AKAD DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAHrepo.iain-padangsidimpuan.ac.id/37/1/Nofinawati.pdf · 2017. 10....

219

AKAD DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Nofinawati Lecturer of Economy and Bisnis of Islamic Faculty at IAIN Padangsidimpuan

Jl. T. Rijal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Email: [email protected]

Abstract

Contract and pruduct in sharia banking are two matter inseperable because each

product in sharia banking must be based on the contract and Islam sharia principles.

If looked from aspect product, aspect contract and sharia principles are differentiate

between sharia bank product and conventional bank product. Based on purpose of

sharia bank, there are to get profit in the world and profit in the hereafter (profit and

fallah oriented). So contract in sharia bank has also become two, there are tabarru’

contract (fallah oriented) and tijarah contract (profit oriented). Tabarru’ contract

generally used at sharia banking activity in sector social like as service product and

give good deeds loan to their costumers. Tijarah contract generally used at financing

product are based profit sharing, trade, business of renting things out.

Keywords : contract, product, sharia banking

Abstrak

Kontrak dan produk di perbankan syariah adalah dua hal yang tak terpisahkan

karena setiap produk di perbankan syariah harus didasarkan pada kontrak dan

prinsip syariah Islam. Jika melihat dari aspek produk, aspek kontrak dan prinsip

syariah yang membedakan antara produk perbankan syariah dan produk

perbankan konvensional. Berdasarkan tujuan bank syariah, ada untuk

mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat (profit dan Fallah

oriented). Jadi kontrak di bank syariah juga menjadi dua, ada 'kontrak tabarru

(berorientasi Fallah) dan tijarah kontrak (profit oriented). Kontrak tabarru

'umumnya digunakan pada kegiatan perbankan syariah di sektor sosial seperti

sebagai produk layanan dan memberikan pinjaman perbuatan baik kepada

pelanggan mereka. Kontrak tijarah umumnya digunakan pada produk pembiayaan

berbasis bagi hasil, perdagangan, bisnis menyewa segala sesuatunya.

Kata Kunci: kontrak, produk, perbankan syariah

PENDAHULUAN

Sesuai dengan branch (label) nya, bank syariah adalah Lembaga keuangan yang

operasionalnya berdasarkan kepada syariah Islam. Di satu sisi (pasiva atau liability) bank

syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut

aktif berinvestasi melalui berbagai produknya. Sedangkan di lain sisi (aktiva atau asset) bank

syariah aktif untuk melakukan investasi kepada masyarakat.

Sepintas bila dilihat dari secara teknis, bertransaksi di bank syariah dengan yang

berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank

FITRAH Vol. 08 No. 2 Juli-Desember 2014

220

syariah maupun di bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara

umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar

diantara keduanya. Diantaranya terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi

harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah Islam. Dengan demikian, semua

transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad dalam fiqh

muamalah. Dengan akad-akd yang ada tersebut bank akan mengimplikasikannya dalam

berbagai bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam prakteknya ada

beberapa produk yang perlu disesuaikan lagi oleh bank syariah dengan akad yang diatur

dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis ingin membahas perbandingan mengenai

teori dan realita akad dan produk bank syariah.

PEMBAHASAN

A. Akad Bank Syariah

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah

berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dialkukan apabila hukum itu

hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut

memiliki pertanggungjawaban sampai yaumil qiyamah nanti.

Fiqh muamalah membedakan antara wa’ad dengan akad. Wa’ad adalah janji

(promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalaqh kontrak

antara dua belah pihak. Wa’ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi

janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji

tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad, terms and

condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak

yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih

merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling

bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka

masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau

kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya,

maka ia /mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua

bagian, yakni: 1

1 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 3,

hlm. 66

Akad Dan Produk Perbankan Syariah … Nofinawati

221

1. Akad Tabarru’

Tabarru’ berasal dari bahasa Arab yaitu kata birr, yang artinya kebaikan. Akad

tabarru’ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for

profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi

bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan

tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru’ pihak yang

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak

lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia.

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada

counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya

untuk dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun

mengambil laba dari akad tabarru’ itu.

Pada hakikatnya akad tabarru’ adalah akad yang melakukan kebaikan dengan

mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak

bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad

tabarru’ dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi

tergolong akad tabarru’, namun ia akan tergolong akad tijarah. Bila ia ingin tetap

menjadi akad tabarru’, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan

komersil) dari akad tabarru’ tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung

biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru’. Artinya ia boleh meminta

pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru’.

Akad tabarru’ terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :2

a. Transaksi Meminjamkan uang (lending)

1) Qardh yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini

tidak bileh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum

dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman

adalah riba, suati hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah

akad qardh digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan

qardhul hasan.

2) Rahn yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai

agunan, contohnya transaksi gadai emas.

3) Hiwalah yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup

pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.

2 Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, (Jakarta : Gramedia, 2009), hlm. 10-11


222

b. Meminjamkan jasa (lending yourself)

1) Wakalah yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas

nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso,

kliring warkat cek dan bilyet giro.

2) Kafalah yaknu transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya

penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain

3) Wadiah yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada

pihak lain. Contohnya tabungan wadi’ah, giro wadi’ah dan safe deposit box.3

c. Memberikan sesuatu (giving something)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai bertikut:

seperti akad Hibah, Waqf, Shadaqah dan Hadiyah. Akad tabarru’ ini adalah berupa

akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini

tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga

keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan

akad tabarru’ untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba,

maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad

tijarah. Namun demikian bukan berarti akad tabarru’ sama sekali tidak sapat

digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataanya penggunaan

akad tabarru’ sangat fital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru’ ini dapat

digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. 4

Seperti produk talangan haji pada bank syariah mandiri. Produk ini bank

menggunakan akad Qardh wal Ijarah. Dalam hal ini bank memberikan talangan

kepada nasabah untuk ongkos hajinya. Atas talangan yang diberikan ini bank

menggunakan akad qardh dan nasabah akan membayarnya sejumlah talangan

nasabah yang diberikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Disamping

akad qardh ini, bank juga menggunakan akad ijarah, dalam akad ijarah ini bank

mendapatkan keuntungan berupa fee/ujrah. Ujrah diberikan atas dasar pemakaian

sistem komputerisasi haji.

2. Akad Tijarah

Akad tijarah/muawadah (compensational contract) adalah segala macam

perjanjian yang menyangkut for pofit transaction. Akad ini digunakan mencari

keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari

hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

3 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi

Operasional Bank Syariah, (jakarta: djambatan, 2003), hlm. 73 4 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh ......2007.,, hlm. 70


223

a. Natural Certainty Contracts (NCC)

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang

memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan

waktu penyerahannya.5 Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan

aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa)

pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity),

mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyrahannya (time of delivery).

Jadi, kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” ( by their of nature) menawarkan

return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual

beli dan sewa.

Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu :

1) al-Bai’ Naqdan adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan

secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan

barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan

2) al-Bai’ Muajjal adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan

secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya diserahkan

di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau

lump sum.

3) Salam adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan

pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya

belakangan.

4) Istishna’ adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan

barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lump sum di

akhir akad.

b. Natural Uncertainty contracts (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan

assetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan dan

kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan dan kerugianditanggung bersama oleh masing-masing pihak.

Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari

segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Yang termasuk dalam kontrak

ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah”

(by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak

“fixed and predetermined” seperti akad musyarakah, mudharabah, musaqah dan

mukhabarah.

5 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI,

(Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm.37


224

B. Produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang

penghimpunan dana dari masyarakat (funding) hampir sama dengan produk funding

yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua

lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito.

Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga

jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih

jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk funding yang ada di

bank syariah.

a. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah

bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.6 Pada bank syariah produk giro

dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah

mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara

syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.7

1) Giro Wadiah

Yang dimaksud dengan giro wadi’ah adalah giro yang dijalankan

berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga

(nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang

memiliki simpanan giro wadiah akan memperoleh nomor rekening dan

disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) wadiah.

Giro wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana bank

boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari

keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi

kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank

tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya

yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan

dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi

tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro


225

berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya.

Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk

simpanan giro wadiah antara lain :

a) Faktor keamanan dalam menyimpan dana

b) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran

c) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

2) Giro Mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan

berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah mempunyai dua

bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan

utama dari kedua bentuk mudharabah itu terletak pada ada atau tidaknya

persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola

dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal

ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan

nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh bagi

hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan

rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan

menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank

syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan

nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro

mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat

perhitungan bagi hasil.8

Rekening giro mudharabah ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha

yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam

kurun waktu tertentu. Karena dalam akad mudharabah jangka waktu investasi

harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank

syariah selaku pihak pengelola dana yang dinvestasikan oleh nasabah.

b. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah

Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan

yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan

mudharabah.

8 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh ......2007., hlm. 294


226

1) Tabungan Wadiah

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan

masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat

pedesaan.9 Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun

2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip

penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,

bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.10

Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari

nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan

dan pemakainnnya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah,

karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Seperti halnya dengan giro wadiah, tabungan wadiah juga

menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana bank boleh menggunakan

dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam

kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank,

selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana

ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.

Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik

bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank

sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada

nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak

ditetapkan dimuka.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan

dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Sama

halnya dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah

juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah memiliki

kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada

memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

9 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 74 10 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : LPFE Usakti, 2009), hlm. 130


227

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank

syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya.

Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan

membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan

kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu mudharabah, maka dana

tabungan mudharabah sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya

harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan mudharabah

tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. Contoh

produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

c. Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang

termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Adapun yang

dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang yang dijalankan

berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan

adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang

penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang

ditentukan. Misalnaya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini

bank menggunakan prinsip bagi hasil.11

Sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah, bank syariah juga

bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak

sebagai shahibul maal (pemilik dana). Jika akad yang digunakan mudharabah

muthlaqah, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola

dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada

bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan

mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan

dalam mengelola dana nasabah.

Sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah, setelah bank syariah

mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh

keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah

mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan

tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di

awal pembukaan rekening.

11 Abdul Ghafur Anshari, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

2007), hlm.94


228

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (Financing)

a. Produk pembiayaan perbankan syariah derdasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di

mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau

mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga

sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).12 Aplikasinya dengan

menggunakan akad murabahah, salam dan istishna’.13

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan

pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga

pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan

potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi

piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan

potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun

jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi

menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan

atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga

dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah

memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok +

margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai

dengan kesepakatannya.

2) Pembiayaan Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka

menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar

kemudian dengan pemayaran di awal.14 Salam juga didefinisikan sebagai akad

jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dan penjual

(muslam ilaih) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh

penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya)

dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank

bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai

penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang

pesanan (Salam paralel). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad

12 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 8 13 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 79 14 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 169


229

yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga

barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai

pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan.

Konsep salam paralel ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para

petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang

dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga

tidak berniat untuk untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai

simpanan persediaan atau inventory, maka dilakukanlah akad salam kepada

pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir.

Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang

industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut

sudah dikenal oleh umum.

3) Pembiayaan Istishna’

Istishna’ adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga

bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran

dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang

pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis,

spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai

pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan

kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna

maka hal ini disebut istishna paralel.

Dalam prinsip ini, pembuat barang mnerima pesanan dari pembeli.

Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang alain untuk membuat atau

membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian

menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, istishna merupakan

suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan di

bidang manufaktur. Dengan demikian istishna mengikuti ketentuan dan

aturan dalam konsep akad salam.

Dimana perbedaan antara salam dengan istishna adalah sebagai berikut:

Salam

Barang terukur dan

tertimbang

Uang / modal dimuka

Barang milik pembeli

Akadnya mengikat

Istishna

Harus diukur dan ditimbang,

modelnya dipesan

Bisa dimuka, dicicil sampai selesai

atau dibelakang

Barang milik pembuat

Akadnya bersifat tidak mengikat.


230

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas

barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas dua

macam yaitu:

1) Pembiayaan Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah)

dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa

yang disewakannya.

2) Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah)

dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa

yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat

tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik

dalam IMBT dapat melalui :

Hadiah

Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan

sisa cicilan sewa

Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang

disepakati pada awal akad

Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam

akad

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah

terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau

pemberian hanya dapat dilakukan detelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan

kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’d yang hukumnya

tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad

pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Bank

syariah boleh meminta nasabah untuk mnyediakan jaminan atas barang yang

disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil

usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini

dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara


231

bank dengan nasabah penerima dana.15 Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini

adalah:

1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%)

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.16 Akad mudharabah secara umum

terbagi menjadi dua jenis:

a) Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,

waktu, dan daerah bisnis.

b) Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana

mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat,

cara, dan obyek investasi.

2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai

bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal

atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan

tanggung jawab yang sama.17 Dengan kata lain merupakan akad kerjasama

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis musyarakah:

a). Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi

lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau

lebih.

15 M. Syafi’I Antonio, dkk., Bank Syariah: Analisis Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Ancaman, (Yogyakarta

: Ekonisia, 2006), ed. II, cet. I, hlm. 18 16 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, hlm. 91 17 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek, (Jakarta: PT.

Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 63


232

b). Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal

musyarakah.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam

yang bersifat sosial

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan

sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan

memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan

dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk

mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada

riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari

al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: “setiap akad qardh dilaksanakan

dengan mengambil keuntungan , maka ia tergolong kepada riba.”18

3. Produk Pelayanan Jasa (Fee Based Income Product)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini

antara lain: 19

1) Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan

pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga

untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh

produknya adalah garansi bank.

3) Sharf

Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas

dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata

uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang

juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang

18 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, (Yogyakarta: Fajar

Media Press, 2012), hlm. 179 19 Wiroso, Produk Perbankan....2009, hlm. 355


233

seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata

uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama

dan dalam waktu yang bersamaan.

4) Hawalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib

menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada

factoring (anjak piutang), post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru

tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

5) Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana

dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad dan produk bank

syariah merupakan dua hal yang tak dapat terpisahkan. Karena setiap produk yang ada di

bank syariah selalu berdasarkan kepada akad dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Diantaranya adalah :

1. Produk penghimpunan dana terdiri dari:

a. Giro syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah

b. Tabungan syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah

c. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah

2. Produk penyaluran dana terdiri dari :

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akadnya adalah mudharabah dan musyarakah

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, akadnya adalah murabahah, salam dan

istishna’

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, akadnya adalah ijarah dan IMBT

d. Pembiayaan dengan prinsip tolong menolong akadnya adalag Qardh

3. Produk jasa terdiri dari : jasa-jasa yang menggunakan akad Wakalah, Kafalah, Hiwalah,

Sharf dan Rahn


234

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafur Anshari, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press, 2007

Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

2007

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek,

Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007

M. Syafi’I Antonio, dkk., Bank Syariah: Analisis Kekuatan , Kelemahan, Peluang dan Ancaman,

Yogyakarta : Ekonisia, 2006

Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta : UII Press, 2009

Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan

PAPSI, Jakarta: PT. Grasindo, 2006

Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi, Yogyakarta:

Fajar Media Press, 2012

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan

Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wiroso, Produk Perbankan Syariah, Jakarta : LPFE Usakti, 2009

Yusak laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, Jakarta : Gramedia, 2009

AKAD DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAHrepo.iain-padangsidimpuan.ac.id/37/1/Nofinawati.pdf · 2017. 10....

Documents

Transcript of AKAD DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAHrepo.iain-padangsidimpuan.ac.id/37/1/Nofinawati.pdf · 2017. 10....