingan Wesel Berbunga dengan Wesel Tak Berbunga

Laporan Rugi-Laba

Biaya Bunga 300.000,00 Biaya Bunga 300.000,00

Neraca Neraca

Utang Wesel 10.000.000,00 Utang Wesel 10.400.000,00

Utang Bunga 300.000,00 Diskonto Wesel 100.000,00

10.300.000,00 10.300.000,00

Wesel Berbunga Wesel Tidak Berbunga

Laporan Rugi-Laba

2. UTANG PAJAK

Sebagai konsumen, kita sering dikenai pajak atas barang atau jasa yang kita beli, seperti kita makan di rumah makan, menginap di hotel, atau jika kita membeli barang-barang tertentu, misalnya mobil. Pajak ini disebut PajakPertambahan Nilai (PPN) atau pajak penjualan. Tarif pajak ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga jual. Pihak penjual (atau Pabrikan) memungut pajak tersebut dari pembeli pada saat penjualan terjadi, dan secara periodik (biasanya secara bulanan) menyetorkannya ke Kas Negara. Dengan demikian, pajak yang dipungut dari pembeli untuk disetorkan ke Kas Negaraditinjau dari pihak penjual merupakan utang kepada negara yang disebut utang pajak PPN. Sebagai contoh, misalkan pada tanggal 25 Maret1992, PT Kelud menjual barang seharga Rp 10.000,00. Atas penjualantersebut PT Kelud memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 %, sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli menjadi Rp 11.000,00. Jurnal yang dibuat oleh PT Kelud atas transaksi penjualan diatas adalahsebagai berikut:

Maret 25 Kas 11.000,00

Penjualan 10.000,00

Utang PPN 1.000,00

(Untuk mencatat penjualan dan utang Pajak Pertambahan Nilai)

Apabila PT Kelud menyetorkan potongan-potongan pajak tersebut ke Kas Negara, maka

rekening Utang PPN didebet dan rekening Kas dikredit. Dengan demikian PT Kelud hanya

bertindak sebagai pemungut pajak mewakili negara. Pajak tersebut tidak dilaporkan oleh PT

Kelud sebagai biaya, karena Pt Kelud tidak menanggung beban apapun atas pembayaran

tersebut. Dalam hal ini pembeli yang dibebani pajak oleh negara.

Apabila pajak tidak dicatat secara terpisah, maka pendapatan penjualan harus dipecah menjadi

pendapatan penjualan (setelah dikurangi pajak) dan utang pajak. Dalam contoh di atas, apabila

penjualan dicatat dengan jumlah Rp 11.000,00, maka dari jumlah tersebut 100/110 bagian atau

Rp 10.000,00 menjadi pendapatan penjualan dan 10/110 bagian atau Rp 1.000,00 menjadi

utang pajak.

Perlakuan seperti diatas berlaku juga untuk jenis pajak lain, selain pajak pertambahan nilai (jika

ada), yang pemungutannya dari pembeli diserahkan oleh negara kepada perusahaan selaku

wajib pungut. Dengan demikian utang pajak tidak lain adalah jumlah pungutan pajak dari

pembeli yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menyetorkannya ke Kas Negara.

3. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Perusahaan kadang-kadang menerima pembayaran di muka atas barang

atau jasa yang penyerahannya akan dilakukan di waktu yang akan datang.

Sebagai contoh, perusahaan penerbangan sering menjual tiket untuk

penerbangan bulan berikutnya. Penerimaan kas yang terjadi sebelum

barang atau jasa diserakan kepada pembeli, harus diperlakkan sebagai

utang, karena penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang

atau jasa diwaktu yang akan datang. Pencatatan atas penerimaan

pendapatan di muka dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Apabila perusahaan menerima pembayaran dimuka dari pembeli,

maka rekening Kas didebet dan rekening utang yang disebut

Pendapatan Diterima di Muka dikredit.

2. Apabila barang telah dikirimkan atau jasa telaah diberikan, maka

rekening Pendapat Diterima di Muka didebet, dan rekening

pendapatan dikredit.

Sebagai contoh, misalkan pada tanggal 1 Desember 1992, CV Serayu

menerima pesanan 400 buah kursi kuliah dari PT Merbabu dengan harga Rp

10.000,00 per buah. Pada tanggal tersebut PT Merbabu membayar uang

muka sebesar Rp 2.500.000,00. Jurnal yang dibuat oleh CV Serayu untuk

mencatat penerimaan kas diatas adalah :

Des. 1 Kas 2.500.000,00

Pendapatan Diterima di Muka 2.500.000,00

(Untuk mencatat penerimaan uang muka Pesanan 400 buah kursi)

Pada tanggal 31 Desember, CV Serayu mengirimkan 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap

pertama. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pendapatan dari 100 buah kursi yang sudah

diserahkan adalah :

Des. 31 Pendapatan Diterima di Muka 1.000.000,00

Penjualan 1.000.000,00

(Untuk mencatat pendapatan atas penyerahan 100 buah kursi)

Selain jurnal di atas, CV Serayu juga membuat jurnal untuk mencatat hrga pokok penjualan dan

pengurangan persediaan, sebagai berikut:

Des. 31 Harga Pokok Penjualan xxx

Persediaan xxx

(Untuk mencatat harga pokok penjualan100 buah kursi)

Dari contoh cara pencatatan di atas, jelaslah bahwa suatu penerimaan kas di muka adalah

merupakan kewajiban. Penerimaan ini baru akan menjadi pendapatan, apabila barang atau jasa

telah diserahkan kepada pemberi uang muka. Dengan demikian, saldo rekening Pendapatan

Diterima di Muka mencerminkan kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa di

masa yang akan datang.

4. BAGIAN DARI UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO

PADA TAHUN INI

Perusahaan kadang-kadang mempunyai kewajiban jangka panjang yang

sebagian diantaranya akan jatuh tempo (harus dibayar) dalam waktu tidak

lebih dari setahun sejak tanggal nerca. Sebagai contoh, misalkan PT Kerinci

pada tanggal 1 Januari 1990 menerima pinjaman jangka panjang dari Bank

Nusantara. Pada tanggal tersebut ditanda tangani sebuah sebuah promes

yang bernilai nominal Rp 25.000.000,00 dengan jangka waktu 5 tahun.

Dalam perjanjian ditetapkan bahwa promes tersebut harus diangsur pada

setiap tanggal 1 Januari (mulai 1 Januari 1991) sebesar Rp 5.000.000,00.

Apabila PT Kerinci menyusun neraca pada tanggal 31 Desember 1990,

maka dalam neraca tersebut 1/5 bagian dari utang wesel diatas (Rp

5.000.000,00), harus dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek,

sedangkan sisanya (Rp 20.000.000,00) dilaporkan sebaga kewajiban jangka

panjang. Dalam neraca, bagian utang yang akan jatuh tempo dalam waktu

kurang dari satu tahun, dilaporkan dengan judul Utang Jangka Panjang Jatuh

Tempo dalam Satu Tahun.

PELAPORAN KEWAJIBAN LANCAR DALAM NERACA

Kewajiban lancar adalah kelompok kewajiban yang harus dilaporkan paling atas dalam neraca.

Dalam kelompok ini, setiap jenis kewajiban dicantumkan secara terpisah. Selain itu, jangka

waktu utang wesel dan informasi penting lainnya, harus diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan.

Kewajiban lancar biasanya tidak dicantumkan berdasar urutan tanggal pelunasannya, karena

tanggal pelunasan untuk suatu kewajiban lancar tertentu (misalnya utang wesel) mungkin terdiri

dari beberapa tanggal jatuh. Cara penyajian yang lazim dalam praktik, ialah mencantukan utang

wesel paling atas, kemudian diikuti dengan utang dagang, dan berikutnya utang lancar lainnya.

Contoh pelaporan kewajiban lancar dalam neraca adalah sebagai berikut:

PT Jayawjaya Kewajiban Lancar (dalam jutaan) Utang wesel................................................................................................ Rp 362 Utang dagang............................................................................................. 1.498 Utang gaji................................................................................................... 733 Utang pajak................................................................................................ 356 Utang janka panjang jatuh tempo dalam satu tahun.................................................................................. 78 Utang bunga.............................................................................................. 190 Utang lain-lain........................................................................................... 65 Jumlah kewajiban lancar………………………………………………………………………. Rp 3.482

Kewajiban perusahaan kepada para karyawan dalam bentuk upah dan gaji

yang belum dibayar, kadang-kadang cukup besar jumlahnya. Lebih-lebih

dalam perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang banyak jumlahnya,

biaya gaji sering kali mencerminkan jumlah yang cukup besar bila

dibandingkan dengan jenis biaya yang lain. Selain gaji, perusahaan

biasanya juga memberikan berbagai kompensasi berupa tunjangan, seperti

tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi, dan tunjangan lainnya. Dengan

adanya berbagai komponen yang harus dibayarkan kepada karyawan, maka

diperlukan akuntansi penggajian yang tepat, disertai pengawasan yang

memadai.

Akuntansi penggajian tidak semata-mata menyangut soal pembayaran gaji

atau upah kepada para karyawan. Perusahaan juga mempunyai kewajiban

untuk menyelenggarakan administrasi penggajian untuk setiap karyawan,

termasuk juga data pajak penghasilan tiap karyawan.

GAJI DAN UPAH

Istilah gaji sebesarnya meliputi semua gaji dan upah yang dibayarkan

perusahaan kepada karyawannya. Tarif gaji biasanya dinyatakan dalam gaji

per bulan.

AKUNTANSI PENGGAJIAN

Dalam istilah gaji, tidak termasuk uang jasa atau honorarium yang dibayarkan kepada pihak

luar yang memberikan jasanya kepada perusahaan. Contoh, honorarium yang dibayarkan

kepada penasehat hukum atau akuntan publik oleh perusahaan tidak termasuk dalam gaji

pegawai, karena pihak luar bukanlah karyawan perusahaan.

PENTINGNYA PENGENDALIAN INTEREN ATAS PENGGAJIAN

Apabila diterapkan dalam perusahaan, maka tujuan pengendalian intern adalah (1)

mengamankan kekayaan perusahaan dari pembayaran gaji yang tidak sah, (2) menjamin

ketelitian dan dapat dipercayanya catatan akuntansi tentang penggajian. Penyelewengan dalam

kegiatan penggajian kerapkali terjadi pada perusahaan, seperti : menambahkan nama-nama

karyawan palsu dalam daftar gaji, dan uangnya diterima oleh si pemalsu daftar tersebut.

Kegiatan penggajian meliputi empat fungsi yaitu : pengangkatan pegawai, perhitungan waktu

kerja pegawai, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji. Agar sistem pengendalian intern

berjalan efektif, maka keempat fungsi tersebut harus diberikan pada bagian atau orang yang

berbeda.

PENGANGKATAN PEGAWAI

Calon pegawai, wawancara dan seleksi pendaftar, serta pengangkatan pegawai dilaksanakan

oleh bagian personalia. Apabila seorang karyawan diangkat, bagian personalia mencatat

berbagai informasi penting mengenai karyawan tersebut, yang meliputi data diri, status, tingkat

gaji/upah, mutasi.

Bagian personalia juga bertanggungjawab untuk mengotorisasi (1)

perubahan tingkat gajih atau upah, (2) pemberhentian pegawai. Pemberian

otorisasi harus dilakukan secara tertulis, dan salah satu copy perubahan

status harus dikirim ke bagian penggajian.

PENCATATAN WAKTU KERJA

Pada akhir periode gaji(misalnya akhir minggu atau akhir bulan ), pengawas

harus menandatangani waktu kerja pegawai dalam kartu waktu. Apabila

pegawai melakukan kerja lembur, maka hal itu harus dilakukan dengan

persetujuan tertulis dari pengawas. Tujuannya untuk mencegah pemalsuan

jam kerja melalui kerja lembur yang sesungguhnya tidak dilakukan. Kartu

kerja yang telah disahkan pengawas dikirimkan ke bagian penggajian.

PEMBUATAN DAFTAR GAJI

Daftar gaji dibuat oleh bagian penggajian berdasarkan dua sumber berikut :

(1) otorisasi dari bagian personalia (2) kartu waktu yang telah mendapat

persetujuan. Berhubung perhitungan gaji cukup rumit, kadang diperlukan

petugas kedua, yang bekerja secara terpisah, untuk memeriksa perhitungan

yang dilakukan petugas pertama. Daftar gaji yang telah diperiksa

ditandatangani oleh kepala bagian penggajian. Bagian penggajian juga

berkewajiban untuk menyiapkan cek gaji (tapi tidak boleh

menandatanganinya), menyimpan catatan gaji, dan menyiapkan

pembayaran pajak penghasilan karyawan.

PEMBAYARAN GAJI

Pembayaran gaji biasanya dilakukan oleh kasir di bagian keuangan. Pembayaran gaji dengan

menggunakan cek dilakukan dengan maksud untuk mengurangi risiko kerugian akibat pencurian,

dan demi kepraktisan. Agar tercipta pengendalian interen yang baik, cek gaji harus bernomor

urut tercetak, dan pemakaian setiap lembar cek harus dapat dipertanggungjawabkan. Semua

cek harus ditandatangani oleh kepala bagian keuangan (atau bendahara atau pejabat yang

ditunjuk), dan penyerahannya kepada pegawai yang berhak harus selalu berada di bawah

pengawasan bagian keuangan. Apabila pembayaran dilakukan dengan uang (bukan dengan

cek), maka diperlukan orang kedua untuk menghitung uang yang dimasukkana ke dalam

amplop gaji, dan untuk mendapatkan tandatangan penerimaan dari pegawai yang telah

menerima amplop gajinya.

PENGHASILAN KOTOR

Penghasilan kotor terdiri atas 3 sumber, yaitu upah, gaji dan bonus.

UPAH DAN GAJI

Total upah seorang pegawai dihitung dengan mengalikan tarif upah per jam dengan jumlah jam

kerja pegawai yang bersangkutan. Selain upah yang dibayar untuk jam kerja biasa, pegawai

mungkin masih menerima upah lembur yang tarifnya biasanya lebih tinggi daripada tarif biasa.

Berikut adalah contoh perhitungan upah kotor Budiman yang telah bekerja selama 44 jam

dalam minggu ini:

Gaji pegawai pada umumnya didasarkan pada tarif per bulan atau per tahun. Tarif tersebut digunakan dalam perhitungan gaji pegawai sesuai dengan periode pembayaran gaji pada perusahaan yang bersangkutan.

BONUS

Perusahaan kadang-kadang memiliki perjanjian pemberian bonus dengan karyawannya. Perjanjian bonus bisa didasarkan pada bermacam-macam faktor, misalnya kelebihan penjualan di atas jumlah tertentu, atau jumlah laba bersih. Sebagai contoh, misalkan PT. Lawu memberi bonus kepada karyawannya sebesar 10% dari penjualan. Seandainya penjualan pada suatu tahun berjumlah Rp 200.000.000,00 maka bonus yang dibayarkan kepada karyawan berjumlah Rp 20.000.000,00 (10% x Rp 200.000.000,00). Jurnal untuk mencatat bonus adalah sebagai berikut:

Biaya Bonus 20.000.000,00

Utang Bonus 20.000.000,00

(Untuk mencatat bonus)

Jenis Penghasilan

Pembayaran Kotor

Biasa 160 2.500Rp 400.000Rp

Lembur 16 3.000Rp 48.000Rp

Total Upah 448.000Rp

Jam Tarif

POTONGAN GAJI

Jumlah gaji yang di bayarkan kepada karyawan seringkali tidak sama dengan jumlah

penghasilan kotor karyawan yang di terapkandi atas. Hal ini di sebabkan adanya berbagai

potongan yang di kenakan terhadap penghasilan kotor. Potongan tersebut ada yang sifatnya

wajib dan ada pula yang di terapkan berdasarkan aturan intern dalam perusahaan.

Potongan Wajib

Adalah potongan yang harus dilakukan oleh perusahaan atau penghasilan kotor para

karyawannya yang di tetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan Pemerintah.

Contoh potongan wajib adalah pajak penghasilan karyawan dan iuran asuransi tenaga kerja.

Pengurangan-pengurangan ini tidak menjadi biayaperusahaan, karena perusahaan hanya

berkewajiban memotong dari penghasilan karyawan dan kemudian menyetorkannya ke kas

Negara atau kepala pihak yang berwenang.

Pajak Penghasilan Karyawan

Berdaraka Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU,PPH 1984),

perusahaan wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan para karyawannya yang

memenuhi ketentuan sebaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pajak penghasilan

bagi karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan menurut UU PPH 1984 tergolong dalam

pajak penghasilan pasal 21.

Pajak penghasilan PPH pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa.

Wajib pajak PPH pasal 21 adalah wajib pajak dalam Negeri yang meliputi:

1. Pegawai, karyawan atau karyawatitetap

2. Pegawai, karyawan atau karyawati lepas

3. Penerima honorarium

4. Penerima upah, baik upah harian, upah borongan, maupun upah satuan

Obyek pph pasal 21 adalah penghasilan. Adapun penghasilan yang

dikenakan pemotonganPPH pasal 21 adalah:

1. Penghasilan rutin Bulanan, baik berupa penghasilan pokok mau[pun

tunjangan-tunjangan rutin bulanan

2. Penghasilan tidak rutin bulanan dan yang biasanya diberikan sekali saja

atau sekali dalam setahun

3. Upah harian, mingguan upah satuan, dan upah borongan

4. Upah pensiun, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua (THT), uang

tunggu, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis

5. Honorarium, komisi atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang

dilakukan di Indonesia

Besarnya pemungutan PPH pasal 21 dengan tarif dikalikan penghasilan kena pajak (PKP).

Penghasilan kena pajak (PKP) sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan :

1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp540.000,00 setahun, atau

Rp45.000,00 sebulan

2. Iuran pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar wajib pajak

3. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Untuk memperoleh PKP setahun, PKP sebulan dikalikan 12, dan untuk memperoleh jumlah

pajak penghasilan per bulan, jumlah pajak penghasilan setahun dikalikan 12.

Iuran program Asuransi Sosial Tenaga kerja (ASTEK)

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 perturan Pemerintah No 33 Tahun 1977,perusahaan wajib

menyelenggarakan program astek baik dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya yang

bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan perusahaan dalam program asuransi kecelakaan kerja

dan asuransi kematian maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program tabungan hari

tua kepada badan penyelenggara.

Program ASTEK meliputi :

1. Program asuransi kecelakaan kerja

2. Program-program tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 surat keputusan menteri Tenaga

kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. Kep-116/Men/1977 (tentang peretutan

tata cara, persyaratan pendaftaran, pembayaran iuran dan pembayaran

jaminan asuransi sosial tenaga kerja), pembayaran iuran ASTEK dilakukan

secara Bulanan oleh perusahaan dan paling lambat telah dibayarkan pada

Tanggal 15 bulan dari iuran bulan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.33 Tahun 1977, besarnya iuran dan

penanggungan iuran adalah sebagai berikut :

a. Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja

Iuran untuk asuransi kecelakaan kerja di tanggung oleh perusahaan.

Besarnya iuran untuk pembiayaan program asuransi kecelakaan kerja dibagi

dalam 10 kelas, dengan iuran terendah 2,4 permil, dan iuran tettinggi 36

permil.

b. Iuran Tabungan Hari Tua

Iuran untuk tabungan hari tua di tranggung oleh perusahaan dan tenaga

kerja. Besarnya iuran tabungan hari tua (pasal 9 ayat 2 peraturan

pemerintah no 33 Tahun 1977) ialah:

1. dari perusahaan 1,5% dari upah, dan

2.Dari tenaga kerja 1% dari upah.

c. Iuran Asuransi Kematian

Iuran untuk pembiayaan program asuransi kematian di tanggung perusahaan. Besarnya iuran

untuk program asuransi kematian di tetapkan sebesar 0,5% dari upah.

Dengan demikian dari ketiga program ASTEK di atas hanya program tabungan hari tua yang

menjadi beban karyawan, sedang selebihnyamenjadi tanggungan perusahaan. Untuk

melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 9 ayat 2, perusahaan diberi kewenangan untuk

melakukan pemotongan upah dari tenaga kerja yang bersangkutan, sepanjang yang menjadi

kewajiban tenaga kerja yang bersangkutan, sepanjang yang menjadi kewajiban tenaga kerja

dan wajib membayarkannya kepada badan penyelenggara (dalam hal ini PERUM ASTEK).

Potongan Sukarela

Penghasilan kotor karyawan bisa dipotong untuk tujuan-tujuan tertentu atas permintaan atau

persetujuan karyawan. Potongan ini bisa dilakukan secara kelompok atau perorangan.

Sebagai contoh :

Potongan secara berkelompok dilakukan untuk iuran koperasi kayrawan atau iuran Korpri

(khusus pegawai Negeri). Potongan perorangan hanya dilakukan atas penghasilan karyawan

tertentu. Misalnya potongan gaji untuk angsuran pinjaman karyawan kepada perusahaan.

PENGHASILAN BERSIH KARYAWAN

Penghasilan bersi seorang karyawan dihitung dengan mengurangkan potongan-potongan (baik wajib pajak maupun sukarela) terhadap penghasilan kotornya. Berikut adalah contoh perhitungan penghasilan bersih Budiman untuk Bulan ini :

Dalam perhitungan diatas PPh pasal 21 dihitung sebesar 15% dari pendapatan kena pajak ( penghasilan kotor dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak).

Penghasilan kotor Rp448.000,00

Dikurangi potongan :

PPh pasal 21 Rp 16.426,00

Iuran ASTEK 4.480,00

Iuran Koperasi 1.000,00

Angsuran pinjaman 5.000,00

26 .906,00

Penghasilan Bersih Rp421.094,00

CATATAN – CATATAN DI BAGIAN PENGGAJIAN

Catatan penghasilan karyawan adalah pencatatan kumulatif mengenai penghasilan karyawan

yang meliputi penghasilan kotor,potongan – potongan, dan penghasilan bersih selama satu

tahun atau periode.

Untuk setiap karyawan akan diberikan catatan penghasilan yang dibuat khusus untuk karyawan perusahaan.Setiap kali terjadinya transaksi yang berhubungan dengan penghasilan karyawan yang bersangkutan, maka catatan tersebut segera di mutahirkan.Untuk penggajian akan membuat daftar gaji.Dalam daftar tersebut akan dicantumkan seluruh gaji karyawan yang meliputi penghasilan kotor,potongan – potongan dan penghasilan bersih stiap karyawan untuk tiap periode pembayaran gaji dan upah.

Pada perusahaan tertentu,daftar gaji sekaligus berfungsi sebagai jurnal,dan pembukuan ke

buku besar ( posting ) langsung diselenggarakan dari daftar gaji tersebut.

PENCATATAN GAJI DAN UPAH

Contoh Jurnal

Jan. 31 Biaya Gaji Kantor ............................. 2.550.000

Biaya Upah ....................................... 2.162.000

Utang PPh. 21 Karyawan ................................. 308.762

Utang Astek - Karyawan .................................. 47.120

Utang Koperasi Karyawan ............................... 12.500

Piutang Karyawan ............................................ 17.500

Utang Gaji & Upah .......................................... 4.326.946

(Untuk mencatat gaji dan upah januari)

PEMBAYARAN KEPADA KARYAWAN

Pembayaran gaji perusahaan bisa menggunakan uang tunai ataupun berupa cek.Contoh

Jurnal untuk memcatat pembayaran gaji ;

Jan. 31 Utang Gaji & Upah ...................... 4.326.964

Kas ..................................

4.326.964

(Jurnal untuk memcatat pembayaran gaji & upah)

BIAYA TENAGA KERJA YANG MENJADI TANGGUNGAN PERUSAHAAN

Contoh jurnalPengeluaran untuk keperluan karyawan yang diharuskan oleh peraturan pemerintah,seperti telah disinggung diatas,misalnya asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK).Bagian dari iuran astek yang menjadi beban perusahaan merupakan biaya perusahaan. Bagian dari iuran astek yang menjadi beban perusahaan adalah Asuransi Kecelakaan (28permil), tabungan Hari Tua (1,5%), dan Asuransi Kematian (0,5%). Tarif iuran Astek ini apabila diterapkan pada gaji dan upah kotor PT. Gunung Mas di atas adalah sebagai berikut :

Asuransi Kecelakaan : 28/1000 x Rp. 4.662.000,00 = Rp. 130.563,00Tabungan Hari Tua : 1,5% x Rp. 4.662.000,00 = Rp. 69.930,00Asuransi Kematian : 0,5 % x Rp. 4.662.000,00 = Rp. 23.310,00Jumlah iuran Astek bulan Januari yang menjadi bebanperusahaan = Rp. 223.776,00

Jurnal untuk mencatat biaya iuran Astek yang menjadi beban perusahaan adalah sebagai berikut :Jan. 31 Biaya Tenaga Kerja ......................

223.776,00Utang Astek – Perusahaan .......

223.776,00(Jurnal untuk mencatat biaya iuran Astek yang menjadi

beban perusahaan)

Jurnal yang harus dipotong untuk mencatat pembayaran iuran Astek yang telah dipotong dari

gaji karyawan maupun yang menjadi beban perusahaan ke perum Astek adalah sebagai berikut

:

Feb. 5 Utang Astek - Perusahaan ...................... 223.776,00

Utang Astek – Karyawan ...................... 47.120,00

Kas ............................................ 270.896,00

(Pembayaran iuran Astek)

Dalam hal ini digunakan rekening Utang Astek yang terpisah dengan utang Astek yang bersal

dari potongan gaji dan upah kawyawan,agar perhitungannya mudah diperiksa.Utang ini

dilaporkan dalam neraca sabagai utang lancar,karena harus dibayar perusahaan dalam waktu

kurang dari satu tahun. Biaya tenaga kerja dilaporkan dalam laporan rugi-laba sebagai biaya

operasi.

Contoh Soal Latihan

Perusahaan PT. SUKARYAWAS BRONGTI adalah tempat sarkhan

bekerja telah mengikuti program Astek yang meliputi tabungan hari

tua,asuransi kecelakaan,dan asuransi kematian. Untuk penghasilan

sarkhan sebesar Rp. 675.000,00.Pada tanggal 06 november 1999

sarkhan meminjam uang karna anaknya masuk rumah sakit sebesar

Rp. 250.000,00 dengan pengembalian potong gaji Rp.50.000,00 per

bulan.Stiap bulannya sarkhan harus membayar PPh Pasal 21

sebesar Rp. 20% dari pendapatan kena pajak dan iuran koperasi

sebesar Rp. 5.000,00Hitunglah Iuran astek yang harus dibayar

kepada Perum Astek kemudian buatkan perhitungan bersih yang

akan diterima sarkhan pada bulan ini?(Asuransi kecelekaan

32permil,Tabungan hari tua 2,5% dan Asuransi kematian 1%).

Penyelesaian

Ditanggung oleh

Perusahaan Tenaga kerja

Asuransi kecelakaan :

32/1000 x Rp. 675.000,00 Rp. 21.600,00 -

Tabungan hari tua :

2% x Rp. 675.000,00 Rp. 13.500,00

1,5% x Rp. 675.000,00 Rp. 10.125,00

Asuransi kematian :

1% x Rp. 675.000,00 Rp. 6.750,00

Rp. 41.850,00 Rp. 10.125,00

Yang harus dibayarkan ke Perum Askes sebagai berikut

Ditanggung Perusahaan + Ditanggung Tenaga Kerja = Pembayaran Perum

Askes

Rp. 41.850,00 + Rp. 10.125,00 = Rp. 51.975,00

Penghasilan KotorRp. 675.000,00

Dikurangi Potongan PPh Pasal 21 Rp.,63.025,00Iuran Astek 10.125,00 Iuran Koperasi 5.000,00Angsuran Pinjaman 50.000,00

128.150,00

Penjualan Bersih Rp. 546.850,00