ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN …€¦ · - Dan secara khusus penulis...
Transcript of ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN …€¦ · - Dan secara khusus penulis...
SEMANGAT BELAJAR! 1
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
SEMANGAT BELAJAR! 2
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
KATA PENGANTAR
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang RI Nomor 14
Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa
guru wajib memiliki kualifikasi akademik (kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat
jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Salah satunya adalah dengan membuat modul untuk mendukung proses
pembelajaran di kelas. Modul ini berjudul “MODUL ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI”,
yang sangat saya harapkan dapat membantu berbagai pihak yang terkait dalam
pembelajaran mengenai Peraturan CutI pada Mata Pelajaran Administrasi
Kepegawaian.
Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasi kepada berbagai pihak yang telah
mendukung dan membantu penyelesaian modul ini, khususnya kepada:
- Bapak Dr selaku Dosen Mata Kuliah Pengembangan Bahan Ajar yang telah
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan,
serta dorongan dalam rangka penyelesaian penyusunan modul ini,
- Teman – teman oferring P,
- Dan secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta
yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada
penulis, baik selama mengikuti belajar kelompok maupun dalam menyelesaikan
modul ini.
- Serta penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak dapat namanya
penulis ucapkan satu persatu, pihak yang memberikan bantuan secara langsung
maupun tidak langsung, terima kasih.
Penulis sangat berharap masukan dan saran dari pembaca, yang tentunya akan
membantu perkembangan pengetahuan, dan juga penyempurnaan modul ini di waktu
mendatang.
Malang, 21 November 2015
Penulis
SEMANGAT BELAJAR! 3
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR ............................................................................................... 2
DAFTAR ISI .............................................................................................................. 3
PETA KEDUDUKAN MODUL .............................................................................. 4
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 5
1.2 Deskripsi Singkat ................................................................................................. 5
1.3 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar .............................................................. 6
1.4 Relevansi atau Manfaat ........................................................................................ 6
1.5 Tujuan Pembelajaran ........................................................................................... 7
1.6 Petunjuk Penggunaan Modul ............................................................................... 7
Bab II Kegiatan Belajar
2.1 Kompetensi Dasar ................................................................................................ 8
2.2 Materi Pokok ........................................................................................................ 8
2.3 Uraian Materi ....................................................................................................... 8
2.4 Rangkuman .......................................................................................................... 18
2.5 Tugas Latihan ...................................................................................................... 19
2.6 Tugas Mandiri ..................................................................................................... 19
Bab III Evaluasi
3.1 Maksud dan Tujuan Evaluasi ............................................................................... 20
3.2 Materi Evaluasi .................................................................................................... 20
3.3 Soal-soal Evaluasi ................................................................................................ 20
Bab IV Penutup
4.1 Tindak Lanjut ....................................................................................................... 21
4.2 Harapan ................................................................................................................ 21
4.3 Daftar Pustaka ...................................................................................................... 21
TENTANG PENULIS
SEMANGAT BELAJAR! 4
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
PETA KEDUDUKAN MODUL
PENGERTIAN CUTI
MANFAAT CUTI
JENIS-JENIS CUTI
LANDASAN HUKUM TENTANG CUTI
PERATURAN TENTANG CUTI
PEMBERI CUTI
SEMANGAT BELAJAR! 5
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sehubungan dengan perubahan kurikulum yaitu dari kurikulum KTSP 2006
menjadi Kurikulum 2013 maka guru dituntut untuk mampu mengikuti perubahan
tersebut, baik terkait metode pembelajaran, bahan-bahan belajar maupun modul yang
digunakan. Hal ini juga dikarenakan dalam Kurikulum 2013 ini, terdapat penambahan
mata pelajaran yang telah diatur secara rapi dan dikemas dalam kurikulum ini, juga
adanya beberapa mata pelajaran baru yang ditambahkan dalam struktur kurikulum ini.
Berdasarkan perubahan tersebut yang telah secara umum dibahas di atas, maka
guru perlu untuk membuat modul dalam hal sebagai usaha memperlancar proses belajar
mengajar di kelas serta mengorganisir terkait kompetensi apa saja yang perlu dimiliki
siswa pada satu saat tertentu dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam modul, terdapat
batasan-batasan yang akan mempermudah dalam mengontrol pembelajaran dan
memberian materi kepada siswa di kelas.
Dengan demikian, maka modul ini penulis buat dengan harapan dapat membantu
memperlancar pembelajaran di kelas. Dan juga untuk memberikan sumbangan
pengetahuan yang berguna bagi para pembelajar.
1.2 DESKRIPSI SINGKAT
Modul ini memuat tentang materi Peraturan Cuti yang merupakan salah satu pokok
bahasan dalam Mata Pelajaran Administrasi Kepegawaian. Isi modul memuat
pengertian cuti dan jenis-jenis cuti yang ada sesuai dengan pokok materi yang telah
diatur dalam silabus Administrasi Kepegawaian kelas XI, semester 2.
SEMANGAT BELAJAR! 6
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
1.3 KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
1.3.1 Kompetensi Inti:
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4: Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
1.3.2 KOMPETENSI DASAR
3.6 Mengemukakan tentang peraturan cuti.
4.6 Mengkaji tentang peraturan cuti.
1.4 RELEVANSI ATAU MANFAAT
Manfaat dari modul ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai
peraturan cuti dan membantu guru melaksanakan pembelajaran di kelas terkait Mata
Pelajaran Administrasi Kepegawaian: Peraturan Cuti.
SEMANGAT BELAJAR! 7
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
1.5 TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian cuti.
2. Siswa mampu menjelaskan konsep peraturan cuti di Indonesia.
3. Siswa mampu menyebutkan apa saja prinsip-prinsip organisasi kantor dan
menguraikan konsep dari prinsip-prinsip yang ada.
4. Siswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis cuti.
5. Siswa mampu membuat surat permohonan untuk berbagai jenis cuti.
6. Memahami konsep dan ruang lingkup peraturan cuti.
7. Siswa memahami perbedaan peraturan cuti berdasarkan kebijakan setiap
organisasi yang ada dilingkungan tempat tinggalnya.
1.6 PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
1. Bacalah modul ini dengan teliti dan saksama.
2. Pelajari modul ini dari awal sampai akhir.
3. Kerjakan dan jawablah soal-soal yang ada pada modul dengan baik dan benar.
4. Jika dalam mempelajari modul ini masih belum paham baca dan pahami
kembali isi modul dengan teliti.
5. Apabila dalam membaca atau mempelajari modul ini mempunyai kritik atau
saran dapat ditulis pada lembar akhir buku ini.
SEMANGAT BELAJAR! 8
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
BAB II
KEGIATAN BELAJAR
2.1 KOMPETENSI DASAR
3.6 Mengemukakan tentang peraturan cuti.
4.6 Mengkaji tentang peraturan cuti.
2.2 MATERI POKOK
1. Pengertian cuti
2. Jenis-jenis cuti
2.3 URAIAN MATERI
1. Pengertian Cuti
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk
beristirahat dan sebagainya.
- Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Bebas
Cuti (dari bahasa Hindi chutti) atau perlop (dari bahasa Belanda verlof) adalah
ketidakhadiran sementara, misalnya dari tugas angkatan bersenjata. Dalam kasus
itu, cuti adalah liburan. Di beberapa negara Persemakmuran (seperti Australia dan
Selandia Baru), cuti adalah kepentingan karyawan yang dikenal sebagai cuti dinas
panjang.
- Pengertian cuti dari menurut asalnya
Cuti berasal dari bahasa Hindi “chutti” atau perlop (verlop) dalam bahasa
Belanda yang berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan
tertentu yang mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Cuti bertujuan
untuk menjamin kesegaran jasmanis dan rohani pegawai yang bersangkutan. Di
beberapa negara seperti Australia dan Selandia Baru, cuti merupakan kepentingan
SEMANGAT BELAJAR! 9
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
karyawan yang dikenal sebagai cuti dinas yang panjang. Sesuai dengan ketentuan
yang terdapat pada pasak 8 UPK 1974, semua pegawai negeri berhak cuti, termasuk
juga calon pegawai negeri sipil.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Atau dapat juga merupakan hak bagi Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang
dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.
2. Manfaat Cuti
Umumnya setiap perusahaan memberikan hak cuti untuk karyawannya yang bisa
diambil sekitar 12 kali atau lebih per tahun. Cuti tersebut bisa digunakan untuk berbagai
kepentingan seperti menikah, liburan, atau hal lain yang ingin Anda lakukan ketika hari
kerja.
Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat
(2), yang menyebutkan bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan
sekurang-kurangnya 12 hari kerja.
Sayangnya beberapa orang tidak terlalu peduli dengan jatah cuti yang diberikan
perusahaan. Padahal cuti memberikan manfaat positif yang juga berpengaruh terhadap
pekerjaan Anda saat ini. Berikut keuntungan mengambil cuti yang dijelaskan oleh
psikolog muda, Wulan Ayu Ramadhani, M. Psi:
Hilangkan Jenuh
Cuti dapat menghilangkan jenuh. Saat Anda merasa bosan dengan pekerjaan
sebaiknya segera ambil cuti. Jangan langsung terburu-buru memutuskan resign. Coba
ambil waktu libur untuk kembali menyegarkan pikiran Anda.
Buat Anda Lebih Produktif
Salah satu keuntungan mengambil hak libur di hari kerja bisa meningkatkan
produktivitas.
SEMANGAT BELAJAR! 10
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
Mendapatkan Inspirasi Baru
Bagi seseorang yang bekerja di bidang kreatif, salah satu manfaat cuti bisa
mendapatkan inspirasi baru. Inspirasi tersebut tentunya akan memacu semangat Anda
ketika bekerja. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melakukan aktivitas atau berpergian
ke tempat yang belum pernah dikunjungi.
3. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mengatur tentang cuti adalah:
1) Pasal 5 UU nomor 8 tahun 1974.
2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
3) Surat edaran kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977.
4. Jenis-jenis Cuti
1) Cuti Tahunan
Cuti tahunan merupakan cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah
bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus dan berhak atas cuti
tersebut selama dua belas hari kerja. Cuti tahunan dapat diambil secara terpisah-pisah
dengan ketentuan setiap bagain tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
Syarat-syrat cuti tahunan
Pegawai yang bersangkutan telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara
terus menerus.
Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang.
Lama cuti tahunan
Lama cuti tahunan adalah 12 hari kerja, dan tidak dapat dipecah-pecah hingga
jangka waktu kurang dari tiga hari kerja.
SEMANGAT BELAJAR! 11
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
Cuti tahunan dapat ditambah 14 hari kerja apabila transportasi ke tempat yang
dituju dalam kondisi sulit ditempuh.
Penangguhan Cuti Tahunan
Demi kepentingan dinas mendesak, cuti tahunan dapat ditangguhkan paling
lama satu tahun, dan dapat diambil dalam tahun berikutnya dengan lama cuti 24 hari
kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.
Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak atas Cuti
Guru sekolah dasar
Dosen perguruan tinggi yang mendapat libur menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil
dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti
tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam
kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih, dapat diambil dalam tahun
berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja, termasuk cuti tahunan
dalam tahun yang sedang berjalan.
Apabila cuti tahunan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka waktu
cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari. Ketentuan ini
tidak berlaku bagi cuti tahunan yang diambil kurang dari 12 (dua belas) hari kerja.
Untuk kepentingan dinas cuti tahunan dpat ditangguhkan pelaksanaannya oleh
pejabat yang berwenang memberikan cuti tahunan. Penangguhan ini tidak boleh lebih
lama dari satu tahun. Apabila terjadi penangguhan maka cuti tahunan yang
ditangguhkan itu dapat diamil oleh PNS yang bersangkutan dalam tahun berikutnya
selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.
SEMANGAT BELAJAR! 12
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
2) Cuti Besar
Syarat-syarat cuti besar
Pegawai yang bersangkutan telah bekerja sekruang-kurangnya enam tahun terus
menerus.
Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada pejabat yang
berwenang.
Pegawai yang bersangkutan telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang
berwenang.
Lama cuti Besar
Lama cuti besar adalah selama tiga bulan.
Cuti besar yang tidak diambil
Apabila tidak diambil tepat pada waktunya, cuti besar dapat diambil pada tahun-
tahun berikutnya.
Keterlambatan mengambil cuti besar tidak diperhitungkan dalam pengambilan cuti
besar berikutnya.
Hal lain yang terkait
Selama menjalankan cuti besar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap
menerima penghasilan penuh.
Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti besar tidak berhak lagi atas cuti
tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
Cuti besar dapat digunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenui
kewajiban agama seperti menunaikan ibadah haji. PNS yang mengambil cuti besar
kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
SEMANGAT BELAJAR! 13
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
3) Cuti Sakit
Syarat-syarat cuti sakit
Cuti sakit diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai yang bersangkutan harus memberitahu alasannya.
Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang
berwenang.
Lama cuti sakit
1-2 hari : pegawai yang bersangkutan harus memberitahu atasannya.
3-14 hari : pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter.
15 hari- 1,5 tahun : pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat
keterangan dokter yang ditunjuk.
Jika lebih dari 1,5 tahun tidak sembuh, kesehatan pegawai yang bersangkutan diuji
oleh dokter yang ditunjuk. Kemungkinan tindakan yang diambil berkenaan dengan
hasil pengujian kesehatan tersebut adalah: pegawai yang bersangkutan
diberhentikan dari jabatan dengan mendapat uang tunggu, apabila ada harapan
sembuh.
Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri
sipil, jika tidak ada harapan sembuh.
1,5 bulan untuk gugur kandung.
Cuti sakit karena kecelakaan dan membutuhkan perawatan diberikan sampai
pegawai yang bersangkutan sembuh. Selama cuti sakit pegawai mendapat
penghasilan penuh.
Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan tersebut PNS yang bersangkutan:
belum sembuh dari penyakitnya, tetapi ada harapan sembuh dan dapat bekerja
kembali sebagai PNS, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena
sakit, dengan mendapat uang tunggu menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan untuk dapat bekerja
kembali sebagai PNS, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundng-undangan yang
SEMANGAT BELAJAR! 14
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
berlaku. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit
paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas
kewajibannya yang mengakibatkan PNS tersebut perlu mendapatkan perawatan,
behak atas cuti sakit sampai sembuh.
4) Cuti Bersalin
Cuti bersalin merupakan cuti yang diberikan/diajukan karena alasan
bersalin/melahirkan bagi pegawai perempuan. Adapun syarat-syarat cuti bersalin
adalah:
Cuti bersalin diberikan kepada pegawai negeri sipil wanita.
Cuti bersalin hanya berlaku untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan
untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, cuti diberikan diluar tanggungan
Negara.
Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang memberikan cuti.
Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang
berwenang memberikan cuti.
Lama Cuti Bersalin
Cuti bersalin diberikan selama satu bulan sebelum persalinan, dan dua bulan
sesudah persalinan dan selama cuti bersalin pegawai yang bersangkutan tetap
mendapat penghasilan penuh.
5) Cuti Karena Alasan Penting
Syarat-syarat:
Cuti ini diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil.
Alasan penting yang dipergunakan dalam cuti ini yaitu: Bapak/Ibu, suami/istri,
anak, adik, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
SEMANGAT BELAJAR! 15
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
Salah seorang anggota keluarga meninggal dunia dan menurut ketentuan pegawai
negeri yang bersangkutan harus mengurus hak anggota keluarganya yang
meninggal dunia itu.
Pegawai yang bersangkutan melangsungkan perkawinan yang pertama.
Alasan penting lain yang ditetapkan oleh presiden.
Pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang.
Pegawai yang bersangkutan telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang
berwenang.
Lama cuti karena Alasan penting
Lama cuti karena alasan penting diberikan untuk maksimal dua bulan.
Hal-hal lain yang terkait
Apabila keadaan mendesak, sehingga keputusan dari pejabat yang berwenang
belum turun, maka pejabat tertinggi di tempat kerja pegawai negeri sipil yang
bersangkutan dapat memberikan izin sementara, yang kemudian disampaikan kepada
pejabat yang berwenang. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, pejabat yang
berwenang segera memberikan keputusan cuti karena alasan penting kepada pegawai
yang bersangkutan.
6) Cuti diluar Tanggungan Negara
Syarat-syarat cuti diluar tanggungan Negara
Pegawai yang bersangkutan telah memiliki masa kerja lima tahun secara terus
menerus.
Pegawai yang bersangkutan memiliki alasan pribadi atau mendesak.
Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan cuti kepada pejabat yang
berwenang.
Cuti diberikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang memberikan
cuti setelah mendapat izin dari kepala BAKN.
SEMANGAT BELAJAR! 16
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
Lama cuti diluar tanggungan Negara
Cuti diluar tanggungan Negara diberikan paling lama untuk tiga tahun.
Cuti tersebut dapat diperpanjang selama satu tahun setelah pegawai yang
bersangkutan mendapat izin dari kepala BAKN
Penghasilan, Kedudukan dan Kewajiban
Pegawai yang mengambil cuti ini tidak mendapat penghasilan.
Pegawai yang mengambil cuti ini dibebaskan dari jabatan.
Pegawai yang bersangkutan harus segera melapor setelah cuti selesai.
Setelah cuti selesai, pegawai yang bersangkutan dapat ditempatkan kembali apabila
ada lowongan.
Apabila tidak ada lowongan, hal ini harus dilaporkan kepada BAKN.
Bila tidak mungkin ditempatkan kembali, pegawai yang bersangkutan
diberhentikan dari jabatan dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya.
Masa kerja
Masa cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja
pegawai negeri sipil.
Cuti diluar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya
Permintaan cuti diluar tanggungan Negara untuk keperluan di atas tidak akan
ditolak.
Pegawai yang mengambil cuti karena alasan tersebut tidak dibebeaskan dari
jabatannya, sehingga jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.
Cuti ini tidak memerlukan persetujuan BAKN.
Lama cuti diluar tanggungan Negara karena alasan diatas sama dengan lama cuti
bersalin.
Pegawai yang bersangkutan tidak menerima penghasilan dari Negara dan lama cuti
tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa kerja sebagai pegawai Negeri Sipil.
SEMANGAT BELAJAR! 17
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
5. Peraturan Cuti di Indonesia
UU No. 43 Tahun 1999 Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian Pasal 8:
Yang dimaksud cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu
tertentu.
Dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk
kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberian cuti.
Cuti Pegawai Negeri terdiri dari, cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting,
cuti besar, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan negara.
Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk
memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah haji.
PP. No. 24 Tahun 1976:
Cuti adalah kedaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Tujuan: untuk memberikan kesempatan istirahat bagi PNS dalam rangka menjamin
kesegaran jasmani dan rohaninya.
Untuk kepentingan PNS yang bersangkutan.
6. Mengenai Pemberi Cuti
Adapun pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti adalah sebagai berikut.
Pemimpin lembaga tertinggi/ tinggi Negara bagi pimpinan kesekretariatan
lembaga tertinggi/tinggi Negara.
Menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, pimpinan
kesekretariatan lembaga tertinggi/ tinggi Negara dan pejabat lain yang
ditentukan oleh presiden bagi pegawai negeri sipil dalam lingkungan
kekuasaaanya.
SEMANGAT BELAJAR! 18
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
Kepala perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang
ditugaskan pada perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri.
Gubernur dan bupati/walikota berwenang memberikan cuti kepada pegawai
negeri sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali cuti diluar
tanggungannya.
Menteri/pimpinan lembaga bagi pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakan
atau diperbantukan di daerah otonomi yang mengambil cuti diluar tanggungan
Negara.
Para pejabat yang ada dibawah para pejabat tersebut diatas, setelah mendapat
pendelegasian dari para pejabat tersebut diatas berhak memberikan cuti, kecuali
cuti diluar tanggungan Negara. Pendelegasian tersebut dilakukan dengan
mempergunakan surat keputusan.
2.4 RANGKUMAN
Cuti berasal dari bahasa Hindi “chutti” atau perlop (verlop) dalam bahasa Belanda
yang berarti ketidakhadiran secara sementara atau tertentu karena alasan tertentu yang
mendapat keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Cuti bertujuan untuk menjamin
kesegaran jasmanis dan rohani pegawai yang bersangkutan. Di beberapa negara seperti
Australia dan Selandia Baru, cuti merupakan kepentingan karyawan yang dikenal
sebagai cuti dinas yang panjang. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasak 8
UPK 1974, semua pegawai negeri berhak cuti, termasuk juga calon pegawai negeri
sipil.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu
tertentu. Atau dapat juga merupakan hak bagi Negeri Sipil berupa izin tidak masuk
kerja yang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas
mendesak.
Jenis-jenis cuti:
1) Cuti besar
2) Cuti sakit
SEMANGAT BELAJAR! 19
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
3) Cuti bersalin
4) Cuti karena alasan penting
5) Cuti diluar tanggungan negara
2.5 LATIHAN/TUGAS
1. Jelaskan menggunakan kata-kata Anda sendiri mengenai pengertian cuti!
2. Bagaimana menurut Anda terkait manfaat cuti di dunia nyata? Jelaskan!
3. Jelaskan mengenai landasan hukum cuti!
4. Sebutkan dan jelaskan apa saja jenis-jenis cuti!
5. Kemukakan mengenai peraturan cuti di Indonesia!
6. Jelaskan siapa saja yang berhak memberi cuti!
2.6 TUGAS MANDIRI
Carilah contoh permohonan cuti dari berbagai sumber dan buatlah permohonan
cuti untuk masing-masing jenis cuti!
SEMANGAT BELAJAR! 20
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
BAB III
EVALUASI
3.1 MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI
Dengan adanya evaluasi guru dapat:
1. Mengetahui sampai di mana pemahaman siswa tentang materi yang sudah
dipelajari.
2. Menjadi tolak ukur penempatan ranking dan kelompok-kelompok belajar
siswa.
3. Menentukan langkah selanjutnya terkait kegiatan pembelajaran.
3.2 MATERI EVALUASI
1. Pengertian cuti
2. Manfaat cuti
3. Landasan hukum cuti
4. Jenis cuti
5. Peraturan cuti di Indonesia
6. Pemberi cuti.
3.3 SOAL-SOAL EVALUASI
1. Jelaskan menggunakan kata-kata Anda sendiri mengenai pengertian cuti!
2. Bagaimana menurut Anda terkait manfaat cuti di dunia nyata? Jelaskan!
3. Jelaskan mengenai landasan cuti!
4. Sebutkan dan jelaskan apa saja jenis-jenis cuti!
5. Kemukakan mengenai peraturan cuti di Indonesia!
6. Jelaskan siapa saja yang berhak memberi cuti!
SEMANGAT BELAJAR! 21
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
BAB IV
PENUTUP
4.1 TINDAK LANJUT
Pengembangan modul dan revisi modul.
4.2 HARAPAN
Penulis berharap modul ini dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran
yang aktif dan semoga modul ini memberikan sumbangan pengetahuan yang luas
bagi para pembaca.
4.3 DAFTAR PUSTAKA
1. Ardian, Zul Afdi, SH. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SMEA, Penerbis
Armico, Bandung: 1990.
2. Wursanto. 1988. Manajemen Kepegawaian 2. Hal 69. Yoyakarta: Kanisius.
3. Sitorus, Jhon Miduk. 2014. Administrasi Kepegawaian. Jakarta.
4. http://kbbi.web.id/cuti
5. http://kamusbisnis.com/arti/cuti-tahunan/
6. https://id.wikipedia.org/wiki/Cuti
7. http://wikipns.com/macam-macam-cuti-pns/
8. http://www.sdm.depkeu.go.id/manajemen.cfm?id=5
9. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50988320dc47c/cuti-tahunan
SEMANGAT BELAJAR! 22
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MODUL MENGEMUKAKAN DAN MENGKAJI PERATURAN CUTI
TENTANG PENULIS
Nama : Ariny Ariestanti Wynanda Bata
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 11 April 1996
Angkatan Tahun 2013
Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang