AGENDA PERENCANAAN -...
Transcript of AGENDA PERENCANAAN -...
10/20/2015
1
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH INDONESIA
(Dalam Koridor UU23/2014)
Oleh :
DR.MADE SUWANDI Msoc.sc
KETUA TIM PENYUSUN UU 23 / 2014/KOMISIONER ASN
HP 0816914482
EMAIL: [email protected]
2
I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah?
a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman
dan ketertiban)
b. Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)
a. Wilayah negara terlalu luas
b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?
UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e )
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
3
BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH
DEKONSENTRASI
(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)
FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL
INTEGRATED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH
PEMERINTAH PUSAT
POWER SHARING
1. OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI LUAS (GENERAL
COMPETENCE)
DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)
KEBIJAKAN
DESENTRAL ISAS I
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pembentukan Daerah Otonom
PUSAT
DAERAH
Pasal 9
Penyerahan Urusan Pemerintahan
Pasal 21
I. TUJUAN OTONOMI DAERAH
• menciptakan kesejahteraan.
bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan
• mendukung proses demokrasi di tingkat lokal
bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society
ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH
1. KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)
2. KELEMBAGAAN (SOTK)
3. PERSONIL
4. KEUANGAN DAERAH
5. PERWAKILAN (KEPALA DAERAH + DPRD)
6. PELAYANAN PUBLIK
7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)
8
I. TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah?
a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman
dan ketertiban)
b. Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)
a. Wilayah negara terlalu luas
b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis
2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?
9
KONSEP HDI
1. KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DANSEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORT
2. HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV:
1. A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH
2. KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%)
3. DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $
3. DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYA
10/20/2015
2
10
RANKING INDONESIA DARI 179 NEGARA YG DISURVEY 2006 (ISSUED 18 DECEMBER
2008) RANKING ADALAH:
1. ICELAND 0,968
2. NORWAY 0,968
3. CANADA 0,967
4. AUSTRALIA 0,965
8. JAPAN 0,956
15. USA 0,950
21. UK 0,942
25. KORSEL 0,928
27. BRUNEI 0,919
28. SINGAPORE 0,918
63. MALAYSIA 0,823
81. THAILAND 0,786
102. PHILIPPINE 0,745
109. INDONESIA 0,726
CATATAN: TAHUN 2009 INDONESIA RANKING 111
TAHUN 2010 INDONESIA RANKING 108 dari 169 NEGARA
BREAKING NEWS !!!!!!!
TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI
INDONESIA MELOROT TAJAM
MENJADI:
RANKING KE 124 DARI 187
NEGARA DGN NILAI 0,617
(Media Indonesia Jumat 4/11/2011)
11
RANKING INDONESIA DI ASEAN DARI 1O NEGARA ASEAN TAHUN 2011 URUTAN RANKING
ADALAH:
1. SINGAPORE RANKING 26 (INDEKS 0,866)
2. BRUNEI RANKING 33 (INDEKS 0,838)
3. MALAYSIA RANKING 61 (INDEKS 0,761)
4. THAILAND RANKING 103 (INDEKS 0,682)
5. PHLIPINA RANKING 112 (INDEKS 0,644)
BREAKING NEWS !!!!
TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI INDONESIA MELOROT
TAJAM MENJADI:
RANKING KE 124 DARI 187 NEGARA DGN INDEKS 0,617
Rata2 lama sekolah di indonesia 5,8 tahun
Income /capita US$ 3716
(Media Indonesia Jumat 4/11/2011)
Pada 2 Nopember 2011, UNDP mengeluarkan Daftar Human Development Index (HDI)
terakkhir dan Indonesia berada pada Posisi 124 dari 187 Negara dan
Tahun 2012 berada di posisi 121. 12
Negara dengan Penduduk terbesar ke 4 di Dunia
4.362.805 PNS Sumber: BKN, Des 2013
Penduduk: 237 Juta (2010 sensus)
Jumlah PNS: 4.362.805
No Negara RASIO (%)
1 MYNMAR 0,7
2 CAMBODIA 1,2
3 LAOS 1,8
4 THAILAND 1,9
5 INDONESIA 1,9
6 VIETNAM 2,1
7 SINGAPORE 2,5
8 PHILIPINES 2,9
9 MALAYSIA 3,7
10 BRUNAI
DARUSSALAM 11,4
TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
KASN 14
Threshold USD 12.000 TRESHOLD
WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS Government Effectiveness
15 KASN
Sumber: The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Forum Geneva, Switzerland 2010
Countries Rank
2010-2011 2011-2012
Swiss 1 1
USA 4 5
Singapura 3 2
Jepang 6 9
Malaysia 26 21
China 27 26
Thailand 38 39
Indonesia 44 46
India 51 56
Brazil 58 53
Rusia 63 66
Vietnam 59 65
Filipina 85 75
o Tahun ini, survei GCI diikuti oleh 133
negara. Terdapat sekitar 100 indikator yang
digunakan yang yang direfleksikan dalam 12
pilar persaingan, diantaranya institusi,
infrastruktur, stabilitas makroekonomi,
kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan
tinggi danm pelatihan, efisiensi pasar,
efisiensi tenaga kerja, ukuran pasar, efisiensi
bisnis dan inovasi.
o Peringkat Indonesia berdasarkan
GCI lebih baik dibandingkan Brazil, Rusia
dan India.
Investment Climate: Global Competitiveness Index
7/5/2012 16
CORRUPTION INDEX
KASN 17
TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANG
AN POTENSI
HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM
APARATUR
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
18 KASN
10/20/2015
3
PENDUDUK INDONESIA
1. JUMLAH PENDUDUK: 237.641.326 (JAWA 57,5%); LUAS 6,8%)
2. PERKOTAAN; 118.320.256 (LUAR JAWA 42,5% ; LUAS 93,2%)
3. PEDESAAN: 119.321.070
4. ANGKA PARTISIPASI MURNI TH 2010
1. SD 94,76%
2. SLTP 67,73 %
3. SLTA 45,59 %
5. PERCENTASE BUTA HURUF TAHUN 2010
< 15 TAHUN 7,09
15-44 TAHUN 1,71
> 44 TAHUN 18,25
6. LAMA SEKOLAH (2009): 7,72 TAHUN
7. KEMISKINAN TAHUN 2010: 31 JUTA (13,33%)
8. ANGKA KEMATIAN BAYI TAHUN 2007 34/1000 KELAHIRAN
9. KEMATIAN BALITA TAHUN 2007 44/1000
10. KEMATIAN IBU TAHUN 2007 228/100.000
11. ANGKA HARAPAN HIDUP (2009) 69,21 TAHUN
SUMBER: KOMPAS SENIN 21/11/2011
19
PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN
DEKONSENTRASI PEMERINTAH
ADMINISTRATIF
• KANWIL/KANDEP • KEPALA WILAYAH • DLL
PEMERINTAH PUSAT
DELEGASI DESENTRALISASI FUNGSIONAL
• OTORITA • BUMN • NUSAKAMBANGAN
• DLL
PEMERINTAH DAERAH OTONOM
PROPINSI KABUPATEN KOTA
DESENTRALISASI
PRIVATISASI
• SWASTA MURNI • BOT • BOO
• BOL • DLL
D P D M P R PRESIDEN
DAERAH OTONOM
DESENTRALISASI
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA, BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
B P K M A M K
TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DAERAH/DESA
MENTERI2 MENTERI-2
2
D P R
21
KDH DPRD
DIBANTU PERANGKAT DAERAH
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
KY
UUD 1945
Kementerian
Negara
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan Peradilan
KAB/KOTA
DPRD KDH
KPU
BANK
SENTRAL
DPR DPD MPR
PERWAKILAN
BPK PROV
PRESIDEN/
WAPRES BPK MA MK
DPRD KDH
PROVINSI
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
( DALAM KORIDOR UUD 1945)
22
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara
badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
KY kpu bank
sentral
DPR DPD MPR BPK MA MK Presiden
Lingkungan Peradilan TUN
Lingkungan Peradilan Militer
Peradilan Agama
Lingkungan Peradilan Umum
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi
DPRD Gubernur
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DPRD Bupati/
Walikota
PUSAT
DAERAH
Lingkungan Peradilan Agama
23
Keuangan Negara
Keuangan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)
Memegang kekuasaan pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan
membentuk UU
DPR
24
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Presiden
dibantu menteri-menteri negara
[Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*]
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara
terbentuk UU 39/08 tentang
kementerian negara
25
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18
(2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH DAERAH
DPRD
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
anggota DPRD dipilih melalui
pemilu [Pasal 18 (3) **]
Gubernur, Bupati,
Walikota dipilih
secara
demokratis [Pasal 18 (4)**]
26
GUBERNUR
WAKIL GUB
SEKDA
BAPPEDA (unsur perencana)
Ps 150 (2)
SET DPRD (unsur pelayanan)
INSPEKTORAT (unsur pengawas)
( PP 79/2005)
DPRD
Provinsi
Ps. 121
Ps. 124 Ps. 125 Ps. 123
Pola Organisasi Perangkat Daerah.
DINAS DRH (unsur pelaksana)
LTD (BADAN,KTR & RSD)
(unsur penunjang)
Garis komando
Garis koordinasi
Garis pertanggungjawaban
STAF AHLI
LEMBAGA LAIN (pelaks per UU)
10/20/2015
4
BUPATI/
WALIKOTA
WAKIL
SEKDA
BAPPEDA (unsur perencana)
Ps 150 (2)
SET DPRD (unsur pelayanan)
INSPEKTORAT (unsur pengawas)
( PP 79/2005)
DPRD
Kab/Kota
Ps. 121
Ps. 124 Ps. 125 Ps. 123
LEMBAGA LAIN (pelaks per UU)
LTD (BADAN,KTR & RSD)
(unsur penunjang)
KECAMATAN Ps. 126
KELURAHAN/
DESA Ps. 127
Garis komando
Garis koordinasi
Garis pertanggungjawaban
DINAS DRH (unsur pelaksana)
STAF AHLI
11
PEMERINTAH PUSAT
TERGANTUNG & SUBORDINASI
DAERAH OTONOM
PROVINSI
DAERAH OTONOM
KAB / KOTA
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
SEBAGAI DAERAH OTONOM GUBERNUR
(WAKIL PEMERINTAH)
Pembinaan,
Pengawasan,
Supervisi,
Monev Fasilitasi
Kab/Kota
melaksanakan Otda
PELAYANAN
OPTIMAL
PERAN GUBERNUR
SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU
UU 22 / 1999 desentralisasi dominan
UU 32/2004
UU 5 / 1974 dekonsentrasi dominan
UU 18 / 1965 desentralisasi dominan
PENPRES 6 / 1959 dekonsentrasi dominan
UU 1 / 1957 desentralisasi dominan
UU 22 / 1948 desentralisasi dominan
UU 1 / 1945 dekonsentrasi dominan
DESENTRALISATIE WET 1903 dekonsentrasi dominan
SEJARAH PANJANG UU OTDA DI
INDONESIA
1. UU 1/1945 TENTANG PERATURAN MENGENAI KOMITE
NASIONAL DAERAH
2. UU 22/1948 TENTANG POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH
3. UU NIT 44/1950
4. UU 1/1957 TENTANG POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH
5. UU 6/1959 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM KEPADA DAERAH OTONOM
6. UU 18/1965 TENTANG DESENTRALISASI
7. UU 5/1974 POKOK2 PEMERINTAHAN DAERAH
8. UU 5/1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
9. UU 22/1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
10. UU 32/2007 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
32
KONFLIK PERIZINAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Izin ESDM
Izin Kehutanan
Izin BPN
Izin Transmigrasi
34
Protected Forest and Conservation
Area…
…overlay with HPH and HTI
areas…
…overlay with plantation areas…
…overlay with mining area
Example:
Overlay of forestry-plantation-mining areas in Pasir District (East Kalimantan)
One integrated database of spatial and non-spatial information – cross-sectors and cross-levels
Integrated license database can be used as starting point to solve license overlaps
PENATAAN KEWENANGAN
FILOSOFI OTONOMI DAERAH:
EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN
KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS
SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS
MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI
KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR
(BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN
SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE)
CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB,
EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN
PENATAAN KEWENANGAN………
PELAYANAN PUBLIK MENGHASILKAN OUTPUTS; PUBLIC
GOODS DAN PUBLIC REGULATIONS
PUBLIC GOODS; JALAN, JEMBATAN, SEKOLAH, RUMAH
SAKIT, PASAR, TERMINAL, IRIGASI DLL
PUBLIC REGULATIONS; AKTE PERKAWINAN, AKTE
KELAHIRAN, KTP, KK, IMB, HO, SERTIFIKAT TANAH DLL
PERTANYAAN:
APAKAH PEMDA SUDAH MENGHASILKAN PUBLIC GOODS
DAN PUBLIC REGULATIONS YANG SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN RAKYAT YAITU; PELAYANAN DASAR DAN
PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN ??????
10/20/2015
5
PENATAAN KEWENANGAN……..
KEWENANGAN:
1. KEWENANGAN ABSOLUT (DISTINCTIVE); HANYA
DIMILIKI PUSAT; HANKAM, LUAR NEGERI, AGAMA,
MONETER, PERADILAN DAN POLITIK LUAR NEGERI
2. KEWENANGAN BERSAMA (CONCURRENT);
DIKERJAKAN BERSAMA ANTARA PUSAT, PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA
3. KEWENANGAN CONCURRENT ADA YANG BERSIFAT
WAJIB (OBLIGATORY) DAN ADA YANG BERSIFAT
OPTIONAL (CORE COMPETENCE)
4. KEWENANGAN WAJIB DIIKUTI OLEH SPM
PENATAAN KEWENANGAN…….
KRITERIA PEMBAGIAN KEWENANGAN:
1. EKSTERNALITAS; SIAPA KENA DAMPAK DIA YANG BERWENANG MENGURUS
2. AKUNTABILITAS; YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH UNIT PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT
3. EFISIENSI; BAHWA OTONOMI HARUS MENCIPTAKAN EFISIENSI DENGAN MEMPERHATIKAN ECONOMIES OF SCALE. UNTUK ITU PERLU MEMPERTIMBANGKAN CATCHMENT AREA PELAYANAN
ADANYA INTER-RELASI DAN INTER-DEPENDENSI ANTAR TINGKATAN PEMERINTAHAN DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN MASING-MASING
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT (Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- Pertahanan
- Keamanan
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: kesehatan,
pendidikan, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb
40
URUSAN2 PEMERINTAHAN YG
DIOTONOMIKAN 1. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. KESEHATAN
3. LINGKUNGAN HIDUP
4. PEKERJAAN UMUM
5. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8. SOSIAL
9. NAKERTRANS
10. PERUMAHAN RAKYAT
11. KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12. PERHUBUNGAN
13. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14. PENATAAN RUANG
15. PERTANAHAN
16. KEHUTANAN
41
SEKTOR2 TERKAIT OTDA ……
17 KOMINFO
18 KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
19 PENANAMAN MODAL
20 PEMUDA DAN OLAH RAGA
21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
22 STATISTIK
23 PERSANDIAN
24 PERPUSTAKAAN
25 ARSIP
26 KELAUTAN DAN PERIKANAN
27 PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF
28 ENERJI DAN SUMBER DAYA MINERAL
29 PERDAGANGAN
30 PERINDUSTRIAN
42
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib meliputi: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; (Tentative) 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7. Perumahan; 8. Pemuda dan olahraga; 9. penanaman modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Tenaga kerja; 13. Ketahanan pangan;
43
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum (Tramtib),
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; dan 25. Arsip dan 26. perpustakaan.
44
• Urusan pilihan meliputi: 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan sumber daya mineral; 5. Pariwisata; 6. Perindustrian; 7. Perdagangan; dan 8. Transmigrasi.
45
V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN
ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN
Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :
1. Externalitas (Spill-over)
Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
2. Akuntabilitas
Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang
paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)
3. Efisiensi
Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang
efisien dan mencegah High Cost Economy
Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale)
pelayanan publik
Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan
(catchment area) yang optimal
10/20/2015
6
46
1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional dan Internasional.
2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas Provinsi (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat
3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat
VI. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN
PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIOTONOMIKAN
PILIHAN
1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan
sumberdaya mineral;
6. perdagangan; 7. perindustrian;
dan 8. transmigrasi.
1. Pendidikan; 2. kesehatan; 3. Pekerjaan umum; 4. sosial; 5. Perumahan Rakyat; 6. ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
WAJIB
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 22
1. penataan ruang;
2. lingkungan hidup; 3. ketahanan pangan;
4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Perhubungan; dan 7. tenaga kerja; 8. pertanahan; 9. Komunikasi dan informatika; 10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 11. Penanaman modal; 12. Kepemudaan dan olah raga; 13. Pemberdayaan masyarakat desa;
14. Pemberdayaan perempuan perlindungan anak;
15. Statistik; 16. Persandian;
17. Kebudayaan; 18. Perpustakaan; dan
19. Kearsiapan.
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
berkaitan dengan pelayanan dasar
47
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KEWENANGAN PEMERINTAH)
1. menjaga kesatuan dan persatuan
bangsa;menjaga ideologi negara;
2. memelihara harmonisasi kehidupan
masyarakat berkaitan dengan
hubungan antar suku, agama, ras, dan
antar golongan;mengkoordinasikan
hubungan antar instansi pemerintahan
yang ada di wilayahnya;
3. memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai
demokrasi untuk mempercepat
terbentuknya masyarakat madani; dll
KONKUREN ABSOLUT
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA
WILAYAH KERJA ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
dilimpahkan kepada
PENATAAN KELEMBAGAAN
KELEMBAGAAN ADALAH UNTUK MENGAKOMODASIKAN
KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH
KELEMBAGAAN UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN DASAR
DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN
RIGHT SIZING DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REINVENTING
GOVERNMENT; PRIVATISASI (BOO, BOT, BTO, BOL DLL)
SUSUN STRATEGI KELEMBAGAAN MASA TRANSISI AKIBAT
TEKANAN BIROKRASI YANG TERLALU BANYAK
KEJELASAN TUPOKSI CAMAT, KEPALA DESA, DAN HUBUNGAN
KERJANYA
KESEIMBANGAN ANTARA STRATEGIC APEX, MIDDLE LINE,
OPERATING CORE, SUPPORT STAFF DAN TECHNO STRUCTURE;
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMETAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PILIHAN WAJIB
Melakukan pemetaan prioritas urusan
wajib dan urusan pilihan dari provinsi
dan kab/kota yang dikoordinasikan
dengan Menteri Dalam Negeri.
KEMENTERIAN/LPNK
Dasar untuk memfasilitasi
daerah dalam pelaksanaan
urusan wajib dan urusan
pilihan secara nasional
Sinergi Pembangunan
Pusat dan Daerah
mencapai tujuan nasional
PENATAAN PERSONIL
TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN
LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS
STANDARD KOMPETENSI
PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED
ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI
YANG DITETAPKAN
TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI
PEGAWAI
ADANYA KEJELASAN ANTARA POSISI PEJABAT KARIR DENGAN
PEJABAT POLITIK
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERPADUAN ANTARA
SEPARATED DAN INTEGRATED SYSTEM
PNS MASIH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PEREKAT BANGSA
APARATUR DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
POLA ORG. PERANGKAT DAERAH
1. prioritas urusan pemerintahan
yang bersifat wajib dan pilihan
yang dilaksanakan oleh
pemerintahan daerah;
2. prinsip efisiensi, efektifitas,
daya tanggap terhadap
kebutuhan publik dan
kemudahan interaksi dengan
warga; dan
3. jumlah penduduk, luas
wilayah, dan kemampuan
keuangan daerah.
Pengembangan karir:
1. kompetensi manajerial
2. kompetensi teknis
3. kompetensi kepamongprajaan
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Untuk kepentingan nasional pemerintah
menetapkan jabatan strategis baik
struktural (Sekda) maupun fungsional
(Guru, Akuntan, Dokter Spesialis, &
Paramedis) yang dikelola secara nasional.
PENATAAN KEUANGAN DAERAH
PENERAPAN PRINSIP MONEY FOLLOWS FUNCTIONS
PENATAAN COST CENTRES DAN REVENUES CENTRES
PENATAAN COST CENTRES DENGAN MENENTUKAN
PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN SEKTOR
UNGGULAN APA YANG DILAKUKAN DAERAH
DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN SSA DARI SETIAP
PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN
AKAN TERDETEKSI BIAYA SETIAP PELAYANAN
DENGAN CARA YANG SAMA DAPAT DIHITUNG BIAYA
SELURUH PELAYANAN YANG MERUPAKAN “FISCAL
NEED DARI DAERAH”
SELANJUTNYA MENATA REVENUE CENTRES
PENATAAN KEUANGAN DAERAH…….
PENATAAN REVENUE CENTRES:
1. DESENTRALISASI FISKAL; PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2. ADANYA GEJALA HORIZONTAL INEQUALITY KARENA PERBEDAAN TAX BASE ANTARA KOTA DENGAN KABUPATEN DAN PERBEDAAN SDA
3. LAKUKAN INTENSIFIKASI DAN EXTENSIFIKASI DENGAN MEMPERHATIKAN CANONS OF TAXATIONS
4. LAKUKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH; CIPTAKAN KONDISI MENARIK UNTUK INVESTOR, LAKUKAN KEMITRAAN, GALI POTENSI DAERAH, BUMD, KEMBANGKAN USAHA KECIL
5. AKAN TERDETEKSI FISKAL CAPACITY
10/20/2015
7
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD
Renstra SKPD
Renja SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun 55
BAGAN KODE REKENING
kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan
kode anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan
kode bidang pemerintahan
kode unit organisasi
kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan
kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan
kode bagian belanja
X XX XX XX XX XX XX X
kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
kode Urusan Pemerintahan daerah
kode Organisasi
kode Program
Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan
kode Kegiatan
kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
56
BAGAN KODE REKENING
kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan
kode Urusan Pemerintahan daerah
kode Organisasi
kode Program
Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan
kode Kegiatan
kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan
XX XX XX XX XX XX XX XX XX
PERMENDAGRI 13/2006
57
PENATAAN KEUANGAN DAERAH…….
PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH:
PERBANDINGAN ANTARA FISCAL CAPACITY DENGAN
FISCAL NEED AKAN TERDETEKSI FISCAL GAP (DEFISIT
FISCAL)
FISCAL GAP SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN
PERIMBANGAN KEUANGAN MELALUI SUBSIDI
SUBSIDI (GRANT) BERPERAN SEBAGAI EQUALIZER
UNTUK MENCIPTAKAN EQUALIZATION EFFECTS
DEFISIT SPECIFIC/KHUSUS AKAN MEMERLUKAN
SUBSIDI KHUSUS (SPECIFIC GRANT) ATAU DAK
DEFISIT UMUM MEMERLUKAN SUBSIDI UMUM (BLOCK
GRANT) ATAU DAU
59
Belajarlah sampai ke negeri Cina
1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan
nasional
2. Penegakan hukum yang keras dan
konsisten
3. Perbaikan sistem
4. Pengawasan yang ketat
VONIS MATI KORUPTOR DI CHINA
1. Feb 2004; Wagub Prov Anhui suap $ 623 ribu dan tidak mampu menjelaskan
asal usul $ 600 ribu di rekeningnya
2. Maret 2005; Bi Yuxi, Administrator Jalan Raya Beijing; Asuap $ 1,2 juta dan
penggelapan dana publik $ 360 ribu
3. Desember 2007; Li Baojin; mantan jaksa penuntut di kota Tianjin Utara;
suap dan penggelapan $ 2,66 juta
4. Juli 2007; Zheng Xiaoyu, Pejabat Dinas Kesehatan dan Makanan; suap $ 850
ribu
5. Juli 2009, Chen Tonghai; Mantan Ketua China Petroleum dan Chemical
Corp suap $ 28 juta
6. Agustus 2009; Li Peiying, Mantan Presiden Capital Airport Holding
Company; suap $ 4,1 juta
7. Juli 2010; Wen Qiang; Mantan Wakil Kepala Polisi dan Kepala Keadilan di
Chongqing; suap melindungi gangster
8. Juli 2011; Zhang Chunjiang; manatan Petinggi China Mobile; Suap $ 1,15
juta
Sumber: Kompas Senin 28 November 2011
Kompas Jumat 2/12/2011 (Transparency International)
60
Kasus korupsi yang ditangani
oleh kpk
• 78 Anggota DPR/DPRD
• 22 Menteri/Kepala Lembaga setingkat Menteri
• 13 Gubernur
• 45 Walikota /Bupati & Wakil
• 7 Komisioner
• 4 Duta Besar dan 4 General Counsels
• 1 Gubernur Bank Sentral & 4 Deputi Gubernur
• 10 Hakim, 2 Jaksa
• 117 Pejabat Eselon I, II dan III
• 109 Sektor Swasta
• 453 orang (2004-2014)
Pola Umum Korupsi
PEMANFAATAN APBD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. APBN
Solusi : 1. Gaji Guru dalam DAD dan dikeluarkan dari DAU 2. Ratio Aparatur harus ditetapkan :
70% Pusat
30% Daerah Prov/Kab/Kota
70% overhead cost (biaya aparat)
30% public service
Ratio Guru-Murid Ratio Tenaga Medis – Penduduk Ratio Tenaga Administrasi – Penduduk dan Faktor Geografis
APBD Kab/Kota
10/20/2015
8
POSTUR APBN-P (DALAM RP MILYAR) ______________________________________ ___________________________________
URAIAN APBN APBN-P
_________________________________________________________________________
A. PENDAPATAN NEGARA 1.529.673,1 1.502.005.0
1. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525.189,5 1.497.521,4
2. Penerimaan Perpajakan 1.192.994,1 1.148.364,7
3. PNBP 332.195,4 349.156,7
4. PENERIMAAN HIBAH 4.483,6 4.483,6
B. BELANJA NEGARA 1.683.011,1 1.726.191,3
1. Belanja Pemerintah Pusat 1.154.380,9 1.196.828,4
2. Belanja K/L 594.597,6 610.580.1
3. Belanja non K/L 559.783,3 586.248,2
4. Subsidi Enerji 274.743 299.829,7
C. TRANSFER KE DAERAH 528.630,2 529.362,9
1. Dana Perimbangan 444.798,8 445.531,5
2. Dana Otsus dan Penyesuaian 83.831,5 83.831,5
3. Anggaran Pendidikan 36.849 345.285,1
D. DEFISI ANGGARAN 153.338 (1,65%) 224.186,3 (2,38%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUMBER: Gatra 27 Juni 2013 64
SUBSIDI ENERJI APBN-P (DALAM RP MILYAR) _________________________________________________________________________
URAIAN APBN APBN-P
_________________________________________________________________________
SUBSIDI ENERJI 274.743 299.829,7
1. SUBSIDI BBM, LPG & BBN 193.805,2 199.850
2. SUBSIDI LISTRIK 80.937,8 99.979,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUMBER: Gatra 27 Juni 2013
65
H UB UNG A N KPE M E R I NTA H K E UA NG A N PE M E R I NTA H
PUSA T D A N D A E R A H
PUSAT PEMDA PAD/DBH FISCAL GAP
PELAYANAN DASAR
DAK
Equalizer
Oleh
Gubernur
31
Urusan Pelayanan Dasar
SPM
Urs. Pilihan
Urs.Wajib Non Pelayanan Dasar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAU suatu daerah adalah proporsi kebutuhan pendanaan seluruh
pelayanan dasar urusan pemerintahan di suatu daerah terhadap total
DAU secara nasional
Pendanaan
berdasarkan pada
standar teknis
pelayanan dan
regional cost
Pasal 154
DAU
0
20
40
60
80
100
1
19
37
55
73
91
10
9
12
7
14
5
16
3
18
1
19
9
PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220)TH 2003
RATA-RATA=50,3 % 50,3%
68
STATEMENT OF RESPONSIBILITY
TANGGUNG RENTENG
PAKTA INTEGRITAS
INPUT (KASUS dan MASALAH) PENGADUAN/LAPORAN
KEPOLISIAN & KEJAKSAAN
KASUS/PERKARA
KEMENTERIAN/LPND/PEMDA
BPKP
JUSTIFIKASI
PRO
JUSTISIA
NON
JUSTISIA
MASALAH KEBIJAKAN/
ADMINISTRASI/ DISKRESI
KEPATUTAN
HUKUMAN ADMINISTRASI, DISIPLIN
& GANTI RUGI
PENGADILAN SANKSI PIDANA
BPKP and Criminal Justice Systems
Dasar: MoU antara Kapolri, Kejaksaan Agung dan BPKP
(Kep-1093/K/2007 tanggal 28 Sept 2007)
PEMANFAATAN DANA DAERAH TA 2010
1. 100% APBD; BIAYA LANGSUNG (DIRECT
SERVICES) 21,17% (DAK 6,31% , DISKRESI
14,86%)
2. BIAYA TAK LANGSUNG: 78,83% (GAJI PGPS
45,56%; OPERASIONAL RUTIN 11, 5%; RUTIN
PROYEK 22,22%)
3. PAD THD APBD: 8,14%
4. GAJI PNS PGPS; 45,56%
5. BIAYA TAK LANGSUNG THD APBD: 56,61%
6. BIAYA2 LAINNYA (BANSOS, SPPD, LISTRIK DLL
11,5%
7. DANA PERIMBANGAN THD APBD: 91,86%
8. DAU THD DANA PERIMBANGAN 70,24%
9. BELANJA PEGAWAI THD DAU:
86,70%PERCENTASE DAK THD APBD: 6,31%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMANFAATAN DANA DAERAH TA 2010
PEMANFAATAN DANA APBD: 1. BIAYA LANGSUNG (DIRECT SERVICES) 21,17%
(DAK 6,31% , DISKRESI 14,86%)
2. BIAYA TAK LANGSUNG: 78,83%
(GAJI PGPS 45,56%; OPERASIONAL RUTIN 11, 5%;
RUTIN PROYEK 22,22%)
3. PAD THD APBD: 8,14%
4. GAJI PNS PGPS; 45,56%
5. BIAYA TAK LANGSUNG THD APBD: 56,61%
6. BIAYA2 LAINNYA (BANSOS, SPPD, LISTRIK DLL 11,5%
7. DANA PERIMBANGAN THD APBD: 91,86%
8. DAU THD DANA PERIMBANGAN 70,24%
9. BELANJA PEGAWAI THD DAU: 86,70%
10. PERCENTASE DAK THD APBD: 6,31%
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENATAAN PERWAKILAN
HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF
POSISI PERANGKAT DAERAH YANG NETRAL
RENCANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
HUBUNGAN CHECKS AND BALANCES ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD
KEMUNGKINAN IMPEACHMENT DPRD DAN KEPALA DAERAH
ADANYA MEKANISME “RECALL” OLEH PARPOL DAN BADAN KEHORMATAN DPRD
PENGGANTIAN LPJ DENGAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
POSISI KEUANGAN DPRD
PENATAAN PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN DASAR MENGACU PADA SPM
DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN:
1 BIAYA PELAYANAN
2 KEBUTUHAN SOTK
3 KEBUTUHAN PERSONIL
4 ANGGARAN KINERJA
5 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMDA KEPADA RAKYAT
6 OBYEKTIVITAS LPJ KEPALA DAERAH KE DPRD
7 FASILITASI PUSAT TERHADAP DAERAH
8 PENGAWASAN DAN SUPERVISI TERHADAP DAERAH
9 PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
10/20/2015
9
PENATAAN PENGAWASAN
1. RANCUNYA PEMBAGIAN PENGAWASAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN EXTERNAL
2. TERLALU BANYAKNYA UNIT PENGAWASAN; EXTERNAL, INTERNAL, PENGAWASAN DPRD
3. LEMAHNYA MEKANISME CHECKS AND BALANCES KARENA BELUM TERBENTUKNYA CIVIL SOCIETY
4. TIDAK ADANYA MEKANISME REWARD AND PUNISHMENT
5. TIDAK JELASNYA INTERFACE DEPDAGRI SEBAGAI PEMBINA UMUM DENGAN DEPARTEMEN/LPND SEBAGAI PEMBINA TEHNIS
74
STRATEGIC APEX
KEPALA DAERAH DPRD
MIDLLE LINE
SEKDA
TECHNO STRUCTURE
BAPPEDA
SUPPORT STAFF
PERSONIL KEUANGAN UMUM
OPERATING CORE
DINAS-DINAS
PELAYANAN
DASAR
SEKTOR
UNGGULAN
JABATAN POLITIS
JABATAN KARIR
FLORES TIMUR
No
Puskesmas DokterDokter
GigiSKM Perawat
Bidan
PKM
Bidan di
Desa
Perawat
Gigi
Apotek
er
Tenaga
Teknis
Farmasi
Tenaga
Gizi
Sanitari
anPromkes
Rekam
Medis
Analis
Keseha-
tan
Adm/
perkaryanakes lain
1 BORU 2 0 1 11 7 8 2 0 2 1 3 0 0 0 1 4
2 LEWOLAGA 1 0 2 4 5 5 1 0 1 1 2 0 0 0 1 3
3 ILE BURA 1 0 1 3 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
4 WAIKLIBANG 1 0 1 14 4 10 1 0 0 1 3 0 0 0 0 3
5 LEWOLEMA 1 0 1 8 4 6 2 0 0 1 3 0 0 0 0 3
6 WAIMANA 1 0 2 10 2 3 1 0 1 1 3 0 0 0 0 3
7 OKA 2 0 1 16 5 7 5 0 0 0 5 0 0 0 1 6
8 DEMON PAGONG 1 0 1 11 4 3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 3
9 RITAEBANG 0 0 2 9 5 7 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3
10 KALIKE 0 0 0 6 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 MENGANGA 1 0 2 12 4 13 1 0 0 1 2 0 0 0 1 3
12 WAIWADAN 2 0 2 13 6 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 BANIONA 1 0 0 12 1 5 1 0 1 1 2 0 0 0 2 4
14 LITE 1 0 3 11 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
15 WAIWERANG 3 0 2 15 7 8 3 0 0 0 3 0 0 0 2 5
16 ILE BOLENG 1 0 1 14 2 10 1 0 1 0 3 0 0 0 2 5
17 WITIHAMA 1 0 1 12 5 8 1 0 1 1 2 0 0 0 2 4
18 LAMBUNGA 1 0 1 12 6 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2
19 SAGU 1 0 0 11 3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
20 LATO 1 0 1 4 3 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Situasi Tenaga Puskesmas di Flores Timur
ascobat Pusk reform BUKD
No Puskesmas DokterDokter
GigiSKM Perawat
Bidan
PKM
Bidan di
Desa
Perawat
GigiApoteker
Tenaga
Teknis
Farmasi
Tenaga
Gizi
Sanitaria
nPromkes
Rekam
Medis
Analis
Kesehata
n
1 Waingapu 3 1 16 14 2 0 1 0 1 1 0 1
2 Kambaniru 2 1 12 12 1 0 1 0 1 1 0 0
3 Kawangu 1 0 12 15 3 0 2 0 1 1 0 0
4 Kataka 1 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Melolo 3 1 13 13 1 0 1 0 1 0 0 0
6 Tanaraing 1 0 11 6 1 0 0 0 0 1 0 0
7 Mangili 2 0 12 8 1 0 0 0 0 1 0 0
8 Baing 1 1 14 6 1 0 0 0 1 0 0 0
9 Tanarana 1 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kananggar 2 0 11 5 1 0 0 0 1 0 0 0
11 Nggongi 2 0 12 3 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Lailunggi 2 0 8 5 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Malahar 2 1 16 6 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Kombapari 1 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Nggoa 1 1 13 5 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Lewa 2 1 15 9 0 0 1 0 1 0 0 0
17 Rambangaru 1 0 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ngadu Ngala 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Kambata M 1 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mahu 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMBA TIMUR
Situasi Tenaga Puskesmas di Sumba Timur
ascobat Pusk reform BUKD
NTT
(21 Districts)
Bali
(9 Districts)
Lampung
(10 Districts)
Sulbar
(5 Districts)
Jambi
(4 Districts)
Kalsel
(4 Districts)
Gorontalo
(3 Districts)
PR.1 Program Kesehatan Masyarakat 12,05% 2,89% 4,58% 9,12% 3,94% 3,73% 9,76%
PR 1.1 KIA 1,70% 0,17% 0,35% 0,39% 0,38% 0,61% 1,27%
PR 1.2 Gizi 1,83% 0,22% 0,24% 1,49% 0,43% 0,36% 2,22%
PR 1.3 Imunisasi 0,22% 0,05% 0,09% 0,02% 0,22% 0,20% 0,05%
PR 1.4 TBC 0,07% 0,04% 0,07% 0,03% 0,07% 0,12% 0,01%
PR 1.5 Malaria 0,83% 0,03% 0,13% 0,60% 0,13% 0,25% 0,12%
PR 1.6 HIV/AIDS 0,12% 0,06% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
PR 1.7 Diare 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PR 1.8 ISPA 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
PR 1.9 Demam Berdarah 0,01% 0,16% 0,07% 0,01% 0,06% 0,14% 0,00%
PR 1.10 Penyakit Menular Lain 0,35% 0,26% 0,08% 0,08% 0,12% 0,10% 0,06%
PR 1.11 Penyakit Tidak Menular 0,01% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,15% 0,00%
PR 1.12 KB 1,01% 0,53% 0,47% 0,49% 0,21% 0,27% 0,99%
PR 1.13 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) 0,20% 0,04% 0,04% 0,00% 0,07% 0,12% 0,00%
PR 1.14 Kesehatan Remaja 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
PR 1.15 Kesehatan Lingkungan 3,20% 0,16% 0,30% 2,28% 1,58% 0,38% 0,51%
PR 1.16 Promosi Kesehatan 0,26% 0,72% 1,02% 0,08% 0,34% 0,32% 0,13%
PR 1.17 Penanggulangan Bencana 0,04% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00%
PR 1.18 Surveilans 0,03% 0,02% 0,04% 0,10% 0,03% 0,09% 0,04%
PR 1.19 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya 2,13% 0,40% 1,65% 3,49% 0,27% 0,55% 4,35%
PR 2 Program Upaya Kesehatan Perorangan 32,54% 45,53% 66,60% 30,45% 39,88% 41,56% 32,02%
PR 2.1 Pelayanan Rawat Jalan 3,20% 1,31% 2,98% 1,74% 0,41% 0,71% 0,16%
PR 2.2 Pelayanan Rawat inap 2,36% 0,73% 1,85% 0,32% 0,43% 0,26% 0,29%
PR 2.3 Pelayanan Rujukan 0,40% 0,42% 0,10% 0,04% 0,04% 0,03% 0,00%
PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3) 26,58% 43,07% 61,68% 28,35% 38,99% 40,57% 31,57%
PR 3 Program Yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang 55,41% 51,57% 28,84% 60,43% 56,18% 54,72% 58,22%
PR 3.1 Administrasi & Manajemen 24,38% 27,55% 15,80% 24,87% 26,78% 28,80% 28,88%
PR 3.2 Sistem Informasi Kesehatan 1,48% 0,06% 0,02% 0,01% 0,13% 0,16% 0,10%
PR 3.3 Capacity Building 1,34% 0,16% 0,17% 0,49% 0,36% 0,91% 0,56%
PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur 18,55% 12,28% 7,58% 25,63% 15,41% 13,83% 16,28%
PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi) 1,16% 0,01% 0,01% 0,15% 0,03% 0,74% 1,67%
PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,53% 4,38% 2,49% 5,97% 12,70% 4,88% 10,33%
PR 3.7 Jaminan Kesehatan 3,15% 7,07% 2,69% 3,29% 0,67% 5,40% 0,40%
PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya 0,49% 0,06% 0,09% 0,01% 0,09% 0,00% 0,00%
Grand Total 100,00% 100,00% 100,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Jenis Program
ProvinsiDHA in 7 province (2009/2010)
Salary & infrastruc-ture
Curative services
Public Health
3 – 12%
30– 66%
30– 60%
RIGHT WING “ZERRO COMMA ....” %
Right wing
Left wing
ascobat Pusk reform BUKD
PUS 65.521
Bumil 4.963
Bulin 4.963
Neonatus/ Bayi 4.834
Balita 23.257
SD 39.733
SLTP/ SLTA
35.785
Usia Kerja
92.480
Usila 18.830
PM PTM
Promkes Kesling
KB
ANC
LINAKES
K-f
RUJUKAN
LINAKES
K-n
RUJUKAN
IMM
GIZI
MTBS
IMM
GIZI MTBS
UKS
UKS
KESREP
KES KERJA
GERIATRIK
DOA
PTS
Life cycle approach (WHA 2008)
Ascobat/AIPHSS
79
KABINET BARU DI JEPANG 1. MENTERI STRATEGI NASIONAL DAN WAKIL PERDANA MENTERI; NAOTO KAN
2. MENTERI SEKRETARIS KABINET; HIROFUMI HIRANO
3. MENTERI LUAR NEGERI; KATSUYA OKADA
4. MENTERI PERTAHANAN; TOSHIMI KITAZAWA
5. MENTERI KEUANGAN; HIROHISA FUJII
6. MENTERI EKONOMI, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI; MASAYUKI NAOSHIMA
7. MENTERI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN; HIROTAKA AKAMATSU
8. MENTERI KEHAKIMAN; KEIKO CHIBA
9. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAH RAGA, ILMU PENGETAHUAN,
DAN TEKNOLOGI; TATSUO KAWABATA
10. MENTERI KESEHATAN, TENAGA KERJA, DAN KESEJAHTERAAN; AKIRA
NAGATSUMA
11. MENTERI PERTANAHAN, INFRASTRUKTUR, DAN TRANSPORTASI, JUGA
BERTANGGUNG JAWAB ATAS WILAYAH OKINAWA DAN BAGIAN UTARA; SEIJI
MAEHARA
12. MENTERI POS DAN FINANSIAL; SHIZUKA KAMEI
13. MENTERI DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI; KAZUHIRO HARAGUCHI
14. MENTERI LINGKUNGAN; SAKIHITO OZAWA
15. KETUA KOMISI KESELAMATAN PUBLIK NASIONAL; HIROSHI NAKAI
16. MENTERI REFORMASI ADMINISTRATIF; YOSHITO SENGOKU
17. MENTERI KEPENDUDUKAN, URUSAN KONSUMEN, KESETARAAN GENDER
DAN KESELAMATAN PANGAN; NIZUHO FUKUSHIMA
SUMBER: KOMPAS 17/9/09
80
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
1. KEMENTERIAN : 34
2. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN : 26
3. LEMBAGA NON STRUKTURAL : 88
81
G - 20 SEBAGAI PENGGANTI G – 8 Menguasai 90% dari 60 triliun US$ GDP dunia
GDP NEGARA G – 20 ( BILLION US$) DARI TOTAL GDP DUNIA 54.863,55
1. MEE (27 NEGARA) 15.343
2. AMERIKA SERIKAT 14.003
3. JEPANG 4.993
4. CHINA 4.833
5. JERMAN 3.060
6. PERANCIS 2.499
7. INGGRIS 2.007
8. ITALIA 1.988
9. BRASILIA 1.269
10. KANADA 1.229
11. INDIA 1.186
12. RUSIA 1.164
13. MEKSIKO 827
14. AUSTRALIA 755
15. KOREA SELATAN 727
16. TURKI 552
17. INDONESIA 468
18. ARAB SAUDI 374
19. ARGENTINA 310
20. AFRIKA SELATAN 243 SUMBER: KOMPAS 26/9/09
10/20/2015
10
82
APBN 2014
PENDAPATAN NEGARA 1.918TRILIUN
ASAL:
1. PAJAK 1.110,2
2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 250,9 (PENERBITAN SUN 205,1)
PENGELUARAN NEGARA 1.842,5 TRILIUN
1. BELANJA K/L 637,8 (34,6%)
2. SUBSIDI 333,7 (18,11%)
3. PEMBAYARAN BUNGA HUTANG 121,3 (6,5%)
4. DANA PERIMBANGAN 487,9 (26.5%)
5. DANA OTSUS & PENYESUAIAN 104,6 (5,67%)
6. BELANJA LAINNYA 157,1 (8,5%)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 75,5 TRILIUN
1. DANA BERGULIR 4
2. PENERUSAN PINJAMAN 1,2
3. KEWAJIBAN PENJAMINAN 1,1
4. PENYERTAAN MODAL NEGARA 5
5. CICILAN POKOK HUTANG LN 58,8
6. CICILAN PINJAMAN DALAM NEGERI 0,3
7. CADANGAN PEMBIAYAAN 5,1
SUMBER: KOMPAS 11/12/2013 83
RATIO HUTANG TERHADAP PDB
TAHUN HUTANG PDB RATIO
2008 1.636 4.949 33,1
2009 1.591 5.606 28,4
2010 1.682 6.447 26,1
2011 1.809 7.423 24,4
2012 1,975 8.242 24
2013 2.198 9.405 23,4
2014 2.384 10.376 23
SUMBER: KOMPAS 11/12/2013
84
APBN 2015
PENDAPATAN NEGARA 1.793,6 TRILIUN
ASAL:
1. PAJAK 1.201,7 (67%)
2. HIBAH 3,3
3. BEA DAN CUKAI 178,3 (10%)
4. SDA, PNBP, LABA BUMN, BLU 410,3 (23%)
PEMBIAYAAN ANGGARAN 245,9 TRILIUN
1. DARI DALAM NEGERI 269,7 T
2. DARI LUAR NEGERI 23,8 T
3. DEFISIT 2,2%
BELANJA NEGARA 2.039,5 T
1. BELANJA K/L 647,3 (32%)
2. SUBSIDI 414,7 (20%)
3. PEMBAYARAN BUNGA HUTANG 152 (8%)
4. DANA PERIMBANGAN 638 (31%)
5. DANA DESA 9,1
6. BELANJA LAINNYA 178,4 (9%)
SUMBER: TEMPO JAN 2015
85
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (APBN 2015)
TOTAL TRANSFER RP 647 TRILIUN
1. DANA PERIMBANGAN 516,4 (80%)
2. DANA DESA 9,1 (1%)
3. DANA OTSUS 16,6 (3%)
4. DANA KEISTIMEWAAN YOGYA 0,5
5. DANA TRANSFER LAINNYA 104,4 (16%)
PERINCIAN DANA PERIMBANGAN 516,4 TRILIUN
1. DAK 35,8 T
2. DANA BAGI HASIL 127,7 T
3. DAU 352,9 T
SUBSIDI
1. SUBSIDI LISTRIK 68,7
2. SUBSIDI BBM 276
3. SUBSIDI PANGAN 18,9
4. SUBSIDI PUPUK 35,7
5. SUBSIDI BENIH 0,9
6. SUBSIDI PSO 3,3
7. SUBSIDI BUNGA KREDIT 2,5
8. SUBSIDI PAJAK 8,7
SUMBER: TEMPO JAN 2015 86
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (APBN 2015)
1. DANA OTONOMI KHUSUS:
1. PAPUA 4,9 T
2. PAPUA BARAT 2,1 T
3. ACEH 7 T
4. INFRASTRUKTUR PAPUA 2 T
5. INFRASTRUKTUR PAPUA BARAT 0,5 T
6. KEISTIMEWAAN DIY 547,5 MIL
7. DANA TRANSFER LAINNYA:
1. TUNJANGAN PROFESI GURU 70,3
2. GURU BERSETIFIKASI 1,1
3. BOS 31,3
4. P2D2 (PEMDA DAN DESEN) 0,1
5. DANA INSENTIF DAERAH WTP 1,7
SUMBER: TEMPO JAN 2015
Struktur Pendapatan APBD TA. 2008-2012
TAHUN
TOTAL
PENDAPATAN PAD % DANA
PERIMBANGAN %
LAIN2 PD
YG SAH %
Nasional
2008 346,47 53,98 16 266,33 77 26,16 8
2009 388,34 62,69 16 283,50 73 42,15 11
2010 403,93 71,91 18 292,61 72 39,42 10
2011 477,76 90,15 19 327,16 68 60,45 13
2012 575,20 112,94 20 379,31 66 82,95 14
Provinsi
2008 84,66 37,05 44 40,38 48 7,23 9
2009 95,91 42,51 44 43,63 45 9,77 10
2010 102,43 47,33 46 45,02 44 10,07 10
2011 119,04 59,60 50 47,43 40 12,01 10
2012 162,76 75,07 46 54,69 34 33,00 20
Kabupaten/
Kota
2008 261,82 16,92 6 225,96 86 18,94 7
2009 292,43 20,18 7 239,87 82 32,38 11
2010 301,51 24,58 8 247,58 82 29,35 10
2011 358,72 30,55 9 279,73 78 48,44 14
2012 412,44 37,87 9 324,63 79 49,95 12
346,471.71
388,341.83 403,931.22
477,759.02
575,200.25
84,655.54 95,914.45 102,425.12 119,039.55
162,757.94
261,816.17
292,427.38 301,506.10
358,719.47
412,442.30
-
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
2008 2009 2010 2011 2012
NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA dalam milliar rupiah
Trend Pendapatan APBD TA. 2008-2012
Tahun Total
Belanja APBD Belanja Pegawai
% Belanja
Barang & Jasa
% Belanja Modal
%
Provinsi, Kabupaten dan Kota
2008 390,18 157,10 40 72,30 19 111,40 29
2009 429,33 180,31 42 79,58 19 114,52 27
2010 444,00 198,54 45 82,51 19 96,36 22
2011 513,34 228,34 44 103,83 20 113,57 22
2012 613,50 259,90 42 121,61 20 136,26 22
Provinsi
2008 96,12 26,18 27 21,25 22 23,73 25
2009 105,60 27,18 26 24,49 23 25,80 24
2010 113,13 29,83 26 26,95 24 26,30 23
2011 127,92 31,55 25 33,80 26 26,43 21
2012 174,02 35,53 20 41,99 24 31,82 18
Kabupaten/ Kota
2008 294,06 130,91 45 51,04 17 87,67 30
2009 322,72 151,44 47 54,92 17 87,30 27
2010 358,94 168,70 47 55,55 15 70,06 20
2011 385,42 196,80 51 70,04 18 87,14 23
2012 440,05 224,67 51 79,72 18 104,55 24
(dalam trilyun rupiah)
Struktur Belanja APBD Lima Tahun Terakhir Jumlah Kabupaten-Kota yang Belanja Pegawai
Diatas 50% dari Belanja APBD
176 daerah (39,02%)
285 daerah (58,04%)
226 daerah (46,03%)
297 daerah (60,49%)
Catatan: Diolah dari beberapa sumber (www.djpk.depkeu.go.id dan Data APBD Ditjen Keuangan *) Untuk tahun 2012 tidak termasuk 5 Kabupaten yang belum menetapkan Perda APBD TA. 2012
294 daerah (60,49%)
Rentang belanja pegawai terhadap belanja APBD kabupaten-kota Tahun 2012:
● Terendah 14,66% ● Tertinggi 76,69%