Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan...

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan• Manajemen Pembangunan• UU25/2004: Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN)• Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019 • Menguatkan Landasan untuk Keluar dari

Middle Income Trap (MIT) • UU 17/2003: Reformasi Sistem Penganggaran• Syarat Utama Keberhasilan Proses

Implementasi (Teori Implementasi Edward III)• Praktek Korupsi di Indonesia• Monitoring dan Evaluasi


Bahan Bacaan Wajib: Administrasi Pembangunan di Indonesia

(Bab 5, hal 93-162)• Sistem Administrasi Negara di

Indonesia• Perencanaan Pembangunan

di Indonesia• Pembiayaan Pembangunan• Pelaksanaan Proyek

Pembangunan• Sistem Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja• Pengawasan Pembangunan• Administrasi dan Peran Serta

Masyarakat dalam Pembangunan


ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di

Indonesiaoleh: Ginandjar Kartasasmita

Apa Itu Pembangunan?


Pembangunan adalah: proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

(Kartasasmita, 1997)

Tujuan Pembangunan:1. Peningkatan standar hidup (levels

of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

(Todaro, 2000)

How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah


Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Sarana dan Prasarana yang memadai dan

berkualitas

Pemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

Dunia usaha yg kondusif

Peningkatan kapasitasSDM

• Mengurangi ketimpangan

• Memberdayakan masyarakat

• Mengentaskan kemiskinan.

• Menambah lapangan kerja.

• Menjaga kelestarian SDA


PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas

Pemerintahan Daerah

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif bagi unsur-unsur lain.

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

pendapatan.

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

politik.

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Dilaksanakan Melalui:

Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik,

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

12dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.

Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja


Model Governance

GOVERNANCE

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM Lokal

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Supranasional

TingkatNasional

Tingkat Subnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

ExecutiveJudiciary

LegislaturePublic service

MilitaryPolice

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizations

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Media

Small / medium / large enterprisesMultinational Corporations

Financial institutions Stock exchange

BUSINESS

STATE CITIZENS


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

VISI

Masyarakat, Bangsa, dan

Negara

Pemerintah

Masyarakat

Dunia UsahaGood Governance


Sinergitas Stakeholders


UU25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

SPPN adalah Satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.


Tujuan SPPN1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)


Status Hukum Dokumen Perencanaan

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan• Sebagai alat koordinasi

seluruh stakeholders• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdaya• Penetapan standar dan

pengawasan kualitas


d s t…

d s t…


Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.


1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,

maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional


Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019

Keluar dari MIT

RT-RPJMN 2015 – 2019Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek

PolhukamBonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change

Ekonomi Kesra Lingkungan

-RB-Tertib hukum -Anti korupsi-Demokrasi-Stabilitas DN

- TranfromasiStruktur

- Resiliensi- Infrastruktur- Inovasi

Daerah

- Mutu SDM- Kemiskinan - Pemerataan- Employment- BPJS

- PengelolaanSDA dan biodiv

- Kelautan- Mitigasi

adaptasi PI

- Pemerataan- SPM terpenuhi- Urbanisasi- Pelaksanaan

Desentralisasi

KerangkaPendanaan :

APBN dan Non

KerangkaRegulasi

KerangkaKelembagaan

• MembutuhkanComprehensif reform

• Not BAU (out the box)• Prinsip berkelanjutan• Terpadu tidak sendiri-

sendiri

Delivery Mechanism

Jangka Panjang:Tercapai tahun 2030 apabila Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun

• Sangat penting untuk menguatkan fondasi keluar MIT

• Tidak boleh meleset masa 5 tahunke depan.

31

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4

PDB per kapita 2014:Sktr USD 4.000

2019:Sktr USD 7.000

2025:> USD 12.000

2015 2020 2025 20302010

Threshold Middle Income TrapUSD 12.000

BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030

Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)

Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)


34www.dadang-solihin.blogspot.com

Legislasi

Anggaran

Pengawasan

Fungsi DPR/D menurut UU 27/2009

Fungsi DPR/D menurut UU 27/2009

1.

2.

3.

UU 17/2003Reformasi Sistem PenganggaranPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Visi: Melaksanakan program kerja

Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,

kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D

Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara


1/2

UU 17/2003Reformasi Sistem Penganggaran


Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran

Pembangunan

Paradigma Lama

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu

Paradigma Baru

2/2

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)


Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).

Tujuan

Landasan Konseptual

Syarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai

sasaran program (outcome);• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-

tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja

Standar Biaya

Evaluasi Kinerja

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;

• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,

menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;

• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;

• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)


Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

sustainability)Landasan

Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi

kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

Tujuan

Landasan Konseptual

(R)APBN Prakiraan Maju

Implikasi anggaran

KPJM

Prakiraan Maju

Kebijakan ditetapkan sbg baseline

2012 2013 20142011

APBN2011

T0

RAPBN2012

T+1

Prakiraan Maju2013

T+2

Prakiraan Maju2014

T+3

REALISASI2011

T-1

APBN2012

T0

RAPBN2013

T+1

Prakiraan Maju2014

T+2

Prakiraan Maju2015

T+3

TA 2011 danKPJM 2012 - 2014

TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015

Rolling Budget

40

KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

dadang-solihin.blogspot.com

Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.


Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah


Syarat Utama Keberhasilan Proses Implementasi(Teori Implementasi Edward III)

1. Komunikasi– Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan. – Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau

bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.


2. Sumber Daya– Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

– Sumber daya tersebut dapat berwujud SDM, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

– Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.


2. Disposisi– Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki

oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. – Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

– Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.


2. Struktur Birokrasi – Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

– Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP).

– SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

– Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

– Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.


Korupsi sebagai KejahatanPersepsi

• Korupsi sbg kebiasaan ( ini yg selama ini terjadi, sehingga merusak moral bangsa )

• Korupsi sbg mismanagement (ini yg di masa lalu dianuti, sehingga negara dirugikan)

• Korupsi sbg kejahatan (ini yg harus kita kembangkan)

Kapan Kejahatan (Crime) Korupsi Terjadi ?

Manakala bertemunya unsur-unsur:• Niat untuk melakukan (desire

to act )• Kemampuan untuk melakukan

(ability to act )• Peluang / kesempatan

(opportunity )• Target yang cocok (suitable

target )


catatan : penjahat yg profesional akan melakukan kejahatannya apabila pay off > cost.

Kendala Pengungkapan TPK

• Kejahatan yang terorganisir, dalam beberapa kasus melibatkan pejabat/aparat

• Pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan

• Rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusnya rantai alat bukti

• Locus delicti bersifat lintas batas negara• Alat/sarana kejahatan semakin canggih• Hukum seringkali tertinggal dari kejahatan


Proses Pencucian Uang 1. Placement

– Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan

2. Layering– Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi

keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

3. Integration– Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya

sehingga dapat digunakan dengan aman


Modus Pencucian Uang 1. Smurfing

– Memecah-mecah transaksi dari sejumlah besar uang menjadi kecil-kecil

2. Structuring– Melakukan transaksi dari yang

semula berjumlah kecil makin lama semakin besar di bawah batas minimum pelaporan.

3. U-turn– Memutar balikkan transaksi untuk

kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.


A90

A200

A500

A1000

A5000

A1000

80

70 40

85

9995

9585

65

90100

B1000

A570

80

90

90

80

80

50

95

5

Paradigma Baru Memberantas Kejahatan• Diketahuinya “Proceeds of Crimes (Hasil Kejahatan)” adalah “LIVE

BLOOD” kejahatan.• “Proceeds of Crimes” adalah titik terlemah dari rantai kejahatan.• Menghalangi pelaku menikmati hasil kejahatan dapat

menghilangkan motivasi untuk berbuat jahat.• Pelaku selalu berusaha agar harta kekayaan hasil kejahatannya

terlihat sebagai hasil kegiatan yang sah agar aman untuk digunakan.

• Kesulitan mendeteksi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku intelektual dapat diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“FOLLOW THE MONEY”).

• Metode alternatif mengungkap kejahatan pelaku dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan adalah mengungkap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


Monev?

+ 30 Laws and Regulationsregarding M&E

Picture from John Mancini, ECM in State and Local Governmentdadang-solihin.blogspot.com 55

Definisi Monitoring• Monitoring secara umum dapat diartikan

sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain:– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan

keluarannya (fokus pada input, proses dan output)

– Pelaporan tentang kemajuan– Indentifikasi masalah-masalah

pengelolaan dan pelaksanaan.


Definisi Evaluasi• Proses menentukan nilai atau pentingnya

suatu kegiatan, kebijakan, atau program.• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik

terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.

(OECD, 2010)


58

Jenis Evaluasimenurut waktu pelaksanaan

Tahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan:

1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program

mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai:

1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

dadang-solihin.blogspot.com

Pelaporan hasil MonevTerlalu Banyak

RegulasiInefisiensi

Biaya Pelaporan Penerima Laporan• 7 UU• 11 PP• 1 Perpres• 1 Inpres• 2 Kepmen• 4 Permendagri• 20 Laporan K/L• 58 Laporan

(Pemda)

• 74 K/L• 653 Eselon I• 11.240 Eselon II • 33 Provinsi 990 SKPD• 441 Kab/Kota 13.230

SKPD• Diperkirakan kebutuhan

kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton)

• Biaya antar ......? Berapa total biaya??

• Bappenas = 8 Laporan• Depkeu = 11 Laporan• Depdagri = 20 Laporan• Kemenpan = 4

Laporan• BPK = 8 Laporan• Presiden = 20 Laporan• LAN = 1 Laporan• K/L = 5 Laporan


Gambaran Sistem M&E

www.dadangsolihin.com 60

Sekarang Akan Datang Adanya berbagai macam peraturan yang

mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan Kemdagri LAN Menpan Kemkeu Bappenas Setneg K/L terkait

Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi

Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) Evaluasi top-down Evaluasi fragmentasi 1 waktu Evaluasi pasif Kurangnya penghargaan terhadap hasil

evaluasi

Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah

Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif

Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya

Lebih efisien dan biaya rendah Memperkenalkan evaluasi yang

terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up

Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi

Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari

hasil evaluasi Adanya komunitas evaluator

Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan...

Education

Transcript of Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan...