advertorial RAPBN... · perubahan paradigma pengelolaan keuangan ... Infrastruktur dan Ekonomi ......

ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017

Januari

Siklus APBN

Mei

Maret

Penetapan Arah Kebijakan danPrioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan resource envelope,Rancangan RKP dan Pagu Indikatif

Pengajuan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR dan dibahas s.d. akhir Juli

JuliPenetapan Pagu Anggaran

oleh Menteri Keuangandan Penyusunan RKAKL oleh

Kementerian/ Lembaga AgustusPidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)

NovemberPenetapan Rincian APBN dalamPeraturan Presiden

Oktober

Desember

Sidang Paripurna pengambilan keputusan persetujuan DPR terhadap

RAPBN (paling lambat pada akhir bulan Oktober) setelah dibahas bersama

Pemerintah sejak pidato kenegaraan

Penetapan DIPA

Pelaksanaan Anggaran(Januari - Desember)

1

2015

ketigaTahun

KabinetKerja

2016

2017

perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga (K/L).

tahun percepatan penyerapan anggaran, melalui perubahan regulasi dalam mendorong percepatan lelang pada triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, terutama belanja infrastruktur.

tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara dan belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran yang dirancang agar APBN lebih realistis, kredibel, dan efisien.

TIGATAHUNKABINETKERJA


2

2015

ketigaTahun

KabinetKerja

2016

2017

perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga (K/L).

tahun percepatan penyerapan anggaran, melalui perubahan regulasi dalam mendorong percepatan lelang pada triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, terutama belanja infrastruktur.

tahun konsolidasi fiskal, baik di sisi pendapatan negara dan belanja negara, maupun sisi pembiayaan anggaran yang dirancang agar APBN lebih realistis, kredibel, dan efisien.

TIGATAHUNKABINETKERJA


perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian

masih relatif rendahnya harga komoditas

pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah

perlambatan perekonomian global dan penurunan harga komoditas berdampak nyata pada pencapaian pendapatan negara.


Tantangan Ekonomi Tahun 2017

Global Domestik

3


Kebijakan RAPBN tahun 2017

Kedua, peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending) - anggaran pendidikan 20 persen dari APBN - anggaran kesehatan 5 persen dari APBN

Strategi lain:- mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola non cash/ voucher. - penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan

dana desa.

Pertama, optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha.- Penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan pajak tahun 2016. - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditingkatkan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Ketiga, pengendalian defisit dan rasio utang untuk memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko, sehingga kesinambungan fiskal dapat terjaga.


Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah

Rencana KerjaPemerintah

Kebijakan Fiskal 2017

3dimensi pembangunan

meningkatkan kualitas hidup bangsa

meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mewujudkan kemandirian ekonomi

memperbaiki distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah

dimensipembangunanmanusiadimensipembangunansektor unggulan

dimensipemerataandan kewilayahan

Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

TemaKebijakanFiskal

Stimuluspendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis)kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi & daya saingpembiayaan (utang untuk produktif)

Daya Tahanbantalan fiskal (fiscal buffer)meningkatkan fleksibiltasmengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability)

Keberlanjutanmenjaga defisitmengendalikan rasio utangmengendalikan keseimbangan primer

4


Kebijakan RAPBN tahun 2017

Kedua, peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending) - anggaran pendidikan 20 persen dari APBN - anggaran kesehatan 5 persen dari APBN

Strategi lain:- mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola non cash/ voucher. - penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan dana transfer ke daerah dan

dana desa.

Pertama, optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha.- Penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 13-15 persen dari basis perhitungan pajak tahun 2016. - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditingkatkan dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Ketiga, pengendalian defisit dan rasio utang untuk memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko, sehingga kesinambungan fiskal dapat terjaga.


Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah

Rencana KerjaPemerintah

Kebijakan Fiskal 2017

3dimensi pembangunan

meningkatkan kualitas hidup bangsa

meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mewujudkan kemandirian ekonomi

memperbaiki distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah

dimensipembangunanmanusiadimensipembangunansektor unggulan

dimensipemerataandan kewilayahan

Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

TemaKebijakanFiskal

Stimuluspendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis)kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi & daya saingpembiayaan (utang untuk produktif)

Daya Tahanbantalan fiskal (fiscal buffer)meningkatkan fleksibiltasmengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability)

Keberlanjutanmenjaga defisitmengendalikan rasio utangmengendalikan keseimbangan primer

5


Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Perkembangan Terkini APBN 2012-2016 dan RAPBN 2017

351,8 480,6

175,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

237,4248,9 323,1

296,7

(triliun rupiah)

332,8

1.010,6

513,3

1.137,6

573,7

1.203,6

776,3

1.306,7

760,0

1.310,4

623,1

1.183,3

354,7398,6 255,6

245,0 240,3

980,5 1.077,3 1.146,9

1.240,4

1.539,21.495,9

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Pembiayaan Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat

Perpajakan PNBP

Transfer ke Daerah & Dana Desa


Target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495,9 T atau 10,6% dari PDB. Target tersebut turun 2,9% dari APBNP 2016. Untuk target PNBP sebesar Rp240,4 T atau 1,7% dari PDB. Target tersebut turun 2,0% dari APBNP 2016

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 T yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp758,4 T dan Belanja Non K/L Rp552,1 T. Volume belanja pemerintah pusat tersebut relatif tetap dibandingkan APBNP 2016

Terdapat defisit Rp332,8 T atau 2,41 % dari PDB. Defisit RAPBN 2017 naik sebesar Rp36,1 T dibandingkan dengan defisit dalam APBNP 2016

Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp760,0, yang terdiri atas Transfer ke Daerah Rp700,0 T dan Dana Desa Rp60,0 T. Target tersebut turun 2,1% dari APBNP 2016

Pendapatan Negara


Transfer Ke Daerah & Dana Desa

Pembiayaan Anggaran

Ringkasan RAPBN 20176


Target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.495,9 T atau 10,6% dari PDB. Target tersebut turun 2,9% dari APBNP 2016. Untuk target PNBP sebesar Rp240,4 T atau 1,7% dari PDB. Target tersebut turun 2,0% dari APBNP 2016

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 T yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp758,4 T dan Belanja Non K/L Rp552,1 T. Volume belanja pemerintah pusat tersebut relatif tetap dibandingkan APBNP 2016

Terdapat defisit Rp332,8 T atau 2,41 % dari PDB. Defisit RAPBN 2017 naik sebesar Rp36,1 T dibandingkan dengan defisit dalam APBNP 2016

Transfer ke Daerah & Dana Desa sebesar Rp760,0, yang terdiri atas Transfer ke Daerah Rp700,0 T dan Dana Desa Rp60,0 T. Target tersebut turun 2,1% dari APBNP 2016

Pendapatan Negara


Transfer Ke Daerah & Dana Desa

Pembiayaan Anggaran

Ringkasan RAPBN 20177



Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan dampak transmisi tax amnesty terhadap perekonomian

PertumbuhanEkonomi

(%, yoy)Inflasi(%, yoy)

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan

(%)

Nilai TukarRupiah(Rp/US$)

Harga Minyak(US$/barel)

Lifting Minyak(ribu barel/hari)

Lifting Gas(MPOEPD)

4,0---4,05,5---5,3

40---455,2---5,3

13.500-------13.300820----

APBNP 2016 RAPBN 2017

7801.150----1.150


POSTUR RAPBN 2017


RAPBN

A. PENDAPATAN NEGARA 1.786,2 1.737,6I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.784,2 1.736,3

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.539,2 1.495,92. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 245,1 240,4

II. PENERIMAAN HIBAH 2,0 1,4

B. BELANJA NEGARA 2.082,9 2.070,5I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.306,7 1.310,4

1. Belanja K/L 767,8 758,42. Belanja Non K/L 538,9 552,1

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 776,3 760,01. Transfer ke Daerah 729,3 700,02. Dana Desa 47,0 60,0

Anggaran Pendidikan 416,6 414,5 Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%) 20,0 20,0

Anggaran Kesehatan 104,1 103,5 Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%) 5,0 5,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (105,5) (111,4)D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (296,7) (332,8)

% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB (2,35) (2,41)E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV+V) 296,7 332,8

I. PEMBIAYAAN UTANG 371,6 389,0II. PEMBIAYAAN INVESTASI (94,0) (49,1)III. PEMBERIAN PINJAMAN 0,5 (6,4)IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (0,7) (0,9)V. PEMBIAYAAN LAINNYA 19,3 0,3- Dana Antisipasi untuk Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo(0,1) 0,0

APBNPAPBN

(triliun Rupiah)

2016 2017

8



Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung atas kuatnya permintaan domestik dan investasi ditengah dorongan belanja infrastruktur pemerintah dan dampak transmisi tax amnesty terhadap perekonomian

PertumbuhanEkonomi

(%, yoy)Inflasi(%, yoy)

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan

(%)

Nilai TukarRupiah(Rp/US$)

Harga Minyak(US$/barel)

Lifting Minyak(ribu barel/hari)

Lifting Gas(MPOEPD)

4,0---4,05,5---5,3

40---455,2---5,3

13.500-------13.300820----


7801.150----1.150


POSTUR RAPBN 2017


RAPBN

A. PENDAPATAN NEGARA 1.786,2 1.737,6I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.784,2 1.736,3

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.539,2 1.495,92. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 245,1 240,4

II. PENERIMAAN HIBAH 2,0 1,4

B. BELANJA NEGARA 2.082,9 2.070,5I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.306,7 1.310,4

1. Belanja K/L 767,8 758,42. Belanja Non K/L 538,9 552,1

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 776,3 760,01. Transfer ke Daerah 729,3 700,02. Dana Desa 47,0 60,0

Anggaran Pendidikan 416,6 414,5 Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%) 20,0 20,0

Anggaran Kesehatan 104,1 103,5 Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%) 5,0 5,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (105,5) (111,4)D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (296,7) (332,8)

% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB (2,35) (2,41)E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV+V) 296,7 332,8

I. PEMBIAYAAN UTANG 371,6 389,0II. PEMBIAYAAN INVESTASI (94,0) (49,1)III. PEMBERIAN PINJAMAN 0,5 (6,4)IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN (0,7) (0,9)V. PEMBIAYAAN LAINNYA 19,3 0,3- Dana Antisipasi untuk Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo(0,1) 0,0

APBNPAPBN

(triliun Rupiah)

2016 2017

9

PendapatanNegara

Penerimaan Perpajakan

PNBP

Penerimaan Hibah

Rp1.737,6 TRp1.495,9 T

Rp1,4 T

Rp240,4 T

Perbaikan perhitungan perpajakan tahun 2017 agar sejalan dengan perhitungan pendapatan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2016


10

PendapatanNegara

Penerimaan Perpajakan

PNBP

Penerimaan Hibah

Rp1.737,6 TRp1.495,9 T

Rp1,4 T

Rp240,4 T

Perbaikan perhitungan perpajakan tahun 2017 agar sejalan dengan perhitungan pendapatan perpajakan yang lebih rasional di tahun 2016

ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017 ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & RAPBN 2017

PPH Migas

Pajak NonMigas

PenerimaanPerpajakan

PenerimaanPerpajakan

PajakNonmigas

APBNP2016

RAPBN2017

Kepabeanan& Cukai

36,3

1.318,9

1.539,2

1.495,9

1.217,7

1.318,9 184,0

184,0 PPN474,2

Bea Masuk33,4

Bea Keluar2,5

PBB17,7

Pajak Lainnya7,4

PPh Nonmigas819,5

PPN493,9

PBB17,3

Pajak Lainnya8,7

PPh Nonmigas751,8

PPH Migas

Pajak NonMigas

33,0

1.271,7

Kepabeanan dan Cukai

Kepabeanan dan Cukai

191,2

Cukai148,1

Bea Masuk33,7

Bea Keluar0,3

Cukai157,2

Penerimaan Perpajakan tetap tumbuh 13 - 15% dari perbaikan basis perhitungan pajak tahun 2016

Kebijakan Perpajakan tetap diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pajak, namun tetap dijaga untuk mendorong iklim investasi dan dunia usaha

Didukung dengan kebijakan tax amnesty dan rencana revisi regulasi Perpajakan yang dilakukan di 2016 & 2017 (UU KUP, UU PPh, UU PPN)

191,2

(triliun rupiah)

11


Arah KebijakanUmum Perpajakan

Melanjutkan kebijakan pengampunan pajak s.d 31 Maret 2017 guna meningkatkan penerimaanPeningkatan tax base dan kepatuhan WP melalui:- Kebijakan amnesti pajak- Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan- Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi- Implementasi konfirmasi Status Wajib Pajak bagi pelayanan publikPemberian insentif perpajakan a.l. Keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeriPerbaikan regulasi perpajakan antara lain, RUU KUP ditargetkan di tahun 2016, RUU PPh ditargetkan di tahun 2017Pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan negative externality, termasuk kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakanPerpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan dan perlindungan industri DN

12


Arah KebijakanUmum Perpajakan

Melanjutkan kebijakan pengampunan pajak s.d 31 Maret 2017 guna meningkatkan penerimaanPeningkatan tax base dan kepatuhan WP melalui:- Kebijakan amnesti pajak- Ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan- Intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi- Implementasi konfirmasi Status Wajib Pajak bagi pelayanan publikPemberian insentif perpajakan a.l. Keringanan tarif untuk industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing industri, dan mendorong hilirisasi industri dalam negeriPerbaikan regulasi perpajakan antara lain, RUU KUP ditargetkan di tahun 2016, RUU PPh ditargetkan di tahun 2017Pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan negative externality, termasuk kebijakan tarif, penegakan hukum dan penindakanPerpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan dan perlindungan industri DN


Penerimaan NegaraBukan PajakPendapatanSDA90,5

PNBPLainnya84,1

PendapatanLaba Bagian BUMN34,2

Pendapatan BLU36,3 Pendapatan

SDA80,3

PNBPLainnya84,4

38,0

PendapatanLaba Bagian BUMN

Pendapatan BLU37,3

(triliun rupiah)

Potensi PNBP harus digali dengan tetap menjaga pelayanan dan kelestarian lingkungan

Kontribusi PNBP K/L dapat lebih ditingkatkan:- ESDM mengurangi inefisiensi dan kebocoran sumber Migas & Minerba,

serta pengendalian cost recovery- Kelautan & Perikanan pengelolaan hasil laut yang lebih seimbang- KemenBUMN meningkatkan kinerja BUMN- K/L lain pengelola PNBP memperbaiki tarif dan jenis PNBP agar lebih realistis, namun tetap

perhatikan pelayanan publik

245,1


240,4

:

:::

13


Arah dan Kebijakan Umum PNBP

Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tahun 2017 agar dapat berjalan tepat waktuOptimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholders domestikKebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeriKoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemeriksa guna peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP PertambanganSistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi untuk memantau pengelolaan hutan secara onlineMengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishingMeningkatkan dan mengoptimalkan PNBP K/L Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN

14


Arah dan Kebijakan Umum PNBP

Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tahun 2017 agar dapat berjalan tepat waktuOptimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholders domestikKebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeriKoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi pemeriksa guna peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP PertambanganSistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi untuk memantau pengelolaan hutan secara onlineMengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishingMeningkatkan dan mengoptimalkan PNBP K/L Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN


BelanjaNegara

Rp2.070,5 T

Efisiensi pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja


Transfer ke Daerah& Dana Desa

Rp1.310,4 T

Rp760,0 T

15


BelanjaPemerintah

Pusat

1.306,7 1.310,4

Lainnya169,9

Subsidi177,8

Pembayaran Bunga Utang191,2

Belanja K/L767,8

Lainnya155,8

Subsidi174,9


BelanjaK/L758,4

Dilakukan penyesuaian Pagu Anggaran K/L tahun 2017 dari yang telah ditetapkan di Pagu Indikatif, utamanya pada belanja Operasional Barang, agar lebih efisien dan efektif

(triliun rupiah)



Pokok-PokokKebijakan Belanja Pemerintah Pusat

Konsisten mendorong belanja produktif dan prioritas :Mendukung pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing;Mendukung pembangunan mencakup tiga dimensi (manusia, sektor unggulan, serta pemerataan dan kewilayahan)

Melanjutkan efisiensi belanja operasional dan belanja non prioritas serta penajaman belanja non operasional

Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi basis data penerima

Meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (al. KIP, KIS, PKH, Rastra, Bidik Misi) melalui perbaikan sistem dan akurasi dataMeningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN melalui perbaikan mutu layanan dan manajemen program

Memantapkan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara

Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi

Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko

-

-

16


BelanjaPemerintah

Pusat

1.306,7 1.310,4

Lainnya169,9

Subsidi177,8


Belanja K/L767,8

Lainnya155,8

Subsidi174,9


BelanjaK/L758,4

Dilakukan penyesuaian Pagu Anggaran K/L tahun 2017 dari yang telah ditetapkan di Pagu Indikatif, utamanya pada belanja Operasional Barang, agar lebih efisien dan efektif

(triliun rupiah)



Pokok-PokokKebijakan Belanja Pemerintah Pusat

Konsisten mendorong belanja produktif dan prioritas :Mendukung pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing;Mendukung pembangunan mencakup tiga dimensi (manusia, sektor unggulan, serta pemerataan dan kewilayahan)

Melanjutkan efisiensi belanja operasional dan belanja non prioritas serta penajaman belanja non operasional

Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi basis data penerima

Meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (al. KIP, KIS, PKH, Rastra, Bidik Misi) melalui perbaikan sistem dan akurasi dataMeningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN melalui perbaikan mutu layanan dan manajemen program

Memantapkan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara

Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi

Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko

-

-

17


15 K/L Terbesar1-5

KementerianPU Pera

97,1 105,6

KementerianPertahanan

108,7 104,4

Polri

79,3

(triliun rupiah)

72,4

KementerianAgama

56,2 60,7

KementerianPerhubungan

42,9 48,7

KementerianKeuangan

38,1 42,2

KementerianPendidikan &Kebudayaan

43.6 39,8

KementerianKesehatan

62,7 58,3

KementerianRistek & Dikti

40,6 39,4

KementerianPertanian

27,6 23,9

KementerianSosial

13,1 18,3

KementerianKelautan &Perikanan

10,6 10,1

APBNP 2016

KementerianHukum &HAM

11,3 9,3

RAPBN 2017

MahkamahAgung

8,8 8,5

KementerianLuar Negeri

7,0 7,7

Pasport

6-10

11-15

18


15 K/L Terbesar1-5

KementerianPU Pera

97,1 105,6

KementerianPertahanan

108,7 104,4

Polri

79,3

(triliun rupiah)

72,4

KementerianAgama

56,2 60,7

KementerianPerhubungan

42,9 48,7

KementerianKeuangan

38,1 42,2

KementerianPendidikan &Kebudayaan

43.6 39,8

KementerianKesehatan

62,7 58,3

KementerianRistek & Dikti

40,6 39,4

KementerianPertanian

27,6 23,9

KementerianSosial

13,1 18,3

KementerianKelautan &Perikanan

10,6 10,1

APBNP 2016

KementerianHukum &HAM

11,3 9,3

RAPBN 2017

MahkamahAgung

8,8 8,5

KementerianLuar Negeri

7,0 7,7

Pasport

6-10

11-15


Sasaran PembangunanRAPBN 2017

Kedaulatan Pangan dan Energiproduksi padi sebanyak 77 juta ton dan jagung sebanyak 22,4 juta tonrehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 200.000 ha areal sawah perluasan areal pertanian/cetak sawah seluas 144.613 haproduksi perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,41 juta ton;produksi garam rakyat 3,2 juta ton;rasio elektrifikasi 92,75%;pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jaringan gas kota sebanyak 64.200 sambungan rumah tangga;pembangunan 128 unit pembangkit listrik dari aneka energi baru terbarukan (EBT)

Pembangunan Bidang Infrastrukturpembangunan 815,0 km ruas jalanpembangunan 9.399 m jembatan pembangunan jalur kereta api (tahap pertama & tahap penyelesaian) sepanjang550 kilometerspoor;pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasipembangunan 14 bandara baru

19


PendidikanSertifikasi 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosenKartu Indonesia Pintar untuk 19,5 juta siswaBantuan Bidikmisi bagi 360,5 ribu mahasiswa Bantuan Operasional Sekolah untuk 8,5 juta siswaBantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada 107 PTNRehabilitasi 41.128 ruang kelas

KesehatanAnak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebanyak 92 persen Peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 94,4 juta jiwaKecamatan dengan puskesmas terakreditasi di 700 kecamatanPeserta KB baru 6,97 juta jiwa

Perlindungan SosialPemberian bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS); Penyaluran subsidi pangan (Rastra) kepada 14,3 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM); dan Pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai/voucher di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1,2 juta RTS PM



Subsidi Energi

SubsidiBBM

SubsidiListrik

SubsidiBBM

SubsidiListrik

50,7 43,7

(triliun rupiah)

94,4

48,6 42,3 SubsidiEnergi Baru Terbarukan1,3

92,2APBNP 2016 RAPBN 2017

20


PendidikanSertifikasi 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosenKartu Indonesia Pintar untuk 19,5 juta siswaBantuan Bidikmisi bagi 360,5 ribu mahasiswa Bantuan Operasional Sekolah untuk 8,5 juta siswaBantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada 107 PTNRehabilitasi 41.128 ruang kelas

KesehatanAnak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebanyak 92 persen Peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 94,4 juta jiwaKecamatan dengan puskesmas terakreditasi di 700 kecamatanPeserta KB baru 6,97 juta jiwa

Perlindungan SosialPemberian bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS); Penyaluran subsidi pangan (Rastra) kepada 14,3 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM); dan Pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai/voucher di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1,2 juta RTS PM



Subsidi Energi

SubsidiBBM

SubsidiListrik

SubsidiBBM

SubsidiListrik

50,7 43,7

(triliun rupiah)

94,4

48,6 42,3 SubsidiEnergi Baru Terbarukan1,3

92,2APBNP 2016 RAPBN 2017

21


Perbaikan Kebijakan Subsidi Energi

Melanjutkan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg .- Mereview kembali harga jual LPG Tabung 3 kg- Subsidi tetap untuk minyak solar Rp500/liter

Melanjutkan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan rentan

Memulai kebijakan Subsidi Energi Baru Terbarukan (EBT)


SubsidiNonenergi

Melanjutkan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg .- Kenaikan harga jual LPG Tabung 3 Kg Rp1.000,-/kg - Subsidi Solar Rp500/liter

Melanjutkan pemberian subsidi untuk pelanggan golongan 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan rentan;

(triliun rupiah)

SubsidiPupuk

SubsidiPangan

SubsidiPajak DTP

SubsidiBenih

SubsidiPSO

SubsidiBunga KreditProgram


22,5

30,1

1,03,8

15,8

10,2

SubsidiPupuk

SubsidiPangan

SubsidiPajak DTP

SubsidiBenih

SubsidiPSO

19,8

31,2

1,34,3

15,8

10,3

APBNP 2016

83,4 82,7

RAPBN 2017

22


Perbaikan Kebijakan Subsidi Energi

Melanjutkan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg .- Mereview kembali harga jual LPG Tabung 3 kg- Subsidi tetap untuk minyak solar Rp500/liter

Melanjutkan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA rumah tangga miskin dan rentan

Memulai kebijakan Subsidi Energi Baru Terbarukan (EBT)


SubsidiNonenergi



(triliun rupiah)

SubsidiPupuk

SubsidiPangan

SubsidiPajak DTP

SubsidiBenih

SubsidiPSO



22,5

30,1

1,03,8

15,8

10,2

SubsidiPupuk

SubsidiPangan

SubsidiPajak DTP

SubsidiBenih

SubsidiPSO

19,8

31,2

1,34,3

15,8

10,3

APBNP 2016

83,4 82,7

RAPBN 2017

23


Perbaikan Kebijakan Subsidi Nonenergi


Mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan sosial lainnya untuk Rumah Tangga Miskin (sinergi Rastra dan PKH);

Konversi bertahap Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan (nontunai/ voucher di tahun 2017)

Menata kembali mekanisme penghitungan alokasi subsidi pupuk dan benih melalui pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran

Melanjutkan subsidi bunga kredit program dan penjaminan KUR dengan cakupan sektor yang lebih luas, serta bantuan uang muka dan subsidi bunga rumah murah;


-


Transfer Ke Daerahdan Dana Desa

5,0

705,5

18,847,0

7,5

672,0

20,5 60,0

DanaPerimbangan

DanaDesa

DanaOtsus& DIYDana

InsentifDaerah

DanaPerimbangan

DanaDesa

DanaOtsus& DIYDana

InsentifDaerah



Memulai kebijakan Subsidi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

(triliun rupiah)

APBNP 2016776,3 760,0

RAPBN 2017

24


Perbaikan Kebijakan Subsidi Nonenergi


Mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan sosial lainnya untuk Rumah Tangga Miskin (sinergi Rastra dan PKH);

Konversi bertahap Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan (nontunai/ voucher di tahun 2017)

Menata kembali mekanisme penghitungan alokasi subsidi pupuk dan benih melalui pembenahan basis data dan mekanisme penyaluran agar lebih tepat sasaran

Melanjutkan subsidi bunga kredit program dan penjaminan KUR dengan cakupan sektor yang lebih luas, serta bantuan uang muka dan subsidi bunga rumah murah;


-


Transfer Ke Daerahdan Dana Desa

5,0

705,5

18,847,0

7,5

672,0

20,5 60,0

DanaPerimbangan

DanaDesa

DanaOtsus& DIYDana

InsentifDaerah

DanaPerimbangan

DanaDesa

DanaOtsus& DIYDana

InsentifDaerah



Memulai kebijakan Subsidi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

(triliun rupiah)

APBNP 2016776,3 760,0

RAPBN 2017

25


Pokok-Pokok KebijakanTransfer Ke Daerah & Dana Desa

Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran Kementerian/ Lembaga;Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum a.l melalui: Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU.Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH secara proporsional, transparan dan akuntabel.Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat peningkatan pelayanan dasar publik, a.l. melalui alokasi DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional dan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Mengalokasikan anggaran DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan daerah;Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Dana Keistimewaan DIY

Mengalokasikan Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Transfer Ke Daerah

Dana Desa

26


Pokok-Pokok KebijakanTransfer Ke Daerah & Dana Desa

Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran Kementerian/ Lembaga;Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum a.l melalui: Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU.Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH secara proporsional, transparan dan akuntabel.Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat peningkatan pelayanan dasar publik, a.l. melalui alokasi DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional dan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Mengalokasikan anggaran DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan daerah;Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Dana Keistimewaan DIY

Mengalokasikan Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Transfer Ke Daerah

Dana Desa


PembiayaanAnggaran



(triliun rupiah)

Y € Rp Y € Rp Y € Rp Y € Rp

PembiayaanAnggaran 296,7


PembiayaanUtang371,6

PemberianPinjaman0,5KewajibanPenjaminan(0,7)

PembiayaanLainnya19,3

PembiayaanInvestasi(94,0)

PembiayaanAnggaran 332,8PembiayaanUtang389,0

PemberianPinjaman(6,4)KewajibanPenjaminan(0,9)

PembiayaanLainnya0,3

PembiayaanInvestasi(49,1)

Angka negatif menunjukkan nilai komponen pengeluaran pembiayaandi dalamnya lebih besar dari pada komponen penerimaannya.

27


Kebijakan Pembiayaan Anggaran


Terdapat perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran, dari kelompok besar pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, menjadi kelompok besar pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.

Tujuan dari klasifikasi baru tersebut agar pembiayaan anggaran menjadi lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan pembiayaan anggaran:(1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (manageable)(2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro (3) menggunakan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian(4) mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM(5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah(6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI (7) mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program National Interest Account (8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas(9) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)


28


Kebijakan Pembiayaan Anggaran


Terdapat perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran, dari kelompok besar pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, menjadi kelompok besar pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya.

Tujuan dari klasifikasi baru tersebut agar pembiayaan anggaran menjadi lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Kebijakan pembiayaan anggaran:(1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (manageable)(2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro (3) menggunakan SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian(4) mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM(5) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah(6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/LKI (7) mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program National Interest Account (8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas(9) mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)



PembiayaanInvestasi

Investasi kepada BUMN

Investasi kepada Badan/ Lembaga Lainnya

PMN pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp1,0 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan penjaminan proyek

PMN pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1,0 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung program satu juta rumah melalui fungsi pembiayaan sekunder perumahan

PMN pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rp2,0 triliun digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau KPBU

PMN pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp3,2 triliun digunakan untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan pembiayaan khususnya mendorong ekspor ke negara-negara non tradisional dan melaksanakan penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI (National Interest Account)

antara lain:



29


PembiayaanInvestasi

Investasi kepada BLUPusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp9,7 triliun digunakan mendukung program satu juta rumah dengan target pembiayaan bagi KPR MBR sebanyak 120.000 unit

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Rp500,0 miliar digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir bagi 137.231 UMKM, melalui kurang lebih 600 koperasi mitra dan 240 UKM mitra

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Rp500,0 miliar digunakan untuk memfasilitasi dana bergulir bagi 3.500 s.d. 4.200 kelompok usaha, yaitu kelompok usaha nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar, kelompok usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) Rp2,5 triliun digunakan untuk membiayai 12.748 mahasiswa melalui beasiswa pendidikan serta mendanai 1.140 tesis, 521 disertasi, dan 110 judul riset

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp21,7 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional meliputi 22 proyek ruas tol, tiga proyek rel kereta api, satu proyek Light Rail Transit (LRT), lima proyek pengembangan bandar udara, satu proyek pembangunan pelabuhan laut, dan 24 proyek bendungan.



antara lain:

30


PembiayaanInvestasi

Investasi kepada BLUPusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Rp9,7 triliun digunakan mendukung program satu juta rumah dengan target pembiayaan bagi KPR MBR sebanyak 120.000 unit

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Rp500,0 miliar digunakan untuk menyalurkan pembiayaan dana bergulir bagi 137.231 UMKM, melalui kurang lebih 600 koperasi mitra dan 240 UKM mitra

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Rp500,0 miliar digunakan untuk memfasilitasi dana bergulir bagi 3.500 s.d. 4.200 kelompok usaha, yaitu kelompok usaha nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar, kelompok usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) Rp2,5 triliun digunakan untuk membiayai 12.748 mahasiswa melalui beasiswa pendidikan serta mendanai 1.140 tesis, 521 disertasi, dan 110 judul riset

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp21,7 triliun digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional meliputi 22 proyek ruas tol, tiga proyek rel kereta api, satu proyek Light Rail Transit (LRT), lima proyek pengembangan bandar udara, satu proyek pembangunan pelabuhan laut, dan 24 proyek bendungan.



antara lain:

advertorial RAPBN... · perubahan paradigma pengelolaan keuangan ... Infrastruktur dan Ekonomi ......

Documents

Transcript of advertorial RAPBN... · perubahan paradigma pengelolaan keuangan ... Infrastruktur dan Ekonomi ......