BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang Agresi Militer Belanda I

Pada bulan Oktober 1946 telah dilaksanakan perundingan-perundingan hingga disepakati

suatu gencatan senjata di Jawa dan Sumatera. Pada bulan November 1946, di Linggajati (didekat

Cirebon) dilaksanakan persetujuan yaitu “persetujuan Linggajati”, yang isinya adalah sebagai

berikut:

1.      Pemerintah belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura,

dan Sumatera.

2.     Pemerintah Indonesia dan Belanda bersama-sama akan membentuk suatu negara demokrasi

federal yang berdaulat, yaitu Republik Indonesia Serikat, terdiri dari tiga negara bagian, yaitu:

Republik Indonesia (Jawa dan Sumatera), Negara Bagian Kalimantan, dan Negara Indonesia

Timur (meliputi semua wilayah Indonesia lainnya, yaitu wilayah-wilayah yang dulu  termasuk

dalam Negara Hindia Timur Belanda, terbentang dari Jawa Timur sampai dengan Kalimantan

Timur, dan  Kalimantan Tenggara)

3.      Pemerintah Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk suatu Uni Indonesia-

Belanda, terdiri dari Negeri Belanda (meliputi Negeri Belanda, Suriname, Curacao), dan

Republik Indonesia Serikat. Uni itu akan diketuai oleh Ratu Belanda.

4.      Uni Indonesia-Belanda dan Republik Indonesia Serikat akan dibentuk sebelum tanggal 1

Januari 1949 dan Uni tersebut akan menentukan sendiri badan-badan perwakilannya untuk

1

mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di negara-negara anggota, terutama masalah

luar negeri.

5.      Akhirnya persetujuan itu menjamin bahwa kedua belah pihak akan mengurangi kekuatan

pasukannya masing-masing dari wilayah Indonesia, tetapi secepatnya dan konsisten dengan

menjaga hukum dan ketertiban, serta menjamin kedaulatan Republik atas semua tuntutan bangsa-

bangsa asing untuk memperoleh ganti rugi dan mengelola hak-hak serta milik mereka di dalam

wilayah-wilayah Republik. (Kahin, George McTurnan 1995:247-248)

Namun persetujuan perdamaian ini hanya berlangsung singkat. Kedua belah pihak saling tidak

mempercayai dan mengesahkan persetujuan itu sehingga menimpulkan pertikaian-pertikaian

politik yang sengit mengenai konsesi-konsesi yang telah dibuat. Setelah selesai perundingan di

Linggajati bulan November 1946, di samping terus memperkuat angkatan perangnya di seluruh

Indonesia terutama di Jawa dan Sumatera, untuk mengukuhkan kekuasaan mereka di wilayah

Indonesia Timur, sebagai kelanjutan “Konferensi Malino” 15 – 25 Juli 1946, van Mook

menyelenggarakan pertemuan lanjutan di Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Kemudian

Belanda menggelar “Konferensi Besar” di Denpasar tanggal 18 – 24 Desember 1946, dimana

kemudian dibentuk negara Indonesia Timur.  Tindakan Van Mook membenarkan keragu-raguan

pemerintah dan rakyat Indonesia tentang kesetiaan Belanda dalam melaksanakan persetujuan

Linggajati. Perundingan Linggarjati bagi Belanda hanya dijadikan alat untuk mendatangkan

pasukan yang lebih banyak dari negerinya.

2

Latar Belakang Masalah Perjanjian Renville

Perundingan serta penandatanganan perjanjian Renville merupakan salah satu

perundingan yang dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di atas

kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”. Perundingan ini

diwakili oleh kedua delegasi, yang di mana perwakilah dari delegasi Indonesia adalah Mr. Amir

Syarifudin, sedangkan perwakilan dari delegasi Belanda adalah R. Abdulkadir Widjojoatmodjo,

seorang Indonesia yang memihak kepada Belanda.

Pada dasarnya perundingan ini dilaksanakan atas usul dewan PBB dan KTN (Komisi

Tiga Negara) yang menginginkan upaya perdamaian dan menyelesaikan sengketa antara

Indonesia dan Belanda yang seringkali mengalami pertikaian. Di mana penyebab awal

serangkaian pertikaian ini disebabkan karena Belanda enggan untuk mengakui kedaulatan

kemerdekaan Indonesia. Namun latar belakang dilaksanakannya perundingan Renville tidak akan

terlepas dari adanya penyerangan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, di mana peristiwa

ini seringkali disebut sebagai “Agresi Militer Belanda Pertama” yang terjadi pada tanggal 21 Juli

1947 sampai dengan 4 Agustus 1947.

B. Rumusan Masalah

Agresi Militer Belanda I

1. Apa penyebab terjadinya Agresi Militer Belanda 1?

2.    Apa tujuan dari Agresi Militer Belanda 1?

3.    Bagaimana kronologi peristiwa Agresi Militer Belanda 1?

4.    Apa dampak dari Agresi Militer Belanda 1?

5. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer Belanda 1.

3

Perjanjian Renville

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi diadakannya Perundingan Renville?

2. Apa isi dari Perundingan Renville dan siapa saja yang berperan (turut serta) dalam

Perundingan Renville?

3.Bagaimana jalannya Perundingan Renville dan apa yang dihasilkan dari Perundingan Renville?

4.Dampak apa yang diberikan Perundingan Renville terhadap Indonesia?

C.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar siswa-siswi mengetahui sejarah peristiwa

Agresi Militer Belanda 1 dan tentang Perjanjian Renville.

4

BAB II

PEMBAHASAN

AGRESI MILITER BELANDA I

1. Pengertian Agresi Militer I dan II

            "Operatie Product (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia

dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera

terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947.

Operasi militer ini merupakan bagian Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka

mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik

Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.

            Sedangkan Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer

Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap

Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir

dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin

Prawiranegara.

2. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda I

            Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat

perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda

cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai

negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas

dari Belanda.

3. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer I

            Adapun tujuan Belanda mengadakan agresi militer I yaitu sebagai berikut:

§        Tujuan politik

Mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia.

§        Tujuan ekonomi

5

Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor.

§        Tujuan militer

Menghancurkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

4. Kronologis Terjadinya Agresi Militer I

            Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan

interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang

akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini

diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian

di Denpasar, Bali. Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan

dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda seperti Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak

Agung Gde memang sejak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya,

serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.

            Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati ialah

menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendaptkan pengakuan de facto dan juga de

jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara bagian saja seperti juga negara-negara

boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia

Serikat. Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam-macam tuntutan yang pada

dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya

negara bagian seperti negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi sasaran

uatamanya ialah menghapus TNI dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena

keduanya merupakan atribut negara berdaulat.

            Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda sudah gawat,

dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan

bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan Belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu

melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut

kemerdekaannya, dan keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat.

            Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki

Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota perjuangan Republik Indonesia, dan menduduki daerah-

daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang

minyak dan batu baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka

6

berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang,

Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan-perkebunan yang masih

terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya

agresi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada ”untung” US$ 100

juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, karena pada tanggal 4

Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya

PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh

Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amreika Serikat,

Australia dan Belgia. Sjahrir memilih Australia, dan bukan India, karena India sudah dianggap

oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia adalah negara bangsa kulit putih, yang

dianggap lebih obyektif pendiriannya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa

Indonesia.

            Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama meleset sama

sekali; karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak

atas usul India dan Australia. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam

PBB, di mana Uni Soviet juga memberika dukungannta. Akan tetapi, peranan yang paling

penting akhirnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda,

bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat

memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya dapat

dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu.  Sekutu-sekutu utama negeri Belanda

terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk

memberi bantuan pembangunan kembali di masa sesudah perang) tidak mengakui hak semacam

itu kecuali jika rakyat Indonesia mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila pihak Belanda

harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda

supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk

memeriksa tindakan-tindakan Belanda.

            Untuk pertama kali sejak PBB didirikan pada tahun 1945, badan ini mengambil tindakan

mengentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresor agar menghentikan

serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu

persoalan dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah Indonesia-

7

Belanda menjadi menjadi masalah internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar

dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.

5. Dampak Agresi Militer I bagi Bangsa Indonesia.

            Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer I oleh pihak

Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di

Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu

mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan

penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda langsung terhenti.

Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan dareah-dareah

yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh

pasukan Belanda, terutama di dareah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat

dikuasai, umpamanya dareah sekitar Krawang-Bekasi

            Di sekitar Bekasi beroperasi pasukan kita yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo. Setelah

pembentukan BKR ia langsung bergabung, dan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar

Bekasi. Setelah Belanda meyerang pada bulan Juli 1947 Lukas tetap beroperasi di sana dan tetap

menganggu kehadiran Belanda di daerah itu, juga setelah diadakan pengehentian tembak-

menembak. Kegiatan Lukas sangat menjengkelkan Belanda, sehingga Lukas diberi julukan

”Tijger van West Jawa” (Harimau Jawa Barat). Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas

dan pasukannya, tetapi selalu tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas

di desa Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947, dan lagi-lagi

Lukas dan pasukannya lolos. dalam kemarahan dan frustasi karena usaha mereka tidak berhasil,

pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491

orang dewasa dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak pernah kita ungkapkan ke dunia luar,

karena pada waktu itu memang kita tidak mempunyai aparat untuk melakukanya.

            Kekejaman Belanda lain yang dapat disebut adalah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan

pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Wasterling, yang juga tidak pernah dihukum. Juga

peristiwa kapten api maut di Jawa Timur, ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang

tertawan oleh Belanda diamsukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa

ventilasi, sehingga semua tawanan mati lemas karena kepanasan dan kehabisan udara.

8

6. Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda

a.      Keampuhan Strategi Diplomasi

            Harus daikui, TNI mengalami pukulan berat berat saat agresi militer Belanda I itu. Akan

tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan

Indonesia.Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah,

para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha

menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan

berdaulat.

            Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap

tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan

Keamanan PBB.Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan

permusuhan Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di

tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi

Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak.

b.      Perundingan Renville

            Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Commite of Good

Offices (Komite Jasa-jasa Baik). Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga

Negara(KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil Australia, Richard Kiby, wakil Belgia, Paul van

Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN

merupakan permintaan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan

pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga, yaitu Amerika

Serikat.

            Tugas pokok KTN adalah mecari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan

antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara.

Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang di luar wilayah

pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah

sebuah kapal AS bernama Renville, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu

terkenal dengan sebutanPerundingan Renville.

9

            Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan

delegasi Belanda dipimpin oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung alot karena

baik Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing.

Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, hasil Perundingan Renville disepakati dan

ditandatangani.

Hasil Perundingan Renville

·        Penghentian tembak-menembak.

·        Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.

·        Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya

dengan melalui plebisit terlebih dahulu.

·        Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan

Belanda.

            Akibat Perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit.

Itulah sebabnya, hasil Perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai

politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, hasil

prundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumalh wilayah pertahanan yang telah

susah payah dibangun. Ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap hasil Perundingan

Renville mengakibatkan Kabinet Amir Starifuddin jatuh.

           

PERJANJIAN RENVILLE

Latar Belakang diadakannya Perundingan Renville

Pada dasarnya perundingan Renville merupakan perundingan yang dilaksanakan antara

pihak delegasi Indonesia dengan pihak delegasi Belanda. Yang di mana tujuan awal diadakannya

perundingan ini adalah guna menyelesaikan segala pertikaian dan sengketa yang terjadi antara

Indonesia dengan Belanda.

10

Pada tanggal 21 Juli 1947 telah terjadi suatu peristiwa berupa penyerangan yang tengah

dilakukan Belanda terhadap Indonesia, yang di mana penyerangan tersebut terkenal dengan

Agresi Militer Belanda Pertama, yang berlangsung dari tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 4

Agustus 1947.

Mengetahui peristiwa (penyerangan yang tengah dilakukan Belanda terhadap Indonesia),

di luar negeri, agresi Belanda ini mendatangkan reaksi keras. Wakil-wakil India dan Australia di

PBB mengajukan usul agar soal Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan. Akhirnya Dewan

Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan kedua belah pihak untuk

menghentikan tembak-menembak. Dalam persidangan tersebut, Indonesia mengutus Sutan

Sjahrir dan Haji Agus Salim. Pada tanggal 4 Agustus, Republik Indonesia dan Belanda

mengumumkan penghentian tembak-menembak. Dengan pengumuman gencatan senjata pada

tanggal 4 Agustus, secara resmi berakhirlah Agresi Militer Belanda yang pertama. (Sudharmono,

1981: 145)

Dewasanya, jika kita melihat kembali penyebab adanya Agresi Militer Belanda Pertama

ini, tidak lain disebabkan karena terdapat suatu perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan

penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggajati. Di mana Belanda tetap

mendasarkan tafsirannya pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 bahwa

Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth dan akan berbentuk federasi, sedangkan

hubungan luar negerinya diurus Belanda. Belanda juga menuntut agar segera diadakan gendar-

merie bersama. (Sudharmono, 1981: 144). Karena keinginan Belanda yang dinilai sangat

merugikan pihak Indonesia, ada sebagian hal yang tidak Indonesia setuju terkait dengan

keinginan Belanda tersebut, yaitu “menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama,

termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama).”

11

Mengetahui penolakaan yang tengah diberikan Indonesia terhadap keinginan Belanda, maka

sehari sebelum dilaksanakannya Agresi Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947, pada tanggal

20 Juli 1947 (tepat satu hari sebelumnya) Belanda menyatakan bahwa Belanda telah tidak terikat

dengan perjanjian Linggajati yang tengah disepakatinya pada tanggal 25 Maret 1947. Maka

sehari setelah menyatakan perihal ketidak terikatan atas perjanjian Linggajati, maka keesokan

harinya tepat pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak terhadap

daerah-daerah Republik, dan serangan militer ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda

Pertama.

Untuk mengawasi pelaksanaan penghentian tembak menembak dan mencari penyelesaian

sengketa secara damai, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik, yang

kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). (Sudharmono, 1981: 152). Di mana tugas

utama KTN ini adalah membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan

Belanda guna mencapai suatu kedamaian. Adapun negara-negara yang termasuk ke dalam

anggota KTN diantaranya adalah Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Wakil Belgia dalam

KTN adalah Paul Van Zeeland, Wakil Australia dalam KTN adalah Richard Kirby, dan Wakil

Amerika Serikat dalam KTN adalah Dr. Frank Graham.

Pada awalnya masalah yang timbul dalam menghadapi persoalan yang terjadi antara Indonesia

dengan Belanda adalah mengenai tempat dilaksanakannya kembali suatu perundingan baru.

Belanda mengusulkan tempat perundingan di Jakarta, namun ditolak oleh Republik Indonesia

yang menginginkan suatu tempat yang berada di luar daerah kependudukan. Lalu atas usul KTN,

perundingan dilakukan di atas sebuah kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat

“USS Renville”.

12

Perundingan ini akhirnya berhasil dimulai, yaitu pada tangal 8 Desember 1947 di atas

Kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr.

Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoojoatmodjo,

seorang Indonesia yang memihak Belanda. (Sudharmono, 1981: 155)

Meskipun sudah tercapai persetujuan di atas Kapal Renville, tembak-menembak belum juga

berhenti sementara KTN praktis tidak berdaya. Pada tanggal 9 Januari 1948, Belanda

menyampaikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera mengosongkan sejumlah

daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah gerilya ke Yogyakarta. Dan di dalam

suasana seperti itu, perjanjian Renville akhirnya ditandatangani tepat pada tanggal 17 Januari

1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak-menembak pada tanggal 19 Januari 1948.

Jadi, jikalau kita melihat kembali segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum

diadakannya perundingan Renville, maka penyebab awal dilaksanakannya perundingan “baru”

ini tidak lain disebabkan karena terdapat suatu perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan

penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggajati. Yang mana pada akhirnya hal ini

menyebabkan timbulnya penyerangan Belanda terhadap Indonesia (Agresi Militer Belanda

Pertama). Dan melihat agresi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, Dewan Keamanan

PBB memutuskan untuk membuat suatu komisi jasa yang baik bagi keduanya, yang diberi nama

KTN (Komisi Tiga Negara). KTN ini sendiri juga memiliki tujuan untuk menyelesaikan

sengketa dan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda.

2.2 Isi Perundingan Renville dan Orang-orang yang Berperan di dalamnya

2.2.1 Isi Perundingan Renville

13

Perundingan antara Belanda dengan Indonesia akhirnya berhasil dimulai, yaitu pada tanggal 8

Desember1947 diatas kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi dari Indonesia

dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin (lahir di Medan, Sumatera Utara, 27 April 1907 –

meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 19 Desember 1948 pada umur 41 tahun) adalah seorang

tokoh Indonesia, mantan menteri dan perdana menteri pada awal berdirinya negara Indonesia.

Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia

yang memihak kepada Belanda.

Setelah diadakan serangkaian pendekatan lagi, perundingan akhirnya menerima saran-saran

KTN, yang pokok-pokoknya adalah:

1. Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang “Garis van Mook”.

2. Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian perletakan senjata dan

pembentukan daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones).

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan

gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi

antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit

pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara

Karawang dan Bekasi (http://arpusda.jatengprov.go.id/index.php?

option=com_content&view=article&id=692:perjan..)

Perundingan-perundingan terus dilakukan sehingga sampai akhirnya tercapai suatu

persetujuan yang dikenal sebagai “Perjanjian Renville”. Namun meskipun sudah tercapai

persetujuan diatas kapal Renville, tembak-menembak belum juga berhenti sementara KTN

praktis tidak berdaya. Jadi disini dapat dikatakan bahwa Belanda tetap menyerang Indonesia

14

walaupun dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Pada akhirnya tanggal 9 Januari

1948, Belanda menyampaikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera

mengosongkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah geriliya ke

Yogyakarta.

Didalam suasana seperti itu perjanjian Renville akhirnya ditandatangani pada tanggal 17

Januari 1948, disusul dengan intruksi penghentian tembak-menembak pada tanggal 19 Januari

1948.

Perjanjian Renville terdiri dari:

-          10 pasal persetujuan gencatan senjata

-          12 pasal prinsip politik

-          6 pasal prinsip tambahan dari KTN

Isi Perjanjian Renville:

1.      Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah

Republik Indonesia.

2.      Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah

pendudukan Belanda

3.      TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa

Timur Indonesia di Yogyakarta

Berdasarkan persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian

akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati yaitu hanya meliputi

15

sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa –

Banten (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah _Indonesia_%281945%E2%80%931949%29).

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang

dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Selain itu

juga wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia semakin menyempit.

2.2.2        Orang-orang yang Berperan di dalam Perundingan Renville

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh dewan keamanan PBB, dalam pertemuannya di

Sidney pada tanggal 20 oktober 1947 KTN memutuskan bahwa tugas mereka di Indonesia

adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda dengan

cara damai.

Kemudian KTN berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-

persoalan militer dan politik yang dapat memberikan dasar bagi perundingan selanjutnya.

Diambil pula sikap bahwa dalam masalah militer KTN akan mengambil inisiatif, sedangkan

untuk pemecahan masalah-masalah politik KTN hanya memberikan usul.

Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang

ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat

sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga

Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika

Serikat, Australia, dan Belgia. Indonesia dan Belanda dipersilahkan memilih setiap perwakilan

untuk KTN ini. Pemerintah Indonesia meminta Indonesia Australia menjadi anggota komisi,

sementara Belanda meminta Belgia, dan kedua negara KTN ini meminta Amerika Serikat.

16

Australia sendiri diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zeenland dan Amerika

Serikat oleh Dr. Frank Graham.

Usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan

Belanada diatas kapal renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas

perdana menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus

Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van

Vredeburgh, Dr. Soumukil, Pangran Kartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda

hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda. Dengan demikian

Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya. Setelah selesai

perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil

persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville.

Pasca perjanjian sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan

enclave (kantong-kantong) yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi

Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai

laskar a.l. Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah

pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut.

Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. S.M. Kartosuwiryo,

yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, kemudian

mendirikan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di

wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara

Islam Indonesia(NII).

17

Persetujuan ini lebih merugikan Republik Indonesia dibandingkan dengan persetujuan

Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian dan Indonesia

menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948,

Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu,

melaporkan bahwa Indonesia  mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang dan

menempatkan Republik Indonesia pada kedudukan yang bertambah sulit. Wilayah Republik

Indonesia makin sempit, dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Kesulitan ditambah

dengan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda dengan ketat. Persetujuan menimbulkan reaksi

keras di kalangan Republik Indonesia, dan kemudian mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir

Sjarifuddin.

2.3        Jalannya Perundingan Renville dan Hasil Akhir Perundingan Renville

2.3.1 Jalannya Perundingan Renville

Perundingan Renville merupakan sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang

dilakukan setelah Agresi Militer Belanda I. Perundingan Renville berlangsung selama hampir

satu bulan. Setelah itu adanya KTN yang menjadi penengah pada perundingan tersebut. Adapun

anggota yang hadir dalam KTN tersebut yang diwakili oleh Richard Kirby dari Australia, Paul

Van Zeeland dari Belgia, Frank Graham dari Amerika Serikat, sedangkan Indonesia diketuai

oleh Amir Syarifuddin sementara belanda diketuai oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. Hasil dari

perundingan Renville ini, antara lain sebagai berikut :

§  Penghentian tembak menembak

§  Daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik

Indonesia

18

§  Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan

melalui plebisit terlebih dahulu

§  Dalam Uni Indonesia Benlanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan

Belanda

§  Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS

§  Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong gerilya harus ditarik ke daerah

Republik Indonesia.

Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948.

Adapun kerugian yang diderita oleh Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville ini

adalalah sebagai berikut, diantaranya :

1.      Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalui masa

peralihan

2.      Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaan karena garis Van Mook terpaksa harus

diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda

3.      Pihak Republik Indonesia harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah

kekuasaan Belanda dan Kantong-kantong Gerilya masuk ke daerah Republik Indonesia.

Selain itu juga penandatanganan naskah perjanjian Renville ini dapat menimbulkan akibat buruk

bagi pemerintahan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

a)      Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah

kekuasaan Belanda

19

b)      Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin Republik Indonesia yang

mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada

Belanda

c)      Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda

d)     Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-daerah

gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan

Dalam Usaha memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Belanda

membentuk Negara-negara boneka, seperti : Negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara

Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO

(Bijeenkomstvoor Federal Overslag).

2.3.2        Hasil Akhir Perundingan Renville

1.      Wilayah Indonesia diakui sebagai garis demarkasi (garis Van Mook) (Crayon Pedia). Garis

Van Mook yaitu garis khayal yang dibuat oleh Van Mook sebagai batas wilayah kekuasaan

Indonesia dan kekuasaan Belanda berdasarkan agresi militer Belanda I (Eryadi). Yang mana

batas wilayahnya yang di mulai dari Sumatera Selatan, Jawa Barat sampai dengan wilayah Jawa

Timur (Gani Abdul Yusra Habib, 2010).

2.      Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia, sampai diserahkan kepada

Republik Indonesia Serikat yang segera dibentuk.

3.      RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia-

Belanda.

4.      Republik Indonesia menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat.

20

5.      Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada

pemerintah federal sementara.

6.      Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantung harus ditarik ke daearh

Republik Indonesia. Daerah kantung adalah daerah yang berada dibelakang garis Van Mook,

yakni garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang di duduki oleh Belanda.

7.      Pada tanggal 12 Januari 1948 Perjanjian Renville ditandatangani. (Eryadi).

2.4        Dampak Perundingan Renville Terhadap Bangsa Indonesia

Dengan ada dan di sepakatinya perjanjian Renvile ini, dilihat justru memojokkan keadaan bangsa

kita dan justru semakin membuka peluang negara Belanda pada waktu itu untuk menduduki

sebagian besar wilayah republic Indonesia, dan hal inilah yang justru memicu ketidakpercayaan

rakyat pada Perdana Menteri Amir Syarifudin yang dinilai gagal karena terlalu membuka

peluang Belanda untuk lebh dapat menguasai berbagai wilayah Indonesia yang dinilai lebih

memiliki sumber daya alam yang melimpah, oleh karena itu dengan adanya perjanjian Renvile

ini sangatlah memberikan berbagai dampak yang signifikan, dan berbagai dampak tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

·         Secara politis wilayah kekuasaan Indonesia semakin menyempit

Dengan di tetapkannya garis Van Mook yang di perpaparah dengan adanya persetujuan dari

pihak Indonesia yang diwakili oleh PM Amier Syarifudin, sangat berdampak pada semakin

terbuka dan luasnya wilayah-wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda, ini akan sangat

terasa, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. dalam hal politik ruang gerak pemerintahan

kita akan semakin terbatasi karena berbagai wilayah mutlak berada di bawah kekuasaan Belanda,

21

sedangkan dalam hal ekonomi berbagai wilayah strategis yang tentunya memiliki kekayaan

sumber daya alam yang banyak dan berharga seperti minyak, berada dalam wilayah kekuasaan

Belanda dan tentunya akan memberikan sebuah dampak yang besar bagi perjuangan revolusi

Indonesia.

·         Indonesia harus menyutujui dan merealisasikan pembentukan RIS

Yang sangat terlihat dengan adanya perjanjian Renvile ini adalah pemerintahan Indonesia harus

merealisasikan dan membentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang justru semakin

jauh dari cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia yang sejak awal sudah menginginkan

persatuan seluruh Indonesia. Dengan adanya RIS ini di ibaratkan seperti negara bentukan

Belanda yang dalam perkembangannya akan dengan mudah memecah belah antara berbagai

wilayah Indonesia itu sendiri. Dan justru ini akan sangat melemahkan bangsa kita untuk dapat

keluar dari cengkeraman Belanda itu sendiri.

·         Melemahkan kekuatan Indonesia secara militer

Hal yang akan sangat Nampak dengan adanya perjanjian Renvile ini adalah bagaimana pasukan-

pasukan gerilya Indonesia yang tersebar di pelosok sebenarnya sangat menyulitkan Belanda tapi

dengan adanya perjanjian ini maka pasukan-pasukan Indonesia harus segera meninggalkan

berbagai wilayah yang memang masuk dalam kekuasaan Belanda, yang memungkinkan ini akan

melemahkan perjuangan para gerilyawan Indonesia di berbagai wilayah. Dan akan semakin

mempersempit para pejuang untuk melakukan perjuangan perang yang dapat menyulitkan

Belanda.

·         Secara ekonomi menimbulkan blockade ekonomi dari Belanda

22

Dengan adanya perjanjian ini, menimbukan ada kekuatan politis yang justru menguntungan

pihak Belanda dan ini memungkinkan sebuah jalan kekuasaan yang lebih luas untuk Belanda itu

sendiri sehingga Belanda memiliki daulat penuh atas berbagai wilayah di Indonesia sampai

dengan RIS itu terbentuk, sehingga Belanda dengan mudah melakukan sebuah blockade ekonomi

di berbagai wilayah republik Indonesia yang justru akan sangat memungkinkan Indonesia berada

di ujung tanduk dan semakin membuat Belanda kuat secara politis. Dengan adanya blockade ini

akan membuat perjuangan bangsa dan pasukan yang membela tanah air kita akan semakin berat

dalam mencapai berbagai tujuan awalnya.

·         Jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin

Dengan timbulnya sebuah perjanjian yang justru sangat menguntungkan Belanda, seolah-olah

menjadi efek domino yang membuat PM Amir Syarifudin digantikan menjadi perdana menteri

saat itu,karena di anggap tidak bisa mengambil sebuah langkah strategis yang bisa

menguntungkan rakyat Indonsia kebanyakan. Inilah yang membuat Amir Syarifudin di kecam

dan digantikan oleh Moch. Hatta. Dengan adanya penggulingan ini menimbulkan kekecewaan

yang sangat dalam dari Amir Syarifudin terutama dari pengikutnya yang bersayap kiri sehingga

membuat dia untuk menjadi oposisi dan membuat sebuah poros yang di kenal dengan FDR.

Setelah munculnya poros sayap kiri ini di sebutkan bahwa “FDR sejak itu menjadikan usaha

perebutan kekuasaan dalam negeri sebagai tujuan utama, sehingga segala cara dilakukan seperti

antara lain demontrasi-demontrasi yang meningkat pada pemogokan-pemogokan.” ( Nasution.

1979:4). Di siinilah dapat diketahui bahwa dengan adanya FDR ini semakin memperumit alur

perpolitikan Indonesia pada masa itu.

23

BAB III

PENUTUP

esimpulan

AGRESI MILITER BELANDA I

1. Agresi militer Belanda yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, yang sasaran utamanya

adalah di tiga tempat yaitu tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa

Timur. Sasaran mereka adalah kawasan perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka

menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, serta wilayah di mana terdapat

perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

2. Agresi tersebut mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB serta beberapa negara

yang juga mendukung Indonesia. Hingga akhirnya dibentuklah Committee of Good

Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai

Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang

dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai

pihak yang netral.

3. Penyelesaian agresi militer yang pertama ini yaitu dengan perjanjian Renville.

PERJANJIAN RENVILLE

Perundingan serta penandatanganan perjanjian Renville merupakan sebuah perundingan yang

dilakukan antara pihak delegasi Indonesia dengan pihak delegasi Belanda, yang mana

perundingan ini dilakukan di atas sebuah kapal perang Angkatan Laut milik Amerika Serikat

yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Adapun penyebab dilaksanakannya perundingan ini,

tidak terlepas dari perundingan sebelumnya yang telah dilaksanakan berupa perjanjian Linggajati

dan penyerangan yang dilakukan Belanda terhadap wilayah-wilayah yang ada di Republik, di

mana pada akhirnya peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa Agresi Militer Belanda Pertama

yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947

Mengetahui penyerangan yang tengah dilakukan Belanda terhadap Indonesia, Dewan Keamanan

PBB mengutus sebuah komisi guna meredakan serta membantu menyelesaikan segala pertikaian

dan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Komisi tersebut terkenal dengan

24

sebutan KTN (Komisi Tiga Negara) yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.

Untuk meredakan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan

Belanda, Dewan Keamanan PBB dan KTN memutuskan untuk membuat sebuah perundingan

baru, yang pada akhirnya perundingan tersebut diberi nama Perundingan Renville, yang

dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di atas sebuah kapal

perang milik Amerika Serikat.

B.   Saran

Para pejuang dahulu telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa mereka untuk

kemerdekaan negara yang sedang kita hancurkan ini. Bagaimana tidak, kita menyontek itu

berarti sedang merobek-robek bendera kebangsaan kita sendiri. Kita melupakan pancasila

sebagai ideologi kita apalagi perjuangan para pahlawan masa lalu. Mengapa sekarang kita

menjadi pengecut? Setidaknya, bila kita tidak bisa berperang dengan senjata, kita masih bisa

berusaha menjadi warga negara yang baik dan taat aturan serta berbudi pekerti luhur. Dan itu

semua sudah cukup membanggakan hati para pejuang terdahulu meski mereka sudah tidak

berada di dunia lagi.

25

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Yunani. 2004. Sejarah Nasional Indonesia V. Palembang: FKIP

Universitas Sriwijaya.

Nasution, AH. 1976. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 9, Dsjarah

-AD, Bandung: Angkasa.

O. E. Engelen, dkk. 1997. Lahirnya Satu Bangsa dan Negara. Yogyakarta:

Universitas Indonesia.

Poesponegoro. Marwati Dj. 1884. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.

Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada

University Press.

Website:

http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_II

http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi_Militer_Belanda_I

Sudharmono. (1981). 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Jakarta: Sekretariat Republik

Negara Indonesia.

A.H.Nasution. 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia –Jilid 9-.Bandung: Angkasa.

Wikipedia (2013). Sejarah Indonesia (1945–1949). [Online]. Tersedia:

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281945%E2%80%931949%29 (9 Juli 2013)

26

Administrator (2011). Perjanjian Renville. [Online]. Tersedia:

(http://arpusda.jatengprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=692:perjan..)

(9 Juli 2013)

Eryadi. Intisari Pengetahuan Sosial Lengkap. [Online]. Tersedia:

http://books.google.co.id/books?

id=gtkd45lkfm8C&pg=PT345&lpg=PT345&dq=wilayah+Indonesia+diakui+berdasarkan+garis+

demarkasi+garis+van+Mook&source=bl&ots=R3uNI0K8rt&sig=34IhWpdeyGF5bNTmYOXT7

oTv50k&hl=en&sa=X&ei=4IjeUeXFBs_orQfWnYGgBA&redir_esc=y (13 Juli 2013).

Crayon Pedia. Usaha Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 9.1 Sanusi Fattah.

[Online]. Tersedia:

http://www.crayonpedia.org/mw/USAHA_PERJUANGAN_MEMPERTAHANKAN_KEMERD

EKAAN_INDONESIA_9.1_SANUSI_FATTAH (13 Juli 2013).

Gani Abdul Yusra Habib. (2010). Deru Radio Rimeraya. [Online]. Tersedia: http://cibro-

gayo.blogspot.com/2010/03/deru-radio-rimeraya-expo-budaya-leuser.html (13

Juli 2013).

27