ADMINISTRASI PUBLIK I ADMINISTRASI PUBLIK Ipusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/BUKU...

DIR

EKT

OR

I MIN

I TES

IS-D

ISER

TAS

IP

usat Pembinaan, Pendidikan, dan

Pelatihan Perencana B

adan Perencanaan Pembangunan N

asional

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASIDIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI

Editor: Dr. Guspika, MBA., dkk.PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IV

Serial buku ini dapat diakses secara daring melalui

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

ADMINISTRASI PUBLIK I


ADM

INISTRASI PUBLIK I

PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IV

Para karya siswa ASN yang mendapatkan beasiswa pascasarjana dari

Pusbindiklatren Bappenas setiap tahunnya menghasilkan beragam penelitian dalam

bentuk tesis dan disertasi yang sangat bermanfaat sebagai khazanah pengetahuan

dan informasi di bidang perencanaan pembangunan.

Guna menyebarluaskan hasil penelitian tersebut, Pusbindiklatren Bappenas

berupaya untuk menerbitkan ulang tesis dan disertasi tersebut dalam bentuk

ringkasan (anotasi) yang disebut Direktori Mini Tesis-Disertasi.

Direktori Mini Tesis-Disertasi ini terdiri dari 10 (sepuluh) buku yang terbagi ke

dalam 8 (delapan) tema besar, yaitu Administrasi Publik, Ekonomi Pembangunan,

Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Perencanaan Wilayah dan

Kota, Sistem dan Teknik Transportasi, Ilmu Lingkungan, Ekonomi Terapan, dan Studi

Pembangunan dan Perencanaan Wilayah

Serial buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif

terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah

yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat

maupun di pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

ISBN 978-602-53018-9-6


DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI


Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI


Editor: Dr. Guspika, M.B.A., dkk.


Sanksi Pelanggaran Pasal 72Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau denda pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Direktori Mini Tesis-Disertasi

Administrasi Publik I

©2019 oleh Bappenas

Jangan menggandakan dan/atau menggandakan semua dan/atau bagian dari buku ini tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Penanggung Jawab : Kapusbindiklatren

Editor : Dr. Guspika, MBA, Wignyo Adiyoso, S.Sos., MA, Ph.D., Ali Muharram, S.IP., M.SE, MA., Rita Miranda, S.Sos., M.PA., Wiky Witarni, S.Sos., M.A., Epik Finilih, Sofa Nurdiyanti, Endang Sugriati

Kontributor : Anindya Arief Setiadi, Supriyono, Agus Widodo, Dwiyana Sholichatin, Cornelia Rina Krismawardhani, Sigit Swastono, Susianah, Yusria Kusumasari, Sukiman, Irma Kharismawati, Plesmita Pujianti, Zaraqo, Rani Melisa, Amin Ariyanti, Rynald Erlangga F.

Exterior & Interior Design : Den Binikna & A. Ruhimat

Cetakan pertama, September 2019

ISBN: 978-602-53018-9-6

Diterbitkan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia

Jalan Proklamasi Nomor 70 Jakarta Pusat 10320

v

Daftar IsiKATA PENGANTAR — vii

01 MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI KABUPATEN KUBU RAYA| NIRMALA KRISHNA DEWI NIRMALA KRISHNA DEWI — 001

02 ANALISIS STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN ANINDYA ARIEF SETIADI, S.T. — 017

03 PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEREMPUAN DI TIGA DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL SUPRIYONO, S.I.P. — 031

04 KINERJA KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI SLEMAN AGUS WIDODO, S.I.P. — 047

05 SISTEM REMUNERASI BERDASARKAN EKSPEKTASI DAN KEPUASAN PEGAWAI (STUDI DI RSUD SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO) DWIYANA SHOLICHATIN — 063

06 KESIAPAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI — 075

07 ANALISIS KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL SIGIT SWASTONO, S.T. — 093

08 PROGRAM ASURANSI PERTANIAN: STUDI PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI DI KABUPATEN KEBUMEN SUSIANAH, S.T.P. — 111

vi

09 KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI KASUS PADA BADAN PENYELESAIAN YUSRIA KUSUMASARI, S.T. — 121

10 PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SUKIMAN, S.Sos. — 137

11 PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STRES KERJA PEGAWAI PUBLIK DENGAN SPIRITUALITAS SEBAGAI PEMEDIASI IRMA KHARISMAWATI — 151

12 ANALISIS PROSES EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DALAM RANGKA MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK KOMODITAS HASIL PERIKANAN KALBAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT PLESMITA PUJIANTI, S.I.P. — 163

13 PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR ZARAQO — 183

14 KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG RANI MELISA — 203

15 PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) MELALUI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BATANG AMIN ARIYANTI, S.Kom. — 217

16 PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI, KOMPETENSI SUMBER DAYAMANUSIA, DAN BUDAYAORGANISASI TERHADAP KINERJAORGANISASI DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT RYNALD ERLANGGA F, S.Si. — 231

vii

Kata Pengantar

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas secara berkala membuka kesempatan bagi

para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau unit kerja lainnya untuk mengikuti Program Beasiswa yang meliputi pendidikan gelar jenjang S2, baik program dalam negeri, linkage, maupun luar negeri, serta jenjang S3 dalam negeri. Tujuan pemberian beasiswa Pusbindiklatren Bappenas adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Selama tugas belajar para penerima beasiswa dituntut untuk melakukan pendalaman pengetahuan terkait pembangunan melalui penelitian yang bersifat konkret dan dapat diterapkan di daerah asalnya masing-masing yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tesisatau desertasi. Agar hasil-hasil penelitian tersebut dapat tersebar luas maka sangat relevan jika tesis/disertasi tersebut diterbitkan ulang dalam bentuk ringkasan (anotasi) yang termuat pada sebuah buku Direktori Mini Tesis-Disertasi.

Penerbitan buku Direktori Mini Tesis-Disertasi bertujuan agar hasil-hasil penelitian tersebut dapat dibaca, dimanfaatkan, dan diterapkan secara nyata sesuai dengan ruang lingkup kerja penerima beasiswa di lingkungan instansinya dan juga oleh pihak lain secara umum. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya untuk mendokumentasikan hasil karya dan hasil kajian penerima beasiswa pendidikan gelar dari Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas.

Buku Direktori Mini Tesis-Disertasi Program Beasiswa Pendidikan Gelar Tema: Administrasi Publik I ini merupakan buku pertama dari sepuluh buku yang akan diterbitkan pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya mendiseminasikan karya tulis ilmiah yang telah diselesaikan oleh karya siswa penerima beasiswa pendidikan gelar dari Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas.

viii

Serial buku ini diharapkan dapat menggambarkan manfaat dan kontribusi positif dari program beasiswa pendidikan gelar terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, baik dari sisi keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan aparat pemerintah, maupun dalam melaksanakan reformasi birokrasi di instansi masing-masing.

Jakarta, September 2019

Kapusbindiklatren

01MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI

TERBUKA DI KABUPATEN KUBU RAYA

MECHANISM OF FILLING HIGH LEADERSHIP POSITION THROUGH AN OPEN SELECTION

IN KUBU RAYA REGENCY

• Nama : Nirmala Krishna Dewi

• Unit Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya

• Program Studi : Magister Administrasi Publik

• Negara Studi : Indonesia

• Universitas : Universitas Gadjah Mada

DIREKTORI MINI TESIS-DISERTASI002

ABSTRAK

Pengisian jabatan yang selama ini dilaksanakan secara tertutup dirasakan tidak lagi ideal, karena pemilihan pejabat tersebut tidak didasarkan pada kompetensi yang dimiliki, tetapi lebih kepada unsur lainnya, seperti politis, kedekatan pribadi, dan lain sebagainya. Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi harus dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, dengan didasarkan pada sistem merit, ternyata tidak secara langsung dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya. Fokus penelitian ini adalah pada proses serta tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata cara dan pedoman, serta tidak ditemukannya praktik-praktik transaksional dalam penentuan pejabat yang terpilih. Bahkan, hasil dari pelaksanaan seleksi juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi kepala daerah dalam memberikan promosi dan mutasi pejabat.

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan, antara lain sedikitnya jumlah pelamar yang memutuskan ikut dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini dikarenakan masih adanya keraguan bahwa proses seleksi terbuka akan dilaksanakan secara murni dan transparan serta masih terdapat pihak-pihak yang beranggapan bahwa jabatan merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja sehingga merasa kurang sesuai apabila jabatan harus dilamar. Kendala lainnya ialah besarnya alokasi anggaran yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan seleksi terbuka serta belum disahkannya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan seleksi terbuka.

Kata kunci: pengisian jabatan, jabatan pimpinan tinggi pratama, seleksi terbuka, sistem merit

ADMINISTRASI PUBLIK I 003

ABSTRACT

Filling the position of officials that had been held in closed system is no longer perceived ideal to be carried out because election officials are not based on their competence but rather on other elements, such as political, personal closeness, and others. The emergence of Law No. 5 of 2014, which mandates that charging high leadership positions should be conducted openly and competitively on the basis of the merit system also did not directly able to overcome the various problems that exist.

This study was conducted to determine the mechanisms of filling the positions of high leadership through an open selection in Kubu Raya. The focus of this research is in the process and stage charging of filling leadership positions and stage charging and what are the constraints facing. The method used in this study is a qualitative research method with data collection was conducted through interviews, observation and documentation.

The results showed that the implementation of filling high leadership positions through an open selection in general has been running well, it's based on the suitability of the activities with the procedures and guidelines and there is no transactional practices in the determination of elected officials. In addition the results of the implementation of selection is also used as a reference for the Regional Head in carrying out promotions and transfers of officials.

On the other hand, there are still obstacles in the implementation of filling high leadership positions which is still found. The small number of applicants who decide to participate in the selection process that caused by they still doubt that the selection process will be implemented in a pure and transparent and there are those who feel that the position is a appreciation is the result of the work performance so they feel less appropriate when the position should be proposed to. Another constraint is the size of budget allocations to be prepared in an open selection and implementation of government regulations regarding the implementation of open selection that until now have not been ratified.

Keywords: Filling positions, Officials high leadership,open recruitment, merit system


MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA

DI KABUPATEN KUBU RAYA

MECHANISM OF FILLING HIGH LEADERSHIP POSITION THROUGH AN OPEN SELECTION

IN KUBU RAYA REGENCY

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengisyaratkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif ini adalah salah satu perubahan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi yang sedang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Proses pengisian jabatan pada instansi pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan secara tertutup sekarang diatur pelaksanaannya melalui seleksi terbuka dengan sistem merit. Sistem merit diartikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pemilihan pejabat secara terbuka dan kompetitif dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat dilaksanakan dalam rangka memperbaiki berbagai kelemahan yang terjadi pada proses pengisian jabatan yang selama ini dilaksanakan secara tertutup.

Kebijakan mengenai pengisian jabatan ini berangkat dari berbagai permasalahan yang masih muncul dalam proses pemilihan pejabat dalam birokrasi di Indonesia. Paradigma lama dalam pengisian jabatan selama ini cenderung berorientasi pada pembinaan karier PNS secara berjenjang dalam instansi dan kurang menekankan pada aspek prestasi kerja dan kompetensi. Hal ini menimbulkan implikasi negatif berupa lemahnya kompetisi, kurangnya motivasi, dan birokrasi yang tidak efisien (Lewis dan Gilman, 2005). Semangat kompetisi


yang rendah itu kemudian berdampak pada kurangnya inisiatif dari PNS untuk mengembangkan diri dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya. Padahal PNS merupakan motor penggerak utama dalam birokrasi dan menjadi penentu baik buruknya kinerja birokrasi pemerintahan. Jika kualitas kerjanya cenderung stagnan maka akan sulit untuk menciptakan PNS yang handal dan profesional.

Pemilihan pejabat dengan tidak menjadikan merit system sebagai dasar penilaian berakibat pada rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Merit system merupakan mekanisme yang dianggap paling layak dalam pengembangan SDM birokrasi karena memberikan ilustrasi pengelolaan birokrasi secara proporsional dan profesional. SDM yang berkontribusi dan berkapasitas lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pengembangan karier serta apresiasi prestasi dibandingkan dengan SDM yang berkontribusi serta berkapasitas lebih rendah (Sunaryo dan Cecillia, 2014). Melalui seleksi terbuka dalam pengisian jabatan membuat setiap PNS memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk duduk dalam suatu jabatan tertentu selama memiliki kompetensi seperti yang dibutuhkan. PNS yang tidak dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki akan secara langsung tereliminasi oleh PNS lain yang memiliki kompetensi yang lebih. Dengan demikian, akan lebih mudah menemukan PNS yang handal dan profesional karena meningkatnya persaingan dalam rangka menunjukkan kualitas yang dimiliki.

Pelaksanaan seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya dilakukan karena adanya perubahan pada susunan organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014, di mana terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipecah, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Munculnya Dinas Pendapatan Daerah kemudian menyebabkan belum adanya pejabat definitif yang ditempatkan pada SKPD tersebut. Padahal Dinas Pendapatan Daerah dinilai sebagai salah satu SKPD yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) terjadi kekosongan pejabat yang juga harus segera diisi. Penempatan pejabat pada posisi-posisi yang kosong tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena apabila tidak segera dapat menghambat pelaksanakan kegiatan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.


Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan di pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yakni dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan belum teranggarkan. Maka dari itu, pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat dikarenakan menunggu alokasi anggaran pada APBD perubahan tahun 2015. Selain itu, belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dinilai oleh pelaksana sebagai suatu kendala. Sesuai dengan UU ASN pasal 74 bahwasanya pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi sebagaimana diatur dalam pasal 69 sampai pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini menyebabkan tidak adanya aturan operasional baku dalam teknis pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut sehingga dimungkinkan terjadinya multiinterpretasi dalam pelaksanaannya, terutama dalam proses maupun cara serta parameter penilaian. Walaupun dalam pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, tetapi idealnya pelaksanaan seleksi terbuka hendaknya didasarkan pada peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum dapat disahkan karena masih dilakukan pembahasan. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Kabupaten Kubu Raya.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan latar belakang di atas, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pengisian jabatan. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Pengisian jabatan yang dilaksanakan secara tertutup dirasakan sudah tidak lagi ideal, karena beberapa hal ini.

a. Cenderung berorientasi pada pembinaan karier PNS secara berjenjang dalam instansi dan kurang menekankan pada aspek prestasi kerja dan kompetensi.

b. Masih berlakunya budaya paternalistik dalam birokrasi di mana penempatan seseorang pada suatu jabatan, daripada prestasi kerja.


c. Adanya anggapan bahwa koneksi dan kedekatan dengan penguasa dianggap sebagai hal yang lebih menguntungkan untuk mencapai suatu jabatan sehingga pelayanan kepada atasan lebih diutamakan daripada melayani masyarakat.

2. Di sisi lain pengisian jabatan menggunakan seleksi terbuka dengan berlandaskan sistem merit juga ternyata masih memiliki berbagai permasalahan, antara lain:

a. masih adanya intervensi bupati dalam proses seleksi,

b. masih kurangnya motivasi dari pegawai untuk ikut dalam proses pengisian jabatan secara terbuka,

c. masih adanya celah terjadinya praktik transaksional dalam penentuan pejabat,

d. perlunya alokasi dana yang cukup besar dalam pelaksanaan seleksi terbuka, dan

e. terjadinya multiinterpretasi dalam proses pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka bagi pelaksana di daerah dikarenakan belum disahkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Kubu Raya baru pertama kali melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif ini dipilih oleh peneliti, karena dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka . Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diketahui fenomena yang terjadi serta penyebabnya dan juga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.


C. Pembahasan Hasil Analisis

1. Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Kabupaten Kubu Raya

Kebijakan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pola pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pedoman pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan 3 (tiga) tahapan penting dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, antara lain:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Kubu Raya dimulai dengan pembentukan panitia seleksi. Panitia Seleksi dibantu oleh tim penilai (asesor). Menurut Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan seleksi, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (asesor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah. Adapun tim asesor yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berasal dari Assessment Center PT Persona Optima Indonesia melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 437/BKD/2015. Tim asesor ini memiliki tugas membantu Panitia Seleksi dalam melakukan uji kompetensi manajerial yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan atau fungsi jabatan.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan jabatan-jabatan lowong yang akan diseleksi melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 435/BKD/2015 pada tanggal 6 Oktober 2015 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang Dilakukan Seleksi Secara Terbuka.


Penilaian mengenai kompetensi manajerial yang dimiliki oleh calon pimpinan tinggi pratama menjadi salah satu dasar penilaian yang paling mempengaruhi hasil seleksi. Maka dari itu sebelum dilakukan seleksi terbuka, perlu dilakukan penyusunan standar kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh para calon pimpinan tinggi pratama.

Penyusunan standar kompetensi manajerial dilakukan oleh Tim asesor dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. Dari 33 (tiga puluh tiga) kompetensi manajerial yang terdapat dalam pedoman tersebut, kemudian dipilih 20 (dua puluh) kompetensi manajerial yang kemudian dijadikan standar penilaian bagi calon pimpinan tinggi pratama yang akan mengikuti seleksi terbuka.

b. Tahap Pelaksanaan

Pengumuman resmi mengenai pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Kubu Raya disampaikan oleh Panitia Seleksi dengan Nomor: 03/PANSEL-JPTP/2015 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kubu Raya Tanggal 17 November 2015. Pengumuman tersebut ditempel dan diedarkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga ke semua SKPD. Pengumuman juga dilakukan secara online melalui website resmi BKD Kabupaten Kubu Raya (bkdkuburaya.blogspot.co.id) pada tanggal 17 November 2015.

Setelah proses pengumuman dan pendaftaran, tahapan seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan secara tertutup dengan memeriksa kelengkapan berkas dan persyaratan masing-masing calon peserta. Hasil proses seleksi administrasi ini, seluruh peserta yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Peserta yang berhasil lulus dari seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi uji kompetensi teknis. Uji kompetensi teknis ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan, pengetahuan, serta sikap atau perilaku dari peserta terkait dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamarnya. Pemahaman yang baik dan tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan akan menjadi tolak ukur dasar dari tingkat kinerja yang diharapkan dari calon pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut. Instrumen utama yang dikembangkan untuk melihat kompetensi teknis calon pejabat


pimpinan tinggi pratama tersebut adalah dengan cara mewajibkan semua peserta membuat makalah. Substansi dasar makalah tersebut berisi tentang keterampilan dan pengetahuan para peserta terhadap tugas pokok serta fungsi jabatan yang dilamarnya.

Saat melakukan penilaian, seluruh anggota panitia seleksi memiliki hak yang sama serta diberikan kebebasan untuk melakukan penilaian terhadap makalah yang telah dibuat oleh peserta. Penilaian tetap mengacu pada substansi, skoring, dan parameter-parameter lainnya yang telah ditetapkan. Hasil akhir penilaian diperoleh dengan menggabungkan seluruh penilaian anggota panitia seleksi, kemudian dibagi 5 (sesuai dengan jumlah anggota panitia seleksi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian) agar diperoleh nilai rata-rata.

Setelah uji kompetensi teknis, selanjutnya peserta mengikuti uji kompetensi manajerial. Khusus untuk uji kompetensi manajerial, panitia seleksi dibantu oleh Tim Asesmen yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya. Uji kompetensi manajerial terdiri dari beberapa tes, yaitu, wawancara, Paper and Pencil Test and Intray, dan Leaderless Group Disscussion (LGD).

Hasil akhir proses seleksi ditetapkan melalui pengesahan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 02/PANSEL-PTP-KKR/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Seleksi Akhir Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dalam keputusan ini, dilampirkan nama 3 (tiga) peserta di masing-masing jabatan yang berhasil lulus dengan nilai terbaik.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014 bahwa hasil dari pelaksanaan seleksi harus dilaporkan kepada KASN. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyampaikan laporan hasil kegiatan seleksi kepada KASN pada tanggal 20 Januari 2016 dengan diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Setelah para pejabat terpilih dilantik, maka sesuai amanat Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014, maka para pejabat tersebut diberikan waktu untuk orientasi pada jabatan yang baru mereka tempati selama 1 (satu) bulan. Masa orientasi jabatan juga dijadikan sebagai bahan penilaian bagi Bupati Kubu Raya untuk memastikan layak atau tidaknya pejabat


terpilih tersebut duduk dalam jabatannya. Apabila selama masa orientasi jabatan terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai ataupun pejabat yang bersangkutan melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan, maka Bupati memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pejabat tersebut dicopot dari jabatannya.

Peneliti melakukan wawancara dan pengamatan selama masa orientasi jabatan dan ketiga pejabat tersebut dianggap dapat melaksanakan orientasi jabatan dengan baik sehingga dapat terus melanjutkan tugasnya sebagai pejabat terpilih.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Kabupaten Kubu Raya

Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya tidak lepas dari berbagai kendala. Pola pengisian jabatan yang baru jauh berbeda dengan pola lama yang dilaksanakan. Tentunya menimbulkan banyak perubahan yang harus dilakukan bagi penyelenggara kegiatan. Perubahan yang cukup signifikan juga dirasakan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Kini mereka dituntut untuk dapat siap menerima pola baru dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun kendala yang ditemukan oleh penulis terbagi ke dalam (tiga) hal yaitu kendala suplai, kendala etis, dan kendala organisasional.

a. Kendala Suplai

Kendala suplai yang dimaksud adalah jumlah calon pejabat yang bersedia untuk ikut serta dalam seleksi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa jumlah peserta yang mendaftar untuk ikut serta dalam pelaksanaan seleksi terbuka untuk 3 (tiga) jabatan yang berjumlah hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) peserta.

Hal ini menjadi kendala karena dalam pelaksanaan seleksi terbuka semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat (qualified) maka semakin mudah untuk memperoleh pejabat yang berkualitas. Sedikitnya jumlah pelamar dalam pelaksanaaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Kubu Raya menyebabkan pelaksanaan seleksi terbuka menjadi tidak sekompetitif seperti yang diharapkan. Bahkan


pada jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah hanya 4 (empat) orang calon pejabat yang sampai pada tahap akhir. Sementara idealnya di tahap akhir seleksi tersisa 3 (tiga) orang calon pejabat yang akan diserahkan kepada PPK untuk dipilih. Berarti dalam proses seleksi hanya akan terdapat 1 (satu) orang calon pejabat yang gugur. Hal inilah yang membuat penulis merasa bahwa kompetisi dalam pengisian jabatan tersebut menjadi kurang kompetitif.

Menurut hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, berikut penyebab kurangnya jumlah pelamar dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya.

1) Masih adanya keraguan bahwa proses seleksi terbuka akan dilaksanakan secara murni dan transparan sehingga masih adanya anggapan bahwa terdapat orang-orang yang telah dipersiapkan pada jabatan-jabatan tersebut.

2) Terdapat pihak-pihak yang beranggapan bahwa jabatan merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja sehingga merasa kurang sesuai apabila jabatan harus dilamar. Mereka mengganggap bahwa jabatan harusnya diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja bukan sesuatu yang harus mereka kejar dan usahakan melalui berbagai rangkaian tes yang panjang.

3) Mereka merasa tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang ditawarkan.

Kendala dalam hal jumlah pelamar menurut penulis dapat diatasi antara lain dengan melakukan sosisalisasi oleh penyelenggara mengenai tata cara pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka. Sosialisasi hendaknya dilakukan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, terutama kepada PNS yang dinilai memiliki kesempatan dan memenuhi syarat untuk dapat ikut serta dalam pelaksanaan seleksi jabatan. Sosialisasi diperlukan selain untuk memberikan pemahaman mengenai pola baru dalam pengisian jabatan, juga dapat dijadikan sebagai cara bagi penyelenggara untuk menghilangkan berbagai anggapan negatif terhadap pelaksanaan seleksi terbuka.

b. Kendala Etis Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi

terbuka di Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari berbagai isu yang berkembang mengenai keraguan akan objektivitas dan transparansi selama pelaksanan. Untuk mengatasi hal tersebut maka panitia seleksi kemudian menetapkan Kode Etik Panitia Seleksi melalui Peraturan Panitia Seleksi Nomor: 01/PANSEL-PTP-KKR/2015. Kode etik tersebut berupa asas-asas


yang mengatur mengenai kewajiban dan juga sanksi yang akan diterima panitia seleksi apabila melanggarnya. Asas-asas dalam kode etik tersebut meliputi

1) asas mandiri dan adil;

2) asas kepastian hukum;

3) asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas;

4) asas kepentingan umum; dan

5) asas profesionalitas.

Untuk membuktikan bahwa seleksi dilaksanakan secara objektif dan transparan maka panitia seleksi merekam seluruh proses seleksi, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pelaksanaan. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa penilaian yang mereka berikan terhadap para peserta betul-betul didasarkan pada performa yang ditampilkan oleh peserta selama proses seleksi. Apabila terjdi protes ataupun ketidakpuasan terhadap hasil penilaian maka dapat dibuktikan dengan hasil melihat rekaman yang dilakukan selama proses seleksi tersebut.

Selain itu transparansi juga dilakukan panitia seleksi dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melihat nilai hasil proses seleksi. Saat menyampaikan nilai yang diperoleh para peserta, disampaikan juga mengenai kelebihan dan kekurangan peserta yang menjadi pertimbangan dalam memberikan penilaian. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peserta untuk mengevaluasi dirinya sehingga dapat menampilkan performa yang lebih baik apabila kembali mengikuti seleksi terbuka pada kesempatan yang lain.

c. Kendala Organisasional Kendala organisasional yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka antara lain alokasi anggaran serta kebijakan mengenai seleksi terbuka.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 21 Januari 2015. Hal ini dilakukan dikarenakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Kubu Raya melalui seleksi terbuka merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan sehingga perlu koordinasi dengan KASN untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan pedoman pelaksanaan kegiatan.


D. KesimpulanBerdasarkan temuan dan hasil analisis data yang dilakukan penulis diperoleh beberapa hal penting mengenai mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya.

1. Mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian proses dan tahapan seleksi dengan tata cara yang telah ditetapkan.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan pemilihan panitia seleksi. Pemilihan panitia seleksi sudah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, baik dari jumlah maupun komposisinya. Panitia seleksi berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur internal dan eksternal serta didukung dengan pengalaman dan kecakapan yang berhubungan dengan jabatan yang diseleksi. Begitu juga penentapan standar kompetensi jabatan sudah disusun secara baik dengan memperhatikan jenis dan level kompetensi yang disesuaikan dengan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013.

b. Tahap Pelaksanaan

Untuk pengumuman yang disampaikan oleh penyelenggara sudah cukup jelas dan informatif serta dapat dengan mudah diperoleh baik secara langsung maupun online. Untuk pelaksanaan seleksi maupun uji kompetensi teknis, manajerial maupun psikotest juga sudah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari hasil proses seleksi juga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak dimana tidak ada protes ataupun keberatan yang diajukan oleh peserta lain yang tidak terpilih.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Untuk pelaksanaan orientasi jabatan bagi pejabat terpilih telah dilaksanakan dengan baik. Pelaporan pelaksanaan kegiatan juga sudah disampaikan kepada KASN serta mendapatkan apresiasi yang positif.

2. Penulis juga menemukan kendala dalam mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya.

a. Sedikitnya jumlah pelamar yang memutuskan ikut dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini karena masih adanya keraguan bahwa proses seleksi terbuka akan dilaksanakan secara murni dan transparan, adanya anggapan bahwa terdapat orang-orang yang


telah dipersiapkan pada jabatan-jabatan tersebut, terdapat pihak-pihak yang menganggap bahwa jabatan merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja bukan harus dilamar dan usahakan melalui berbagai rangkaian tes yang panjang, dan banyak di antara mereka yang memiliki kesempatan untuk ikut berkompetisi namun merasa tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang ditawarkan.

b. Alokasi anggaran yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan seleksi terbuka serta peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan seleksi terbuka yang sampai saat ini belum disahkan.

3. Proses penentuan pejabat yang akan dipilih oleh bupati didasarkan atas wawancara secara tatap muka yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati dengan masing-masing peserta yang telah berhasil lulus seleksi.

4. Hasil dari pelaksanaan seleksi dijadikan pedoman dan acuan bagi bupati dalam melakukan promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

E. Saran Kebijakan Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut.

1. Untuk pelaksanaan kegiatan serupa di kemudian hari hendaknya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh PNS untuk memberikan informasi yang rinci mengenai peraturan, pedoman, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan seleksi terbuka serta memberikan pemahaman untuk menghilangkan keraguan mengenai objektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi terbuka.

2. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu mengkaji kembali alokasi anggaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka.

3. Hendaknya pemerintah pusat dapat segera mengesahkan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi agar dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi instansi di daerah.

4. Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan informan yang dijadikan subjek penelitian terbatas, maka untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa disarankan agar memilih metode penelitian yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih baik.

02ANALISIS STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

ANALYSIS OF STRATEGY FOR ACCELERATION IN INCREASING OWNERSHIP OF BIRTH

DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF KEBUMEN DISTRICT

• Nama : Anindya Arief Setiadi

• Unit Organisasi : Dinas Hubungan Kominfo Pemerintah Kabupaten Kebumen





ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Osborne dan Plastrik. Konsep ini dinamakan konsep Five C’s Strategy. Kelima konsep strategi ini bertujuan untuk mentransformasikan sistem dan organisasi pemerintahan yang birokratis menjadi sistem dan organisasi yang mempunyai semangat wirausaha. Lima konsep strategi tersebut adalah Corestrategy, Consequences strategy, Customer strategy, Control strategy, dan Culture strategy.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dukungan data sekunder dari instansi terkait. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan strategi percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Core strategy, kelemahan strategi ini adalah sampai saat ini belum dibentuk UPTD sehingga fungsi pelayanan belum bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan. Tidak adanya UPTD mengakibatkan Bidang Pencatatan Sipil melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pembuat kebijakan dan fungsi pelayanan. Kelemahan lainnya, tujuan organisasi belum dirumuskan secara detail untuk masing-masing misi dan adanya pegawai yang memiliki pemahaman berbeda terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Consequences strategy, kelemahan yang ditemukan adalah tidak adanya reward dan punishment untuk memotivasi pegawai karena tugas pelayanan penerbitan akta kelahiran masih dianggap rutinitas. Customer strategy, pada pelaksanaan beberapa model pelayanan banyak ditemui hambatan,seperti ketidaksinkronan data sehingga masyarakat harus bolak-balik untuk memperbaiki ataupun melengkapi persyaratan, jarak yang jauh dan keterbatasan dana operasional, tidak semua bidan mau membantu membuatkan akta kelahiran,dan masalah koneksi jaringan. Disamping itu, waktu penyelesaian pembuatan akta yang menurut SOP adalah 5 (lima) hari juga cukup memberatkan masyarakat karena harus balik lagi ke Dispendukcapil untuk mengambil akta kelahiran yang sudah jadi. Control strategy, kelemahan strategi ini adalah masih adanya ego sektoral di seksi atau bidang dalam penentuan anggaran, mekanisme penampungan ide dan gagasan belum dilaksanakan dengan baik, dan pelaksanaan kerjasama dengan


penyelenggara pendidikan di tingkat PAUD, TK, dan SD belum dilaksanakan secara intens. Pada Culture strategy, kelemahan yang ditemukan yaitu masih jarangnya rotasi kerja bagi PNS, penghargaan yang belum diberikan secara formal dan masih minimnya kesempatan untuk melakukan kinerja benchmarking bagi pegawai yang melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Kata kunci: akta Kelahiran, pelayanan publik, strategi peningkatan kinerja


ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the acceleration strategies in the birth certificate ownership that have been implemented by the Department of Population and Civil Registration using the concept which proposed by Osborne and Plastrik. This concept was named the Five C's Strategy concept. The fifth concept of this strategy aims to transform the system and bureaucratic government organizations into a system and an organization that has an entrepreneurial spirit. Five of the strategic concept are the core strategy, consequences strategy, customer strategy, control strategy and culture strategy.

The method in this research is a descriptive qualitative. Data are collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis technique consists of data reduction, data presentation, and conclusion. The data collection is done by in-depth interviews, observation, and support secondary data from relevant instance. The data analysis technique consists of data reduction, data presentation and conclusion.

The research resultshowssome weaknesses and obstacles in the implementation strategy of accelerating the increase ownership birth certificates. Core strategy, the weaknesses of this strategy are up to this time have not established technical implementation unit so the service function can not be implemented at district level. The absence UPTD resulted Civil Registration Division carry out two functions, policy-makers and service functions. The others weakness, the purposes of the organization have not been formulated in detail for each mission and their employees who have a different understanding of the vision, mission and goals of the organization. Consequences strategy, the weaknesses of this strategy are the lack of reward and punishment to motivate employees because the issuance of a birth certificate service is still considered routine. Customer strategy, the implementation of several service models were encountered obstacles, such asdiscrepancies in the data so that the people should be back and forth to correct or complete the requirements, long distances and lack of operational budget, not all midwives want to help make a birth certificate and a network connection problems. In addition, the completion time of making a birth certificate which according to SOP is five (5) days also considerable burden on society because they have to return to Dispendukcapil to take a birth certificate that finished. Control strategy, the weaknesses of this strategy are still the ego sectoral on section or division in the determination


of the budget, the mechanisms of reception idea has not been implemented properly and the implementation of cooperation with providers of education at the early childhood, nursery school and elementary school has not implemented intensely. At the culture strategy, the weakness of this strategy are the scarcity of job rotation for civil servants, the award has not been given a formal and still lack the opportunity to do performance benchmark for employees who carry out services directly to the public.

Keywords: birth certificate, public services, performance improvement strategy


ANALISIS STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

ANALYSIS OF STRATEGY FOR ACCELERATION IN INCREASING OWNERSHIP OF BIRTH DEPARTMENT

OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF KEBUMEN DISTRICT

A. Latar Belakang

Akta kelahiran mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai bukti legalitas seseorang dan menjadi bukti awal kewarganegaraan. Dalam kehidupan sehari-hari akta kelahiran sangat dibutuhkan seseorang untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Berbagai kegiatan banyak yang membutuhkan informasi yang terdapat di dalam akta kelahiran. Kegiatan tersebut, antara lain persyaratan untuk masuk sekolah, membuat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan sebagainya. Di samping itu, akta kelahiran juga dibutuhkan untuk mengurus tunjangan bagi anak PNS/TNI/Polri, pencairan asuransi, dan pengurusan warisan. Upaya meningkatkan kepemilikan akta kelahiran menjadi penting dilakukan sebagai bentuk kewajiban negara dalam rangka melindungi sekaligus memenuhi hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan semua warganya.

Menurut UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, tugas dan kewenangan untuk menerbitkan akta kelahiran berada pada instansi pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk lingkup pemerintah Kabupaten Kebumen dimana penelitian ini dilakukan, tugas dan wewenang untuk menerbitkan akta kelahiran telah dimandatkan oleh Bupati Kebumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Perbup No. 77 Tahun 2008. Selaku instansi yang diberi mandat, mengingat pentingnyaakta kelahiran bagi penduduk seperti


yang disebutkan di atas, Dispendukcapil telah melakukan berbagai strategi agar tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kebumen memiliki prosentase yang tinggi.

Namun dari pelaksanaan beberapa strategi, ternyata hal tersebut belum mampu meningkatkan kepemilikan akta kelahiran secara signifikan dan angka keterlambatan pengurusan akta kelahiran juga masih relatif tinggi. Dengan kondisi demikian, penelitimemandang perlu untuk melakukan kajian analisis terhadap strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam upaya mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mempercepat peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Kebumen?

Mengacu pada tujuan penelitian ini, maka pendekatan yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin menggali lebih dalam tentang strategi yang telah dilaksanakan Dispendukcapil Kabupaten Kebumen dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran sekaligus menganalisisnya baik dari sisi penyelenggara, pihak-pihak yang membantu dalam proses pengurusan, maupun masyarakat selaku pengguna layanan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan pertimbangan tingkat kepemilikan akta kelahiran khususnya oleh anak-anak (0–17) tahun masih cukup rendah dan angka keterlambatan pengurusan (melebihi 60 hari sejak kelahiran) masih cukup tinggi. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. data primer yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi foto, dan hasil wawancara dengan beberapa informan, dan

2. data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.



1. Core Strategya. Penghapusan dan atau Pelepasan Fungsi yang Menghambat

Kontribusi pada Pencapaian Tujuan

Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan. Dalam pelaksanaannya, mengingat luasnya daerah kerja dan banyaknya masyarakat yang harus dilayani, beberapa tugas pelayanan yang diemban telah didelegasikan ke tingkat pemerintahan lainnya. Jenis pelayanan tersebut diantaranya pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga serta perekaman dan pencetakan KTP Elektronik. Sementara untuk fungsi pelayanan akta kelahiran dan lainnya belum bisa dilakukan karena belum terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kecamatan.

b. Kejelasan Peran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama Bidang Pencatatan Sipil masih berperan sebagai pembuat kebijakan teknis sekaligus sebagai pelaksana penyampaian pelayanan. Ini berarti belum ada pemisahan antara fungsi pengarahan dengan fungsi pelaksanaan dalam mekanisme penerbitan akta kelahiran.

c. Kejelasan Arah

Penetapan tujuan pelayanan dalam jangka 5 (lima) tahunan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra), sedangkan tujuan dan sasaran setiap tahunnya disusun dalam rencana kerja (Renja) SKPD. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan visi misi adalah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen. Strategi yang diterapkan, yaitu a) peningkatan pelayanan publik bidang administasi kependudukan dan catatan sipil baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan; b) peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil baik operator tingkat kecamatan maupun dinas; c) upgrade perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware); d) pengimplementasian sistem administrasi kependudukan yang meliputi pembangunan, updating, maupun pemeliharaan jaringan; e) kegiatan sosialisasi bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.


d. Analisis Core Strategy

Penetapan tujuan organisasi masih terlalu luas/lebar, belum dilakukan secara spesifik untuk masing-masing misi organisasi. Proses untuk menyamakan persepsi terkait visi, misi, dan tujuan organisasi belum sepenuhnya disetujui oleh pegawai. Dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memisahkan fungsi pengarah dengan fungsi pelaksana. Fungsi pengarah yang dimaksud adalah sebagai penyusun rencana, program, serta kebijakan, sedangkan fungsi pelaksana yaitu memberi pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan Dispendukcapil tidak berfokus pada satu fungsi saja. Tugas untuk melaksanakan pelayanan juga belum bisa didelegasikan ke tingkat pemerintahan lainnya, hal ini dikarenakan belum ada UPTD di tingkat Kecamatan.

2. Consequences Strategya. Manajemen Kinerja

Standar dan pengukuran kinerja dalam pelaksanaaan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen mengacu pada Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Namun, penerapannya belum disertai dengan pemberian reward dan punishment. Belum ada reward apabila target tercapai ataupun pemberian punishment jika gagal memenuhi target yang ditetapkan. Tambahan penghasilan yang diberikan berasal dari pemerintah daerah yang telah ditetapkan besarannya untuk masing-masing SKPD dan disamaratakan bagi semua pegawai berdasarkan golongan dan jabatan yang diemban.

b. Analisis Consequences Strategy

Dengan tidak diterapkannya reward dan punishment dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran dapat berpengaruh terhadap motivasi pegawai dalam memberikan pelayanan. Keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi target tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima pegawai. Insentif atau penalti sebenarnya penting diberikan untuk memotivasi pegawai. Pemberian insentif atau penalti akanmemacu pegawai untuk memberikan energi yang lebih, berpikir kreatif, tidak mudah putus asa, rela bekerja diluar yang seharusnya diberikan, menciptakan inovasi pelayanan dan menempuh cara-cara yang memungkinkan agar target yang ditetapkan bisa tercapai.


3. Customer Strategya. Pilihan Layanan bagi Pelanggan

Ada beberapa model pelayanan yang ditempuh oleh Dispendukcapil dalam pembuatan akta kelahiran di luar pelayanan reguler, yaitubekerjasama dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas,bekerjasama dengan bidan desa, danmenjemput bola ke desa-desa.

b. Pemastian Mutu Layanan

Pemastian mutu layanan dilakukan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pencatatan kelahiran, maklumat pelayanan, dan membuat sistem keluhan pelanggan.

c. Analisis Customer Strategy

Pelaksanaan beberapa model pelayanan masih banyak menemui hambatan sehingga sangat mengganggu keefektifannya. Pelayanan yang harusnya berlangsung cepat menjadi terganggu karena sering dijumpai ketidaksinkronan data antardokumen. Hal ini sebenarnya bisa diminimalisir seandainya pihak yang diajak bekerjasama diberi wewenang untuk mengakses aplikasi SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) sehingga mereka dapat melakukan verifikasi data. Hambatan lain yang dihadapi adalahketerbatasan biaya operasional terutama bagi puskesmas yang letaknya jauh.Tidak semua bidan mau membantu mengurus pembuatan akta kelahiran karena hal tersebut bukan suatu keharusan, masalah koneksi jaringan, dan banyaknya masyarakat yang belum memperbarui dokumen kependudukan.

Terkait dengan waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran, menurut SOP adalah 5 (lima) hari. Hal ini belum memenuhi keinginan dari Bupati agar pembuatan akta kelahiran dapat diselesaikan dalam sehari, sehingga masyarakat dapat mengambil akta yang sudah jadi pada hari itu juga.

4. Control Strategya. Pemberdayaan Organisasi

Pemberdayaan organisasi yang telah dilakukanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen diantaranya memberi wewenang dan keleluasaan kepada kepala seksi yang ada di masing-masing bidang untuk menyusun anggaran, pemberian peluang untuk merekrut pegawai


sesuai kebutuhan dengan status Tenaga Harian Lepas (THL), serta proses pengadaan barang/jasa yang sudah diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan pejabat pengadaan sehingga dapat mengurangi adanya campur tangan dari atasan.

b. Pemberdayaan Pegawai

Pemberdayaan pegawai yang dilaksanakan antara lain membentuk tim kerja yang melakukan pelayanan jemput bola ke desa-desa. Tim kerja beranggotakan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan pegawai lini pertama yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Hal lain yang dilakukan dalam pemberdayaan pegawai adalah dengan menampung semua masukan, ide dan gagasan dari karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Proses ini biasanya dilakukan pada saat apel pagi maupun pada saat staff meeting.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam forum SKPD. Dalam forum tersebut, stakeholder eksternal diberi kesempatan untuk memberikan saran dan masukan terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan. Cara lainnya adalah dengan menampung aspirasi dari kader desa dan ibu-ibu PKK pada saat pelaksanaan sosialisasi rutin di kecamatan. Masukan-masukan dari hasil sosialisasi dan forum SKPD selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

d. Analisis Control Strategy

Dalam penyusunan program dan anggaran, para Kepala Seksi/Subbag telah diberi keleluasaan. Namun dalam pemutusan, kepala dinas perlu cermat agar anggaran yang diputuskan benar-benar dibutuhkan dan dapat meningkatkan kinerja pelayanan. Proses penampungan ide dan gagasan dari para pegawai sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih tepat. Pegawai tidak boleh merasa diinterogasi karena dapat berakibat mereka menjadi segan dan malas untuk menyampaikannya. Atasan perlu menampung semua ide dan gagasan kemudian dilakukan pengkajian untuk memutuskan ide dan gagasan yang memiliki peluang besar meningkatkan kinerja pelayanan sekaligus bisa diterapkan dengan melihat ketersediaan anggaran.


5. Culture Strategya. Mengubah Kebiasaan

Untuk mengubah kebiasaan buruk terutama datang terlambat dilakukan dengan rutin melaksanakan apel pagi. Dengan datang tepat waktu, maka proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang ada. Cara lainnya dengan melakukan rotasi kerja. Rotasi kerja perlu dilakukan untuk mengurangi kejenuhan yang disebabkan melakukan pekerjaan yang sama dalam kurun waktu yang lama serta dapat memberi pengalaman baru kepada pegawai. Upaya untuk mengubah kebiasaan juga dilakukan dengan menemui masyarakat yang sedang mengurus pembuatan dokumen kependudukan dan pengenalan teknologi/metode baru.

b. Menyentuh Perasaan

Pendekatan menyentuh perasaan di Dispendukcapil dilakukan saat merayakan keberhasilan, walaupun belum diterapkan secara formal dan baru dilakukan secara spontan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi tim maupun organisasi secara keseluruhan. Apabila mengalami kegagalan dalam memenuhi target, pimpinan tidak serta merta menyalahkan dan memberi hukuman tetapi menganjurkan agar melakukan evaluasi program, meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan, lebih mengintensifkan sosialisasi dan menganjurkan untuk mengajukan anggaran tambahan jika memang sarana prasarana dirasa masih kurang mencukupi. Cara lain yang ditempuh diantaranya menningkatan kapasitas pegawai baik dalam jumlah maupun kemampuan dan memperkuat komitmen terhadap pelayanan kepada masyarakat.

c. Mengubah Pikiran

Ada beberapa hal yang telah dilakukan dalam pendekatan mengubah pikiran diantaranya dengan melakuan kinerja benchmarking, membangun visi misi bersama, dan orientasi pegawai baru. Kinerja benchmarking dilakukan dengan mengunjungi daerah yang dianggap telah berhasil dalam menerbitkan akta kelahiran. Dalam usaha membangun visi bersama, Kepala Dinas tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kepada pegawai tentang visi dan misi organisasi, kondisi organisasi yang diinginkan di masa yang akan datang, tupoksi dinas sebagai pelayan masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan, dan mengimbau kepada pegawai terutama yang langsung berhadapan dengan masyarakat agar memberikan pelayanan yang menyenangkan. Orientasi pegawai baru dilakukan dengan membantu


pegawai untuk memahami tupoksi organisasi, mempelajari sesuatu yang baru secara bersama terkait sistem administrasi kependudukan dengan memberikan hak akses kepada mereka sehingga pegawai baru tersebut memperoleh kesempatan untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuan perihal sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

d. Analisis Culture Strategy

Rotasi kerja sudah diterapkan dalam culture strategy untuk mengurangi kejenuhan dan memberi pengalaman baru. Namun penerapannya lebih banyak dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sementara untuk PNS masih sangat jarang diterapkan. Banyak PNS yang sudah tahunan melaksanakan pekerjaan yang tidak berubah, tentunya hal ini dapat mengakibatkan kejenuhan dan tidak memberi kesempatan untuk menambah pengalaman dan kemampuan yang baru. Pemberian penghargaan sekali waktu juga perlu dilakukan kepada pegawai yang berprestasi. Hal ini tentu akan memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik bagi organisasi. Pelaksanaan kinerja benchmarking perlu dilakukan untuk belajar dari organisasi lain yang telah berhasil. Namun hendaknya tidak hanya PNS yang mengikutinya, para pegawai lini pertama juga perlu diberi kesempatan untuk mengikutinya agar membuka pikiran mereka, menambah pengetahuan, dan membuka kesadaran tentang pentingnya pelayanan kepada masyarakat.

D. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran cukup memberikan hasil, walaupun masih belum memuaskan. Namun, tentunya masih memerlukan perbaikan dan peningkatan agar pelayanan di masa yang akan datang lebih baik lagi. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen perlu melakukan evaluasi secara rutin pada setiap strategi untuk menemukan bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan sehingga dapat segera melakukan perbaikan. Hal paling utama adalah konsistensi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dalam menjalankan 5 (lima) strategi tersebut.


E. Saran KebijakanBerdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran.

1. Untuk menggantikan peran UPTD, bisa dilakukan dengan membuka loket pelayanan akta kelahiran di 3 (tiga) sampai 4 (empat) wilayah kerja (eks-kawedanan).

2. Untuk lebih memotivasi pegawai perlu diterapkan reward dan punishment. Reward diberikan dengan mengusahakan tambahan penghasilan bagi pegawai apabila presentase kepemilikan akta kelahiran meningkat bahkan melampaui target yang ditetapkan dan angka keterlambatan pengurusan akta kelahiran menurun.

3. Terkait dengan model pelayanan di luar pelayanan reguler perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

a. Membuat aplikasi tambahan yang terintegrasi dengan aplikasi SIAK yang dapat diakses oleh pihak rumah sakit/puskesmas dan bidan.

b. Meningkatkan status kerjasama dengan bidan desa tidak hanya sekadar pemberian waktu khusus pelayanan tetapi ditingkatkan menjadi MoU

c. Dispendukcapil perlu berlangganan IP Publik (internet) sendiri untuk aplikasi SIAK guna menghilangkan ketergantungan pada jaringan VPN provinsidan mempercepat akses aplikasi SIAK.

d. Dalam pelayanan jemput bola, kerjasama antarbidang perlu ditingkatkan.Terutama dalam penyediaan data penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga sebelum program jemput bola dilaksanakan, penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran tersebut telah diberitahu terlebih dahulu.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan kelahiran perlu diperbarui terutama dalam jangka waktu penyelesaian.

5. Memperluas kerjasama dengan kelompok masyarakat seperti guru PAUD, TK, dan SD sekaligus meningkatkan sosialisasi ke wilayah.

6. Menampung semua saran, masukan, ide, dan gagasan dari pegawai untuk kemudian diputuskan yang paling memungkinkan diterapkan guna meningkatkan kinerja pelayanan serta memberikan penghargaan secara formal terhadap suatu keberhasilan.

7. Melakukan rotasi kerja khususnya bagi PNS sertamemberikan kesempatan kepada pegawai lini pertama untuk mengikuti kinerja benchmarking.

03PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEREMPUAN

DI TIGA DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

POLITICAL PARTICIPATION OF THE MEMBERS OF THE CONSULTANTS OF WOMEN VILLAGE

IN THREE VILLAGES OF GUNUNGKIDUL DISTRICT

• Nama : Supriyono

• Unit Organisasi : SETDA Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul





ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD menjadi sangat penting untuk mengawal aspirasi kaum perempuan supaya menjadi kebijakan publik desa dan terdanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) karena pada dasarnya yang lebih mengerti kebutuhan perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri. Dalam realisasinya saat ini meskipun Bupati Gunungkidul adalah seorang perempuan, namun belum semua desa terpenuhi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD. Dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa maka diperlukan keaktifan partisipasi politik anggota BPD perempuan agar kepentingan kaum perempuan tidak semakin terpinggirkan.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi partisipasi politik anggota BPD perempuan di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari, Desa Nglipar Kecamatan Nglipar, dan Desa Petir Kecamatan Rongkop dalam menjalankan fungsi BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala desa, serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota BPD perempuan Desa Baleharjo yang berada di wilayah perkotaan dapat berpartisipasi aktif menjalankan fungsi BPD dalam substansi voice, akses, dan kontrol, namun kurang aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sedangkan dua anggota BPD perempuan Desa Nglipar yang berada di wilayah semi perkotaan, cenderung kurang aktif dalam menjalankan semua fungsi BPD. Keaktifan hanya terlihat pada substansi kehadiran. Sementara tiga anggota BPD perempuan Desa Petir yang berada di wilayah perdesaan justru dapat aktif menjalankan fungsi BPD dalam substansi voice, akses, dan kontrol. Kepentingan perempuan juga banyak yang bisa terdanai dalam APBDesa. Namun cenderung kurang aktif dalam fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam substansi voice.

Aspek-aspek yang menghambat keaktifan partisipasi anggota BPD perempuan adalah budaya patriarki, aturan lembaga, tidak terwakilinya perempuan dalam manajemen puncak, dan kurangnya pemahaman terhadap fungsi BPD. Tingkat kesulitan geografis wilayah dan waktu penyelenggaraan


rapat dapat diatasi melalui kebijakan afirmatif. Sementaraaspek pendukung partisipasi adalah adanya dukungan keluarga dan motif menjadi anggota BPD. Namun motif partisipasi anggota BPD perempuan belum dilandasi kebutuhan untuk mengubahsituasi yang memarginalkan perempuan. Disarankan agar BPD menerapkan kebijakan afirmatif sesuai kondisi desa masing-masing, mendorong anggota BPD perempuan untuk menambah wawasan agar dapat mengawal kegiatan berwawasan perempuan yang berhasil masuk dalam APBDesa, serta mengintensifkan pembinaan tentang fungsi, kewajiban, dan hak BPD.

Kata Kunci: partisipasi politik perempuan, Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014


ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 on Village has mandated representation of women in the membership of Village Consultative Council (BPD). The representation of women in the membership of BPD become extremely important to guard the aspirations of women in order to be the public policy of the village and funded through the Budget of the Village (APBDesa), because basically, who understand the needs of women are the women themselves. In reality today, despite the Regent of Gunungkidul is a woman, but in some villages unmet women's representation in the membership of BPD. With the growing size of the budget managed by the village government it needed the active political participation of women in the BPD that women's interests are not further marginalized.

This thesis aims to determine the condition of women’s political participation in the BPD in Village Baleharjo District of Wonosari, Village Nglipar District of Nglipar, and Village Petir District of Rongkop in performing the function BPD to discuss and agree on the village’s draft regulation with the village chief, and share their aspirations of rural communities, and supervise the performance of the village chief, as well as aspects that influence it. This study uses qualitative research methods with data collection through in-depth interviews, observation and documentation.

The results showed that women members of BPD Baleharjo residing in urban areas can participate actively in function of BPD on the substance of voice, access, and control, but less active in channeling the aspirations of communities. Meanwhile, two female members of BPD Nglipar located in semi-urban areas, tend to be less active in performing all the functions of BPD. Activeness only seen on the substance of the presence. While the three women members of BPD Petir residing in rural areas it can be as active in function of BPD on the substance of voice, access, and control. Women's interests too much can be funded in APBDesa. But in voice substance they tend to be less active in the function to oversee the performance of the village chief.

The aspects that hinder women's active participation in the BPD is a patriarchal culture, institution rule, women are not represented in top management, and lack of understanding of the function of BPD. Difficulty geographic area and time of the meetings can be addressed by affirmative action policy. While supporting aspects of participation is the support of family and


motives become members of the BPD. But the motif of women to participation in the BPD is not based on the need to change the situation that marginalize women. It is recommended that BPD implement affirmative policies according to the conditions of each country, to encourage women members of BPD to broaden in order to oversee the program minded women to succeed funded in APBDesa, as well as intensify guidance on functions, duties, and rights of BPD.

Keywords: Women's Political Participation, Village Consultative Council, Act No. 6 of 2014


PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEREMPUAN

DI TIGA DESA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

POLITICAL PARTICIPATION OF THE MEMBERS OF THE CONSULTANTS OF WOMEN VILLAGE

IN THREE VILLAGES OF GUNUNGKIDUL DISTRICT

A. Latar Belakang Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa saat ini semakin besar dengan adanya transfer bantuan keuangan dari pemerintah. Untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya perlu melibatkan dan memperhatikan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan, salah satunya kaum perempuan. Agar aspirasi kaum perempuan bisa terakomodir dalam kebijakan publik desa maka sangat membutuhkan partisipasi khususnya dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan.

Sayangnya peran perempuan dalam wilayah publik selama ini banyak mengalami hambatan. Pengaruh budaya patriarki menjadi salah satu penghambat bagi partisipasi perempuan dengan menempatkan posisi perempuan sebagai the second sex. Pembagian tugas “di dalam” keluarga (domestic) bagi perempuan dan tugas “di luar” keluarga (public) bagi laki-laki sangat besar pengaruhnya terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan-keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menentukan tatanan kehidupan bermasyarakat atau dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan (public), dominasi masih ada pada kaum laki-laki.2

Kabupaten Gunungkidul yang meskipun saat ini dipimpin oleh bupati perempuan, merupakan daerah yang rentan terhadap rendahnya partisipasi perempuan dalam wilayah publik. Contoh posisi subordinasi perempuan di Kabupaten Gunungkidul dalam bidang politik bisa dilihat dari masih kecilnya representasi keterwakilan perempuan pada lembaga permusyawaratan di tingkat


desa. Dari 1.536 anggota BPD pada tahun 2015 jumlah anggota BPD perempuan hanya mencapai 120 orang atau 7,81%. 3Sebagai pihak yang lebih mengerti aspirasi, kebutuhan, dan masalah perempuan, selama ini anggota BPD perempuan menjadi pihak yang jumlah suaranya minoritas dalam mengawal suatu kebijakan.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisKekhawatiran terhadap potensi semakin tidak berpihaknya kebijakan publik bagi perempuan di tengah kondisi meningkatnya kemampuan anggaran desa, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai keaktifan partisipasi politik anggota BPD perempuan berdasarkan perbedaan karakteristik antarwilayah di Kabupaten Gunungkidul dengan rumusan masalah berikut ini.

1. Bagaimanakah partisipasi politik anggota BPD perempuan berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

2. Aspek-aspek apa yang mempengaruhi partisipasi politik anggota BPD perempuan berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan fungsinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan secara kontekstual mengenai fakta dan alasan yang melatarbelakangi fenomena partisipasi anggota BPD perempuan serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Data yang dijadikan acuan utama adalah berbentuk ucapan atau tulisan dari narasumber terpilih, namun tidak menolak data yang berwujud angka yang bisa ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive terhadap satu desa pada masing-masing zona wilayah berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul yang terdapat anggota BPD perempuan. Zona tengah dipilih Desa Baleharjo yang berstatus desa urban di wilayah perkotaan Wonosari. Zona Utara dipilih dengan Desa Nglipar yang memiliki sifat semi urban karena menjadi ibu kota Kecamatan Nglipar. Dan zona selatan dipilih Desa Petir Kecamatan Rongkop sebagai desa berstatus rural (pedesaan). Perbedaan kultur dan karakteristik wilayah serta tingkat kesulitan geografis dan jumlah anggota BPD perempuan pada ketiga desa tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi partisipasi anggota BPD perempuan pada masing-masing desa di Kabupaten Gunungkidul.


Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (In-Depth Interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara terhadap informan bersifat terbuka agar mendapatkan jawaban yang jujur dan luas. Peneliti menggunakan panduan wawancara untuk mengarahkan proses wawancara agar tetap berada dalam konteks penelitian. Informan dipilih secara purposive karena diyakini memiliki relevansi dan dipandang mampu memberikan informasi mengenai partisipasi anggota BPD perempuan. Informan tersebut adalah seluruh anggota BPD perempuan, Ketua BPD, Kepala Desa, Dukuh, anggota PKK, dan tokoh perempuan pada ketiga desa lokasi penelitian. Sementarainforman terkait kebijakan mengenai BPD adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Camat yang mewilayahi desa lokasi penelitian.

Kemudian melalui observasi penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung mengenai gejala, kejadian atau sesuatu yang terjadi, baik terhadap tempat, pelaku, juga terhadap aktivitas partisipasi anggota BPD perempuan dalam rapat atau sidang. Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipasi, yaitu peneliti mendatangi kegiatan rapat atau sidang BPD tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementaramelalui studi dokumentasi penulis menganalisa berbagai data sekunder yang terkait, seperti daftar hadir dan notula rapat yang melibatkan BPD, peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa, serta data lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh gambaran kejadian nyata tentang objek yang diteliti.

Hasil dari transkrip wawancara terhadap informan, penulis melakukan reduksi data (data reduction) dengan mengambil jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan yang sebenarnya. Berdasarkan jawaban dari seluruh informan tersebut serta didukung hasil observasi dan penelusuran dokumen daftar hadir serta notula rapat, kemudian penulis mencariarah polanya dalam menggambarkan kondisi partisipasi politik anggota BPD perempuan, baik dari substansi partisipasi voice, akses, maupun kontrol terhadap pelaksanaan fungsi BPD pada masing-masing desa lokasi penelitian.

Kumpulan informasi yang telah membentuk pola partisipasi anggota BPD perempuan serta aspek-aspek yang mempengaruhi pada masing-masing desa lokasi penelitian kemudian disajikan (data display) dengan mendeskripsikan ke dalam uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori.

Dari deskripsi yang telah dibuat kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) dengan mencari makna setiap


gejala yang diperoleh di lapangan sejak awal pengumpulan data, mencatat keteraturan atau pola penjelasan, dan alur kausalitas. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.


1. Partisipasi Voicea. Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari

Satu-satunya anggota BPD perempuan di Desa Baleharjo menjabat sebagai Sekretaris BPD. Selain bertugas untuk mengatur acara rapat di internal BPD, juga aktif dalam menyampaikan pendapat pada rapat baik internal BPD maupun rapat bersama pemerintah desa, bahkan pernah beradu argumentasi pada saat pembahasan RAPBDesa. Yang bersangkutan merasa sudah terbiasa menikmati dan berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Pendapatnya pernah dipakai sebagai penentu kebijakan mengenai pungutan/sewa balai desa.

Namun keaktifan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat belum begitu dirasakan pada level tingkat desa. Dari total APBDesa Baleharjo tahun 2016 sebesar Rp1.481.672.454,00 alokasi belanja untuk kepentingan perempuan Desa Baleharjo baru mendapatkan porsi sebesar Rp57.280.000,00 atau 3,86%. Meskipun di luar APBDesa tersebut, terdapat beberapa kegiatan pelatihan yang diselenggarakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dari kaum perempuan yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak lain, hasil dari lobi-lobi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa, setiap kali ada pertemuan BPD dengan pemerintah desa, anggota BPD perempuan tersebut sering bertanya dan kalau belum mendapat jawaban yang pasti dia masih mengejar terus.

b. Desa Nglipar Kecamatan Nglipar

Anggota BPD perempuan di Desa Nglipar berjumlah dua orang. Dari hasil pengamatan peneliti, partisipasi politik kedua anggota BPD perempuan Desa Nglipar tersebut masih belum merata dan kurang aktif.


Dalam melaksanakan fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,keduanya relatif jarang untuk menyampaikan pendapat dalam rapat/sidang internal BPD. Begitu pula partisipasi dalam sidang bersama pemerintah desa tergolong pasif.

Demikian pula partisipasi dalam menjalankan fungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa pada substansi voice masih kurang aktif. Salah satu anggota BPD perempuan justru menyatakan bahwa dalam musyawarah dusun lebih banyak berpartisipasi untuk memberikan usulan selaku PKK (warga padukuhan) dan tidak mengatasnamakan sebagai anggota BPD. Itupun sebatas mengusulkan sampai tingkat padukuhan dan tidak bisa mengawal agar lolos mendapatkan prioritas pada musrenbang tingkat desa, karena dalam forum musyawarah perencanaan tingkat desa kedudukan BPD dianggapnya hanya untuk mengawasi saja.

Sementara itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, anggota BPD perempuan belum bisa aktif dalam mengajukan pertanyaan atau menyatakan usulan dan pendapat karena dianggap kalah pamor dibanding dengan kepala desa.

c. Desa Petir Kecamatan Rongkop

Tiga orang anggota BPD perempuan Desa Petir dapat menggunakan haknya dengan baik untuk berpendapat sebagai anggota BPD. Sebagaimana diakui oleh hampir semua informan, bahwa anggota BPD perempuan pada saat rapat internal BPD maupun saat rapat bersama pemerintah desa selalu ada yang menyampaikan pendapat. Anggota BPD perempuan tersebut tidak merasa ada diskriminasi dan dominasi peran anggota BPD laki-laki terhadap anggota BPD perempuan.

Semua informan menyatakan bahwa anggota BPD perempuan aktif menyalurkan aspirasi masyarakat terutama menyangkut kepentingan kaum perempuan. Keberadaan anggota BPD perempuan di desanya diakui turut mempengaruhi keberhasilan aspirasi perempuan menjadi kegiatan prioritas dan dibiayai dalam APBDes. Dari total belanja APBDesa Petir Tahun 2016 sebesar Rp1.439.427.150,00 alokasi belanja menyangkut kepentingan perempuan Desa Petir mendapatkan porsi sebesar Rp232.831.500,00 atau 16,18%.


Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa, bahwa sebagai mitra kerja pemerintah desa mereka sebatas untuk mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah desa dan menurutnya sudah berjalan baik. Tidak adanya permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengakibatkan cenderung tidak dimanfaatkannya hak bersuara (voice) anggota BPD dalam rangka pengawasan kinerja kepala desa.

2. Partisipasi Aksesa. Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari

Partisipasi anggota BPD perempuan Desa Baleharjo dalam hal akses untuk memperoleh informasi agenda dan materi persidangan sangat dominan karena yang bersangkutan bertugas membuat undangan rapat dan penggandaan materi rapat/draft rancangan peraturan desa. Sedangkan menyangkut partisipasi kehadiran dalam rapat BPD tergolong aktif apalagi dengan ketugasan sebagai Sekretaris harus datang lebih awal untuk menyiapkan sarana prasarana rapat agar bisa berjalan lancar. Sampai-sampai waktu penyelenggaraan rapatpun menyesuaikan kapan yang bersangkutan bisa hadir.

Demikian pula dalam melaksanakan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, partisipasi dalam substansi akses dan kehadiran tergolong aktif. Namun keaktifan secara pribadi di luar forum resmi penjaringan masih terbatas di wilayah padukuhannya sendiri.

Terkait fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa, anggota BPD perempuan dalam mengikuti pertemuan rutin baik bersama pemerintah desa maupun internal BPD, maka partisipasi anggota BPD perempuan dalam substansi akses informasi dan kehadiran tergolong aktif.


Terkait partisipasi dalam hal akses untuk memperoleh informasi agenda dan mendapatkan materi rancangan peraturan desa cukup baik. Dalam hal partisipasi kehadiran pada rapat BPD sepanjang itu ada undangannya berusaha untuk datang. Demikian juga dalam hal mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa termasuk cukup aktif meskipun relatif terbatas dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan satu tahun satu kali.


Sedangkan terkait partisipasi dalam hal akses untuk melaksanakan fungsi penjaringan aspirasi masyarakat, anggota BPD perempuan dianggap belum berpartisipasi aktif. Keberadaannya masih dianggap sebagai anggota PKK padukuhan dan bukan anggota BPD.


Terkait partisipasi anggota BPD perempuan dalam hal akses untuk memperoleh informasi agenda dan materi persidangan cukup baik. Dalam hal partisipasi kehadiran pada rapat BPD ketiga anggota BPD perempuan tergolong aktif baik pada saat rapat dilaksanakan siang atau malam hari. Padahal dalam pengamatan penulis, jarak antara rumah masing-masing anggota BPD perempuan ke balai desa kurang lebih sejauh 1 kilometer dan melalui bulak (ladang) dengan penerangan jalan yang minim. Kebijakan afirmatif diambil oleh lembaga BPD dengan memindahkan tempat pertemuan ke lokasi yang mudah dijangkau dari tempat tinggal anggota BPD perempuan.

Demikian pula terkait partisipasi akses aspirasi masyarakat serta keaktifan dalam melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, semua anggota BPD perempuan Desa Petir menyatakan aktif terlibat penjaringan aspirasi masyarakat secara kelembagaan BPD. Hal tersebut juga diakui oleh informan-informan lainnya.

Terkait fungsi pengawasan, anggota BPD perempuan mendapatkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dari pemerintah desa yang diberikan kepada lembaga BPD sebagai salah satu bahan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Partisipasi Kontrola. Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari

Terkait substansi partisipasi dalam hal kontrol terhadap kinerja kepala desa, secara kelembagaan BPD Baleharjo telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengundang pemerintah desa atau menghadiri undangan koordinasi dari pemerintah desa untuk mendengar penjelasan pemerintah desa termasuk laporan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara rutin bulanan. Partisipasi anggota BPD perempuan dalam mengontrol kinerja kepala desa dilaksanakan dengan menanyai secara langsung kepada bendahara tentang kendala yang dihadapi ketika laporan-laporan terlambat


dibuat, kemudian menanyakan perkembangan proses pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa, menanyakan kehadiran perangkat ketika yang bersangkutan kebetulan ada urusan di kantor desa dan sebagian perangkat desa belum hadir, serta mengontrol kedisiplinan dalam penggunaan seragam kerja perangkat desa.


Terkait substansi partisipasi dalam hal kontrol terhadap kinerja kepala desa, secara kelembagaan BPD Nglipar melaksanakan fungsi pengawasan dengan mencermati kesesuaian program dan kegiatan dengan RPJMDesa, mengadakan audiensi, dan melalui pertemuan rutin, serta monitoring pengawasan atas pelaksanaan pembangunan bersama pemerintah desa. Namun partisipasi anggota BPD perempuan dalam substansi kontrol untuk melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa termasuk kurang aktif.


Terkait substansi partisipasi dalam hal mengontrol kinerja kepala desa, salah satu anggota BPD perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dilandasi pemikiran hanya sebatas untuk mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah desa tanpa keinginan untuk mengoreksi kemungkinan adanya kesalahan dari pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan cenderung kurang aktif.

4. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Anggota BPD Perempuan

a. Aspek penghambat partisipasi anggota BPD perempuan

Kebijakan daerah tentang pedoman pembentukan BPD yang belum mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berpotensi menghambat partisipasi perempuan dalam hal akses menjadi anggota BPD di seluruh Kabupaten Gunungkidul karena tidak memuat ketentuan tentang syarat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Selain itu,budaya patriarki terkait tanggung jawab domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menyebabkan double burden serta terkait status subordinasi hubungan gender yang mensyaratkan adanya ijin dari suami atau keluarga menjadi salah satu penghambat partisipasi yang ditemukan peneliti di tiga desa lokasi penelitian.


b. Aspek pendukung partisipasi politik anggota BPD perempuan

Aspek yang mendukung partisipasi seluruh anggota BPD perempuan pada tiga desa lokasi penelitian adalah dukungan keluarga dan motif menjadi anggota BPD. Sementara itu, aspek tingkat pendidikan dan budaya kelembagaan yang umumnya menjadi penghambat partisipasi perempuan, justru dapat mendukung partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Baleharjo.

D. Kesimpulan 1. Partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Baleharjo yang berada

di kawasan perkotaan dalam melaksanakan fungsi BPD tergolong aktif baik dalam substansi voice, akses, maupun kontrol. Namun dalam fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baru dirasakan keaktifannya pada tingkat padukuhan, sedangkan pada tingkat desa termasuk kurang aktif. Kurang aktifnya partisipasi satu-satunya anggota BPD perempuan dalam melaksanakan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat paralel dengan kurang signifikannya jumlah kegiatan dan alokasi dana terkait aspirasi dan kepentingan perempuan yang tertampung dalam APBDes Tahun 2016.

2. Partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Nglipar dalam melaksanakan fungsi BPD tergolong kurang aktif dalam substansi voice dan kontrol. Keaktifan hanya terlihat dalam hal akses melalui kehadiran dan mendapatkan informasi untuk fungsi membahas rancangan peraturan desa dan mendapatkan informasi dalam fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Kurang aktifnya partisipasi dua orang anggota BPD perempuan dalam melaksanakan fungsinya, paralel dengan kurang signifikannya jumlah kegiatan dan alokasi dana terkait aspirasi dan kepentingan perempuan yang tertampung dalam APBDes Tahun 2016.

3. Partisipasi politik anggota BPD perempuan Desa Petir dalam melaksanakan fungsi BPD tergolong aktif baik dalam substansi voice, akses, maupun kontrol. Namun dalam fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa dalam substansi voice cenderung kurang aktif karena penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang sudah baik. Keaktifan partisipasi tiga orang anggota BPD perempuan dalam melaksanakan semua fungsinya paralel dengan cukup signifikannya jumlah kegiatan dan alokasi dana terkait aspirasi dan kepentingan perempuan yang tertampung dalam APBDes Tahun 2016.


4. Kebijakan afirmatif yang diterapkan di Desa Nglipar dan Desa Petir dengan menyelenggarakan rapat pada siang atau sore hari atau dengan memindahkan tempat rapat internal BPD Desa Petir ke lokasi yang dekat dengan domisili anggota BPD perempuan terkait kondisi alam yang kurang mendukung untuk akses perempuan merupakan upaya yang dapat meningkatkan partisipasi terutama dari sisi kehadiran.

5. Motif dari anggota BPD perempuan dalam berpartisipasi menjadi anggota BPD masih sedikit yang dilandasi kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap situasi yang memarginalkan perempuan.

E. Saran1. BPD masing-masing desa agar menyusun dan menerapkan kebijakan

afirmatif sesuai kondisi masing-masing untuk meningkatkan partisipasi anggota BPD perempuan.

2. Masing-masing desa agar mendorong para anggota BPD perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan sehingga dapat meningkatkan wawasannya untuk melakukan perubahan terhadap situasi yang memarginalkan perempuan.

3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebaiknya menyusun pedoman pembentukan BPD sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menyantumkan ketentuan keterwakilan perempuan. Sehingga sebelum ada pengisian anggota BPD masa jabatan yang baru, keterwakilan perempuan dapat semakin meningkat apabila terjadi proses pergantian antarwaktu.

4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atau pemerintah kecamatan agar mengupayakan dan mengintensifkan pembinaan kepada seluruh anggota BPD agar pemahaman mengenai fungsi, hak, dan kewajiban dapat merata sehingga bisa berpartisipasi secara optimal.

5. Lembaga BPD agar lebih intensif menyosialisasikan keberadaan dan fungsinya serta kebijakan publik yang ada di desa kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. Sehingga fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa akan lebih mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mendorong terwujudnya good village governance.


6. Untuk melengkapi kajian dan mengetahui lebih jauh tentang partisipasi anggota BPD secara utuh penelitian lanjutan mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kebijakan yang komprehensif dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

04KINERJA KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH

DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH DI SLEMAN

PERFORMANCE OF REGIONAL LAND CONTROL OFFICE IN LAND USE CONTROL

IN SLEMAN

• Nama : Agus Widodo

• Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman





ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) dalam pengendalian pemanfaatan tanah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam mengukur kinerja, penulis menggunakan 3 (tiga) indikator dari teori Lavine, dkk. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) dalam pengendalian pemanfaatan tanah masih kurang karena meskipun target kinerja secara administratif tercapai, namun ditemukan adanya indikator bahwa data pemanfaatan lahan masih belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak program dan kegiatan yang belum memenuhi prinsip administrasi yang baik serta masih banyak keluhan mengenai kinerja pengendalian pemanfaatan lahan. Dari hasil temuan di lapangan, kurangnya kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah disebabkan oleh: 1) struktur organisasi terutama spesifikasi pekerjaan tidak dapat dijalankan sesuai jabatan dan kewenangan yang dimiliki masih terbatas; 2) masih ada kesenjangan antara kebutuhan ideal pegawai dengan kemampuan pegawai yang ada dan rendahnya abillity sehingga menimbulkan adanya rangkap jabatan; 3) ketidakberpihakan anggaran dan buruknya perencanaan anggaran membuat program dan kegiatan menjadi tidak leluasa dijalankan; 4) masih belum adanya standar operasional prosedur dalam hubungan antarorganisasi perangkat daerah dalam pengawasan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan membuat pelayanan menjadi tidak standar; dan 5) masih adanya celah dalam regulasi kebijakan perizinan pertanahan dan tata ruang, membuat pengendalian pertanahan menjadi semakin komplek dan rumit.

Kata kunci: sistem administrasi publik, kinerja organisasi, KPPD


ABSTRACTThis study is intended to determine how the performance of Regional Land Management Office in controlling the use of land and any factors that influence it. In measuring the performance of the authors use three (3) indicator of theory Lavine. In this study, the authors used a descriptive qualitative approach. The data collection is done with less observation, interview, and documentation. The data analysis technique used by reducing the data, presenting data, and draw conclusions.

In this study the performance of the Office of Regional Land Control in controlling the use of land is still less because although adminitratif performance targets are achieved yet found any indication that the data of land use is still not correspond to the reality on the ground. There are still many programs and activities that do not meet the principles of Administrative good and still a lot of complaints about the performance of control of land use. From the findings in the field, a lack of performance Control Office Regional Land due to 1) the organizational structure, especially the job specifications cannot be run in accordance positions and the authority is still limited; 2) there is still a gap between the ideal needs of employees with the capabilities of existing employees and low abillity causing the double post; 3) impartiality budget and poor budget planning made programs and activities be freely executed; 4) still have not their standard operating procedures in the relationship between regional organizations in monitoring the use of land and land conflict resolution making services are not standar; dan 5) there is still a gap in the regulation of licensing policy and spatial land, making land management is becoming increasingly complex and complicated.

Keywords: system of public administration, organizational performance, Regional Land Management Office


KINERJA KANTOR PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

TANAH DI SLEMAN

PERFORMANCE OF REGIONAL LAND CONTROL OFFICE IN LAND USE CONTROL IN SLEMAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Provinsi DI Yogyakarta yang berada di sebelah utara dan berada di bawah (lereng) Gunung Merapi. Dengan kondisi seperti itu, secara alamiah Sleman diberkahi dengan tanah pertanian yang subur dan sumber mata air yang berlimpah. Empat puluh peresen lahan pertanian DI Yogyakarta berada di Sleman. Di sana juga terdapat 154 sumber mata air yang menjadi bahan baku air bersih/minum dan sumber air irigasi pertanian di DI Yogyakarta. Namun dengan semakin sesaknya pertumbuhan bangunan di Kota Yogyakarta, membuat pertumbuhan ekonomi dan pemukiman penduduk bergeser ke wilayah Kabupaten Sleman. Pada 2005, dari 76,58 hektar sawah, tegal, dan lahan kosong di DIY yang beralih menjadi permukiman serta tempat usaha dan jasa sebanyak 48,4 persennya atau 37,07 hektar terjadi di Sleman (Krisdyatmiko, 2015). Selama kurun waktu 2000–2012, sawah di Sleman berkurang seluas 636 hektare atau 53 hektare per tahun.

Menurut Krisdyatmiko (2015), Wicaksono (2015), dan Suwito (2016) maraknya perubahan fungsi pemanfaatan tanah di wilayah Kabupaten Sleman menimbulkan beberapa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, antara lain:

1. dampak sosial, yaitu mengubah pola interaksi masyarakat yang berbasis budaya pertanian dari komunal menjadi individualism, sehingga masyarakat terpinggirkan di wilayahnya sendiri.

2. dampak ekonomi, yaitu menurunnya penghasilan petani dan menurunkan produktivitas pertanian rata-rata 8,85% per tahun.

3. dampak ekologis, yaitu terhalangnya fungsi resapan air karena semakin banyaknya bangunan yang memanfaatkan daerah resapan air sehingga mengakibatkan kekeringan. Akibat kurangnya resapan air di Kabupaten


Sleman akan berdampak pada kabupaten/kota yang berada di bawahnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul (Suwito, 2016). Seperti kejadian banjir di bantaran Kali Winongo dan Kali Code pada Bulan Maret tahun 2016 yang membuat warga di bantaran kedua kali tersebut diungsikan (harianjogja.com).

Pentingnya kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Sleman sebagai daerah penghasil beras dan sebagai daerah resapan air (sumber air) sudah disadari oleh pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Sleman. Berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dibuat untuk melindungai fungsi tanah di DI Yogyakarta khususnya di Sleman, mulai dari Perda DIY Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2011–203, dan lain-lainnya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Sleman secara khusus membentuk organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan pengendalian pemanfaatan tanah, yaitu Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD).

Meskipun sudah dibentuk organisasi perangkat daerah yang secara khusus menangani persoalan pengendalian pertanahan, namun dari penelitian Alhalik (2006) di Kecamatan Ngaglik diperoleh informasi bahwa 76,7% penggunaan lahan di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Artinya, telah terjadi penyimpangan izin peruntukan penggunaan tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan tanah belum berjalan dengan baik. Kinerja dan kapasitas KPPD dalam mengendalikan pemanfaatan tanah perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki makna penting karena peran dan kinerja KPPD sangat strategis serta memiliki dampak yang luas, melewati batas wilayah kabupaten.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBesarnya dampak alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Sleman terhadap masa depan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, dan kondisi lingkungan di wilayah DI Yogyakarta maka tanggung jawab Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam pengendalian pemanfaatan tanah sangat besar. Berdasarkan temuan di atas, penulis berkesimpulan bahwa ada permasalahan dalam kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah. Dengan demikian, sangat diperlukan analisis mengenai kinerja Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dengan harapan


dapat mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan tanah di wilayah Kabupaten Sleman. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dalam pengendalian pemanfaatan tanah?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kapasitas organisasi Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman?

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan rincian masing-masing tahapan sebagai berikut;

1. Tahap pertama, penulis melakukan observasi nonpartisan terhadap pelaksanaan kegiatan di KPPD. Hasil keseluruhan pengamatan tersebut akan digunakan sebagai dasar mengembangkan kesimpulan sementara dan menentukan key informan untuk kemudian menjadi dasar dalam penelitian lebih lanjut. Pada tahap ini kategorisasi data sudah dilakukan berdasarkan pada konsep tertentu, seperti kewenangan, pengelompokan tugas fungsi, anggaran, SDM, dan hambatan koordinasi.

2. Tahap kedua, melakukan kajian terhadap data yang diperoleh pada tahap pertama. Kekurangan data yang ada pada tahap pertama kemudian dilengkapi pada tahap ini dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Pada tahap ini penulis juga sudah melakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan kegiatan dan kinerja KPPD. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen, baik dokumen publik maupun dokumen private yang terkait dengan KPPD dan peraturan pertanahan. Key informan dalam penelitian ini adalah pegawai KPPD dan Komisi A DPRD Sleman. Dari key informan, wawancara kemudian berkembang kepada informan lainnya sesuai temuan data di lapangan. Data-data yang ditemukan kemudian dianalisis dalam beberapa tahap, antara lain 1) melakukan transkrip wawancara, mengetik data lapangan, memilah dan memilih data, serta menyusun data dalam kategorisasi; 2) membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum; 3) mengelompokkan data berdasarkan unit kajian dan menarasikan; 4) hasil narasi data kemudian diinterpretasikan/dimaknai sesuai teori yang dipakai; dan 5) menarik kesimpulan. Unsur subjektivitas penulis direduksi dengan cara 1) meninjau ulang berbagai data penelitian; 2) menyandingkan dan membandingkan data; wawancara dengan wawancara, wawancara dengan dokumen, wawancara dengan observasi; dan 3) berdiskusi dengan sesama rekan penelitian. Berdasarkan cara melakukan penelitian, teknik pengumpulan


data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan maka penelitian mengarah pada metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.


1. Kinerja Organisasi

Dalam siklus kegiatan organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kerja dan anggaran selalu diawali dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat melalui musrenbang. Dikutip dari laman www.bappenas.go.id, musrenbang dilakukan setiap tahun sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Pada prinsipnya, usulan disusun dan disampaikan secara berjenjang/bertingkat mulai dari level RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga sampai musrenbang kabupaten. Musrenbang kabupaten merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara kecamatan dengan SKPD dalam melakukan singkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan. Pada tahap ini SKPD melakukan verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan SKPD. Program/usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Melalui musrenbang diharapkan terjadi sinkronisasi kegiatan SKPD dengan aspirasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi masyarakat harus berjalan terus-menerus sehingga proses perbaikan pelayanan publik terus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Namun pada kenyataannya proses penyerapan aspirasi masyarakat di KPPD hanya berjalan pada kegiatan/program yang diwajibkan, seperti musrenbang, sosialisasi, dan sebagainya.

Meskipun telah ada mekanisme untuk menyerap aspirasi masyarakat, namun berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat ternyata masih banyak keluhan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam survei kepuasan masyarakat tahun 2016, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat, yaitu: (diurutkan berdasarkan banyaknya keluhan)

a. tidak adanya fasilitas khusus untuk pelayanan informasi dan tidak ada petugas yang khusus melakukan pelayanan informasi;

b. kurang tegasnya terhadap pelanggaran pemanfaatan tanah dan tanah sultan ground;


c. tata cara pelayanan yang belum baku, terutama terkait dengan lamanya penyelesaian ijin gubernur untuk TKD;

d. kurang sinkronnya kegiatan KPPD dengan pemerintah desa;

e. belum terealisasinya sistem informasi pertanahan; dan

f. belum adanya standar pelayanan dan belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan pengawasan pemanfaatan tanah.

Tidak berjalannya pelayanan informasi (di luar musrenbang dan kegiatan wajib) dan penyerapan aspirasi dari masyarakat menimbulkan ketidaksinkronan kegiatan dan program KPPD dengan pemerintah desa dan masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Dwiyanto (2002: 61), bahwa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa produk pelayanan yang selama ini dihasilkan birokrasi belum dapat memenuhi harapan pengguna layanan. Tinggi atau banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kegiatan dan pelayanan publik menunjukkan bahwa kemampuan KPPD dalam mengantisipasi keluhan masyarakat pengguna jasa kurang responsif. Ketidaksinkronan kegiatan juga terjadi pada saat KPPD menyusun rencana kerja dan anggaran, karena tidak mengikuti sistem perencanaan yang baik. Pada tahun 2015 rencana kerja SKPD masih didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) yang memiliki visi, misi, kewenangan, tugas dan fungsi, serta sumber daya organisasi berbeda dengan KPPD. Sementara pada perencanaan tahun 2016 Rencana Strategis SKPD masih dalam bentuk draf, sehingga perencanaan yang dilakukan oleh KPPD tidak didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang baik serta tidak sesuai dengan pedoman yang sah dan baku.

Buruknya perencanaan secara langsung mempengaruhi ketercukupan anggaran dalam melaksanakan kegiatan. Pada kegiatan pemetaan batas wilayah, anggaran untuk BBM dialihkan untuk biaya transport tim pelaksana. Pada kegiatan penyelesaian masalah pertanahan harus dipilih dan dipilah agar target penyelesaian masalah pertanahan bisa tercapai sehingga terkesan tebang pilih. Akibatnya tambal sulam anggaran terpaksa dilakukan agar kegiatan berjalan asal target tercapai. Akhirnya pelaksanaan kegiatan dan program tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Meskipun masih ada kendala peraturan dan sumber daya organisasi, KPPD dapat mencapai target yang telah ditentukan. Dalam LPPD capaian target urusan wajib pertanahan mencapai 100%, dan dalam LKjIP target capaian indikator kualitas sumber daya alam mencapai 100,46%.


Meskipun secara target administratif tercapai, namun ada permasalahan data terkait alih fungsi lahan, yaitu adanya perbedaan data alih fungsi lahan di Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Padahal kedua data sama-sama bersumber dari KPPD dan DPPD.

Tabel 1. Perbedaan Data Alih Fungsi Lahan Pertanian

No. Sumber DataTahun

2012 2013 2014 2015

1. SLHD 2012–2015 7.555,812 8.668,261 52,880 36,427

2. LPPD AMJ 2010–2014 dan LPPD 2015

73,32 107,12 32,03 64,47

Perbedaan data tersebut menunjukkan bahwa ada yang salah dalam kinerja pengendalian pengawasan pemanfaatan tanah oleh KPPD. Angka pada tabel menunjukkan jumlah tanah/lahan yang mengalami alih fungsi adalah output dari kinerja KPPD, maka ketika ada perbedaan data dalam 2 (dua) laporan resmi pemerintah, hal tersebut menjadi salah satu indikator ada kesalahan dalam kinerja pengawasan pemanfaatan tanah. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke KPPD, mereka belum bisa memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Setelah kegiatan dilaksanakan maka setiap organisasi perangkat daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dan program yang dilakukan KPPD, selama ini hanya dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban bupati kepada DPRD Kabupaten Sleman yang dilakukan satu tahun sekali. Sementara transparansi hasil pelaksanaan program dan kegiatan berupa Laporan Tahunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Laporan Keuangan Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya publikasi melalui media, baik media massa maupun media online. Bahkan website kppd.slemankab.go.id sudah tidak aktif sejak Desember 2014. Hal tersebut memperlihatkan bahwa KPPD tidak memperhatikan komunikasi dengan publik. Bahkan DPRD Sleman juga tidak memiliki laporan pertanggung jawaban dan pelaksanaan kegiatan dan program KPPD. Oleh karena itu, ketika ditanya mengenai pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Sleman tentang kinerja pengawasan pemanfaatan tanah, Suwarno (Wakil Ketua Komisi A) memberikan jawaban bahwa kinerja


KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah masih kurang. Lebih lanjut Suwarno menjelaskan bahwa Komisi A sering menemukan pelanggaran tata ruang baik dari laporan masyarakat maupun temuan anggota DPRD sendiri terutama toko modern, menara seluler, dan hotel.

Dari temuan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa respons KPPD masih rendah. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak berjalannya pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi (di luar musrenbang dan kegiatan wajib) dari masyarakat yang menimbulkan munculnya keluhan dari masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan dan program KPPD. Seperti yang diutarakan oleh Dwiyanto (2002: 61) bahwa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa merupakan indikator bahwa pelayanan yang dihasilkan birokrasi belum memenuhi harapan pengguna layanan. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan respons KPPD dalam mengantisipasi keluhan pengguna jasa sangat lemah.

Tidak adanya rencana strategis, tambal sulam anggaran, dan pemilihan masalah pertanahan yang diselesaikan, menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi. Organisasi yang melaksanakan kegiatan dan program tidak konsisten dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerja responsibilitas organisasi tersebut rendah (Dwiyanto, 1995: 10)

Sedangkan pada indikator akuntabilitas terlihat bahwa 1) dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tanah, peraturan yang ada masih belum lengkap sehingga muncul multitafsir terhadap fungsi tanah. Tidak lengkapnya peraturan pertanahan baik makro maupun mikro (teknis) membuat kinerja pengawasan pemanfaatan tanah menjadi tidak optimal sehingga muncul 2 (dua) data yang berbeda; 2) meskipun terdapat kendala peraturan namun target kinerja dalam LPPD dan LKjIP mencapai 100%; 3) akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban kegiatan dan program masih terbatas pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari bupati kepada DPRD yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun. Terkait data pengendalian pemanfaatan tanah termasuk penyelesaian permasalahan pertanahan Komisi A DPRD Kabupaten Sleman juga tidak memilikinya; dan 4) kinerja pengendalian pemanfaatan tanah yang dilakukan KPPD oleh Komisi A DPRD dinilai masih buruk. Berdasarkan keempat indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas KPPD masih rendah.


2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Organisasia. Struktur, Ketepatan Fungsi, dan Kecukupan Wewenang

Pengelompokan tugas dan fungsi masih tidak serumpun antara fungsi yang mengharuskan pelayanan di kantor dengan fungsi yang mengharuskan di lapangan. Kendala perbedaan karateristik tersebut menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan kegiatan, terutama pada pelayanan informasi yang pada kasus ini dilakukan oleh staf Subbagian Tata, padahal pelayanan informasi merupakan fungsi dari Seksi Pemetaan dan Informasi Usaha sehingga pelayanan menjadi tidak efektif. Hal tersebut membuktikan bahwa struktur organisasi KPPD tidak tepat karena tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mintzberg (1979: 7) bahwa spesialisasi kegiatan, berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja (departementalisasi), sehingga kelompok pekerjaan ini menjadi serumpun. Jika satuan-satuan kerja tidak didasarkan pada pekerjaan yang serumpun maka akan terjadi ketidakefektifan.

Terkait dengan kecukupan kewenangan, dalam penelitian ini diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPPD hanya pengawasan pascaizin dan fasilitas permasalahan pertanahan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa KPPD tidak akan bisa melakukan pengendalian pemanfaatan tanah secara maksimal karena tidak bisa membuat pilihan-pilihan yang bebas. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Kusdi (2009: 180) bahwa sentralisasi (kewenangan) didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas formal untuk membuat pilihan-pilihan bebas terkonsentrasi pada seseorang, sebuah unit, atau suatu level. Dengan kewenangan yang terbatas KPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat membuat pilihan-pilihan yang bebas karena tergantung pada organisasi yang lain. Keterbatasan pilihan dalam membuat keputusan yang akan menjadi kendala dalam keberhasilan sebuah organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab (Sutarto, 2006: 162).

b. Sumber Daya Manusia (Kemampuan dan Motivasi)

Berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, kemampuan pegawai KPPD masih belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut menimbulkan pengalihan tanggung jawab kepada pegawai lain. Pengalihan tanggung jawab pekerjaan menimbulkan beban kerja berlebih pada sebagian pegawai. Beban yang berlebih membuat kinerja pegawai menurun karena membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tanggung jawab


pekerjaannya. Kekurangan kemampuan seharusnya bisa diatasi jika ada kemauan untuk belajar atau motivasi untuk tetap menyelesaikan pekerjaan. Namun dengan 11 pegawai (50%) berusia di atas 50 tahun dan mendekati usia pensiun, kemauan (motivasi) untuk bekerja juga ikut menurun. Kurangnya motivasi kerja membuat tidak terjadi peningkatan kemampuan pegawai. Dua kondisi tersebut membuat kinerja pegawai menjadi turun yang pada akhirnya kinerja organisasi menjadi buruk, karena kedua hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi.

Jika kemampuan dan kemauan (motivasi) berada dalam level yang baik maka kinerja organisasi juga akan baik, juga berlaku sebaliknya. Seperti diungkapkan oleh Purwanto (2012: 151), kemauan (motivasi) dan kemampuan merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang menjadi tanggung jawab organisasi. Komitmen tersebut akan berkontribusi dalam menghasilkan output kerja yang maksimal ketika para personel tersebut memiliki kompetensi, keahlian, atau kemampuan untuk menjalankan tugas yang didelegasikan.

c. Anggaran: Ketercukupan Anggaran Kegiatan

Dari data hasil penelitian, sangat terlihat bahwa pada pelaksanaan beberapa kegiatan anggaran yang ada tidak mencukupi, sehingga beberapa pos anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan yang lain. Seperti pos BBM dialihkan untuk transport peserta kegiatan. Kualitas komputer untuk pemetaan dan olah data pertanahan tidak sesuai dengan kebutuhan karena tidak ada anggaran. Padahal pemetaan dan olah data pertanahan sudah harus dalam bentul digital. Tidak sesuainya spek komputer yang ada juga membuat pengembangan sistem informasi pertanahan tidak berjalan. Berbagai permasalahan tersebut membuat kinerja dan kapasitas organisasi KPPD menjadi buruk. Hal tersebut membuktikan pendapat Edwards (1980 dalam Winarno, 2008: 188–189) bahwa seorang pelaksana mungkin mempunyai staf memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ketersediaan dana/kecukupan dana, maka besar kemungkinan implementasi (program dan kegiatan) yang direncanakan akan gagal.

Kekurangan dana membuat KPPD tidak dapat menyediakan fasilitas pelayanan informasi pertanahan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bisa melakukan komunikasi online sehingga membuat saluran aspirasi masyarakat menjadi kurang lancar atau malah macet. Macetnya saluran aspirasi


masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja responsivitas organisasi. Kekurangan dana juga membuat kegiatan penyelesaian masalahan pertanahan menjadi tebang pilih untuk memenuhi target capaian kinerja. Hal tersebut membuat respon organisasi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan menurun dan terkesan pilih-pilih.

d. Koordinasi

Kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah yang melibatkan banyak organisasi membuat koordinasi dan kerja sama antarberbagai organisasi dan aktor yang terlibat menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi (Purwanto, 2012: 138). Dengan metode koordinasi kerja sequensial pada proses implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan tanah. Maka keberhasilan pelaksanan pengendalian pemanfaatan tanah yang dilakukan KPPD sangat tergantung dari kesuksesan tahap pertama dalam penyusunan peraturan zonasi pertanahan terutama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain karena kegagalan tahap pertama dalam mekanisme koordinasi sequntial, kegagalan koordinasi yang dilakukan oleh KPPD, menurut Cho et.al. (2005: 37 dalam Purwanto, 2012: 146) ada beberapa sebab. Dengan struktur organisasi yang hierarkis, kesulitan dalam melakukan koordinasi terjadi karena: 1) tata jenjang mempengaruhi kewenangan koordinasi. Kepala KPPD (eselon IIIa) secara tata jenjang lebih rendah dari Kepala Dinas dan Badan (eselon IIb), setara dengan Camat (IIIa). Perasaan setara atau lebih tinggi akan membuat koordinasi menjadi tantangan terus menerus yang harus dipecahkan oleh organisasi yang duduk dalam posisi lead agency (Purwanto, 2012: 44). 2) network dalam proses implementasi. Pada pengawasan pemanfaatan tanah KPPD tidak bisa memanfaatkan network aparat pemerintah yang berada di wilayah karena tidak ada aturannya (kewenangan). Dalam sistem birokrasi prosedural seperti di Indonesia (Sleman) aparat birokrasi tidak akan bergerak jika tidak ada dasar aturannya. 3) multiple goal (tujuan ganda), dengan tidak komplitnya aturan mengenai pemanfaatan tanah maka masing-masing organiasi memiliki tujuan masing-masing sehingga semakin susah dikoordinasikan, dan 4) street level bureaucrats. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi dan pegawai pelaksana kegiatan, membuat mereka melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan, misalnya: 1) penyelesaian permasalahan tanah kas desa yang dipilih dan dipilah untuk mengejar target capaian kinerja. 2) melakukan tambal sulam anggaran agar kegiatan sekadar bisa jalan. Kedua hal tersebut merupakan merupakan penyesuaian kebijakan yang dilakukan street level bureaucrats untuk mensiasati keterbatasan sumberdaya.


Belum adanya pola baku (peraturan) dalam pengawasan pemanfatan tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan, membuat koordinasi dengan instansi lain tidak didasarkan pada kejelasan wewenang dan kejelasan pembagian tugas. Hal tersebut membuat waktu memunculkan penyelesaian berbagai program dan kegiatan KPPD menjadi tidak pasti karena tergantung kinerja organisasi perangkat daerah lainnya. Terutama dalam kegaitan penyelesaian masalah pertanahan.

D. KesimpulanDari hasil analisi data, penulis menyimpulkan bahwa kinerja KPPD masih buruk baik dari sisi responsivitas karena masih banyak keluhan mengenai pelayanan informasi dan pelaksanaan kegiatan. Dari sisi responsibilitas, tidak adanya rencana strategis SKPD, tambal sulam anggaran, tebang pilih pernyelesaian masalah pertanahan membuat perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa responsibilitas KPPD masih rendah. Dan dari sisi akuntabilitas terbatasnya akses publik dalam laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan, tidak lengkapnya peraturan pertanahan dan aturan teknis pengawasan pemanfaatan tanah, dan buruknya penilaian Komisi A DPRD terhadap kinerja pengawasan pemanfaatan tanah, membuat kinerja KPPD dari sisi akuntabilitas juga rendah. Buruknya kinerja KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah dipegaruhi oleh kapasitas KPDD sebagai organisasi pelaksana. Kapasitas tersebut adalah:

1. Pengelompokan tugas fungsi telah dilakukan namun dalam Seksi Pemetaan dan Informasi dan Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah terdapat permasalahan karena harus menjalankan 2 (dua) fungsi yang memiliki karateristik berbeda. Sehingga dalam dua seksi tersebut konsentrasi pelaksanaan tugas menjadi terbelah.

2. Alokasi kewenangan sebagai pengawas pemanfaatan tanah masih kurang, karena dengan keterbatasan sumber daya organisasinya, KPPD tidak memiliki kewenangan mengkoordinasikan pengawasan yang melibatkan jaringan aparat birokrasi di wilayah. Begitu juga pada program fasilitasi penyelesaian permasalah pertanahan. Karena tidak diberikan kewenangan sebagai koordinator (lead agency), KPPD mengalami hambatan struktural karena secara eselon Kepala KPPD berada di bawah organisasi perangkat daerah lain yang dikoordinasikan.


3. Kemampuan personel yang tidak sesuai kebutuhan dan motivasi yang rendah, membuat adanya pengalihan beban pekerjaan kepada beberapa pegawai sehingga target kinerja menjadi tidak tercapai khususnya ketepatan waktu penyelesaian.

4. Rendahnya dukungan anggaran ditambah dengan buruknya perencanaan anggaran kegiatan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal, bahkan beberapa pelayanan menjadi tidak berjalan seperti pengelolaan website KPPD.

5. Dengan pola koordinasi sequential, kegagalan tahap pertama untuk membuat peraturan pengendalian pemanfaatan tanah yang lengkap membuat pelaksanaan kegiatan pengawasan menjadi tidak efektif karena ada multitafsir terkait peraturan, seperti tidak adanya RDTR, tidak adanya peraturan pelaksana Izin Pemanfaatan Ruang. Tidak lengkapnya peraturan tersebut membuat pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tanah menjadi tidak efektif karena fungsi tanah masih debatable dan terdapat dualisme aturan perizinan.

6. KPPD tidak diberikan kewenangan sebagai koordinator penyelesaian masalah pertanahan, sehingga KPPD mengalami hambatan struktural.

E. Saran Kebijakan

1. Level Kebijakan

Dari permasalahan mengenai struktur ada 2 (dua) saran yaitu: 1) Memperbaiki pengelompokan unit-unit organisasi dalam struktur organisasi akan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif. 2) Meningkatkan kewenangan KPPD sebagai lead agency dalam bidang pengawasan pemanfaatan tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan secara legal formal dengan dituangkan dalam Peraturan Bupati.

2. Level Teknis Organisasi (Permasalahan Sumber Daya Organisasi)

a. Kurangnya sumberdaya organisasi untuk pengawasan pemanfaatan tanah diatasi dengan membuat peraturan bupati mengenai standar dan mekanisme pengawasan pemanfaatan tanah yang melibatkan jejaring aparat yang ada di wilayah (UPT Pertanian, Kecamatan, dan Desa), karena tanggung jawab penyusunan peraturan bupati tentang standar dan mekanisme pengawasan merupakan tanggung jawab KPPD.


b. Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang peningkatan skill dan motivasi pada pegawai KPPD.

c. Memperbaiki perencanaan kegiatan dan anggaran dengan cara membuat Rencana Strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, nilai dan kebijakan organisasi. Pembuatan renstra selain untuk memenuhi kaidah hukum dan peraturan, Rencana Strategis SKPD yang baik dan benar, akan membuat Rencana Kerja SKPD dan Anggaran lebih realistis.

05SISTEM REMUNERASI BERDASARKAN EKSPEKTASI DAN KEPUASAN PEGAWAI

(Studi di RSUD Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)

REMUNERATION SYSTEM BASED ON EXPECTATION AND SATISFACTION OF

EMPLOYEE (Study at Sumberrejo District Hospital, Bojonegoro Regency)

• Nama : Dwiyana Sholichatin

• Unit Organisasi : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro





ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus melalui pemberian remunerasi finansial. Remunerasi perlu diterapkan dalam manajemen rumah sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Remunerasi adalah hak yang wajar diterima oleh pegawai sebagaimana telah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sistem remunerasi harus diatur sedemikian rupa sehingga jelas dan terkendali pelaksanaannya, yang akan menjamin rasa aman, berharga, serta rasa adil bagi pegawai (Lampiran Kepmenkes No. 625/Menkes/SK/V/2010). Ketika sistem remunerasi tidak adil dan tidak layak, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial antar pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem remunerasi di RSUD Sumberrejo, dan menganalisis apakah ekspektasi dan kepuasan pegawai sudah menjadi ukuran sistem remunerasi di RSUD Sumberrejo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian secara cross-sectional.

Proses penyusunan sistem remunerasi RSUD Sumberrejo telah melibatkan berbagai pihak terkait baik dari perwakilan unit maupun perwakilan dari berbagai profesi. Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo terdiri dari dua pola pokok yaitu Jasa Langsung (66%) dan Jasa Tidak Langsung (34%). Jasa Langsung yaitu persentase jasa yang diberikan langsung kepada unit yang didasarkan pada pendapatan dari unit masing-masing. Sementara Jasa Tidak Langsung dibagikan ke Direktur (6%) dan sisanya diberikan kepada seluruh pegawai dengan menggunakan sistem indeksing yang telah mempertimbangkan pada: basic index (gaji pokok), competency index, risk index, emergency index, position index, dan performance index. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sistem remunerasi belum memenuhi ekspektasi dan kepuasan pegawai. Namun, perlu ditinjau kembali dalam hal penentuan perolehan remunerasi, yaitu harus benar-benar didasarkan pada kinerja bukan pada pekerjaan tambahan.

Kata kunci: sistem administrasi rumah sakit, remunerasi, ekspektasi dan kepuasan pegawai


ABSTRACT

Human resources are an important element in providing quality health services. Therefore, special attention is needed through the provision of financial remuneration. Remuneration needs to be applied in hospital management because it involves the cost of living and livelihood of all employees. Remuneration is a right that is acceptable to employees as stipulated in Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals. The remuneration system must be regulated in such a way that it is clear and controlled for its implementation, which will guarantee a sense of security, worth, and a sense of fairness for employees (Annex Kepmenkes No. 625/Menkes/SK/V/2010). When the remuneration system is unfair and inadequate, it will cause social jealousy among employees. This study aims to analyze the remuneration system at Sumberrejo District Hospital, and analyze whether employee expectations and satisfaction have become a measure of the remuneration system at Sumberrejo District Hospital. The study was conducted with a qualitative approach with a cross-sectional study design.

The process of preparing the remuneration system of Sumberrejo Regional Hospital has involved various related parties both from unit representatives and representatives from various professions. The remuneration system of Sumberrejo Regional Hospital consists of two main patterns, namely Direct Services (66%) and Indirect Services (34%). Direct Services is the percentage of services provided directly to units based on revenue from each unit. While Indirect Services are distributed to Directors (6%) and the remainder is given to all employees using an indexing system that has considered: basic index (basic salary), competency index, risk index, emergency index, position index and performance index. Based on interviews with informants, the remuneration system did not meet employee expectations and satisfaction. However, it needs to be reviewed in terms of determining the acquisition of remuneration, which must be really based on performance not on additional work.

Keywords: hospital administration system, remuneration, employee expectations and satisfaction


SISTEM REMUNERASI BERDASARKAN EKSPEKTASI DAN KEPUASAN PEGAWAI (Studi di RSUD Sumberrejo

Kabupaten Bojonegoro)

REMUNERATION SYSTEM BASED ON EXPECTATION AND SATISFACTION OF EMPLOYEE (Study at Sumberrejo

District Hospital, Bojonegoro Regency)

A. Latar Belakang

SDM kesehatan merupakan unsur penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan, namun hingga saat ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam hal rekrutmen, pemeliharaan, dan motivasinya (Bertone & Lagarde, 2016; Bertone & Witter, 2015). Dewasa ini, motivasi dan kinerja pegawai kesehatan menjadi isu hangat dan perdebatan utama dalam strategi manajemen SDM pada sistem pelayanan kesehatan (Nakpakpere, Tchable, & Gnoufougou, 2014). Oleh karena itu, remunerasi finansial untuk pegawai kesehatan menjadi perhatian utama dalam rangka mengatasi permasalahan manajemen SDM kesehatan (Bertone, Goire Lurton, & Mutombo, 2016). Remunerasi adalah hak pegawai yang bekerja di Rumah Sakit (UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit), sebagai kompensasi atas risiko terpapar oleh berbagai macam penyakit baik karena kontak dengan pasien langsung maupun akibat lingkungan kerja.

Sebagai sebuah organisasi dengan beragam profesi di dalamnya baik tenaga medis, tenaga keperawatan, maupun tenaga penunjang dan administrasi dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan kontribusinya masing-masing, maka rumah sakit harus mampu mengelola pegawainya dan memberikan kompensasi yang adil dan layak. Karena pegawai memiliki memiliki tingkat kepentingan dan harapan yang berbeda terhadap imbalan jasa pelayanan kesehatan. Ketentuan dalam sistem remunerasi harus diatur sedemikian rupa secara jelas dan terkendali implementasinya sehingga melalui sistem remunerasi tersebut pegawai akan mendapatkan rasa aman, berharga dan merasa diperlakukan adil serta memiliki daya dorong motivasi (Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010). Sehingga kebijakan remunerasi dirancang sesuai dengan organisasi tertentu dan disesuaikan dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai


(Nakpakpere et al., 2014). Sistem remunerasi sebaiknya mampu memuaskan kebutuhan pegawai, memberikan imbalan atas kinerja pegawai, serta memberi perlakuan yang adil pada pegawai (Simamora, 2006: 461). Karena ketidakadilan pemberian remunerasi antara kelompok pegawai medis, paramedis, dan tenaga lainnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik berkepanjangan yang akan berdampak pada penurunan komitmen pegawai terhadap rumah sakit (Sudirman, 2016:24).

Tema ini menjadi menarik karena (1) pemberian imbalan jasa pelayanan (remunerasi) merupakan hak rumah sakit seperti dalam UU No. 44 Tahun 2009; (2) remunerasi dapat mendorong semangat kerja, ”healthworker payments remain a core concern as a precondition for motivation” (Bertone et al., 2016); (3) remunerasi menjadi harapan pegawai untuk meningkatkan kesejahteraannya (Rumborumbo, 2015:1); dan (4) remunerasi selalu menjadi permasalahan karena munculnya kecemburuan sosial antarpegawai.

Sebelum menggunakan sistem remunerasi yang baru, RSUD Sumberrejo menggunakan sistem pembagian jasa pelayanan dengan menggunakan fee for service untuk pegawai bagian pelayanan, dan menggunakan sistem poin tertentu untuk seluruh pegawai yang telah ditetapkan oleh direktur dengan berdasarkan pada golongan dalam kepegawaian. Sistem pembagian jasa pelayanan tersebut dirasakan masih jauh dari keadilan dan kelayakan, karena tingkat perbedaan pendapatan yang sangat mencolok antarprofesi. Contohnya, jasa pelayanan yang diperoleh perawat di unit rawat inap lebih besar dibanding jasa pelayanan yang diperoleh perawat di unit rawat jalan. Selain itu, jasa pelayanan yang diperoleh pegawai bagian manajemen sangat rendah dibanding pegawai-pegawai lain. Hal ini tentu saja menimbulkan polemik dan ketidakpuasan pegawai terhadap perolehan jasa pelayanan, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya motivasi kerja pegawai yang dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang datang terlambat ke kantor serta adanya keluhan pegawai terhadap sistem pembagian jasa pelayanan tersebut. Penelitian ini mengulas mengenai sistem remunerasi ditinjau dari perspektif ekspektasi dan kepuasan pegawai.

B. Metode AnalisisPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan merupakan studi kasus di RSUD Sumberrejo. Rancangan penelitian secara cross-sectional yaitu pengumpulan data dilakukan secara sekaligus pada suatu saat/point time approach (Notoadmodjo, 1993). Subyek penelitian adalah informan yang telah dipilih peneliti sejumlah 15


orang (dari pihak manajemen dan pihak pelayanan) dengan kriteria: 1) pegawai tetap/PNS dengan masa kerja minimal 3 tahun; 2) bersedia menjadi informan atau subyek penelitian dengan menandatangani inform consent; 3) telah mengalami beberapa kali perubahan cara pembagian jasa pelayanan dalam artian mengetahui dan memahami informasi atau berkompeten terhadap topik penelitian; dan 4) tidak sedang cuti. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara mendalam/indepth interview (Bungin, 2010; Sugiyono, 2013: 63). Analisis data hasil penelitian dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Ada dua variabel yang akan dilihat peneliti untuk menggambarkan sistem remunerasi RSUD Sumberrejo yaitu: (1) Ekspektasi adalah harapan pegawai terhadap sistem remunerasi yang dilihat dari aspek keadilan, kelayakan, penghargaan atas kinerja, dan transparan; dan (2) Kepuasan adalah sikap atau perasaan pegawai terhadap sistem remunerasi yang diukur dari aspek kesesuaian dengan harapan, komponen perhitungan remunerasi, dan perbandingan jumlah imbalan yang diterimanya dengan yang diterima orang lain.


1. Sistem Remunerasi RSUD Sumberrejo

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo disusun untuk melaksanakan amanat Pasal 72 ayat (5) Perda Kab. Bojonegoro No. 8/2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sumberrejo. Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Bojonegoro tentang remunerasi dilakukan tanggal 27 Agustus 2016 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur RSUD Sumberrejo No. 900/1447/210.412/2016 yang terdiri dari berbagai unsur profesi yang sekaligus merupakan perwakilan dari berbagai unit-unit pelayanan. Dalam proses perumusan dan penerapan kebijakan, perlu dibedakan dua kelompok, yaitu para pelaku (actors) yang terlibat langsung dalam proses perumusan atau penyusunan kebijakan dan pihak terkait (stakeholders), yaitu yang terlibat/terkait dengan hasil dari suatu kebijakan (Abidin, 2012:134).

Jasa pelayanan RSUD Sumberrejo ditetapkan sebesar 30%–50% dari total pendapatan (Permenkes No. 28 Tahun 2014). Komponen pembagian jasa pelayanan dibedakan menjadi dua, yaitu penghasil dan nonpenghasil, yang diatur dalam dua pola dasar proporsi yakni Jasa Langsung (66%, untuk


unit penghasil) dan Jasa Tidak Langsung (34%, untuk seluruh pegawai). Jasa tidak langsung dibagikan ke seluruh pegawai dengan menggunakan sistem indeksing (kecuali direktur). Setiap pegawai akan memperoleh total nilai poin/indeks yang didapatkan dari 6 (enam) komponen indeks yaitu Basic Index, Competency Index, Emergency Index, Risk Index, Position Index, dan Performance Index. Sistem indeksing yang diterapkan RSUD Sumberrejo telah sesuai dengan Pasal 53 Permendagri No. 61 Tahun 2007.

2. Ekspektasi Pegawai

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo sudah memenuhi aspek keadilan melalui pembedaan perolehan remunerasi untuk pegawai di unit penghasil dan unit nonpenghasil. Selain itu juga pembedaan indeks berdasarkan pada tingkat risiko, kegawatdaruratan, tanggung jawab yang diemban pegawai. Sesuai dengan equity theory Smith yang bermula dari penegasan bahwa kewajaran dan keadilan penting bagi semua orang. Prinsip dasar sistem remunerasi yang efektif meliputi individual equity, internal equity, dan external equity (Angliawati, 2016). Dilihat dari aspek kelayakan, sudah memenuhi harapan pegawai yakni mengarah pada besarnya imbalan yang akan diperoleh. Terjadi peningkatan besaran imbalan yang diperoleh pegawai karena adanya kenaikan tarif retribusi pelayanan yang tertuang dalam Perda Kab. Bojonegoro No. 8/2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sumberrejo. Harapan pegawai untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar dibanding pada saat sistem yang sebelumnya adalah wajar seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Karena pada dasarnya, orang mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan (Suwatno & Priansa, 2011:172).

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo masih belum memenuhi ekspektasi pegawai dari aspek penghargaan atas hasil kinerja. Masih ditemukan adanya pengabaian terhadap kinerja, yakni terkait penetapan terhadap pekerjaan utama pegawai yang berhak mendapat remunerasi. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial antarpegawai dan dapat menurunkan kinerja pegawai lainnya. Karena reward dan pengakuan kerja memegang peranan penting dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai (Danish & Usman, 2010). Ketika usaha yang dilakukan pegawai diakui dan mendapat reward yang adil dan layak, maka pegawai akan lebih bersemangat/termotivasi dalam bekerja dengan harapan akan mendapatkan reward yang


lebih besar. Harapan pegawai terhadap sistem remunerasi ditinjau dari aspek transparansi masih belum terpenuhi. Terbukti masih ada informan yang menanyakan tentang bagaimana mereka mendapatkan nominal tersebut. Sudah semestinya pegawai mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana mereka mendapatkan bagian baik itu jasa langsung (untuk unit penghasil) maupun jasa tidak langsung. Karena, sistem imbalan selain harus adil dan layak, juga harus dijelaskan kepada para pegawainya (Sulistiyani & Rosidah, 2003: 214).

Berdasarkan wawancara dengan bagian manajemen, yang menyatakan tidak akan bisa memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak, namun pihak manajemen telah melaksanakan usaha terbaik selama proses penyusunan remunerasi yang telah mengundang dan mendengarkan usulan atau masukan dari perwakilan unit-unit dan perwakilan profesi. Manajemen tidak berani menjamin bahwa sistem remunerasi akan memenuhi seluruh ekspektasi dan akan menimbulkan kepuasan pegawai, hal ini karena ekspektasi dan kepuasan pegawai sangat dipengaruhi oleh subjektifitas masing-masing pegawai dan mereka telah memiliki ekspektasi-ekspektasi yang ingin mereka capai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat De Simone (2015) yang menyatakan ekspektasi sebagai suatu perkiraan seorang pegawai dari kemungkinan bahwa upaya yang berhubungan dengan pekerjaan akan menghasilkan tingkat kinerja tertentu.

3. Kepuasan Pegawai

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo dilihat dari aspek kesesuaian dengan harapan, masih belum memenuhi kepuasan pegawai. Karena belum sesuai dengan harapan pegawai dalam aspek penghargaan atas hasil kerja meskipun sudah mengandung unsur keadilan dan kelayakan bagi pegawai. Karena pada dasarnya kepuasan pegawai tercapai pada saat adanya keseimbangan antara harapan/ekspektasi pegawai terhadap imbalan yang diterima atas hasil kerja yang telah diberikannya kepada organisasi. Jika dilihat kesesuaian harapan pegawai pada aspek kelayakan jumlah imbalan yang diterima, informan merasa puas karena apa yang diperolehnya meningkat dibanding sebelum sistem remunerasi. Meningkatnya imbalan yang diterima pegawai maka pegawai akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk kesejahteraan, status sosial, dan egoistiknya.


Jika ditilik dari aspek komponen perhitungan remunerasi, pegawai sudah merasa cukup puas karena menurut mereka sudah adil. Informan merasa cukup puas atas keseluruhan sistem remunerasi berdasarkan pada aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan dalam menghitung remunerasi pegawai. Namun, khusus untuk tenaga keperawatan dan kebidanan, perlu adanya pengkategorian tanaga keperawatan/kebidanan dalam kelompok grade Perawat Klinis (PK) 1–5. Informan lain di bagian pelayanan percaya pada bagian manajemen yang telah merancang dan menerapkan sistem remunerasi. Manajemen memiliki tim ahli dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai sistem remunerasi rumah sakit, dan juga telah melakukan studi banding dengan rumah sakit lain. Kepuasan pegawai ditinjau dari aspek perbandingan jumlah imbalan yang diterimanya dengan yang diterima orang lain, pegawai merasa belum puas. Pegawai membandingkan jumlah yang diterimanya dengan jumlah yang diterima orang lain, dengan profesi yang sama atau dengan bagian lain yang mereka anggap lebih sedikit inputnya. Ketidakpuasan tersebut timbul karena belum adanya transparansi untuk menjelaskan kepada pegawai mengenai bagaimana cara menghitung perolehan nominal imbalan untuk

Tabel 1. Kasus/Temuan Penelitian

No. Sistem Remunerasi Kasus/Temuan

1. Ekspektasi

a. Keadilan -

b. Kelayakan -

c. Penghargaan atas kinerja

Ditemukan adanya pengabaian terhadap kinerja, yakni terkait penetapan terhadap pekerjaan utama pegawai yang berhak mendapat remunerasi. Ditemukan kasus pemberian remunerasi pada pegawai bagian pelayanan, yang juga memperoleh tugas tambahan sebagai pengelola keuangan. Pada kenyataannya, pegawai tersebut kesehariannya justru melaksanakan pekerjaan tambahan yang telah ada honorarium tersendiri dan tidak melaksanakan pekerjaan utamanya dalam pelayanan pasien. Tetapi, dari remunerasi yang telah dibagikan, pegawai tersebut juga mendapatkan bagian dari Jasa Langsung. Di bagian manajemen, ditemukan hal yang sama, yakni ada pegawai yang justru kesehariannya mengerjakan tugas tambahan yang telah ada honornya tersendiri, jadi tidak mendapat tanggung jawab dalam hal manajemen sebagai tugas utama yang seharusnya dilihat sebagai hasil kerjanya.


No. Sistem Remunerasi Kasus/Temuan

d. Transparan Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo masih belum memenuhi harapan pegawai dari aspek transparansi. Terbukti masih ada informan yang menanyakan tentang bagaimana mereka mendapatkan nominal tersebut. Meskipun untuk sistem persentasenya sudah sangat jelas dan bisa diterima oleh informan.

2. Kepuasan

a. Kesesuaian dengan harapan

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo dilihat dari aspek kesesuaian dengan harapan, masih belum memenuhi kepuasan pegawai. Karena belum sesuai dengan harapan pegawai dalam aspek penghargaan atas hasil kerja.

b. Komponen perhitungan remunerasi

Sistem remunerasi RSUD Sumberrejo dilihat dari aspek komponen perhitungan remunerasi, pegawai merasa cukup puas karena telah mempertimbangkan komponen-komponen penting yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Secara khusus untuk tenaga keperawatan, informan menyatakan perlu adanya penilaian detail untuk tenaga keperawatan dan kebidanan yaitu grade Perawat Klinis (PK) 1 s/d 5. Pengkategorian tersebut diperlukan karena terkait kewenangan klinis yang boleh dilaksanakan oleh tenaga keperawatan. Jadi tidak hanya berdasarkan pada ijasah keperawatan yang mereka miliki.

c. Perbandingan jumlah imbalan yang diterimanya dengan yang diterima orang lain

Ditinjau dari aspek perbandingan jumlah imbalan yang diterimanya dengan yang diterima orang lain, sistem remunerasi RSUD Sumberrejo masih belum memuaskan pegawai. Pegawai di satu unit membandingkan jumlah yang diterimanya denganjumlah yang diterima orang lain di unit lain, dengan profesi yang sama atau dengan dengan bagian lain yang mereka anggap lebih sedikit inputnya.

Sumber: Data diolah, 2017

D. KesimpulanSistem remunerasi RSUD Sumberrejo masih belum memenuhi ekspektasi pegawai dari aspek penghargaan atas kinerja dan transparan, namun sudah memenuhi ekspektasi pegawai dari aspek keadilan dan kelayakan. Aspek keadilan dan kelayakan terpenuhi karena selama proses penyusunan sistem remunerasi telah melibatkan berbagai unsur profesi dan perwakilan unit yang sekaligus sebagai bagian dari Tim Penyusun Remunerasi. Pembagian jasa pelayanan ini dibagi menjadi dua yaitu penghasil dan non-penghasil, yang diatur dalam dua pola dasar yaitu: Jasa Langsung dan Jasa Tidak Langsung. Jasa Langsung di masing-masing unit dibagi dengan persentase yang telah ditetapkan dalam aturan internal.


Sedangkan untuk Jasa Tidak Langsung menggunakan sistem indeksing (kecuali direktur). Ditinjau dari kepuasan pegawai, sistem remunerasi belum mampu memuaskan pegawai baik dari aspek kesesuaian dengan harapan, komponen perhitungan remunerasi, maupun perbandingan jumlah imbalan yang diterimanya dengan yang diterima orang lain. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan untuk pelaksanaan sistem remunerasi RSUD Sumberrejo di masa depan.

06KESIAPAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN

READINESS FOR THE GENERAL OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING IN

IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT OF THE MONITORING INFORMATION SYSTEM

• Nama : Cornelia Rina Krismawardhani

• Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat





ABSTRAK

Rencana Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan akan mengakibatkan perubahan cara kerja dan budaya. Perubahan tentunya akan menimbulkan adanya dukungan dan juga penolakan. Hal ini menuntut adanya identifikasi kesiapan untuk berubah baik dari sisi organisasi maupun dari sisi pengguna untuk mengetahui peluang keberhasilan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Tesis ini disusun untuk mengetahui hubungan antara iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan Computer Self-Efficacy dengan kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap adanya perubahan tata kerja yang akan terjadi dengan akan adanya implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan pada tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga melihat pengaruh kesiapan untuk berubah terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer hasil kuesioner yang disebar kepada seluruh Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 114 kuesioner serta data sekunder lainnya.

Hasil pengolahan data menggunakan PLS menunjukkan bahwa semua variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiapan untuk implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Namun, tidak semua variabel independen memberikan pengaruh yang positif. Kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan untuk berubah. Namun, iklim organisasi memberikan pengaruh negatif terhadap kesiapan untuk implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Kesiapan untuk berubah sendiri memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesiapan untuk berubah bukan merupakan variabel mediator bagi variabel independen terhadap variabel dependen.

Kata Kunci: kesiapan untuk berubah, iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy


ABSTRACT

The program of the General Inspectorate of Ministry of Public Works and Housing to implement Sistem Informasi Manajemen Pengawasan will prompt the working procedure and culture adjustment. The adjustment will absolutely create pros and cons. Hence, it requires an identification of readiness to adjust both from the organization side and the user side to know the chances of success in implementing the Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

This thesis was composed to know the connection between the organizational climate and organizational learning capability, technology readiness and Computer Self-Efficacy, and the readiness of the General Inspectorate of Ministry of Public Works and Housing towards the change of the working procedure happening due to the implementation of the Sistem Informasi Manajemen Pengawasan in 2018. Besides, this research aims to see the effect of readiness to adjust towards the success in implementing the Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. This research used the primary data of the results of 114 questionnaires which were distributed to all the auditors of the General Inspectorate of Ministry of Public Works and Housing and other secondary data.

The results of the data processing using PLS show that all the independent variables give the significant effect to the readiness in implementing the Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. However, not all the independent variables give possitive effects. The organizational learning capability, technology readiness and Computer Self-Efficacy give the positive effects to the readiness for change. On the other side, the organizational climate gives negative effects to readiness for change. The readiness for change gives significantly possitive effects towards the effectiveness of the implementation of Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. The results of the research also show that the readiness for change is not the mediator variables to independent variables towards dependent variables.

Keywords: readiness for change, organizational climate, organizational learning capability, technology readiness, and computer self-efficacy


KESIAPAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DALAM IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN

READINESS FOR THE GENERAL OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING IN IMPLEMENTATION

OF THE MANAGEMENT OF THE MONITORING INFORMATION SYSTEM

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan Computer Self-Efficacy dengan kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap adanya perubahan tata kerja yang akan terjadi dengan akan adanya implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan pada tahun 2018. Penelitian ini juga akan melihat pengaruh kesiapan untuk berubah terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan akan membawa perubahan proses bisnis, sistem dan sosial di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Kwahk & Kim, 2008). Farmer (2012) menyatakan bahwa penggunaan teknologi bukan semata-mata mengenai teknologi itu sendiri melainkan tentang manusia dan perilaku organisasi. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kesiapan untuk berubah sangat penting dilakukan. Menurut Armenakis, dkk (1993), faktor kesiapan merupakan faktor terpenting bagi organisasi untuk melihat dukungan awal karyawan dalam melakukan inisiatif perubahan. Organisasi membutuhkan keyakinan, sikap, serta niat dari organisasi sendiri dan pengguna untuk menerima dan menggunakan sistem informasi. Keberhasilan implementasi sebuah sistem informasi pada level teknikal sangat tergantung kepada kesiapan pengguna serta kemauan pengguna untuk mengadopsi dan menggunakan sistem informasi (Evans & Yen,2006).


Sistem Informasi Manajemen Pengawasan sangat penting bagi pelaksanaan audit. Keterbatasan jumlah auditor dan keterbatasan waktu audit jika dibandingkan dengan jumlah auditi dan jumlah paket pekerjaan yang tersebar di seluruh provinsi mengakibatkan adanya prioritas dalam pelaksanaan audit dan tumpang tindih pelaksanaan audit. Ketimpangan ini dapat diatasi dengan penggunaan sistem informasi sebagai alat bantu audit (Elefterie & Badea, 2016; Ahmi, dkk, 2014; Mahzan &Veerankutty, 2011). Maraknya penggunaan sistem informasi sebagai sarana pelaksanaan kegiatan selain mempermudah pelaksanaan kegiatan juga mengakibatkan data terkomputerisasi dan paperless (Ahmi, dkk, 2014), besarnya volume transaksi (big data), serta kompleksitas data (Elefterie & Badea, 2016) sehingga fokus dan cakupan audit juga bertambah dan berubah pada deteksi input, proses, dan output sistem informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu (Ahmi, dkk., 2014; Mahzan & Veerankutty, 2011). Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharuskan untuk meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 2 (Infrastructure) menjadi level 3 (Integrated) sebelum tahun 2019 selaras dengan RPJMN 2015-2019 dengan syarat harus memiliki sumber daya dan sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern. Standar audit juga mengharuskan adanya penggunaan dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit intern. (Standar No. 3220 Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, Metodologi dan Alokasi Sumber Daya, bagian Metodologi poin 42.c) untuk menjamin pencapaian sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Penelitian tentang penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu audit oleh Elefterie & Badea (2016) dan Ahmi, dkk. (2014) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi memudahkan auditor untuk memperoleh data terkomputerisasi dengan lebih cepat dan mudah sehingga proses audit dapat mencapai hasil optimal dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses audit.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan latar belakang yang telah dikemukan diatas, maka penelitian ini berfokus kepada:

1. Bagaimana pengaruh faktor iklim organisasi, kapasitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy terhadap kesiapan untuk berubah?


2. Bagaimana pengaruh kesiapan untuk berubah terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang disasar adalah seluruh auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat data minimal adalah 10 kali jumlah indikator variabel formatif (Hair, dkk., 2011). Variabel formatif yan digunakan dalam penelitian ini memiliki 10 indikator sehingga minimal data yang diperlukan sebanyak 100, sedangkan jumlah auditor hanya 157 orang. Data dikumpulkan dengan metode survei, yaitu dengan menggunakan kuesioner.

Data akan diolah dengan menggunakan analisis statistika Structural Equations Modelling (SEM) jenis Partial Least Square-Path Modelling (PLS-PM). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multiple Indicators MultIple Causes (MIMIC) model (Jӧreskog dan Goldberger, 1975) yang menggabungkan Model Reflektif (iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan efektivitas implementasi SIMP) dan Model Formatif (computer self-efficacy dan kesiapan untuk berubah). Pengujian yang dilaksanakan dalam SEM-PLS PM dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Pengujian Outer Model merupakan pengujian untuk mengetahui validitas dan realibilitas indikator yang digunakan di dalam model serta Pengujian Model Struktural (Inner Model) dilakukan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Pengujian efek mediasi ini menggunakan prosedur yang diperkenalkan oleh Preacher dan Hayes (2008).

C. Pembahasan Hasil AnalisisPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan pada tahun 2018. Variabel anteseden kesiapan untuk berubah yang digunakan adalah iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy. Selain itu, penelitian ini juga melihat pengaruh kesiapan untuk berubah tersebut terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Kesiapan untuk berubah sendiri memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.


Kesiapan untuk berubah memberikan pengaruh sebesar 0,027 (path coeff. = 0,270; t-stat = 2,854; p-values = 0,004; sig. level = 0,05) terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Hasil pengujian data kuantitatif menunjukkan bahwa kesiapan untuk berubah bukan merupakan variabel mediator bagi variabel independen terhadap variabel dependen.

Interpretasi data kuantitatif diperjelas kembali dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, peraturan terkait kegiatan audit, literatur penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta literatur lain yang terkait.

1. Iklim Organisasi

Hasil penelitian secara kuantitatif tentang kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dipengaruhi secara signifikan oleh iklim organisasi yang dirasakan oleh para Auditor (t-stat = 1,861; p-values = 0,061; sig. level = 0,1). Iklim organisasi memberikan pengaruh negatif (path coeff = –0,235) terhadap kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Hubungan yang bersifat negatif ini menunjukkan bahwa perbaikan iklim organisasi pada pendekatan sistem terbuka akan mengakibatkan penurunan tingkat kesiapan untuk berubah. Namun, menurut hasil PLS Algorithm, tidak semua indikator pada kesiapan untuk berubah berkorelasi negatif terhadap iklim organisasi. Hanya indikator keyakinan akan kemampuan kolektif yang terpengaruh secara negatif oleh indikator iklim organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keyakinan akan kemampuan kolektif untuk berubah akan naik seiring dengan penurunan kualitas iklim organisasi. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan Patterson, dkk. (2005) yang menyatakan bahwa usaha perubahan organisasi dipengaruhi oleh pendekatan sistem terbuka tidak sepenuhnya benar. Menurut penelitian ini, pendekatan sistem terbuka pada iklim organisasi memberikan pengaruh yang bersifat negatif terhadap keyakinan akan kemampuan kolektif untuk melakukan perubahan. Hal ini juga bertentangan dengan temuan Claiborne, dkk., (2013) yang menyatakan bahwa iklim inovasi secara signifikan positif mendukung kesiapan untuk


berubah. Temuan ini juga mendukung penelitian Rogiest, dkk., (2015) bahwa iklim organisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap komitmen organisasi untuk berubah.

Hasil yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan pernyataan Patterson, dkk. (2005) tersebut bisa menunjukkan bahwa arah dari perubahan yang akan terjadi dari adanya implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan tidak mengarah kepada keterbukaan sistem namun mengarah kepada perubahan proses internal. Perubahan diharapkan membawa dampak stabilitas di dalam organisasi dengan meminimalkan ketidakpastian dari lingkungan luar (Patterson, dkk., 2005). Hal ini sesuai dengan sifat organisasi publik yang masih kental dengan adanya koordinasi dan kontrol yang diatur dalam aturan dan prosedur formal.

Ketiga dimensi iklim organisasi memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap variabel iklim organisasi. Dimensi inovatif dan fleksibilitas berpengaruh paling besar. Dimensi berpengaruh sebesar 0,940 (path coeff. = 0,940; t-stat = 85,962; p-values = 0,000; inovatif dan fleksibilitas sig. level = 0,05). Dimensi refleksivitas berpengaruh sebesar 0,747 (path coeff. = 0,747; t-stat = 13,931; p-values = 0,000; sig. level = 0,05) terhadap iklim organisasi. Dimensi fokus pada lingkungan luar memiliki pengaruh paling kecil, yaitu sebesar 0,647 (path coeff = 0,647; t-stat = 12,816; p-values = 0,000; sig. level = 0,05) terhadap iklim organisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa menurut para auditor iklim organisasi pada sisi pendekatan sistem terbuka telah mulai dilakukan walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum berhasil dilakukan. Di dalam dimensi Inovatif dan Fleksibilitas, para Auditor merasa bahwa organisasi memberikan perhatian dan tanggapan terhadap adanya perubahan dan tuntutan dari luar organisasi serta melakukan usaha-usaha untuk menghadapi perubahan dan tuntutan tersebut. Di sisi lain, para auditor merasa bahwa ide baru dari para auditor sudah mulai diterima oleh organisasi. Akan tetapi, realisasi dan pengembangan dari ide-ide baru tersebut masih terkendala dengan masalah birokrasi yang terkenal berbelit-belit terlebih dari sisi penganggaran dan pertanggungjawabannya. Selain itu, cara-cara pemecahan masalah yang diusulkan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya dalam memberikan rekomendasi atas suatu temuan audit, auditor harus memberikan rekomendasi mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan temuan.


Auditor melihat bahwa perhatian terhadap review dan refleksi dari tujuan, strategi, dan proses kerja untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas telah diberikan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengupayakan untuk melakukan perbaikan terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama antarpegawai. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan rapat sebelum pelaksanaan audit, melakukan workshop sebagai media penyampaian peraturan atau prosedur baru yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Namun, cara kerja baru ini belum tentu mampu diadopsi dan dilaksanakan oleh auditor secara cepat sehingga terjadi peningkatan kinerja. Auditor masih memerlukan tata kerja yang lebih rinci dan diskusi yang lebih mendalam dengan rekan sejawat ataupun tenaga ahli untuk melaksanakan suatu pekerjaan terutama pekerjaan yang baru.

Pada dimensi fokus pada lingkungan luar, para auditor menganggap bahwa fokus pada lingkungan luar kurang berpengaruh terhadap iklim organisasi yang mendukung kesiapan untuk berubah. Organisasi sudah melihat bahwa kebutuhan pelanggan sangat penting untuk diperhatikan. Organisasi mulai melakukan perbaikan pelayanan terhadap auditi dan meningkatkan respon terhadap permintaan auditi terkait pengawasan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, fokus ke dalam juga menjadi perhatian bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama dalam hal peningkatan kinerja pengawasan. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai organisasi publik tidak mencari peluang usaha lain selain melakukan pengawasan internal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kapabilitas Pembelajaran Organisasi

Kapabilitas pembelajaran organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Kapabilitas pembelajaran organisasi memberikan kontribusi sebesar 0,346 (path coeff. = 0,346; t-stat = 2,707; p-value = 0,007; sig. lvl = 0,05) terhadap Kesiapan untuk berubah. Kapabilitas pembelajaran organisasi dalam penelitian ini dijelaskan dengan dimensi eksperimen, dialog, interaksi dengan lingkungan luar, pengambilan risiko, dan pengambilan keputusan partisipatif. Kelima dimensi tersebut dipilih dengan melihat konteks kesiapan dalam implementasi inovasi berupa Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.


Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mampu menyediakan sumber daya bagi organisasi untuk melakukan pembelajaran terutama pembelajaran yang mendorong kesiapan untuk berubah. Para auditor didorong untuk mengambil risiko yang besar di dalam melakukan audit. Hal ini lebih berkenaan dengan kondisi lapangan selama pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit Lapangan mengandung risiko yang besar. Auditor harus melakukan perjalanan di segala medan baik itu melalui darat, air, dan udara untuk mencapai lokasi pekerjaan yang diaudit. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya auditor selalu dibekali dengan pengetahuan, aturan, prosedur mengenai proses audit maupun karakteristik objek audit.

Proses pembelajaran terjadi melalui kanal dialog dengan adanya sharing pengetahuan dan informasi serta diskusi antarauditor. Kanal dialog yang diwujudkan di dalam rapat persiapan audit dan group aplikasi percakapan online digunakan untuk saling menukar informasi dan pengetahuan. Kanal dialog ini juga digunakan untuk meningkatkan perasaan empati antarauditor dengan sapaan dan ucapan selamat antarsesama auditor. Kanal dialog ini juga digunakan untuk menyampaikan ide-ide baru mengenai proses audit dan diskusi mengenai prosedur audit yang efektif.

3. Kesiapan Teknologi

Analisa data penelitian menunjukkan bahwa kesiapan teknologi yang dimiliki oleh auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiapan untuk berubah dalam menyukseskan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Kesiapan Teknologi memberikan pengaruh sebesar 0,262 (path coeff = 0,262; t-stat = 2,206; p-value = 0,027; sig. lvl = 0,05) terhadap kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menghadapi perubahan sistem pengawasan. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014), Wahyono (2014), Florestiyanto (2013), dan Hadi (2012).

Pengaruh kesiapan teknologi terhadap kesiapan untuk berubah yang tinggi dipengaruhi oleh latar belakang responden yang mayoritas telah menempuh jenjang pendidikan sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2) serta usia mayoritas responden antara 25 sampai dengan 35 tahun. Perasaan optimis dipengaruhi oleh pengalaman dalam menggunakan teknologi yang


dapat mempermudah proses, menyingkat waktu, menghemat tenaga, dan memperluas akses. Auditor yang pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi memiliki kesiapan teknologi yang tinggi pula. Kesiapan teknologi yang dimiliki para auditor dipengaruhi oleh pengalamannya dalam menggunakan komputer dan aplikasi berbasis komputer. Pengalaman yang menyenangkan dalam menggunakan teknologi ini meningkatkan perasaan optimis dalam menggunakan teknologi.

Auditor dengan rentang usia 25 sampai dengan 35 tahun merupakan generasi yang telah mengenal teknologi sejak usia anak-anak. Generasi Y ini memiliki keistimewaan dalam hal penguasaan teknologi (Meier, dkk., 2010). Generasi Y terlahir di era teknologi di mana teknologi telah menjadi bagian di setiap aspek kehidupan mereka. Karakteristik generasi Y berpengaruh terhadap kesiapan teknologi yang dimiliki. Auditor yang masuk dalam kategori generasi Y lebih mudah untuk mengenal dan menggunakan teknologi baru dalam melakukan pekerjaannya.

Namun demikian, perasaan ketidaknyamanan dalam menggunakan teknologi masih dirasakan oleh para Auditor. Persepsi terhadap lemahnya kontrol teknologi baru yang akan digunakan dan perasaan kewalahan dalam menggunakan teknologi baru masih sangat dirasakan. Perasaan tidak nyaman muncul ketika tidak ada panduan untuk mengoperasikan sebuah sistem informasi atau teknologi (KN 2). Selain itu, perasaan tidak nyaman para Auditor juga dipengaruhi oleh dukungan teknis yang masih menggunakan bahasa teknis yang tidak dimengerti oleh orang awam (KN 4).

Berbeda dengan Parasuraman & Colby (2007), dalam penelitian ini menemukan bahwa inovasi dan ketidakamanan tidak berpengaruh secara signifikan. Artinya auditor menganggap bahwa Sistem Informasi Manajemen bukan merupakan hal yang baru. Para auditor pernah mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen lain seperti SAKPA dan SIMAK-BMN sebagai objek audit. Selain itu, pengalaman menggunakan SAKPA dan SIMAK-BMN yang aman dalam transaksinya mengurangi persepsi ketidakamanan dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen.

4. Computer Self-Efficacy

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa Computer Self-Efficacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan bagi Inspektorat Jenderal


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menghadapi perubahan sistem pengawasan. Pengaruh Computer Self-Efficacy terhadap kesiapan untuk berubah sebesar 0,379 (path coeff. = 0,379; t-stat = 0,095; p-value = 0,925; sig. lvl = 0,05). Computer Self-Efficacy memiliki pengaruh paling besar terhadap kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menghadapi perubahan sistem pengawasan dari sistem manual menjadi sistem berbasis komputer. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Wibowo(2014) dan Kuddus(2016) .

Hasil interpretasi data kuantitatif menyajikan data bahwa tingkat Computer Self-Efficacy dari para auditor secara signifikan hanya dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator. Pertama, auditor akan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan apabila Auditor diberi petunjuk tentang cara penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan sebelum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (CSE9). Kedua, Auditor akan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan apabila terdapat fasilitas bantuan dalam Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (CSE8). Ketiga, Auditor akan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan apabila Auditor mendapatkan bantuan dari orang lain untuk memulai menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (CSE6). Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Compeu & Higgins (1995) bahwa seluruh indikator yang digunakan berpengaruh secara signifikan dalam membentuk computer self-efficacy seseorang.

Pengaruh computer self-efficacy terhadap kesiapan untuk berubah yang tinggi dipengaruhi oleh latar belakang responden yang mayoritas telah menempuh jenjang pendidikan sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2) serta usia mayoritas responden antara 25 sampai dengan 35 tahun. Auditor yang pernah menempuh pendidikan tinggi memiliki tingkat kepercayaan diri dalam menggunakan komputer lebih tinggi. Computer Self-Efficacy dipengaruhi juga oleh pengalaman baik itu pengalaman menggunakan komputer secara umum maupun menggunakan terhadap kesuksesan perubahan sistem pengawasan adalah 0,270 (path coeff. = 0,270; t-stat = 2,854; p-values = 0,004; sig. level = 0,05). Namun, hasil analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa Kesiapan untuk Berubah bukan merupakan faktor yang memediasi faktor-faktor


independen untuk mencapai kesuksesan perubahan sistem pengawasan berupa implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Fakta ini menunjukkan bahwa pada kasus ini variabel iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Walaupun melalui variabel mediasi kesiapan untuk berubah, variabel independen tersebut tetap tidak berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan hanya dipengaruhi oleh kesiapan untuk berubah.

Kesiapan untuk berubah yang mengharuskan adanya komitmen kolektif untuk melakukan perubahan dan adanya kepercayaan atas kemampuan kolektif untuk melakukan perubahan seperti yang digagas oleh Weiner (2009) berpengaruh terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Komitmen kolektif memiliki pengaruh lebih signifikan dibandingkan kepercayaan atas kemampuan kolektif. Komitmen kolektif memiliki pengaruh sebesar 1,431 (outer weight = 1,431; t-stat = 4,280; p-values = 0,000; sig. level = 0,05). terhadap kesiapan untuk berubah sedangkan kepercayaan atas kemampuan kolektif memiliki pengaruh sebesar 1,066 (outer weight = 1,066; t-stat = 2,308; p-values = 0,021; sig. level = 0,05) atas kesiapan untuk berubah.

Komitmen kolektif berkaitan dengan implementasi kebijakan internal di organisasi publik yang bersifat mandatori bukan pilihan. Kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam organisasi publik mau tidak mau harus dipatuhi oleh seluruh bawahannya. Kepatuhan tersebut akan lebih diperkuat apabila kebijakan tersebut diinstitusionalisasi menjadi sebuah peraturan.

Inspektur Jenderal sebagai pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus bersikap bijak dalam menyikapi kondisi kesiapan untuk berubah terutama dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Ketidaksiapan organisasi secara keseluruhan dapat menghambat proses adopsi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan oleh auditor. Ketidaksiapan tersebut akan membuat auditor sebagai pelaksana kebijakan menunjukkan penolakan. Penolakan auditor berpotensi menggagalkan implementasi Sistem Informasi Manajemen


Pengawasan (Kwahk & Kim, 2008). Auditor akan memiliki alasan untuk tidak melaksanakan kebijakan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Penolakan yang terjadi ini akan menghambat pencapaian tujuan dikembangkannya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, yaitu mempermudah proses pengawasan agar berjalan komprehensif dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir secara online untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, penolakan tersebut akan memicu kegagalan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Kegagalan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan secara khusus akan berakibat pada tidak tercapainya Rencana Strategis Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan level IACM dari level 2 Infrastructure ke level 3 Integrated pada tahun 2019.

Pimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mampu menjadi Agent of Change. Peran pimpinan sangat penting dalam proses inisialisasi perubahan sampai dengan proses institusionalisasi perubahan tersebut (Wahid & Sein,2013). Pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mampu mendorong dan mengawal agar implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja khususnya Inspektorat Jenderal dan umumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. KesimpulanPenelitian mengenai kesiapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dengan variabel iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy sebagai variabel independen menghasilkan beberapa kesimpulan.

a. Kesiapan untuk berubah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipengaruhi secara positif oleh computer self-efficacy, kapabilitas pembelajaran organisasi, dan kesiapan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan computer self-efficacy, kapabilitas pembelajaran organisasi, dan kesiapan teknologi akan meningkatkan kesiapan untuk berubah. Computer Self-Efficacy memberikan pengaruh paling besar


terhadap kesiapan untuk berubah. Hal ini terjadi karena mayoritas auditor termasuk dalam generasi X dan generasi Y yang sudah mengenal teknologi semenjak kecil (Meier,dkk., 2010) serta latar belakang pendidikan para auditor yang tinggi. Alasan ini juga yang mendukung kesiapan teknologi di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Kesiapan untuk berubah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipengaruhi secara signifikan negatif oleh iklim organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan iklim organisasi pada kuadran sistem terbuka akan menurunkan tingkat kesiapan untuk berubah terutama kepercayaan akan kemampuan kolektif untuk berubah. Temuan ini bertentangan dengan teori tentang iklim organisasi pada kuadran sistem terbuka Quinn and Rohrbaugh’s Competing Values Model yang digunakan oleh Patterson, dkk (2005) yang menyatakan bahwa pendekatan sistem terbuka menekankan pada kesiapan, perubahan, dan inovasi. Temuan ini juga mendukung penelitian Rogiest, dkk (2015) bahwa iklim organisasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap komitmen organisasi untuk berubah.

c. Kesiapan untuk berubah berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesiapan untuk berubah akan meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Temuan ini mendukung penelitian Yusof & Aziz (2015) yang menyatakan bahwa organisasi dengan tingkat kesiapan yang tinggi akan mendukung kesuksesan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

d. Kesiapan untuk berubah bukan merupakan variabel mediator antara variabel independen dengan variabel dependen. Iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy tidak berpengaruh baik secara langsung maupun melalui variabel kesiapan untuk berubah terhadap variabel dependen kesuksesan perubahan sistem pengawasan.

e. Nilai koefisien determinasi (R2) pada variabel kesiapan untuk berubah dan variabel efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan berada dalam ketegori lemah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel selain iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi, kesiapan teknologi, dan computer self-efficacy yang mempengaruhi kesiapan untuk berubah. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada variabel lain selain kesiapan untuk berubah yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem


f. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai kesiapan untuk berubah dalam menghadapi perubahan akibat adanya implementasi Sistem Informasi Manajemen pada organisasi publik. Penelitian terdahulu tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen kebanyakan lebih menekankan kepada kesiapan pengguna baik itu dilihat dari kesiapan teknologi, Computer Self-Efficacy, TAM (Technology Acceptance Model), dan lainnya, misalnya saja penelitian (Wibowo, 2014; Kuddus, 2016; Wahyono, 2014; Florestiyanto, 2013; & Hadi, 2012). Sementara penelitian ini mengombinasikan antara kesiapan organisasi dilihat dari sudut pandang iklim organisasi dan kapabilitas pembelajaran organisasi serta kesiapan individu dilihat dari sudut pandang kesiapan teknologi dan Computer Self-Efficacy.

E. Saran KebijakanInspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menghadapi perubahan berupa implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan harus melakukan perbaikan. Perbaikan pada level organisasi dilakukan pada perubahan iklim organisasi, kapabilitas pembelajaran organisasi yang mendukung perubahan dengan adanya inovasi teknologi dan perbaikan pada sisi pengguna (auditor) terutama dalam hal kesiapan teknologi dan computer self-efficacy. Perbaikan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Jajaran pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengulas kembali tata kerja yang dipakai seiring dengan akan adanya implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Prosedur yang harus diperbaiki antara lain Prosedur Perencanaan Audit, Prosedur Pelaksanaan Audit, Prosedur Pelaporan Hasil Audit, Prosedur Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Prosedur Penyusunan Angka Kredit Auditor. Prosedur tersebut harus mampu mengakomodasi alur proses baik yang harus dilakukan secara manual maupun yang harus dilakukan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan sehingga akan mempermudah auditor untuk melakukan transisi dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi. Prosedur kerja harus diinternalisasi menjadi peraturan yang tertulis agar dipatuhi oleh seluruh auditor. Prosedur yang baru harus disosialisasikan kepada seluruh auditor agar tercipta pemahaman yang sama tentang prosedur baru tersebut. Pemahaman yang sama ini akan mempermudah komunikasi antarpengguna dan antara pengguna dengan manajemen. Sosialisasi prosedur baru tersebut akan membantu


auditor dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Di dalam sosialisasi tersebut juga akan tercipta dialog antara manajemen dan pengguna mengenai kendala yang akan dihadapi oleh pengguna dan manfaat yang diperoleh serta pencarian solusi untuk mengatasi kendala yang ada tersebut. Sosialisasi ini merupakan wujud dari kapabilitas pembelajaran organisasi dalam mewujudkan iklim organisasi yang mendukung kesiapan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

b. Para Pimpinan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus melakukan uji coba implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dengan Piloting Project. Beberapa tim audit dipilih untuk melakukan uji coba implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Dukungan secara teknis dan nonteknis harus diberikan kepada tim audit terpilih agar uji coba berhasil dilakukan. Tim audit yang melakukan Piloting Project dipilih dengan kriteria memiliki kesiapan teknologi dan Computer Self-Efficacy yang tinggi. Uji coba dilakukan dalam tataran praktik di lapangan. Uji coba implementasi akan menunjukkan kendala yang dihadapi. Kendala yang ditemukan harus segera dicari solusinya untuk penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan akan memperkecil adanya kekecewaan pengguna atas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan meningkatkan perasaan kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Kehandalan dan stabilitas aplikasi serta kemudahan dalam pengoperasian akan mendorong para auditor untuk mau menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Keadaan ini akan meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan kolektif untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Pengalaman keberhasilan atas uji coba yang dilakukan dibagikan kepada seluruh auditor dengan tujuan untuk meningkatkan perasaan optimisme, kenyamanan, keamanan, serta Computer Self-Efficacy para auditor. Peningkatan kesiapan teknologi dan Computer Self-Efficacy akan meningkatkan kesiapan untuk berubah.

c. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus memberikan pelatihan secara intensif atas tata cara pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Pelatihan ini hendaknya menggunakan aplikasi dari hasil Piloting Project yang sudah disempurnakan sehingga aplikasi yang diperkenalkan sudah handal dan stabil. Pelatihan akan membuat para auditor merasakan secara langsung kehandalan dan kemudahan dalam pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Pengawasan


sebelum menggunakan aplikasi sebagai bagian dari proses audit. Pelatihan menunjukkan secara langsung bagaimana sistem berjalan sehingga dapat terlihat manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, pelatihan akan meningkatkan kemampuan para auditor dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Pelatihan ini akan meningkatkan komitmen kolektif dan keyakinan atas kemampuan kolektif untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

d. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menyediakan Help Desk yang siap melakukan pelayanan 24/7 terhadap setiap pertanyaan dan keluhan dari para auditor. Tim Help Desk harus berisi orang yang benar-benar menguasai baik itu cara operasional sistem maupun cara sistem bekerja secara komputasional. Di dalam Tim Help Desk harus ada programer yang bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam Sistem Informasi Manajemen Pengawasan sehingga perbaikan terhadap kerusakan sistem dapat segera dilakukan. Dengan adanya Tim Help Desk ini, auditor akan merasakan dukungan dari manajemen terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan. Help Desk juga dijadikan sebagai sarana komunikasi atas kendala yang dihadapi serta sharing solusi atas kendala yang dihadapi sehingga kendala tidak muncul berulang kali. Kesigapan dan kemampuan Help Desk dalam mengatasi kendala yang ada akan meningkatkan perasaan aman, nyaman, dan optimisme auditor untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan di dalam aktivitas audit yang dilakukannya.

07ANALISIS KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS

PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ANALYSIS OF E-PROCUREMENT POLICY IN REALIZING PUBLIC ACCOUNTABILITY

AND GOOD GOVERNANCE IN GUNUNGKIDUL REGENCY

• Nama : Sigit Swastono

• Unit Organisasi : DPU Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul





ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa adalah sebuah kegiatan yang selalu ada dalam sebuah organisasi publik atau pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasi maupun dalam rangka bagian dari pelayanan publik berupa penyediaan barang publik. Kondisi itu membuat dimensi publiknya sangat besar. Salah satu karekteristik yang sangat menonjol adalah adanya penggunaan anggaran publik dan berbagai regulasi yang harus ditaati untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah berusaha membuat terobosan berupa pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau dikenal dengan e-procurement.

Penelitian ini ditulis untuk menganalisis kebijakan publik berupa penerapan e-procurement sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Gunungkidul yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaannya fokus penelitian ini untuk melihat akuntabilitas publik dengan menganalisis implementasi prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 dan perubahannya meliputi efisiensi, efektivitas, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta manfaatnya bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang lebih kredibel dan berintegritas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi, dan dukungan data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan pada beberapa aspek belum tercapai akuntabilitas publik seperti yang dikehendaki dalam peraturan perundangan.

Kata kunci: e-procurement, good governance, prinsip-prinsip pengadaan, akuntabilitas publik


ABSTRACT

Procurement of good and services is an activity that is always present in a public organizations or government. The activity aims to meet the operational needs of the organization as well as in the framework of a part of public services such as provision of public goods. There is a large public dimension. One of the characteristics that really stands out is the use of public funds and the various regulations that must be adhered to prevent the misuse of funds and to bring transparency and accountability. For that reasons the government is trying to make breakthrough in the form of procurement of goods and services electronically, known as e-procurement.

The study was to analyze public policies such as the implementation of e-procurement as an instrument in realizing the principles of good governance in the district of Gunung Kidul which has been running since 2013. The focus of this study is to see public accountability by analyzing the implementation of procurement principles that have been mandated by Presidential Regulation Number 54 of 2010 and its amendments were made up of efficiency, effectiveness, transparency, opened, competitive, fair/non-discriminatory and accountable as well as benefits for all stakeholders Gunungkidul. Then it can be recommended some policies in order to yield more credible procurement. The method used is a qualitative method. The data collection is done by doing a depth interviews with key informants, observation, and support secondary data from relevant agencies. The results showed some aspects of public accountability has not been achieved as foreseen in legislation.

Keywords: e-procurement, good governance, the principles of procurement, public accountability


ANALISIS KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK DAN GOOD

GOVERNANCE DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ANALYSIS OF E-PROCUREMENT POLICY IN REALIZING PUBLIC ACCOUNTABILITY AND GOOD

GOVERNANCE IN GUNUNGKIDUL REGENCY

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa publik menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Selanjutnya kewajiban negara untuk menyelenggarakan dan mengelola pengadaan barang dan jasa publik secara efektif dan efisiens yang bermuara kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan anggaran negara yang besar dan personel yang banyak, baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat sering kali timbul permasalahan yang berkaitan dengan penyelewengan atau korupsi yang dilakukan oknum- oknum dari semua pihak yang terlibat.

Banyaknya masalah ataupun hambatan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa memunculkan pertanyaan apakah metodenya yang bermasalah atau sistemnya yang perlu diubah atau aktor-aktor yang terlibat masih memiliki paradigma berpikir hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan mengesampingkan kepentingan publik. Selama ini proses lelang dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional/manual memang telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitasnya yang rendah. Untuk itu salah satu terobosan baru yang dilakukan pemerintah adalah dengan pelaksanaan e-procurement dalam pengadaaan barang dan jasa. Dengan e-procurement ini diharapkan bisa menjadi penyaring dari penyimpangan pada model konvensional dan menjadi katalisator dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Di Kabupaten Gunungkidul e-procurement sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan good governance telah dimulai dengan keluarnya SK Bupati


pada bulan Desember 2012 tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pelelangan (ULP). Dalam operasionalnya ULP berada di bawah Bagian Administrasi Pembangunan dengan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan merangkap sebagai Ketua ULP. Ini diharapkan bisa memudahkan bagian Administrasi Pembangunan yang salah satu tupoksinya adalah memonitor dan mengevaluasi kegiatan di semua SKPD dan pembinaan pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, hambatan dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. Berbagai kendala baik terkait kesiapan masing-masing dinas dalam menyesuaikan dengan perubahan maupun dari pihak penyedia jasa yang harus segera mengadaptasi teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri.

Harapan bahwa proses elektronik dapat menjadi proses pelelangan yang lebih efektif dan efisien juga masih perlu dievaluasi. Dengan kondisi tersebut tentunya menarik untuk mencermati lebih jauh implementasi e-procurment dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul yang sudah berjalan sejak tahun 2013 dalam kaitannya dengan pelaksanaan good governance. Kemudian bagaimana relasi yang terjadi di antara penyedia jasa, pengguna jasa maupun pokja ULP dan institusi ULP sebagai mediator dalam prosesnya. Lebih jauh lagi seperti apa produk akhir yang dihasilkan dengan sistem elektronik ini. E-procurment bukan hanya sekadar perubahan dari manual menjadi elektronik, tetapi juga bagaimana mengubah pola pikir dan budaya yang sama, yaitu terekspesinya prinsip-prinsip pengadaan sesuai yang tertera pada pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerangkat dari hal- hal yang telah diuraikan di atas banyak hal- hal yang perlu diperjelas berkaitan dengan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul. Berkaitan dengan akuntabilitas publik dan tata nilai pengadaan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menunjukkan bahwa meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan good governance. Untuk itu maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kebijakan e-procurment dalam proses pengadaan barang dan jasa guna mendukung good governance di Kabupaten Gunungkidul dengan rumusan masalah adalah “Bagaimana akuntabilitas publik dalam pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul ?”


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan e-procurement yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan good governance. Penelitian ini pada dasarnya untuk memperoleh gambaran secara detail tentang konsep good governance secara kontekstual dalam sebuah kebijakan e-procurement yang telah diterapkan berupa implementasi prinsip-prinsip pengadaan. Untuk bisa menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan e-procurement serta permasalahan dalam pelaksanaannya, maka metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif.

Alasan dipergunakan metode kualitatif adalah karena penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menjelaskan fakta yang ada dengan teori yang relevan pada sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih jauh lagi penelitian ini akan mengungkap prinsip- prinsip pengadaan secara kontekstual dalam kinerja di ULP Gunungkidul dan LPSE serta bagaimana interaksi antaraktor dalam bekerja sama menyelenggarakan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan kendalanya. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif ini lebih bisa menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berfokus pada proses pengadaan secara elektronik di lokasi bersangkutan. Bahwa data yang dijadikan acuan utama adalah berbentuk ucapan atau tulisan dari narasumber terpilih namun tidak menafikan data yang berwujud angka yang bisa ditafsirkan guna membantu menjawab rumusan masalah tersebut.


1. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan dalam E-Procurement

Prinsip adalah kebanaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (kbbi.web.id). Dengan demikian prinsip pengadaan adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam sebuah proses pengadaan. Dalam sebuah proses pengadaan, sesuai dengan prinsip ekonomi, maka pengguna akan berusaha mendapatkan barang/jasa yang paling murah dengan kualitas yang terbaik, sedangkan penyedia/penjual akan memaksimalkan keuntungan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Namun demikian, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya pelaku pengadaan belum mengedepankan rasa memiliki yang besar mengingat apa yang dibelanjakan adalah anggaran negara bukan uang milik sendiri. Pandangan ini dalam teori agensi menempatkan pengguna


anggaran adalah sebagai agensi sedangkan pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah rakyat sebagai prinsipal yang seringkali memiliki tujuan yang berbeda. Semua memiliki rasionalitas ekonomi demi memenuhi kepentingan pribadi terlebih dahulu. Untuk itu perlu sebuah prinsip yang bisa menjembatani semua pihak sehingga lebih dikedepankan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip pengadaan dibuat untuk bisa membuat pengadaan yang lebih mengedepankan etika dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini ketentuan secara umum tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Pada pasal 5 disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa karena hasilnya dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik dari segi administrasi, teknis maupun keuangan. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menganalisis penerapan prinsip- prinsip pengadaan dalam proses pengadaan di ULP Kabupaten Gunungkidul dengan data yang digali secara langsung dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini. Untuk lebih mendalami dalam menganalisis permasalahan yang ada penulis menggunakan data sekunder dari proses lelang elektronik khususnya untuk paket pekerjaan konstruksi mengingat paket pekerjaan kostruksi masih menempati jumlah mayoritas untuk seluruh paket pengadaan yang dilaksanakan dengan e-procurement.

a. Prinsip Efisien

Artinya pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Dalam hai ini bisa dibagi menjadi dua kategori yaitu efisiensi waktu dan efisiensi biaya.

1) Efisiensi waktu

Bila melihat efisiensi waktu maka adanya e-procurement di ULP Kabupaten Gunungkidul sebenarnya sudah cukup optimal meskipun ada beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki. Efisiensi waktu dalam hal ini lebih menekankan kepada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk segala hal dalam proses lelang elektronik ini dibandingkan ketika


masih menggunakan cara manual. Ini dilihat baik dari sisi penyedia maupun pokja yang menangani proses lelang.

Dilihat dari sisi penyedia sebenarnya mereka sangat terbantu sekali dengan adanya proses elektronik ini. Penyedia tidak perlu lagi mendatangi untuk mendaftar ke kantor ULP sebagai peserta lelang, tidak perlu lagi mendatangi acara pemberian penjelasan pekerjaan atau aanwijzing, bahkan tidak perlu mendatangi untuk pembukaan penawaran. Semua proses pelelangan cukup dipantau dan diikuti dari kantor perusahaan masing-masing bahkan dirumah atau di manapun asal masih terjangkau jaringan internet akan mudah bagi penyedia untuk memantau dan mengikuti proses lelang.

2) Efisiensi Biaya

Efisiensi biaya dalam hal ini bisa dibandingkan berbagai komponen yang bisa dipangkas dengan adanya pengadaan barang secara elektronik ini. Banyak yang bisa dihemat baik dari sisi penyedia maupun pokja maupun PPK dalam proses lelang elektronik. Yang paling terlihat nyata adalah berkurangnya penggunaan kertas dalam penyiapan dokumen pelelangan maupun dokumen penawaran. Kemudian bagi penyedia pada saat proses lelang manual untuk mengikuti lelang pasti harus mendatangi kantor dinas/ULP untuk mendaftar sebagai peserta lelang. Bagi peserta luar kota tentu butuh biaya transportasi yang cukup besar, belum lagi harus memfotokopi dokumen lelang yang serta bolak-balik ke kantor dinas baik saat pemberian penjelasan pekerjaan/aanwijzing maupun saat pemasukan dan pembukaan penawaran bila menghendaki. Kemudian biaya penggandaan dokumen penawaran serta biaya matere yang juga harus disiapkan. Dalam proses e-procurement hampir semua komponen biaya tersebut diatas bisa dipangkas karena semua dokumen sudah dalam bentuk softcopy dan interaksi yang terjadi dilakukan via online melalui jaringan internet.

b. Prinsip Efektif

Efektif dalam hal ini secara operasional lebih menitikberatkan kepada pencapaian kualitas dan kuantitas dari proses lelang elektronik secara optimal. Kualitas adalah terpenuhinya spesifikasi teknis seperti yang diharapkan dalam dokumen teknis, sedangkan secara kuantitas bahwa apa yang ditargetkan atau direncanakan bisa tercapai. Berbicara tentang kualitas atau produk akhir dari pengadaan barang dan jasa secara eletronik ini tentu tidak lepas dari bagaimana pokja menentukan dan memilih penyedia yang


ditunjuk menjadi pemenang. Saat ini yang terjadi bahwa dalam proses lelang sistem gugur maka yang menjadi pemenang adalah harga terendah dan secara administrasi, teknis, dan kualifikasi terpenuhi. Kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh rekanan yang bertujuan asal mendapatkan pekerjaan dengan menawar sangat rendah untuk memenangkan lelang.

c. Prinsip TransparanPrinsip transparan ditunjukkan dengan terbukanya semua informasi tentang pengadaan, baik dari syarat teknis, HPS, administrasi, tata cara, evaluasi, penetapan pemenang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat. Dengan pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan semakin terbukanya segala informasi yang berkaitan dengan pengadaan ini karena semua masyarakat bisa mengakses informasi dari website resmi yang ada, bahkan dalam website tersebut juga telah mencantumkan daftar perusahaan yang masuk dalam daftar hitam secara nasional. Demikian juga bisa diakses semua paket pengadaan diseluruh Kabupaten Gunungkidul bahkan nasional melalui aplikasi SiRUP yang ada dalam menu di tampilan website LPSE Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian aspek transparansi ini tentu saja perlu digali secara mendalam dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa ini.

Dari sisi penyedia jasa aspek transparansi ini menjadi sangat penting mengingat penyedia berharap semua informasi dapat diakses secara adil tanpa ada yang disembunyikan. Ini berkaitan dengan prinsip bahwa siapa yang menguasai informasi maka dialah yang akan mendominasi yang berujung pada penyimpangan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dengan informasi yang sama maka persaingan akan menjadi sehat karena berangkat dari titik yang sama.

d. Prinsip Terbuka

Prinsip terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Ini ditandai dengan persyaratan yang disusun tidak membatasi dari mana pun asal penyedia. Dengan penggunaan teknologi internet ini memang sudah memungkinkan siapapun dan dari daerah manapun bisa mengikuti proses pelelangan di Kabupaten Gunungkidul asalkan memiliki user ID dan password. Pokja juga mengumumkan secara terbuka semua proses pengadaan sesuai peraturan yang ada di website sehingga semua pihak yang berkepentingan akan memiliki informasi yang sama. Sebagai bentuk keterbukaan informasi


setiap awal tahun anggaran pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menayangkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUPBJ) dalam website pemerintah daerah yang bisa diakses oleh masyarakat. Tidak mengherankan bila dengan penerapan e-procurement ini membuat banyak penyedia dari luar Gunungkidul bisa mengikuti dan bahkan memenangkan lelang di Gunungkidul. Kontras sekali dengan sebelum tahun 2013 di mana semua pesertadari luar Gunungkidul tidak bisa mengikuti lelang di Gunungkidul meskipun secara peraturan tidak ada larangan. Hal ini karena saat itu lelang sudah dikondisikan atau diatur sehinggga peserta dari luar daerah akan dicegat saat akan memasukkan penawaran dengan memberi kompensasi tertentu.

e. Prinsip Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Indikator pertama adalah tidak ada pengaturan lelang oleh siapapun. Artinya dengan e-procurement ini semua boleh bersaing di antara para penyedia yang setara dan memenuhi syarat. Sistem dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di ULP Kabupaten Gunungkidul telah mengakomodasi hal tersebut di mana dengan pendaftaran dan pemasukan penawaran secara online telah menghapus sistem pengaturan lelang yang sebelumnya pada saat sistem manual banyak terjadi di Gunungkidul. Saat masih menggunakan cara manual hanya penyedia tertentu saja yang bisa memenangkan lelang yaitu yang memiliki “power” dan mampu mengatur serta mengondisikan pelelangan dengan bersekongkol di antara penyedia bahkan dengan panitia.

f. Prinsip Adil/Tidak DiskriminatifAdil adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Hal ini bisa dilihat dari persyaratan yang disusun tidak diskriminatif. Semua boleh mengikuti sesuai aturan yang ada. Dalam pelaksanaan e-procurement di Gunungkidul kondisi ini sudah dapat terlaksana dengan baik karena dengan sistem online saat pengumuman lelang mulai ditayangkan di website LPSE Kabupaten Gunungkidul maka saat itu juga semua pihak yang berkepentingan akan bisa mengakses informasi tanpa ada yang bisa menghalangi.


Semua peserta akan mendapat informasi yang sama, bahkan jika ada perubahan atau adenddum semua juga akan mendapat informasi yang sama. Artinya semua peserta berangkat dari titik yang sama untuk memulai sebuah kompetisi. Selain itu, semua persyaratan yang dibuat atau dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak mengarah pada penyedia tertentu, artinya semua penyedia asalkan memiliki user ID dan pasword pasti bisa mengikutinya.

g. Prinsip Akuntabel

Prinsip akuntabel ini adalah menakar seberapa taat proses pengadaan barang dan jasa ini mematuhi segala aturan yang berlaku khususnya dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Di Kabupaten Gunungkidul proses tersebut diawali dengan Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kebijakan Umum Anggaran ini berisi pemaketan, cara pengadaan, pengorganisasian dan Kerangka Acuan Kerja paket pengadaan. Dalam pengorganisasian ini dibentuk PPK, ULP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim lain yang diperlukan. Kemudian PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang Jasa kepada masyarakat luas setelah di setujuinya rencana kerja dan anggaran oleh DPRD melalui website resmi pemerintah yaitu melalui aplikasi SiRUP,melalui Portal Inaproc dan LPSE Kabupaten Gunungkidul serta link download SiRUP di Website Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu www.gunungkidulkab.go.id, yang kemudian pada saat pelaksanaan proses lelang akan diumumkan secara detail oleh ULP khususnya yang dilaksanakan dengan e-procurement. Dengan demikian sejak awal mulai disetujuinya rencana kerja pemerintah daerah maka masyarakat luas sudah bisa melihat secara global apa saja yang akan dikerjakan oleh pemerintah.

2. Manfaat E-Procurement

Pada dasarnya manfaat dari e-procurement ini tidak sebatas pada penghematan dari efisiensi biaya tetapi juga terhadap usaha penguatan pilar-pilar good governance yang berawal dari adanya transparansi kemudian mulai meningkatnya kepercayaan publik, meningkatnya partisipasi sampai kepada terciptanya keseimbangan peran dari semua sektor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat


a. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten GunungkidulPenerapan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu langkah baru pemerintah daerah dalam usaha memenuhi tuntutan pemerintahan modern yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas publik pada semua lini pelayanan publik. Berbagai manfaat yang bisa diperoleh dalam pelaksanaan e-procurement selama 3 (tiga) tahun berjalan ini dapat diuraikan berikut ini.

1) Berkurangnya peluang korupsi APBD dan peningkatan profesionalisme di kalangan aparat

Pelaksanaan e-procurement telah menghasilkan pengadaan barang yang transparan, akuntabel, tanpa adanya tatap muka dan terjadinya pengawasan oleh masyarakat sehingga mengurangi peluang untuk korupsi. Profesionalisme aparat ditujukkan dengan adanya lembaga ULP yang khusus menangani pengadaan barang dan jasa. Dengan institusi ini tuntutan profesinal aparat juga meningkat sehingga mau tidak mau mereka harus berbenah dengan peningkatan kapasitas untuk memastikan apa yang dijalankan sudah sesuai aturan sehingga tidak ada penyedia yang merasa dirugikaan oleh keputusan yang dibuat. Selanjutnya pemberian honor yang sudah diperhitungkan per paket pekerjaan diharapkan bisa membuat pokja pengadaan lebih profesional meskipun untuk saat ini pekerjaan tambahan tersebut belum masuk dalam SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pada pegawai yang bersangkutan.

Kemudiaan prinsip transparansi dan persaingan terbuka serta lembaga ULP yang terbentuk juga telah membuat praktik penyimpangan dan intervensi oleh penguasa bisa dicegah. Selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan e-procurement sudah tidak lagi ditemui kasus permufakatan jahat antara penguasa dan pengusaha yang banyak terjadi di Gunungkidul.

2) Penghematan APBD

Pelaksanaan e-procurement akan membuat efisiensi biaya yang terjadi dari peningkatan kualitas administrasi dari paper based menjadi paperless dan peningkatan database pengadaan yang baik. Biaya ATK bisa dihemat dengan penyimpanan data dalam bentuk softcopy. Kemudian persaingan bebas dan terbuka menciptakan harga pasar yang kompetitif sehingga ada penghematan dari selisih harga kontrak aktual dengan pagu anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan saat masih manual dimana semua proses pelelangan sudah dikondisikan sedemikian hinggga harga kontrak aktual selalu bisa mendekati harga HPS ataupun pagu anggaran.


3) Proses Pengadaan Lebih Cepat

Penggunaan internet yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun telah membuat proses pengadaan tetap bisa berjalan meskipun tidak pada hari kerja. Hari Minggu atau libur nasional tahapan lelang tetap bisa dijalankan dan ini membuat proses lelang yang pada saat manual berlangsung selama 30 hari sampai 35 hari menjadi rata-rata 23 hari dengan proses elektronik. Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang semua sudah dalam bentuk softcopy juga memudahkan pokja dalam melakukan evaluasi karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudian jadwal lelang yang berlangsung secara real time membuat pokja dituntut untuk disiplin mengikuti jadwal yang sudah terprogram.

4) Menstimulasi pelaksanaan perluasan e-Goverment untuk layanan pemerintah lainnya.

Secara tidak langsung berbagai manfaat positif yang diperoleh akan membuat pemda mempunyai kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa menjalankan berbagai proses dalam pemerintahan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan teknologi komunikasi yang ada. Bukti nyata bagaimana e-procurement yang merupakan bagian dari sebuah e-goverment yang benar-benar bisa memangkas birokrasi bisa menjadi pembelajaran nyata sehingga bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sekaligus bisa menjawab tuntutan masyarakat yang semakin maju dan modern.

b. Manfaat Bagi Penyedia Jasa/Swasta

Penyedia jasa adalah institusi yang langsung terkait dengan kebijakan e-procurement yang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian kebijakan ini telah memberi manfaat yang besar bagi sebagian besar pengusaha jasa konstruksi terlebih dengan adanya persaingan terbuka dan transparansi ini. Berikut ini manfaat yang didapatkan oleh penyedia jasa:

1) Peningkatan kesempatan pengusaha kecil

Terbukanya peluang yang sama bagi penyedia untuk mengikuti proses lelang tanpa ada pengondisian membuat pengusaha kecil yang tidak memiliki basis lobi dan akses ke pejabat publik bisa ikut berkompetisi bahkan menjadi pemenang lelang. Sistem bagi-bagi proyek sudah tidak ada dan kompetisi ini mau tidak mau membuat pengusaha dituntut profesional dan mampu menunjukkan kualitasnya, karena kompetisi dilakukan secara adil dan transaparan. Peningkatan transparansi ini juga


mendorong pengusaha yang sebelumnya memanfaatkan kemampuan lobi dan berkolusi dengan pejabat SKPD untuk berbenah diri agar mulai mengandalkan kinerja dan kemampuan bersaing secara wajar. Harapannya akan menciptakan tata kelola yang baik pada perusahaan mereka (good corporate governance) jika ingin tetap bisa bertahan.

2) Meningkatkan persaingan usaha yang sehat antarpenyedia barang dan jasa

Dengan diterapkannya prinsip pengadaan bersaing, terbuka dan adil telah membuat semua penyedia mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti lelang bahkan untuk bisa menang sepanjang semua kriteria dan persyaratan yang diminta bisa dipenuhi serta bisa menawarkan harga yang kompetitif/bersaing. Persaingan usaha yang sehat dengan akses informasi yang sama membuat semua pengusaha akan bisa tumbuh dengan kekuatan dan potensinya masing- masing sehingga tercipta efisiensi dengan sendirinya.

3) Peningkatan profesionalitas perusahaan baik dari personil maupun peralatan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa proses lelang yang profesional telah menuntut perusahaan berbenah diri dengan segala aspek legal formal yang dimiliki. Kelengkapan usaha baik berupa SIUP, NPWP, SIUJK, maupun tenaga ahli yang profesional dan bersertifikat menjadi hal yang wajib dimiliki untuk menunjukkan kualitas dan profesionalitas perusahaan. Kemudian perlengkapan peralatan pendukung pekerjaan yang menjadi syarat utama layaknya sebuah perusahaan untuk mengerjakan paket pekerjaan juga harus dimiliki.

4) Memacu penyedia untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi

E-procurement sebagai sebuah proses elektronik yang menggunakan jaringan internet secara tidak langsung mendorong penyedia untuk mempersiapkan diri dengan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi bila ingin tetap bisa eksis dan bersaing dengan penyedia lainnya.

5) Memudahkan memantau semua proses pengadaan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten dan mengikuti lelang tanpa batasan wilayah


Melalui website LPSE yang dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten semua penyedia dapat memantau jenis lelang pekerjaan apa saja dan kemudian mengikuti proses lelang di seluruh Indonesia jika menghendaki. Semakin banyak pilihan akan membuat peluang untuk bisa memenangi lelang juga lebih besar.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna akhir dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah akan mendapatkan manfaat yang besar dengan adanya e-procurement tersebut. Berikut ini berbagai manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

1) Kemudahan mengakses informasi tentang proses pengadaan secara cepat, tepat, dan terbuka.

2) Dengan semakin transparan dan mudahnya mengakses tahapan proses pengadaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah

3) Memberi ruang keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasan terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada pihak yang berwenang jika ditemukan proses yang menyimpang.

4) Proses lelang yang lebih cepat membuat masyarakat lebih cepat dalam mendapatkan kebutuhan akan barang publik yang dibutuhkan.

D. KesimpulanPengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan secara e-procurement di Kabupaten Gunungkidul telah memberikan banyak perubahan yang mendasar. Dari sebuah proses yang sebelumnya tertutup, tidak transparan, banyak terjadi pengaturan lelang, hanya dikuasai oleh mereka yang bermodal besar, punya hubungan dekat dengan pejabat publik berubah menjadi sebuah proses yang transparan, terbuka, bersaing secara sehat, dan tanpa ada diskriminasi terhadap semua peserta lelang. Dalam hal ini apa yang menjadi tujuan dari e-procurement tersebut, yaitu 1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; 3) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; 4) mendukung proses monitoring dan audit; dan 5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, sudah mendekati kenyataan.


Pelaksanaan prinsip-prinsip pengadaan sesuai dengan amanat Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya telah dilaksanakan dengan beberapa catatan beberapa hal berikut ini.

1. Efisien

Secara umum prinsip efisien telah berjalan optimal baik dari efisiensi biaya maupun waktu. Ini terlihat dari penghematan biaya dan waktu yang bisa dirasakan baik oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa. Hanya saja untuk efisiensi waktu masih bisa ditingkatkan lagi dengan lebih fokusnya Pokja dalam pekerjaannya.

2. Efektif

Untuk prinsip efektif belum cukup optimal karena masih belum bisa menghasilkan penyedia yang profesional yang disebabkan masih munculnya fenomena banting harga yang berujung pada menurunnya kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

3. Transparan

Prinsip transparan telah berjalan optimal di mana semua informasi tentang pengadaan bisa diakses oleh publik dan bersifat terbuka dengan ditayangkan di portal pengadaan dan tidak adanya tatap muka antara Pokja dan penyedia. Hal ini juga telah menghilangkan praktik KKN yang sebelumnya banyak dijumpai dalam lelang manual.

4. Terbuka

Prinsip terbuka telah berjalan optimal di mana tidak ada lagi pembatasan bagi penyedia dari luar daerah untuk bisa mengikuti lelang di Gunungkidul. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pemenang lelang dari luar Gunungkidul.

5. Bersaing

Prinsip bersaing yang diharapkan adalah proses lelang tanpa adanya pengaturan sehingga tercipta harga pasar yang kompetitif. Kondisi ini sudah tercapai secara umum pada paket-paket pekerjaan yang mempunyai pangsa pasar relatif banyak (penyedia). Namun pada paket pekerjaan yang mengharuskan kemampuan dan kapasitas khusus dan hanya sedikit pangsa pasarnya menunjukkan masih adanya pengaturan dari pihak penyedia.

6. Adil/Tidak diskriminatif

Prinsip adil sudah berjalan ketika semua penyedia diperlakukan sama baik dalam mengakses informasi maupun persyaratan yang tidak diskriminatif. Belum optimalnya prinsip adil terutama saat proses klarifikasi. Hal ini karena Pokja belum memiliki SOP yang menjadi acuan dalam memperlakukan


penyedia terutama dalam proses klarifikasi. Klarifikasi penyedia masih ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing Pokja yang kadang berbeda-beda.

7. Akuntabel

Prinsip akuntabel sebagai ukuran seberapa taat proses lelang ini mematuhi peraturan sudah cukup optimal. Hanya saja yang menjadi catatan adalah aturan yang menuntut anggota Pokja memiliki integritas dan kapasitas, sedangkan ULP Gunungkidul belum memiliki aturan yang tegas dalam pola rekruitmen anggota Pokja. Kemudian belum adanya SOP di ULP Gunungkidul juga membuat teknis proses lelang yang bersifat off line seperti evaluasi penawaran dan klarifikasi menjadi berbeda antarpokja.

Masa depan e-procurement di Gunungkidul haruslah dilihat dari perspektif yang optimis. Dengan peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia segala hambatan ataupun peluang kecurangan yang masih mungkin timbul akan bisa diatasi. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak baik eksekutif, legislatif, swasta, LSM, dan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat jasa konstruksi yang tergabung dalam berbagai asosiasi untuk bisa membuka mind set dan paradigma baru tentang sebuah kompetisi yang sehat, di mana memenangi sebuah lelang adalah karena kapasitas dan profesionalitas bukan karena usaha menghalangi peserta lain.

E. Saran KebijakanMelihat perkembangan dari sisi transparansi dan keterbukaan dengan penerapan prinsip- prinsip pengadaan pada e-procurement di Kabupaten Gunungkidul ini adalah kemajuan yang sangat bagus, namun tidak dipungkiri masih menyisakan beberapa persoalan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa saran.

1. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagai terobosan baru perlu didukung oleh semua pihak termasuk pimpinan daerah, para pimpinan SKPD, dan stakeholder di luar pemerintahan.

2. Diperlukan sebuah lembaga ULP yang permanen, mandiri, independen dan memiliki anggaran sendiri, dan Pokja permanen agar lebih fokus dan efektif. Bisa berupa badan atau unit kerja yang setara sehingga memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalin koordinasi dengan SKPD yang ada sehingga tugas pokok yang diampu berupa proses pengadaan yang merupakan salah satu fungsi penyerapan anggaran bisa berjalan dengan baik.


3. Perlu sebuah jadwal lelang bagi masing- masing SKPD dan ketegasan dari ULP untuk mengawal agar jadwal tersebut dipatuhi sehingga proses lelang bisa mulai di awal tahun sehingga tidak ada pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun.

4. Proses rekruitmen untuk menjadi anggota ULP perlu lebih professional, tidak hanya melihat secara administratif memiliki sertifikat ahli pengadaan, namun perlu melihat integritas rekam jejak secara menyeluruh dengan pertimbangan atasan maupun lingkungan kerjanya.

5. Perlu dibuat SOP yang lebih komprehensif terutama dalam standar evaluasi penawaran dan klarifikasi/pembuktian serta penyeragaman persepsi atas dukumen lelang dan aturan yang ada bagi semua Pokja.

6. Demi meningkatkan dan memajukan kemampuan dan kapasitas penyedia lokal agar bisa bersaing dengan penyedia dari luar Gunungkidul, maka perlu diberikan pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi kepada penyedia lokal dalam hal kemampuan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif.

7. Munculnya persaingan harga yang mengarah pada fenomena banting harga demi memenangkan lelang perlu disikapi dengan pengawasan pekerjaan saat pelaksanaan secara intensif dengan pengawasan melekat dan juga perlu dikaji akar permasalahannya dengan berdiskusi bersama dengan para pemangku kepentingan.

8. Penelitian ini masih berfokus kepada pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sementara itu, masih banyak paket pekerjaan yang diproses manual melalui pengadaan langsung, yaitu yang bernilai di bawah 200 juta sehingga masih perlu dilakukan penelitian tentang akuntabilitas dan transparansinya untuk proses dengan metoda pengadaan langsung tersebut.

08PROGRAM ASURANSI PERTANIAN: STUDI PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI

DI KABUPATEN KEBUMEN

AGRICULTURAL INSURANCE PROGRAM: STUDY OF IMPLEMENTATION OF RICE

FARMING BUSINESS INSURANCE IN KEBUMEN DISTRICT

• Nama : Susianah

• Unit Organisasi : Balai Besar PPMB-TPH Kementerian Pertanian





ABSTRAK

Asuransi pertanian adalah salah satu bentuk perlindungan bagi usaha pertanian yang melindungi petani dari kerugian yang terjadi selama musim pertanaman. Di Indonesia asuransi pertanian yang mulai dikenalkan adalah asuransi pertanian untuk tanaman padi. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim, kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. AUTP mulai dilaksanakan secara nasional pada tahun 2015 di 16 provinsi, tahun 2016 dan 2017 di 27 provinsi. Dari tiga kali pelaksanaan AUTP, tahun 2017 adalah pelaksanaan yang realisasinya paling besar, yaitu lebih dari 90 persen, sedangkan untuk tahun 2016 hanya 30 persen, dan tahun 2016 hampir 50 persen. Realisasi yang masih sedikit karena dalam pelaksanaan AUTP di lapangan masih banyak mengalami kendala dan permasalahan, salah satunya adalah partisipasi petani dalam AUTP. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi petani pada pelaksanaan program AUTP dan faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi petani. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kutowinangun dan Adimulyo Kabupaten Kebumen dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan AUTP sudah cukup baik meskipun masih banyak permasalahan di lapangan. Partisipasi petani untuk mengikuti AUTP dipengaruhi oleh fakktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi adalah tingkah laku individu, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan motivasi. Sementara faktor eksternal yang memengaruhi adalah kepemimpinan, ketokohan, dan penguasa.

Kata kunci: asuransi pertanian, partisipasi


ABSTRACT

Agricultural insurance is a form of protection for agricultural businesses that protect farmers from losses during the planting season. In Indonesia agricultural insurance was introduced for rice plants. The Rice Farmer Insurance Program (AUTP) is an insurance that provides compensation for damages that may occur due to climate change, drought, floods, animal and pest attacks, or plant dieseases attacks. AUTP began to be implemented nationally in 2015 in 16 provinces. The AUTP implementation in 2017 was the largest realization. More than 90 percent realization achievement. In field implementation there are still many problems. This research was conducted to find out how the level of participation of farmers in the implementation of the AUTP program and what factors influence farmers' participation. The study was conducted in Kutowinangun and Adimulyo Subdistrict, Kebumen District using qualitative research methods. Data collection techniques with interviews and document study. From the results of the study it can be concluded that the implementation of AUTP is good enough even though there are still many problems in the field. Farmer participation in the AUTP is influenced by internal and external factors. Internal factors that influence are individual behavior, education, knowledge, experience, trust, and motivation. While external factors that influence are leadership, figure and authority.

Keywords: agricultural insurance, participation


PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI DI KABUPATEN KEBUMEN

AGRICULTURAL INSURANCE PROGRAM: STUDY OF IMPLEMENTATION OF RICE FARMING BUSINESS

INSURANCE IN KEBUMEN DISTRICT

A. Latar Belakang

Usaha pertanian merupakan kegiatan usaha yang mempunyai risiko tinggi. Pertanian sangat rentan terhadap kondisi alam seperti perubahan cuaca serta serangan hama dan penyakit, yang dapat mengakibatkan penurunan produksi hasil pertanian atau gagal panen (World Bank, 2005; Sumaryanto dan Nurmanaf, 2007; Michalak, 2015).

Persoalan kegagalan panen bagi petani bukan hanya soal gagal berproduksi, akan tetapi mempunyai banyak implikasi. Kegagalan panen bisa berarti kehilangan pendapatan sehingga petani perlu menambah modal untuk usaha pertanaman pada musim berikutnya. Selain risiko karena faktor alam, risiko fluktuasi harga yang tidak menentu juga menyebabkan pendapatan petani tidak dapat dipastikan. Ketika produksi berlimpah maka harga komoditas di pasar cenderung turun sehingga petani tetap saja mengalami kerugian (Badan Litbang Pertanian, 2015).

Masyarakat yang bekerja pada sektor-sektor yang rentan dan berisiko tinggi memerlukan adanya jaminan perlindungan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin dialami. Salah satu cara untuk melindungi petani dari faktor-faktor risiko tersebut adalah dengan asuransi pertanian. Asuransi pertanian ini memberikan penggantian atas kerugian akibat penurunan tingkat panen atau kegagalan panen yang dikaitkan dengan cuaca seperti curah hujan yang berlebihan menyebabkan bencana banjir atau curah hujan yang kurang yang berdampak pada kekeringan (Dodon dan Saut Aritua, 2015).

Pada tahun 2011 Kementerian Pertanian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Asuransi Pertanian untuk pelaksanaan uji coba fasilitasi asuransi pertanian. Fasilitasi asuransi pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, yang


merupakan amanah atau tindak lanjut dari pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pilot project program asuransi pertanian dilaksanakan di beberapa daerah sejak tahun 2012 melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk mengetahui gambaran pelaksanaan skema asuransi di lapangan (Badan Litbang Pertanian, 2015).

Tujuan dari AUTP yaitu memberikan perlindungan dalam bentuk santunan modal kerja kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Manfaat AUTP jika petani mengalami gagal panen, maka akan tersedia modal kerja usaha tani padi (untuk membeli sarana produksi dan biaya tenaga kerja) sehingga dapat melakukan usaha tani berikutnya. Daerah-daerah yang menjadi uji coba pelaksanaan AUTP merupakan daerah-daerah yang tingkat kerentanannya/risikonya cukup tinggi, terutama risiko terhadap kondisi yang tidak dapat dikendalikan, seperti kekeringan dan banjir (Insyafiah dan Indria Wardhani, 2014).

Penentuan Kabupaten Kebumen menjadi sampel lokasi penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sumber penghasil padi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar produksi nasional. Kabupaten Kebumen ini merupakan wilayah yang mempunyai kondisi bentang alam unik. Wilayahnya lengkap mempunyai dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir serta dilalui banyak aliran sungai yang menjadikan daerah ini rawan akan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sebagai daerah yang rawan bencana alam, wilayah pertanian di Kabupaten Kebumen sangat dianjurkan untuk mengikuti program asuransi pertanian untuk meminimalkan kerugian yang mungkin dialami oleh petani. Dari beberapa kali pelaksanaan program AUTP, Kabupaten Kebumen termasuk daerah yang menjadi peserta program AUTP dengan luasan lahan yang besar dan realisasi klaim yang besar pula.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah bagaimana partisipasi petani dalam pelaksanaan program AUTP di Kabupaten Kebumen dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya?

Penelitian ini akan melakukan kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari


masalah sosial. Proses penelitian ini melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan dan menganalisis data secara induktif (Creswell, 2012).

Penelitian ini akan melakukan eksplorasi dan menggali informasi mengenai pelaksanaan program AUTP pada dua kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Setiyo Wiji Dadi 2 di Desa Sugih Waras Kecamatan Adimulyo dan Kelompok Tani Sri Rejeki di Desa Karang Sari Kecamatan Kutowinangun. Dua desa tersebut dipilih secara sengaja (purposive) karena dua desa tersebut sudah beberapa kali menjadi peserta program AUTP dan pernah mengajukan klaim asuransi yang disetujui. Desa Karang Sari dan Sugih Waras merupakan wilayah dengan luasan lahan sawah yang berisiko cukup besar terhadap bencana banjir yang hampir setiap tahun melanda daerah Kabupaten Kebumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan survei langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang sudah dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis terkait dengan objek penelitian. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua dengan melihat, membaca dan mendengar berbagai informasi terkait dengan topik penelitian.


1. Pelaksanaan Program AUTP di Kabupaten KebumenAsuransi pertanian yang diperkenalkan di Kabupaten Kebumen ada dua macam program, yaitu asuransi untuk tanaman padi melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan asuransi untuk ternak sapi pembibitan melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Dalam pelaksanaannya Tim pelaksana kesulitan memenuhi target realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Masalah kemauan/kesadaran para petani untuk secara sukarela mengikuti program asuransi pertanian masih menjadi masalah besar.

Pada tahun 2017 pemerintah provinsi telah menetapkan target seribu hektar lahan sawah di Kabupaten Kebumen agar dapat diasuransikan. Evaluasi pelaksanaan program AUTP tahun 2017 cukup menggembirakan karena hingga akhir tahun realisasi AUTP bahkan jauh melebihi target. Dari target 1.000 hektar tersebut, realisasi pelaksanaan AUTP hingga akhir tahun


2017 mencapai 6.300 hektar. Dari 6.300 hektar yang diasuransikan tersebut terdapat pengajuan klaim sebanyak 64,896 hektar yang bernilai lebih dari Rp389 juta.

2. Pelaksanaan Program AUTP di Kecamatan Kutowinangun

Program AUTP di Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Karang Sari dilaksanakan bersinergi/bundling dengan program bantuan benih. Anggota kelompok tani yang mendapat bantuan benih diinformasikan untuk diikutsertakan pada program AUTP. Petani datang untuk mengambil paket bantuan benih dengan persyaratan mengumpulkan fotocopy KTP disertai catatan jumlah kepemilikan lahan sawah dan jumlah petakannya. Setiap petani diminta mengumpulkan uang untuk membayar premi sebesar Rp7.000 rupiah (jumlah yang setara dengan biaya premi untuk lahan sawah seluas 100 ubin).

3. Pelaksanaan Program AUTP di Kecamatan Adimulyo

Pelaksanaan AUTP di Kelompok Tani Setyo Wijidadi II Desa Sugih Waras sudah berjalan cukup baik. Anggota kelompok tani menjadi peserta program AUTP secara sukarela meskipun pada awal pelaksanaannya mendapatkan penolakan dari warga desa. Petani di Desa Sugih Waras sudah cukup memahami tentang program AUTP dan sudah merasakan manfaat mengikuti asuransi pertanian ini.

4. Derajat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi petani di Desa Karang Sari dikategorikan pada tingkatan tokenism atau derajat semu, yaitu tingkatan/anak tangga informasi. Bahwa petani sudah mendapatkan informasi tentang program AUTP, apa yang dilakukan dan apa yang akan didapatkan dengan program AUTP tetapi belum sepenuhnya mengerti dan memahami tentang program AUTP. Petani juga dengan sukarela mengikuti pertemuan yang diadakan terkait program AUTP. Program AUTP dari pemerintah dalam pelaksanaannya disinergikan (budling) dengan program bantuan benih, jadi mau tidak mau petani yang mendapat bentuan benih harus ikut juga pada program tersebut.

Tingkat partisipasi petani di Desa Sugih Waras, khususnya petani anggota kelompok tani Setyo Wijidadi II bisa dikategorikan pada tingkatan/


anak tangga yang lebih tinggi, yaitu citizen power. Partisipasi petani masuk pada tingkatan/anak tangga kuasa yang didelegasikan di mana petani dan penyuluh sudah saling berkomunikasi, tetapi petani memegang kuasa yang didelegasikan untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab atas pilihan yang diambilnya.

5. Faktor-faktor yang Memengaruhi Partisipasi

Partisipasi petani dalam pelaksanaan program AUTP dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh adalah tingkah laku individu, pengetahuan, pendidikan, besar kecilnya risiko, kepercayaan/trust, motivasi, persepsi dan pengalaman. Sementara faktor eksternal yang berpengaruh adalah pendampingan atau penyuluhan, penguasa dan keterlibatan tokoh atau leadership.

D. KesimpulanProgram AUTP yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen secara umum berjalan baik meskipun masih ditemui banyak kendala dan permasalahan. Program AUTP di Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Karang Sari dilaksanakan bersinergi/bundling dengan program bantuan benih.

Tingkatan partisipasi petani di Desa Karang Sari dikategorikan pada tingkatan tokenism pada anak tangga infomasi. Petani sudah mendapatkan informasi mengenai program AUTP tetapi belum sepenuhnya memahami tentang program AUTP. Keputusan untuk ikut serta pada program masih karena merupakan program sinergi dengan program bantuan benih. Sedangkan tingkatan partisipasi petani di Desa Sugih Waras dikategorikan pada tingkatan citizen power pada anak tangga kuasa yang didelegasikan. Komunikasi petani dengan pemerintah sudah terjalin dan petani mempunyai kuasa untuk menentukan dan mengambil tanggung jawab atas pilhan yang diambilnya. Petani mendapatkan informasi tentang program AUTP dan petani diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan ikut serta atau menolak mengikuti program AUTP.


E. Saran Kebijakan Penelitian ini hanya menyoroti pelaksanaan program AUTP terkait dengan tingkatan partisipasi masyarakat terhadap program. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman petani akan manfaat program sehingga mereka enggan menjadi peserta. Sosialisasi yang intensif harus lebih sering dilakukan sampai ke tingkat petani bukan hanya ke penyuluh dan petugas dinas pertanian sehingga petani akan lebih mengetahui tentang asuransi pertanian dan AUTP.

Pelaksanaan program AUTP dengan sistem bundling/sinergi program cukup membantu untuk menaikkan tingkat partisipasi petani. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan program asuransi dengan sistem bundling/sinergi dengan program lain di daerah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada program.

09KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI

KASUS PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA YOGYAKARTA)

PERFORMANCE OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN THE CONSUMER DISPUTE

SETTLEMENT PROGRAM (CASE STUDY IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY

IN YOGYAKARTA CITY)

• Nama : Yusria Kusumasari

• Unit Organisasi : DISPERINDAG Pemerintah Kota Semarang





ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi program penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Untuk mengukur kinerja implementasi program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta, peneliti menggunakan dua macam indikator. Pertama, indikator policy output yang terdiri dari indikator cakupan, bias, akses, kesesuaian program dengan kebutuhan dan akuntabilitas. Kedua, indikator policy outcomes yang terdiri dari initial outcome, intermediate outcome dan long-term outcome.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (case study) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementar teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Untuk uji keabsahan data penelitian dengan teknik triangulasi data yaitu dengan mengkroscek/membandingkan data satu dengan data yang lain dari sumber data yang telah diorganisasikan, dianalisis, dan disimpulkan.

Berdasarkan pengukuran indikator policy output dan indikator policy outcomes diperoleh hasil bahwa kinerja program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan capaian long-term outcome, yaitu mewujudkan konsumen yang memiliki kesadaran tinggi dan keberanian untuk mengadu belum tercapai. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja implementasi tersebut adalah (1) karakteristik masalah dimana kelompok sasaran mencakup semua populasi dan program menyangkut perubahan perilaku sehingga membutuhkan kesadaran tinggi dari kelompok sasaran, (2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi di mana masih terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi peraturan, sumber daya yang terbatas dan kurangnya keterpaduan hierarki antarlembaga pelaksana, (3) variabel lingkungan kebijakan di mana kondisi masyarakat dengan toleransi tinggi membuat mereka mengabaikan kerugian, ekonomi menengah ke bawah mengutamakan harga murah daripada kualitas, dan tidak memanfaatkan teknologi untuk kegiatan BPSK, serta komitmen implementor rendah.


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan untuk mengadakan sosialisasi intensif, amandemen UU Perlindungan Konsumen, mengikutsertakan anggota dan sekretariat BPSK dalam bimtek dan diklat, penyamaan persepsi dan peningkatan koordinasi antarlembaga pelaksana, serta pembentukan kelompok konsumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, kinerja implementasi


ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation performance of consumer dispute settlement program in the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) of Yogyakarta and to find out what factors influence the implementation of the program. To measure the implementation performance of consumer dispute settlement program in BPSK Kota Yogyakarta, the researcher uses two kinds of indicators. First, the policy output indicator consists of coverage indicators, bias, access, suitability of the program to the needs and accountability. Second, policy outcomes indicator consisting of initial outcome, intermediate outcome and long-term outcome.

This research includes case study research with qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. To test the validity of research data with data triangulation technique that is by compare data with another data from data sources that have been organized, analyzed, and concluded.

Based on the measurement of policy output indicators and policy outcomes indicator, the result shows that the performance of consumer dispute resolution program in BPSK Kota Yogyakarta is still low. This is evidenced by the long-term outcome namely realizing consumers who have high awareness and courage to complain has not been achieved. The results of the research indicate the factors that cause the low performance of the implementation are (1) the characteristics of the problem in which the target group includes all populations and programs concerning behavior change so as to require high awareness of the target group, (2) the ability of the policy to structure the implementation process where there is uncertainty and inconsistency regulations, limited resources and a lack of integration of hierarchies among implementing agencies, (3) policy environment variables where high tolerance society conditions make them ignore losses, lower middle-income economies lower than quality, and unused technologies for BPSK activities.


To overcome these problems, it is advisable to conduct intensive socialization, amendments to the Consumer Protection Law, to include BPSK members and secretariats in bintek and training, equality of perceptions and improvement of coordination among implementing agencies and the formation of consumer groups to increase consumer awareness.

Keywords: consumer protection, consumer dispute resolution, implementation performance


KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (STUDI KASUS PADA BADAN PENYELESAIAN

SENGKETA KONSUMEN KOTA YOGYAKARTA)

PERFORMANCE OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT PROGRAM (CASE STUDY IN THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION AGENCY

IN YOGYAKARTA CITY)

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen di dunia ditandai dengan terbitnya Resolusi PBB Nomor A/RES/29/248 tanggal 16 April 1985 tentang the Guidelines for Consumer Protection yang menghendaki agar konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya. Guidelines for Consumer Protection ini berangsur-angsur mulai membuka mata pemerintah berbagai negara tentang praktik-praktik ketidakadilan yang dialami konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi yang secara empiris keberadaannya diakui, namun secara yuridis, dalam penyelesaian sengketa konsumen sulit dilaksanakan (Nugroho, 2015:3).

Di Indonesia, untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas (Nugroho, 2015:2). Selanjutnya, pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu bentuk perlindungan konsumen sebagai upaya penyelesaian sengketa konsumen adalah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut diamanatkan dalam UUPK di dalam pasal 49. BPSK adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di seluruh kabupaten/kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.


BPSK Yogyakarta merupakan salah satu BPSK generasi awal yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan. Meskipun sudah lebih dari 15 tahun BPSK beroperasi, namun kasus konsumen yang dilaporkan ke BPSK tergolong sangat sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk di Yogyakarta.

Implementasi merupakan salah satu langkah yang sangat menentukan apakah kebijakan publik dalam sebuah negara berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Di Indonesia ada gejala yang sangat memprihatinkan tentang kesenjangan antara kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut (Syaukani, 2002:22). Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum di dalam dokumen kebijakan, misal wujudnya undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi setingkat menteri, dan program pembangunan tahunan yang rutin ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas lapangan menjadi mandeg atau dengan kata lain sulit untuk direlalisasikan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:2).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, ternyata dalam proses implementasinya menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat (Nugroho, 2015:15). Dalam Lampiran Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional juga menyebutkan bahwa implementasi UUPK selama hampir 18 tahun belum sepenuhnya efektif, hal tersebut ditandai dengan rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia (hanya 30,86 dari skala 100,00). Sedangkan dalam RPJMN 2015–2019 menyebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi kendala dalam penguatan perlindungan konsumen selama ini adalah jumlah dan kapasitas lembaga perlindungan konsumen yang masih terbatas, salah satunya dapat dilihat dari sedikitnya jumlah BPSK.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi program penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK Kota Yogyakarta dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi program penyelesaian sengketa konsumen tersebut. Adapun kajian permasalahan dari penelitian ini adalah


a. Bagaimana kinerja implementasi program penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK Kota Yogyakarta?

b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi program penyelesaian sengketa konsumen tersebut

Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2003:63).

Data atau informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data melalui wawancara. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, yaitu dari dokumen, laporan-laporan atau catatan-catatan mengenai program penyelesaian sengketa konsumen dalam menunjang dan melengkapi data primer guna mempertajam pembahasan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber informan yang digunakan peneliti sebanyak 15 orang yang merupakan anggota BPSK, sektetariat BPSK, fasilitator BPSK, Kasi Pengawasan Perdagangan Disperindag DIY, dan anggota Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Validitas data menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif (interactive mode of analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dengan cara (1) reduksi data (data reduction); (2) sajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).



1. Keluaran Kebijakan (Policy Output) BPSK Kota Yogyakarta

a. Cakupan (Coverage)

Dalam penelitian ini, indikator cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran atau konsumen yang sudah dapat diselesaikan pengaduan kasus sengketa konsumennya di BPSK Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan data jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dengan asumsi bahwa setiap penduduk dapat dikatakan sebagai konsumen dan berpotensi untuk mengalami sengketa konsumen. Semakin banyak konsumen yang dapat diselesaikan kasus sengketanya di BPSK Kota Yogyakarta, maka akan semakin baik kinerja implementasi penanganan pengaduan sengketa konsumen itu sendiri. Perbandingan jumlah kasus konsumen di BPSK dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Proporsi Perbandingan Kasus di BPSK dengan Penduduk Kota Yogyakarta

No. Tahun Pengaduan diBPSK

Jumlah PendudukKota Yogyakarta Prosentase

1. 2015 28 412.704 0,0067 %

2. 2016 8 417.744 0,0019 %

3. 2017 11 410.921 0,0026 %

Sumber: BPSK Yogyakarta dan BPS Yogyakarta

Jika melihat data di atas, persentase jumlah pengaduan yang diselesaikan di BPSK Kota Yogyakarta dibandingkan dengan total penduduk di Kota Yogyakarta sangatlah rendah. Kurangnya sosialisasi mengenai eksistensi BPSK Kota Yogyakarta merupakan faktor utama mengapa masih banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan BPSK Kota Yogyakarta.

b. Akses

Indikator akses di sini digunakan untuk mengetahui apakah program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu, indikator akses juga digunakan untuk mengetahui apakah implementor program tersebut mudah dikontak/dihubungi oleh kelompok sasaran/konsumen yang membutuhkan informasi


terkait program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan pengaduan sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta berdasarkan indikator akses dapat dikatakan sudah cukup efektif. Namun, keefektifan tersebut hanya dilihat dari kelompok sasaran/target yang sudah dapat terlayani di BPSK. Jika dilihat berdasarkan indikator cakupan yang masih sangat rendah, maka indikator akses tidak dapat dianggap efektif karena hanya sebagian kecil masyarakat saja yang sudah mengetahui keberadaan BPSK Kota Yogyakarta.

c. Bias

Untuk mengetahui terjadinya bias atau tidak dalam implementasi program penyelesaian sengketa konsumen, peneliti menitikberatkan mengenai kriteria kelompok masyarakat yang dapat diterima pengaduannya di BPSK Kota Yogyakarta. Dikarenakan BPSK Kota Yogyakarta dibiayai menggunakan APBD Provinsi DIY, maka yang diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan penyelesaian sengketa konsumen adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Provinsi DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Yogyakarta masih terdapat bias karena masih ditemukan beberapa konsumen yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DIY yang menikmati layanan BPSK Yogyakarta.

d. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan

Analisis kesesuaian program dengan kebutuhan digali berdasarkan perspektif konsumen yang mengajukan gugatan kasus sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta. Kebutuhan konsumen terhadap BPSK adalah agar kasus sengketanya dapat diselesaikan secara murah, mudah, dan cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari prinsip penyelesaian sengketa konsumen secara murah dan mudah, maka BPSK Kota Yogyakarta telah memenuhi unsur tersebut, namun jika dilihat dari prinsip cepat belum dapat dipenuhi sehingga indikator kesesuaian program dengan kebutuhan dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif.

e. Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa konsumen, anggota BPSK bersikap independen atau tidak. Artinya, dalam tugasnya sebagai mediator atau arbiter dalam suatu kasus sengketa konsumen, anggota BPSK yang bertugas


menjadi majelis sidang tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Selain itu, indikator akuntabilitas dinilai berdasarkan jenis pelayanan di BPSK, yaitu pelayanan yang sifatnya gratis atau tidak dipungut biaya, sehingga perlu dilihat apakah dalam implementasinya konsumen dikenai biaya atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas BPSK Kota Yogyakarta sudah tercapai, hal tersebut ditandai dengan sikap majelis BPSK yang netral, atau tidak memihak salah satu pihak dalam menyelesaiakan kasus sengketa konsumen juga tidak memungut biaya dalam memberikan pelayanan.

2. Dampak Kebijakan (Policy Outcome) BPSK Kota Yogyakarta

a. Initial Outcome

Initial outcome atau dampak langsung merupakan suatu dampak kebijakan ketika kelompok sasaran menerima atau mendapatkan produk program baik berupa barang maupun dalam bentuk pelayanan. BPSK Kota Yogyakarta harus memberikan pelayanan berupa fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen bagi konsumen yang melakukan pengaduan di BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Initial Outcome sudah tercapai dibuktikan dengan data kasus yang diselesaikan di BPSK Yogyakarta.

b. Intermediate Outcome

Intermediate outcome atau dampak jangka menengah dapat diidentifikasi dimana setelah menerima produk ataupun layanan dari suatu program, kelompok sasaran tidak akan lagi berada di posisi yang tidak diinginkannya sebelum menerima produk program tersebut. Dampak jangka menengah ini terhadap kelompok sasaran adalah tidak terulangnya kembali kasus sengketa konsumen yang pernah dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intermediate outcome tercapai dimana konsumen tidak mengulangi kembali kasus sengketanya dengan pelaku usaha.

c. Long-term Outcome

Long-term outcome atau tujuan jangka panjang yaitu cita-cita akhir suatu program kebijakan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sangat memungkinkan jika terwujud, maka kelompok sasaran akan menuju kesejahteraan atau keluar dari kondisi yang selama ini tidak dikehendaki. Dalam penelitian ini, dampak jangka panjang yaitu mewujudkan konsumen


yang memiliki kesadaran dan kemandirian dalam melindungi diri yang dapat diketahui berdasarkan tingkat IKK (Indeks Keberdayaan Konsumen). Dalam hal ini penulis menggunakan data riset Kemendag yang menunjukkan IKK Provinsi DIY sebesar 27,63, dan merupakan urutan keempat pada Provinsi dengan IKK terendah. Artinya konsumen di Provinsi DIY belum dapat memberdayakan dirinya sendiri sehingga long-term outcome belum tercapai.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasia. Karakteristik Masalah

1) Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi

Dalam implementasi sebuah program kebijakan, proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah populasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Apabila kelompok sasarannya mencakup semua populasi, maka program tersebut akan relatif sulit diimplementasikan. Program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta cenderung kurang berhasil diimplementasikan karena kelompok sasarannya mencakup semua populasi.

2) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

Menurut Mazmanian dan Sabatier, disebutkan bahwa sebuah program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat akan lebih sulit untuk diimplementasikan daripada program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif. Program penyelesaian sengketa konsumen berhubungan dengan perilaku konsumen apakah konsumen memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat memperjuangkan hak-haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu program cenderung sulit untuk diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku.

b. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi

1) Kejelasan dan Konsistensi Kebijakan

Dalam suatu kebijakan, semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan konsumen yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan ketidakjelasan dan inkonsitensi. Akhirnya pada saat diimplementasikan oleh


implementor menimbulkan permasalahan di lapangan yang kemudian menyebabkan program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta menjadi tidak efektif.

2) Ketepatan Alokasi Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting untuk menentukan efektivitas berjalannya suatu program kebijakan. Sumber daya yang digunakan untuk mendukung program penyelesaian sengketa konsumen terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber dana (anggaran) yang tersedia di BPSK Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas dan tingkat pendidikan sudah memenuhi standar dalam Permendag No. 06/2017. Namun, segi kualitas belum memenuhi, masih adanya perbedaan persepsi dalam penanganan kasus. Dilihat dari anggaran, diketahui bahwa anggaran masih belum mencukupi dikarenakan pada masa transisi perpindahan kewenangan dari Pemkot ke Pemprov.

3) Keterpaduan hierarki di antara lembaga pelaksana

Implementasi suatu program kebijakan perlu hubungan yang baik antara berbagai pihak yang terkait dan sangat penting dilakukannya koordinasi dan kerja sama antarorganisasi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam UUPK dalam hal-hal tertentu memerlukan dukungan dari instansi atau lembaga lain antara lain Kepolisian, Pengadilan Negeri, Disperindag Prov DIY, dan LPKSM. Penelitian menunjukkan bahwa indikator keterpaduan hierarki di antara lembaga pelaksana belum efektif. Hal tersebut dikarenakan belum adanya koordinasi dengan lembaga-lembaga yang seharusnya perlu dibina kerja sama dalam hal penyelesaian sengketa konsumen di BPSK.

c. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi1) Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi

Dalam suatu implementasi kebijakan, kondisi sosial ekonomi dan teknologi pada kelompok sasaran akan mempengaruhi keberhasilan program. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kondisi sosial masyarakat Yogyakarta cenderung memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, dan dipengaruhi oleh budaya/kultur sikap ewuh pekewuh. Sikap tersebut mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengabaikan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha. Kondisi ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat dengan penghasilan rendah cenderung mengabaikan


kualitas barang/jasa yang dikonsumsinya. Kondisi teknologi menunjukkan bahwa BPSK Yogyakarta belum menggunakan media sosial untuk sosialisasi. Padahal data BPS menunjukkan adanya akses internet yang tinggi oleh warga Yogyakarta. Hal tersebut merupakan potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh BPSK Yogyakarta.

2) Komitmen dan Keterampilan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana

Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat implementor untuk dapat merealisasikan tujuan kebijakan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi suatu program. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen anggota BPSK rendah, tidak setiap hari hadir ke BPSK. Selain itu tidak ada kode etik dan sanksi yang tegas atas ketidakhadiran tersebut.

D. Kesimpulan1. Implementasi program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota

Yogyakarta belum berjalan efektif dikarenakan dari lima indikator policy output, tiga di antaranya menunjukkan tidak efektif. Penggunaan kesimpulan didasarkan pada penggunaan cara penyimpulan dengan perbandingan lurus, dimana semakin banyak indikator policy output yang efektif maka semakin baik implementasi kebijakan tersebut, dan hal itu berlaku sebaliknya.

2. Berdasarkan indikator policy outcome, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta sudah tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya indikator initial outcome di mana konsumen dapat menyelesaikan masalah sengketanya di BPSK Kota Yogyakarta. Indikator intermediate outcome sudah tercapai dilihat dari tidak adanya konsumen yang mengadukan kembali kasus sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta. Sementara indikator long-term outcome belum tercapai, tujuan akhir untuk membentuk konsumen yang cerdas dan mandiri serta berdaya masih belum tercipta, ditunjukkan dengan skor Indeks Keberdayaan Konsumen di Provinsi DIY yang masih rendah yaitu hanya 27, 63.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan kinerja implementasi program penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta rendah, yaitu (1) karakteristik masalah di mana kelompok sasaran mencakup semua populasi sehingga program cenderung sulit untuk diimplementasikan, program menyangkut perubahan perilaku sehingga relatif sulit untuk berhasil; (2)


kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi di mana terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi peraturan, sumber daya terbatas, dan kurangnya koordinasi antarlembaga pelaksana; (3) variabel lingkungan di mana sikap masyarakat dengan toleransi tinggi membuat mereka cenderung mengabaikan kerugian, masyarakat dengan ekonomi menengah lebih mengutamakan harga murah daripada kualitas, dan tidak digunakannya teknologi untuk menunjang pelayanan di BPSK, serta masih rendahnya komitmen anggota BPSK untuk fokus pada kemajuan BPSK.

E. Saran Kebijakan1. Untuk memperluas cakupan dan efektivitas akses, perlu dilakukan kegiatan

sosialisasi yang lebih intensif dan efektif untuk menunjukkan eksistensi BPSK. Perlu inovasi untuk mengadakan sosialisasi dengan jenis kegiatan yang lebih interaktif dan menggunakan teknologi seperti internet dan media sosial yang akan lebih mendukung kegiatan sosialisasi secara efektif dan efisien.

2. Dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dikarenakan UUPK tersebut tidak mengakomodir kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga perlu diamandemen. Selanjutnya panduan mengenai tata kelola dan pelaksanaan fungsi BPSK perlu diatur secara jelas dan konsisten sehingga tidak menyulitkan implementor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam sistem rekruitmen anggota BPSK. Diutamakan dilihat dari kompetensi dan komitmen SDM yang tinggi agar ketika terpilih menjadi anggota BPSK menjadikan BPSK sebagai prioritas utama dan bukan menjadikan BPSK menjadi pekerjaan sampingan. Perlu menambah intensitas kegiatan diklat maupun bintek bagi anggota dan sekretariat BPSK untuk menyamakan persepsi dalam penanganan kasus perlindungan konsumen.

4. Perlu dilakukan koordinasi secara intensif, meningkatkan kerja sama antara BPSK dengan lembaga-lembaga terkait dan menyamakan persepsi agar penyelesaian kasus sengketa konsumen dapat berjalan secara efektif. Kerja sama dapat dilakukan dengan cara penandatanganan MoU dengan Kepolisian terkait bantuan untuk menghadirkan pelaku usaha, sedangkan untuk eksekusi keputusan BPSK, dapat dilakukan MoU dengan Pengadilan Negeri.


5. Mengingat masih rendahnya kesadaran konsumen Yogyakarta terkait perlindungan konsumen, perlu dibentuk kelompok konsumen sadar yang peduli terhadap perlindungan konsumen di berbagai wilayah Yogyakarta. Pembentukan kelompok konsumen tersebut dinilai akan lebih efektif dikarenakan lebih mudah menjangkau masyarakat sekitarnya.

10PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BALANGAN

DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS THE GOVERNMENT OF BALANGAN REGENCY

• Nama : Sukiman

• Unit Organisasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan





ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mengkaji sistem pengembangan karier pegawai negeri sipil dan faktor-faktor penghambat melalui proses pelaksanaan mutasi promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Promosi dan mutasi merupakan indikator penting yang berperan besar dalam menentukan karier pegawai. Selain itu dalam proses penempatan pegawai dalam jabatan strukutural belum sepenuhnya mendasarkan pada kualifikasi pendidikan, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kabupaten Balangan dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah otonomi baru dengan struktur organisasi perangkat daerah paling gemuk. Informan penelitian adalah anggota Baperjakat, pejabat struktural baik JPT Pratama, Administrator, maupun pengawas yang dinilai mampu untuk memberikan informasi terkait dengan pengembangan karier pegawai negeri sipil.

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada informan secara langsung, observasi, serta dokumentasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengeksplorasi segala hal yang berkaitan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing. Untuk menguatkan data yang diperoleh, dilakukan triangulasi sumber dengan tujuan mengecek data agar terjamin keabsahannya dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai.

Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah bahwa sistem pengembangan karier pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di Kabupaten Balangan yang dilaksanakan melalui mutasi promosi dalam jabatan struktural belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lebih mendasarkan pada spoil system yang menekankan pada loyalitas dan kepercayaan. Dimensi kualifikasi pendidikan, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah belum dijadikan dasar seutuhnya karena masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dan tidak transparan dalam berbagai jenjang jabatan. Pengembangan karier secara keseluruhan akan terhambat karena faktor budaya organisasi dan kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan. Budaya organisasi, kepemimpinan dan kepentingan politik sangat berkaitan erat dan sangat menentukan karier PNS ke depannya.


Oleh karena itu, saran yang peneliti ajukan konsistensi pelaksanaan mutasi promosi dalam jabatan struktural pada kaidah-kaidah peraturan yang berlaku. Tim Baperjakat lebih berperan aktif dalam memberikan pertimbangan secara menyeluruh sehingga mampu meyakinkan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam pengisian seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memegang teguh seleksi terbuka yang transparan, adil dan objektif.

Kata Kunci: Manajemen SDM, Pembangan Karier, Manajemen PNS, Mutasi Promosi


ABSTRACT

This study seeks to examine the career development system of civil servants and inhibiting factors through the process of implementing mutational promotions in the Balangan Regency Government. Promotion and mutation are important indicators that play a major role in determining employee careers. In addition, the process of placing employees in structural positions has not yet been based entirely on educational qualifications, competencies, performance appraisals and the needs of government agencies to be very interesting to study more deeply. Balangan Regency was chosen as the research location because it is one of the new autonomous regions with the fatest organizational structure of the regional apparatus. Research informants are Members of the Baperjakat, Structural Officers of both JPT Pratama, Administrators and Supervisors who are considered capable of providing information related to the career development of civil servants.

The design of this research is descriptive qualitative using data collection techniques, namely interviews with informants directly, observation, and documentation. This is done by exploring all related matters which are then analyzed using a qualitative descriptive approach through data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. To strengthen the data obtained, triangulation of sources is carried out with the aim of checking the data so that its validity is guaranteed and analyzed to obtain appropriate conclusions.

The results obtained from the study are that the civil servant career development system implemented in Balangan Regency which is implemented through mutation promotions in structural positions is not fully in accordance with applicable regulations and is based more on spoil systems that emphasize loyalty and trust. Dimensions of educational qualifications, competencies, performance appraisal and the needs of government agencies have not been made a complete basis because there are still unsuitable and non-transparent employee placements at various levels of position. Overall career development will be hampered due to organizational culture and leadership factors in the government bureaucracy. Organizational culture, leadership and political interests are very closely related and will determine the future career of civil servants.

Therefore, the suggestion that the researchers propose is consistent in the implementation of the promotion mutation in structural positions in the rules of


the applicable regulations. The Baperjakat Team has an active role in providing comprehensive consideration so as to be able to convince the Staffing Officer. In filling the selection of positions the Primary High Leadership holds open, transparent, fair and objective open selection.

Keywords: HR Management, Career Development, Civil Servants Management, Promotional Movements


PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS THE GOVERNMENT OF BALANGAN REGENCY

A. Latar Belakang

Pengembangan karier menjadi salah satu urgensi penting dalam manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang harus dilakukan untuk dapat melakukan pelayanan terbaik terhadap publik (Valickas A. a., 2010). Berbicara tentang karier tidak hanya berkaitan dengan peningkatan level jabatan namun juga perubahan terhadap jabatan, tanggungjawab dan proses pembelajaran yang harus dilakukan untuk mendukung pekerjaan dalam jabatan tersebut (Valickas A. d., 2015). Selain itu dengan adanya pengembangan karier yang didesain sesuai dengan kondisi organisasi akan ditemukan orang-orang dengan ide baru dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja (Valickas A. a., 2010), memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi agen masa depan dan aset jangka panjang organisasi (Pynes, 2009) sehingga mampu untuk berkompetisi dan mencapai tujuan organisasi (Froelich, 2018) dengan didukung dengan adanya pekerjaan dan peluang karier yang disediakan organisasi (Zheng, 2001).

Tujuan mendasar dengan adanya pengembangan karier adalah pengelolaan sumber daya manusia, tersedianya pendidikan dan pelatihan, pemberian motivasi dalam pencapaian tujuan individu berdasarkan potensi serta kebutuhan sehingga mampu memberikan kontribusinya terhadap publik (Androniceau, 2012). Karier juga berkaitan dengan komitmen yang akan membantu memunculkan motivasi individu dalam bekerja dalam rangka membangun karier dengan didukung dengan adanya promosi jabatan (Shah, 2011) melalui sistem evaluasi kinerja sebagai langkah untuk melakukan identifikasi karier individu (Androniceau, 2012).

Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya manajemen karier yang baik sehingga kebijakan formal yang akan dilakukan mampu memberikan dukungan bagi kesuksesan karier dengan adanya keterbukaan jalur pengembangan karier yang menjadi tanggungjawab bersama individu dan organisasi (Orpen, 1994).


Dalam rangka mencapai karier yang tertinggi harus diimbangi dengan kompetensi, kemampuan manajerial yang baik karena tidak mengandalkan senioritas (Rees, 2005). Jalur karier dapat ditempuh melalui karier tradisional maupun protean yang keduanya berkaitan dengan tiga hal yaitu pengembangan karier, orientasi pegawai dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi (McDonald, 2005). Namun terjadinya pergeseran dalam jalur karier tersebut memunculkan aspek ketahanan karier yang berhubungan dengan self efficacy dan resiko pekerjaan sehingga mampu beradaptasi dengan karakter karier dan lingkungan kerja (Grzda, 1999).

Fokus lain pengembangan karier pada saat ini adalah kelayakan kerja (employability) sebagai hal yang berhubungan dengan rekruitmen atau promosi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait relevansi kompetensi yang diperlukan pegawai (Froelich, 2018). Berbicara pengembangan karier pada pegawai negeri sipil yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS untuk menjamin kepastian karier yang dilaksanakan dengan merit system secara konsekuen berdasarkan dimensi kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Dalam rangka membangun manajemen karier yang baik dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui proses mutasi maupun promosi dalam jabatan struktural.

Permasalahan berkaitan dengan pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diawali dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan fungsi pemerintah daerah tidak diimbangi dengan kondisi sebenarnya. Bertambahnya satuan kerja perangkat daerah dengan minimnya sumber daya manusia memunculkan fenomena mutasi diagonal dari fungsional ke struktural untuk mengisi banyak jabatan yang kosong. Dengan adanya hal tersebut akhirnya memunculkan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi akibat adanya kebijakan pemerataan dalam jabatan yang berdampak pada kurangnya profesionalitas dan kinerja pegawai yang bersangkutan. Hal itu terjadi karena untuk menduduki jabatan setingkat Pengawas dan Administrator baik mutasi maupun promosi tidak perlu dilakukan uji fit and proper test. Apabila pertimbangan dianggap layak maka pegawai tersebut dapat menempati posisi tersebut. Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang seharusnya dilakukan dengan seleksi terbuka berdasarkan prinsip transparansi, objektif dan adil belum dilakukan sepenuhnya karena terkesan hanya mematuhi standar prosedural dalam pengisian jabatan tersebut.


B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisDalam penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan sistem pengembangan karier pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di Kabupaten Balangan serta faktor-faktor penghambatnya. Implementasi peraturan kepegawaian yang sudah baku namun dalam kenyataannya terkalahkan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk memilih dan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga pola karier, jalur karier dan pedoman karier yang jelas bukan hal yang utama dan bukan menjadi dokumen penting untuk dijadikan pegangan. Akhirnya hal tersebut menimbulkan terjadinya berbagai penyimpangan secara prosedur aturan yang akhirnya memberi dampak menurunnya motivasi bagi pegawai untuk mengembangkan kariernya karena adanya faktor lain yang lebih dijadikan pertimbangan. Dari latar belakang tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Moleong, 2017) untuk menjelaskan suatu fenomena untuk membangun gambaran secara menyeluruh (Creswell, 2017) yang mengambil lokasi di Kabupaten Balangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer serta observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder (Sugiyono, 2017). Wawancara dilakukan kepada beberapa informan dari Pejabat JPT Pratama (Eselon II), Administrator dan Pengawas yang terlibat langsung dalam pengembangan karier dalam jabatan struktural yang dilakukan melalui mutasi dan promosi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing (Sugiyono, 2017).


1. Pengembangan karier PNS di Kabupaten Balangan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan system pengembangan karier pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini.


a. Mekanisme mutasi promosi dalam jabatan strukturalDalam pelaksanaan mutasi dan promosi dalam jabatan struktural dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu inventarisasi jabatan struktural yang kosong, usulan calon pejabat struktural, tahapan pembahasan oleh Baperjakat dan kemudian dilakukan proses pelantikan.

Kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa dalam penempatan jabatan struktural melalui mutasi dan promosi merupakan suatu bentuk upaya untuk memenuhi kuota pejabat yang kosong dalam struktur organisasi sehingga terjadi adanya ketidaksesuaian dalam penempatan karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai yang bersangkutan.

Jabatan struktural merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menyelesaikan permasalahan kekosongan jabatan dalam struktur organisasi.

b. Unsur Loyalitas Pegawai Negeri Sipil

Unsur loyalitas dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil memegang peranan penting. Loyalitas pegawai yang didukung dengan kedekatan dengan pimpinan, maka karier yang bersangkutan akan semakin cepat mencapai level tertinggi. Sebaliknya, apabila profesionalisme dalam bekerja tinggi namun loyalitas rendah akan berdampak kurang baik dalam karier yang kemungkinan akan stagnan.

c. Transparansi mutasi promosi dalam jabatan strukturalUnsur transparansi dalam penempatan jabatan struktural sebagai hal yang sudah biasa terjadi karena berkaitan dengan hak prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian. Proses pembahasan yang dilakukan oleh Baperjakat merupakan formalitas pertimbangan saja karena keputusan final berada di tangan PPK. Proses penempatan yang sudah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat berubah dengan mengindahkan hal tersebut yang berakibat pada ketidaksesuaian jabatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara prosedural telah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun dalam transparansi hasil seleksi tidak dilaksanakan. Dari tahap awal seleksi sampai dengan tahap akhir hasil sangat tertutup, tidak melalui sstem gugur sehingga tidak menunjukkan kualitas dari peserta seleksi tidak terlihat. Dengan pelaksanaan sistem rekruitmen yang tidak transparan akan berdampak pada motivasi untuk mengembangkan diri menurun karena


objektivitas dalam seleksi tidak bisa memberkan kepuasan kepada PNS dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan karier PNS

a. Budaya Organisasi

Berhubungan dengan reward and punishment yang tidak berjalan dengan baik dapat menjadi penghambat karier pegawai negeri sipil ke depannya. Kompetensi dan profesionalitas dalam bekerja terabaikan ketika unsur kedekatan menjadi hal mendasar yang dipergunakan oleh pimpinan untuk menempatkan orang-orang yang mampu menjaga eksistensi dan komitmen terhadap pejabat politik yang duduk pada saat itu. Selain itu karier seorang pegawai negeri sipil akan mati ketika yang bersangkutan tidak dapat mengikuti alur yang berlaku pada waktu itu sehingga stagnasi karier yang akan terjadi.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan Kepala Daerah yang menjabat dalam periode tertentu yang juga berwenang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari karier pegawai negeri sipil. Loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan akan memberikan nilai tinggi terutama untuk menduduki jabatan struktural dalam level Administrator maupun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan akhir menjadi suatu dilema tersendiri dan cenderung akan menghambat karier yang mengikuti alur yang benar.

c. Kepentingan politikBerdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa faktor kepentingan politik menjadi faktor non teknis yang akan menghambat karier pegawai negeri sipil apabila yang bersangkutan tidak dapat memposisikan diri dalam lingkungan internal organisasi yang benar. Mekanisme mutasi promosi pada pemerintah daerah cenderung dibumbui karena tim sukses dan kedekatan dengan pimpinan, kepercayaan sehingga dapat dilihat mereka yang duduk pada level jabatan tertinggi merupakan orang-orang yang mampu berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.

Apabila birokrat sudah berada pada jalur politis maka netralitas pegawai negeri sipil dengan sendirinya akan hilang sehingga karier pegawai negeri


sipil akan ditentukan melalui besar tidaknya kemampuan pegawai yang bersangkutan untuk mendukung visi misi Kepala Daerah yang berkuasa pada saat itu.

d. Diskusi PenelitianDalam mekanisme pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui proses mutasi dan promosi dalam jabatan struktural yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam tahap awalnya dilakukan melalui tahap inventarisasi jabatan struktural yang kosong, tahapan usulan calon pejabat struktural yang akan mutasi maupun promosi serta tahapan pembahasan yang dilakukan oleh Tim Baperjakat untuk level pengawas dan administrator dengan Pejabat Pembina Kepegawaian. Tahapan tersebut merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk membangun organisasi pemerintah yang baik dengan melalui penempatan sumber daya manusia yang baik sehingga dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai organisasi.

Namun berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan pejabat yang dipilih menjadi hal dilematis yang memunculkan adanya berbagai kepentingan yang berujung pada pemilihan pejabat yang bisa dipercaya dan loyal. Dimensi kualifikasi pendidikan dan kompetensi menjadi suatu hal yang mengiringi dan bukan menjadi faktor utama.

Kompetisi yang kurang sehat yang dibumbui dengan faktor dengan faktor kedekatan dengan penguasa pemerintahan dalam hal ini PPK menyebabkan proses penempatan pejabat struktural melalui mutasi dan promosi menjadi tidak objektif. Dalam proses penempatan pejabat struktural masih ditemukan penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan sehingga yang bersangkutan harus beradaptasi dengan pekerjaan yang baru dan membutuhkan proses pembelajaran lebih untuk bisa menguasai hal tersebut karena lintas bidang. Unsur pengalaman kerja, rekam jejak yang bersangkutan serta kepercayaan dari pimpinan menjadi faktor penting yang menentukan karier yang bersangkutan.

Dalam lingkungan pemerintah daerah tidak dapat dihindarkan ketika spoil system menjadi urgensi penting dalam memilih pejabat yang dikehendaki. Walaupun secara aturan diharapkan harus memiliki kompetensi yangs sesuai namun hal tersebut dapat diabaikan ketika faktor kebutuhan instansi pemerintah karena kekosongan jabatan menjadi hal yang harus dipenuhi.


Berbicara pengembangan karier PNS di daerah cenderung lebih banyak ditentukan oleh pimpinan dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memilih pejabat yang mampu mendukung dalam pelaksanaan visi misinya.

Loyalitas yang merupakan bentuk kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaan (Hasibuan M. S., 2017) yang dimaknai berbeda menjadi faktor penting dalam proses mutasi dan promosi agar mampu menjadi ujung tombak dalam mengemban tugas jabatan yang menjadi tanggung jawabnya. Loyalitas yang lebih dimaknai setia pada pimpinan yang disertai adanya faktor kepercayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun sebuah komitmen terhadap pejabat yang terpilih. Kedua unsur tersebut juga akan memudahkan yang bersangkutan untuk membangun karier yang baik tanpa perlu terbebani dengan kompetensi yang sesuai karena bukan menjadi hal yang utama.

Berkaitan dengan unsur transparansi dalam penempatan jabatan struktural baik mutasi maupun promosi menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan. Tidak adanya fit and proper test dalam penempatan jabatan Pengawas dan Administrator menjadi hal yang biasa dan dianggap sebagai bentuk penghargaan pimpinan melalui pemerataan jabatan. Selain itu dalam seleksi untuk Jabatan Pimpinan Terbuka yang sering didengungkan dilakukan dengan “lelang jabatan” ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Proses seleksi yang dilakukan tidak diiringi dengan transparan, dimana semua peserta seleksi tidak mengetahui hasilnya dan sistem gugur tidak dilaksanakan. Secara tersirat hal tersebut menunjukkan bahwa seleksi sebatas proses yang harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena keputusan akhir berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil terdapat tiga faktor penghambat yaitu budaya organisasi, kepemimpinan dan kepentingan politik yang menjadi hal yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Nilai budaya organisasi yang menuntut kedisplinan dalam bekerja namun tidak diimbangi dalam kinerja. Sikap disiplin dan profesionalitas dalam bekerja tanpa diiringi reward and punishment yang jelas semakin menunjukkan bahwa konsistensi dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil tidak berjalan sesuai dengan pola karier yang jelas.

Sebuah kepemimpinan dalam birokrasi pemerintah daerah juga menjadi sumber utama dalam membangun pemerintahan yang good governance.


Kewenangan secara penuh yang menjadi milik PPK menjadi hal yang tidak bisa dihindari lagi sehingga keputusan final yang diambil menjadi hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh bawahan. Selain itu karena Kepala Daerah merupakan pejabat politik maka tidak juga dihindarkan apabila terkadang pejabat birokrasi yang seharusnya mampu menjaga netralitas tidak mampu untuk mempertahankannnya karena faktor kepentingan politis yang harus terpenuhi dengan menggunakan alat utamanya pejabat birokrasi.

Upaya untuk membangun merit system masih jauh dari harapan ketika adanya berbagai kepentingan-kepentingan lain sehingga peraturan yang sudah ditetapkan tidak dilaksanakan secara benar, namun hanya sebagai jalan pembenar bahwa telah melaksanakannya dengan sisi-sisi yang telah diatur sedemikian rupa menjadi hal yang sesuai dan benar. Dengan masih lemahnya kepemimpinan birokrasi pemerintahan di era otonomi daerah semakin menunjukkan bahwa unsur komitmen, loyalitas, dan kepercayaan menjadi hal penting untuk membangun karier pegawai negeri sipil agar mampu mencapai level jabatan tertinggi.

D. KesimpulanDalam pengembangan karier pegawai negeri sipil yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan belum sepenuhnya menerapkan kaidah peraturan yang berlaku. Sistem pengembangan karier PNS lebih bersifat spoil system. Tim Baperjakat (Tim Penilai Kinerja) belum bisa bekerja dengan maksimal karena adanya kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan keputusan. Dalam hal penempatan pegawai lebih bersifat subjektif, tidak transparan dan belum memberikan keadilan bagi semua pegawai yang mempunyai kesempatan yang sama.

Dalam pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan juga bisa terhambat karena adanya faktor (Rivai, 2017) budaya organisasi, kepemimpinan, dan kepentingan politik di mana ketiganya menjadi hal yang menentukan karier seorang pegawai baik atau tidak. Selain itu penerapan manajemen PNS hanya merupakan bentuk legalitas prosedural untuk menerapkan aturan yang berlaku tanpa diiimbangi dengan kualitas pelaksanaannya sehingga upaya membangun birokrasi pemerintahan dengan pegawai yang profesional belum bisa diwujudkan.


E. Saran KebijakanDalam penempatan jabatan struktural yang dilaksanakan melalui mutasi dan promosi harus bisa menjaga konsistensi peraturan yang berlaku. Tim Baperjakat mendapatkan porsi dan tanggung jawab yang jelas sehingga mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pegawai yang profesional. Penerapan program “Talent Pool” sebagai salah satu faktor dalam penempatan PNS dalam jabatan struktural. Adanya pemetaan jabatan berdasarkan kualifikasi pendidikan, bidang yang saling berkaitan serta jabatan yang akan diduduki sehingga akan mempermudah untuk beradaptasi. Dalam pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama benar-benar dilaksanakan secara terbuka melalui sistem gugur dan mendasarkan pada profesionalitas.

11PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STRES KERJA PEGAWAI PUBLIK

DENGAN SPIRITUALITAS SEBAGAI PEMEDIASI

THE EFFECT OF PUBLIC SERVICE MOTIVATION ON PUBLIC WORKERS STRESS

WITH SPIRITUALITY AS A MEDICATION

• Nama : Irma Kharismawati

• Unit Organisasi : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tasikmalaya





ABSTRAK

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kehidupan berorganisasi. Hasil interaksi antara karakter individu dan organisasi menghasilkan perbedaan perilaku yang menentukan bagaimana cara mereka bekerja dan beradaptasi dengan pekerjaannya. Pegawai yang tidak mampu mengelola dirinya dan beradaptasi dengan baik rentan mengalami stres kerja. Di era globalisasi, stres kerja terjadi ketika usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan imbalan yang diterima. Motivasi pelayanan publik dan spiritualitas diharapkan menjadi sumber daya pegawai untuk mengatasi stres kerja. Tujuan penelitian ini adalah meneliti pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap stres kerja dengan spiritualitas sebagai pemediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif dan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner terdiri dari 48 item pertanyaan yang mengukur persepsi motivasi pelayanan publik, spiritualitas, dan stres kerja. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai publik garis depan (frontliner) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebanyak 345 orang. Analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linier serta model mediasi Baron dan Kenny.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pelayanan publik berpengaruh negatif terhadap stres kerja. Di samping itu, spiritualitas terbukti memediasi secara parsial pengaruh motivasi pelayanan publik terhadap stres kerja. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang peran motivasi pelayanan publik dan spiritualitas dalam mengatasi stres kerja pegawai yang secara tidak langsung berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola sumber daya pegawai publik untuk mencapai tujuan organisasinya.

Kata Kunci: stres kerja, motivasi pelayanan publik, spiritualitas, model ketidakseimbangan usaha dan imbalan, analisis regresi


ABSTRACT

Human resource is an important factor in organizational life. The results of interactions between individual characters and organizations produce differences in behavior that determine how they work and adapt to their work. Employees who are unable to manage themselves and adapt well are vulnerable to work stress. In the globalization era, work stress occurs when the rewards received and effort are imbalance. Public Service Motivation and spirituality are expected to be employees' resources to overcome work stress. The purpose of this study was to examine the effect of Public Service Motivation on work stress with spirituality as mediator.

This research is an empirical study with quantitative approaches using questionnaires as research instruments. The questionnaire consisted of 48 questions to measured perceptions of Public Service Motivation, spirituality and work stress. Respondents in this study were frontline public servant in The Government Kota Tasikmalaya as many as 345 people. The analysis used in this research was linear regression analysis and mediation models of Baron and Kenny.

The results showed that Public Service Motivation negatively affected work stress. Nonetheless, spirituality is proven to partially mediate the effect of Public Service Motivation on work stress. This study reinforces previous research on the role of Public Service Motivation and spirituality in overcoming employee work stress which indirectly has implications for improving the quality of public services. Practically, this research can be used as a consideration material in managing the resources of public servant to achieve the organization’s goals.

Keywords: work stress, public service motivation, spirituality, Effort- Rewards Imbalance Model (ERI Model), Regression Analysis


PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STRES KERJA PEGAWAI PUBLIK

DENGAN SPIRITUALITAS SEBAGAI PEMEDIASI

THE EFFECT OF PUBLIC SERVICE MOTIVATION ON PUBLIC WORKERS STRESS WITH SPIRITUALITY

AS A MEDICATION

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kehidupan berorganisasi. Interaksi antara karakter individu dan organisasi menghasilkan perbedaan perilaku yang menentukan bagaimana cara mereka bekerja dan beradaptasi dengan pekerjaannya. Pegawai yang tidak mampu mengelola dirinya dan beradaptasi dengan baik rentan mengalami stres kerja. Di era globalisasi, stres kerja terjadi ketika usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan imbalan yang diterima. Stres kerja terjadi hampir di semua jenis pekerjaan terutama pekerjaan dengan tingkat trauma yang tinggi, beban pekerjaan banyak, jam kerja yang panjang, adanya pembagian waktu kerja (shift) dan pekerjaan rutin yang cenderung monoton. Temuan ini menjadikan stres kerja sebagai isu global manajemen sumber daya manusia karena mengancam produktivitas pegawai, berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan pegawai.

Sumber stres kerja yang seringkali ditemukan di antaranya tuntutan atau beban kerja, konflik antarindividu, kurangnya penghargaan dan pengakuan, perbedaan ekspektasi dengan realita pekerjaan, hubungan personal pegawai, ketidakpuasan pada gaji yang diterima, serta ketidakseimbangan waktu antara pekerjaan dan keluarga. Sumber stres kerja tersebut juga ditemukan di organisasi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Tuntutan yang paling umum yang dirasakan pegawai pelayanan publik adalah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Tuntutan ini terjadi karena memang pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Disamping itu, Pelayanan yang sukses, memiliki tiga kesamaan karakter penyusunnya, yaitu strategi pelayanan


yang baik, pegawai frontliner yang berorientasi pada pelanggan, dan sistem pelayanan yang ramah. Besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai pelayanan publik terutama yang berada di garis depan ini seringkali memicu stres kerja, karena ketidakmampuannya mengelola emosi dengan baik. Maka yang terjadi kemudian, adalah keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak ramah.

Oleh karena itu, pegawai pelayanan publik dihararapkan memiliki karakter yang positif untuk mengurangi stres kerja yang terjadi. Karakter ini diantaranya didasari oleh Motivasi dan Spiritualitas. Motivasi Pelayanan Publik merupakan motivasi unik dan konsep kunci yang mencirikan nilai-nilai individu pegawai pemerintah yang dapat meminimalisir stres kerja dan spiritualitas menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri dari berbagai tekanan dan sumber stres kerja.

Meskipun kedua variabel tersebut merupakan sumber daya penting pegawai pelayanan publik, namun belum ditemukan penelitian yang meneliti hubungan ketiganya. Sebelumnya ada empat penelitian yang meneliti hubungan Motivasi Pelayanan Publik terhadap stres kerja, tiga penelitian diantaranya signifikan secara statistik dan satu penelitian tidak signifikan secara statistik serta tidak didukung tidak didukung secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik terhadap stres kerja pegawai publik dengan spiritualitas sebagai pemediasi. Hasil penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori stres kerja, teori Motivasi Pelayanan Publik dan spiritualitas dengan menambah luasnya penelitian empiris yang digunakan untuk menguji teori.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisSebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pekerjaan pelayanan publik membutuhkan kemampuan pegawai yang mumpuni agar mampu mencapi tujuan pelayanan. Realitanya, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih belum memuaskan, seringkali dirasakan berbelit-belit, tidak pasti, tidak transparan dan akuntabel. Disisi lain, birokrasi dikenal masih kaku (rigid) dan tidak responsif terhadap pengguna layanan. Kepercayaan masyarakat juga cenderung menurun, atau dengan kata lain pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah mengalami krisis kepercayaan. Rendahnya kualitas pelayanan publik ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diterima.


Organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan yang sukses, memiliki tiga kesamaan karakter yaitu disusunnya strategi pelayanan yang baik, orang di garis depan (frontliner) yang berorientasi pada pelanggan/konsumen, dan sistem pelayanan yang ramah pada pelanggan. Di samping itu, pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan apabila terdapat sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pengguna jasa, kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia yang berorientas pada kepentingan pengguna jasa. Hal ini karena kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi layanan, strategi dan pelanggan (dalam hal ini masyarakat).

Besarnya tanggung jawab dan tuntutan yang dihadapi oleh pegawai pelayanan publik mengantarkan pada ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik dan memicu stres kerja. Stres kerja yang terjadi pada pegawai di lini depan pelayanan publik seringkali menjadi keluhan terbanyak yang muncul ke permukaan karena langsung dirasakan oleh masyarakat yang dilayani berupa pelayanan yang kurang ramah.

Permasalahan lain yang memicu stres kerja pegawai pelayanan publik adalah beban pekerjaan yang overload, adanya ambiguitas dan konflik peran, serta ketidakseimbangan antara waktu bekerja dan waktu untuk keluarga. Pegawai pelayanan publik terkadang merasa waktu kerjanya selalu kurang setiap harinya, karena pekerjaannya terutama yang kontinu dan dinamis, sehingga pegawai tidak memiliki waktu cukup untuk dirinya sendiri. Seringkali pegawai merasa kesejahteraan dirinya terabaikan dan semakin memperburuk keadaan dirinya. Rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia birokrasi pelayanan publik dapat menjadi kendala pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik. Berdasarkan hal di atas, unsur sumber daya manusia pemberi layanan menjadi elemen yang sangat penting untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik yang baik.

Jika ditelurusi lebih lanjut, salah satu akar permasalahan ini adalah motivasi awal pegawai tersebut bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagian besar motivasi awal ketika memilih pekerjaan sebagai ASN dilandasi orientasi dan mentalitas yang tidak benar, hanya sekedar ingin hidup senang, bisa kerja ringan dan santai tapi mendapatkan gaji rutin, tunjangan pensiunan dan fasilitas lainnya secara gratis juga untuk menaikan prestise. Padahal nyatanya ada peran dan fungsi berat yang harus diemban oleh setiap aparat birokrasi pemerintah yaitu memberikan pelayan kepada publik. Ekspekstasi tersebut nyatanya tidak sesuai


kenyataan, karena bagi pegawai yang ditempatkan di pelayanan lini depan yang langsung berhubungan dengan masyarakat harus siap melayani, karena bagian dari tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN.

Pegawai yang ditempatkan di pelayanan, dituntut untuk mampu bersikap ramah ditengah beban pekerjaan yang tidak sedikit, sebagaimana salah satu prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik. Pegawai yang memiliki Motivasi Pelayanan Publik yang tinggi lebih tertarik untuk meraih imbalan yang bersifat instrinsik dibandingkan yang bersifat ekstrinsik (gaji, promosi jabatan, keamanan kerja, status, dan prestise).

Setiap ASN diharapkan memiliki motivasi yang lebih mementingkan kepentingan untuk mengabdi kepada kepentingan publik atau motivasi yang bersifat intrinsik (pencapaian kerja, kepuasan kerja, harga diri, dan lain-lain). Motivasi tersebut selanjutnya dikenal dengan Motivasi Pelayanan Publik atau Public Service Motivation. Dalam teori Motivasi Pelayanan Publik, pekerjaan publik seharusnya dipandang sebagai pemenuhan panggilan jiwa dan tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan semata-mata47. Individu dengan tingkat Motivasi Pelayanan Publik yang tinggi menunjukkan tingkat kepuasan kerja, kinerja, dan komitmen yang lebih tinggi dalam organisasi publik dibandingkan dengan individu dengan tingkat Motivasi Pelayanan Publik yang lebih rendah48. Motivasi Pelayanan Publik juga berpengaruh terhadap tingkat stress pegawai dan keterlibatan mereka dalam pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi selanjutnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik49. Dengan demikian, pegawai yang memiliki motivasi pelayanan publik akan sadar dan memahami betul tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik, lebih siap menghadapi permasalahan sekaligus tekanan kerja yang mungkin memicu stres kerja.

Sebagai bangsa yang religius dengan tingkat spritualitas yang cukup baik, ASN di Indonesia diharapkan juga memiliki aspek spiritualitas yang baik yang dapat dijadikan modal untuk melayani publik dengan baik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelayanan yang baik identik dengan pegawai pelayanan yang ramah dan mampu mengelola emosinya dengan baik. Akar permasalahan bangsa ini diantaranya krisis spiritualitas para birokratnya. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan motivasi pegawai yang bersumber dari spiritualitasnya.


Bidang keilmuan administrasi publik masih jarang membahas mengenai peran agama dan spiritualitas pada pegawai di sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi, pola perilaku etis, pengambilan keputusan, dan kesehatan rohani pribadi karyawan. Spiritualitas ASN dalam melaksanakaan tugas dan tanggung jawabnya dapat memunculkan dan meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik sekaligus menjadi mediator yang dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola stres kerja.

Penelitian mengenai hubungan antara spiritualitas dan stres kerja sudah banyak dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara spiritualitas dan stres kerja, artinya spiritualitas yang baik mengurangi stres kerja. Namun belum ada penelitian mengenai hubungan negatif antara Motivasi Pelayanan Publik dan stres kerja ASN. Padahal dalam uraian di atas, aspek Motivasi Pelayanan Publik memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi publik khususnya dalam yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Konsep spiritualitas diharapkan dapat menjembatani hubungan antara Motivasi Pelayanan Publik dan stres kerja, didasari oleh aspek keyakinan dasar pada kekuatan transenden dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan dimensi dalam Motivasi Pelayanan Publik. Di samping itu penelitian mengenai spiritualitas sebagai mediasi Motivasi Pelayanan Publik dan stres kerja belum pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut Pengaruh Motivasi Pelayanan Publik terhadap Stres Kerja Pegawai Publik dengan Spiritualitas sebagai Pemediasi.

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data primer dengan kuesioner self report sebagai instrumen penelitian untuk mengukur tiga variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu stres kerja, motivasi pelayanan publik dan spiritualitas. Penelitian dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan metode purposive sampling yaitu Pegawai Negeri Sipil yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik di garis depan (frontliner), diperoleh 345 kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Kim et al. (2013) untuk mengukur Motivasi Pelayanan Publik, Model ERI mengukur stres kerja dan The Daily Spiritual Experience Scale (DSES) mengukur spiritualitas.

C. Pembahasan Hasil AnalisisPenelitian ini meneliti hubungan antarvariabel yang belum pernah diteliti sebelumnya. Hasil temuan empiris, pegawai pelayanan publik di lingkungan


Pemerintah Kota Tasikmalaya melaporkan derajat Motivasi Pelayanan Publik dan spiritualitas yang cukup tinggi serta tingkat stres kerja yang rendah.

Pegawai yang memiliki Motivasi Pelayanan Publik yang tinggi melaporkan persepsi stres kerja yang rendah. Pegawai yang demikian mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, melayani tanpa mengharap imbalan, berorientasi untuk menolong orang lain, dan lebih mengejar prestasi yang bersifat instrinsik. Kepuasan mereka tercapai ketika mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun usaha yang mereka lakukan tidak sebanding dengan imbalan yang diterima. Sehingga ada atau tidaknya imbalan bukan sumber stres kerja yang berarti. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa Motivasi Pelayanan Publik membantu pegawai dalam menghadapi sumber stres kerja ketika melayani masyarakat dan mengkonfirmasi penelitian sebelumnya mengenai sisi gelap Motivasi Pelayanan Publik.

Spiritualitas berpengaruh negatif terhadap stres kerja, spiritualitas yang baik melaporkan persepsi stres kerja yang rendah. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa spiritualitas perlu dimiliki oleh pegawai untuk menghadapi stres kerja dan menyelesaikan masalah. Pegawai yang demikian lebih mengharapkan imbalan atau pahala dari Tuhannya, lebih ikhlas dalam bekerja dan lebih mampu memahami makna dirinya serta tujuan dari pekerjaannya. Spiritualitas juga menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri dari berbagai tekanan dan sumber stres kerja.

Motivasi Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap spiritualitas didukung oleh data empiris. Pegawai yang memiliki Motivasi Pelayanan Publik yang tinggi tertanam kasih sayang dan jiwa prososial yang lekat dengan spiritualitas. Keempat dimensi Motivasi Pelayanan Publik mendorong seseorang menjadi versi dirinya yang lebih baik, hingga pada tingkatan motivasi instrinsiknya lebih mendominasi. Pada tingkatan tersebut, ia cenderung lebih mendekatkan diri dengan Tuhannya baik melalui ritual keagaamaan maupun non-keagamaan yang secara tidak langsung meningkatkan spiritualitasnya.

Akhirnya, keseluruhan tahapan menunjukkan bahwa spiritualitas memediasi secara parsial pengaruh Motivasi Pelayanan Publik terhadap Stres Kerja. Kedua hal tersebut dapat dilihat dalam perilaku kerja pegawai ketika melayani masyarakat. Hasil penelitian ini semakin menguatkan kedudukan Motivasi Pelayanan Publik dan spiritualitas sebagai sumber daya pegawai untuk mengatasi stres kerja yang bersumber dari ketidakseimbangan antara usaha dan imbalan.


D. KesimpulanKesimpulan hasil penelitian ini antara lain:

a. motivasi Pelayanan Publik dan spiritualitas berpengaruh negatif terhadap tingkat stres kerja;

b. motivasi Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap spiritualitas; dan

c. spiritualitas memediasi pengaruh Motivasi Pelayanan Publik terhadap stres kerja.Dalam studi empiris ini spiritualitas memediasi secara parsial pengaruh Motivasi Pelayanan Publik terhadap stres kerja yang berbeda-beda di setiap kecamatan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya penelitian tentang Motivasi Pelayanan Publik, Spiritualitas dan Stres kerja, serta menjadi salah satu penelitian pertama dengan data empiris yang meneliti pengaruh Motivasi Pelayanan Publik terhadap stres kerja dengan spiritualitas sebagai pemediasi. Ini merupakan temuan penting, karena penelitian Motivasi Pelayanan Publik dikaitkan dengan spiritualitas yang merupakan salah satu karakter yang dimiliki Bangsa Indonesia yang religius.

Secara manajerial, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan manajemen sumber daya manusia oleh Badan Kepegawaian Nasional dan Daerah atau yang membidanginya, yaitu:

a. Memasukkan penilaian persepsi Motivasi Pelayanan Publik saat proses rekrutmen pegawai dan penempatan pegawai di garis depan pelayanan. Pegawai yang memiliki score persepsi Motivasi Pelayanan Publik yang tinggi ditempatkan di bagian terdepan (frontliner) pelayanan publik, diberi penghargaan promosi untuk posisi esselon di kelurahan bagi ASN yang berstatus fungsional umum, dan promosi ke jenjang esselon yang lebih tinggi.

b. Mempertimbangkan sistem imbalan saat ini. Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan anggota organisasi dalam hal ini pegawainya dan memenuhi syarat sistem imbalan yang ampuh, yaitu menghargai perilaku positif pegawai seperti prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, kesediaan memikul tanggung jawab yang lebih besar, kejujuran, ketekunan termasuk memberikan pelayanan prima dan perilaku positif lainnya.

c. Mempertimbangkan imbalan nonmateri, berupa penghargaan pegawai teladan atau Organisasi Perangkat Daerah dengan layanan terbaik sesuai


Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan.

d. Memfasilitasi imbalan materi dapat berupa tambahan penghasilan khusus pegawai di garis depan pelayanan masyarakat, seperti uang perjalanan dinas dalam daerah bagi pegawai yang ditempatkan di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota.

e. Menyusun kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dengan melaksanakan training motivasi dan spiritualitas, serta menciptakan suasana penunjang ibadah dengan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai.

f. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di atas. Peneliti sudah berusaha merancang dan melakukan penelitian seoptimal mungkin, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya keterbatasan sampel penelitian yang hanya dilakukan di salah satu kota di Indonesia yang mungkin memiliki budaya dan kondisi berbeda. Saran bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda atau karakter pekerjaan yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan analisis yang lebih kompleks seperti model moderasi untuk memperkuat hasil penelitian.

E. Saran KebijakanHasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam lingkungan pegawai pemerintah daerah dan Aparatur Sipil Negara secara umum dalam mengelola stres kerja pegawai. Dua variabel penting dalam penelitian ini adalah Motivasi Pelayanan Publik dan spiritualitas berkontribusi dalam membentuk karakter dan perilaku pegawai publik.

Pihak manajemen sumber daya manusia perlu meninjau kembali proses rekrutmen dan seleksi pegawai, termasuk memperhatikan Motivasi Pelayanan Publik yang dimiliki pegawai. hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan manajemen sumber daya manusia dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional dan Daerah atau yang membidanginya. Memasukan penilaian persepsi motivasi khususnya Motivasi Pelayanan Publik saat proses rekrutmen pegawai dan penempatan pegawai di garis depan pelayanan. Pegawai yang memiliki score persepsi Motivasi Pelayanan Publik yang tinggi ditempatkan di bagian terdepan (frontliner) pelayanan publik, diberi penghargaan promosi untuk posisi eselon di kelurahan bagi ASN yang berstatus fungsional umum, dan promosi ke jenjang eselon yang lebih tinggi.


Pemerintah juga harus mempertimbangkan sistem imbalan bagi pegawai. Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan anggota organisasi dalam hal ini pegawainya212 dan memenuhi syarat sistem imbalan yang ampuh. Salah satunya adalah menghargai perilaku positif pegawai seperti prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, kesediaan memikul tanggung jawab yang lebih besar, kejujuran, ketekunan termasuk memberikan pelayanan prima dan perilaku positif lainnya. Imbalan non-materi dapat berupa penghargaan pegawai teladan atau Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan layanan terbaik sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan. Sedangkan imbalan materi dapat berupa tambahan penghasilan. Memberlakukan kembali uang perjalanan dinas dalam daerah bagi pegawai yang ditempatkan di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota akan meringankan beban kerjanya.

Menyusun kegiatan peningkatan kapasitas pegawai sekaligus menganggarkan dana untuk penghargaan bagi pegawai dan OPD berprestasi. Peningkatan kapasitas pegawai dengan melaksanakan training motivasi dan spiritualitas, serta menciptakan suasana penunjang ibadah dengan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengingkatkan kualitas pelayanan publik, dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pelayanan, diharapkan akan mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

12ANALISIS PROSES EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA/

PRASARANA DALAM RANGKA MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK KOMODITAS HASIL PERIKANAN KALIMANTAN BARAT PADA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANALYSIS OF EVALUATION PROCESS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT ACTIVITIES/INFRASTRUCTURE

IN ORDER TO SUPPORT LOGISTIC COMMODITY PRODUCTS IN KALIMANTAN BARAT FISHERIES

PRODUCTS IN THE SEA AND FISHERIES OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

• Nama : Plesmita Pujianti

• Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi Pemerintah Kabupaten Melawai





ABSTRAK

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi perikanan yang tinggi, hal ini didukung oleh banyaknya sungai dan anak sungai serta panjangnya garis pantai yang mengelilinginya. Tidak heran, sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat bermata pencaharian di bidang perikanan. Namun tingginya potensi perikanan yang ada tidak serta merta menyebabkan para pekerja di bidang ini hidup sejahtera. Salah satunya pekerja di bidang pengolahan hasil perikanan. Dengan pendapatan rata-rata pertahun sejumlah Rp11.370.510,00 atau Rp947.543,00/bulan di mana jumlah ini masih berada jauh di bawah upah minimun regional (UMR) Kalimantan Barat yakni Rp2.046.900,00, hal ini menunjukkan bahwa pekerja di bidang pengolahan hasil perikanan masih hidup dalam kategori kurang sejahtera.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak tinggal diam melihat fenomena tersebut, berdasarkan isu strategis yang ada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menyusun kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik hasil perikanan Kalimantan Barat. Melalui kegiatan ini, pemerintah memberi perhatian besar kepada masyarakat/kelompok pengolah dengan memberi alat bantu pengolahan dengan tujuan meningkatkan hasil produksi yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat/kelompok pengolah. Namun data yang ada menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan anggaran kegiatan setiap tahun yang fluktuatif cenderung meningkat dengan jumlah hasil produksi yang fluktuatif cenderung menurun. Dalam hal ini pemerintah gagal menerapkan intervensinya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui penyebab dari gagalnya intervensi pemerintah. Menurut Argyris (1970) dalam Thoha (1989:157) kriteria dari suatu intervensi yang efektif antara lain adanya informasi yang benar dan bermanfaat. Oleh karena itu, kegagalan intervensi pemerintah disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas dan akurat. Hal ini disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan pada proses evaluasi dimana evaluasi yang terlaksana dilakukan sebagai pemenuhan atas syarat administratif semata dan didasarkan pada keberhasilan indikator output yakni kegiatan dikatakan berhasil apabila telah terlaksana dan mampu dipertanggungjawabkan secara administrasi, tidak terdapat kendala di


lapangan, serta tidak ada masalah dalam hal pelaporan keuangan. Evaluasi kurang memperhatikan indikator outcome dan tidak berjalan berdasarkan langkah evaluasi kinerja yang seharusnya dilaksanakan yakni adanya evaluation design, memformulasikan evaluation question yang credible, merancang pengumpulan informasi, melaksanakan pengumpulan informasi, merancang dan melaksanakan analisis informasi, menyusun laporan, dan managing evaluation terdapat beberapa langkah yang tidak dilaksanakan oleh implementator sehingga menyebabkan informasi yang diperoleh dari proses evaluasi menjadi tidak lengkap dan akurat.

Kata kunci: evaluasi, pemerintah, intervensi, informasi, pengolah produk perikanan


ABSTRACT

West Borneo is one of the provinces in Indonesia with eminent prospect in fishery industry. This region’s topography includes tremendous numbers of river and tributary, and the extended coastline surrounding the main island all of which contributes to enourmous amount of fish living in those waterways. It is not surprising that the majority of the people make their living out of fishery industry. However, the sheer number of fish does not guarantee propesrous life for the people working in this industry. One of the community which can display the situation is those who work in raw fish processing, with annual average income reaching only Rp11.370.510,00 or Rp.947.543,00/ month. This figure is far below West Borneo regional minimum wage (UMR) namely Rp2.046.900,00. It is clear that workers involved in fish industry still live in less prosperous category.

The Government of West Borneo has taken actual actions to cope with this situation. Based on the available strategic issues, the government working collectively with West Borneo Maritime and Fishery Department, has established program for developing and improving agencies and infrastructure facilities in order to support logistic system for West Borneo’s fishery industry. It was hoped with this programs, the government would pour immense attentions to the community working in this industry by providing processing equipment which was aimed to increase productivity. It was also hoped the end result would have brought significant growth to the welfare of the community. Nevertheless, the statistic showed inconsistency between the increase of annual activity budget and the volume of production which is indicating a downward trend. For that specific reason, the government is considered a failure in implementing intervention.

Having said that, the writter conducted a research using qualitative approach in order to figure out the grounds of the flop of the government’s intercession. According to Argyris (1970) in Thoha (1989:157), An effective intervention must consist precise and practicable information. Therefore, it can be said that the bust was due to deficiency of reliable information. The major cause of this problem was the fault in evaluation process of which was conducted merely to fulfill administrative requirement and the success of the program was relied on output indicator which means that a program is regarded successful if it is implemented and can be administratively accounted for, has no major obstacles in the field, and is clear in financial reports. The evaluation itself did not put concern in outcome indicator and was not executed accordingly. The evaluation must follow certain


steps, such as designing evaluation, formulating credible evaluation questions, designing information collection, conducting information collection, designing and conducting information analysis, compiling reports, and managing evaluation. In this case, there are several steps missed by the implementator, therefore, the acquired information is incomplete and inaccurate.

Keywords: evaluation, the government, intervention. information, fishery product processor


ANALISIS PROSES EVALUASI KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DALAM RANGKA

MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK KOMODITAS HASIL PERIKANAN KALIMANTAN BARAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ANALYSIS OF EVALUATION PROCESS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT ACTIVITIES/INFRASTRUCTURE

IN ORDER TO SUPPORT LOGISTIC COMMODITY PRODUCTS IN KALIMANTAN BARAT FISHERIES PRODUCTS IN THE SEA

AND FISHERIES OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

A. Latar Belakang

Tingginya potensi perikanan di Kalimantan Barat membuat berbagai hasil olahan perikanan dijadikan makanan khas Kalimantan Barat dan terkenal sebagai buah tangan bagi para wisatawan dan tamu yang berkunjung ke daerah-daerah di Kalimantan Barat. Memperhatikan hal tersebut, pemerintah melalui berbagai macam kebijakan terus mendorong UMKM yang ada, salah satunya yakni yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Hal ini penting dilakukan dengan perhatian pemerintah diharapkan dapat menjadi pendorong dan penggerak bagi usaha masyarakat serta meningkatkan nilai jual produk lokal untuk dikenal oleh masyarakat luas yang pada akhirnya membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat dari segi sosial maupun ekonomi serta dikenalnya daerah Kalimantan Barat oleh masyarakat luas melalui hasil olahan kekayaan bumi khatulistiwa.

Pada lima tahun terakhir, produksi olahan produk perikanan fluktuatif dan cenderung menurun, hal ini jelas tidak sejalan dengan kegiatan hibah berupa alat pengolahan yang anggarannya semakin meningkat hampir di tiap tahunnya. Apabila melihat dari segi outcome kegiatan, maka pencapaian tujuan umum dari adanya hibah dari pemerintah kepada masyarakat, masih belum memenuhi target pelaksanaan di mana berdasarkan uraian data di atas terlihat penurunan jumlah produksi hasil olahan yang tidak selaras dengan kenaikan nilai bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa campur


tangan pemerintah dengan memberikan dukungan berupa alat bantu pengolahan kepada masyarakat pengolah masih belum menunjukkan hasil positif dimana jumlah produk olahan justru mengalami penurunan setiap tahunnya.

Berangkat dari fakta tersebut di atas, evaluasi dalam hal ini memegang peranan penting, dengan adanya evaluasi dapat dinilai sejauh mana pencapaian kegiatan serta apa saja hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan. Evaluasi merupakan suatu agenda yang sangat penting, tanpa adanya evaluasi yang optimal maka tidak dapat diketahui sejauh mana pencapaian yang dihasilkan dari implementasi suatu kebijakan. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak instansi pemerintah yang kurang optimal dalam melaksanakan evaluasi. Dalam Mustopadidjaja (2003:49) dikatakan bahwa terdapat beberapa langkah kegiatan yang perlu kita identifikasikan dan lakukan dalam perencanaan evaluasi kebijakan yakni (1) menyusun evaluation designs (2) memformulasikan evaluation question yang credible (3) merancang pengumpulan informasi (4) melaksanakan pengumpulan informasi (5) merancang dan melaksanakan analisis informasi (6) menyusun laporan dan (7) managing evaluation.

Perencanaan langkah evaluasi menjadi hal penting sebelum evaluasi dilaksanakan. Langkah evaluasi yang terarah akan menentukan keberhasilan evaluasi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah. Dikatakan oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dalam Kompas (14 November 2018), penting untuk dilakukan evaluasi mengenai sinkronisasi antara tugas pokok dan fungsi para aparatur terkait kinerja aparatur yang dinilai masih rendah, selain itu kasus korupsi yang menyeret 298 ASN (Aparatur Sipil Negara) dan sudah divonis oleh tiga menteri yakni Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa kinerja aparatur perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Menteri Dalam Negeri, Gunawan Fauzi (2013) mengatakan bahwa proses pengkajian pemanfaatan alat hibah yang merupakan bagian dari tahap evaluasi kebijakan perlu mendapat perhatian agar pencapaian outcome kegiatan yakni meningkatnya kesejahteraan pengolah dapat tercapai. Guna pelaksanaan evaluasi mendalam, maka penting untuk dilaksanakan perencaan langkah evaluasi seperti yang telah dikatakan oleh Mustopadidjaja dimana evaluasi merupakan bagian penting dalam mengukur kinerja serta hasil dari program kegiatan (output dan outcome) yang telah dilaksanakan oleh aparatur.


Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu OPD yang ada merupakan pelaksana berbagai macam kebijakan yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan. Berbagai macam kebijakan yang ada diuraikan dalam program kerja, tertuang secara rinci dalam rencana kerja dan anggaran (RKA). Salah satunya yakni kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat. Wujud dari kegiatan ini berupa hibah alat bantu pengolahan kepada kelompok/masyarakat pengolah hasil perikanan. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah terhadap masyarakat dengan harapan bahwa adanya bantuan alat yang diberikan dapat meningkatkan jumlah produksi dan pada akhirnya membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat pengolah, namun berdasarkan data yang ada, intervensi tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan dimana jumlah hasil produk olahan fluktuatif dan cenderung menurun hal ini tidak selaras dengan jumlah dana bantuan pemerintah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimanta Barat.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisRendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga di bidang pengolahan hasil perikanan dengan indikator rata-rata tingkat penghasilan pertahun yang hanya mencapai Rp11.370.510,00 (BPS, 2016) berada jauh dibawah UMR Kalimantan Barat yakni Rp24.562.800,00/tahun (Dinaskertrans Kalimantan Barat, 2018) dan jumlah hasil olahan produk perikanan yang semakin menurun setiap tahunnya dirasa tidak selaras dengan besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini yang diwujudkan melalui alokasi dana hibah berupa pemberian bantuan alat pengolahan sejak tahun 2014. Intervensi pemerintah melalui pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat/kelompok pengolah hasil perikanan tampaknya belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap jumlah hasil olahan produk perikanan di Kalimantan Barat. Berangkat dari fakta tersebut, maka penulis merasa penting untuk melihat bagaimana proses evaluasi kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.


Metode yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan pertanyaan dari penelitian terkait proses evaluasi kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat membutuhkan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan jawabannya. Penelitian ini menyinggung aneka disiplin ilmu, bidang dan tema. Serumpun tema, konsep dan asumsi yang rumit dan saling berkaitan menyelimuti tema penelitian kualitatif (Tashakkori & Teddie, 2002).

Penelitian kualitatif dipilih oleh penulis dikarenakan penelitian kualitatif berkembang dari proses pencarian dan penangkapan makna yang diberikan oleh suatu realitas dan fenomena tentang rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pengolah dan jumlah hasil olahan yang fluktuatif cenderung menurun terhadap tingginya perhatian pemerintah di bidang ini yang diwujudkan melalui pemberian alat bantu pengolahan kepada masyarakat/kelompok pengolah. Penelitian ini berusaha untuk mengangkat secara ideografis fenomena dan realitas sosial yang ada di kalangan pemerintah dan masyarakat yang selama ini menjadi obyek kegiatan. Pengembangan teori sosial dapat dibentuk melalui berbagai fenomena atau kasus yang diteliti. Dengan demikian teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis. Dengan metode kualitatif, maka data yang diperoleh terkait proses evaluasi kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredible, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Penelitian ini, mengambil lokasi di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan panjang garis pantai 1.163 km serta dialiri oleh Sungai Kapuas dengan panjang 1.143 km yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia, hal ini ikut menggambarkan tingginya potensi perikanan di Kalimantan Barat. Dengan potensi perikanan yang ada maka mata pencaharian sebagian masyarakat Kalimantan Barat adalah bergerak dibidang perikanan, namun sayangnya tingginya potensi alam yang ada tidak ikut menggambarkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian di bidang ini dimana sebagian besar dari mereka hidup pada tingkat kesejahteraan yang rendah.



1. Perencanaan Evaluasi (Evaluation Design)

Perencanaan evaluasi merupakan tahap di mana implementator merencanakan seperti apa bentuk atau model dari evaluasi yang akan dilakukan. Perencanaan evaluasi dilakukan sebelum evaluasi berjalan, ini merupakan tahap awal dari evaluasi dengan tujuan agar evaluasi dapat terlaksana secara jelas dan terarah. Informasi menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan desain evaluasi oleh DKP Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat. Tidak ada perencanaan mengenai model atau bentuk dari bagaimana evaluasi akan dilaksanakan. Evaluasi berjalan sesuai sistem yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga implementator tidak merasa perlu untuk membuat model/desain tentang bagaimana evaluasi akan dilakukan.

Pada teorinya dikatakan bahwa perencanaan evaluasi penting agar evaluasi yang dilakukan menjadi lebih terarah. Dalam evaluation design, dilakukan pertemuan pendahuluan untuk mendapat jawaban atas pertanyaan terkait siapa yang memerlukan evaluasi, jenis evaluasi apa yang mereka inginkan, alasan keinginan kenapa memilih jenis evaluasi tersebut, kapan mereka memerlukannya dan sumber-sumber apa yang tersedia. Selain itu evaluation design juga diharapkan dapat menetapkan perlu tidaknya evaluasi dilakukan, studi literatur apa yang dilakukan, memilih metodelogi, hal ini meliputi perumusan strategi desain (yang dipengaruhi oleh jenis evaluasi yang diperlukan), Mustopadidjaja (2003:50). Pada implementasi evaluasi kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas perikanan Kalimantan Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah membuat suatu bentuk evaluation design. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa implementator merasa evaluasi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang digunakan hingga saat ini sehingga tidak ada yang salah dari evaluasi yang mereka lakukan dan terkait evaluation design, hal ini dipandang tidak perlu untuk dilaksanakan.

Implementator merasa sudah melaksanakan proses evaluasi seperti seharusnya, sebagaimana peraturan dan sistem yang hingga saat ini mereka


gunakan. Tidak ada peraturan yang mengamanatkan disusunnya evaluation design sebelum dilaksanakan proses evaluasi. Mereka telah menjalankan tugas sesuai SOP yang berlaku tanpa adanya pelanggaran meskipun apabila kita sandingkan dengan teori mengenai evaluasi kinerja, evaluation design memegang peranan cukup penting sebagai penentu bagaimana hendaknya evaluasi dijalankan dengan tujuan pelaksanaan evaluasi menjadi lebih terarah dan pencapaian tujuan dari diadakannya evaluasi dapat terwujud. Namun hingga saat ini implementator hanya melaksanakan prosedur evaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 33 Tahun 2016 Pasal 27, yang mana proses evaluasi dinilai telah sesuai apabila dokumen kelengkapan sebagai bukti bahwa kegiatan telah terlaksana sudah dikumpulkan dan dalam memperoleh dokumen-dokumen tersebut, implementator merasa tidak dibutuhkan evaluation design di dalamnya.

Proses evaluasi idealnya memiliki langkah yang jelas, hal ini penting guna memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang pelaksanaan kegiatan, dimana informasi tersebut akan kembali menjadi feedback dalam penyusunan kebijakan pada tahun selanjutnya. Dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah, terdapat program-program prioritas yang melekat pada OPD pelaksana dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Tanpa adanya evaluasi yang mendalam, sulit bagi kita untuk melihat seberapa layak suatu kegiatan dipertahankan dalam rangka pencapaian tujuan dari adanya program prioritas tersebut. Evaluasi merupakan bagian yang memegang peranan sangat penting dalam penilaian kinerja kegiatan. Apabila suatu kegiatan dipandang kurang berdampak, maka pemerintah harus dengan bijak menyikapinya dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab kurang berdampaknya kegiatan terhadap tujuan program. Maka dari itu, perencanaan langkah evaluasi/evaluation design merupakan hal penting guna mendukung pemerintah dalam memberikan penilaian terhadap kinerja kegiatan dan pencapaian tujuan.

2. Formulasi Evaluation Question yang Credible

Evaluation question merupakan bentuk pertanyaan yang dibuat oleh evaluator untuk diajukan pada implementator setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pertanyaan yang disusun merupakan media guna mendapatkan informasi yang akurat terkait berjalannya kegiatan. Dengan adanya evaluation question, diharapkan kendala dan manfaat kegiatan dapat diketahui secara jelas


sehingga penilaian terhadap kegiatan lebih mudah untuk dilakukan. Adanya penilaian yang jelas mengenai suatu kegiatan, akan membantu pemerintah dalam menentukan apakah kegiatan tersebut layak untuk dijadikan kegiatan rutin tahunan dan sebagai bagian dari program prioritas, atau kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dikaji ulang apabila manfaat yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas perikanan Kalimantan Barat, nilai total capaian kinerja adalah 83%. Dimana indikator jumlah Kabupaten/Kota yang terbantukan telah memenuhi target yakni 100%, indikator jumlah kelompok yang berdaya saing belum memenuhi target, namun nilai pencapaian yang ada masih tergolong tinggi yakni 90% hal ini dikarenakan perkembangan kelompok pengolah tidak meningkat secara signifikan dan daya saing produk juga tidak meningkat dikarenakan produk yang dihasilkan sebagian besar serupa sehingga daya saing masih relatif rendah, terakhir indikator jumlah produksi produk olahan berada pada angka 60% dikarenakan data menunjukkan bahwa jumlah produk olahan justru mengalami tren menurun dari tahun sebelumnya.

Formulir diatas digunakan untuk mengukur nilai capaian kinerja kegiatan. Dalam pengukuran rencana yang harus diisi dalam formulir ini adalah bobot masing-masing kelompok indikator kinerja. Pada aspek penetapan nilai capaian kinerja, dilakukan penilaian terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing indikator kinerja. Untuk kegiatan ini, indikator kinerja yang ditetapkan guna menilai realisasi dari rencana yang telah dibuat adalah jumlah kabupaten/kota yang terbantukan sebanyak 5 kabupaten/kota. Formulir ini mencantumkan nilai yang dicapai terkait pelaksanaan program proses penilaian berdasarkan output dan outcome kegiatan, karena kegiatan telah terlaksana dan alat bantuan telah dialokasikan sesuai dengan SK Gubernur Nomor 671/EKON/2017, maka dianggap bahwa program telah terlaksana 100% dengan pencapaian bobot 100 untuk indikator output. Untuk indikator outcome dibagi menjadi dua yakni terkait dengan daya saing pengolah dengan capaian kinerja 90% dan bobot 90 dan terkait hasil olahan dengan capaian kinerja 60 dengan bobo 60%. Total capaian kinerja kegiatan ini adalah 83%.


3. Rancangan Pengumpulan Informasi

Rancangan pengumpulan informasi dilakukan sebelum evaluator turun kelapangan untuk mengumpulkan informasi. Sama seperti halnya evaluation design perancangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam pengumpulan informasi, apakah akan dilakukan wawancara ataukah evaluator akan membagikan kuesioner atau cara lainnya. Rancangan pengumpulan informasi dilaksanakan agar para evaluator dapat menentukan cara seperti apa yang paling tepat guna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara kredibel dan akurat sehingga saat pelaksanaan di lapangan, informasi yang dibutuhkan bisa didapat secara tepat dan akurat.

Pada praktik evaluasi kinerja kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat, rancangan pengumpulan informasi tidak dilaksanakan. Hasil wawancara menggambarkan bahwa informasi dikumpulkan secara spontan dilapangan, tidak dilaksanakan rancangan metode yang akan digunakan oleh evaluator untuk mengumpulkan informasi, dengan kata lain tidak ada daftar pertanyaan maupun daftar checklist yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pihak implementator merasa rancangan metode tidak perlu dilakukan, mengingat informasi yang dibutuhkan sifatnya sangat dinamis sehingga saat turun ke lapangan hal tersebut dapat diperoleh secara spontan. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa teknik pengumpulan informasi tidak dilaksanakan secara mendalam dimana rancangan mengenai teknik pengumpulan informasi tidak dibuat terlebih dahulu, pengumpulan informasi dilakukan secara spontan dilapangan. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab kurang terarahnya proses pengumpulan informasi yang dilaksanakan.

4. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi merupakan tahap yang harus dilaksanakan dalam evaluasi kinerja, informasi merupakan landasan/pondasi dari penilaian yang akan diberikan terhadap kinerja kegiatan yang telah terlaksana. Pada proses evaluasi kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas perikanan Kalimantan Barat, pengumpulan informasi dilaksanakan melalui data primer yakni tanya jawab secara spontan dilapangan dan hasil monitoring yang dilakukan


oleh implementator serta melalui data skunder yakni dokumen yang dikumpulkan terkait pelaksanaan kegiatan. Data yang dikumpulkan dalam rangka pelaksanaan evaluasi adalah:

1. data kelompok yang mengajukan proposal;

2. data mengenai pengadaan unit yang akan diberikan; dan

3. data tentang pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam LPJ atas penggunaan anggaran yang tertera pada RKA.

Dokumen d iatas merupakan bukti fisik terselenggaranya kegiatan sebagai syarat kelengkapan evaluasi yang selama ini terlaksana di DKP Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi terlaksana dengan melihat kelengkapan administrasi tersebut dan kelengkapan dokumentasi berupa foto atau video implementasi kegiatan. Pengumpulan informasi dirasa cukup dengan cara tersebut sehingga tidak pernah dilakukan tanya jawab langsung atau daftar checklist terhadap panitia kegiatan maupun masyarakat/kelompok pengolah selaku obyek kegiatan terkait kemanfaatan alat yang diterima.

5. Merancang dan Melaksanakan Analisis Informasi

Setelah informasi terkumpul, tahap selanjutnya adalah membuat rancangan analisa terhadap informasi yang telah ada. Hal ini dilakukan guna menemukan kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan (SWOT) dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan mengetahui hal tersebut maka kita dapat melakukan penilaian terhadap kegiatan, sejauh mana kegiatan tersebut layak unuk dijadikan program prioritas dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Selain itu dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan kelemahan dan tantangan yang ada dapat diatasi serta peluang dan kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan. Analisis terhadap informasi yang telah didapat merupakan hal penting untuk dapat menilai keberhasilan kinerja kegiatan.

Analisis informasi yang dilakukan salah satunya guna melihat dampak sosial yang dimunculkan dengan adanya kegiatan ini, Menurut Effendi (1989) dalam Wibawa (1994:31), analisis dampak sosial (ADS) harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, andal, dan sahih, dengan kata lain ADS haruslah dilakukan secara logik-empirik. Analisis mesti dikuatkan dan diuji dengan data atau setidaknya hasil penelitian yang pernah dilakukan. Dengan demikian analisis yang dilakukan hendaknya reliabel dan data atau informasi yang kita kumpulkan harus akurat. Untuk melakukan analisis, sebelumnya


implementator harus memastikan bahwa data yang telah mereka kumpulkan akurat dan reliable, sehingga analisis yang dilakukan akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.Selain itu, hasil analisis yang dilakukan harus dibuktikan dengan data misalnya apabila implementator melakukan analisis terhadap infomasi mengenai kemanfaatan alat yang dihibahkan dan hasil analisis menyatakan bahwa alat hibah dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima, maka hasil analisis ini hendaknya diperkuat dengan adanya data outcome kegiatan yang menunjukkan bahwa produksi produk olahan meningkat.

Pada praktek evaluasi kinerja kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat hingg saat ini, analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan terkait pelaksanaan evaluasi kinerja kegiatan tidak pernah dilaksanakan oleh pihak DKP Provinsi Kalimantan Barat. Pada hakikatnya analisis informasi penting untuk dilakukan dalam rangka menilai kinerja kegiatan. Dengan adanya analisis yang baik maka dapat diketahui apakah suatu kegiatan telah berhasil dengan baik, apakah layak untuk tetap menjadi prioritas dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, ataukah justru perlu ada tinjauan ulang terhadap kegiatan untuk tetap dilaksanakan apabila manfaat yang diberikan tidak sebanding dengan effort yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun karena hingga saat ini indikator k e b e r h a s i l a n program terfokus pada pencapaian output kegiatan, maka apabila kegiatan telah selesai, serapan terhadap anggaran baik, alokasi bantuan sesuai SK Gubernur, dan tidak terdapat masalah baik secara teknis lapangan maupun keuangan maka kegiatan tersebut dikatakan “kegiatan terlaksana 100%” yang artinya bahwa pencapaian kegiatan adalah 100% berhasil.

6. Pelaporan

Pelaporan yang dilaksanakan sebagai wujud evaluasi kinerja kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana guna mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat, terdapat dua pihak yang seharusnya menyampaikan laporan yakni pihak panitia sebagai pihak implementator dan pihak masyarakat/kelompok pengolah sebagai obyek kegiatan. Panitia selaku implementator dituntut untuk menyampaikan laporan guna kepentingan proses evaluasi dengan komponen laporan yang


disampaikan seperti yang tertera pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 33 Tahun 2016 pasal 27.

Selanjutkan laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh masyarakat/kelompok pengolah selaku objek kegiatan. Pada NPHD yang ditandatangani oleh penerima bantuan dikatakan dalam pasal 3 ayat 2b tentang rincian kewajiban pihak kedua (penerima hibah). Seharusnya yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dan pemanfaatan alat bantuan kepada pihak pemerintah. Namun pada kenyataannya hingga saat ini, tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh masyarakat selaku obyek kegiatan kepada pemerintah guna melaporkan bagaimana penggunaan dan pemanfaatan alat yang telah mereka terima Setelah melihat peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 33 Tahun 2016 pasal 27, penulis memang tidak menemukan LPJ dari masyarakat menjadi salah satu kelengkapan yang diharuskan guna kepentingan proses evaluasi. Dengan demikian peraturan yang ada tidak menuntut dan menuntun masyarakat untuk membuat LPJ terkait penggunaan dan kemanfaatan alat hibah yang mereka terima. Pada dasarnya hal tersebut tetap seharusnya dilakukan dimana pada NPHD tertera kewajiban penerima salah satunya yakni menyampaikan laporan terkait alat hibah yang diberikan, namun masyarakat menganggap bahwa BA telah mewakili penyampaian LPJ yang seharusnya mereka lakukan dan pihak dinas juga merasa cukup dengan laporan yang disampaikan oleh penyuluh lapangan sehingga kedua belah pihak tidak mengindahkan pasal 3 yang terdapat pada NPHD yang telah mereka tanda tangani.

7. Manajemen Evaluasi

Pada tahap ini akan ditetapkan kriteria dari evaluasi yang berfungsi sebagai alat ukur dari kinerja evaluasi itu sendiri yakni bagaimana proses evaluasi dimanajemen. Kriteria evaluasi yang ditetapkan berfungsi sebagai alat ukur evaluasi serta guna memberikan rekomendasi terhadap implementator kedepannya. Menelaah jawaban yang diberikan oleh implementator mereka merasa kegiatan ini sukses karena telah memenuhi kriteria evaluasi yang ada. Kegiatan ini dinilai telah efektif dalam membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat/kelompok pengolah dan terlaksana sesuai dengan peraturan administrasi yang ada. Mengenai efisiensi, implementator merasa kegiatan


ini sudah efisien apabila membandingkan antara dana yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap apa yang didapat masyarakat, meskipun demikian, mereka merasa perlu untuk menelaah lebih lanjut mengenai asas manfaat dari alat yang telah diberikan. Dalam hal kecukupan pihak implementator beranggapan bahwa bantuan dicukupkan sebagai stimulan bagi masyarakat yang diberikan bukan untuk diberikan secara terus-menerus, sehingga bantuan ini sifatnya terbatas. Secara perataan pihak pemerintah berusaha memberi bantuan secara merata untuk tiap Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat, meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa penerima bantuan hanya mereka yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Program ini dinilai responsif oleh pihak implementator sehingga penting untuk terus dipertahankan bahkan dijadikan program unggulan karena antusias masyarakat terhadap program ini dinilai cukup tinggi. Dalam hal ketepatan implementator menilai program ini sudah sangat tepat karena merupakan implementasi dari amanat peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 33 Tahun 2016.

Berdasarkan kriteria efisiensi, implemetator beranggapan bahwa kegiatan sudah memenuhi kriteria ini berdasarkan apa yang mereka lihat bahwa masyarakat memperoleh manfaat yang sangat besar dengan adanya kegiatan ini. Meski mereka mengatakan perlu dikaji lebih dalam mengenai kemanfaatan alat. Jika melihat dari hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok pengolah mengatakan bahwa alat yang diberikan hanya digunakan 3 kali karena daya listriknya terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memperoleh manfaat demikian besar, belum lagi kelompok pengolah merupakan usaha rumah tangga kecil-kecilan dengan anggota masyarakat yang memiliki dampak sosial (miskin) apabila alat yang diberikan justru lebih besaar residunya dari pada manfaatnya makan sebenarnya kriteria efisiensi tidak tercapai, itu mengapa pengkajian dan analisis informasi mengenai kemanfaatan alat sesungguhnya sangat penting guna melihat secare lebih jelas, nyata dan mendalam apakan benar kriteria efisiensi ini tercapai, ataukah pemerintah justru mengeluarkan anggaran besar untuk hal yang sia-sia belaka, meski ada beberap jenis alat yang memang benar-benar digunakan secara maksimal oleh kelompok pengolah.

Kriteria kecukupan, pada kriteria ini implementator menekankan bahwa bantuan yang mereka berikan merupakan stimulan dan tidak terus menerus, maka kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi kriteria ini. Menurut penulis, kegiatan telah memenuhi kriteria kecukupan apabila alokasi bantuan


sudah terlaksana tepat sasaran, oleh karena itu perlu diselidiki lebih teliti mengenai obyek bantuan jangan sampai ada “kelompok siluman” dimana bantuan yang ada tidak lagi bersifat stimulan bagi kelompok ini.

Kriteria perataan, bantuan yang diberikan memang sudah diusahakan untuk dialokasikan secara mereta pada tiap daerah kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari daftar penerima bantuan dimana penerima bantuan terdiri dari masyarakat/kelompok pengolah dari berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan berdasarkan peraturan yang ada setiap kelompok tidak boleh menerima bantuan berturut-turut dalam tahun anggaran yang berbeda atau dalam 2 tahun. Hal ini dilakukan guna memenuhi aspek pemerataan.

Kriteria responsivitas, menurut implementator program ini patut untuk dipertahankan melihat antusias masyarakat yang tinggi terhadap adanya program ini. Program ini memang sangat dibutuhkan oleh mereka para kelompok pengolah. Dengan adanya kegiatan ini maka usaha yang mereka jalankan diharapkan menjadi lebih baik yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan pengolah produk perikanan, namun perlu diperhatikan mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengolah sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah dapat benar-benar berguna bagi masyarakat yang menjadi objek kegiatan.

Kriteria ketepatan, menurut implementator kegiatan ini sudah tepat karena merupakan implementasi dari amanat peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 33 Tahun 2016, namun pada hakikatnya perlu diperhatikan bahwa yang ditanyakan dalam pemenuhan kriteria ketepatan ini bukan hanya sekadar landasan hukum kegiatan melainkan lebih kepada apakah hasil yang diinginkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar bernilai? Kembali pada visi program secara umum yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila melihat data yang ada, dapat dikatakan kegiatan ini belum sepenuhnya tepat dalam hal implementasinya, dikarena terdapat beberapa hal yang menyebabkan tujuan dari kegiatan tidak sepenuhnya tercapai seperti alat yang tidak sepenuhnya bermanfaat, dan alokasi bantuan apakah sudah benar-benar tepat sasaran. Maka dari itu diperlukan kajian lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan dasar hukum pelaksanaan kegiatan saja.


D. KesimpulanIntervensi pemerintah gagal disebabkan oleh proses evaluasi kegiatan yang salah. Evaluasi yang dilaksanakan tidak menghasilkan informasi yang akurat dan rinci tentang pelaksanaan kegiatan. Evaluasi hanya berupa pengumpulan dokumen sebagai syarat prosedural pemenuhan SOP dan aturan yang ada yakni ketentuan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016. Evaluasi menggunakan sistem yang telah diwariskan secara “turun-temurun” meskipun implementator sadar bahwa evaluasi tidak mengkaji kemanfaatan alat dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, namun dikarenakan terpaku pada aturan maka tidak dilakukan inovasi terkait sistem evaluasi. Pencapaian output menjadi tolak ukur keberhasilan evaluasi. Apabila output telah berhasil dimana alat telah didistribusikan sesuai SK Gubernur tentang penerima bantuan, tidak ditemui kendala dilapangan serta tidak ada permasalahan dalam hal laporan keuangan, maka kegiatan dikatakan berhasil. Pengukuran indikator outcome dikesampingkan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan intervensi pemerintah dalam hal ini mengalami kegagalan.

E. Saran KebijakanMemperhatikan pelaksanaan evaluasi kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana dalam rangka mendukung sistem logistik komoditas hasil perikanan Kalimantan Barat dimana evaluasi yang terlaksana dianggap telah benar karena sesuai dengan regulasi yang ada namun pada implementasinya, evaluasi belum mampu menghasilkan informasi akurat dan terperinci sehingga pemerintah gagal melakukan intervensi. Berangkat dari hasil kajian tersebut, penulis merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan guna mengatasi kesalahan proses evaluasi yang selama ini dilakukan yakni:

1. Regulasi yang ada hendaknya lebih memperhatikan pencapaian outcome sehingga indikator terlaksananya kegiatan tidak hanya terpaku pada pencapaian output semata.

2. Kesesuaian antara regulasi tentang evaluasi pemberian hibah yakni Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2016 dengan pasal yang tertera pada NPHD dan Pakta Integritas, terutama terkait hal penyampaian LPJ pemanfaatan alat oleh masyarakat kepada pemerintah perlu diperhatikan kembali.

13PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF HUTAN TANAMAN RAKYAT

PROGRAM IN THE OGAN KOMERING ILIR REGENCY

• Nama : Zaraqo

• Unit Organisasi : Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir



• Universitas : Universitas Sriwijaya


ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komeriing Ilir dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komeriing Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan secara purposive dan data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan serta evaluasi bersifat perwakilan. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi pikiran, tenaga, dan uang. Faktor pendukung partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR yaitu motivasi, kesadaran dan tanggung jawab, kesempatan, kemudahan akses informasi serta adanya kelompok tani hutan/koperasi. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR yaitu keterbatasan kemampuan individu masyarakat, birokrasi dan administrasi yang sulit dan berbelit-belit dalam pelaksanaan program pembangunan HTR, keterbatasan pembiayaan HTR serta intensitas pendampingan dan fasilitasi masih kurang.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, hutan tanaman rakyat (HTR)


ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the people's participation process in development of HTR program in Ogan Komering Ilir Regency and determine the factors that support and inhibit people's participation. The method used in this research is qualitative descriptive analysis technique with a case study approach. Informants determined by purposive and data obtained through interviews, observation, and literature study.The results showed that the process of community participation in the development of HTR program in Production Forest Area Terusan Sialang in Ogan Komering Ilir Regency is direct community participation in the decision-making process, implementation, benefit and monitoring and evaluation. Although, in the decision-making process and monitoring and evaluation. are representative. The a form of community participation are participation of thought, effort and money. Factors that support the success in development of HTR program are the motivation, responsibility and awareness, opportunity and the government policy which involves the community in the HTR program, information access, local institutional. Inhibiting factors for people's participation in the development of HTR program are the limited ability of individual communities, the difficulties and convoluted of bureaucracy and administration in the implementation of HTR program, limited of HTR financing abilities, and the lack of facilitation and assistance intensity.

Keywords: community


PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT OF HUTAN TANAMAN RAKYAT PROGRAM IN THE OGAN

KOMERING ILIR REGENCY

A. Latar Belakang

Program pembangunan HTR sebagai kebijakan operasional yang dibuat pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi dan merupakan strategi pemerintah dalam menyelesaikan masalah konflik tenurial dengan masyarakat, perambahan kawasan hutan, keamanan hutan dan kemiskinan sehingga masyarakat disekitar dan dalam kawasan hutan diharapkan dapat mengambil manfaat dan memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan (Hakim, 2009:27).

Program pembangunan HTR dimaksudkan untuk menambah sumber penyedia bahan baku kayu bagi usaha atau industri kehutanan. Program pembangunan HTR juga ditujukan sebagai upaya untuk memberikan peluang usaha dan bekerja sebagai pengelola sumber daya hutan bagi masyarakat disekitar hutan sehingga pembangunan kehutanan tidak saja berpihak kepada pemegang modal besar namun berpihak pada masyarakat (Emila dan Suwito, 2007: 14). Program pembangunan HTR bisa memberi manfaat untuk menunjang kebutuhan supply bahan baku industri hasil hutan dan pelestarian hutan. Selain itu tujuan HTR adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan khususnya pada masyarakat sekitar hutan dan merupakan solusi bagi masalah konflik tenurial seperti perambahan dan penjarahan kawasan hutan yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan, pertanian dan pemukiman. Pengusiran paksa terhadap masyarakat dalam kawasan hutan atau yang dikenal dengan sebutan perambah hutan bukanlah solusi yang baik karena tidak menjadikan kawasan hutan lebih baik dan jusru semakin rusak (Anwas, 2005 dalam Ayuniara, 2013: 4).


Di sisi lain masyarakat sekitar kawasan hutan tetap saja miskin karena akses mereka terhadap hutan menjadi sulit mengingat kehidupan ekonominya bergantung pada sumber daya hutan. Sumber daya hutan yang dikuasai oleh pihak pengelola hutan tidak sepenuhnya dimanfaatkan sehingga menimbulkan inefisiensi sekaligus menutup akses kelompok masyarakat yang lemah terhadap sumberdaya hutan tersebut dan menimbulkan kerugian sosial yang tinggi (Anwas, 2005 dalam Ayuniara, 2013: 4). Jadi dapat dikatakan bahwa program pembangunan HTR ini merupakan salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (pro-poor), menciptakan lapangan kerja baru (pro-job) dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang seimbang antarpelaku ekonomi (pro-growth) dan perlindungan terhadap lingkungan (pro-environment).

Untuk mendukung program pembangunan HTR tersebut pemerintah telah menetapkan pencadangan areal HTR sampai dengan tahun 2013 seluas 702.520 hektar namun realisasi perizinan HTR sampai dengan tahun 2013 baru mencapai 188.641 hektar atau 26,85 persen dari total areal pencadangan HTR (Kemenhut, 2013: 209). Di Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri telah ditetapkan areal pencadangan HTR seluas ± 8.000 hektar melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 357/Menhut-II/2009 tanggal 8 Juni 2009. Dalam pelaksanaan program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya masih rendahnya partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran dan pelaku utama dalam program pembangunan HTR.

Kesiapan fisik (lahan, pasar, dll) bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan program HTR, kesiapan aspek sosial (kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat) juga harus diperhatikan (Ekawati et al, 2008) yang secara keseluruhan akan mempengaruhi ketertarikan masyarakat. Seberapa baiknya suatu program disusun tetap tidak akan berhasil tanpa adanya ketertarikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut, terutama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat termasuk program HTR (Pujiastutik, 2011:5).

Menurut Mulyadi (2011: 19) dalam merealisasikan suatu program pembangunan akan mengalami kegagalan apabila tidak melibatkan partisipasi masyarakat di setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian untuk mengetahui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pandangan atau kajian terhadap proses pelaksanaan program pembangunan HTR dari


perspektif masyarakat sebagai pelaku utama. Hal ini memerlukan kajian tentang proses partisipasi masyarakat dalam program tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisDari uraian diatas, rumusan masalah umum dalam penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara khusus rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tananaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir?

Metode penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) mendefinisikan metodologi deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap orang-orang dan perilakunya.

Pendekatan penelitian adalah studi kasus di Hutan Produksi Terusan Sialang Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam pendekatan studi kasus, peneliti meneliti satu individu atau satu unit sosial tertentu secara mendalam dengan tujuan menemukan variabel penting yang terkait dengaan subjek yang diteliti (Idrus, 2007:77)

Fokus penelitian ini mengkaji proses partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, maka terdapat dalam penelitian ini ada dua fokus yang ditinjau dalam partisipasi, yaitu 1) proses partisipasi masyarakat yang dilihat dari tahapan partisipasi masyarakat; dan 2) faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di lokasi pencadangan areal hutan tanaman rakyat di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang yang secara administratif terletak di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana pada lampiran 1. Pemilihan lokasi


tersebut dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut dicadangkan menjadi areal HTR sejak tahun 2009. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan November 2016.


1. Proses Partisipasi Masyarakat pada Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan rangkuman partisipasi masyarakat (kelompok tani/koperasi pemegang IUPHHK-HTR) pada pengambilan keputusan (perencanaan) pada tabel diatas, bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan (perencanaan) dalam program pembangunan HTR adalah pertama keterlibatan masyarakat dalam menghadiri pertemuan atau rapat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan kelompok tani/koperasi. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013: 83) dengan dibukanya forum-forum memungkin masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan HTR tergolong dalam partisipasi langsung karena masyarakat berupaya terlibat penuh dalam setiap kegiatan seperti sosialisasi, pembentukan kelompok, pengurusan perizinan HTR dan penyusunan rencana kerja. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (perencanaaan) secara langsung dapat memberikan manfaat dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat (Mulyadi, 2011:32).

Kedua keterlibatan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, saran dan menyampaikan informasi pada kegiatan dalam perencanaan serta terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam program pembangunan HTR meskipun melalui perwakilan. Perwakilan dalam pengambilan keputusan pada program pembangunan HTR sebagaimana pembahasan sebelumnya karena ketersediaan waktu dan keterbatasan kemampuan masyarakat untuk menghadiri pertemuan. Sesuai dengan pendapat Iskandar (2002: 319) bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan (perencanaan) sesuai dengan kenyataan bahwa kemauan, kemampuan dan luangnya waktu


berpengaruh terhadap besarnya partisipasi warga masyarakat dalam proses pembangunan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, memang sulit untuk melibatkan seluruh masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan karena akan sulit memobilisasi masyarakat dalam jumlah besar.

Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengambilan keputusan (perencanaan) dalam program pembangunan HTR memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (pusat dan daerah) karena pada proses ini telah terjalin komunikasi dua arah. Dari komunikasi ini, pemerintah mengetahui apa-apa yang menjadi keinginan dan harapan dan kebutuhan masyarakat. Sementara masyarakat memperoleh informasi terkait program pembangunan HTR. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981: 154-155) yang mengemukakan alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat penting antara lain 1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; 2) masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut; 3) mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, bentuk partisipasi masyarakat yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan adalah buah pikiran berupa mengemukakan pendapat, saran, dan informasi. Terkait proses pembuatan keputusan biasanya hanya pengurus kelompok atau anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang menjadi perwakilan untuk menyampaikan pendapat dan saran.

Selain pemikiran, anggota kelompok juga berpartisipasi dalam bentuk harta benda berupa uang. Sumbangan dalam bentuk uang ini dilakukan oleh masyarakat untuk penyediaan konsumsi ketika dilakukan pertemuan rapat, membiayai kegiatan penataan areal kerja, pengajuan permohonan IUPHHK-HTR dan penyusunan rencana kerja beserta penataan batas areal kerja. Sebagaimana menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988: 16) bahwa sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut jenis-jenisnya antara lain yaitu partisipasi pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang.


Berdasarkan temuan dilapangan terkait tipe partisipasi mengacu kepada teori Hobley dalam Mardikanto (2014: 88), masyarakat di Kawasan Hutan Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir ikut berperan dengan cara sebagai berikut 1) berkonsultasi dan pemerintah (pusat dan daerah) mendengarkan, menganalisis masalah, dan pemecahannya; 2) membentuk kelompok tani/koperasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari program pembangunan HTR. Pada tahap awal masyarakat masih tergantung kepada pihak luar (pemerintah dan pendamping HTR), namun secara bertahap telah menunjukkan kemandiriannya; dan 3) menganalisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan kelompok. Dari uraian tersebut partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan (perencanaan) pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dapat dikategorikan dalam tipe partisipasi tertentu.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Berdasarkan temuan lapangan, diketahui bahwa kegiatan dalam tahapan pelaksanaan meliputi pemeliharaan, pemanenan, perlindungan dan pengamanan hutan. Sebelum program pembangunan HTR digulirkan di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang, masyarakat (anggota kelompok tani/koperasi pemegang IUPHHK-HTR) sudah melakukan penanaman karet. Dalam artian, kegiatan pelaksanaan program HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak dimulai dari bawah seperti penyiapan lahan, penyediaan bibit dan penanaman namun menyesuaikan apa yang mereka sudah tanam dengan catatan asalkan jenis tanaman yang dibudidayakan sesuai dengan aturan dalam program pembangunan HTR. Sesuai dengan pendapat Cohen dan Uphoff (1980: 219-222) partisipasi masyarakat dalam aspek pelaksanaan pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan program dapat berupa sumbangan sumberdaya, administrasi dan koordinasi serta mendaftarkan diri dalam program tersebut.

Terkait dengan kontribusi yang disumbangkan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan program pembangunan HTR, masyarakat berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaaan lahan garapannya. Masyarakat dapat memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan program pembangunan HTR. Dari temuan dilapangan, masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan perlindungan dan pengamanan hutan secara swadaya berupa kontribusi tenaga dan


harta benda. Sependapat dengan Mardikanto dan Soebiato (2013: 83) yang menyatakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat diartikan sebagai pemerataan sumbangan baik tenaga, materi dan bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Partisipasi tenaga diberikan masyarakat pada penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan serta perlindungan dan pengamanan hutan. Partisipasi harta benda berupa sumbangan uang yang diberikan masyarakat untuk pembelian bibit, pembelian pupuk dan obat-obatan tanaman, perlengkapan pemanenan dan upah tenaga kerja.

Dari uraian diatas diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan pelaksanaan program pembangunan yaitu tenaga dan harta benda. Sejalan dengan pendapat Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988:16) bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang. Menyangkut tipe partisipasi masyarakat pada tahapan pelaksanaan berdasarkan teori Bass et al (Hobley, 1996) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013: 88–90), karakteristik keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan HTR atas dasar kemauan sendiri dan dilaksanakan secara swadaya (tenaga dan harta benda) serta masyarakat memegang kendali terhadap sumberdaya yang akan digunakan dan memiliki andil dalam seluruh proses pelaksanaan program pembangunan HTR.

Partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan program ini bersifat langsung dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program pembangunan HTR, kelompok tani/koperasi tidak hanya fokus kepada kegiatan yang sudah ada namun perlu dilakukan inovasi-inovasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang bagi perkembangan masyarakat (kelompok/koperasi) sehingga tujuan dari pelaksanaan program pembangunan HTR dalam mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan asas kelestarian hutan dapat tercapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan program pembangunan HTR memerlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat baik dari pemerintah, swasta, pendamping HTR maupun kelompok tani/koperasi.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan

Berdasarkan temuan lapangan pada tahapan pemanfaatan, penerimaan manfaat dalam program pembangunan HTR dibedakan menjadi dua, yaitu


manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung terkait dengan manfaat materi (produksi) yaitu pendapatan dari penjualan hasil hutan bukan kayu berupa getah karet. Sementara manfaat tidak langsung erat kaitannya dengan manfaat sosial dan manfaat individu. Manfaat sosial berupa manfaat jasa lingkungan seperti keadaan iklim yang lebih baik dan pencegahan/pengendalian banjir sedangkan manfaat individu rasa aman dan kenyamanan dan kepaguyupan. Sesuai dengan pendapat Cohen dan Uphoff (1980: 221) partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan program bisa berupa manfaat materi, sosial dan individu. Dari pengamatan peneliti, manfaat materi menjadi dorongan utama masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan HTR. Sementara manfaat sosial dan individu bukan menjadi prioritas utama bagi masyarakat untuk mengikuti program pembangunan HTR.

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahapan pemanfaatan program pembangunan yaitu buah pikiran berupa pendapat, saran, dan informasi serta tenaga dan uang. Sejalan dengan pendapat Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988:16) bentuk partisipasi masyarakat adalah berupa pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang. Menyangkut tipologi partisipasi masyarakat pada tahapan pemanfaatan berdasarkan teori Bass et al. (Hobley, 1996) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013: 88-90) termasuk dalam krakteristik menerima manfaat hasil pelaksanaan program pembangunan HTR serta memegang kendali (tanpa dipengaruhi oleh pihak luar) terhadap manfaat yang diperoleh.

d. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

Evaluasi program pembangunan HTR tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah (instansi kehutanan pusat dan propinsi) tetapi oleh masyarakat sendiri selaku pelaksana program pembangunan HTR. Menurut pendapat Cohen dan Uphoff (1980: 222) partisipasi masyarakat dengan melakukan evaluasi atau pemantauan terhadap keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasilnya.

Berdasarkan Permenhut nomor P.5/Menhut-II/2012 Kelompok tani/kopersai pemegang IUPHHK-HTR wajib menyusun dan menyampaikan laporan setiap 3 bulanan (triwulan) dan tahunan RKTUPHHK- HTR kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP dan Kepala UPT. Berdasarkan aturan tersebut, partisipasi


masyarakat pada tahapan evaluasi pada program pembangunan HTR dengan membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan dilapangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Sebagaimana pendapat Mulyadi (2011: 46-48) keikutsertaan masyarakat dalam tahapan evaluasi dengan melakukan kritik/koreksi, memberikan saran dan membuat penilain dan menyampaikan sebagai bahan evaluasi. Untuk memperoleh realisasi rencana kerja, anggota kelompok tani/koperasi diwajibkan memberikan data atau informasi sebagai bahan membuat laporan.

Laporan dari masyarakat terhadap pelaksanaan di lapangan seharusnya direspon pemerintah dengan melakukan pengendalian dan pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan HTR. Menurut pengamatan peneliti, peluang penyimpangan pada program HTR seperti adanya praktik jual beli lahan izin HTR dan manipulasi data realisasi produksi hasil getah karet cukup besar. Hal ini akan berimbas kepada besaran PSDH yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Sebagaimana pendapat Mardikanto dan Soebiato (2013: 266) menyatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauhmana terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program dan seberapa jauh tujuan dan program yang telah dicapai seperti yang diharapkan.

Berdasarkan Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2016 yang melaksanakan pengendalian program HTR adalah UPT Kementerian Kehutanan dan atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Bentuk pengendalian yang dilakukan instansi kehutanan pusat dan provinsi berupa evaluasi perizinan yang dilaksanakan dua tahun setelah pemberian izin dan terhadap laporan pelaksanaan RKTUPHHK-HTR Berdasarkan temuan dilapangan, pemerintah belum pernah melakukan evaluasi (pengendalian) terhadap program pembangunan HTR. Meskipun pencadangan areal HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah ada dari tahun 2009 namun sebagian besar masyarakat baru aktif mengurus izin pada tahun 2013 dan menurut aturan perizinan dapat di evaluasi pemerintah setelah dua tahun pemberian izin. Selain itu, masyarakat baru menyusun RKU-RKT UPHHK-HTR pada tahun 2015. Oleh karena itu pemerintah belum menganggap evaluasi penting dilakukan saat ini. Pemerintah lebih mengarah kepada kegiatan pembinaan terhadap kelompok tani/koperasi.


Berdasarkan uraian tersebut di atas, bentuk partisipasi masyarakat untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan HTR, yaitu buah pikiran. Tipe partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi program HTR menurut Bass et al. (Hobley, 1996) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013: 88-90) mempunyai karakteristik berupa penyampaian informasi terhadap pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah namun belum ada umpan balik dari pemerintah terhadap informasi yang diterima.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarakat pada Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dari hasil wawancara dan pengamatan dil apangan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal) dan faktor dari luar masyarakat (eksternal). Pada bagian ini akan dibahas faktor internal dan faktor eksternal baik yang menghambat maupun yang mendorong partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

a. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat1) Faktor Internal

Menurut Hasibuan dalam Suprayitno, et al. (2011: 179) motivasi menyangkut bagaimana individu terdorong untuk mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Masyarakat yang mempunyai motivasi akan mengeluarkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keinginannya.

Pendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi pada program pembangunan HTR karena adanya motivasi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian dari Suprayitno, et al (2011: 1) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani adalah motivasi dan kemampuan petani. Masyarakat sekitar kawasan pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan sehingga memerlukan dorongan dari pemerintah untuk membangkitkan motivasi masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa untuk memperoleh hasil produksi yang baik perlu dilakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap tanaman. Masyarakat merasa bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan program pembangunan HTR. Dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan


hutan seperti pengendalian kebakaran hutan, masyarakat (anggota kelompok tani/koperasi pemegang IUPHHK-HTR) melakukan pembersihan semak belukar dan seresah ketika memasuki musim kemarau.

Penelitian menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk melindungi hutan karena permasalahan perlindungan hutan merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai pengambil manfaat hutan.

2) Faktor eksternal

Masyarakat telah diberi kesempatan dalam pengambilan keputusan (perencanaan) seperti menghadiri pertemuan dan mengemukakan pendapat, saran dan informasi dalam kegiatan sosialisasi, pembentukan kelompok, pengurusan izin, dan penyusunan rencana kerja. Kesempatan dalam pelaksanaan seperti keterlibatan dalam penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Masyarakat dapat mengontrol sumber daya yang ada secara swadaya untuk pelaksanaan program pembangunan HTR. Sementara kesempatan dalam pemanfaataan, yaitu masyarakat dapat memanfaatkan segala sumber daya (alam dan manusia) seluas-luasnya baik itu manfaat ekologis, ekonomi, maupun sosial. Kesempatan dalam evaluasi dengan memberikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.

Kesediaan informasi dan akses informasi cukup mudah didapat oleh masyarakat. Dari pengamatan peneliti, dengan lokasi HTR yang berada dekat dengan jalan lintas Sumatra dan tersedianya jaringan komunikasi yang memadai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Masyarakat mempunyai antusias yang tinggi untuk mendapatkan informasi tentang program pembangunan HTR. Apabila dirasa informasi yang diperoleh belum jelas, masyarakat dalam hal ini diwakilkan kepada pengurus kelompok tani/kelompok berinisiatif untuk mendapatkan informasi dengan melakukan kontak telepon, email dan surat atau mendatangi langsung instansi terkait. Begitu pula jika instansi kehutanan maupun pendamping HTR menyampaikan informasi disampaikan ke pengurus dan pengurus langsung menyampaikan ke anggota kelompok/koperasi melalui pertemuan kelompok tani/koperasi. Penyampaikan informasi juga dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan pendamping HTR melalui kegiatan pembinaan fasilitasi dan pendampingan.


Terbentuknya kelompok tani/koperasi memberikan manfaat yaitu pertama, merupakan wadah bagi anggota kelompok tani/koperasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi; kedua, kelompok tani/koperasi merupakan wadah bagi anggota kelompok tani/koperasi untuk berkembang dengan berinteraksi dengan sesama anggota di kelompoknya, antar kelompok/koperasi dan pihak luar dan ketiga, wadah sumber informasi terkait program pembangunan hutan tanaman rakyat. Sependapat dengan Kemenhut (2011: 25) kelompok tani/koperasi merupakan wadah dalam membangun kebersamaan dan kekeluargaan, wadah peran serta anggota kelompok tani/koperasi untuk menghadapi permasalahan secara bersama dan media pembelajaran antara anggotanya melalui tukar-menukar pengalaman dan informasi.

Dalam program pembangunan HTR telah terbentuk dua belas kelompok tani/koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang. Secara keorganisasian, kelompok tani/koperasi di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang sudah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua/wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta telah memiliki aturan (hak dan kewajiban serta sanksi) kelompok yang disusun secara musyawarah dan disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Anggota kelompok tani/koperasi juga sudah jelas. Anggota kelompok adalah masyarakat tinggal di sekitar kawasan hutan dan sudah memiliki lahan garapan yang pasti. Terbentuknya kelompok tani/koperasi diharapkan dapat menjadi wadah dalam pemberdayaan masyarakat pada program pembangunan HTR. Sebagaimana pendapat Fauzi (2009: 108) faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi salah satunya kelompok tani hutan.

b. Faktor penghambat partisipasi masyarakat1) Faktor internal

Tingkat pendidikan masyarakat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang masih rendah. Sebagian besar hanya setingkat pendidikan sekolah dasar (SD) dan tidak sekolah. Pendidikan formal dan informal di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang masih rendah sehingga anggota masyarakat kurang mengetahui dan memahami esensi dari program pembangunan HTR.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program pembangunan HTR maka masih ada masyarakat yang belum mengikuti program pembangunan HTR. Menurut Dinas Kehutanan Kabupaten


Ogan Komering Ilir, dari 2.971 KK yang terdapat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang baru 1.327 KK yang memperoleh izin HTR, sedangkan 641 KK masih dalam proses izin, dan 1.003 KK belum sama sekali mengurus izin HTR (Dishut, 2015).

2) Faktor Eksternal

a. Prosedur dan persyaratan izin HTR berdasarkan kondisi di lapangan, dalam proses pengurusan izin.

b. Penyusunan rencana kerja.

c. Tarif provisi sumber daya hutan (PSDH).

d. Pembiayaan HTR.

e. Pendampingan dan fasilitasi.

3. Interpretasi Hasil Penelitian Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan Hutan Rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil penelitian ini, selain diperoleh gambaran mengenai bagaimana partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir, peneliti juga menemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Faktor internal pendorong partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu:

1. Adanya motivasi yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan HTR.

2. Adanya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam memelihara, menjaga dan melindungi hasil pelaksanaan program pembangunan HTR. Kesadaran masyarakat didasarkan pada rasa memiliki terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan HTR.

Sementara faktor eksternal pendorong partisipasi masyarakat antara lain:

1. adanya kesempatan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat melalui program pembangunan HTR. Adanya kebijakan partisipatif melalui program pembangunan HTR di mana masyarakat sebagai objek dan subjek dalam program pembangunan HTR maka kesempatan masyarakat sangat terbuka;


2. kemudahan dalam akses informasi (kesediaaan, akses, dan manfaat), tersedianya informasi terkait program pembangunan HTR, dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya (menerima dan memberikan informasi);

3. adanya kelembagaan (kelompok/koperasi) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.

Selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Faktor internal penghambat partisipasi masyarakat, yaitu kemampuan individu masyarakat terkait pengetahuan, keterampilan, dan pembiayaan yang masih kurang. Suprayitno, et al. (2011: 1) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani adalah motivasi dan kemampuan petani. Untuk meningkatan kemampuan (pengetahuan dan keterampilan) anggota kelompok tani/koperasi dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan. Terkait dengan kemampuan pembiayaan perlu dibuka peluang skema pembiayaan yang lebih luas melalui kelembagaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), perbankan maupun pihak lain yang tidak mengikat. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tentu saja perlu dukungan seluruh stakeholder (instansi pemerintah, pendamping/LSM/lembaga penelitian/ lembaga keuangan).

Adapun faktor eksternal penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu

1. proses pengurusan dan persyaratan IUPHHK-HTR terlalu rumit dan panjang dan banyak birokrasi yang harus dilalui sehingga proses menjadi panjang dan lama. Terkait hambatan tersebut agar pemerintah meninjau kembali aturan tersebut dengan lebih disederhanakan dan dipermudah;

2. penyusunan rencana kerja terlalu rumit untuk dipenuhi oleh masyarakat. Agar pemerintah meninjau kembali aturan tersebut, sehingga dapat lebih disederhanakan dan dipermudah.

3. tarif PSDH yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi jika dilihat dari kondisi karet saat ini yang mengalami penurunan. Harus ada pembedaan tarif PSDH antara karet yang diusahakan masyarakat dengan karet yang diusahakan oleh badan/perusahaan;


4. alokasi anggaran untuk program pembangunan HTR masih terbatas; dan

5. intensitas pendampingan dan fasilitasi masih kurang dikarenakan anggaran untuk kegiatan program pembangunan HTR terbatas.

D. KesimpulanBerdasarkan hasil kajian dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah mengarah pada kemandirian (selfmobilization) yang ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam mengontrol dan memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada secara swadaya.

1. Proses partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terusan Sialang Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dikelompokkan dalam empat tahapan, yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam tahap pengambilan keputusan dengan menghadiri rapat atau pertemuan dan memberikan saran, pendapat, serta informasi, pelaksanaan dengan berkontribusi melalui tenaga dan uang, pemanfaatan berupa manfaat sosial, materi dan individu serta evaluasi berupa penyusunan laporan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah. Meskipun dalam pengambilan keputusan dan evaluasi keterlibatan masyarakat masih bersifat perwakilan. Bentuk partisipasi masyarakat berupa pikiran, tenaga, dan uang.

2. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah faktor internal pendorong partisipasi masyarakat yaitu sikap masyarakat seperti motivasi masyarakat untuk mendapatkan legalitas dan peningkatan taraf hidup dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan HTR. Sementara faktor eksternal pendorong partisipasi masyarakat, yaitu 1) adanya kesempatan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat melalui pemberian izin pada program pembangunan HTR.; 2) kemudahan akses informasi tentang program pembangunan HTR; 3) terbentuknya kelembagaan inti (kelompok tani/koperasi).


Selain faktor pendorong ada juga faktor penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Faktor internal penghambat partisipasi masyarakat, yaitu kemampuan individu (anggota kelompok/koperasi) terkait pengetahuan, keterampilan, dan pembiayaan yang masih terbatas. Sementara faktor eksternal penghambat partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu 1) birokrasi dan administrasi pelaksanaan program HTR seperti kepengurusan dan persyaratan izin, penyusunan rencana kerja, dan tarif yang PSDH sulit dan berbelit-belit; 2) pembiayaan program pembangunan HTR masih terbatas; 3) intensitas pendampingan dan fasiltasi masih kurang.

E. Saran KebijakanPartisipasi masyarakat merupakan elemen sangat penting dalam mengukur keberhasilan program pembangunan HTR dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di bidang kehutanan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan HTR di Kabupaten Ogan Komering Ilir, harus dilakukan upaya-upaya perbaikan khususnya terhadap permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan dalam partisipasi masyarakat. Sebagai bahan masukan bagi keberhasilan program pembangunan HTR, maka peneliti memberikan beberapa saran, seperti berikut ini.

1. Instansi kehutanan (pusat dan daerah) dan pendamping HTR diharapkan dapat meningkatkan kemampuan individu (petani) terkait pengetahuan dan keterampilan serta pembiayaan dengan melakukan pelatihan, penyuluhan, fasilitasi dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Selain itu terkait biaya perlu dibuka peluang skema pembiayaan yang lebih luas ke lembaga-lembaga keuangan.

2. Instansi kehutanan (pusat dan daerah) dan pendamping HTR diharapkan dapat mengembangkan kelompok tani/koperasi terkait peningkatan kepemimpinan, pengorganisasian, manajemen, akses ke lembaga teknis lainnya (pembiayaan, pasar, usaha kehutanan) dengan melakukan pelatihan (kepemimpin, pengorganisasian, dan manajemen) penyuluhan fasilitasi dan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu memberikan jalan membuka akses kelembagaan teknis lainnya dengan bekerja sama dengan instansi terkait.


3. Instansi kehutanan pusat diharapkan dapat meninjau ulang ketentuan-ketentuan dalam kebijakan program pembangunan HTR yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat untuk berpartisipasi terkait dengan birokrasi dan administrasi dalam pelaksanaan program pembangunan HTR melalui penyederhanaan sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

4. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat mendukung dengan mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan HTR dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pendampingan). Pemerintah dapat melakukan penambahan tenaga pendamping serta peningkatan sarana dan prasarana serta pendanaan pendamping dalam menunjang kegiatan pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat.

14KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

QUALITY OF REPLACEMENT SERVICE OF KTP-EL REPLACEMENT IN POPULATION

AND CIVIL REGISTRATION OF PALEMBANG CITY

• Nama : Rani Melisa

• Unit Organisasi : BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PEMKAB OKI





ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas pelayanan dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kepuasan masyarakat serta mengetahui keterkaitan antara karakteristik responden terhadap persepsi atas pelayanan penerbitan KTP-el pengganti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 orang kemudian dianalisis secara statistik deskriptif dan tabulasi silang. Secara kualitatif dilakukan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan di Disdukcapil Kota Palembang ada pada tingkat memuaskan, faktor yang mendukung pelayanan terdapat pada enam dimensi layanan yaitu informasi, konsultasi, penerimaan permohonan, keamanan, penagihan, dan pembayaran. Faktor penghambat pelayanan terdapat pada layanan keramahan dan layanan pengecualian. Pekerjaan, jenis kelamin, dan pendidikan merupakan karakteristik responden yang memiliki keterkaitan terhadap persepsi atas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Solusi dari penelitian ini untuk layanan keramahan adalah dengan melengkapi fasilitas ruang tunggu pelayanan, menerapkan sistem nomor antre, mempercepat proses pencetakan dan pendistribusian ktp-el, meningkatkan kenyamanan toilet, ruang bermain anak dan ruang laktasi. Untuk layanan pengecualian Disdukcapil harus memberikan penyelesaian yang tepat atas klaim yang diajukan masyarakat atas semua permasalahan yang berkaitan dengan KTP-elektronik.

Kata Kunci: kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, statistik deskriptif


ABSTRACT

This research aimed to describe the service quality of substitute electronic ID-card publishing and find out the supporting factors and inhibitors of community satisfaction and find out the relationship between the characteristics of respondents and the perception of the service of issuing substitute electronic ID card in the Population and Civil Registration Office. This research was a combination of quantitative and qualitative research. Quantitatively done by distributing questionnaires to 100 people then analyzed by descriptive statistics and cross tabulation. Qualitatively, structured interviews, observations, and documentation were carried out to determine the factors influencing the service.In general, the result of this research showed the quality of service at Disdukcapil in Palembang City is at a satisfactory level, the factors supporting services are in the six dimensions of service, namely information, consultation, ordertaking, safekeeping, billing, and payment. Barriers giving service factors are found in hospitality services and exceptions services. Work, gender and education are characteristics of respondents related to the perception of the service of the Population and Civil Registration Service of Palembang City.

The solution of this research for hospitality services is by completing waiting room service facilities, implementing a queued number system, accelerating the printing process and distributing ID cards, increasing the comfort of toilets, children's playing rooms and lactation rooms. The Disdukcapil exclusion service, must provide an appropriate solution to the claims submitted by the public for all issues related to electronic ID Card.

Keywords: service quality, community satisfaction, descriptive statistics


KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN KTP-EL PENGGANTI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PALEMBANG

QUALITY OF REPLACEMENT SERVICE OF KTP-EL REPLACEMENT IN POPULATION AND CIVIL

REGISTRATION OF PALEMBANG CITY

A. Latar Belakang

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Di sisi lain, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Mengingat kondisi demikian, upaya-upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara dan sebagai upaya untuk mendukung agenda perkembangan otonomi daerah harus segera direalisasikan dengan penuh kesungguhan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dalam Pasal 1 ayat (9) menjelaskan tentang KTP berbasik NIK secara Nasional yang selanjutnya disingkat E-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan dokumen kependudukan yang memuat sebuah sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.


Bersandar pada persoalan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang selalu menjadi topik perbincangan pada semua kalangan masyarakat, diharapkan mampu untuk memberikan solusi terbaik bagi layanan kependudukan, sehingga tata kelola pemerintahan yang sehat, adil, dan bersih mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan tercermin dalam laporan banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui surat kabar maupun media elektronik, seperti radio, televisi, dan media lainnya. Keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan penerbitan KTP-el oleh Disdukcapil belum maksimal dalam melayani masyarakat, KTP-el tidak kunjung terbit, dan waktu penyelesaian berkas yang lama, profesionalitas petugas pelayanan kurang (petugas dinilai kurang ramah saat pelayanan dan masyarakat sering kali terpaksa menunggu lama saat pergantian shift), belum lagi masalah pungutan liar yang cukup memberatkan masyarakat.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan latar belakang di atas, berikut ini permasalahan yang berhasil penulis rumuskan untuk dikaji dalam dalam penelitian.

1. Bagaimana kualitas pelayanan penerbitan KTP-el pengganti di Disdukcapil Kota Palembang?

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat kepuasan masyarakat atas pelayanan penerbitan KTP-el pengganti Disdukcapil Kota Palembang?

3. Apakah ada keterkaitan antara karakteristik responden dengan persepsi responden atas pelayanan Disdukcapil Kota Palembang?

Penelitian ini menggambarkan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (mixed methods) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, peneliti diharapkan mampu memahami dan juga mengidentifikasi masalah yang ada, serta dapat menspesifikasikan suatu permasalahan secara objektif. Model metode kombinasi yang digunakan adalah Model Sequential Explanatory, yaitu secara keseluruhan data kualitatif membantu menerangkan secara detail tentang hasil kuantitatif awal. Prosedur awal adalah pengumpulan data survei, menganalisis data, kemudian menindaklanjutinya dengan wawancara kualitatif untuk menerangkan respon survei (Creswell, 2016:299).


Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Sumber data primer diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari arsip dan dokumentasi). Teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden, wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi.

Secara kuantitatif data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan tabulasi silang. Selanjutnya untuk menerangkan respon survei dilakukan wawancara kualitatif.

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner ditabulasi dan diklasifikasi berdasarkan pengelompokan responden, yaitu berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan.


1. Keterkaitan Karakteristik Responden terhadap Persepsi Responden atas Pelayanan Disdukcapil Kota Palembang

Setelah melihat hasil analisis tabulasi silang maka dapat dijelaskan hubungan antara identitas/karakteristik responden terhadap persepsi mereka atas pelayanan yang dilaksanakan Disdukcapil Kota Palembang adalah adalah sebagai berikut.

a. Jenis kelamin mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan persepsi yang diberikan oleh responden terhadap layanan Disdukcapil Kota Palembang. Dari hasil analisis tabulasi silang hanya pada tiga dimensi layanan yang tidak terdapat keterkaitan, yaitu terhadap dimensi layanan konsultansi, layanan penagihan, dan layanan pembayaran. Dalam penelitian ini terdapat hubungan antara jenis kelamin terhadap persepsi responden atas lima layanan yaitu layanan informasi, layanan penerimaan permohonan, layanan keramahan, layanan keamanan dan layanan pengecualian. Jenis kelamin mempengaruhi nilai dan tingkah laku responden. Dalam penelitian ini tidak adanya perbedaan persepsi atas pelayanan Disdukcapil Kota Palembang antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal konsultansi dan pembiayaan.

b. Dalam penelitian ini umur responden mempunyai keterkaitan atas persepsi responden terhadap lima layanan, yaitu layanan informasi, layanan penerimaan permohonan, layanan keramahan, layanan keamanan, dan


layanan pengecualian. Sementara tiga layanan lainnya yaitu layanan konsultansi, layanan penagihan, dan layanan pembayaran, umur responden tidak terbukti berpengaruh terhadap persepsi responden. Umur berhubungan dengan pengalaman, kekuatan fisik, kecerdasan intelektual dan emosional sehingga mempengaruhi persepsi responden atas pelayanan yang mereka terima.

c. Dalam penelitian ini pendidikan terakhir responden mempunyai keterkaitan atas persepsi responden terhadap empat layanan, yaitu layanan informasi, layanan konsultansi, layanan keamanan, dan layanan pengecualian. Sementara pada keempat layanan, yakni layanan penerimaan permohonan, layanan keramahan, layanan penagihan, dan layanan pembayaran, pendidikan terakhir tidak mempunyai keterkaitan terhadap persepsi responden. Pendidikan terakhir mempengaruhi pola pikir seseorang. Jumlah responden yang sebagian besar merupakan tamatan SMA merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi hasil dari analisis ini.

d. Pekerjaan merupakan identitas responden yang paling berkaitan dengan persepsi responden. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis tabulasi silang bahwa identitas ini terbukti memiliki keterkaitan terhadap persepsi responden atas enam layanan pendukung yakni layanan informasi, layanan konsultansi, layanan penerimaan permohonan, layanan keramahan, layanan keamanan, dan layanan pengecualian. Pekerjaan membentuk pola kemampuan, memperluas pengetahuan dan pengalaman seseorang sehingga mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap pelayanan yang diterimanya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti Disdukcapil Kota Palembang

a. Faktor Pendukung Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti Disdukcapil Kota PalembangSetelah melihat hasil wawancara dan analisis jawaban responden serta hasil pengamatan langsung peneliti mengenai kualitas pelayanan penerbitan KTP-el pengganti berdasarkan 8 (delapan) layanan pendukung dari konsep Flower of Service, maka bisa didapatkan kesimpulan faktor pendukung kepuasan masyarakat atas pelayanan Disdukcapil Kota Palembang antara lain sebagai berikut.


1) Layanan Informasi (information services)

Untuk mendapatkan nilai persepsi yang positif dari pengguna layanan, dalam hal ini adalah masyarakat maka penyedia layanan harus memberikan informasi yang relevan. Penyediaan saluran informasi yang langsung memberikan kemudahan dan mampu menjawab keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah penting. Informasi yang akurat membantu masyarakat mengetahui dan memahami semua hal yang menyangkut pelayanan KTP-el. Jenis informasi mengenai layanan bisa disediakan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pegawai garis depan, papan informasi, brosur, dan buku petunjuk. Selain itu, informasi juga dapat diberikan melalui video, iklan di televisi, atau melalui situs/website instansi. Semua bentuk dan sarana informasi tersebut sudah dipenuhi oleh Disdukcapil Kota Palembang dalam upaya mereka untuk memberikan informasi yang akurat kepada warga. Saat masyarakat merasa terbantu dengan adanya layanan informasi yang baik maka persepsi mereka atas kualitas pelayanan pun positif.

2) Layanan Konsultansi (Consultation Services)

Indikator dari layanan ini, yaitu sosialisasi mengenai KTP-el, konsultansi dengan pihak terkait (RT, Kelurahan, Kecamatan), serta loket pengaduan di Disdukcapil Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan keluhan-keluhan masyarakat pengguna jasa sebagian besar merupakan cerminan kelemahan-kelemahan tata laksana penyelenggaraan pelayanan. Hanya sebagian kecil saja yang merupakan kebiasaan buruk masyarakat pengguna jasa yang mencoba mengintervensi birokrasi pelayanan. Upaya yang dapat dilakukan Disdukcapil Kota Palembang untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menyusun daftar inventori masalah pelayanan terkait administrasi kependudukan secara umum yang terjadi berulang-ulang. Kemudian tindakan pemecahan masalah dilakukan secara cepat dan tepat agar selanjutnya bertransformasi membentuk tata layanan yang efektif dan berorientasi friendly customer. Dengan adanya loket pengaduan yang mengakomodir pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, bentuk paling sederhana dari konsultansi adalah mencakup saran langsung baik itu dari petugas langsung maupun dari pihak pengguna layanan, sehingga ada umpan balik yang positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.


3) Layanan Penerimaan Permohonan (Ordertaking Services)

Penilaian masyarakat pada titik ini ditekankan pada kualitas pelayanan yang mengacu pada kemudahan administrasi yang tidak berbelit-belit, fleksibel, syarat-syarat ringan, dan kesiapan petugas dalam melayani masyarakat. Dalam upaya pembenahan pada regulasi penerbitan KTP-el pemerintah sudah melaksanakan penyederhanaan prosedur sehingga keyakinan masyarakat akan layanan ini menggiring pada persepsi yang positif bagi kualitas pelayanan.

4) Layanan Keamanan (Safekeeping Services)

Dalam layanan keamanan ini terdapat tiga indikator yang harus terjamin bagi pengguna layanan. Pertama, menyangkut keamanan personal masyarakat, yakni rasa aman dari bahaya kekerasan, penipuan, atau pemerasan. Kedua, jaminan rasa aman atas barang-barang kepemilikan pengguna layanan, seperti dari pencurian atau perusakan, dan ketiga, rasa aman atau terjaminnya produk yang dihasilkan (KTP-el), yakni adanya jaminan bahwa KTP-el pengganti yang terbit dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Adanya jaminan-jaminan rasa aman dalam pengurusan pembuatan KTP-el pengganti ini memberikan rasa puas masyarakat, sehingga masyarakat juga memiliki persepsi yang positif terhadap kualitas pelayanan Disdukcapil Kota Palembang. Hasil observasi peneliti untuk layanan keamanan di Disdukcapil Kota Palembang ini sudah memenuhi unsur keamanan. Disdukcapil mengerahkan Satpol PP sebagai petugas yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan tapi juga pemberi informasi saat masyarakat bertanya. Bahkan bisa diandalkan untuk membantu melayani, saat salah satu petugas pelayanan berhalangan hadir. Untuk sarana parkir juga diberikan jaminan rasa aman dengan adanya beberapa orang petugas jaga parkir meskipun untuk pelayanan ini dikenakan retribusi atau uang parkir.

5) Layanan Penagihan (Billing Services)

Penagihan merupakan hal umum dalam setiap jasa kecuali jika itu adalah pelayanan gratis, seperti halnya penerbitan KTP-el. Untuk layanan pendukung ini poin bahwa semua pengurusan KTP-el pengganti tidak dipungut biaya atau gratis merupakan hal yang membuat masyarakat merasa puas dan memberikan persepsi yang positif terhadap kualitas pelayanan.


6) Layanan Pembayaran (Payment Sevices)

Seperti halnya layanan penagihan, meskipun ada kemungkinan celah untuk pengambilan pungutan biaya dikarenakan pihak pendistribusian dilakukan oleh pihak kecamatan, kelurahan, dan RT, maka jawaban sebagian besar responden menunjukkan semua pengurusan KTP-el pengganti tidak dipungut biaya atau gratis sehingga membuat masyarakat merasa puas dan memberikan persepsi yang positif terhadap kualitas pelayanan.

b. Faktor Penghambat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penerbitan KTP-el Pengganti Disdukcapil Kota PalembangSetelah memperoleh gambaran secara umum mengenai kualitas pelayanan penerbitan KTP-el pengganti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, selanjutnya peneliti mengadakan analisis lanjutan melalui metode observasi dan dokumentasi mengenai layanan yang memperoleh nilai cukup memuaskan. Tujuannya agar peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua dimensi, yakni dimensi layanan keramahan dan dimensi layanan pengecualian memerlukan peningkatan kualitas sehingga bisa dikatakan merupakan faktor penghambat bagi kualitas pelayanan penerbitan KTP-el pengganti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Rincian faktor penghambat tersebut antara lain berikut ini.

1) Layanan Keramahan (Hospitality Service)

Dalam konsep New Public Services pemerintah selaku pemberi dan pengelola layanan publik mengutamakan pengguna layanan (masyarakat) dan berusaha memahami dan mengenali kebutuhan mereka daripada mengatur atau mengarahkan masyarakat ke arah yang diinginkan pemerintah. Berkaca pada sektor privat yang memperlakukan pengguna layanan sebagai tamu sehingga dalam hal-hal kecil seperti keramahan dan perhatian menjadi hal mendasar yang tidak luput dari manajemen pelayanan. Contoh elemen keramahan ini antara lain salam dan senyum dari petugas, fasilitas ruang tunggu, toilet, dan sebagainya. Layanan ini memperoleh bobot nilai rendah yang masuk dalam kategori cukup memuaskan berdasarkan penilaian responden, karena itu aspek-aspek dalam layanan ini perlu ditingkatkan. Penyebab rendahnya nilai persepsi responden tersebut antara lain berikut ini.


(a) Kurangnya kenyamanan ruang tunggu pelayanan yang disebabkan oleh kurang lengkapnya fasilitas-fasiltas diruang tunggu seperti tidak adanya TV, kursi yang tidak mencukupi sehingga masyarakat harus berdiri sambil mengantri, meja tempat menulis formulir masih sedikit dan tidak dilengkapi dengan pena yang menimbulkan kebingungan masyarakat saat akan mengisi formulir.

(b) Faktor waktu yang dalam penelitian ini meliputi kecepatan waktu pelayanan serta kepastian selesainya KTP-el pengganti yang tidak bisa dijawab secara pasti oleh petugas pelayanan. Masalah lamanya waktu penyelesaian atau penerbitan KTP-el ini merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Data yang peneliti peroleh lamanya proses penerbitan KTP-el ini disebabkan antara lain:

- Keterbatasan personel atau pegawai di lingkungan Disdukcapil Kota Palembang. Dengan jumlah hanya sekitar 25 orang pegawai di bagian administrasi kependudukan untuk melayani penduduk Kota Palembang yang wajib KTP-el berjumlah ± 1.168.667.000 tentu membuat agak kewalahan.

- Masalah jaringan dan ketersediaan blanko. Semua proses penerbitan KTP-el mulai dari perekaman data sampai proses pencetakan sangat tergantung pada jaringan. Jika jaringan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam kondisi yang sedang buruk maka jumlah permohonan yang bisa diproses juga sedikit dan kemungkinan besar banyak yang tertunda dan menumpuk. Hal ini menyebabkan antrian pencetakan juga lebih lambat. Ketersediaan blanko juga mempengaruhi kelancaran pencetakan KTP-el.

- Masalah teknis lainnya seperti pemadaman listrik.

- Penduduk melakukan perekaman data lebih dari satu kali sehingga menyebabkan data ganda dan KTP-elektroniknya tidak dapat dicetak sebelum salah satu data dihapus.

c) Faktor petugas, antara lain:

- Sistem penerimaan dari petugas yang tidak menerapkan sistem nomor antre. Faktor nomor antre ini membuat masyarakat merasa menunggu terlalu lama saat mengantri. Setiap warga yang akan bertanya atau mengajukan permohonan berdiri di depan petugas.


- Ketidakteraturan ini membuat suasana loket pelayanan gaduh hingga petugas harus berkali-kali meminta warga untuk duduk dan sabar dalam mengantri.

- Kurangnya sikap ramah dan sopan dari petugas pelayanan. Hasil pengamatan peneliti di loket pendaftaran penerbitan KTP-el sikap petugas sebenarnya sudah cukup sopan dan ramah, namun saat suasana antrean sedang ramai dan masyarakat tidak sabar mengantre, kadang petugas menyerukan instruksi keras berkali-kali sehingga diyakini masyarakat sebagai bentuk ketidaksabaran.

d) Kurangnya kenyamanan fasilitas pendukung lainnya seperti ruang bermain anak dan ruang laktasi.

e) Kebersihan dan kenyamanan toilet.

Untuk fasilitas toilet sudah cukup bersih, namun sayangnya toilet wanita digabung dengan fasilitas wudu meski disekat oleh pintu. Wanita yang akan menuju toilet harus melewati tempat wudu baik itu saat masuk ataupun keluar. Hal ini mengurangi rasa kenyamanan dan karena yang menggunakan fasilitas air wudu tidak hanya kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki.

2) Layanan Pengecualian

Setiap pelayanan mempunyai prosedur yang apabila didefinisikan dengan baik akan memudahkan petugas layanan untuk memberikan respon yang cepat dan efektif dalam hal-hal yang terjadi di luar rencana. Permintaan tak terduga inilah yang disebut layanan pengecualian. Ada beberapa pengecualian, misalnya permintaan khusus, pemecahan masalah, penanganan keluhan/saran/pujian, dan restitusi. Contoh elemen pengecualian antara lain:

- Permintaan khusus diawal proses pelayanan, misalnya karena kebutuhan anak, kebutuhan medis atau difabilitas, dan kebutuhan keagamaan.

- Penanganan komunikasi khusus diperlukan bagi masyarakat dengan karakter tertentu, misalnya menanggapi keluhan, memberikan pujian, dan memberikan saran.

- Pemecahan masalah, yaitu dengan adanya jaminan atau garansi atas KTP- el pengganti yang diterbitkan, mengatasi kesulitan akibat rendahnya kualitas KTP-el pengganti.


D. KesimpulanBerdasarkan hasil analisis, berikut ini kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan.

1. Secara umum kualitas pelayanan penerbitan KTP-el pengganti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah baik (berkualitas). Kualitas pelayanan tersebut berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang diukur dari delapan layanan pendukung konsep Flower of Services. Menurut persepsi responden enam dimensi layanan, yakni layanan informasi, layanan konsultansi, layanan penerimaan permohonan, layanan keamanan, layanan penagihan, dan layanan pembayaran, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah berada pada tingkat memuaskan. Sementara dua dimensi layanan lainnya, yakni layanan keramahan dan layanan pengecualian berada pada tingkat cukup memuaskan.

2. Tingkat kepuasan masyarakat dari delapan layanan pendukung, di antaranya layanan informasi, layanan konsultansi, layanan keamanan/pemeliharaan, layanan pembayaran, dan layanan penerimaan permohonan masuk ke dalam ketegori memuaskan (berkualitas). Sementara itu, Layanan keramahan dan layanan pengecualian masuk ke dalam kategori cukup memuaskan (cukup berkualitas), sedangkan layanan penagihan masuk ke dalan kategori sangat memuaskan.

3. Karakteristik responden yang mempengaruhi persepsi responden terhadap pelayanan Disdukcapil Kota Palembang adalah pekerjaan, jenis kelamin. dan pendidikan terakhir responden.

E. Saran KebijakanAdapun beberapa saran perbaikan yang diajukan peneliti kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Memperluas area pelayanan loket pendaftaran KTP-el pengganti dan menambah fasilitas, seperti kursi tunggu, meja penulisan formulir (dilengkapi fasilitas pena), pengharum ruangan, serta televisi sehingga menambah kenyamanan masyarakat saat menunggu antrean pelayanan.

2. Menerapkan sistem nomor antrean pada loket pendaftaran KTP-el pengganti sehingga masyarakat tertib dan nyaman dalam proses pengajuan permohonan.

3. Mempercepat proses pencetakan dan pendistribusian KTP-el yang telah terbit.


4. Meningkatkan kenyamanan di fasilitas-fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, dan tempat ibadah.

5. Memberikan penyelesaian yang tepat, cepat, dan tanggap atas klaim yang diajukan masyarakat tentang permasalahan yang berkaitan dengan KTP-elektronik.

15PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) MELALUI KUALITAS

LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BATANG

THE INFLUENCE OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM PROGRAM IMPLEMENTATION (SISKEUDES)

THROUGH THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE VILLAGE GOVERNMENT

PERFORMANCE IN BATANG DISTRICT

• Nama : Amin Ariyanti

• Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Batang





ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi program sistem keuangan desa (siskeudes) melalui kualitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Batang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei yakni dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Batang dengan jumlah desa sebanyak 150 sebagai sampelnya. Responden yang dipilih dalam penelitian ini terdiri atas 2 stakeholder, yaitu kepala desa sebagai pengguna anggaran dan bendahara desa sebagai staf keuangan.

Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah adalah cluster random sampling. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi program sistem keuangan desa (siskeudes) melalui kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa di Kabupaten Batang. Penelitian ini juga merekomendasikan dilaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan yang melibatkan seluruh PTPKD (Perangkat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Perlunya dibentuk tim anggaran pemerintah desa (TPAPdesa) di tingkat kecamatan yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dalam rangka penyusunan APBDesa, sehingga mempercepat tahap perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Selain itu, perlu diintensifkan pengawasan secara regular, yaitu dengan sistem monitoring on-line, serta adanya skema reward dan punishment sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Kata Kunci: implementasi program sistem keuangan desa (siskeudes), kualitas laporan keuangan, kinerja pemerintah desa


ABSTRACT

The aim of this research examined the effect of the implementation of village financial system (siskeudes) programs through the quality of financial reporting to village government performance at the Batang Regency. This research was a quantitative research which used the survey approach by distributing questionnaires. The population in this study were all villages in Batang Regency with a total of 150 villages as a sample. The respondents chosen in this study consisted of two stakeholders, namely the village head as the budget user and the village treasurer as the financial staff.

The technique determines of the sample used cluster random sampling. The method used to analyze the data was Structural Equation Modeling. The results of this research showed that the implementation village financial system (siskeudes) programs through the quality of financial reporting significantly affected the village goverment performance at the Batang Regency. This research recommended that financial management training involves the entire PTPKD (Technical Worker for Village Financial Management). It was need to formed village government budget team (TPAPdesa) at the sub-district level has the task of prepare and implement policies in the framework of the preparation of the APBDesa, thus accelerating the stages of village financial planning and budgeting. Also, it was necessary to intensify supervision regularly, namely on-line monitoring system, and reward and punishment scheme so that they can improve the performance of the village government.

Keywords: implementation village financial system (siskeudes) program, quality of financial reporting, village goverment performance


PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) MELALUI KUALITAS

LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BATANG

THE INFLUENCE OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM PROGRAM IMPLEMENTATION (SISKEUDES) THROUGH THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE VILLAGE GOVERNMENT PERFORMANCE IN BATANG

DISTRICT

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memperjelas asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prinsip atau nilai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Implikasi dari undang-undang tersebut adalah pengalokasian dana kepada pemerintah desa, sehingga dana yang dikelola oleh desa semakin meningkat.

Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mengelola pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat yang disebut Dana Desa (DD). Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Untuk mengatur pengelolaan keuangan desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan peraturan tersebut secara tidak langsung memaksa desa agar mampu mengelola keuangan secara mandiri, termasuk dalam mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disisplin anggaran.


Pemerintah Kabupaten Batang dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan untuk memudahkkan pemerinah desa dalam mengelola keuangan desa, menetapkan program kebijakan penggunaan Sistem Keuangan Desa (siskeudes). Siskeudes diselenggarakan untuk mendukung pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya implementasi program siskeudes tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa sehingga mengurangi praktik penyelewengan dan dapat mendorong peningkatan kegiatan operasional desa.

Jumlah dana yang diterima desa sangat besar. Untuk tahun anggaran 2018 jumlah total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Batang adalah Rp249.521.553.400,00. Namun, besarnya dana yang diterima oleh desa apabila tidak disertai dengan tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan desa, rawan untuk disalahgunakan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dikatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi program siskeudes telah dilaksanakan di desa se-Kabupaten Batang sejak tahun 2015. Kabupaten Batang merupakan empat dari kabupaten di Jawa Tengah (dari total 29 kabupaten) yang telah menerapkan siskeudes secara menyeluruh di setiap desa. Pengelolaan keuangan desa dengan Siskeudes berpengaruh positif terhadap pengelolaan administrasi keuangan desa di Kabupaten Batang. Namun, setelah tiga tahun pelaksanaannya, masih terjadi keterlambatan pencairan dana ke desa, adanya indikasi penyalahgunaan penggunaan dana, dan indikasi partisipasi masyarakat yang rendah dalam memantau penggunaan dana. Permasalahan tersebut disinyalir disebabkan adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah desa. Hal ini berarti, pemerintah desa masih mengalami kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berimbas pada kinerjanya. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi program siskeudes melalui kualitas laporan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.


1. Apakah terdapat pengaruh implementasi program siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Batang?

2. Seberapa besar pengaruh implementasi program siskeudes terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Batang?

3. Apakah terdapat pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Batang?

4. Berapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Batang?

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei yakni dengan menyebarkan kuesioner. Menurut Sugiyono (2016:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Batang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan batas toleransi dalam penelitian ini adalah 5%. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel dari kluster-kluster yang dilakukan secara random (Purwanto dan Sulistyastuti, 2011:47). Sementara untuk setiap cluster/kelompok terdapat dua responden, yaitu kepala desa dan bendahara desa. Kepala desa dan bendahara desa merupakan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait erat dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan rumus Slovin didapatkan sampel sebanyak 150 desa, kemudian setiap desa/cluster diambil dua responden, yaitu kepala desa dan bendahara desa, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 300 responden. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah Structural Equation Modelling dengan menggunakan aplikasi AMOS.


1. Pengujian Asumsi SEM

a. Identifikasi Model

Dalam penelitian ini, jumlah indikator variabel y adalah 14, sehingga p = 14. Sementara jumlah indikator variabel x adalah 14, sehingga q = 14. Jumlah parameter yang akan di estimasi terdiri dari 28 loading factor, error variances, dan 2 koefisien regresi yang diestimasi, sehingga t = 58. Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh s = (14+14) x (14+14+1) = 812. Karena t ≤ s/2 maka model persamaan penelitian ini adalah model overidentified sehingga dapat diidentifikasikan.


b. Uji Normalitas dan OutlierDalam analisis SEM, terutama dengan teknik estimasi Maximum Likelihood (ML), sebelum data diolah harus diuji dahulu ada tidaknya data pencilan (outliers) dan distribusi data harus normal secara multivariate (Ghozali, 2016:63). Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas multivariat jika angka c.r (critical ratio) ada di antara –1,96 sampai +1,96. Dalam penelitian ini, asumsi normalitas data terpenuhi setelah 5 (lima) observasi yang dikeluarkan, sehingga tersisa 246 observasi, menghasilkan angka normalitas multivariat sebesar 1,836 yang lebih kecil dari 1,96 sehingga dapat dinyatakan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas data.

Deteksi terhadap multivariat outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai malahanobis distance. Arbuckle (Ghozali, 2016:86) mencatat bahwa walaupun nilai p1 diharapkan bernilai kecil, tetapi nilai kecil pada kolom p2 menunjukkan observasi yang jauh dari nilai centroidnya dan dianggap outlier serta harus dibuang dari analisis. Kriteria yang digunakan adalah berdasarkan nilai chi-square pada derajat kebebasan (degree of freedom) dengan jumlah variabel indikator 28 dengan tingkat signifikansi p < 0,001. Nilai malahobis distance X2 (28,0.001) = 56,89. Dari hasil malahanobis distance, secara keseluruhan nilai pada kolom p2 tidak ada yang di bawah 0,001 sehingga kecil kemungkinan data mengandung outlier.

c. Uji Multikolinieritas

Pemeriksaan adanya multikolinieritas lebih tepat dilakukan menggunakan korelasi berganda kuadrat (R2) atau squared multiple correlation antara konstruk independen dengan konstruk independen lainnya. Tidak ada korelasi antarvariabel yang nilainya di atas 0,90 dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2016:87). Dalam penelitian ini, hanya terdapat satu konstruk independen, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas. Namun untuk memastikannya, pemeriksaan adanya multikolinieritas juga dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi bivariat pearson antarindikator yang mengukur konstruk yang sama. Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi bivariat pearson dengan SPSS 20 dapat dilihat bahwa tidak ada koefisien korelasi bivariat pearson lebih besar dari 0,80 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas.

d. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Analisis konfirmatori atau sering disebut dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) didesain untuk menguji unidimensionalitas dari suatu konstruk teoritis


(Waluyo, 2016:64). Manfaat dari CFA adalah kemampuan menilai validitas konstruk dari measurement theory yang diusulkan. Analisis konfirmatori dilakukan antarvariabel exogen dan antarvariabel endogen.Terdapat dua uji dasar dalam Confirmatory Factor Analysis (CFA), yaitu:

1) Uji Kesesuaian Model (Goodness of fit test)

Kesesuaian model konfirmatori diuji menggunakan Godnes of Fit Index yang meliputi chi-Square, probability, RMSEA, GFI, CFI, TLI dan CMIN/ DF.

2) Uji Validitas Konstruk

Analisis konfirmatori ingin menguji apakah indikator-indikator (variabel manifest) merupakan indikator yang valid sebagai pengukur konstruk laten (Ghozali, 2016:127). Validitas konstruk mengukur sampai seberapa jauh ukuran indikator mampu merefleksikan konstruk laten teoritisnya. Ada empat ukuran validitas konstruk yaitu convergent validity, variance extracted, reliability, dan discriminant validity.

2. Uji Model Pengukuran Struktural

Uji model pengukuran struktural merupakan uji terhadap hasil respesifikasi model pengukuran semua konstruk laten lengkap beserta indikator-indikator pengukurnya secara bersama-sama, dengan menggunakan diagram jalur. Hubungan struktural antarvariabel diuji kesesuaiannya dengan goodness of fit index. Hasil uji kelayakan Goodness of Fit dari model pengukuran lengkap menunjukkan nilai chi-square adalah 177,882, masih di bawah nilai yang diharapkan (126,57) dengan nilai probabilitas 0,000, hal tersebut menunjukkan bahwa model belum fit. Namun untuk kriteria lainnya sudah memenuhi asumsi fit.

Berdasarkan output nilai Modification Indices (MI), untuk memperbaiki model sebanyak 3 kovarian. Setelah dilakukan korelasi antarkesalahan pengukuran indikator (error measurement) nilai chi-square turun menjadi 114,916 dengan probabilitas 0,018 (signifikan). Begitu juga dengan kriteria fit yang lain nilainya menunjukkan bahwa uji kesesuian model atau telah memenuhi fit seperti yang ditampilkan dalam Tabel 1 di bawah ini.


Tabel 1 Hasil Uji Kelayakan Goodness of Fit Model Pengukuran Struktural

Goodness index Cut-off Value Hasil Model Keterangan

Chi Square Diharapkan Kecil 114,916 Fit

Probabilitas ≥ 0,05 0,018 Fit

RMSEA ≤ 0,08 0,038 Fit

GFI ≥ 0,90 0,943 Fit

AGFI ≥ 0,90 0,919 Fit

CMIN/DF ≤ 2,00 1,349 Fit

TLI ≥ 0,95 0,977 Fit

CFI ≥ 0,95 0,981 Fit

Sumber: Data olah, 2018

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas semua indikator di bawah 0,001 yang berarti indikator tersebut signifikan sebagai pengukur konstruk latennya. Nilai probabilitas antarvariabel laten di bawah 0,001, artinya hubungan antarkonstruk laten tersebut signifikan. Kriteria untuk melihat poor fit lainnya adalah nilai standard error yang dihasilkan tidak ada yang mendekati nol, dan tidak ada yang nilainya sangat besar. Nilai estimasi korelasi menunjukkan tidak ada nilai yang lebih dari 1,00 dan tidak adanya nilai varian yang negatif menunjukkan model sudah baik.

Tabel 2. Regression Weights Model Struktural

Estimate S.E. C.R. P Label

lap_keuangan imple_siskeudes ,327 ,080 4,071 *** par_14

kinerja_pemdes lap_keuangan ,435 ,076 5,760 *** par_13

Y12 lap_keuangan ,935 ,093 10,044 *** par_1

Y13 lap_keuangan 1,000

Y14 lap_keuangan 1,126 ,098 11,501 *** par_2






X5 imple_sis-keudes

1,000


Estimate S.E. C.R. P Label

X7 imple_sis-keudes

,968 ,110 8,819 *** par_8

X10 imple_sis-keudes

,886 ,103 8,597 *** par_9

X11 imple_sis-keudes

1,175 ,119 9,890 *** par_10

X22 kinerja_pemdes 1,389 ,151 9,198 *** par_11

X24 kinerja_pemdes 1,305 ,144 9,093 *** par_12

X21 kinerja_pemdes 1,000

Setelah uji kelayakan estimasi parameter dan model struktural dinyatakan fit, analisis selanjutnya adalah menilai validitas dan reliabilitas konstruk. Nilai convergent validity model struktural sudah konvergen, dengan faktor loading semua indikator pembentuk konstruk laten mempunyai nilai di atas 0,50. Sementara AVE dan CR kontruks laten mempunyai nilai yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model struktural dinyatakan valid dan mempunyai reliabilitas tinggi. Kemudian dari perhitungan nilai discriminant validity (DV) hasil respesifikasi model (Tabel 3), konstruk implementasi program siskeudes, kualitas laporan keuangan, dan kinerja pemerintah desa memiliki nilai akar kuadrat yang lebih tinggi daripada nilai korelasi di antara variabel laten, maka dapat disimpulkan bahwa convergent validity konstruk yang baik. Uji validitas ketiga konstruk laten dinyatakan valid dan mempunyai reliabilitas yang baik. Oleh karena itu, analisis selanjutnya yaitu interpretasi terhadap model struktural dapat dilakukan.

Tabel 3 AVE, CR, dan DV Model Struktural

Variabel AVE CR DV

Implementasi Program Siskeudes 0,504 0,801 0,710

Kualitas Laporan Keuangan 0,528 0,899 0,726

Kinerja Pemerintah Desa 0,580 0,803 0,762

Sumber : Data olah, 2018

Berdasarkan uji statistik di atas diperoleh keterangan hasil pegujian hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis I

Implementasi program siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data


di atas, implementasi program siskeudes (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y1) dengan koefisien regresi sebesar 0,290 dan tingkat signifikansi 0,001 (artinya signifikan), yaitu nilai probabilitasnya di bawah nilai signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan H1 pada penelitian ini dapat diterima. Tujuan implementasi program siskeudes adalah untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa. Dengan implementasi program siskeudes diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib dan disiplin. Untuk mewujudkannya diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab aparat perangkat desa dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa dengan tercukupinya sumber daya manusia, yaitu jumlah SDM di bidang keuangan, kemudian fasilitas yang memadai, yaitu jumlah komputer yang sesuai standar disertai dengan sikap pemerintah desa dalam berkomitmen dan bertanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan program siskeudes maka kualitas laporan keuangan desa akan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program siskeudes di Kabupaten Batang secara operasional telah berjalan sesuai dengan dimensi-dimensi implementasi, yaitu sumber daya dan disposisi. Sementara untuk dimensi komunikasi dan struktur birokrasi perlu ditingkatkan lagi, seperti sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan secara terus-menerus terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan bahwa variabel implementasi program siskeudes secara teoritis maupun empiris telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syamsu Rizal dan Tri Suari (2014) bahwa terdapat hubungan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan, kemudian juga mendukung penelitian Dona Primasari (2017) bahwa kualitas informasi laporan keuangan terbukti memediasi antara implementasi SIKD dan kinerja pegawai.

Hipotesis II

Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Kualitas laporan keuangan (Y1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa (Y2) dengan koefisien regresi sebesar 0,481 dengan tingkat signifikansi 0,001 (artinya signifikan), yaitu nilai probabilitasnya dibawah nilai signifikan 0,05, sehingga dapat


disimpulkan H2 pada penelitian ini dapat diterima. Pencapaian hasil ini adalah pencapaian terhadap delapan indikator dalam variabel kualitas laporan keuangan. Indikator-indikator tersebut adalah karakteristik dari kualitas kualitatif laporan keuangan. Dikatakan kualitatif karena sampai saat ini tidak ada model matematis atau kuantitatif yang bisa dipakai untuk membentuk informasi yang bermanfaat (Hanafi, 2009:23). Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan (Hery, 2015:8).

D. KesimpulanBerdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program siskeudes telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa di Kabupaten Batang melalui kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh siskeudes. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Mardiasmo (2002:159), untuk menilai kinerja organisasi dapat dilihat dari akuntansi dan laporan keuangannya. Penelitian ini mendukung penelitian Dona Primasari (2017), yaitu adanya implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah akan membantu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, informasi laporan keuangan yang berkualitas ini menjadi dasar para pegawai dalam pengambilan keputusan, khususnya pegawai tingkat atas, serta dapat dijadikan alat ukur acuan kinerja. Juga memperkuat teori Grindle (dalam penelitian Ruddy Haryadi, 2015) yang mengatakan bahwa “implementasi kebijakan untuk mencapai kinerja pemerintah”. Dalam penelitian tersebut keempat dimensi implementasi kebijakan Edward III, berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sulina, dkk. (2017), dimana implementasi program sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, hasil ini mendukung teori Moeheriono yang menyatakan bahwa kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu program kebijakan.

E. Saran KebijakanPenelitian ini masih terbatas pada implementasi program siskeudes di Kabupaten Batang. Untuk penelitian yang selanjutnya dapat menambah variabel penelitian di luar variabel yang telah diteliti seperti peran pengawasan internal dan eksternal, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan, dikarenakan ada beberapa dimensi dalam teori implementasi kebijakan yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini.


Menurut peneliti, perlu peningkatan kesadaran pemerintah desa dalam melaksanakan implementasi program siskeudes dengan pelatihan pengelolaan keuangan yang melibatkan bukan hanya bendahara desa dan kepala desa, tetapi bagi seluruh PTPKD (Perangkat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Perlu dibentuk tim anggaran pemerintah desa (TPAPdesa) di tingkat kecamatan yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dalam rangka penyusunan APBDesa. Selain itu, perlu server secara on-line di setiap kecamatan. Server ini bermanfaat untuk memantau setiap tahap pencairan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa, sehingga pelaksanaan keuangan desa lebih terpantau. Untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuan dari implementasi program siskeudes maka perlu diintensifkan pengawasan secara regular, dengan sistem monitoring on-line, dan diperlukan adanya skema reward and punishment untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa.

16PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE, HUMAN RESOURCE COMPETENCIES, AND ORGANIZATIONAL

CULTURE ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE HEAD OFFICE OF THE MINISTRY OF MANPOWER OF

THE REPUBLIC INDONESIA

• Nama : Rynald Erlangga Ferdian

• Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan





ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Sampel dari penelitian ini sebanyak 326 responden dengan kriteria PNS di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah multistage cluster random sampling. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian ditemukan bahwa struktur organisasi berpengaruh sebesar 42% terhadap budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh sebesar 22% terhadap budaya organisasi, struktur organisasi berpengaruh sebesar 34% terhadap kinerja organisasi, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh sebesar 52% terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar mempertahankan dan meningkatkan struktur organisasi dan budaya organisasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Kata kunci: struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, kinerja organisasi, Structural Equation Modelling (SEM)


ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of organizational structure, human resource competencies, and organizational culture on organizational performance within the Ministry of Manpower's head office. This research uses quantitative methods by distributing questionnaires. The sample from this study was 326 respondents with the criteria of civil servants in the head office of the Ministry of Manpower. The sampling method used in this study was multistage cluster random sampling. The method used in analyzing data is Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study found that organizational structure had an effect of 42% on organizational culture, human resource competency had an effect of 22% on organizational culture, organizational structure had an effect of 34% on organizational performance, human resource competence had no effect on organizational performance, and influential organizational culture 52% of organizational performance. The results of this study recommend to maintain and improve the organizational structure and organizational culture to achieve better performance.

Keywords: organizational structure, human resource competencies, organizational culture, organizational performance, and Structural Equation Modelling (SEM)


PENGARUH STRUKTUR ORGANISASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA

ORGANISASI DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE, HUMAN RESOURCE COMPETENCIES, AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE HEAD OFFICE OF THE

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC INDONESIA

A. Latar Belakang

Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Penilaian kinerja instansi pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan diterbitkan paket undang-undang di bidang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) terdapat perubahan orientasi dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan orientasi tersebut adalah pemerintahan dijalankan berorientasi pada hasil (result oriented goverment), bukan pada input (lebih spesifik anggaran). Program dan kegiatan pemerintahan harus mengacu pada hasil yang akan dicapai. Untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut baru disusun anggaran yang dibutuhkan.


Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan tugas tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian yang mempunyai peran yang strategis untuk mendukung pembangunan bangsa. Produk utama Kementerian Ketenagakerjaan adalah pelayanan di bidang ketenagakerjaan, yaitu penempatan tenaga kerja.

Beberapa faktor yang diduga melatarbelakangi peningkatan kinerja organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan adalah perubahan struktur organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan budaya organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. meningkatnya citra positif Kementerian Ketenagakerjaan di mata masyarakat melalui perubahan struktur organisasi;

2. meningkatnya manajemen keuangan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan

3. pencapaian target kinerja tahun 2017 melalui penguatan budaya organisasi.

Capaian kinerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 sudah baik. Hal ini dapat terlihat hanya penempatan TKI sektor formal yang capaian kinerja di bawah 90%. Beberapa capaian kinerja yang telah diraih oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak terlepas dari peran budaya organisasi sebagai acuan baku. Budaya organisasi secara sistematis menuntun karyawan untuk meningkatkan komitmen kerjanya bagi organisasi.

Budaya organisasi akan dipegang secara intensif dan dianut secara meluas dan menjadikannya semakin kuat. Budaya yang kuat memperlihatkan kesepakatan yang tinggi dikalangan anggota tentang apa yang harus dipertahankan oleh organisasi tersebut. Menurut Chatab (dalam Torang: 2016) pengembangan budaya organisasi dapat melalui perubahan struktur, proses, dan sumber daya manusia.

B. Kajian Permasalahan dan Metode AnalisisBerdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana model pengaruh struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Dari rumusan masalah penelitian tersebut maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:


1. Apakah terdapat pengaruh struktur organisasi terhadap budaya organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan? Jika ada, berapa besar pengaruh tersebut?

2. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap budaya organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan? Jika ada, berapa besar pengaruh tersebut?

3. Apakah terdapat pengaruh struktur organisasi terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan? Jika ada, berapa besar pengaruh tersebut?

4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan? Jika ada, berapa besar pengaruh tersebut?

5. Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan? Jika ada, berapa besar pengaruh tersebut?

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini karena permasalahan penelitian dan pembuktian hipotesis dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai pengaruh struktur organisasi, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan.

Budaya organisasi dalam penelitian ini merupakan kebiasaan yang terus berulang-ulang dan menjadi nilai, norma, prinsip, dan tradisi sekelompok pegawai dalam beraktivitas di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan. Dimensi budaya organisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Inovasi dan berani mengambil risiko, yaitu sejauh mana kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pegawainya untuk bersikap inovatif dan berani mengambil keputusan dan risiko. Indikator inovasi dan berani mengambi resiko adalah dorongan untuk bersikap inovatif dan berani dalam mengambil keputusan dan risiko.

2. Orientasi, yaitu pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan PNS kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan. Indikator orientasi adalah perhatian terhadap detail, orientasi pada hasil, orientasi individu, dan orientasi tim.

3. Agresivitas dan stabilitas. Agresivitas adalah sejauh mana pegawai kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan agresif dan kompetitif untuk


menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. Stabilitas adalah sejauh mana kegiatan di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan menekankan status quo (mempertahankan apa yang ada karena dianggap sudah cukup baik). Indikator agresivitas dan stabilitas adalah agresivitas dan stabilitas.

C. Pembahasan Hasil AnalisisStruktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang didalamnya terdapat hierarki pembagian tugas dan kewenangan serta mekanisme koordinasi antarbagian dalam organisasi. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel struktur organisasi menggunakan teori Robbins (dalam Torang, 2016) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Indikator kompleksitas adalah spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, dan rentang kendali. Indikator untuk mengukur formalisasi adalah standar operasional pekerjaan (SOP) dan peraturan. Indikator untuk mengukur sentralisasi adalah pendelegasian pengambilan keputusan.

Hasil analisa SEM, didapat indikator yang tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel struktur organisasi adalah spesialisasi pekerjaan (X1_1) dan pendelegasian pengambilan keputusan (X1_6). Lemahnya pengaruh spesialisasi pekerjaan terhadap struktur organisasi disebabkan semakin tingginya spesialisasi pekerjaan yang membuat pekerjaan menjadi monoton, rutin, dan membosankan. Pegawai akan mengalami keterhambatan dalam pengembangan dirinya akibat dari penciptaan kondisi kerja yang hanya menekankan pada efektivitas dan efisiensi aspek-aspek teknis serta mengabaikan kondisi psikologis dalam upaya mendapatkan kepuasan kerja. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban responden di mana nilai indeks jawaban responden untuk indikator ini menghasilkan nilai yang cukup tinggi. Artinya, spesialisasi pekerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan cukup tinggi dan menyebabkan pekerjaan menjadi monoton, rutin, dan membosankan. Untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan spesialisasi pekerjaan tersebut, maka diperlukan beberapa langkah, salah satunya adalah job rotation.

Indikator lain yang tidak terbukti berpengaruh terhadap struktur organisasi adalah pendelegasian pengambilan keputusan. Pendelegasian pengambilan keputusan cukup penting untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi organisasi. Namun demikian dalam penelitian ini, pendelegasian wewenang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel struktur organisasi.


Indikator yang mempunyai pengaruh terhadap variabel struktur organisasi adalah departementalisasi (X1_2), rantai komando (X1_3), rentang kendali (X1_4), Standard Operasional Prosedur (SOP), dan peraturan (X1_5). Indikator pertama yang berpengaruh terhadap struktur organisasi adalah departementalisasi dengan nilai loading faktor sebesar 0,71. Departementalisasi adalah upaya mengelompokkan aktivitas pekerjaan sehingga aktivitas-aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat diselenggarakan secara serempak. Departementalisasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan struktur organisasi. Hasil indeks persepsi responden terhadap indikator departementalisasi berada pada kategori tinggi. Artinya, pengelompokan aktivitas pekerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan sudah cukup baik. Hal ini dapat terlihat juga dengan tidak adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan.

Indikator kedua yang berpengaruh terhadap struktur organisasi adalah rantai komando dengan nilai loading faktor sebesar 0,52. Rantai komando berkaitan erat dengan pengendalian dan komunikasi antara atasan dan bawahan. Suryaningsum (2008: 65) menjelaskan mekanisme pengendalian yang dominan di dalam organisasi adalah hierarki atau rantai komando, sebagai sarana pengorganisasian orang dalam berbagai peran mereka. Idealnya seorang bawahan hanya mempunyai satu atasan langsung. Hasil indeks persepsi responden terhadap indikator rantai komando berada pada kategori tinggi. Artinya, di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan tidak ada satupun bawahan yang mempunyai dua atasan langsung.

Indikator ketiga yang berpengaruh terhadap struktur organisasi adalah rentang kendali dengan nilai loading faktor sebesar 0,78. Rentang kendali berkaitan erat dengan koordinasi antara atasan dan bawahan. Mullins (2010: 562) menyatakan idealnya seorang atasan langsung tidak harus mengawasi lebih dari lima, atau paling banyak enam bawahan langsung. Hasil indeks persepsi responden terhadap indikator rentang kendali berada pada kategori tinggi. Artinya, menurut responden perbandingan jumlah atasan dan bawahan sudah cukup ideal. Mullins (2010: 562) menyatakan idealnya seorang atasan langsung tidak harus mengawasi lebih dari lima, atau paling banyak enam bawahan langsung. Kondisi ini sesuai dengan yang ada di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan, di mana kebanyakan pejabat eselon IV tidak mempunyai bawahan lebih dari enam orang.

Indikator keempat yang berpengaruh terhadap struktur organisasi adalah Standard Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan dengan nilai loading faktor


sebesar 0,71. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Salah satu tujuan SOP dan peraturan adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dan menjaga konsistensi tingkat kinerja. Hasil indeks persepsi responden terhadap indikator SOP dan peraturan berada pada kategori tinggi. Artinya, setiap kegiatan yang ada di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai pedoman SOP dan dilandasi peraturan. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan, di mana setiap kegiatan dilandasi peraturan dan mempunyai pedoman berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, nilai dari hasil analisa deskriptif variabel struktur organisasi sebesar 78,16 (tinggi). Dari hasil analisis SEM, terdapat satu dimensi yang tidak valid, yaitu dimensi sentralisasi. Hasil penelitian ini mengkritisi teori dari Robbins (dalam Torang, 2016) yang menyatakan indikator spesialisasi pekerjaan dan dimensi sentralisasi yang diwakili indikator pendelegasian pengambilan keputusan tidak valid pada confirmatory factor analysis.

Hasil pengujian hipotesis pertama didapat kesimpulan struktur organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Besarnya nilai pengaruh struktur organisasi terhadap budaya organisasi sebesar 42%.

Hasil penelitian ini mendukung teori Chatab (dalam Torang, 2016:113). Menurut Chatab (dalam Torang) salah satu kekuatan yang dapat membentuk dan mempertahankan budaya organisasi adalah pengembangan organisasi melalui perubahan struktur. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Janićijević (2013:39) yang menyatakan struktur organisasi dapat memperkuat atau bahkan mengubah budaya organisasi yang ada. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan oleh Sunandar (2012: 407), yaitu sebagai sebuah sistem keberadaan budaya dan struktur akan saling melengkapi dan saling menciptakan.

Indikator SOP dan peraturan yang ada dalam struktur organisasi akan meningkatkan indikator perhatian terhadap detail pada budaya organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan adanya SOP dan peraturan yang jelas akan membuat setiap pegawai lebih hati-hati dan teliti dalam mengerjakan tugas. Dampak dari kejelasan SOP dan peraturan serta perhatian terhadap detail adalah berkurangnya temuan kerugian negara dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.


Indikator departementalisasi dan rantai komando pada struktur organisasi mendukung indikator orientasi tim pada budaya organisasi. Kejelasan rantai komando sangat diperlukan dalam budaya organisasi yang berorientasi tim. Seseorang hanya memiliki satu atasan yang mendapat pertanggungjawaban dari dia secara langsung. Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana setiap pegawai hanya memiliki satu atasan yang mendapat pertanggungjawaban dari dia secara langsung.

Hasil pengujian hipotesis kedua didapat kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Besarnya nilai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap budaya organisasi sebesar 22%.

Hasil penelitian ini mendukung teori Chatab (dalam Torang, 2016: 113) yang menyatakan salah satu kekuatan yang dapat membentuk dan mempertahankan budaya organisasi adalah pengembangan budaya organisasi melalui perubahan struktur, proses, dan sumber daya manusia. Indikator keterampilan menggunakan informasi dan teknologi pada kompetensi sumber daya manusia mendorong sikap inovatif pada budaya organisasi. Salah satu hasil inovasi yang ada di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan informasi dan teknologi adalah pembuatan website Kemnaker. Salah satu keunggulan website Kemnaker ini adalah informasi lowongan pekerjaan. Adanya informasi lowongan pekerjaan ini sebagai salah satu bentuk perluasan kesempatan kerja bagi para pencari pekerjaan.

Indikator keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja dalam tim, dan kejujuran akan meningkatkan indikator orientasi tim pada budaya organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan kenyataan di lapangan di mana budaya kerja di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan adalah bekerja secara tim. Setiap penyelenggaran kegiatan dibentuk tim-tim kecil. Kerja sama di dalam tim dapat berjalan dengan baik jika keterampilan berkomunikasi anggota baik, mempunyai kemampuan bekerja sama, dan adanya kejujuran antaranggota.

Hasil pengujian hipotesis ketiga didapat kesimpulan struktur organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Besarnya nilai pengaruh struktur organisasi terhadap kinerja organisasi sebesar 34%. Hasil penelitian ini membuktikan peningkatan citra positif di mata masyarakat adalah hasil peningkatan dari struktur organisasi. Indikasi penghargaan kepatuhan tertinggi dari Ombdusman Republik Indonesia yang didapat Pelayanan Terpadu Satu Atap Kementerian Ketenagakerjaan adalah upaya perbaikan kinerja


melalui perubahan struktur organisasi. Indikator rentang kendali dan SOP serta peraturan berhasil meningkatkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan sehingga mendapatkan penghargaan kepatuhan tertinggi.

Hasil penelitian ini mendukung teori Tangkilisan (2005:182) yang menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah struktur organisasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu di antaranya Khaizir et al. (2015) dan Prasetyaningsih (2009). Khaizir et al. (2015:147) menyimpulkan bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb di Provinsi Aceh. Prasetyaningsih (2009) bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara struktur organisasi terhadap efektivitas pelayanan pensertifikatan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Nurhayati dan Darwansyah (2013:6) yang di dalam salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Maduenyi et al. (2015:356), hasil kesimpulan penelitiannya adalah kinerja suatu organisasi bergantung pada struktur organisasi yang dimiliki. Semakin baik struktur yang dimiliki akan semakin baik pula kinerja organisasi tersebut.

Departementalisasi berguna untuk pembagian tugas dan fungsi yang jelas setiap direktorat jenderal agar tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi, sehingga tercipta efisiensi penggunaan sumber daya. Salah satu implikasi pembentukan departementalisasi adalah efisiensi waktu. Dengan pembentukan departementalisasi maka akan membuat setiap tugas pokok dan fungsi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan dapat diselenggarakan secara serempak. Kenyataan di lapangan bahwa departementalisasi di Kementerian Ketenagakerjaan sudah cukup baik. Hal ini, terindikasi dari tidak adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari setiap Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan.

Rentang kendali berkaitan dengan koordinasi. Seringkali muncul anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Mullins (2010: 562) menyatakan idealnya seorang atasan langsung tidak harus mengawasi lebih dari lima, atau paling banyak enam bawahan langsung. Kondisi ini sesuai dengan yang ada di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan, dimana kebanyakan pejabat eselon IV tidak mempunyai bawahan lebih dari enam orang. Dengan rentang kendali yang cukup ideal di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan, maka koordinasi


kegiatan-kegiatan bawahan akan lebih efektif, sehingga capaian kinerja kegiatan dan capaian program dapat terealisasi dengan baik.

SOP dan peraturan berguna agar tidak ada kesenjangan realisasi anggaran dengan anggaran. SOP dan peraturan berfungsi sebagai pedoman mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tahap realisasi anggaran. Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan tidak akan ada lagi penyalahgunaan uang negara. Salah satu indikasi yang terlihat dalam hal ini adalah tidak adanya pagu minus di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan.

Hasil pengujian hipotesis keempat didapat kesimpulan kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja organisasi. Besarnya nilai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi sebesar 11%. Hasil peningkatan manajemen keuangan seperti opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Kementerian Ketenagakerjaan terindikasi berasal dari faktor lain, seperti faktor kepemimpinan. Edison et al. (2017: 87-88) menyatakan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi banyak ditentukan oleh gaya kepemimpinan seseorang dalam mengelola sumber daya yang ada.

Hasil penelitian ini mengkritisi teori Tangkilisan (2005: 182) yang menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah sumber daya manusia. Hasil penelitian ini mengkritisi penelitian-penelitian terdahulu, seperti Prasetyaningsih (2009), Osei dan Ackah (2015), dan Arifin (2015). Kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan efektivitas pelayanan. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian oleh Zaim et. al (2013: 74) dimana hasil kesimpulannya adalah kompetensi individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi dengan kompetensi manajerial menjadi faktor yang dominan.

Tidak berpengaruhnya kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi terindikasi disebabkan lemahnya teori yang digunakan dalam penelitian. Variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur berdasarkan dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Padahal dalam kajian manajemen sumber daya manusia yang lebih penting dalam pengelolaan sebuah organisasi adalah bagaimana sumber daya manusia dapat dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan karirnya. Dengan penerapan manajemen sumber daya manusia


yang baik, maka akan membuat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Hasil pengujian hipotesis kelima didapat kesimpulan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Besarnya nilai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi sebesar 52%. Hasil penelitian ini membuktikan peningkatan target kinerja tahun 2017 yang tertuang dalam LAKIP seperti peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan, penarikan pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), dan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dipengaruhi oleh penguatan budaya organisasi.

Hasil penelitian ini mendukung teori Tangkilisan (2005: 182) yang menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah budaya organisasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu, seperti Khaizir et al. (2015), Soedjono (2005), Putri (2012), dan Arifin (2012). Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ahmed dan Syafiq (2014: 28) dimana mereka menyatakan budaya Hofstede mempengaruhi kinerja organisasi di perusahaan telekomunikasi.

Perhatian terhadap detail membuat realisasi anggaran dan anggaran semakin sesuai. Perhatian terhadap detail akan membuat setiap perencana anggaran untuk berhati-hati dalam menyusun rencana kerja dan anggaran agar sesuai dengan rencana strategis. Implikasi perhatian terhadap detail dengan kesesuaian realisasi anggaran dan perencanaan anggaran adalah tidak adanya pagu minus di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan. Dampak tidak adanya pagu minus adalah manajemen keuangan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan meningkat.

Sikap inovatif akan membuat Kementerian Ketenagakerjaan semakin efisien dan meningkatkan capaian kinerja program dan capaian kinerja kegiatan. Salah satu bentuk inovasi peningkatan capaian kinerja program yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan adalah pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Ada empat pilar utama yang diusung oleh Program Desmigratif, yaitu membentuk pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif TKI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan Rumah Belajar Desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan. Pembentukan pusat layanan migrasi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi TKI dan calon TKI dengan pemberian layanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal. Pengembangan usaha-usaha


produktif TKI dan keluarganya dan pembentukan dan pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan bertujuan untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Kegiatan usaha produktif untuk membantu pasangan dari TKI yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya. Pembentukan rumah belajar desmigratif bertujuan untuk menarik pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA). Dalam konteks ini, masyarakat yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak TKI secara baik agar dapat terus bersekolah dan mengembangkan kreativitasnya. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan uji coba pelaksanaan Program Desmigratif di dua wilayah, yaitu Wonosobo dan Indramayu, dan hasilnya berjalan dengan baik.

D. KesimpulanBerdasarkan hasil analisis sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan sebesar 42% (sedang) terhadap budaya organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI.

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan sebesar 22% (lemah) terhadap budaya organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI.

3. Struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan sebesar 34% (lemah) terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI.

4. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI.

5. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan sebesar 52% (sedang) terhadap kinerja organisasi di lingkungan kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI.


E. SaranSaran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mempertahankan dan meningkatkan struktur organisasi dan budaya organisasi yang sudah ada.

2. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan meningkatkan dimensi pengetahuan kompetensi sumber daya manusianya dengan cara pendidikan dan pelatihan.

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian lebih mendalam penyebab kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi di kantor pusat Kementerian Ketenagakerjaan.

4. Penelitian yang selanjutnya dapat menambah variabel penelitian di luar variabel yang telah diteliti seperti kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia.

ADMINISTRASI PUBLIK I ADMINISTRASI PUBLIK Ipusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/BUKU...

Documents

Transcript of ADMINISTRASI PUBLIK I ADMINISTRASI PUBLIK Ipusbindiklatren.bappenas.go.id/file/bukuterbit/BUKU...