1

Akreditasi sebagai salah satu

mekanisme regulasi

Nama : dr. C. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH– Jabatan:

Konsultan akreditasi FKTP KemKes RI

Direktur Utama RS. Ken Saras, Kab. Semarang

Surveior Pembimbing KARS– Pendidikan:

Dokter, FK UGM tahun 1980

Master of Public Health, Univ. of Hawaii 1989

Doctor of Public Health, Univ. of Hawaii 1996– Riwayat Pekerjaan:

Dirketur Utama RS Ken Saras: 2014 - …….

Direktur Umum, SDM RS Ken Saras: 2010 - 2014

Kabid K2PK Din Kes Prov Jateng: 2009 – 2010

Ka Bapelkes Gombong: 1993 – 2009

Widyaiswara Bapelkes Salaman: 1987 - 1993

Kepala Puskesmas Kutoarjo II: 1982 – 1987

Kepala Puskesmas Banyuurip 1980 - 1982

– HP: 0811282500 Email:kuntjahjono@gmail.com

1. Kebijakan akreditasi rumah sakit

2. Kebijakan akreditasi puskesmas &

FKTP yan lain

3. Penyusunan program mutu dan

keselamatan pasien:

– Program mutu puskesmas dan keselamatan

pasien

– Program PMKP Rumah Sakit

4

Peran pemerintah dalam sektor

kesehatan

(Kovner, 1995)

Regulator

Pemberi biaya

Pelaksana atau pelaku

kegiatan

5

Peran pemerintah dalam sektor

kesehatan (WHO, 2000)

Pengarah (stewardship/oversight):

– Menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan

main dalam sistem kesehatan

– Menjamin keseimbangan antar berbagai key player

(pembayar, penyedia pelayanan, pasien) dalam

bidang kesehatan

– Menetapkan perencanaan stratejik bagi keseluruhan

sistem kesehatan

Regulator: melaksanakan regulasi

Pelaku pelayanan kesehatan

6

Health care regulation(Nihal Hafez, 1997)

Any social action exerting an influence, directly or indirectly, on the

behavior and functioning of health care personnel and/or organizations

7

Pengarah Regulator Pelaksana

Peran Menetapkan kebijakan

untuk lembaga regulator

dan penyedia pelayanan

Melakukan

pengawasan/regulasi

Mengelola institusi

pelayanan publik

Tujuan Menjamin tercapainya

indikator mutu kesehatan

wilayan dengan

menetapkan kebijakan

regulasi mutu

Menjamin bahwa

lembaga penyedia

pelayanan memberikan

pelayanan yang bermutu

Efisiensi dan survival

institusi pelayanan

publik dengan

pelayanan yang

bermutu

Fokus Fokus pada wilayah Fokus pada berbagai

jenis fasilitas pelayanan

kesehatan modern,

tradisional, milik pem

dan swasta

Fasilitas pelayanan

kesehatan pemerintah

terutama puskesmas

dan RSUD

Konsekuensi Mengembangkan

kebijakan sistem regulasi

wilayah

Melaksanakan regulasi

mutu penyedia pelayanan

Bersaing dengan

swasta

Persyaratan Mempunyai sistem

informasi kesehatan

pelayanan publik dan

swasta yang terintegrasi,

Mengembangkan

standar institusi dan

standar pelayanan

sesuai kebutuhan

wilayah (optimal

Merupakan lembaga

pemerintah yang

mempunyai kredibilitas

dalam melaksanakan

regulasi mutu

Mempunyai surveyor

yang handal dan objektif

Sistem manajemen

organisasi yang baik

8

Mekanisme regulasi

Perijinan (lisensi)

Sertifikasi

Akreditasi

Rooney, A. and vanOstenberg, P. 1999. Licensure, Accreditation, and

Certification: Approaches to Health Services Quality. Quality Assurance

Methodology Refinement Series. Quality Assurance Project: Bethesda, MD.

Available at: http://www.qaproject.org/products.html

9

Proses Pengertian Pelaksana Sasaran

evaluasi

Komponen

persyaratan

Standard

Akreditasi

(sukarela),

contoh:

akreditasi RS,

yan med

dasar

a formal process by which a

recognized body—either

governmental or

nongovernmental—assesses

and recognizes that a

healthcare organization meets

pre-established

performance standards.

Lembaga

yang diakui,

biasanya LSM

Organisasi

atau sebagian

fungsi

organisasi

Kepatuhan pada

standar, on-site

evaluation,

kepatuhan tsb

tidak diharuskan

oleh hukum

Standar maksimal

yang dapat

dicapai untuk

memacu

perbaikan mutu

yang kontinyu

Lisensi

(wajib): lisensi

tenaga

kesehatan,

lisensi

fasilitas

pelayanan

Licensing is a statutory

mechanism by which a

governmental authority grants

permission to an

individual practitioner to

engage in an occupation or to

a healthcare organization to

operate and

deliver services.

Pemerintah

atau konsil

Individu atau

organisasi

Bagian dari

regulasi untuk

menjamin

kompetensi

minimum

Bagian dari

regulasi untuk

menjamin standar

minimal suatu

fasilitas

pelayanan

Standar minimal

untuk melindungi

pasien, menjamin

keamanan, dan

meminimalkan

resiko

Sertifikasi

(sukarela/waji

b): sertifikasi

ATLS,

sertifikasi

tehnologi

kesehatan,

sertifikasi

berbagai

pusat di RS

a process by which a

recognized authority, such as

a governmental agency,

professional association, or

specialty board, evaluates and

recognizes either an individual

or an

organization as having met

pre-determined requirements

or criteria, usually

demonstrated

competence in a specialty

area, beyond the minimum

requirements set for licensing.

Lembaga

yang diberi

kewenangan,

pemerintah,

atau LSM

Individu/orga

nisasi

Evaluasi

persyaratan yang

ditetapkan,

pendidikan/pelati

han tambahan,

dan kompetensi di

bidang tertentu

Menunjukkan

bahwa organisasi

mempunyai

pelayanan,

tehnologi atau

kapasitas khusus

Standar lembaga

(misalnya ISO)

untuk

mengevaluasi

kepatuhan

terhadap

spesifikasi

rancangan

lembaga

10

Desentralisasi dan regulasi

UU 22/99

UU 32/2004, UU 33/2004

Perpu 3/2005

PP 84/2000

PP 8/2003

Otonomi

daerah

Fungsi

Dinas Daerah

Perumusan

Kebijakan

Teknis

Perijinan &

Palaksanaan

Yan-umum

Pembinaan

Pemerintahan Daerah

Pedoman organisasi

Perangkat Daerah

PP 38/2007

PP 41/2007

Regulator

Dengan adanya PP 38/2007:

– Kejelasan peran Dinas Kesehatan Kabupaten

sebagai regulator bidang kesehatan di

Kabupaten

– Kejelasan peran Dinas Kesehatan Provinsi

sebagai regulator bidang kesehatan di

Provinsi

UU No 44/2009: Peran Pusat, Provinsi,

Kabupaten dalam perijinan rumah sakit

11

UU No 44/2009: Akreditasi diwajibkan bagi

rumah sakit

12

13

Untuk pelaksanaan regulasi

Mengapa regulasi diperlukan

Siapa Pelaksana regulasi

Dimana regulasi akan dilaksanakan (sasaran regulasi)

Bagaimana mekanisme pelaksanaan regulasi

Apa standar yang digunakan untuk melakukan regulasi

Kepan pelaksanaannya ?

14

Alasan perlu regulasi

Safety

Quality

Equity

Access

Efisiensi dan

Pengendalian Biaya

15

Siapa pelaksana regulasi

Pemerintah

Badan/lembaga independen

yang diberi kewenangan oleh

pemerintah

16

Sasaran Regulasi

Organisasi/sarana penyedia

Pelayanan Kesehatan

Unit Pelayanan KIA

Bidan

Dokter

Perawat

Sertifikasi

Perijinan

Akreditasi

Sertifikasi

Perijinan

Akreditasi Rumah Sakit

17

Perkembangan akreditasi RS di

Indonesia

18

Djoti - Atmodjo

Pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah

kepada rumah sakit karena telah memenuhi

standar yang telah ditentukan

Djoti - Atmodjo

Umum : meningkatkan mutu pelayanan RS

Khusus :

1. Memberikan jaminan, kepuasan dan perlindungankepada masyarakat

2. memberikan pengakuan kepada RS yang telahmenerapkan standar yang ditetapkan

3. Menciptakan lingkungan internal RS yang kondusifuntuk penyembuhan dan pengobatan pasien sesuaistandar struktur, proses dan hasil (outcome)

UU 44/2009 Pasal 29

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakankepentingan pasien sesuai dengan standar pelayananRumah Sakit;

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutupelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalammelayani pasien;

Djoti - Atmodjo

Dalam upaya peningkatan mutu

pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan

akreditasi secara berkala mInimal 3 (tiga)

tahun sekali

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Pasal 40 :

Definisi Akreditasi Internasional

ISQua (2001) :Accreditation

is a public recognition by a

national healthcare

accreditation body of the

achievement of its

accreditation standards by a

healthcare organisation,

demonstrated through an

independent external peer

assessment of that

organisation’s level of

performance in relation to

the standards.

– Akreditasi

– ISO

– Malcolm Baldridge

– EFQM (Europian Foundation For Quality Management)

– Visitatie

– DLL

Berbagai Model Evaluasi Eksternal

Mutu Pelayanan Kesehatan:

Standar yang dipakai spesifik untuk yan kes

Dikembangkan oleh pakar yankes/RS

Pengembangan standar dilakukan dalam dunia

perumahsakitan

Asesmen elemen-elemen akreditasi terlengkap:

struktur-proses-hasil/outcome lebih diarahkan

pada output /outcome

Surveior: pakar/praktisi kesehatan/RS

KEUNGGULAN AKREDITASI RS BERSTANDAR

INTERNASIONAL

1. International Principles for

Healthcare Standards,

A Framework of requirement for

standards, 3rd Edition December

2007, International Society for Quality

in Health Care / ISQua

2. Joint Commission International

Accreditation Standards for

Hospitals 4 rd Edition, 201126

STANDAR INTERNASIONAL SEBAGAI

ACUAN AKREDITASI RS BARU

JCI STANDARD 4th Edition 2011

STANDAR INTERNASIONAL:

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ACCREDITATION

1. STANDAR PELAYANAN BERFOKUS PADA PASIEN

2. KESELAMATAN PASIEN MENJADI PROGRAM DAN SASARAN UTAMA

3. SURVEI AKREDITASI DITUJUKAN UNTUK MENCARI BUKTI BUKTI PENERAPAN UPAYA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

4. STANDAR MANAJEMEN RS DITUJUKAN MENDUKUNG PELAYANAN PASIEN

5. KESINAMBUNGAN PELAYANAN

AKREDITASI DALAM UU NO 44

TAHUN 2009 TENTANG RS

PASAL 40

1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara

berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali

2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu

lembaga independen baik dari dalam maupun dari

luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang

berlaku.

3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

1. Akreditasi di indonesia bersifat wajib

2. Tujuan utama akreditasi adalah: meningkatkan mutu pelayanan (UURS no 44 thn 2009. Psl 40 ayat 1 )

3. Lembaga independen sebagai pelaksanaakreditasi di indonesia adalah : KARS (komisi akreditasi rumah sakit) dasarhukum

a. Permenkes R.I. Nomor 417/menkes/PER/II/2011 tentang komisi akreditasi RS

b. Kepmenkes R.I no 418/MENKES/ SK/II/2011 tentangsusunan keanggotaan komisi akreditasi rumahsakit (KARS) masa bakti tahun 2011-2014

TIGA HAL POKOK AKREDITASI RS DI INDONESIA

Standar Akreditasi Baru RumahSakit Versi 2012

1. Kelompok Standar Pelayanan Berfokuspada Pasien

2. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit

3. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit

4. Sasaran Program MDG’s

32

Standar Akreditasi Rumah

Sakit Baru Versi 2012

StandarElemen

Penilaian

Kelompok I 161 436

Kelompok II 153 569

Kelompok III 6 24

Kelompok IV 3 19

Total : 323 1048

Standar Akreditasi Rumah Sakit BaruVersi 2012

33

I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien

Bab 1. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan

(APK)

Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)

Bab 3. Asesmen Pasien (AP)

Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)

Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)

Bab 6. Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)

Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)

34

II. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit

Bab 1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

(PMKP)

Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Bab 3. Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP)

Bab 4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)

Bab 6. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)

Standar Akreditasi Rumah Sakit BaruVersi 2012

35

III. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Sasaran I : Ketepatan identifikasi pasien

Sasaran II : Peningkatan komunikasi yang efektif

Sasaran III : Peningkatan keamanan obat yang perlu

diwaspadai (high-alert)

Sasaran lV : Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-

pasien operasi

Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan

kesehatan

Sasaran VI : Pengurangan risiko pasien jatuh

Standar Akreditasi Rumah Sakit BaruVersi 2012

36

IV. Sasaran Milenium Development Goals

Sasaran I : Penurunan Angka Kematian Bayi

dan Peningkatan Kesehatan Ibu

Sasaran II : Penurunan Angka Kesakitan

HIV/AIDS

Sasaran III : Penurunan Angka Kesakitan TB

Standar Akreditasi Rumah Sakit BaruVersi 2012

Perubahan Paradigma

Standar Akreditasi Baru1. Tujuan akreditasi adalah peningkatan mutu pelayanan RS

bukan semata-mata sertifikat kelulusan

2. Standar akreditasi harus memenuhi krieria –kriteria

internasional dan bersifat dinamis

3. Pelayanan berfokus pada pasien

4. Keselamatan Pasien menjadi standar utama

5. Kesinambungan pelayanan harus dilakukan , baik saat

merujuk keluar maupun serah terima pasien di dalam RS (

antar unit, antar sift, antar petugas)

6. Hasil survey merupakan upaya pencapaian RS terhadap skoring yang

ditentukan berupa level level pencapaian PRATAMA, MADYA,

UTAMA, PARIPURNA

Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan

Mutu Berkesinambungan

AKREDITASI

AKREDITASI

1 2 3 4 5 6TAHUN

Akreditasi Sebagai Upaya Peningkatan

Mutu Berkesinambungan

AKREDITASI

AKREDITASI

1 2 3 4 5 6TAHUN

Pendampingan

Pendampingan

Pendampingan

AKREDITASI

Pendampingan

PPS/SIP

40

Terimakasih