Advertorial RAPBN 2022 · 2021. 8. 16. · Editor: Direktorat Penyusunan APBN Desain dan Layout...

Republik Indonesia

Rp

Advertorial

2022RAPBNPemulihan Ekonomi& Reformasi Struktural

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Pengendalian pandemi menjadi fokus utama dan terus diperbaiki

Survey Majalah Nature kepada 119 immunologists, infectious-disease researchers and virologists di 23 negara

Q: How likely do you think is that SARS-CoV-2 will become an endemic virus: that is one that continues to circulate in pockets of the global population?

Pemerintah fokus untuk terus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian

Strategi penanganan Covid-19 yangadaptif diperlukan dalam menghadapi pola kehidupan baru

“…despite national, regional, and global efforts, the pandemic is nowhere near finished…”(WHO statement, 15 Juli 2021)

89% ilmuwan menganggap SARS-CoV-2 akan menjadi endemic(Survey Majalah Nature)

Menuju Kebiasaan Baru“Living with Endemic” Mengendalikan penularan dan melindungi masyarakat

= + + +Vaksinasi terakselerasi seluas-luasnya

Disiplin 5M sebagai kultur baru

Implementasi 3T yang intensif

Sistem kesehatan yang andal dan siaga

Very likely; 60%

Likely; 29%

Unlikely; 5%

Very unlikely; 1% Not enough evidence; 6%

Rp

Advertorial


Disusun oleh:Tim Kementerian Keuangan

Editor:Direktorat Penyusunan APBN

Desain dan LayoutKandha Aditya Sandjoyo

Reza Ibnu Prakoso

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12Jalan Dr Wahidin Raya No.1

www.anggaran.kemenkeu.go.idDirektorat Jenderal Anggaran

Disclaimer Data yang digunakan pada buku ini:

2017-2020 : LKPP Audited2021 : Outlook APBN 2022 : RAPBN 2022


Pengendalian pandemi menjadi fokus utama dan terus diperbaiki

Survey Majalah Nature kepada 119 immunologists, infectious-disease researchers and virologists di 23 negara

Q: How likely do you think is that SARS-CoV-2 will become an endemic virus: that is one that continues to circulate in pockets of the global population?

Pemerintah fokus untuk terus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian

Strategi penanganan Covid-19 yangadaptif diperlukan dalam menghadapi pola kehidupan baru

“…despite national, regional, and global efforts, the pandemic is nowhere near finished…”(WHO statement, 15 Juli 2021)

89% ilmuwan menganggap SARS-CoV-2 akan menjadi endemic(Survey Majalah Nature)

Menuju Kebiasaan Baru“Living with Endemic” Mengendalikan penularan dan melindungi masyarakat

= + + +Vaksinasi terakselerasi seluas-luasnya

Disiplin 5M sebagai kultur baru

Implementasi 3T yang intensif

Sistem kesehatan yang andal dan siaga

Very likely; 60%

Likely; 29%

Unlikely; 5%

Very unlikely; 1% Not enough evidence; 6%

Rp

Advertorial


Disusun oleh:Tim Kementerian Keuangan

Editor:Direktorat Penyusunan APBN

Desain dan LayoutKandha Aditya Sandjoyo

Reza Ibnu Prakoso

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12Jalan Dr Wahidin Raya No.1

www.anggaran.kemenkeu.go.idDirektorat Jenderal Anggaran

Disclaimer Data yang digunakan pada buku ini:

2017-2020 : LKPP Audited2021 : Outlook APBN 2022 : RAPBN 2022

1

RAPBN 2022


Pemulihan yang lebih kuatnamun pandemi/endemi Covid-19 masih menjadi faktor yang memberikan ketidakpastian

Responsif, antisipatif ,dan fleksibel

melalui penguatan peran BUMN, BLU, SWF, dan SMV, serta skema KPBU yang lebih masif

Periode terakhirdefisit > 3% PDBsesuai UU 2/2020, akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

Pendapatan tumbuh positifPendapatan Negara tahun 2022 diproyeksikan meningkat mengikuti prospek pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan

Pembiayaan yang efisien dan inovatif

Melanjutkan Penanganan Pandemi Covid -19 dan Mendukung Pemulihan Ekonomi merupakan fokus belanja negara melalui sinergi pusat dan daerah

RAPBN 2022Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

2

RAPBN 2022


Pemulihan yang lebih kuatnamun pandemi/endemi Covid-19 masih menjadi faktor yang memberikan ketidakpastian

Responsif, antisipatif ,dan fleksibel

melalui penguatan peran BUMN, BLU, SWF, dan SMV, serta skema KPBU yang lebih masif

Periode terakhirdefisit > 3% PDBsesuai UU 2/2020, akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

Pendapatan tumbuh positifPendapatan Negara tahun 2022 diproyeksikan meningkat mengikuti prospek pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan

Pembiayaan yang efisien dan inovatif

Melanjutkan Penanganan Pandemi Covid -19 dan Mendukung Pemulihan Ekonomi merupakan fokus belanja negara melalui sinergi pusat dan daerah

RAPBN 2022Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

RAPBN 2022

fundamental


Defisit RAPBN 2022 dijaga pada kisaran 4,85% thdp PDB untuk memuluskan konsolidasi fiskal

RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan

Tahun 2022 menjadi

membawa defisit di bawah 3% PDB di tahun 2023

Program pengendalian kasus Covid-19 dan lanjutanvaksinasi masih menjadi kunci pemulihan ekonomi

VACCINE

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2022 adalahmelanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi danReformasi Struktural

Dinamika pandemi Covid-19 di tahun 2021 serta risiko ketidakpastian di tahun 2022 perlu diantisipasi dalam pelaksanaan APBN 2021 dan Kebijakan RAPBN 2022

RAPBN tahun 2022 akan fokus pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian

2017 2018 2019 2020 2021 2022

(4,85)

5,03,7

5,5

4,5

(2,10)

(5,0)(5,2)(5,1)

(5,82)

(868,0)(961,5)(947,7)

(348,7)(269,4)

(341,0)

(6,14)

(2,20)(2,51)(1,82)

Tahun 2023 defisit APBN <3% PDB sesuai amanat UU 2/2020.

Defisit (Rp Triliun)Pertumbuhan Ekonomi (%)Defisit thd PDB (%)

tetap antisipatif terhadap ketidakpastian

3

RAPBN 2022


-18.7 -18.7 -18.2-13.3

-9.1 -11.3

3.2

-5.3

0.4

-2.5

19.7 18.7 17.3 14.3 12.2 9.2 7.9 7.1 6.6 5.9

MEX FRA ITA SGP US GER CHN INA VIE KOR

Q2-20 Q2-21

-4.5

-9.2 -9.5 -8.9

-14.7

-4.5

-11.2

-6.1 -5.4-2.2-3.3

-9.3 -11.1

-0.2

-13.3

-7.2 -8.3-5.7 -4.7 -2.9


2020 2021f

Rebound pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara G20 serta ASEAN pada Q2-2021, a.l. didukung upaya vaksinasi. Negara dengan pertumbuhan sangat tinggi dipengaruhi efek kontraksi mendalam pada Q2-2020.

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)

Defisit Fiskal (%, yoy)

Negara-negara G-20 dan ASEAN terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi

3.6

0.8

-0.4 -0.4

1.0

-0.1

2.7 1.53.4

0.3

5.8

1.2 1.9 2.45.4

3.8 1.0 1.5 2.6 2.6


Jul-20 Jul-21

Inflasi (%, yoy)Beberapa negara menghadapi lonjakan inflasi di tengah kenaikan pertumbuhan. Tingkat inflasi Indonesia menjadi salah satu yang relatif terkendali dibanding peers ketika terjadi recovery ekonomi.

Upaya kuat untuk menjaga momentum pemulihan nampak dari dukungan fiskal yang masih sangat besar di berbagai negara.

Pulih & KuatBersama

Eskalasi kasus Covid-19 dan mutasi virus

Ketimpangan kecepatan vaksinasi dan pemulihan antar negara.

Berbagai risiko dan tantangan masih harus diwaspadai:

4

RAPBN 2022


-18.7 -18.7 -18.2-13.3

-9.1 -11.3

3.2

-5.3

0.4

-2.5

19.7 18.7 17.3 14.3 12.2 9.2 7.9 7.1 6.6 5.9


Q2-20 Q2-21

-4.5

-9.2 -9.5 -8.9

-14.7

-4.5

-11.2

-6.1 -5.4-2.2-3.3

-9.3 -11.1

-0.2

-13.3

-7.2 -8.3-5.7 -4.7 -2.9


2020 2021f

Rebound pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara G20 serta ASEAN pada Q2-2021, a.l. didukung upaya vaksinasi. Negara dengan pertumbuhan sangat tinggi dipengaruhi efek kontraksi mendalam pada Q2-2020.

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)

Defisit Fiskal (%, yoy)

Negara-negara G-20 dan ASEAN terus berupaya mendorong pemulihan ekonomi

3.6

0.8

-0.4 -0.4

1.0

-0.1

2.7 1.53.4

0.3

5.8

1.2 1.9 2.45.4

3.8 1.0 1.5 2.6 2.6


Jul-20 Jul-21

Inflasi (%, yoy)Beberapa negara menghadapi lonjakan inflasi di tengah kenaikan pertumbuhan. Tingkat inflasi Indonesia menjadi salah satu yang relatif terkendali dibanding peers ketika terjadi recovery ekonomi.

Upaya kuat untuk menjaga momentum pemulihan nampak dari dukungan fiskal yang masih sangat besar di berbagai negara.

Pulih & KuatBersama

Eskalasi kasus Covid-19 dan mutasi virus

Ketimpangan kecepatan vaksinasi dan pemulihan antar negara.

Berbagai risiko dan tantangan masih harus diwaspadai:

Kebijakan Countercyclicalmelawan Pandemi Covid-19

RAPBN 2022


APBN sebagai perangkat untuk mengendalikan pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi secara bertahap

Pemerintah melalui instrumen APBN akan terus melindungi masyarakat rentan serta kelangsungan dunia usaha

APBN bekerja keras dalam pengendalian pandemi dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan PDB Komponen Pengeluaran

Kebijakan pemerintah efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi hingga Semester I-2021

2.8

-5.5-4.0 -3.6

-2.2

5.9

-8-6-4-202468

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2020

Berperan dalam Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi

APBN

2021

Konsumsi Rumah Tangga

-8.6-6.5 -6.2

-

7.5

-10-8-6-4-20

68

10

Q1 Q2 Q4 Q1 Q2

2020 2021

1.72

Q3

0.24

Investasi (PMTB)

3.8

-6.9

9.8

2.3

8.1

-8-6-4-202468

1012

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2020 2021

1.8

Konsumsi Pemerintah

(%,yoy)

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Kemiskinan

6,26% (TPT)8,75 Jt Orang

Februari 20210,81 p.p 1,02 jt orang

Penurunan Feb 21 thd Agt 20

10,14% 27,54 Jt Orang

Maret 20210,05 p.p 0,01 jt orang

Penurunan Mar 21 thd Sept 20

2014

2015

68,9069,55

70,1870,81

71,3971,92

2015 2016 2017 2018 2019 2020

IPM Meningkat 0,02

Komponen IPM 2019 2020Umur Harapan Hidup (Tahun) 71.34 71.47Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12.95 12.98Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 8.34 8.48Pengeluaran per Kapita (Rp Jt) 11.30 11.01

71,94

2016

2015

2014

2017

20182019

2020

Kualitas SDM tetap terjaga melalui penyediaan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan yang memadai meskipun di masa pandemi

Dampak pandemi kepada kesejahteraan masyarakat dapat diredam dan mulai berangsur pulih

5

Momentum EkonomiTumbuh dan Tangguh

RAPBN 2022


Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi (konsumsi, investasi, ekspor, & sektor produksi) sudah kembali bekerja dan perlu dijaga sebagai motor pertumbuhan

harus terus diperkuat guna memulihkan dan meningkatkan produktivitas, dimotori oleh:

Dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan

Implementasi UU Cipta Kerja

SWF/Lembaga Pengelola Investasi

Sistem OSSBerbasis Risiko

Melalui keberhasilan penanganan pandemi dan reformasi struktural

4.55.5

6.1 6.3 6.5

5.2 5.0

-2.1

3.7

5.0 5.3 5.4 5.5

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Proyeksi Ekonomi Indonesia Jangka Menengah (%)

Reform

Business as Usual

Momentumpertumbuhanperlu dijaga

Reformasi strukturalberiringan denganreformasi fiskal (APBN)yang fokus padafungsi prioritas

Dampak positifagenda reformasistruktural

Peningkatan dayasaing investasi & ekspor

Pendidikan - Cerdas- Berintegritas- Inovatif

Kesehatan- Sehat- Produktif- SDM Andal

Perlinsossepanjanghayat

- Jaga daya beli- Sejahtera

Infrastruktur - Pelayanan Dasar- Produktivitas

6

Momentum EkonomiTumbuh dan Tangguh

RAPBN 2022


Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi (konsumsi, investasi, ekspor, & sektor produksi) sudah kembali bekerja dan perlu dijaga sebagai motor pertumbuhan

harus terus diperkuat guna memulihkan dan meningkatkan produktivitas, dimotori oleh:

Dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan

Implementasi UU Cipta Kerja

SWF/Lembaga Pengelola Investasi

Sistem OSSBerbasis Risiko

Melalui keberhasilan penanganan pandemi dan reformasi struktural

4.55.5

6.1 6.3 6.5

5.2 5.0

-2.1

3.7

5.0 5.3 5.4 5.5

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Proyeksi Ekonomi Indonesia Jangka Menengah (%)

Reform

Business as Usual

Momentumpertumbuhanperlu dijaga

Reformasi strukturalberiringan denganreformasi fiskal (APBN)yang fokus padafungsi prioritas

Dampak positifagenda reformasistruktural

Peningkatan dayasaing investasi & ekspor

Pendidikan - Cerdas- Berintegritas- Inovatif

Kesehatan- Sehat- Produktif- SDM Andal

Perlinsossepanjanghayat

- Jaga daya beli- Sejahtera

Infrastruktur - Pelayanan Dasar- Produktivitas

RAPBN 2022


Tema Kebijakan Fiskal 2022Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan

Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali dan berdaya tahan

Upaya konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan, melalui optimalisasi pendapatan, penguatan spending better,baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, serta inovasi pembiayaan

Mendukung peningkatan daya saing produktivitas dengan implementasi reformasi sektoral (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal

Program pengendalian kasus dan lanjutan vaksinasi masih menjadi kunci pemulihan ekonomiDinamika pelaksanaan APBN 2021 dan antisipasi risiko ketidakpastian pada tahun 2022 diantisipasi melalui fleksibilitas

APBN dengan fokus dukungan pada penanganan kesehatan dan perlindungan sosial

7

Asumsi DasarEkonomi Makro

RAPBN 2022


Momentum pemulihan ekonomi diperkirakan berlanjut di tahun 2022, antara lain didukung berbagai langkah pengendalian pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi struktural. Namun, penyebaran varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi.

Harga minyak tahun 2022 diperkirakan mencapai US$63 per barel, dipengaruhi antara lain oleh pemulihan permintaan global, peningkatan produksi minyak dunia, faktor geopolitik, serta perkembangan energi alternatif

Produksi hulu migas menghadapi tantangan berat karena mengandalkan lapangan yang mengalami penurunan alamiah tinggi

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional di tahun 2022 akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream, peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dan pemanfaatan teknologi enhance oil recovery dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting agar tidak mengalami penurunan

Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

Nilai tukar rupiah di tahun 2022 diharapkan akan terjaga pada level Rp14.350/US$. Namun, Pemerintah dan otoritas moneter akan terus mewaspadai potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 2022 diproyeksi tumbuh di 5,0 – 5,5%RAPBN 2022 Outlook 2021

5,0 - 5,53,7 - 4,5

6355 - 65

703680 - 705

1.036987 - 1.007

3,01,8 - 2,5

14.35014.200 - 14.600

6,826,34 - 7,24

PertumbuhanEkonomi (%)

(US$/barel) (rbph) (rbsmph)

(%)

(%)

(Rupiah/US$)Nilai Tukar

HargaMinyak

LiftingGas

Inflasi

Lifting Minyak

Tingkat SukuBunga SUN10 Tahun

PosturRAPBN 2022

RAPBN 2022


diproyeksikan membaiksejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakanoptimalisasi

Untuk mendukung recovery sosial ekonomimenuju kondisi normal, maka diperlukanstrategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatifyang tercermin pada defisit anggaran

sebesar 4,85 persen terhadap PDB.

tetap diarahkan untukmelanjutkan penanganan

pandemi, perlindunganmasyarakat serta mendukung

reformasi struktural

sejalan dengan kebijakancountercyclical dan upaya konsolidasi fiskal

dilakukan dengan menggunakansumber pembiayaan yang efisien, inovatif danprudentantara lain:

Dengan fleksibilitas dalam mengantisipasi ketidakpastian

1.840,7 2.708,7

(868,0)

868,0

PendapatanNegara

Perpajakan 1.506,9

333,20,6

PNBPHibah

BelanjaPemerintah Pusat

1.938,3

770,4Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pembiayaan Utang

973,6

(182,3)Pembiayaan Investasi

BelanjaNegara

DefisitAnggaran

PembiayaanAnggaran

Triliun Rupiah

8

Asumsi DasarEkonomi Makro

RAPBN 2022


Momentum pemulihan ekonomi diperkirakan berlanjut di tahun 2022, antara lain didukung berbagai langkah pengendalian pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi struktural. Namun, penyebaran varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi.

Harga minyak tahun 2022 diperkirakan mencapai US$63 per barel, dipengaruhi antara lain oleh pemulihan permintaan global, peningkatan produksi minyak dunia, faktor geopolitik, serta perkembangan energi alternatif

Produksi hulu migas menghadapi tantangan berat karena mengandalkan lapangan yang mengalami penurunan alamiah tinggi

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional di tahun 2022 akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream, peningkatan aktivitas pengeboran, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dan pemanfaatan teknologi enhance oil recovery dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting agar tidak mengalami penurunan

Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

Nilai tukar rupiah di tahun 2022 diharapkan akan terjaga pada level Rp14.350/US$. Namun, Pemerintah dan otoritas moneter akan terus mewaspadai potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 2022 diproyeksi tumbuh di 5,0 – 5,5%RAPBN 2022 Outlook 2021

5,0 - 5,53,7 - 4,5

6355 - 65

703680 - 705

1.036987 - 1.007

3,01,8 - 2,5

14.35014.200 - 14.600

6,826,34 - 7,24

PertumbuhanEkonomi (%)

(US$/barel) (rbph) (rbsmph)

(%)

(%)

(Rupiah/US$)Nilai Tukar

HargaMinyak

LiftingGas

Inflasi

Lifting Minyak

Tingkat SukuBunga SUN10 Tahun

PosturRAPBN 2022

RAPBN 2022


diproyeksikan membaiksejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebijakanoptimalisasi

Untuk mendukung recovery sosial ekonomimenuju kondisi normal, maka diperlukanstrategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatifyang tercermin pada defisit anggaran

sebesar 4,85 persen terhadap PDB.

tetap diarahkan untukmelanjutkan penanganan

pandemi, perlindunganmasyarakat serta mendukung

reformasi struktural

sejalan dengan kebijakancountercyclical dan upaya konsolidasi fiskal

dilakukan dengan menggunakansumber pembiayaan yang efisien, inovatif danprudentantara lain:

Dengan fleksibilitas dalam mengantisipasi ketidakpastian

1.840,7 2.708,7

(868,0)

868,0

PendapatanNegara

Perpajakan 1.506,9

333,20,6

PNBPHibah


1.938,3

770,4Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pembiayaan Utang

973,6

(182,3)Pembiayaan Investasi

BelanjaNegara

DefisitAnggaran

PembiayaanAnggaran

Triliun Rupiah

9

RAPBN 2022


PenerimaanPerpajakandiproyeksikantumbuh 9,5%Penerimaan perpajakan melanjutkan pertumbuhan positif namun belum mencapai kondisi sebelum pandemi

2017 2018% thdp PDB Pertumbuhan (%) Penerimaan Perpajakan

2019 2020 2021 2022

KebijakanPerpajakanPerluasan Basis Perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan

Penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat-adil yang disesuaikan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha

Inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha

Insentif fiskal yang diberikan secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dengan multiplier kuat

Penerimaan pajak diproyeksikan Rp1.262,9 T (tumbuh 10,5%) relatif masih dibawah penerimaan tahun 2019 antara lain dipengaruhi:

Basis penerimaan pajak tahun 2020 Rp1.072,1 T turun mendekati realisasi tahun 2015 (Rp1.060,8 T) dampak pandemi.

Insentif yang bersifat permanen (penurunan tarif PPh Badan bertahap dari 25% ke 20% di tahun 2022).

Kebijakan ekstensifikasi cukai dan pemulihan permintaan dalam negeri.

Aktivitas dunia usaha belum pulih sepenuhnya.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai diproyeksikan Rp244,0 T (tumbuh 4,6%)antara lain didukung

1.506,9

7,19,5

(16,9)1,8

13,0

9,899,76

8,33 8,338,42

10,24

4,6

1.375,81.285,1

1.546,11.518,81.343,5

Pertumbuhan (%) Kepabeanan dan Cukai

205,5 213,5 213,0233,4

244,0

192,5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pertumbuhan (%) Penerimaan Pajak

2017

1.151,01.313,3 1.332,7

1072,1

1.142,51.262,9

2018 2019 2020 2021 2022

4,1

14,1

1,5 (19,6)

6,610,5

7,56,7

3,9(0,2)

9,5

4,6

PENERIMAAN

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

10

RAPBN 2022


PenerimaanPerpajakandiproyeksikantumbuh 9,5%Penerimaan perpajakan melanjutkan pertumbuhan positif namun belum mencapai kondisi sebelum pandemi

2017 2018% thdp PDB Pertumbuhan (%) Penerimaan Perpajakan

2019 2020 2021 2022

KebijakanPerpajakanPerluasan Basis Perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan

Penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat-adil yang disesuaikan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha

Inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha

Insentif fiskal yang diberikan secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis dengan multiplier kuat

Penerimaan pajak diproyeksikan Rp1.262,9 T (tumbuh 10,5%) relatif masih dibawah penerimaan tahun 2019 antara lain dipengaruhi:

Basis penerimaan pajak tahun 2020 Rp1.072,1 T turun mendekati realisasi tahun 2015 (Rp1.060,8 T) dampak pandemi.

Insentif yang bersifat permanen (penurunan tarif PPh Badan bertahap dari 25% ke 20% di tahun 2022).

Kebijakan ekstensifikasi cukai dan pemulihan permintaan dalam negeri.

Aktivitas dunia usaha belum pulih sepenuhnya.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai diproyeksikan Rp244,0 T (tumbuh 4,6%)antara lain didukung

1.506,9

7,19,5

(16,9)1,8

13,0

9,899,76

8,33 8,338,42

10,24

4,6

1.375,81.285,1

1.546,11.518,81.343,5

Pertumbuhan (%) Kepabeanan dan Cukai

205,5 213,5 213,0233,4

244,0

192,5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pertumbuhan (%) Penerimaan Pajak

2017

1.151,01.313,3 1.332,7

1072,1

1.142,51.262,9

2018 2019 2020 2021 2022

4,1

14,1

1,5 (19,6)

6,610,5

7,56,7

3,9(0,2)

9,5

4,6

PENERIMAAN

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

PenerimaanPajak

RAPBN 2022


Pajak LainnyaPBB

PPh

PPN & PPN BM

680,9

552,3

18,411,4

Rp1.262,9 T

Kebijakan

meningkat 10.5 persen dibandingkan outlook 2021

Dampak technical rebound penerimaan tahun 2021 (Pengawasan Pembayaran Masa/PPM)

Perluasan basis pajak, pencarian sumber baru penerimaan (Pengawasan Kepatuhan Material/PKM)

Sektor kontributor utama diproyeksikan masih mempertahankan pertumbuhan positif

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

646,8750,0 772,3

594,0 615,2 680,9

(2,9)16,0

3,0

(23,1)

3,6 10,7

2017 2018 2019 2020 2021 2022Pertumbuhan PPh (%)MigasNonmigas

Penerimaan PPN yang tumbuh 10,1% sejalan pemulihan aktivitas ekonomi dalam negeri, perluasan pemungutan PPN PMSE, dan memperhitungkan normalisasi pertumbuhan 2021.

Penerimaan PPN dan PPnBM

16,6 11,8 (1,1)

(15,3)

11,4 10,1

480,7 537,3 531,6450,3 501,8 552,3

2017 2018 2019 2020 2021 2022Growth PPN (%)PPN & PPnBM

Penerimaan PPh diproyeksikan tumbuh 10,7% dengan sumber pertumbuhan antara lain dari:

Perluasan basis pemajakan dengan peningkatan kepatuhan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan perpajakan

Inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha

Perluasan kanal pembayaran pajak

Penegakan hukum berkeadilan dan mendorong kepatuhan WP

Melanjutkan reformasi perpajakan (SDM, proses bisnis, teknologi informasi, dan regulasi)

Pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat

PenerimaanPajak

RAPBN 2022

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

11

Kepabeanandan Cukai Rp244,0 T

RAPBN 2022


meningkat 4,6 persen dibandingkan outlook 2021

Tahun 2022 diproyeksikan Rp203,9 T didukung perluasan basis cukai (a.l cukai produk plastik)

Penerimaan Cukai konsisten meningkat meski melambat di tahun 2020-2021 dampak pandemi.

Penerimaan Cukai Pajak Perdagangan InternasionalPajak perdagangan internasional tahun 2022 diproyeksikan Rp40,1 T utamanya didukung Bea Masuk sejalan peningkatan aktivitas impor untuk produksi dalam negeri. Sementara, Bea Keluar diproyeksikan kembali pada pola normal setelah meningkat signifikan di tahun 2021 dampak tren harga CPO.

Cukai

Kepabeanan dan Cukai

Kebijakan

Cukai203,9

Bea Masuk35,2

Bea Keluar4,9

RAPBN 2022

153,3 159,6 172,4 176,3 182,2 203,9

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dengan memperhatikan faktor pengendalian, penerimaan & dampak ekonomi.

Pengembangan layanan digital kepabeanan & cukai

Penguatan joint program dan kerjasama dengan K/L serta Aparat Penegak Hukum

Sinkronisasi data ekspor-impor dan percepatan pelayanan

Pengembangan Smart Custom dan Excise System

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)Perkembangan Cukai

12


PNBP Mengoptimalkan Penerimaan SDA, Kekayaan Negara Dipisahkan, dan BLU

PNBP diperkirakan mencapaiRp333,2 triliun

PNBP SDA Migas dioptimalkan dengan mengendalikan cost recovery; Menerapkan proses yang selektif dan evaluasi yang ketat atas industri pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) & menjaga optimalisasi split bagi hasil Pemerintah baik untuk skema kontrak cost recovery maupun skema gross split

Pendapatan BLU relatif stabil didukung penerimaan BLU sawit dan prospek membaiknya kinerja BLU di bidang komunikasi-informasi dan kesehatan

PNBP SDA nonmigas akan didukung oleh membaiknya PNBP sektor kehutanan, perikanan, dan panas bumi, sementara penerimaan minerba mengikuti harga dan volume batubara yang diproyeksikan tidak setinggi tahun 2021

Pendapatan KND lebih tinggi sejalan dengan kontribusi setoran dividen BUMN yang meningkat

PNBP Lainnya lebih rendah dipengaruhi penerimaan yang bersifat insidentil yang tidak berulang pada tahun 2022

Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, antara lain dengan penerapan Highest and Best Use (HBU);

Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU yang terjangkau, tersedia, dan berkesinambungan;

Optimalisasi penerimaan dividen BUMN, penataan, penyehatan dan perbaikan perencanaan strategis BUMN, serta mendorong efisiensi kinerja BUMN;

Penguatan tata kelola dan proses bisnis, penguatan pengawasan, dan penguatan integrasi data;

Penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi;

Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

2017

311,2

409,3

343,8

409,0357,2 333,2

2018Pendapatan SDA

2019 2020 2021 2022Pendapatan KND PNBP Lainnya Pendapatan BLU

Kebijakan

(Rp Triliun)

RAPBN 2022

SIM

IJIN

13

Rp2.708,7 T

RAPBN 2022


Bidang Kesehatan --> lanjutan vaksinasi termasuk dukungan pengembangan vaksin serta penanganan Covid-19 (klaim pasien, insentif nakes, obat)

Lanjutan dan penguatan beberapa program perlinsos

untuk menghindari Opportunity Loss- Sistem Kesehatan Nasional- Pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM- Perlindungan Sosial sepanjang hayat

terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas, serta dukungan bidang prioritas seperti TIK dan Pangan

untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Belanja Negara

Melanjutkan penanganan Pandemi Covid-19dan perlindungan kepada masyarakat

Penyelesaian pembangunaninfrastruktur strategis

MelanjutkanReformasi Penganggaran

Melanjutkan kebijakanperbaikan kualitas belanja daerah

Reformasi Struktural

14

Rp2.708,7 T

RAPBN 2022


Bidang Kesehatan --> lanjutan vaksinasi termasuk dukungan pengembangan vaksin serta penanganan Covid-19 (klaim pasien, insentif nakes, obat)

Lanjutan dan penguatan beberapa program perlinsos

untuk menghindari Opportunity Loss- Sistem Kesehatan Nasional- Pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM- Perlindungan Sosial sepanjang hayat

terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas, serta dukungan bidang prioritas seperti TIK dan Pangan

untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Belanja Negara

Melanjutkan penanganan Pandemi Covid-19dan perlindungan kepada masyarakat

Penyelesaian pembangunaninfrastruktur strategis

MelanjutkanReformasi Penganggaran

Melanjutkan kebijakanperbaikan kualitas belanja daerah

Reformasi Struktural

RAPBN 2022



2017

1.265,41.455,3 1.496,3

1.833,01.938,31.927,0

2018Belanja K/L

2019 2020 2021 2022

Mendukung berbagai agenda reformasi, prioritas pembangunan, dan antisipasi sertamitigasi risiko fiskal

Tahun 2022 merupakan tahun eksepsional menuju konsolidasi fiskal, sehingga fokus utama pengalokasiannya a.l. sebagai berikut:

Melanjutkanagenda reformasidalam rangka peningkatan pelayanan publik

Pemberian Subsidi yanglebih tepat sasaran

Antisipasi dan mitigasirisiko fiskal dalam pelaksanaanAPBN melalui penyediaan fiscalbuffer yang memadai

Menjadi transisi yang mulus untuk konsolidasi fiskal di 2023

Peningkatan sinergi dengan berbagai program prioritas dalam RKP

Pelaksanaan operasional dankegiatan sejalan dengan carakerja baru danpemanfaatan teknologiinformasi

Belanja Non K/L Pertumbuhan (%)

9,6 15,02,8

22,55,1

0,6

(Rp Triliun)

2023

15

RAPBN 2022


AnggaranKesehatanuntuk lanjutan penanganan Covid-19, penguatan kualitas kesehatan, dan reformasi sistem kesehatan

Transformasi Layanan Primer, a.l: penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi)

Transformasi Layanan Rujukan, a.l: peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi RS

Transformasi Ketahanan Kesehatan, a.l: peningkatan kemandirian farmasi dan alkes serta penguatan ketahanan tanggap darurat

Peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan

Pengembangan TI dalam layanan kesehatan, a.l: telemedicine serta digitalisasi layanan Posyandu, Puskesmas, dan RS

Lanjutan program vaksinasi Covid-19 serta mendukung pengembangan vaksin dalam negeri

dengan perluasan cakupan intervensi seluruh kab/kota serta sinergi antar K/L dan daerah

a.l. bantuan iuran untuk peserta PBI dan PBPU/BB serta JKN untuk PNS

Penanganan di awal pandemi Covid-19

Mengurangi penyebaran melalui kampanye protokol kesehatan, penyediaan alkes, testing, klaim perawatan, dan insentif nakes

Program vaksinasi dan antisipasi lanjutan terhadap perkembangan kasus Covid-19

Alokasi 2021 meningkat signifikan sebagai respon kenaikan kasus harian di pertengahan tahun

2020-2021 2022Testing, Tracing, TreatmentPerawatan Pasien Covid-19 (cost sharing BPJS) Pembiayaan vaksinasi dan mendorong masyarakat mampu melakukan vaksinasi mandiriObat Covid-19, Insentif NakesPenanganan Kesehatan di daerah

Reformasi Sistem KesehatanLanjutan Penanganan Covid-19

Percepatan penurunan stunting

Kesinambungan Program JKN

Penanganan Pandemi Covid-19

16

RAPBN 2022


AnggaranKesehatanuntuk lanjutan penanganan Covid-19, penguatan kualitas kesehatan, dan reformasi sistem kesehatan

Transformasi Layanan Primer, a.l: penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi)

Transformasi Layanan Rujukan, a.l: peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi RS

Transformasi Ketahanan Kesehatan, a.l: peningkatan kemandirian farmasi dan alkes serta penguatan ketahanan tanggap darurat

Peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan

Pengembangan TI dalam layanan kesehatan, a.l: telemedicine serta digitalisasi layanan Posyandu, Puskesmas, dan RS

Lanjutan program vaksinasi Covid-19 serta mendukung pengembangan vaksin dalam negeri

dengan perluasan cakupan intervensi seluruh kab/kota serta sinergi antar K/L dan daerah

a.l. bantuan iuran untuk peserta PBI dan PBPU/BB serta JKN untuk PNS

Penanganan di awal pandemi Covid-19

Mengurangi penyebaran melalui kampanye protokol kesehatan, penyediaan alkes, testing, klaim perawatan, dan insentif nakes

Program vaksinasi dan antisipasi lanjutan terhadap perkembangan kasus Covid-19

Alokasi 2021 meningkat signifikan sebagai respon kenaikan kasus harian di pertengahan tahun

2020-2021 2022Testing, Tracing, TreatmentPerawatan Pasien Covid-19 (cost sharing BPJS) Pembiayaan vaksinasi dan mendorong masyarakat mampu melakukan vaksinasi mandiriObat Covid-19, Insentif NakesPenanganan Kesehatan di daerah

Reformasi Sistem KesehatanLanjutan Penanganan Covid-19

Percepatan penurunan stunting

Kesinambungan Program JKN

Penanganan Pandemi Covid-19

RAPBN 2022


AnggaranKesehatanmengikuti dinamika perkembangan pandemi Covid-19 dan respon kebijakan yang diambil

Anggaran kesehatan 2022 reguler tumbuh 22,7% dibandingkan 2019 karena kenaikan alokasi iuran JKN dan anggaran reformasi sistem kesehatan

Anggaran kesehatan 2022 reguler tumbuh dibandingkan outlook 2021

Cakupan peserta PBI-JKN 96,8 juta jiwa

Layanan pengendalian --> penyakit TB 434 layanan

Penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal 5.200 orang

Pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan 60.340 sampel

Peningkatan Sarpras dan Alkes di 4.741 Puskesmas dan 863 RS

Pembangunan 80 Puskesmas

Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 8,1 juta keluarga

Penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 10.203 Puskesmas dan bantuan operasional KB untuk 6.036 balai penyuluhan KB

Cakupan lokasi fokus penanganan stunting 514 kab/kota

Penyediaan Makanan Tambahan bagi 126 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 126 ribu balita kurus

Belanja K/L 41,7%Belanja Non K/L 31,8%TKDD 26,5%

92,2 109,2 113,6 111,7 125,2 139,4

60,6

201,2115,9

92,2 109,2 113,6

172,3

326,4

255,3Reguler PEN

2018 2019 2020 202220212017

Rp255,3 TAnggaran Kesehatan

Berpotensi meningkat mengikutiperkembangan penangananpandemi Covid-19

(Rp Triliun)

Pemanfaatan Anggaran Kesehatan 2022

17

RAPBN 2022


AnggaranPerlindungan SosialMempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang

Melanjutkan Program Perlinsos melalui Bantuan Sosial, Subsidi dan BLT Desa

Peningkatan kualitas implementasi program perlinsos dan pengembangan skema perlinsos adaptif

Melanjutkan Penyempurnaan DTKS dan menyinergikan dengan berbagai data terkaitMeningkatkan ketepatan sasaran dan komplementaritas program perlinsos bagi masyarakat miskin dan rentan miskin

Peningkatan kualitas perlinsos agar dapat optimal mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan

Penyiapan perlinsos yang fleksibel dan adaptif dalam antisipasi krisis dan bencana dan sepanjang hayat

Mendukung Reformasi Perlinsos secara bertahap dan terukurIntegrasi sasaran dan manfaat PKH dan PIP

Integrasi Program Asistensi Lansia dan Asistensi Penyandang Disabilitas Berat dengan Komponen Lansia dan Disabilitas di PKH

Mengarahkan pelaksanaan subsidi energi berbasis DTKS

20212020

Pelaksanaan Perlinsos reguler a.l. PKH, Kartu Sembako, dan kartu prakerja

Melanjutkan sebagian Perlinsos di masa Pandemi seperti BLT Desa

Antisipasi perlindungan kepada masyarakat lanjutan a.l. BST, Kartu Sembako PPKM, dan Bantuan Kuota Internet (jika dibutuhkan)

Perlinsos di awalPandemi Covid-19, a.l.

Lanjutan Perlinsos dan Tambahandampak PPKM, a.l.

2022Perlindungan SosialAntisipasi Ketidakpastian

Mempertajam Perlinsos regulerPerluasan dan peningkatan indeks kartu sembakoPenambahan periode PKHPeningkatan manfaat program Kartu Prakerja sebagai Bansos

Penambahan Program Bansos baru dalam program PEN(a.l. BST, Bantuan Beras, BPUM, BSU, Bantuan Kuota Internet)

Pelaksanaan Perlinsos reguler a.l. PKH, Kartu Sembako, kartu prakerja.

Melanjutkan sebagian Perlinsos pada masa pandemi a.l. BST (4 bulan), BLT Desa

Tambahan Perlinsos dampak PPKM, a.lPerpajangan periode Kartu Sembako, bantuan kuota internet, dan BST

Program baru. a.l. bantuan beras bulog, Kartu Sembako PPKM, dan Bantuan Subsidi Upah

Respon Pemerintah melalui Perlinsos

Mendukung Program Jaminan Kehilangan PekerjaanUntuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan

18

RAPBN 2022


AnggaranPerlindungan SosialMempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang

Melanjutkan Program Perlinsos melalui Bantuan Sosial, Subsidi dan BLT Desa

Peningkatan kualitas implementasi program perlinsos dan pengembangan skema perlinsos adaptif

Melanjutkan Penyempurnaan DTKS dan menyinergikan dengan berbagai data terkaitMeningkatkan ketepatan sasaran dan komplementaritas program perlinsos bagi masyarakat miskin dan rentan miskin

Peningkatan kualitas perlinsos agar dapat optimal mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan

Penyiapan perlinsos yang fleksibel dan adaptif dalam antisipasi krisis dan bencana dan sepanjang hayat

Mendukung Reformasi Perlinsos secara bertahap dan terukurIntegrasi sasaran dan manfaat PKH dan PIP

Integrasi Program Asistensi Lansia dan Asistensi Penyandang Disabilitas Berat dengan Komponen Lansia dan Disabilitas di PKH

Mengarahkan pelaksanaan subsidi energi berbasis DTKS

20212020

Pelaksanaan Perlinsos reguler a.l. PKH, Kartu Sembako, dan kartu prakerja

Melanjutkan sebagian Perlinsos di masa Pandemi seperti BLT Desa

Antisipasi perlindungan kepada masyarakat lanjutan a.l. BST, Kartu Sembako PPKM, dan Bantuan Kuota Internet (jika dibutuhkan)

Perlinsos di awalPandemi Covid-19, a.l.

Lanjutan Perlinsos dan Tambahandampak PPKM, a.l.

2022Perlindungan SosialAntisipasi Ketidakpastian

Mempertajam Perlinsos regulerPerluasan dan peningkatan indeks kartu sembakoPenambahan periode PKHPeningkatan manfaat program Kartu Prakerja sebagai Bansos

Penambahan Program Bansos baru dalam program PEN(a.l. BST, Bantuan Beras, BPUM, BSU, Bantuan Kuota Internet)

Pelaksanaan Perlinsos reguler a.l. PKH, Kartu Sembako, kartu prakerja.

Melanjutkan sebagian Perlinsos pada masa pandemi a.l. BST (4 bulan), BLT Desa

Tambahan Perlinsos dampak PPKM, a.lPerpajangan periode Kartu Sembako, bantuan kuota internet, dan BST

Program baru. a.l. bantuan beras bulog, Kartu Sembako PPKM, dan Bantuan Subsidi Upah

Respon Pemerintah melalui Perlinsos

Mendukung Program Jaminan Kehilangan PekerjaanUntuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan

RAPBN 2022


SepanjangHayat dan Adaptif

Perlinsos menjangkau setiap kelompok usia

Total Anggaran

Bahwa alokasi perlinsos 2022 berpotensi meningkat seiring dengan penanganan dampak pandemi Covid-19

Melaksanakan program yang Menjangkau Setiap Kelompok Usia

- Kartu Sembako- Subsidi Listrik- Subsidi LPG- BLT Dana Desa- Bantuan iuran PBI, PBPU dan BP kelas 3 Program JKN- Subsidi BBM- Cadangan Bencana- ASPDB/Bantuan Disabilitas

Perlinsos Ibu Hamil dan Balita 0-6 thn:- PKH anak usia dini- PKH Ibu Hamil

0-6 tahun3,0 juta jiwa

Rp9,2 T

Perlinsos Ibu Hamil dan Balita 0-6 thn:- Kartu Pra Kerja- KIP Kuliah - Subsidi KUR- Jaminan Kehilangan

Pekerjaan- Subsidi Perumahan


Rp54,9 TPerlinsos Usia Sekolah 7-18 tahun:- PKH Anak SD, SMP, SMA- PIP SD, SMP, SMA


Rp27,7 T

Rp427,5T

Perlinsos Lansia:- PKH Lansia- Asistensi Lansia Terlantar

60+ tahun1,1 juta jiwa

Perlinsos untuk seluruh usia : ± 161,7 Juta Jiwa

Rp2,7 T

Rp333,0 T

216,613,0

203,6

36,2

257,6

52,0

256,3

216,6

281,4

184,5

303,3

153,7

273,8

293,8 308,4

498,0427,5

487,8

2018 2019 2020 202220212017

*)

*)

*)

*)

Non PEN Perlinsos PEN Perlinsos

kegiatan yang di-tagging PEN di tahun 2020-2022

(Rp Triliun)

19

RAPBN 2022


(Rp Triliun)

Subsidi Energi diarahkanlebih tepat sasaran

Mendukung UMKM, Petani danLayanan Transportasi Publik

Subsidi Non Energi Diarahkan untuk

Melanjutkan pemberian subsidi tetap solar Rp500/liter

Mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis DTKS secara bertahap

Mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien

Kesiapan data penerima berbasis DTKS

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat

Verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan NIK (e-RDKK) dan penggunaan kartu Tani

Mendukung layanan transportasi publik dan penyediaan informasi

Memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR

Menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk MBR

Subsidi bunga KUR (Reguler) direncanakan Rp23,1 T atau meningkat dari APBN 2021 sebesar Rp14,8 T.

Plafon KUR Tahun 2020 Rp190 T, Tahun 2021 Rp285 T dan Tahun 2022 Rp316 T serta Subsidi Bunga KUR sebesar 6 Persen

Dukungan dunia usaha melalui fasilitas PPh DTP

Subsidi Energi

Pelaksanaan Transformasi Subsidi Energi dilakukan secara bertahap

Subsidi Pajak Rp12,7 T

Subsidi Bunga Kredit Program Rp29,0 T68,8

2,0

-7,9

2,50.8

4,5 6,6

63,464,9 65,4

68,4

72,9 Subsidi PSO Rp6,0 T

Subsidi Pupuk Rp25,3 T

2018 2019 2020 202220212017

Subsidi Non Energi(reguler)

Pertumbuhan (%)

Subsidi Energi Pertumbuhan (%)

2018 2019 2020 202220212017

153,5136,9

108,8128,5 134,0

97,6

-20,5 18,0 4,3-8,657,2

-10,8

(Rp Triliun)

RAPBN 2022


AnggaranPendidikan

BOP Pendidikan Keagamaan 195,3 rbpesantren/lembaga

Anggaran Pendidikan terkait PEN

Target

antara lain

Kartu Pra Kerja5,6 jutapeserta

Kebijakan/ Reform Pendidikan Indonesia 2022

Pembelajaran Jarak Jauh 42,4 jtsiswa/mahasiswa/pendidik

Pembelajaran Jarak Jauh 38,1 jutasiswa/mahasiswa/pendidik


Uang Kuliah Tunggal

Penguatan PAUD a.l. melalui BOP PAUD dan Dana Desa

Fleksibilitas pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa

Sekolah Penggerak (Sekolah teladan percontohan)

Percepatan pembangunan rehabilitasi melalui Belanja Pemerintah Pusat danDAK Fisik

Integrasi ketersediaan layanan pendidikan

Platform pembelajaran berbasis teknologi

Perbaikan kurikulum SMK dengan substansi pembelajaran teknis

Pengembangan riset terapan dan inovasi dengan Kerjasama industri & masyarakat

Pelaksanaan praktek kerja lapangan 1 semester dan teaching industry

Pelaksanaan program merdeka belajar

Sarpras Pendidikan

Mismatch PendidikanKualitas SDM

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional

20

RAPBN 2022


(Rp Triliun)

Subsidi Energi diarahkanlebih tepat sasaran

Mendukung UMKM, Petani danLayanan Transportasi Publik

Subsidi Non Energi Diarahkan untuk

Melanjutkan pemberian subsidi tetap solar Rp500/liter

Mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis DTKS secara bertahap

Mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien

Kesiapan data penerima berbasis DTKS

Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat

Verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan NIK (e-RDKK) dan penggunaan kartu Tani

Mendukung layanan transportasi publik dan penyediaan informasi

Memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR

Menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk MBR

Subsidi bunga KUR (Reguler) direncanakan Rp23,1 T atau meningkat dari APBN 2021 sebesar Rp14,8 T.

Plafon KUR Tahun 2020 Rp190 T, Tahun 2021 Rp285 T dan Tahun 2022 Rp316 T serta Subsidi Bunga KUR sebesar 6 Persen

Dukungan dunia usaha melalui fasilitas PPh DTP

Subsidi Energi

Pelaksanaan Transformasi Subsidi Energi dilakukan secara bertahap

Subsidi Pajak Rp12,7 T

Subsidi Bunga Kredit Program Rp29,0 T68,8

2,0

-7,9

2,50.8

4,5 6,6

63,464,9 65,4

68,4

72,9 Subsidi PSO Rp6,0 T

Subsidi Pupuk Rp25,3 T

2018 2019 2020 202220212017

Subsidi Non Energi(reguler)

Pertumbuhan (%)

Subsidi Energi Pertumbuhan (%)

2018 2019 2020 202220212017

153,5136,9

108,8128,5 134,0

97,6

-20,5 18,0 4,3-8,657,2

-10,8

(Rp Triliun)

RAPBN 2022


AnggaranPendidikan

BOP Pendidikan Keagamaan 195,3 rbpesantren/lembaga

Anggaran Pendidikan terkait PEN

Target

antara lain


Kebijakan/ Reform Pendidikan Indonesia 2022

Pembelajaran Jarak Jauh 42,4 jtsiswa/mahasiswa/pendidik

Pembelajaran Jarak Jauh 38,1 jutasiswa/mahasiswa/pendidik


Uang Kuliah Tunggal

Penguatan PAUD a.l. melalui BOP PAUD dan Dana Desa

Fleksibilitas pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa

Sekolah Penggerak (Sekolah teladan percontohan)

Percepatan pembangunan rehabilitasi melalui Belanja Pemerintah Pusat danDAK Fisik

Integrasi ketersediaan layanan pendidikan

Platform pembelajaran berbasis teknologi

Perbaikan kurikulum SMK dengan substansi pembelajaran teknis

Pengembangan riset terapan dan inovasi dengan Kerjasama industri & masyarakat

Pelaksanaan praktek kerja lapangan 1 semester dan teaching industry

Pelaksanaan program merdeka belajar

Sarpras Pendidikan

Mismatch PendidikanKualitas SDM

untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional

21

RAPBN 2022


PembangunanInfrastruktur

Kebijakan

Pemanfaatan Anggaran Infrastruktur

Anggaran Infrastruktur Rp170,4 TRp119,2 TRp95,2 TRp384,8 T

Belanja Pemerintah PusatTKDDPembiayaan Anggaran

Memenuhi ketersediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas dan mendukung penyelesaian Proyek Prioritas dan Strategis

Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi

Prioritas pembangunan terhadap output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi.

Penguatan sinkronisasi/integrasi pendanaan antara K/L, Pemda, dan BUMN/BLU/Swasta

Mendukung ketersediaan infastruktur pelayanan dasar, antara lain dalam bentuk:

Pembangunan Rumah Khusus 2.250 unit

Pembangunan Rumah Susun3.501 unit

Sistem Penyediaan Air Minum222.425 SR

Sistem Pengolahan Air limbah7.904 KK

Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan:

Pembangunan Jaringan Gas RT sebanyak 10.000 rb SR

Pembangunan jaringan irigasi105 rb Ha

Mendorong peningkatan produktivitas, melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, seperti:

Pembangunan Jalan baru205 km

Dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS)

Pembangunan Bandara baru

Pembangunan jembatan baru8.244 m

Pembangunan jalur KA

6.624 km’sp

6 Bandara

Pemerataan infrastruktur dan akses TIK, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM & literasi digital,

Penyediaan BTS di daerah 3T2.344 BTS

Penyediaan kapasitas jaringan internet25 GBPS melalui satelit

antara lain

RAPBN 2022


AnggaranPendidikanuntuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional

Catatan:Alokasi belanja PEN adalah alokasi tambahan dan alokasi regular yang di-taging PEN

Penguatan PAUD a.l. melalui BOP PAUD dan Dana Desa Fleksibilitas pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswaSekolah Penggerak (Sekolah teladan percontohan)

Kemendikbudristek : 594,5 rb mahasiswaKemenag : 56,1 rb mahasiswa

Bidikmisi/KIP Kuliah650,6 rb mahasiswa

Kemendikbudristek : 17,93 juta siswaKemenag : 2,3 juta siswa

Program Indonesia Pintar20,2 jutasiswa

Kemenag : 8,8 juta siswaTKDD : 45,1 juta siswa

Bantuan Operasional Sekolah53,99 jutasiswa

Baru : 8.600 mahasiswaOn going : 20.090 mahasiswa

Beasiswa (LPDP)

Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 2022

Perkembangan Anggaran Pendidikan

2018 2019 2020 202220212017 2018 2019 2020 202220212017Non PEN PEN Belanja Pemerintah Pusat TKDD Pembiayaan

406,1431,7

460,3 473,7

540,3 541,7

406,1431,7

460,3 473,7

540,3 541,7

511,4 513,7

258,0

137,6

442,4460,3431,7406,1

31,3

28,9 28,1

10,5

272,2

144,5

15,0

299,2

155,2

6,0

281,4

174,2

18,0

297,7

176,2

66,4

290,5

181,7

69,5

22

RAPBN 2022


PembangunanInfrastruktur

Kebijakan

Pemanfaatan Anggaran Infrastruktur

Anggaran Infrastruktur Rp170,4 TRp119,2 TRp95,2 TRp384,8 T

Belanja Pemerintah PusatTKDDPembiayaan Anggaran

Memenuhi ketersediaan layanan dasar, peningkatan produktivitas dan mendukung penyelesaian Proyek Prioritas dan Strategis

Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi

Prioritas pembangunan terhadap output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi.

Penguatan sinkronisasi/integrasi pendanaan antara K/L, Pemda, dan BUMN/BLU/Swasta

Mendukung ketersediaan infastruktur pelayanan dasar, antara lain dalam bentuk:

Pembangunan Rumah Khusus 2.250 unit

Pembangunan Rumah Susun3.501 unit

Sistem Penyediaan Air Minum222.425 SR

Sistem Pengolahan Air limbah7.904 KK

Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan:

Pembangunan Jaringan Gas RT sebanyak 10.000 rb SR

Pembangunan jaringan irigasi105 rb Ha

Mendorong peningkatan produktivitas, melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, seperti:

Pembangunan Jalan baru205 km

Dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS)

Pembangunan Bandara baru

Pembangunan jembatan baru8.244 m

Pembangunan jalur KA

6.624 km’sp

6 Bandara

Pemerataan infrastruktur dan akses TIK, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM & literasi digital,

Penyediaan BTS di daerah 3T2.344 BTS

Penyediaan kapasitas jaringan internet25 GBPS melalui satelit

antara lain

RAPBN 2022


AnggaranPendidikanuntuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional

Catatan:Alokasi belanja PEN adalah alokasi tambahan dan alokasi regular yang di-taging PEN

Penguatan PAUD a.l. melalui BOP PAUD dan Dana Desa Fleksibilitas pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswaSekolah Penggerak (Sekolah teladan percontohan)

Kemendikbudristek : 594,5 rb mahasiswaKemenag : 56,1 rb mahasiswa

Bidikmisi/KIP Kuliah650,6 rb mahasiswa

Kemendikbudristek : 17,93 juta siswaKemenag : 2,3 juta siswa

Program Indonesia Pintar20,2 jutasiswa

Kemenag : 8,8 juta siswaTKDD : 45,1 juta siswa

Bantuan Operasional Sekolah53,99 jutasiswa

Baru : 8.600 mahasiswaOn going : 20.090 mahasiswa

Beasiswa (LPDP)

Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 2022

Perkembangan Anggaran Pendidikan

2018 2019 2020 202220212017 2018 2019 2020 202220212017Non PEN PEN Belanja Pemerintah Pusat TKDD Pembiayaan

406,1431,7

460,3 473,7

540,3 541,7

406,1431,7

460,3 473,7

540,3 541,7

511,4 513,7

258,0

137,6

442,4460,3431,7406,1

31,3

28,9 28,1

10,5

272,2

144,5

15,0

299,2

155,2

6,0

281,4

174,2

18,0

297,7

176,2

66,4

290,5

181,7

69,5

23

RAPBN 2022


Teknologi Informasidan Komunikasi

mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional

Membangun dan Mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia.

Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital.

Pembangunan Pusat Data Nasional dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peningkatan pengembangan SDM dalam Industri TIK.

Melalui Belanja K/L,antara lain:

Melalui TKDD,antara lain:

Anggaran TIK Rp24,0 TRp3,4 TRp27,4 T

Belanja Pemerintah PusatTKDD

Kebijakan

Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T 9.586 lokasi desa

Penyediaan akses internet layanan publik20.965 lokasi

Pembangunan Pusat Data Nasional

Utilisasi Palapa Ring

Penyediaan Satelit Multifungsi

Media Pendidikan dan Perangkat TIK Pendidikan

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM RS)

Telemedicine dan Telekonsultasi

Penyediaan Prasarana Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Balai Penyuluhan KB

Dana Desa untuk pengembangan Desa Digital

Pemanfaatan Anggaran TIK

24

RAPBN 2022


KetahananPangan

Mendorong Peningkatan Produksi Komoditas Pangan dan Revitalisasi Sistem Ketahanan Pangan

Peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman

Peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarpras, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi

Perbaikan iklim usaha dan daya saing dan penguatan sistem pangan berkelanjutan

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Food Estate)- Pendekatan pasar (market driven) dan

rantai nilai (value chain)

- Pelibatan masyarakat setempat

- Peningkatan koordinasi antar institusi termasuk lintas K/L, peningkatan partisipasi swasta untuk memobilisasi pembiayaan dan keahlian teknis

Mendukung produksi bahan pangan, antara lain:

Pembangunan infrastruktur pangan, seperti:

Anggaran Ketahanan Pangan Rp70,5 TRp6,4 TRp76,9 T


Kebijakan

Produksi Padi57,5 juta ton

Produksi Jagung26 juta ton

Produksi Daging sapi dan Kerbau (karkas)0,59 juta ton

Pembangunan Jaringan Irigasi5 ribu ha

RehabilitasiJaringan Irigasi100 ribu ha (pusat)93,3 ribu ha (daerah)

Pembangunan bendungan lanjutan 33 unitdan baru 4 unit

Dukungan peralatan produksi pangan:

bantuan kapal perikanan;75 unit

bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan1.000 unit

Pengembangan200 unit lumbung66 pelabuhan perikanan90 balai benih di daerah

Pemanfaatan Anggaran Ketahanan Pangan

RAPBN 2022


Teknologi Informasidan Komunikasi

mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional

Membangun dan Mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia.

Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital.

Pembangunan Pusat Data Nasional dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peningkatan pengembangan SDM dalam Industri TIK.

Melalui Belanja K/L,antara lain:

Melalui TKDD,antara lain:

Anggaran TIK Rp24,0 TRp3,4 TRp27,4 T


Kebijakan

Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T 9.586 lokasi desa

Penyediaan akses internet layanan publik20.965 lokasi

Pembangunan Pusat Data Nasional

Utilisasi Palapa Ring

Penyediaan Satelit Multifungsi

Media Pendidikan dan Perangkat TIK Pendidikan

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIM RS)

Telemedicine dan Telekonsultasi

Penyediaan Prasarana Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Balai Penyuluhan KB

Dana Desa untuk pengembangan Desa Digital

Pemanfaatan Anggaran TIK

25

RAPBN 2022


Transfer ke Daerahdan Dana DesaPerbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah

Merespon Pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing alokasi TKDD;

Memfokuskan dukungan TKDD untuk penanganan Pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (BLT Desa);

DAK Nonfisik untuk pemberian insentif tenaga kesehatan.

Dukungan TKDD untuk program vaksinasi di Daerah

Menfokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM, serta kualitas pelayanan publik.

Dana Desa diprioritaskan untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor prioritas.

Melakukan refocusing belanja daerah melalui penggunaan DTU untuk meningkatkan kualitas belanja strategis di daerah, termasuk belanja untuk penanganan Covid-19.

Mempercepat pelaksanaan belanja di daerah melalui transfer berbasis kinerja dengan memperhatikan pelaksanaan penyerapan anggaran dan sinergi penganggaran pusat dan daerah

2020-2021

2022

DBH105,3

DAU378,0

DAK Fisik60,9

DID7,0

Dana Desa68,0

Otsus danDanais DIY

21,8

DAK Non Fisik129,5

TKDDRAPBN 2022

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2018 2019 2020 202220212017

742,0

4,5 7,30,021,0

-6,2

2,1

757,8

813,0

770,3 770,4762,5

682,2

697,9

734,2

698,4 702,4691,4

71,171,9

59,8

68,0

69,8

59,9

Transfer ke Daerah Pertumbuhan (%)Dana Desa

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

26

RAPBN 2022


Transfer ke Daerahdan Dana DesaPerbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah

Merespon Pandemi Covid-19 dengan melakukan refocusing alokasi TKDD;

Memfokuskan dukungan TKDD untuk penanganan Pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (BLT Desa);

DAK Nonfisik untuk pemberian insentif tenaga kesehatan.

Dukungan TKDD untuk program vaksinasi di Daerah

Menfokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan SDM, serta kualitas pelayanan publik.

Dana Desa diprioritaskan untuk perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta mendukung sektor prioritas.

Melakukan refocusing belanja daerah melalui penggunaan DTU untuk meningkatkan kualitas belanja strategis di daerah, termasuk belanja untuk penanganan Covid-19.

Mempercepat pelaksanaan belanja di daerah melalui transfer berbasis kinerja dengan memperhatikan pelaksanaan penyerapan anggaran dan sinergi penganggaran pusat dan daerah

2020-2021

2022

DBH105,3

DAU378,0

DAK Fisik60,9

DID7,0

Dana Desa68,0

Otsus danDanais DIY

21,8

DAK Non Fisik129,5

TKDDRAPBN 2022

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

2018 2019 2020 202220212017

742,0

4,5 7,30,021,0

-6,2

2,1

757,8

813,0

770,3 770,4762,5

682,2

697,9

734,2

698,4 702,4691,4

71,171,9

59,8

68,0

69,8

59,9

Transfer ke Daerah Pertumbuhan (%)Dana Desa

(Rp Triliun)

(Rp Triliun)

Pembiayaan Anggaran RAPBN 2022


dalam rangka menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan efisien dan inovatif

sebesar Rp868,0 triliun

Proyeksi Pembiayaan Anggaran Tahun 2022

Mengembangkan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, SWF, SMV, serta mendorong skema KPBU yang lebih massif.

Memperkuat asesmen atas usulan program restrukturisasi BUMN.

Pembiayaan investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta akses pembiayaan bagi MBR

Mendorong kewajiban penjaminan yang diarahkan untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur atau program penugasan Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran swasta dan badan usaha

Kebijakan Pembiayaan Anggaran

2020-2021Seiring dengan langkah extraordinary, Pemerintah melebarkan defisit anggaran di atas 3 persen terhadap PDB.

Pembiayaan anggaran meningkat untuk membiayai belanja penanggulangan pandemi Covid-19

Melalui penerapan konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran, defisit anggaran diupayakan menurun secara bertahap dengan prioritas membiayai belanja dan investasi penanggulangan pandemi Covid-19 dan PEN

402,1

961,5868,0

1.193,3

196,8

31,5

-19,4

-9,7

2022

2019 2020 20222021Pembiayaan Anggaran Pertumbuhan (%)

27


KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Advertorial RAPBN 2022 · 2021. 8. 16. · Editor: Direktorat Penyusunan APBN Desain dan Layout...

Documents

Transcript of Advertorial RAPBN 2022 · 2021. 8. 16. · Editor: Direktorat Penyusunan APBN Desain dan Layout...