ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH · 2019-08-20 · 1. PP 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan...
Transcript of ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH · 2019-08-20 · 1. PP 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan...
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMENDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKOKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ADMINISTRASI
PENGELOLAAN HIBAH
Pangkal Pinang, 22 Agustus 2019
2
…aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa
POSTUR APBN 2019(dalam Miliar Rupiah)
3
PERKEMBANGAN TEMUAN BPK TERKAIT HIBAH
[ Triliun Rupiah ]
Sumber:
*) Tahun 2014 LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
Tahun 2015 - 2018 LKPP (DJPB – Kemenkeu)
5,07
17,55
12,03
20,16
26,23
2,42
0,11
2,85
- -
12
3
16
00
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2014 2015 2016 2017 2018
Realisasi Hibah (LHS) Temuan terkait Hibah (LHS) Jumlah K/L yang Mendapat Temuan Terkait Hibah (RHS)
4
REALISASI PENDAPATAN HIBAH BERDASARKAN BENTUKNYA
[ Triliun Rupiah ]
Sumber:
- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)
2,95
11,97 8,99
11,63
15,56
1,13
3,37
1,38
3,98
7,60
0,99
2,20
1,66
4,56
3,06
5,07
17,55
12,03
20,16
26,23
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2014 2015 2016 2017 2018
Uang Barang Jasa Total
JENIS HIBAH 2014 2015 2016 2017 2018
Uang 2,95 11,97 8,99 11,63 15,56
Barang 1,13 3,37 1,38 3,98 7,60
Jasa 0,99 2,20 1,66 4,56 3,06
Total 5,07 17,55 12,03 20,16 26,23
5
REALISASI PENDAPATAN HIBAH SEMESTER I TA 2019 BERDASARKAN K/L
Sumber:
LK BA 999.02 Semester I TA 2019
TERENCANA
KAS KAS JASA BARANG
1 KEMENPUPR 232.934.561.230 9.322.973.829 242.257.535.059
2 KEMENAG 205.907.200.000 13.457.887.118 219.365.087.118
3 POLRI 57.444.148.386 136.207.211.985 193.651.360.371
4 KEMENDIKBUD 176.760.479.442 176.760.479.442
5 KEMENHAN 11.275.000.000 122.197.438.659 133.472.438.659
6 KLHK 118.762.699.437 7.315.002.931 1.927.822.951 3.158.236.155 131.163.761.474
7 MENKO EKON 76.836.389.526 76.836.389.526
8 ESDM 4.811.441.683 59.348.313.450 64.159.755.133
9 KEMENHUB 60.163.093.700 60.163.093.700
10 KEMENSOS 48.437.232.146 332.597.718 48.769.829.864
11 LAINNYA 25.266.940.628 30.127.613.000 33.472.921.420 123.553.551.677 212.421.026.725
376.964.201.295 360.506.196.463 303.132.028.851 518.418.330.462 1.559.020.757.071
LANGSUNGKEMENTERIAN/LEMBAGANO TOTAL
TOTAL
15.54%
14.07%
12.42%
11.34%8.56%
8.41%
4.93%
4.12%
3.86%
3.13%
13.63%
REALISASI HIBAH BERDASARKAN K/L
1 KEMENPUPR 2 KEMENAG 3 POLRI 4 KEMENDIKBUD
5 KEMENHAN 6 KLHK 7 MENKO EKON 8 ESDM
9 KEMENHUB 10 KEMENSOS 11 LAINNYA
6
REALISASI PENDAPATAN HIBAH SEMESTER I TA 2019 BERDASARKAN DONOR
Sumber:
LK BA 999.02 Semester I TA 2019
KPPN
KAS KAS JASA BARANG
1 DFAT 73.425.187.339 186.083.453.271 259.508.640.610
2 PEMPROV JATENG 205.657.200.000 205.657.200.000
3 AusAID 157.284.007.284 157.284.007.284
4 IBRD 116.746.509.443 4.880.000.000 121.626.509.443
5 AUSTRALIA 82.282.894.329 82.282.894.329
6 OTHER ORGANIZATIONS 74.502.606.055 74.502.606.055
7 PEMKAB KEP.ANAMBAS 60.163.093.700 60.163.093.700
8 MASYARAKAT 48.437.232.146 48.437.232.146
9 PEMKOT TARAKAN 46.325.029.760 46.325.029.760
10 NEDO JAPAN 40.602.919.338 40.602.919.338
11 LAINNYA 29.508.497.229 101.531.764.317 34.765.681.251 296.824.681.609 462.630.624.406
376.964.201.295 360.506.196.463 303.132.028.851 518.418.330.462 1.559.020.757.071
NON KPPNNO DONOR TOTAL
TOTAL
16.65%
13.19%
10.09%
7.80%5.28%4.78%
3.86%3.11%
2.97%
2.60%
29.67%
REALISASI HIBAH BERDASARKAN DONOR
1 DFAT 2 PEMPROV JATENG 3 AusAID
4 IBRD 5 AUSTRALIA 6 OTHER ORGANIZATIONS
7 PEMKAB KEP.ANAMBAS 8 MASYARAKAT 9 PEMKOT TARAKAN
10 NEDO JAPAN 11 LAINNYA
7
DASAR HUKUM
1. UU No.1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara2. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara 3. UU No.33 /2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
1. PP 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara PengadaanPinjaman Luar Negeri &Penerimaan Hibah
2. PP 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah3. PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintah4. PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah
1. PMK No. 99/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah2. PMK No. 224/2017 Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah Daerah3. PMK No. 111/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan
BMN4. PMK No. 83/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan BMN5. PMK No. 84/2015 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ Atau Hibah
Luar Negeri6. PMK No. 4/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang7. PMK No. 271/2014 Tentang Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Hibah8. PMK No. 246/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN &
PMK 87 Tahun 2016 Tentang Perubahan PMK No.246/20149. PMK No. 213/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat10. PMK No. 123/2013 Tentang Pengelolaan BMN Yang Berasal dari Aset
Lainnya11. PMK No. 180/2012 Tentang Perubahan Atas PMK 224/2011 Tata Cara
Pemantauan & Evaluasi atas PH Kepada Pemerintah
UU
PP
PMK
8
LARANGAN HIBAH LANGSUNG KEPADA SKPD
• Donor menyalurkan hibah langsung kepada SKPD tanpa melalui mekanisme on granting atau Naskah Perjanjian Hibah;
• Donor tidak menyampaikan data pencairan sebagai dokumen akuntansi untuk dicatat dalam APBN/APBD;
• Alternatif pertanggungjawabannya :
✓ Menetapkan K/L untuk menandatangani BAST dengan Donor;✓ Mengesahkan kepada KPPN sebagai dasar pencatatan dalam LKPP;✓ Menetapkan BAST antara KL dengan SKPD sebagai dasar pencatatan dalam LKPD;
UU No.33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PP No. 57 tahun 2005 jo PP No. 2 tahun 2012 Tentang HibahDaerah“Pasal 5 : Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luarnegeri dilakukan melalui Pemerintah.”“Pasal 9 : Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerahdan sebaliknya dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD”
1
2
9
PRINSIP PENERIMAAN HIBAH
Transparan
Kehati-hatian
Efektif dan efisien
Akuntabel
Tidak disertai ikatan politik
Digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional; dan/atau mendukungpenanggulangan bencana alam dan bantuankemanusiaan
Tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara
10
KRITERIA
a. Tidak perlu dibayar kembali (cuma-cuma);b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan
negara; danc. Hibah yang diterima digunakan untuk Untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian/lembaga
penerima hibah atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
PENGGUNAANa. Mendukung program pembangunan nasional ;b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
KLASIFIKASIa. Menurut Bentuk : Uang, Barang/Jasa dan Surat Berhargab. Menurut Jenis : Hibah yang direncanakan dan Hibah Langsungc. Menurut Sumber : Dalam Negeri dan Luar Negeri
PENARIKAN a. Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)b. Tidak Melalui Kuasa BUN (KPPN/ Dit.PKN)
DEFINISI, KRITERIA, KLASIFIKASI, PENGGUNAAN, DAN PENARIKAN HIBAH
DEFINISISetiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atausurat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal daridalam negeri atau luar negeri.
11
VARIASI MEKANISME PELAKSANAAN
SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL, SPTMHL,
REKENING KORAN
•BAST, SP3HLBJS•MPHLBJS, SPTMHL
DokumenPertanggung-jawaban
LANGSUNG KLCara Penarikan
HIBAH
TERENCANA/DRKH
Menteri Keuangan
LANGSUNG/NON DRKH
Menteri/Pimpinan Lembaga
NON KPPN/BUN
UANG BARANG/ JASA
Jenis Hibah
PenandatanganHibah
Penarikan Hibah
Bentuk Hibah UANG
KPPN/BUN
NPH,WA,NOD
LC, DP, REKSUS, RKUNREIMBURSEMENT
LUAR NEGERI DALAM NEGERISumber Hibah
12
KONSULTASI RENCANA PENERIMAAN HIBAH
Setiap Hibahlangsung yang akan
diterima oleh K/L dikonsultasikan dulu
kepada MenteriKeuangan c.q.
DJPPR atau KanwilDJPB
Konsultasidilaksanakan dalam
hal:
a. penerimaan Hibah untuk
pertama kalinya dan/atau tidakberulang; dan
b. tidak samadengan penerimaanHibah sebelumnya.
Konsultasi paling sedikit mencakup:
a. penentuan jenisHibah;
b. bentuk Hibah; dan
c. penarikan Hibah.
Konsultasi dilakukanmelalui:
a. tatap muka;
b. surat menyurat;
c. rapat; dan/atau
d. komunikasimelalui sarana
elektronik.
PMK 99 TAHUN 2017
13
CONTOH BUKTI KONSULTASI
14
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH BARANG & JASA
Naskah Perjanjian Hibah
Pengajuan permohonan nomor REGISTER ke DJPPR /
KANWIL DJPB
•Perjanjian Hibah
•Ringkasan Hibah
• surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah
Penandatangan BAST (antara Pemberi dan
Penerima)
PENGESAHAN DAN PENCATATAN
PENDAPATAN, BEBAN/ASET ke KPPN
• SP3HLBJS
•MPHLBJS
•BAST
• SPTMHL
• Surat penetapan nomor register Hibah
Realisasi = Comitment
Realisasi < Comitment
Realisasi > Comitment
Comitment
Ke DJPPR untuk Hibah LN
Ke Kanwil DJPB untuk Hibah DN
15
1. Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah.
2. Perjanjian Hibah sebagaimanapaling sedikit memuat:a. identitas Pemberi Hibah dan
penerima Hibah;b. tanggal perjanjian
Hibah/penandatanganan perjanjian Hibah;
c. jumlah Hibah;d. peruntukan Hibah; dane. ketentuan dan persyaratan.
PERJANJIAN HIBAH
7. Perjanjian Hibah adalahkesepakatan tertulis mengenaiHibah antara Pemerintah danPemberi Hibah yang dituangkandalam dokumen perjanjianpemberian hibah atau dokumenlain yang dipersamakan.
PMK 99/PMK.05/2017 pasal 13PP 10 Tahun 2011 pasal 1
BAST dapat digunakan sebagai dokumenlain yang dipersamakan dengan naskahperjanjian hibah sepanjang di dalamnya
memuat paling kurang jumlah,peruntukan serta ketentuan dan
persyaratan
16
SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN (1)
PMK 99/PMK.05/2017 pasal 15PP 10 Tahun 2011 pasal 63
Paragraf 2Hibah Langsung
Pasal 631. Menteri/Pimpinan Lembaga
atau pejabat yang diberi kuasamelakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.
Pasal 151) Perjanjian Hibah langsung
sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) ditandatanganioleh menteri/pimpinanlembaga/pejabat yang diberikuasa dan Pemberi Hibah
Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani sebelum PMK 99/PMK.05/2011 terbit namun belum diregistrasi, saat permohonan registrasi
dapat tidak melampirkan surat kuasa/pendelegasian kewenangan
17
CONTOH SURAT KUASA/PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN HIBAH (1)
18
BAB IV
PENATAUSAHAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH
Pasal 74
(1) Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
(2) Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup kegiatan:
a.administrasi pengelolaan; dan
b.akuntansi pengelolaan;
(3) Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah wajib diregistrasi olehKementerian Keuangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah diaturdengan Peraturan Menteri.
PENATAUSAHAAN PHLN
PP 10 Tahun 2011
19
REGISTRASI HIBAH
PMK 191/PMK.05/2011 PMK 99/PMK.05/2017
KL
DJPPR
Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:• Naskah
Perjanjian Hibah• Grant Summary/
Ringkasan Hibah
Pengajuan permohonan nomor Register, dilampiri:• perjanjian Hibah;• ringkasan Hibah; dan
• surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah.
UNTUK HIBAH LN UNTUK HIBAH DN
KL
DJPPR KANWIL DJPB
20
FORMAT RINGKASAN HIBAH
21
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
DASARHUKUM
PMK 271/PMK.05/2014 : “Aset tetap, aset lainnyadan/atau persediaan dari hibah bentuk barang dicatatpada saat aset tetap, aset lainnya dan/atau persediaanditerima oleh satuan kerja sebesar nilai aset tetap, asetlainnya dan/atau persediaan yang diterima oleh satuankerja berdasarkan BAST”
DEFINISI
Dokumen serah terima barang/jasa sebagai buktipenyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atasbarang/jasa/surat berharga dari pemberi kepadapenerima hibah
22
FUNGSI BAST
• Dokumen sumber
pencatatan (tanpa ada BAST
maka tidak dapat dilakukan
pengakuan penerimaan
hibah)
• Dokumen penerimaan
hibah
• Dokumen Perencanaan
• Dokumen sumber
pencatatan.
• Bukti penyerahan hibah
PENERIMA HIBAH PEMBERI HIBAH
23
KOMPONEN UTAMA BAST
BASTPihak
Pemberi danPenerima (1)
Nilai nominal (valas dan
IDR) (2)
Tanggalserah terima
(3)
Rincianharga per barang (4)
TujuanPenyerahanBarang (5)
Bentuk hibah(6)
24
Nilai BAST Nilai historis
Periode penyusunan
BAST
Periode waktu tertentu misal satu tahun atau
setiap tahap penyelesaian pekerjaan
Konversi nilai mata uang asing
dalam BAST
dikonversi ke mata uangrupiah berdasarkan kurstengah BI pada tanggal
BAST
BAST tidakmencantum-kan
nilai
PA/KPA menilai menurutharga pasar atau
perkiraan harga wajar
BAST Barang dan BAST Jasa
Disusun terpisah
Nilai BAST Jasa
Tidak termasuk nilai yang digunakan oleh Donor yang aktivitasnya tidak
terkait dengankegiatan/proyek hibah
BAST barang
Dirinci antara AsetBegerak/Tidak
Bergerak denganPersediaan
Hibah barang danjasa yang diterimatahun sebelumnya
namun belumdicatat
dituangkan dalam BAST tahun berjalan
PENGATURAN PENYUSUNAN BAST
25
CONTOH PERIODISASI BAST
2019 2020
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR
Aktivitas Jan-Sep BAST
Aktivitas Okt-Des BAST
2019 2020
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR
Aktivitas Jan-Nov BAST
CO
NTO
H 1
2019 2020
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR
Aktivitas Jan-Des BAST
CO
NTO
H 2
CO
NTO
H 3
26
CONTOH DRAF BAST BARANG
27
CONTOH DRAF BAST JASA
28
CONTOH BAST
29
K/L (PA/KPA) mengajukanSP3HL-BJS dan MPHL-BJSke KPPN
•SP3HLBJS
•MPHLBJS
•BAST
•SPTMHL
•Surat penetapan nomorregister Hibah
KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS
•Lembar ke-1 untukPA/KPA
•Lembar ke-2 untukDJPPR
•Lembar ke-3 untukpertinggal KPPN
Pencatatan DJPPR dan KL
•Atas dasar SP3HL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS:
•DJPPR mencatatpendapatan hibah
•K/L mencatat Aset/Persediaan/Beban Jasa
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN PENCATATAN ASET/PERSEDIAAN/BEBAN JASA OLEH BUN ATAS HIBAH BARANG DAN JASA MELALUI BAST
30
Donor KL SKPD
PIHAK PEMBERI & PENERIMA DALAM BAST
❖ Para Pihak terdiri dari Donor sebagai Pemberi dan KL sebagai Penerima
❖ Penerima dapat terdiri dari KL dan atau SKPD
GA
BAST
BAST
Pemindahtanganan BMN
31
PENANDATANGAN DOKUMEN TERKAIT HIBAH LANGSUNG
AGREEMENTPasal 63 (PP 10 Tahun 2011)
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasamelakukan penandatanganan Perjanjian Hibah
BAST
Pasal 39 (PMK 99 Tahun 2017)PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentukbarang/jasa surat berharga membuat dan menandatanganiBAST bersama dengan Pemberi Hibah
DOKUMEN PENGESAHAN
Pasal 22, 27, 29, 32 & 40 (PMK 99 Tahun 2017)PA/KPA yang mengajukan izin dan pembukaan rekening,penyesuaian pagi DIPA, mengajukan dan menandatangani(SP2HL/SP4HL dan SPTMHL) serta mengajukan danmenandatangani (SP3HLBJS, SPTMHL, dan MPHLBJS)
32
Naskah Perjanjian Hibah
Pengajuan permohonan nomor REGISTER ke
DJPPR / KANWIL DJPB
• Perjanjian Hibah
• Ringkasan Hibah
• surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah
Pengajuan persetujuan pembukaan REKENING
HIBAH Ke KPPN
• Surat Permohonan
• Surat Kuasa
Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA (REVISI
DIPA) ke DJA/ Kanwil DJPBN
• Izin PembukaanRekening
• Nomor Register
Pengajuan PENGESAHAN ke KPPN
• SP2HL
• Copy Rekening Hibah
• SPTMHL
• salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertamakali
• salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
MEKANISME PERTANGGUNGJAWAAN HIBAH UANG
Ke DJPPR untukHibah LN
Ke Kanwil DJPB untuk Hibah DN
Komitmen
33
CONTOH KASUS HIBAH UANG
1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT) IDR 1.000.000
2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI ?
3. DANA DITERIMA DI REKENING (PENDAPATAN)REALISASI PENGELUARAN (BELANJA)
IDR 900.000IDR 700.000
4. NILAI REVISI DIPA ?
5. NILAI PENGESAHAN HIBAH :✓ PENGESAHAN PENDAPATAN✓ PENGESAHAN BELANJA
SALDO (SISA DANA)
???
Perlakuan atasSISA DANA HIBAH
1. Dikembalikan kepada pihak donor; atau2. Di setor ke kas negara(Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)
Perlakuan atasJASA GIRO
1. Sebagai Penambah Nilai hibah; atau2. Disetorkan ke Kas Negara(Disesuaikan dengan pengaturan Naskah Perjanjian Hibah)
PERLAKUAN SISA DANA HIBAH DAN JASA GIRO
34
Menteri Keuangan (BUN) Kementerian /Lembaga
Pendapatan Hibah Belanja Hibah Belanja yang sumber dananya berasal dari hibah
(Belanja Barang /Belanja Modal), Beban Jasa dan
Aset/Persediaan dr hibah
Laporan Keuangan BUN BA 999.02
(LRA Pendapatan Hibah, LO, LPE, Neraca, CaLK)
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
(LRA Belanja yg Bersumber dr Hibah, LO, LPE,
Neraca, CaLK)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
AUDIT BPK
DPR
UU Pertanggungjawaban APBN
PELAPORAN HIBAH DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
35
SANKSI
Apabila K/L tidak melaporkan Hibahyang diterimanya kepada Menkeusesuai dengan LHP BPK selama 2 tahun berturut- turut, K/L tersebut
dikenakan sanksi tidak diperkenankanmenerima Hibah yang penarikannyatidak melalui Kuasa BUN pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
Sanksi dapat dicabut apabila K/L telahmelakukan perbaikan pengelolaan
Hibah yang dibuktikan dengan telahdiselesaikannya rekomendasi BPK
sebagaimana tertuang dalam laporanpemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK
36
CATATAN PENTING UNTUK KL
APIP KL
Memantau dan mengawasiagar pengelolaan hibahlangsung telahdilaksanakan sesuaiperaturan
SETJEN KL
Memastikan seluruh hibahlangsung yang diterimatelah tersaji dengan wajarpada LK
GOALS
Pengelolaan HibahLangsung sesuaiperaturan
Hibah Langsung dalamLK KL disajikan denganwajar
Tidak terdapat temuanterkait hibah langsungpada LK KL
KL terhindar dariSANKSI tidakdiperkenankanmenerima Hibah yang penarikannya tidakmelalui Kuasa BUN
INGAT!!!SATU SATKER mendapat temuan hibah 2 tahunberturut-turut, yang mendapat SANKSI adalah
SELURUH SATKER PADA KL TERSEBUT
Kementerian KeuanganRepublik Indonesia
TERIMA KASIH
@djpprkemenkeu
@djpprkemenkeu
(021) 3505052 / 3864778
www.djppr.kemenkeu.go.id/hibah
(021) 3843712