ADLN - Perpustakaan Universitas...
Transcript of ADLN - Perpustakaan Universitas...
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
iv
SKRIPSI INI
SAYA PERSEMBAHKAN
KEPADA
KELUARGAKU
DAN
NEGARAKU
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
v
MOTTO
TIDAK ADA KEBERHASILAN TANPA PERJUANGAN
DAN
TIDAK ADA PERJUANGAN TANPA PENGORBANAN
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
vi
KATA PENGANTAR
Skripsi dengan judul “PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN
2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)” ini dilakukan dalam rangka mencapai gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Terselesaikannya penulisan skripsi dan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini tidak lepas dari motivasi, bimbingan
yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis
menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :
1. Bapak Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. sebagai pembimbing,
yang dalam kesibukannya meluangkan waktu untuk memberi perhatian dan
memberi petunjuk selama dalam proses penulisan skripsi ini hingga akhir
penyusunan skripsi ini.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta, H. Hery Pramudya W. S., S.H. dan Hj. Dwi
Retno Widayanti, S.H. serta Adikku tersayang Radityo Palevi atas kasih sayang
yang tulus ikhlas, doa dan motivasi yang tidak pernah putus. Serta keluarga
yang mendoakan dan memberi dukungan.
3. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Prof. Dr. Muchammad
Zaidun, S.H., Msi. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof.
Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I, Koesrianti S.H., LL.M.,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
vii
4. Ph.D. selaku Wakil Dekan II, dan Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku
Wakil Dekan III.
5. Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali
yang selalu memberikan saran dan arahan dalam membimbing penulis selama
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Bapak Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum
Bisnis yang turut membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Tim Dosen Penguji, Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H., Bapak Dr. Agung
Sudjatmiko, S.H., M.H., serta Ibu Dr. Zahry Vandawati C., S.H., M.H. yang
telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis pada tanggal 25 Juni
2014.
8. Seluruh civitas akademika serta Dosen Pengajar, khususnya Dosen pada
Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah
membantu penulis selama melakukan studi dan dalam melakukan penulisan
skripsi ini.
9. Ritmaleli Arum, atas doa dan motivasi yang diberikan serta waktu yang
direlakan demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Saudaraku, Anggara Alfriedo Yudhamardika dan Disthira Alfrieda Rosita, atas
doa dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan dan
tulis satu persatu, atas berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga selama
kebersamaan dari awal hingga akhir dalam menempuh pendidikan di Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
viii
12. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan
dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini.
Kebaikan saudara sekalian tidak akan saya lupakan dan saya hanya dapat
berdoa, semoga Allah SWT membalas segala perbuatan baik saudara sekalian
selama ini. Saya menyadari penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu
saya dengan senang hati menerima kritik dan saran guna penyempurnaan tulisan
ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.
Surabaya, 15 Juli 2014
Penulis
Ardiansyah Herviyan Pratama
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ix
ABSTRAK
Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 mengenai putusan atas kasus
persekongkolan tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1
dan Paket 13). Para Terlapor telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, dimana para terlapor telah terbukti melakukan kegiatan yang dilarang yaitu
persekongkolan tender. Persekongkolan tender merupakan bentuk kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau
menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat. Oleh karena pelanggaran tersebut, para terlapor mendapat sanksi
berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.
Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Putusan, KPPU, Dinas Pendidikan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. iv
HALAMAN MOTTO .................................................................................. v
KATA PENGANTAR .................................................................................. vi
ABSTRAK .................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................. x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................. 14
1.3 Tujuan Penulisan ............................................................... 14
1.4 Manfaat Penulisan ............................................................. 15
1.5 Metode Penelitian .............................................................. 16
1.5.1 Tipe Penelitian .......................................................... 16
1.5.2 Pendekatan Masalah ................................................. 16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum ............................................. 17
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
xi
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ....................... 19
1.5.5 Analisa Bahan Hukum ............................................. 19
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika ...................................... 19
BAB II PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG
CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
2.1 Prinsip-Prinsip Utama Pengadaan Barang/Jasa ................. 22
2.2 Konsep Persekongkolan Tender ........................................ 26
2.2.1 Pengertian Persekongkolan ....................................... 26
2.2.2 Pengertian Tender .................................................... 28
2.2.3 Pengertian Persekongkolan Tender .......................... 29
2.3 Larangan Persekongkolan Tender dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 ......................................................... 30
2.3.1 Unsur Persekongkolan Tender .................................. 30
2.3.2 Bentuk Persekongkolan Tender ............................... 35
2.3.3 Indikasi Persekongkolan dalam Tender ................... 39
2.4 Pendekatan Yuridis dalam Persekongkolan Tender .......... 42
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
xii
2.5 Dampak Persekongkolan Tender ....................................... 44
BAB III PENANGANAN KPPU TERHADAP PERKARA TENDER
PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET
13)
3.1 Penanganan Perkara Oleh KPPU Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ................... 47
3.2 Penanganan Perkara Oleh KPPU Berdasarkan Peraturan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun
2010 .................................................................................. 49
3.3 Upaya Hukum .................................................................... 67
3.4 Saran KPPU ....................................................................... 69
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ........................................................................ 72
4.2 Saran .................................................................................. 73
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
xiii
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dunia bisnis semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Persaingan
antar pelaku usaha di dunia bisnis dan ekonomi pun terjadi dan merupakan suatu
keharusan yang harus dijalani oleh pelaku usaha. Para pelaku usaha semakin giat
meningkatkan usaha mereka dengan berbagai macam cara dan trik untuk dapat
bersaing dalam pasar bersangkutan.
Pada hakikatnya setiap orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk
memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidup, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas
dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang
menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan
usaha yang berbeda. Keadaan inilah yang menimbulkan persaingan di antara para
pelaku usaha.
Namun pada kenyataannya, banyak perilaku tidak sehat yang terjadi dalam
dunia usaha, para pelaku usaha cenderung ingin mendapatkan kekuasaan pasar
sehingga dapat mengendalikan harga dan faktor-faktor lain yang menentukan
jalannya transaksi usaha, termasuk diantaranya untuk mendapatkan keuntungan
yang sebesar-besarnya dalam hal ekonomi. Untuk dapat menciptakan kekuasaan
pasar tersebut, para pelaku usaha melakukan berbagai macam tindakan dan usaha
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
2
yang merugikan pesaingnya, diantaranya membuat berbagai macam rintangan
perdagangan (barrier to entry), melakukan pembatasan pasar (market restriction),
membuat kesepakatan-kesepakatan kolusif (collusive agreement) untuk mengatur
harga, membatasi output, dan menjalankan praktek-praktek anti persaingan lainnya.
Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan di antara pelaku
usaha. Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para
pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan
pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang rendah. Persaingan hanya ada
bila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para
pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha
berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas
dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan
merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi
yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya
perusahaan dalan memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan
tersingkir secara alami dari arena pasar.1
Dengan latar belakang banyak sekali pelaku usaha yang melakukan
persaingan tidak sehat dalam pasar yang bersangkutan maka lahirlah Hukum
Persaingan Usaha. Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur tentang
interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan
ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Motif-motif ekonomi
1 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Deutsche
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Indonesia, 2009, h. 2.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
3
tersebut adalah maksimalisasi profit atau laba, penguasaan pasar (market power),
posisi dominan (dominant position), dan yang terakhir adalah efisiensi sumber
daya. Oleh karena itu, untuk memahami apa dan bagaimana hukum persaingan
usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman
konsep dasar ekonomi yang dapat menjelaskan rasionalitas munculnya perilaku-
perilaku perusahaan di pasar.2
Upaya pemerintah agar dapat mewujudkan suatu perekonomian negara
yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha dibutuhkan
suatu pengaturan tersendiri tentang dunia persaingan usaha. Untuk menjamin
kondisi persaingan usaha yang sehat tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana
tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Perundang-undangan antimonopoli Indonesia tidak bertujuan untuk
melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena
2 Ibid, h. 21.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
4
itu ketentuan Pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang
antimonopoli, yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, di mana terdapat
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan
perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta
penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada (Huruf b dan c), sehingga bagi
semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi mendapat kesempatan
berusaha yang sama.
Selain itu Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan tujuan sekunder
undang-undang antimonopoli, yang ingin dicapai melalui sistem persaingan usaha
yang bebas dan adil: kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yang efisien
(Huruf a dan d bagian pembukaan UU No. 5 Tahun 1999), tujuan-tujuan yang mana
sudah disebutkan dalam Huruf a dan d bagian pembukaan UU No. 5 Tahun 1999.
Sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu
penyediaan barang dan jasa yang optimal bagi para konsumen. Menurut Teori
persaingan usaha yang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan
tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis, yaitu
memaksakan alokasi faktor sumber daya, faktor produksi dan faktor distribusi.
Sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas,
penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan
serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen
(fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang
optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
5
persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar
berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).3
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat substansi, sebagai berikut :
I. Larangan terhadap dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan perjanjian yang
bersubstansi :
a. Praktek Oligopoli yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk
menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang
dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
b. Penetapan Harga yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk
menetapkan harga (Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999), diskriminasi harga
(Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999), membuat harga di bawah harga pasar
(Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999), atau melarang penjualan kembali
dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan (Pasal 8 UU
No. 5 Tahun 1999).
c. Pembagian wilayah pemasaran yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau
lebih untuk menetapkan wilayah pemasaran atau alokasi pasar sehingga
dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
3 Ibid, h. 17.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
6
d. Pemboikotan yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk
menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama atau
menolak untuk menjual produk pelaku usaha lain (Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999).
e. Kartel yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk mempengaruhi
harga dengan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999).
f. Trust yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk membentuk
gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan kelangsungan
perusahaan masing-masing dengan tujuan mengontrol dan untuk
pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999).
g. Oligopsoni yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk
menguasai pasokan agar dapat mengendalikan harga yang dapat
mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
(Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
h. Integrasi vertikal yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih untuk
menguasai rangkaian produksi yang berkelanjutan yang dapat
merugikan masyarakat dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
(Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
7
i. Perjanjian Tertutup yaitu perjanjian dua pelaku usaha atau lebih yang
berisi syarat bahwa penerima pasokan hanya akan memasok atau tidak
akan memasok produk tersebut kepada pelaku usaha lain (Pasal 15
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
j. Perjanjian dengan pihak luar negeri (perjanjian dengan pelaku usaha
luar negeri yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
II. Larangan terhadap suatu kegiatan atau tindakan sebagai berikut :
a. Monopoli (pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi
dan pemasaran yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat).
b. Monopsoni (pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau
menjadi pembeli tunggal yang dapat mengakibatkan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat).
c. Penguasaan Pasar (pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa
kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi pelaku
usaha untuk melakukan kegiatan yang sama, menghalangi konsumen
bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu, membatasi peredaran dan
penjualan produk).
d. Persekongkolan (pelaku usaha dilarang melakukan tender olusif,
bersekongkol mendapatkan perusahaan pesaing, bersekongkol untuk
menghambat produksi).
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
8
III. Penyalahgunaan posisi dominan
a. Dilarang menggunakan posisi dominan secara langsung maupun tidak
langsung untuk menetapkan syarat perdagangan guna menghalangi
konsumen (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
b. Dilarang merangkap jabatan direktur/komisaris di dua perusahaan atau
lebih bila perusahaan lainnya berada dalam pasar bersangkutan yang
sama atau memiliki keterkaitan (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999).
c. Dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis
apabila mengakibatkan satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% pangsa pasar (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999).
d. Merger, akuisisi dan konsolidasi (Pasal 28 dan 29 Undang-Undang
nomor 5 Tahun 1999).
Sanksi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dibagi dua, yaitu sanksi
administratif (kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan sanksi pidana
(kewenangan peradilan umum). Terdapat Pengecualian dalam Pasal 50 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu :
a. Perbuatan dan atau perjanjian itu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perjanjian yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan waralaba;
c. Yang berkaitan dengan standar teknis;
d. Perjanjian dalam kerangka keagenan;
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
9
e. Perjanjian kerjasama penelitian;
f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
g. Perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka ekspor dengan tidak mengganggu pasokan dalam negeri;
h. Pelaku usaha kecil;
i. Kegiatan usaha koperasi yang melayani anggotanya.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk
menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu : 4
1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya
persaingan di antara pelaku usaha.
Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur dapat dilihat dari
cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain, misalnya dalam
persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan
panitia lelang untuk memenangkan tender, sehingga pelaku usaha lainnya tidak
mendapat kesempatan untuk memenangkan tender.
Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat
dari cara pelaku usaha bersaing dengan pelaku usaha lain dengan melanggar
4 Mustafa Kamal, Hukum Persaingan Usaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 17.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
10
ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan
yang telah disepakati.5
Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya
persaingan di antara pelaku usaha melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Dalam
pasar ini mungkin tidak terdapat kerugian pada pesaing lain, dan para pelaku juga
tidak mengalami kesulitan. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha
menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.6
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan berfungsi
sebagai suatu aturan yang mampu menata dan mengatur praktek usaha yang
kondusif bagi terciptanya persaingan yang sehat dan memberikan perlindungan
yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan
usaha yang sehat serta memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih
mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-
Undang Dasar 1945.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
maka pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU
merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai wewenang untuk menyusun peraturan pelaksana
5 Ibid 6 Ibid, h. 18.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
11
dan memeriksa pihak-pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, serta memberi putusan yang mengikat dan menjatuhkan sanksi kepada
pihak yang terbukti melanggar.
Salah satu pengawasan KPPU dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
adalah tentang persekongkolan (conspiracy) yang tertuang dalam Pasal 22, Pasal
23, dan Pasal 24. Persekongkolan yang dilarang menurut Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 adalah mencakup persekongkolan untuk mengatur pemenang
tender, Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang persekongkolan
untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat diklasifikasikan
sebagai rahasia perusahaan, serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
melarang persekongkolan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang
dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu
berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang
dipersyaratkan.
Penulisan skripsi ini akan memfokuskan kepada ketentuan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang persekongkolan tender.
Kegiatan persekongkolan tender merupakan salah satu kegiatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Persekongkolan tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-
kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup
jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
12
kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi
dalam tender (collusive tender) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku
usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau
persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang
memiliki potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara
menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi disetiap
tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh
pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender,
hingga pengumuman tender.7
Terdapat prinsip-prinsip umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu : efisien, efektif,
transparan, terbuka, bersaing, adil atau non diskriminatif, dan akuntabel.
Dasar Penerapan Pasal 22 Undang-Undng Nomor 5 Tahun 1999 adalah
tender atau penawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender
terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas.8
Seperti pada kasus persekongkolan tender Pengadaan Barang Cetakan Dan
Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 Dan Paket 13). Persekongkolan ini dilakukan oleh panitia
7 Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan
Persekongkolan Dalam Tender, 2010, h. 6. (selanjutnya disebut KPPU I)
8 Ibid, h. 8.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
13
tender yang merupakan media bagi CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, serta
CV. Padang Mas. Keempatnya telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis
KPPU menyimpulkan adanya kerjasama antara CV. Budi Utomo, PT. Madju
Medan Cipta serta CV. Padang Mas.
Dalam perkara tersebut terdapat 2 paket yang menjadi objek perkara, yaitu:
1. Paket 1 : Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan
Pendidik SD Tahun 2011 senilai Rp 4.154.758.500,- (empat milyar seratus
lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Paket 13 : Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan
Pendidik SD Tahun 2010 senilai Rp 3.610.000.000,- (tiga milyar enam ratus
sepuluh juta rupiah).
Dalam Proses tender tersebut para terlapor dinyatakan secara sah terbukti
melakukan pelanggaran yaitu bersama-sama melakukan kerjasama yang terlarang
dalam persaingan usaha yakni bersekongkol dalam tender untuk memenangkan CV.
Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta serta CV. Padang Mas.
Perbuatan persekongkolan dalam tender untuk menentukan pemenang
tender merupakan hal yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999. Hal tersebut merupakan perbuatan yang curang dan tidak adil terutama bagi
peserta tender yang lain. Perbuatan persekongkolan untuk mengatur atau
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
14
menentukan pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat.9
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang dikemukakan diatas,
maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :
a. Apakah persekongkolan tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) merupakan persekongkolan
horisontal atau persekongkolan vertikal atau gabungan dari
persekongkolan horisontal dan persekongkolan vertikal?
b. Bagaimanakah penanganan KPPU terhadap perkara tender Pengadaan
Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13)?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk
memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai Sarjana Hukum Universitas
9 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat), Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 83.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
15
Airlangga Surabaya. Selain itu juga tujuan pembahasan dalam skripsi ini, sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai persekongkolan tender
dan bentuk persekongkolannya sebagai kegiatan yang dilarang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
b. Untuk mengetahui mengenai penanganan KPPU yang di berlakukan
kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan dalam skripsi ini antara lain, sebagai berikut :
a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar bagi
penulis serta memberikan sumbangan penilaian bagi pembaca tentang
pentingnya mengetahui proses tender yang baik dan benar agar tidak
menimbulkan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat.
b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia serta memberitahukan
mengenai penanganan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha apabila terdapat persekongkolan tender dalam suatu
proses tender.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
16
1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Tipe Penelitian
Tipe Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum (legal research) yaitu penelitian yang mengkaji rumusan masalah pada
skripsi dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan
rumusan masalah dan pemecahan masalahnya.
1.5.2 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan
menggunakan :
a. Pendekatan undang-undang (statute approach), dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani.10 Pendekatan undang-undang
berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
b. Pendekatan kasus (case approach), dilakukan dengan cara melakukan
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi
yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
yang tetap.11 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu
dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, h. 133.
11 Ibid, h. 134.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
17
hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.12
Pendekatan kasus berasal dari Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013
tentang Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13).
c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan konseptual
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi.13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi
ini ada 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang penjabarannya sebagai berikut :
1. Sumber Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri
12 Ibid, h. 158.
13 Ibid, h. 135.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
18
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.14
Pembahasan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum
primer yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
3. Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang
Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13).
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud meliputi buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.15
14 Ibid, h. 181.
15 Ibid
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
19
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan oleh
penulis adalah dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang
terkait dengan permasalahan pada skripsi ini, kemudian dengan sumber bahan
hukum yang telah diperoleh dilakukan pengolahan bahan hukum yang diperlukan
dengan cara diklarifikasi dan dianalisis terkait permasalahan yang dibahas, dan
hasil akhirnya akan diuraikan secara deskripsi.
1.5.5 Analisa Bahan Hukum
Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara
sumber bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode
deduktif yaitu metode analisis yang menganalisis sumber bahan hukum seperti
perundang-undangan dan literatur-literatur yang lain terkait permasalahan sebagai
suatu hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk
selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, serta dikaji untuk mendapatkan
gambaran secara keseluruhan dari sumber bahan hukum yang kemudian digunakan
untuk upaya pemecahan masalah.
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika
Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan
dalam mengetahui secara menyeluruh uraian singkat materi skripsi. Sistematika
penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
20
Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum
tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat
penulisan, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah,
sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta
analisa bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.
Bab II akan menganalisis kegiatan tender Pengadaan Barang Cetakan dan
Alat Peraga di Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) sebagai kegiatan persekongkolan dalam
tender yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bentuk
persekongkolannya. Bab ini terbagi menjadi 4 sub bab, yaitu : prinsip utama
pengadaan barang dan/atau jasa, konsep persekongkolan tender, larangan
persekongkolan tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pendekatan
yuridis dalam persekongkolan tender dan dampak persekongkolan tender.
Dalam sub bab 2 yaitu konsep persekongkolan tender terbagi lagi menjadi
3 sub sub bab, yaitu : pengertian persekongkolan, pengertian tender, dan pengertian
persekongkolan tender.
Dalam sub bab 3 yaitu larangan persekongkolan tender dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbagi lagi menjadi 3 sub sub bab, yaitu : unsur-
unsur persekongkolan tender sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, bentuk-bentuk persekongkolan, dan indikasi persekongkolan tender.
Bab III akan membahas tentang penanganan KPPU terhadap perkara
putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013. Bab ini terbagi menjadi 4 sub bab, yaitu
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
21
: penanganan perkara oleh KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, penanganan perkara oleh KPPU berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010, upaya hukum, dan saran KPPU terhadap
putusan perkara Nomor 01/KPPU-L/2013.
Bab IV merupakan penutup yang akan berisikan tentang kesimpulan dan
saran. Kesimpulan dapat diambil setelah mengkaji dan membahas semua
permasalahan yang ada pada Bab II dan Bab III. Kesimpulan ini disusun sedemikian
rupa sehingga menjadi konklusi yang utuh dengan disertai saran atau rekomendasi
yang diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang
sehat serta menjamin kepastian hukum dalam melakukan usaha.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
22
BAB II
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN
DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN
PAKET 13)
2.1 Prinsip-Prinsip Utama Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah
harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang sekarang ini sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut memuat prinsip-
prinsip utama pengadaan barang/jasa yang harus diperhatikan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Pengaturan prinsip-prinsip utama pengadaan barang/jasa dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menjelaskan
sebagai berikut :
1. Efisien
Prinsip efisiensi berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
23
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana
yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas
yang maksimum. Jadi dengan biaya yang rendah diharapkan mendapatkan
hasil yang memuaskan dan tepat waktu sesuai dengan rencana awal.
2. Efektif
Prinsip efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya. Prinsip ini mengandung 2 (dua) unsur yaitu adanya
manfaat yang optimal dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Prinsip
ini menuntut pengguna barang dan/atau jasa untuk memanfaatkan
persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan hasil optimal dalam
pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Transparan
Prinsip transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh
penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
Prinsip ini mengharuskan adanya keterbukaan bagi seluruh masyarakat
mengenai informasi tender. Dalam hal ini transparan memiliki 2 (dua)
pengertian, yaitu :
1. Ketersediaan informasi bagi penyedia barang/jasa serta masyarakat.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
24
Ketersediaan informasi mencakup adanya informasi yang
cukup dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat dalam tender
termasuk masyarakat.
2. Kemudahan akses (terhadap informasi) bagi penyedia barang/jasa
serta masyarakat.
Kemudahan akses dalam perspektif pengguna barang dan/atau
jasa berarti wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai
pengadaan barang dan/atau jasa yang berada di dalam batas
kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang
mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.
4. Terbuka
Prinsip terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh
semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Dengan kata lain
pembatasan hanya dapat dilakukan apabila penyedia barang/jasa tidak
memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
5. Bersaing
Prinsip bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan
melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
25
barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat
diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada
intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam
pengadaan barang/jasa. Dalam bersaing panitia pengadaan dilarang
menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan
barang/jasa dari luar wilayah lokasi tender, semua calon peserta boleh
mengikuti asal sesuai dengan persyaratan.
6. Adil dan Tidak Diskriminatif
Prinsip adil dan tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan
yang sama bagi semua calon peserta dan tidak mengarah untuk memberikan
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional.
7. Akuntabel
Prinsip akuntabel berarti tender harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan. Prinsip ini tidak hanya dibebankan pada pengguna
barang/jasa tetapi juga penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan kontrak
dengan hasil yang ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Di dalam prinsip
akuntabel, berarti bahwa pengguna atau penyedia barang/jasa dapat diminta
pertanggungjawaban apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan
sasaran atau kriteria yang ditetapkan.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
26
Prinsip-prinsip tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan persaingan
usaha yang sehat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah.
2.2 Konsep Persekongkolan Tender
Salah satu masalah yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah tentang tender. Adanya larangan persekongkolan tender karena
menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan tidak sesuai dengan tujuan
diadakannya tender, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua
pelaku usaha. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai tender dan
persekongkolan tender ada baiknya memahami arti kata tersebut.
2.2.1 Pengertian Persekongkolan
Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam
persekongkolan (conspiracy) terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih
pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.16
Penggunaan istilah persekongkolan, conspiracy, ataupun collusion
mempunyai persamaan. Persekongkolan melibatkan dua orang atau lebih yang
berkompromi secara bersama-sama untuk melakukan tindakan yang bertentangan
dengan peraturan.
16 L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, h. 192. (selanjutnya disebut
L. Budi Kagramanto I)
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
27
Pengertian persekongkolan secara yuridis sebagaimana terurai dalam Pasal
1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu persekongkolan atau
konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
Persekongkolan biasanya diwujudkan melalui cara terang-terangan maupun
secara diam-diam untuk menjatuhkan pesaing dengan cara melawan hukum
sehingga pihak pesaing yang tidak ikut dalam persekongkolan tidak mampu
mendapatkan kesempatan yang sama khususnya dalam konteks ini adalah dunia
usaha. Pengertian persekongkolan tender ini selalu berbeda-beda pada setiap negara
tetapi semuanya mengandung intisari yang hampir sama semua yaitu suatu
perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing tertentu dalam suatu
tender.17
Black’s Law Dictionary mendefinisikan persekongkolan atau “conspiracy”
adalah “an agreement by two or more persons to commit an unlawful act, coupled
with an intent to achieve the agreement’s objective, and (in most state) action or
conduct that furthers the agreement; a combination for an unlawful purpose.”18
17 Marsetio Perdhana Putra, “Persekongkolan Tender Eksplorasi Minyak Di Blok Madura”, Skripsi, Fakutas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 17.
18 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing Co., USA,
2009, h. 351.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
28
Menurut Black’s Law Dictionary tersebut diatas, maka ditegaskan bahwa
persekongkolan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk
menyepakati tindakan melanggar hukum atau kriminal melalui upaya kerjasama.
2.2.2 Pengertian Tender
Pengertian tender menurut penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan
untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender
mencakup tawaran mengajukan harga untuk :19
1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.
Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai
adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga
menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan
berhasil guna. Diakui secara umum, bahwa harga murah bukanlah semata-mata
ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan atau jasa.
Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan
19 KPPU I, Op. Cit., h. 5.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
29
untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan
panitia penyelenggara lelang.20
Adapun tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat
atau menghambat persaingan usaha adalah :21
1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.
2.2.3 Pengertian Persekongkolan Tender
Persekongkolan tender kolusif pada hakekatnya bersifat anti persaingan,
karena persekongkolan tersebut bertentangan dengan maksud tender yakni, untuk
membeli barang/jasa berdasarkan harga dan persyaratan yang paling
menguntungkan. Persekongkolan dapat terjadi ketika pelaku usaha melakukan
kegiatan persekongkolan untuk menaikkan harga dimana pembeli mendapatkan
produk tersebut dengan mengumpulkan penawaran secara kompetitif.22
Persekongkolan tender berasal dari kolaborasi dua terminologi yaitu,
persekongkolan dan tender. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil pengertian dari
20 L. Budi Kagramanto, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan
Usaha), Srikandi, 2008, h. 32. (selanjutnya disebut L. Budi Kagramanto II)
21 KPPU I, Op. Cit, h. 9.
22 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 184.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
30
persekongkolan tender, yaitu perbuatan lebih dari satu pelaku usaha untuk
menguasai pasar dengan cara bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan
pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah (government procurement), BUMN, dan perusahaan swasta.
Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup
kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan
pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/BUMD) dan
perusahaan swasta.23
2.3 Larangan Persekongkolan Tender dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999
2.3.1 Unsur Persekongkolan Tender
Larangan persekongkolan tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 terdapat pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang
tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
Pada Pasal 22 tersebut terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut :
23 KPPU I, Loc. Cit.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
31
1. Unsur Pelaku Usaha
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah : “Setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi”.
Pelaku usaha dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang
Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011
(Paket 1 dan Paket 13) adalah :
1. CV. Budi Utomo, badan usaha yang berbentuk badan hukum yang
didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 17
Februari 1989 yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar, S.H. di Medan,
dengan kegiatan usaha antara lain di bidang penjualan berbagai macam
buku dan alat perkantoran, sebagai Terlapor II.
2. PT. Madju Medan Cipta, badan usaha yang berbentuk badan hukum yang
didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 10
Juni 1997 yang dibuat oleh Notaris Djaijir, S.H. di Medan, dengan
kegiatan usaha antara lain di bidang penerbitan dan perdagangan buku,
sebagai Terlapor III.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
32
3. CV. Padang Mas, badan usaha yang berbentuk badan hukum yang
didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 14
Mei 1980 yang dibuat oleh Notaris Ny. Chairani Bustami, S.H. di Medan,
dengan Kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, sebagai
Terlapor IV.
Pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV. Unsur pelaku usaha dengan demikian telah terpenuhi.
2. Unsur Bersekongkol
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam
rangka memenangkan peserta tender tertentu.
Unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa :
- Kerjasama antara dua pihak atau lebih. - Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. - Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. - Menciptakan persaingan semu. - Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. - Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tersebut.
- Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.
Dalam putusan perkara KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 terdapat
beberapa indikasi bersekongkol yaitu :
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
33
1. Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang secara
terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan kerjasama
menyiapkan dokumen kualifikasi, kesamaan dokumen pada daftar
kuantitas dan harga, penyesuaian dokumen penawaran, dan kesamaan
pola dalam penyususnan harga penawaran dan terjadinya persaingan
semu antara Terlapor II. Terlapor III, dan Terlapor IV;
2. Panitia tender atau Terlapor I berperan secara aktif dalam
persekongkolan karena berupaya membatasi peserta tender melalui
pemenuhan persyaratan membawa buku contoh, melakukan evaluasi
teknis secara tidak sesuai aturan, melakukan evaluasi kualifikasi secara
tidak sesuai aturan, dan melakukan pembiaran tanpa menggunakan
kriteria yang jelas terhadap jumlah surat dukungan dari penerbit.
Berdasarkan uraian diatas, maka unsur bersekongkol terpenuhi.
3. Unsur Pihak Lain
Berdasarkan Pedoman Pasal 22, pihak lain adalah para pihak yang
terlibat dalam perkara ini, baik secara vertikal maupun horisontal dalam
proses penawaran tender yang melakukan persekongkolan tender, baik
pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang
terkait dalam tender tersebut.
Dalam perkara ini yang merupakan pihak lain adalah para pihak
secara horizontal yaitu CV. Budi Utomo sebagai Terlapor II, PT. Madju
Medan Cipta sebagai Terlapor III, dan CV. Padang Mas sebagai Terlapor
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
34
IV yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain
secara vertikal yaitu Panitia Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) sebagai Terlapor I yang merupakan
subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender. Dengan demikian unsur
pihak lain terpenuhi.
4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 yang dimaksud dengan megatur
dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak
yang terlibat dalam proses tender, secara bersekongkol yang bertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai penyaingnya dan/atau untuk
bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.
Dalam perkara ini penentuan pemenang tender dilakukan oleh
panitia tender atau Terlapor I dengan cara berupaya membatasi peserta
tender melalui pemenuhan persyaratan membawa buku contoh, melakukan
evaluasi teknis secara tidak sesuai aturan, melakukan evaluasi kualifikasi
secara tidak sesuai aturan, dan melakukan pembiaran tanpa menggunakan
kriteria yang jelas terhadap jumlah surat dukungan dari penerbit. Dengan
demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender terpenuhi.
5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 yang dimaksud dengan persaingan
usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
35
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan
usaha.
Dalam perkara ini ada beberapa hal yang menandai adanya
persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu :
1. Tindakan Terlapor I yang memberikan syarat contoh buku sehingga
membatasi peserta tender merupakan tindakan yang menghambat
persaingan usaha;
2. Tindakan kerjasama dalam menentukan pola penyusunan harga
penawaran; kesesuaian dokumen penawaran oleh Terlapor II, Terlapor
III, dan Terlapor IV merupakan tindakan yang menghambat persaingan
usaha;
3. Tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang tidak
menyerahkan contoh buku sesuai dengan judul buku yang dipersyaratkan
merupakan tindakan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak
jujur. Dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.
2.3.2 Bentuk Persekongkolan Tender
Dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 pihak KPPU telah
menangani perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1
dan Paket 13). Awalnya perkara tersebut berasal dari laporan tentang adanya
dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diterima
oleh Sekretariat Komisi. Tender tersebut diadakan oleh Panitia Tender (Terlapor I),
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
36
dan diikuti oleh peserta tender, beberapa diantaranya adalah CV. Budi Utomo
(Terlapor II), PT. Madju Medan Cipta (Terlapor III) dan CV. Padang Mas (Terlapor
IV).
KPPU berpendapat bahwa, berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang
dilakukan, tim pemeriksa menemukan adanya dugaan persekongkolan dalam
proses tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) yang
dilakukan oleh Panitia Tender (Terlapor I), CV. Budi Utomo (Terlapor II), PT.
Madju Medan Cipta (Terlapor III) dan CV. Padang Mas (Terlapor IV).
Berdasarkan penilaian dan analisis yang dilakukan oleh Majelis Komisi,
dalam perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13)
terdapat beberapa bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor. Hal
ini dapat dilihat dari hasil analisis yang dilakukan oleh Majelis Komisi berdasarkan
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dibuat oleh KPPU,
bentuk-bentuk persekongkolan yang dilakukan, yaitu :
1. Persekongkolan Horisontal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang
dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai
persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta
tender.24 Hal tersebut dapat dijelaskan dalam bagan yang ada di bawah ini :
24 Ibid, h. 7.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
37
Dalam perkara ini yang menandai adanya persekongkolan horisontal
adalah :
a. Antara peserta tender yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
terdapat kerjasama menyiapkan dokumen kualifikasi;
b. Antara peserta tender yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
terdapat kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga;
c. Antara peserta tender yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
terdapat penyesuaian dokumen penawaran, dan kesamaan pola dalam
penyusunan harga penawaran.
2. Persekongkolan Vertikal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau
beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender
atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemberi pekerjaan.
Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemberi pekerjaan
Panitia Pengadaan/Panitia Tender
PERSEKONGKOLAN
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
38
bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.25 Hal tersebut
dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini :
Dalam perkara ini yang menandai adanya persekongkolan vertikal
adalah:
a. Panitia tender atau Terlapor I mewajibkan peserta tender untuk
memberikan buku contoh pada saat memasukkan dokumen penawaran;
b. Panitia tender melakukan evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi secara
tidak sesuai aturan;
c. Panitia tender atau Terlapor I melakukan pembiaran tanpa menggunakan
kriteria yang jelas terhadap jumlah surat dukungan dari penerbit.
3. Persekongkolan Horisontal dan Vertikal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara panitia tender atau
pengguna barang dan jasa dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan
jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait
25 Ibid, h. 8.
Panitia Pengadaan/Panitia Tender
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
PERSEKONGKOLAN
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
39
dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender
fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku
usaha melakukan suatu proses tender secara administratif dan tertutup.26
Hal tersebut dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini :
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persekongkolan tender
Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) merupakan
gabungan atau kombinasi dari persekongkolan horizontal dan persekongkolan
vertikal.
2.3.3 Indikasi Persekongkolan Dalam Tender
Proses pelaksanaan tender secara keseluruhan, dimulai dari prosedur
perencanaan, pembukaan penawaran sampai dengan penetapan pemenang tender
dan acara penandatanganan kontrak tender. Berdasarkan cakupan di atas, terbuka
26 Ibid
Panitia Pengadaan/Panitia Tender
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
Pelaku
Usaha
PERSEKONGKOLAN
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
40
peluang adanya persekongkolan di setiap tahapan tender.27 Untuk mengetahui telah
terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, maka perlu kiranya diketahui
berbagai macam indikasi persekongkolan dalam tender. Ada 14 (empat belas)
indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender, yakni
antara lain :28
1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan 2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia 3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang 4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti
tender atau lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender atau lelang
5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang 6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang 7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau
harga dasar lelang 8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang 9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen
atau kotak penawaran tender atau lelang 10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender
atau lelang 11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang 12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan 13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender atau lelang
dan penandatangan kontrak 14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
Dalam tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13)
terdapat beberapa indikasi persekongkolan dalam tender seperti yang telah
disebutkan diatas, antara lain :
27 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 141.
28 KPPU I, Op. Cit., h. 9-12.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
41
1. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah
kepada pelaku usaha tertentu .
Panitia tender yaitu Terlapor I menetapkan persyaratan peserta lelang harus
menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan
dokumen penawaran untuk membatasi peserta tender yang akan bersaing.
2. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang
tertentu.
Panitia Tender yaitu Terlapor I cenderung memberikan keistimewaan pada
para terlapor terkait karena telah melakukan pembiaran tanpa menggunakan
kriteria yang jelas terhadap jumlah surat dukungan dari penerbit.
3. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.
Dalam tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket
13) terdapat dokumen penawaran beberapa peserta yang mempunyai
kesamaan, yaitu :
a. Kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV berupa kesamaan pada daftar kuantitas dan harga.
b. Kesamaan pada dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor IV berupa
kesamaan format dan kesalahan pengetikan pada dokumen pakta
integritas, penulisan kata “propesional”, penulisan kata “tidalk”, penulisan
“seni budaya dan ketramplan”.
c. Kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III berupa
kesamaan uraian pada bagian metode pelaksanaan (paket 1 dan Paket 13).
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
42
d. Kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV berupa kesamaan urutan buku dalam daftar kuantitas dan
harga buku.
e. Kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV berupa
kesamaan format penulisan pada surat permohonan dukungan ke Bank
Aceh.
Berdasarkan indikasi persekongkolan yang telah diuraikan diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa persekongkolan dalam tender Pengadaan Barang Cetakan
dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) terjadi pada saat sebelum adanya kontrak.
2.4 Pendekatan Yuridis dalam Persekongkolan Tender
Pendekatan yang digunakan dalam persaingan usaha untuk mengetahui
apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang dilakukan pelaku usaha terhadap putusan perkara Nomor 1/KPPU-
L/2013 adalah pendekatan yuridis. Pada pendekatan yuridis, secara yuridis terdapat
2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu :
1. Per se Illegal (per se illegal approach)
Pendekatan per se illegal merupakan pendekatan yang dipakai oleh
hukum persaingan usaha untuk menganalisa suatu perjanjian atau kegiatan
yang dilakukan oleh pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya yang
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
43
dampak negatifnya lebih besar dibandingkan efisiensi yang dapat
diharapkan.29
Suatu perbuatan dalam persaingan usaha dikatakan sebagai illegal
secara per se, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam
undang-undang persaingan usaha tanpa adanya suatu pembuktian.
Per se approach
2. Rule of Reason
Pembuktian adanya suatu pelanggaran dalam persaingan usaha dapat
diketahui dari apakah terdapat hambatan dalam perdagangan atau tidak, dan
apakah hal tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan
mengganggu proses persaingan atau tidak. Meskipun perbuatan yang
dituduhkan tersebut dalam kenyataannya terbukti telah dilakukan.30
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam
tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa
suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya
pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam
persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tersebut dilakukan
29 Winda Yulia, “Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Di Dinas Bina Marga Sumber
Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h. 47.
30 Ibid
Tindakan Ilegal Terbukti
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
44
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan
usaha.
Rule of Reason approach
Pendekatan per se diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti
membawa akibat negatif terhadap persaingan, sedangkan pendekatan rule
of reason diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa
akibat negatif terhadap persaingan.31
Dalam perkara ini, panitia tender atau Terlapor I telah melakukan
persekongkolan tender dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
yang mengakibatkan terciptanya persaingan semu atau persaingan usaha
tidak sehat sehingga merugikan peserta atau pelaku usaha lain.
2.5 Dampak Persekongkolan Tender
Tender merupakan salah satu kegiatan pemerintah untuk melakukan
kegiatan pengadaan barang/jasa. Tender dilakukan dengan cara memilih pemenang
31 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, Juli, 2004, h. 66.
Tindakan Terbukti Faktor Lain
Faktor Lain
Faktor Lain
Tidak Beralasan
Beralasan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
45
tender yang memang memenuhi syarat. Pada dasarnya pemenang tender merupakan
peserta tender yang memberikan penawaran yang murah dan dapat menyediakan
barang/jasa dengan kualitas yang bagus. Namun dengan adanya persekongkolan
dalam tender yang diatur sedemikian rupa akan memberikan dampak negatif bagi
pihak lain.
Dampak negatif adanya persekongkolan tender harus dihilangkan, karena
dapat membawa beberapa akibat yang merugikan, diantaranya adalah :32
1. Persekongkolan tender menciptakan hambatan (barrier to entry) bagi peserta tender lainnya;
2. Persekongkolan tender dapat menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah serta merugikan negara;
3. Persekongkolan tender dapat mengurangi kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pemerintah/aparat pemerintah sebagai penyelenggara tender.
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 persekongkolan dalam tender dapat
merugikan dalam bentuk antara lain :
1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada
yang sesungguhnya;
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun
nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender
dilakukan secara jujur;
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh
kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender;
32 L. Budi Kagramanto II, Op. Cit., h. 201-202.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
46
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat
mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal
tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut
berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
47
BAB III
PENANGANAN KPPU TERHADAP PERKARA TENDER PENGADAAN
BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN
2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
3.1 Penanganan Perkara Oleh KPPU Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
KPPU berwenang untuk melakukan penanganan perkara persaingan usaha
yang ada di Indonesia. Tata cara penanganan perkara oleh KPPU terdapat dalam
ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
dan peraturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 berlaku sejak 5 April 2010 dan
menyatakan tidak berlaku Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU.
Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa setiap orang yang
mengetahui telah terjadi atau patut diduga terjadi pelanggaran terhadap Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi
dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan
menyertakan identitas Pelapor. Apabila terdapat kerugian atas pelanggaran tersebut
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
48
maka laporan harus disertai dengan bukti kerugian yang ditimbulkan. Tata cara
penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010.
Atas laporan sebagaimana dimaksud di atas maka Komisi wajib melakukan
pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
laporan tersebut, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan
pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Apabila diperlukan, Komisi
dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, dan/atau pihak lain guna
memudahkan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang
diduga melanggar Undang-Undang tanpa adanya laporan terlebih dahulu.
Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat
bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Adapun alat-alat
bukti pemeriksaan Komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa :33
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat dan/atau dokumen;
d. Petunjuk;
e. Keterangan pelaku usaha.
33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999, h. 22.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
49
Selama penanganan perkara, pelaku usaha dilarang menolak diperiksa,
menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau
pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dapat diperpanjang
selama 30 (tiga puluh) hari. Komisi wajib memutus perkara selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak selesainya pemeriksaan lanjutan dan Putusan Komisi tersebut
harus dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera
diberitahukan kepada pelaku usaha.
3.2 Penanganan Perkara Oleh KPPU Berdasarkan Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penanganan Perkara merupakan peraturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha menyebutkan bahwa ruang lingkup penanganan perkara oleh
KPPU terbagi menjadi 3 (tiga) macam sumber perkara yaitu laporan Pelapor,
laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan inisiatif Komisi. Adapun tata
cara penanganan perkara berdasarkan macam-macam sumber perkara tersebut di
atas adalah :
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
50
1. Laporan Pelapor
Penanganan perkara berdasarkan Laporan Pelapor terdiri atas tahapan
sebagai berikut :34
a. Laporan;
b. Klarifikasi;
c. Penyelidikan;
d. Pemberkasan;
e. Sidang Majelis Komisi; dan
f. Putusan Komisi.
2. Laporan Pelapor dengan Permohonan Ganti Rugi
Penanganan perkara berdasarkan Laporan Pelapor dengan permohonan
ganti rugi terdiri atas tahapan sebagai berikut :35
a. Laporan;
b. Klarifikasi;
c. Sidang Majelis Komisi;
d. Putusan Komisi.
34 Komisi Pegawas Persaingan Usaha, Tata Cara Penanganan Perkara, 2010, h. 4. (selanjutnya disebut KPPU II)
35 Ibid, h. 4-5.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
51
3. Inisiatif Komisi
Penanganan perkara berdasarkan inisiatif Komisi terdiri atas tahapan
sebagai berikut :36
a. Kajian;
b. Penelitian;
c. Pengawasan Pelaku Usaha;
d. Penyelidikan;
e. Pemberkasan;
f. Sidang Majelis Komisi;
g. Putusan Komisi.
Penanganan perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga
Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011
(Paket 1 dan Paket 13) oleh KPPU dilakukan berdasarkan Peraturan KPPU Nomor
1 Tahun 2010. Diawali dengan Komisi menerima laporan tentang dugaan
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender Pengadaan
Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13).
Dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, laporan terbagi menjadi 2
(dua) macam, yaitu laporan dan laporan dengan permohonan ganti rugi.
Perbedaannya terletak pada kewajiban KPPU dalam menjaga kerahasiaan dari
identitas pelapor. Dalam laporan dengan permohonan ganti rugi, KPPU tidak wajib
36 Ibid, h. 5.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
52
menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan alasan tidak logis untuk
merahasiakan identitas pelapor karena menyangkut transparansi mengenai ganti
kerugian yang diminta oleh pelapor.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai
berikut :37
(1) “Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah
terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi.”
(2) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua
Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.”
Maka setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah
terjadi pelanggaran dapat melapor kepada Komisi. Laporan tersebut dapat ditujukan
kepada Ketua Komisi secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang
baik dan benar dan memuat hal-hal sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 ayat (3)
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, yaitu :38
a. Menyertakan secara lengkap identitas Pelapor, Terlapor dan Saksi; b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat
mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;
c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran; d. Menyampaikan salinan identitas diri Pelapor; e. Menandatangani Laporan;
37 Ibid, h. 9. 38 Ibid
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
53
Khusus bagi Pelapor yang meminta ganti rugi, selain memenuhi ketentuan
diatas Pelapor wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya.
Laporan tersebut dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di Daerah.
Laporan yang sudah diterima oleh KPPU tidak dapat dicabut kembali oleh Pelapor.
Setelah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang
dalam tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13), maka
Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi.
Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani
laporan untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara laporan.39 Unit kerja yang
menangani melakukan klarifikasi terhadap :
a. Kelengkapan administrasi laporan; b. Kebenaran lokasi alamat Pelapor; c. Kebenaran identitas Terlapor; d. Kebenaran alamat Saksi; e. Kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang
dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor; f. Menilai kompetensi absolute terhadap laporan.
Setelah melakukan klarifikasi, maka hasil klarifikasi tersebut paling sedikit
memuat :40
a. Menyatakan laporan merupakan kompetensi absolute KPPU; b. Menyatakan laporan lengkap secara administrasi; c. Menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal
yang dilanggar; dan
39 Ibid, h. 2. 40 Ibid, h. 13
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
54
d. Menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan Penyelidikan.
Apabila menurut Unit Kerja yang menangani laporan tidak memenuhi
ketentuan klarifikasi seperti yang disebutkan diatas maka Unit Kerja dapat
menghentikan proses penanganan laporan. Hasil klarifikasi tersebut disampaikan
kepada Pelapor oleh Pimpinan Sekretariat Komisi.
Dalam hal laporan dengan kerugian maka hasil klarifikasi akan disampaikan
oleh Unit Kerja yang menangani laporan kepada Komisi dalam Rapat Komisi untuk
mendapatkan persetujuan menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam
Pemeriksaan Pendahuluan. Adapun jangka waktu klarifikasi antara lain :
a. Dalam hal ditemukan laporan yang belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), unit kerja yang menangani
laporan memberitahukan dan mengembalikan kepada Pelapor paling lama
10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan.
b. Pelapor melengkapi laporan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak
dikembalikannya laporan.
c. Dalam hal pelapor tidak melengkapi laporan dalam waktu yang ditentukan,
maka laporan dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan.
d. Dalam hal Pelapor tidak melengkapi laporannya dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari, Pelapor dapat mengajukan laporan baru apabila menemukan
bukti baru yang lengkap.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
55
Setelah Unit Kerja melakukan penelitian dan klarifikasi maka selanjutnya
dapat dilakukan tahapan Penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh tim
Investigator dari KPPU. Tujuan Penyelidikan adalah untuk memperoleh bukti yang
cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran dari laporan.
Dalam penyelidikan, unit kerja yang membidangi investigasi menugaskan
Investigator untuk melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, Laporan
Hasil Kajian, Laporan Hasil Penelitian, dan Laporan Hasil Pengawasan.
Investigator dalam melakukan penyelidikan melakukan langkah-langkah paling
sedikit sebagai berikut :41
a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, dan Pihak Lain yang terkait;
b. Memanggil dan meminta keterangan Saksi; c. Meminta pendapat Ahli; d. Mendapatkan surat dan/atau dokumen; e. Melakukan Pemeriksaan setempat, dan/atau f. Melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat, dan/atau
dokumen serta hasil Pemeriksaan setempat.
Setelah dilakukan Penyelidikan, Investigator wajib menyampaikan laporan
hasil Penyelidikan kepada Komisi yang paling sedikit memuat tentang :42
a. Identitas Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
b. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
c. Telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti.
41 Ibid, h. 17. 42 Ibid, h. 19.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
56
Laporan hasil penyelidikan diserahkan kepada unit kerja yang menangani
pemberkasan dan penanganan perkara. Apabila Laporan Hasil Penyelidikan tidak
memenuhi ketentuan maka akan dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan.
Investigator wajib menyampaikan perkembangan hasil Penyelidikan kepada
Komisi dalam kurun waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
dimulainya Penyelidikan. Komisi dapat menghentikan penyelidikan atau
memperpanjang waktu penyelidikan apabila diperlukan.
Setelah Penyelidikan selesai, maka Laporan Hasil Penyelidikan akan
diserahkan kepada Unit Kerja bagian Pemberkasan dan Penanganan Perkara dan
akan dilanjutkan ke tahap pemberkasan. Unit kerja Pemberkasan dan Penanganan
Perkara mempunyai tugas untuk menilai layak atau tidaknya Laporan Hasil
Penyelidikan dilakukan Gelar Laporan.
Laporan Hasil Penyelidikan yang layak untuk Gelar Laporan akan disusun
dalam Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. Namun untuk Laporan Hasil
Penyelidikan yang tidak layak untuk dilakukan Gelar Laporan akan dikembalikan
kepada unit kerja yang menangani investigasi agar diperbaiki beserta alasan dan
saran perbaikannya.
Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran disampaikan dalam Rapat Komisi
untuk dilakukan Gelar Laporan. Dalam Rapat Komisi tersebut akan dilakukan
penyempurnaan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi
Laporan Dugaan Pelanggaran. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Ketua
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
57
Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan. Penetapan Pemeriksaan
Pendahuluan disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor.
Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas,
maka pemberkasan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh
Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara, harus
dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Apabila dalam waktu 14 (empat belas)
hari tidak dikembalikan, Laporan Hasil Penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas.
Gelar Laporan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil
Penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas.
Laporan perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1
dan Paket 13) telah dilakukan Penelitian dan Klarifikasi dan dinyatakan laporan
tersebut lengkap dan jelas, sehingga berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, Ketua
Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 01/KPPU/Pen/I/2013 pada tanggal
30 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-
L/2013.
Dalam pemeriksaan pendahuluan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan
Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi. Majelis Komisi terdiri dari paling
sedikit 3 (tiga) Anggota Komisi yang salah satunya menjadi Ketua Majelis Komisi
dan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya Majelis Komisi dibantu oleh
seorang Panitera.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
58
Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Majelis Komisi paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Komisi dan wajib telah selesai
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
Pemeriksaan Pendahuluan dimulai.
Menindaklanjuti hasil Rapat Komisi yang menetapkan bahwa perkara
tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) dapat
dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan, maka Ketua Majelis Komisi
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/II/2013
tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-
L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013. Untuk
melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Komisi menerbitkan Keputusan Komisi
Nomor 36/KPPU/Kep/I/2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis
Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013.
Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan
menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan
tersebut, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi
agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
59
tidaknya bukti pelanggaran.43 KPPU melakukan Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan
Penetapan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan dilakukan oleh Majelis Komisi dengan
memeiriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator, Pelapor dan Terlapor.
Dalam Pemeriksaan Lanjutan guna mendapatkan bukti yang cukup tentang
adanya dugaan pelanggaran dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Memeriksa dan meminta keterangan Terlapor;
b. Memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi, Ahli Bahasa, Ahli dan/atau
Instansi Pemerintah;
c. Meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;
d. Melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait
dengan dugaan pelanggaran.
Majelis Komisi yang melakukan pemeriksaan lanjutan mempunyai tugas
menemukan bukti ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha. Hasil dari Pemeriksaan Lanjutan diserahkan ke Komisi untuk dinilai oleh
Majelis KPPU. Dalam melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Majelis
mempunyai wewenang :
a. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
b. Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor, Saksi, Ahli,
dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-
undang;
43 Ibid, h. 3.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
60
c. Meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;
d. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
e. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli, dan
setiap orang yamg dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia
memenuhi pemanggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.
Pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan Ahli dilakukan dalam
suatu ruangan pemeriksaan KPPU atau tempat lain yang ditentukan oleh KPPU
yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang anggota Majelis Komisi yang melakukan
Pemeriksaan Lanjutan. Proses Pemeriksaan Lanjutan dicatat dalam suatu Berita
Acara Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan
Sekretaris KPPU.
Berdasarkan keterangan dan/atau bukti yang didapat dari Pemeriksaan
Lanjutan maka KPPU dapat melakukan penyelidikan di lokasi dimana keterangan
dan/atau bukti terkait dugaan pelanggaran dapat ditemukan. Hasil dari penyelidikan
tersebut akan dicatat dalam Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani oleh
Sekretaris KPPU.
Untuk mendapatkan keterangan dari Instansi Pemerintah dilakukan dalam
suatu ruangan pertemuan atau di tempat lain yang ditentukan oleh KPPU.
Keterangan yang didapat dari Instansi Pemerintah akan dicatat dalam suatu Risalah
Keterangan Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak Instansi Pemerintah dan
Sekretaris KPPU. Segala surat dan/atau dokumen yang didapat dari Terlapor, Saksi,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
61
Ahli, dan Instansi Pemerintah dicatat dalam Berita Acara Penerimaan Surat
dan/atau Dokumen.
Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Lanjutan paling lama 7
(tujuh) hari setelah penetapan Keputusan Ketua Komisi. Majelis Komisi harus
membuat kesimpulan tentang ada atau tidaknya bukti telah terjadi pelanggaran yang
disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang mana harus
disampaikan berikut surat, dokumen, atau alat bukti lainnya kepada KPPU.
Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga
puluh) hari. Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan ditetapkan oleh
Majelis Komisi yang menangani perkara tersebut.
Dalam hal menimbang rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam
perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13),
maka Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 04/KPPU/Pen/III/2013
tanggal 20 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-
L/2013.
Untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 97/KPPU/Kep/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
62
Berdasarkan Penetapan Komisi Nomor 04/KPPU/Pen/III/2013, maka Ketua
Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor
04/KMK/Kep/III/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara
Nomor 01/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni
2013.
Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi selaku Tim Pemeriksa
Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli yang mana
identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam
Berita Acara Pemeriksaan yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh
para Terlapor, para Saksi dan Ahli maka Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan
dalam bentuk Hasil Laporan Pemeriksaan Lanjutan.
Setelah dilakukannya Pemeriksaan Lanjutan maka Komisi melakukan
musyawarah Majelis Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan
memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang ada atau tidaknya
dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil
Musyawarah tersebut tertuang dalam bentuk Putusan Komisi.
Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusan
Komisi menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan
menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Dalam Putusan Komisi Majelis Komisi dapat memberikan Saran dan
Pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani. Untuk
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
63
pelaksanaan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.
Penentuan Putusan Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
Musyawarah Majelis Komisi dilakukan secara tertutup dan rahasia. Apabila
Musyawarah Majelis Komisi tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan
dengan suara terbanyak.
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) maka pendapat
berbeda tersebut harus dibuat tertulis disertai alasan-alasan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan kepada Anggota Majelis Komisi lainnya dalam Musyawarah
Majelis Komisi sebelum pembacaan Putusan.
Majelis Komisi memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor mengenai
waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi. Dalam hal Putusan yang akan
dibacakan tersebut, memuat adanya tuntutan ganti kerugian oleh Pelapor, maka
Majelis Komisi memberitahukan kepada Pelapor mengenai waktu dan tempat
pembacaan Putusan Komisi. Majelis Komisi wajib membacakan Putusan Komisi
dalam sidang yang telah dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan Pasal 62
ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Putusan Komisi paling sedikit harus
memuat :44
a. Nama Terlapor; b. Tempat domisili usaha dari Terlapor; c. Nama Pelapor dalam hal Pelapor mengajukan ganti rugi; d. Alamat Pelapor dalam hal Pelapor mengajukan ganti rugi; e. Ringkasan Laporan Dugaan Pelanggaran, Hasil Pengawasan Pelaku Usaha,
atau Hasil Kajian; f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi
dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
44 Ibid, h. 28.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
64
g. Pasal-pasal dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor; h. Analisa terhadap penerapan pasal-pasal yang dalam Undang-Undang yang
diduga dilanggar oleh Terlapor; i. Analisa pengeculian terhadap Undang-Undang apabila dipermasalahkan; j. Saran dan pertimbangan kepada Pemerintah apabila ada; k. Amar Putusan; l. Hari dan tanggal pengambilan Putusan; m. Hari dan tanggal pengucapan Putusan; n. Nama Ketua dan Anggota Majelis Komisi yang memutus; o. Nama Panitera.
Analisa pengecualian terhadap undang-undang apabila dipermasalahkan
seperti yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) huruf i Peraturan KPPU Nomor 1
Tahun 2010 telah di jelaskan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
antara lain :
a. Perbuatan dan atau perjanjian itu untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Perjanjian yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan waralaba;
c. Yang berkaitan dengan standar teknis;
d. Perjanjian dalam kerangka keagenan;
e. Perjanjian kerjasama penelitian;
f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
g. Perjanjian dan atau perbuatan dalam rangka ekspor dengan tidak mengganggu pasokan dalam negeri;
h. Pelaku usaha kecil;
i. Kegiatan usaha koperasi yang melayani anggotanya.
Saran dan pertimbangan kepada Pemerintah seperti yang tercantum dalam
Pasal 62 ayat (2) huruf j Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 yaitu memberikan
saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang memiliki keterkaitan
dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Seperti dalam
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
65
kasus persekongkolan tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1
dan Paket 13), Majelis Komisi memberi saran kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Inspektur Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Putusan Komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera. Petikan
Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi yang telah di tandatangani oleh
Panitera di kirimkan kepada Terlapor.
Majelis Komisi wajib melakukan Musyawarah Majelis Komisi paling lama
7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir. Musyawarah Majelis Komisi
wajib menyepakati telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-
Undang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Pemeriksaan
Lanjutan berakhir. Putusan Komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari terhitung setelah berakhinya Pemeriksaan Lanjutan dalam suatu Sidang Majelis
Komisi yang terbuka untuk umum.
Putusan KPPU terhadap perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2011 (Paket 1 dan Paket 13) adalah sebagai berikut :45
45 Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013, Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Tender Pengadaan Barang Cetakan Dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 Dan Paket 13), 2013, h. 116.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
66
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV,
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999;
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses
pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 450.000.000,-
(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar dengan sebesar Rp. 250.000.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di
Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima
Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan
Usaha);
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
67
Putusan tersebut ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis
Komisi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dan dibacakan di muka persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh
Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A sebagai Ketua
Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan , M.M.,
Ph.D masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh R. Ari
Kusnandar, S.H. dan Jafar Aly Barsyan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.
3.3 Upaya Hukum
Segera setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi. Panitera
menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi kepada
Terlapor. Terlapor yang merasa tidak puas dengan Putusan Komisi dapat
mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi.
Keberatan diajukan di Pengadilan Negeri yang berwenang.
Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum
Keberatan terhadap Putusan KPPU, apabila keberatan diajukan oleh lebih dari satu
pelaku usaha untuk Putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum
yang sama, maka perkara tersebut harus didaftarkan dengan nomor yang sama.
Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk Putusan
KPPU yang sama namun berbeda tempat kedudukan hukumnya. KPPU dapat
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
68
mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah
satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa
keberatan tersebut. Permohonan tersebut ditembuskan kepada seluruh Ketua
Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan
Pengadilan Negeri yang mendapatkan tembusan permohonan tersebut harus
menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan oleh Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima
permohonan tersebut harus menunjuk Pengadilan Negeri yang akan memeriksa
keberatan tersebut.
Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Putusan,
Terlapor/pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri,
apabila Terlapor/pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka dianggap telah
menerima Putusan KPPU, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Apabila diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
Pengadilan Negeri tersebut harus memeriksa keberatan dalam waktu 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya pemeriksaan keberatan tersebut. Setelah memeriksa
maka Pengadilan Negeri harus memberikan Putusan dalam kurun waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan.
Apabila ada pihak yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri maka
dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 (empat
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
69
belas) hari sejak menerima Putusan Pengadilan Negeri seperti yang disebutkan
dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999. Dalam hal ini Mahkamah Agung harus memberikan Putusan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.
Dalam perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1
dan Paket 13), dari pihak Terlapor tidak ada tindakan upaya keberatan ke
Pengadilan Negeri terhadap Putusan KPPU selama 14 (empat belas) hari sejak
Putusan dibacakan atau diterima secara resmi oleh pihak Terlapor, sehingga dapat
dikatakan bahwa pihak Terlapor menerima Putusan KPPU.
3.4 Saran KPPU
Salah satu tugas KPPU yang disebutkan dalam Pasal 35 huruf e Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat. Hal ini merupakan kesempatan bagi KPPU untuk dapat
memperbaiki kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat dan untuk
memperbaiki keadaan persaingan usaha yang tidak sehat.
Dalam perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1
dan Paket 13), KPPU memberikan saran sebagai berikut :
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
70
1. Memberikan saran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli
Selatan untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat;
2. Merekomendasikan kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi
Administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
3. Memberikan saran kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan
teguran kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan atas tindakan yang tidak
profesional dan melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan
mengangkat PPK, Ketua dan anggota Panitia Tender yang tidak bersertifikat
dari LKPP;
4. Memberikan saran kepada Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan untuk melakukan audit realisasi atas Paket 1 dan Paket 13
Perkara a quo ke seluruh sekolah dasar yang menerima buku dari anggaran
DAK Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011;
5. Memberikan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk
melakukan evaluasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga
pelaksanaan tender di daerah mempunyai cukup waktu;
6. Memberikan saran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
melakukan audit khusus terhadap Tender Paket 1 dan Paket 13 yang
berpotensi menimbulkan kerugian negara pada perkara a quo.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
71
Dengan saran yang KPPU berikan diharapkan dapat memperbaiki keadaan
persaingan dalam pelaksanaan tender di lingkungan pemerintah khususnya di
lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dalam amar putusan perkara tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2011 (Paket1 dan Paket 13), KPPU tidak memberikan sanksi terhadap Terlapor I
selaku Panitia Tender. Hal ini dikarenakan KPPU tidak memiliki kewenangan
untuk menerapkan sanksi kepada Terlapor I selaku Panitia Tender yang merupakan
Instansi Pemerintah. Kewenangan KPPU hanya sebatas memberikan rekomendasi
kepada atasan pejabat (panitia tender) yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi
administratif kepada mereka.46 Sehingga kesempatan untuk memberikan saran dan
rekomendasi sangat dimanfaatkan oleh KPPU guna menyelaraskan pandangan
terhadap persaingan usaha antara KPPU dan Pemerintah untuk kepentingan
kesejahteraan masyarakat.
46 A. M. Tri Anggraini, “Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, KPPU, Jakarta, 2007, h. 28.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
72
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Kegiatan tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011
(Paket 1 dan Paket 13) merupakan persekongkolan tender yang dilarang
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena telah
memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur
mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dan unsur persaingan
usaha tidak sehat. Bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh para
Terlapor adalah persekongkolan horisontal dan vertikal dengan indikasi
adanya kerjasama antara peserta tender dan panitia tender yang
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan berdampak negatif bagi
pihak lain, pemerintah dan masyarakat.
2. Penanganan perkara oleh KPPU terhadap perkara tender Pengadaan Barang
Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) telah sesuai dengan
Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara. Karena tidak ada upaya keberatan dari para Terlapor terhadap
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
73
Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri maka para Terlapor dianggap telah
menerima putusan KPPU.
4.2 Saran
1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 yaitu persekongkolan tender telah banyak terjadi dan memberikan
dampak negatif bagi persaingan usaha maupun perekonomian negara.
Penulis memberikan saran agar pemerintah lebih tegas dalam menyikapi
permasalahan persekongkolan tender dengan lebih memperhatikan dan
menjalankan aturan tender sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak
terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Penanganan perkara oleh KPPU diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, diharapkan KPPU lebih
teliti dalam melaksanakan tahap-tahap penanganan perkara tersebut agar
tercapai Putusan yang adil dan bijaksana serta dalam melaksanakan
tugasnya KPPU diharapkan lebih berperan aktif dalam memberikan saran
dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat agar dapat meminimalkan pelanggaran-
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan
penerapan sanksi administratif atas perkara persekongkolan tidak hanya
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
74
berlaku bagi pelaku usaha saja, namun juga bagi pihak lain yaitu panitia
tender yang merupakan unsur pemerintah.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
DAFTAR BACAAN
BUKU
Fuady, Munir, Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008.
Kagramanto, L. Budi, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Srikandi, Surabaya, 2008.
----------------------------, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Laros, Surabaya, 2008.
Lubis, Andi Fahmi, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Indonesia, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
Puspaningrum, Galuh, Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia), Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
Rokan, Mustafa Kamal, Hukum Persaingan Usaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
Siswanto, Arie, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, 2004.
Usman, Rachmadi, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
JURNAL
Tri Anggraini, A. M., “Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, KPPU, Jakarta, 2007.
KAMUS
Gamer, Bryan A., Black’s Law Dictionary, Ninth Edition , West Publishing Co., USA, 2009.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.
PUTUSAN
Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13).
SKRIPSI
Putra, Marsetio Perdhana, “Persekongkolan Tender Eksplorasi Minyak Di Blok Madura”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
Yulia, Winda, “Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan Di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
WEBSITE
www.kppu.go.id
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 1 dari 118
P U T U S A N Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi
yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011
(Paket 1 dan Paket 13) yang dilakukan oleh : ----------------------------------------------------
1) Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (”Panitia Tender”),
berkedudukan di Jalan Sutan Soripada Mulia Nomor 17 Padang Sidepuan, Tapanuli
Selatan, Sumatera Utara; ---------------------------------------------------------------------
2) Terlapor II, CV. Budi Utomo, berkedudukan di Jalan Palang Merah Nomor 52/54
Medan Sumatera Utara; ----------------------------------------------------------------------
3) Terlapor III, PT. Madju Medan Cipta, berkedudukan di Jalan Amalium Nomor
37 Medan, Sumatera Utara; ------------------------------------------------------------------
4) Terlapor IV, CV. Padang Mas, berkedudukan di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor
583 Medan, Sumatera Utara; ----------------------------------------------------------------
telah mengambil Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------
Majelis Komisi: -------------------------------------------------------------------------------------
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 2 dari 118
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan para Ahli; --------------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ---------------------------------------------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -------------------------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan
pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan
Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan
Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13); -------------------------------------------------
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan
kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan
pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------------------------
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi
merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ---------------------------------------------
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil
Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan
pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ---------------------------
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan
tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk
Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------------
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan
Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----------
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
01/KPPU/Pen/I/22013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (vide bukti A1); ---------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 3 dari 118
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua
Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor
36/KPPU/Kep/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi
sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-
L/2013 (vide bukti A2); -----------------------------------------------------------------------------
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 01/KMK/Kep/II/2013 tentang
Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, yaitu
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7
Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 (vide bukti A3); ---------------------
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan
Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan
Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan
Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11,
A12, A13, A14, A15); ------------------------------------------------------------------------------
11. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan
Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ----------------
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator; -------
13. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (PT CV. Budi
Utomo), Terlapor III (PT. Madju Medan Cipta), dan Terlapor IV (CV. Padang Mas)
tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat
Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada
para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi I (vide bukti B1); ---
14. Menimbang Bahwa Sidang Majelis Komisi II dihadiri oleh Investigator, Terlapor II
(PT CV. Budi Utomo), Terlapor III (PT. Madju Medan Cipta), dan Terlapor IV (CV.
Padang Mas); --------------------------------------------------------------------------------------
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator membacakan
Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut
(vide bukti I1): -------------------------------------------------------------------------------------
15.1 Persekongkolan Horisontal ---------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 4 dari 118
Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor
III dan Terlapor IV dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut: --
15.1.1 Adanya Kerja Sama Memilih Pemasok ; -------------------------------------------
15.1.1.1 Dalam proses tender, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV
menggunakan fasilitator yang sama yaitu Sdr. Nuh Bahtila untuk
mendapatkan seluruh barang (Buku Pengayaan, Buku Referensi
dan Buku Panduan Pendidik) yang akan ditawarkan dalam tender
tersebut; ---------------------------------------------------------------------
15.1.1.2 Bahwa selanjutnya, Sdr. Nuh Bahtila mempersiapkan
kelengkapan dokumen penawaran untuk Terlapor II, Terlapor III
dan Terlapor IV termasuk seluruh contoh buku yang meliputi: ----
No Jenis Buku Judul Minimal Jumlah Set Minimal
Paket 1 Paket 13 Paket 1 Paket 13 1 Buku Pengayaan 840 840 3 set 5 set 2 Buku Referansi 80 10 3 set 3 set
3 Buku Panduan Pendidik
50 50 2 set 2 set
15.1.1.3 Bahwa dengan demikian, barang yang ditawarkan oleh CV Budi
Utomo, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan
barang yang sama karena adanya pemilihan fasilitator pemasok
yang sama; ------------------------------------------------------------------
15.1.2 Adanya Kesamaan Dokumen Pada Daftar Kuantitas dan Harga Barang ------
15.1.2.1 Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen
softcopy pada Daftar Kuantitas dan Harga buku yang ditawarkan
oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ------------------------
15.1.2.2 Bahwa kesamaan tersebut secara jelas diketahui pada softcopy
dengan nama file: RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB
DAK SD TAPSEL 2010.xls (yang berisi daftar kuantitas dan
harga); -----------------------------------------------------------------------
15.1.2.3 Bahwa softcopy file yang diterima dari PT Balai Pustaka memuat
2 (dua) folder, yaitu folder pertama dengan judul DAK 2010
berisi file dengan nama RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls dan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 5 dari 118
folder kedua dengan judul DAK 2011 berisi file dengan nama
RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls (Vide bukti C93); ---------------
15.1.2.4 Bahwa softcopy dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls
dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls berisi daftar kuantitas dan
harga; ------------------------------------------------------------------------
15.1.2.5 Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari softcopy tersebut
diatas identik dengan daftar kuantitas dan harga yang diajukan
oleh Terlapor III dan Terlapor IV dan Terlapor IV, yang berbeda
hanya pada harga satuan buku; ------------------------------------------
15.1.2.6 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV memperoleh softcopy daftar
kuantitas dan harga dari Nuh Bahtila; ----------------------------------
15.1.2.7 Bahwa sumber yang sama sebagai dasar dalam membuat Daftar
Kuantitas dan Harga Buku diduga untuk mempermudah
pengaturan harga dalam rangka persekongkolan tender; ------------
15.1.3 Adanya Kerja Sama Menyiapkan Dokumen Kualifikasi -------------------------
15.1.3.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa dokumen
kualifikasi meliputi: -------------------------------------------------------
i. Pakta Integritas ; -------------------------------------------------------
ii. Formulir Isian Kualifikasi ; -------------------------------------------
iii. Sertifikat Badan Usaha; -----------------------------------------------
iv. Izin Usaha Industri; ----------------------------------------------------
v. Tanda Daftar Perusahaan; ---------------------------------------------
vi. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; --------
vii. Akta Pendirian Perusahaan; ------------------------------------------
viii. NPWP Perusahaan; ----------------------------------------------------
ix. Pajak/Fiskal Surat-surat Pernyataan; --------------------------------
15.1.3.2 Bahwa softcopy dokumen yang diterima dari Terlapor IV memuat
3 (tiga) file yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN
KUALIFIKASI-1.doc, Paktas Integritas-1.doc dan Surat
Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. (vide bukti C94); --------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 6 dari 118
15.1.3.3 Bahwa pada dokumen Paktas Integritas-1.doc dan Surat
Pernyataan Tapsel Buku-1.doc ditemukan nama author adalah
Budi Utomo; ----------------------------------------------------------------
15.1.3.4 Bahwa author merujuk pada user name yang diset pada saat
proses instalasi MS Office pada komputer tertentu. Dengan kata
lain, untuk author yang tertentu hanya mungkin dihasilkan oleh
instalasi word yang tertentu juga; ---------------------------------------
15.1.3.5 Berdasarkan pemeriksaan metadata pada berkas dokumen dengan
judul Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-
1.doc. yang tersimpan dalam format CD (compact disc) yang
diperoleh dari CV. Padang Mas, tercantum nama author adalah
“budi utomo”, yang merupakan nama perusahaan peserta tender
yang lain (pesaing); --------------------------------------------------------
15.1.3.6 Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh keterangan bahwa file
tersebut berasal dari atau pernah dibuat oleh aplikasi word yang
mencantumkan nama budi utomo sebagai author (vide, Bukti
B58); -------------------------------------------------------------------------
15.1.3.7 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan telah
terjadi kerja sama dalam proses penyusunan dokumen kualifikasi
dalam tender; ---------------------------------------------------------------
15.1.4 Adaya Kerja Sama Menyusun Harga Penwaran-----------------------------------
15.1.4.1 Berdasarkan alat bukti diketahui Terlapor II dan Terlapor III
mengajukan penawaran harga pada pokoknya antara lain sebagai
berikut: ----------------------------------------------------------------------
Urutan Buku
CV. Budi Utomo
PT. Madju Medan Cipta
CV. Padang Mas
1 16.548 30.437 30.591
2 18.518 16.548 16.632
3 10.835 18.518 18.612
Dst Dst dst Dst
899 20.193 36.642 36.828
900 20.193 20.193 20.295
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 7 dari 118
Keterangan : - Harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah sama
dengan harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga buku dari CV Padang Mas pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah lebih besar 0,505% dari harga buku dari Terlapor pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga Buku dari Terlapor pada nomor urut 899 diulang kembali pada nomor urut 900.
15.1.4.2 Atas dasar fakta tersebut maka jelas dapat disimpulkan bahwa
diduga telah terjadi kerja sama dalam menyusun penawaran harga
tau setidak-tidaknya telah terjadi tukar-menukar informasi harga
penawaran karena menunjukkan adanya pola pengaturan harga
penawaran antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;--------
15.1.4.3 Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa harga penawaran
Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mendekati Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dengan uraian sebagai berikut: ------------
Paket 1
No. Nama Perusahaan Harga Penawaran
(Rp) Prosentase
HPS 1 CV Budi Utomo 4.108.190.720,- 98,88% 2 PT Madju Medan Cipta 4.110.208.000,- 98,93% 3 CV Padang Mas 4.131.072.000,- 99,93%
Paket 13
No. Nama Perusahaan Harga Penawaran
(Rp) Prosentase
HPS 1 PT Maju Medan Cipta 3.573.773.973,- 99,00% 2 CV Budi Utomo 3.582.798.665,- 99,25% 3 CV Padang Mas 3.591.823.337,- 99.50%
15.1.5 Adanya Kesesuaian Dokumen Penawaran; ----------------------------------------
15.1.5.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesesuaian
dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
berupa:
15.1.5.1.1. Kesamaan Kesalahan Pengetikan -----------------------
i. Pada Paket 1
a. Bahwa Pada dokumen pakta integritas,
ditemukan penulisan kata yang salah, untuk
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 8 dari 118
kata “propesional” yang seharusnya adalah
“profesional” antara Terlapor II dengan
Terlapor IV. (vide, Bukti C4, C8); ------------
b. Bahwa pada dokumen formulir isian
kualifikasi badan usaha terdapat kata yang
salah, untuk kata “,tidalk” yang seharusnya
adalah “tidak” antara Terlapor II dengan
Terlapor IV. (vide, Bukti C4, C8); -------------
ii. Pada Paket 13
a. Bahwa pada dokumen pakta integritas,
ditemukan penulisan kata yang salah, untuk
kata “propesional” yang seharusnya adalah
“profesional” antara Terlapor II dengan
Terlapor IV. (vide, Bukti C7, C9); -------------
b. Bahwa pada dokumen formulir isian
kualifikasi badan usaha terdapat kata yang
salah, untuk kata “,tidalk” yang seharusnya
adalah “tidak” antara Terlapor II dengan
Terlapor IV. (vide, Bukti C7, C9); -------------
c. Bahwa pada dokumen rekapitulasi daftar
kuantitas dan harga, terdapat kata yang salah
untuk kata pada poin 7 Buku Pengayaan
“seni budaya dan ketramplan” yang
seharusnya adalah “seni budaya dan
ketrampilan” antara Terlapor II, Terlapor III
dan Terlapor IV. (vide, Bukti C5, C7, C9); ---
15.1.5.1.2. Kesamaan Pengaturan Format Spasi; -------------------
i. Pada Paket 1
a. Bahwa pada dokumen surat pernyataan
kemampuan menyediakan fasilitas,
ditemukan format spasi penulisan yang sama
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 9 dari 118
pada paragraf dengan kalimat “Dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa
dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan
Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku
Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2011”
menggunakan spasi 1, sementara paragraf
yang lain menggunakan spasi 1,5. Untuk
kalimat : Perusahan kami...........dst.
Demikian surat pernyataan.................dst.
antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide,
Bukti C5, C8); -------------------------------------
ii. Pada Paket 13
a. Bahwa pada dokumen surat pernyataan
kemampuan menyediakan fasilitas,
ditemukan format spasi penulisan yang sama
pada paragraf dengan kalimat “Dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam
Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku
Pengayaan, Buku Referensi dan Buku
Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2010”
menggunakan spasi 1, sementara paragraf
yang lain menggunakan spasi 1,5. Untuk
kalimat : Perusahan kami...........dst.
Demikian surat pernyataan.................dst.
antara Terlapor II dengan Terlapor IV. (vide,
Bukti C7, C9); -------------------------------------
15.1.5.1.3. Kesamaan Metode Pelaksanaan
i. Pada Paket 1
a. Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan
narasi atau uraian metode pelaksanaan yang
sama, hanya berbeda jenis huruf antara
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 10 dari 118
Terlapor II dan Terlapor III. (vide, Bukti C4,
C6); -------------------------------------------------
ii. Pada Paket 13
a. Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan
narasi atau uraian metode pelaksanaan yang
sama, hanya berbeda jenis huruf antara
Terlapor II dan Terlapor III. (vide, Bukti C5,
C7); ---------------------------------------------------
15.1.5.1.4. Kesamaan Urutan Buku Dalam Daftar Kuantitas dan
Harga Buku -------------------------------------------------
i. Bahwa RKS hanya mensyaratkan buku yang
sudah lulus penilaian dari lembaga berwenang,
sedangkan untuk judul dan urutan buku tidak
diatur; ----------------------------------------------------
ii. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran
diketahui bahwa semua urutan buku dalam Daftar
Kuantitas dan Harga Buku dari Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor IV adalah sama untuk
paket 1 dan paket 13 (vide, Bukti
C4,C5,C6,C7,C8,C9); ---------------------------------
15.1.5.1.5. Tentang Surat Permohonan Dukungan Bank Aceh
i. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada
Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh
antara Terlapor II dan Terlapor IV; (vide, Bukti
C4,C5,C6,C7,C8,C9); ---------------------------------
ii. Bahwa beberapa kesamaan dan/atau kemiripan
dan/atau kesesuaian tersebut merupakan sesuatu
hal yang tidak wajar, dan hanya dapat terjadi
apabila ada kerjasama dan/atau komunikasi
dan/atau sharing informasi antara Terlapor II,
dan/atau Terlapor III, dan/atau Terlapor IV,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 11 dari 118
dan/atau setidak-tidaknya penyusunan dokumen
tersebut dilakukan oleh orang yang sama;----------
15.2 Persekongkolan Vertikal
Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini
terindikasi berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang
dilakukan oleh Panitia Tender yang bertujuan memfasilitasi Terlapor dan
Terlapor III menjadi pemenang tender, berupa: ---------------------------------------
15.2.1 Upaya membatasi Peserta Tender, dimana berdasarkan alat buktu yang
diperoleh ditemukan fakta adanya upaya pembatasan peserta tender dengan
cara mewajibkan peserta untuk memberikan contoh buku pada saat
pemasukan dokumen penawaran; -----------------------------------------------------------
15.2.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, Panitia Tender menetapkan
persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku
untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran
dengan jumlah sebagai berikut: ------------------------------------------
No Jenis Buku Judul Minimal Jumlah Set Minimal
Paket 1 Paket 13 Paket 1 Paket 13 1 Buku Pengayaan 840 840 3 set 5 set 2 Buku Referansi 80 10 3 set 3 set
3 Buku Panduan Pendidik
50 50 2 set 2 set
15.2.1.2 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pada Paket 1 diketahui bahwa nilai dari 900 judul buku
sebagai contoh adalah sebesar Rp.17.715.225 (Tujuh Belas Juta
Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima
Rupiah) (vide, Lampiran Dokumen Perjanjian Nomor
24/PPK/DAK/2011 tanggal 28 November 2011, Dokumen
Penawaran CV Padang Mas); --------------------------------------------
15.2.1.3 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pada Paket 13 diketahui bahwa nilai dari 970 judul
buku sebagai contoh adalah sebesar Rp. 21.302.325 (Dua Puluh
Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima
Rupiah) (vide, Lampiran Dokumen Perjanjian Nomor
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 12 dari 118
36/PPK/DAK/2011 tanggal 28 November 2011, Dokumen
Penawaran CV Padang Mas); -------------------------------------------
15.2.1.4 Bahwa menurut Saksi, persyaratan harus membawa contoh buku
pada saat pemasukan dokumen penawaran dinilai sangat
memberatkan dan menjadi alasan untuk tidak mengikuti proses
tender tersebut (vide, Bukti B32); ---------------------------------------
15.2.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah (LKPP) diketahui bahwa dalam Perpres
No. 54 Tahun 20120 Lampiran IIB.1.f.9)c)(2)(a) disebutkan
bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan
contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut, Panitia
Pengadaan seharusnya tidak perlu meminta keseluruhan contoh
buku. (vide, Surat LKPP Nomor B-3522/LKPP/DIV.2/08/2012
tanggal 10 Agustus 2012); ------------------------------------------------
15.2.1.6 Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pedoman untuk mengatasi
Persekongkolan Tender dari OECD disebutkan : ---------------------
Ketika terdapat jumlah perusahaan yang sedikit dalam memasuki pasar atau akan memasuki pasar karena biaya yang cukup besar, susah untuk dimasuki, perusahaan dalam pasar tersebut akan dilindungi dari tekanan perusahaan akibat pemain baru yang potensial. Hambatan tersebut mempermudah upaya persekongkolan tender.
15.2.1.7 Bahwa untuk Paket 1 dan Paket 13, perusahaan yang melakukan
pendaftaran hanya 5 (lima) perusahaan, sedangkan yang
memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan
yaitu para Terlapor yaitu merupakan jumlah minimum peserta
yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang pada BAB III.
Instruksi Kepada Peserta, Nomor 27.9 disebutkan: -------------------
“Apabila Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal”.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 13 dari 118
15.2.1.8 Bahwa atas dasar hal tersebut maka tindakan Panitia Tender
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi
terjadinya persekongkolan tender; --------------------------------------
15.2.2 Upaya Melakukan Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan, dimana
Panitia Tender secara jelas meluluskan seluruh peserta pada tahap
evaluasi teknis meskipun terdapat ketidaklengkapan; -------------------------
15.2.2.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa
pelaksanaan evaluasi dengan menggunakan sistem gugur
untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi
syarat; ------------------------------------------------------------------
15.2.2.2 Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Panitia Tender
melakukan evaluasi teknis yang antara lain meliputi:
Spesifikasi Teknis, Kelengkapan dan kesesuaian contoh buku
yang ditawarkan, Surat Dukungan penerbit dan Jadwal waktu
pelaksanaan pekerjaan; ----------------------------------------------
15.2.2.3 Bahwa pada Paket 1, Terlapor hanya melampirkan 36 (tiga
puluh enam) surat dukungan penerbit, Terlapor III hanya
melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan penerbit dan CV
Padang Mas hanya melampirkan 10 (sepuluh) surat dukungan
penerbit, dari 95 (sembilan puluh lima) surat dukungan yang
seharusnya dilampirkan dalam dokumen
penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam
daftar kuantitas dan harga; ------------------------------------------
15.2.2.4 Bahwa pada Paket 13, Terlapor III hanya melampirkan 49
(empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, CV Padang
Mas hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat
dukungan penerbit, dan Terlapor hanya melampirkan 29 (dua
puluh sembilan) surat dukungan penerbit, dari 106 (seratus
enam) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam
dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada
dalam daftar kuantitas dan harga; ----------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 14 dari 118
15.2.2.5 Bahwa seharusnya seluruh peserta gugur karena tidak
memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi Panitia Tender
justru meluluskan penawaran seluruh peserta dan menetapkan
Terlapor dan Terlapor III sebagai pemenang tender; -----------
15.2.3 Upaya Melakukan Evaluasi secara Tidak Sesuai Aturan -------------------
15.2.3.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui evaluasi
kualifikasi meliputi: --------------------------------------------------
a. Pakta Integritas; ---------------------------------------------------
b. Formulir Isian Kualifikasi; --------------------------------------
c. Sertifikat Badan Usaha; ------------------------------------------
d. Izin Usaha Industri; -----------------------------------------------
e. Tanda Daftar Perusahaan; ---------------------------------------
f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; --
g. Akta Pendirian Perusahaan; -------------------------------------
h. NPWP Perusahaan; -----------------------------------------------
i. - Pajak/Fiskal; -------------------------------------------------------
j. - Surat-surat Pernyataan; ------------------------------------------
15.2.3.2 Berdasarkan alat bukti, Terlapor III tidak melampirkan
dokumen Pakta Integritas untuk kedua paket yang diikutinya
(vide, Dokumen Penawaran Terlapor III); ------------------------
15.2.3.3 Bahwa seharusnya Terlapor III digugurkan pada tahap
evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan
tersebut, akan tetapi Panitia Tender justru meluluskan
penawaran dan menetapkan Terlapor III sebagai pemenang
tender untuk paket 13; -----------------------------------------------
16. Menimbang bahwa oleh karena Panitia Tender (Terlapor I) tidak hadir dalam Sidang
Majelis Komisi II, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan III yang dilampiri
dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk
hadir dalam Sidang Majelis Komisi III; -------------------------------------------------------
17. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Februari 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi III dengan agenda sebagai berikut: (vide bukti B3); -------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 15 dari 118
17.1 Bagi Terlapor II (CV. Budi Utomo), Terlapor III (PT Madju Medan Cipta) dan
Terlapor IV (CV. Padang Mas): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa
nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang
mendukung; --------------------------------------------------------------------------------
17.2 Bagi Terlapor I (Panitia Tender) : Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan
Dugaan Pelanggaran oleh Investigator serta Penyerahan Tanggapan Terlapor
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti
berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang
mendukung; --------------------------------------------------------------------------------
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator,
Terlapor I (Panitia Tender), Terlapor II (CV. Budi Utomo), Terlapor III (PT Madju
Medan Cipta), dan Terlapor IV (CV. Padang Mas) (vide bukti B3); ---------------------
19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Investigator menyerahkan
Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor I (Panitia Tender) (vide bukti
B3); --------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor I (Panitia Tender)
memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang
pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B3): -----------------------------
20.1 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak melakukan persekongkolan, semua proses
pengadaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur khususnya Perpres 54/2010;
20.2 Bahwa ada juknis dari Dinas P&K yang menjadi acuan untuk persyaratan
penyerahan sample buku; -----------------------------------------------------------------
20.3 Bahwa Terlapor I tidak mengenal dengan peserta pengadaan tersebut
sebelumnya. --------------------------------------------------------------------------------
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor II (CV. Budi Utomo)
memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang
pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B3): -----------------------------
21.1 Bahwa Terlapor II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dugaan
pelanggaran yang ditemukan investigator, yang diduga telah melibatkan dan
dilakukan oleh Terlapor II kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam
perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 16 dari 118
21.2 Bahwa Terlapor II dengan tegas membantah dan menolak bahwa Terlapor II
telah terlibat bahkan telah melakukan persekongkolan vertikal dalam seluruh
rangkaian proses tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket
1 dan Paket 13), karena terlapor II tidak pernah membatasi peserta lain, dengan
kata lain kewajiban peserta tender memberikan contoh buku pada saat
pemasukan dokumen penawaran adalah karena sesuai dengan petunjuk teknis
yang ditentukan panitia, bukan semata-mata kehendak/kebijakan Terlapor II.
Karena hal tersebut adalah ranah/kewenangan panitia pada pengadaan baran
cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Anggaran 2011 (paket 1 dan 13) tersebut. Bahwa hal tersebut telah
diakui komisi yakni Panitia Pengadaanlah yang telah membuat ketentuan
tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------
21.3 Bahwa Panitia Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket
13) telah menerima pendaftarab sebanyak 5 (lima) perusahaan, sedangkan yang
memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan termasuk di
dalamnya Terlapor II. Hal tersebut telah memenuhi jumlah minimum peserta
yang dipersyaratkan sebagaiman diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
Dengan Demikian tindakan panitia tender tersebut tidak dapat dikategorikan
sebagai tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan vertikal, karena hal
tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun
2010; -----------------------------------------------------------------------------------------
21.4 Bahwa Terlapor II dengan Tegas menolak dan membantah telah terjadi
persekongkolan horisontal dalam tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2011 (Paket 1 dan Paket 13), dengan alasan bahwa Terlapor II dengan Terlapor
lainnya yaitu PT Madju Medan Cipta dan CV. Padang Mas, untuk
mendapatkan seluruh barang (buku pengayaan, buku referensi dan buku
panduan pendidikan) yang akan ditawarkan dalam tender tersebut adalah
karena kebetulan saja tanpa adanya persekongkolan horisontal. Bahwa hal
tersebut tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 17 dari 118
dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Bahwa Kalaupun akhirnya terdapat
kesamaan dalam hal menggunakan fasilitator yang sama dari Sdr. Nuh Bahtila
untuk mendapatkan seluruh barang, karena didasari oleh berbagai aspek dan
pertimbangan yang berasal dari naluri dan hitung-hitungan bisnis yang tentu
sekali wajib memperhitungkan untung rugi dalam melaksanakan suatu
pekerjaan, tidak hanya sebagai kerja bakti yang tidak menghasilkan
keuntungan bagi perusahaan; ------------------------------------------------------------
21.5 Bahwa demikian juga tentang adanya kesamaan dokumen berupa softcopy
pada daftar kuantitas dan harga buku yang ditawarkan Terlapor II dengan
peserta lain dalam Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket
1 dan Paket 13) tersebut, adalah sesuatu yang mungkin terjadi tanpa adanya
kesengajaan dari kami selaku Terlapor II dengan pihak lain sesama peserta
tender dalam pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2011 (paket 1 dan 13)
tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------
21.6 Bahwa tentang adanya dugaan kerjasama menyusun harga penawaran juga
dengan tegas dibantah dan ditolak oleh Terlapor II dengan alasan bahwa
adanya kesamaan tersebut adalah secara kebetulan tanpa adanya kerjasama.
Hal tersebut terjadi adalah didasarkan pada kalkulasi masing-masing tim
penyusun penawaran pada setiap peserta tender tersebut. Maka dengan
demikian sangat jelas tidak terjadi kerjasama antar peserta tender dalam
menyusun penawaran harga maupun tidak telah terjadi tukar-menukar
informasi harga penawaran dalam proses tender Pengadaan Barang Cetakan
dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) tersebut; -------------------------------------
21.7 Bahwa demikian juga tentang dugaan adanya kesesuaian dokumen penawaran,
dengan tegas harus dibantah dan ditolak oleh terlapor II, karena adanya
kesesuaian dokumen tersebut adalah terjadi tanpa adanya kerjasama antara
peserta tender yang memasukkan penawaran dalam Pengadaan Barang Cetakan
dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 18 dari 118
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13). Hal tersebut terjadi tanpa
sepengetahuan dan diluar kemampuan dan kemauan Terlapor III; -----------------
21.8 Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2011 (Paket 1 dan Paket 13) tersebut oleh Terlapor II dengan baik dan benar,
tanpa melakukan persekongkolan dengan Panitia secara vertikal maupun
peserta tender yang lain secara horisontal, bahwa faktanya tender tersebut telah
terlaksana dengan baik hingga mencapai tujuannya sebagaiman dimaksud pada
kontrak, bahkan terhadap Tahun Anggaran tersebut oleh instansi yang
berwenang telah dilakukan pemeriksaan secara keuangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan serta Bupati Tapanuli Selatan telah pula
mempertanggungjawabkan di depan anggota legislatif terhormat, maka
semakin menunjukkan bahwa tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2011 (Paket 1 dan Paket 13) tersebut telah terlaksana dengan baik dan benar
tanpa merugikan pihak manapun; -------------------------------------------------------
21.9 Bahwa dengan demikian terbukti dan sangat wajar serta masuk akal jika
pelaksanaan Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket
13) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 54
Tahun 2010; --------------------------------------------------------------------------------
21.10 Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut diatas, maka dugaan
pelanggaran ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada
tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13)
sebagaimana hasil investigasi pada perkara aquo, yang diduga telah dilakukan
oleh Terlapor II harus dengan tegas ditolak dibantah oleh Terlapor II; -----------
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor III (PT Madju Medan
Cipta) memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan
yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B3): ----------------------
22.1 Tentang persekongkolan Vertikal mengenai membatasi peserta tender dengan
menetapkan persyaratan peserta lelang harus menunjukkan contoh buku;--------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 19 dari 118
22.1.1 Bahwa hal ini adalah kebijaksanaan tehnis panitia Tender dan tidak
ada dicampuri ataupun dipengaruhi oleh peserta tender lainnya
khususnya Terlapor III; --------------------------------------------------------
22.1.2 Bahwa seandainya hal ini dianggap memberatkan beberapa peserta
tender lainnya mereka seharusnya mengajukan ini pada saat Rapat
Penjelasan dan mengenai ini juga tidak bertentangan dengan Perpres
Nomor 54 Tahun 2010, karena barang-barang yang akan ditenderkan
berbentuk buku bacaan/buku pelajaran dengan jumlah judul dan
variasi buku yang banyak sehingga untuk menjaga agar benar-benar
sesuai dengan spesifikasi dan menghindarkan adanya kesalahan maka
persyaratan buku contoh ini tidak menyalahi aturan; ----------------------
22.2 Tentang Persekongkolan Horisontal, tentang adanya kerjasama memilih
pemasok; ------------------------------------------------------------------------------------
22.2.1 Bahwa antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak ada
kerjasama dalam memilih pemasok; -----------------------------------------
22.2.2 Bahwa perlu diingatkan kembali barang-barang yang ditenderkan
adalah jenis buku bacaan dan atau buku pelajaran dengan jumlah judul
yang begitu banyak dimana setiap paketnya terdiri dari lebih kurang
900 judul buku dengan pengarang dan penerbit yang berbeda-beda
dan diwajibkan telah memenuhi klasifikasi yang telah ditentukan oleh
Panitia Tender; ------------------------------------------------------------------
22.2.3 Bahwa untuk mengumpulkan buku-buku tersebut tentu dibutuhkan
sesuatu fasilitator untuk mempermudah kerja yang dalam hal ini
dilakukan oleh Sdr. Nuh Bathila; ---------------------------------------------
22.2.4 Bahwa ini adalah wajar sebab kalau tidak ada fasilitator seperti ini
maka target jangka waktu kerja pasti tidak akan tercapai karena
memakan waktu yang lebih lama sekitar 3 kali dari jangka waktu yang
ditentukan; -----------------------------------------------------------------------
22.2.5 Bahwa ini juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan
sebagai ilustrasu dapat dicontohkan sebagai berikut: dalam satu tender
pengadaan BBM maupun aspal pasti suplayernya akan mengacu
kepada satu arah yaitu PERTAMINA. Jadi suplayernya tetap satu
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 20 dari 118
denga harga dasar pembelian yang sama tetapi tinggal masing-masing
peserta tender yang menentukan berapa harga yang akan
dimasukkannya dalam harga tender, walaupun kita ketahui bersama
pemasok BBM itu bukan hanya Pertamina tetapi ada juga yang lain
seperti Shell, Petronas dll; -----------------------------------------------------
22.2.6 Bahwa hal ini bukanlah kerjasama peserta tender dalam memilih
pemasok tetapi karena pemasok tersebutlah yang mempunyai barang
yang berdasarkan kwalifikasi seperti yang disyaratkan dalam tender; --
22.2.7 Bahwa alasan diatas juga berlaku untuk dugaan adanya kesamaan
dokumen softcopy Daftar Kuantitas dan Harga buku yang ditawarkan
oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena memang peserta
tender terlapor memperoleh Softcopy tersebut dari pemasok; -----------
22.3 Tentang dugaan adanya kerjasama menyusun harga penawaran; ------------------
22.3.1 Bahwa seperti dali Terlapor III diatas, para Terlapor peserta tender
mengambil barang dari satu suplayer dengan harga dasar yang sama
untuk selanjutnya para peserta tender lah yang menentukan berapa
harga yang akan dimasukkannya dalam harga penawaran. Dan dalam
menentukan harga penawaran ini tidak ada kerjasama antara para
Terlapor karena masing-masing adalah kompetitor yang lainnya; -------
22.4 Tentang dugaan adanya kesesuaian dokumen penawaran seperti adanya
kesalahan pengetikan, kesamaan pengaturan format spasi; -------------------------
22.4.1 Bahwa untuk hal ini Terlapor III tidak membahasnya sama sekali
karena dugaan kesamaan ini ditujukan untuk Terlapor II dengan
Terlapor IV; ----------------------------------------------------------------------
22.4.2 Bahwa tentang dugaan kesamaan Metode Pelaksanaan antara para
Terlapor memang benar karena untuk hal ini telah ada format yang
tetap di setiap pelaksanaan proses tender jadi wajar saja ditemukan
narasi atau uraian metode pelaksanaan yang sama karena narasi ini
sudah berbentuk buku dalam format yang sama; ---------------------------
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor IV (CV Padang Mas)
memberikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran secara lisan yang
pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B3): -----------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 21 dari 118
23.1 Bahwa Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket
13) telah selesai dilaksanakan pada tahun 2011, dan telah diperiksa serta
diaudit oleh lembaga berwenang (i.c BPK RI) secara ketatanegaraan dibentuk
berdasarkan UUD 1945; ------------------------------------------------------------------
23.2 Bahwa sesuai dengan poin A diatas, klien kami menjadi peserta tender yang
mempunyai niat baik berdasarkan hukum dan sesuai dengan moral etika yang
berlaku di Indonesia, sejak awal telah mengikuti seluruh tahapan yang ada
tanpa melewatkan satu tahapan, tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku
pula klien kami tidak terpilih sebagai pemenang Tender, karena alasan logis
dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga klien kami tidak mempunyai
dugaan telah terjadi permainan apapun dalam tender aquo;-------------------------
23.3 Bahwa selama Tender berjalan kami mengetahui Pengadaan Barang Cetakan
dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) banyak peserta tender memasukan
penawaran, tetapi sesuai dengan laporan yang dibuat oleh investigator KPPU
pada halaman 4 poin 7 ada 5 Perusahaan yang mengambil dokumen, dan ada
11 Perusahaan yang mengikuti Aanwijing, tetapi Perusahaan yang melakukan
Penawaran sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, salah satu adalah klien kami; ----------
23.4 Bahwa Klien kami telah mengikuti seluruh tahapan proses tender, namun
belum beruntung, walah hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang bersaing. Tetapi
klien kami menilai bahwa proses tender yang terjadi sesuai dengan proses yang
berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga klien kami tahu diri tidak
mengajukan upaya-upaya di luar akal sehat. Walau ada upaya propokasi dari
peserta tender yang melakukan cara-cara yang tidak lazim dengan melakukan
upaya di luar kebiasaan hukum pada Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran
2011 (Paket 1 dan Paket 13), dimana pada saat Aanwijing ada peserta tender
yang melakukan somasi serta upaya mencari keuntungan sepihak; ----------------
23.5 Bahwa klien kami telah aktif berusaha sebagai mana layaknya perusahaan
sejak puluhan tahun lalu dan eksis hingga sekarang, dan telah menjadi peserta
Tender di berbagai tempat dengan sistem penawaran yang sama, baik model
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 22 dari 118
huruf, angka, kertas dan leternya. Klien kami tidak pernah bekerjasama
denagan pihak manapun baik dalam hal pembuatan, pengajuan penawaran
apalagi penentuan harga, karena klien kami tahu hal tersebut merupakan
tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum, palagi melakukan perjanjian yang
dilarang, seperti oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, kartel, trust,
oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar
negeri; ---------------------------------------------------------------------------------------
23.6 Bahwa klien kami mampu menjalankan seluruh kegiatan pekerjaan apabila
terpilih sebagai pemenang, karena spesifikasi yang dimohonkan oleh pihak
Panitia masih sesuai dengan jenis dan bentuk yang sering dimenangkan oleh
klien kami, kemudian sebagai petunjuk dan contoh telah banyak berada di
pasaran dan mudah diperoleh sesuai dengan standar harga. Kemudian soal
adendum dokumen merupakan hal yang lumrah karena masih dalam
kewenangan panitia; -----------------------------------------------------------------------
23.7 Bahwa klien kami tidak mempunyai mitra kerja dari peserta tender manapun,
sehingga klien kami tidak merasa mempunyai kecurigaan bahwa telah ada
pemenang sebelum tender dilakukan, sehingga klien kami tetap mengikuti
proses sebagaimana mestinya, sehingga evaluasi administrasi, tetapi klien kami
mengajukan harga yang lebih tinggi dari peserta tender lainnya, sehingga
belum beruntung; --------------------------------------------------------------------------
23.8 Bahwa klien kami secara benar telah ikut dalam proses evaluasi teknis, dan
evaluasi harga yang seluruhnya merupakan bagian dari proses yang ada, atanpa
melakukan pelanggaran apaapun apalagi melakukan kegiatan yang dilarang
seperti: Monopoli, penguasaan pasar, apa lagi persekongkolan, karena hal
tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral; ---------------------------------
23.9 Bahwa seharusnya pihak KPPU memeriksa seluruh peserta tender dan peserta
yang mengambil formulir juga yang mengembalikan formulir kemudian yang
mengikuti proses Aanwijing tanpa terkecuali sebagai saksi, karena apabila ada
peserta yang merupakan pelapor atau tuduhan aquo, maka kesaksian yang
diberikan tidak bernilai dan berdasar dan pasti subjektif; ---------------------------
23.10 Bahwa tuduhan KPPU telah terjadi persekongkolan vertikal sebagaimana poin
20 halaman 14, sangat tidak masuk akal sehat, sehingga tuduhan aquo patut
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 23 dari 118
untuk dikesampingkan atau tidak perlu dihiraukan. Karena Klien kami tidak
merasa ada pembatasan sama sekali oleh Panitia Tender. Sehubungan dengan
penawaran harga atas seluruh buku yang ditenderkan, klien kami telah dapat
memperkirakan harga berdasarkan hitungan harga sebagaimana kebiasaan
tender di daerah lain; ----------------------------------------------------------------------
23.11 Bahwa klien kami tidak merasa dipersulit dengan persyaratan yang dimintakan
oleh panitia, karena klien kami murni ingin menang dalam proses tender aqou,
sehingga berupaya dengan maksimal untuk memperoleh syarat yang
dimintakan. KPPU telah menjadikan keterangan seorang saksi sebagai dasar
hipotesa untuk mengangkat tuduhan aquo dengan dalih investigasi dan tanpa
metode yang jelas yang tidak sesuai dengan hukum acara yang dibuat oleh
KPPU sendiri i.c Peraturan KPPU; -----------------------------------------------------
23.12 Bahwa pada halaman 15 KPPU mensetir kalimat berdasarkan keterangan
LKPP, dan mensetir Perpres Nomor 5 Tahun 2010 yang secara empirik sangat
menyesatkan semua orang, hal ini sangat terlihat tidak profesional dan
amatiran cenderung main-main dengan tidak melakukan evaluasi yang benar
sebelum memberikan produk kepada publik. Oleh karenanya klien kami tidak
mau menanggapi hal-hal yang tidak jelas dan kabur (obscurlibel), sehingga
majelis Komisi harus mengesampingkan tuduhan aquo; ----------------------------
23.13 Bahwa pada halaman 15 poin (b) tuduhan KPPU tidak melakukan evaluasi
teknis sesuai dengan aturan, sangat keliru dan salah serta cenderung tidak teliti,
karena klien kami memasukkan syarat sesuai dengan kemampuan mencari
dukungan dari penerbit di seantero negeri; --------------------------------------------
23.14 Bahwa unsur Persekongkolan Horizontal sebagaimana tuduhan KPPU halaman
17 s/d 23 poin a,b,c,d,e merupakan ilusi semata, karena tidak ada larangan
dimuka bumi Indonesia untuk berhubungan dengan pihak manapun delam
mencari kerja dan usaha apalagi saudara Nuh Bahtila adala merupaka suplier
yang telah dikenal semua orang khususnya perusahaan sejenis yang serius
dalam berusaha. Walaupun Nuh Bahtila mempunyai rekanan lain selain klien
kami merupakan hak asasi Nuh Bantila yang tidak dapat disalahkan secara
hukum. (untuk lebih jelasnya pelajari juga hak ekonomi sosial budaya); --------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 24 dari 118
23.15 Bahwa poin (b) halaman 18 tuduhan KPPU tidak konsisten, dengan
menyatakan adanya kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, pada
hal klien kami diakui KPPU mempunyai harga berbeda dengan yang lain,
sehingga tuduhan-tuduhan KPPU sangat Jelas berarom tendensius dan
menyesatkan dan tidak perlu dipertimbangkan; ---------------------------------------
23.16 Bahwa poin (c) halaman 18 sangat diragukan keasliannya data yan dimiliki
oleh KPPU, karena sangat tidak masuk akal bila data klien kami bersamaan
dengan peserta yang lain, karena klien kami mengerjakan secara rahasia dari
pihak lain di tempat klien kami, oleh karenanya terjadi persamaan kata dan
kalimat merupakan hal yang lazim, karena faktor kebiasaan dan sering
berjumpa saat tender-tender yang lain ada di Sumatera Utara dan Aceh serta
Riau. Apalagi soal ketikan, spasi, dan angka yang sama tidak dapat dijadikan
pedoman, karena huruf yang lazim dipakai hampir di seluruh Indonesia; --------
23.17 Bahwa secara umum laporan dugaan dan tuduhan KPPU aquo tidak layak
untuk dilanjutkan pemeriksaan permulaan, dan pemeriksaan lanjutan, karena
tidak memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; ---------------------
24. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi
menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat
Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------
25. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan
terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013; --------------------------------------------------
26. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 04/KPPU/Pen/III/2013 tanggal 20 Maret
2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (vide bukti
A32); ------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 97/KPPU/Kep/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (vide bukti A33); -----------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 25 dari 118
28. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/III/2013 tentang
Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Maret
2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 (vide bukti A..); --------------------------------
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan
Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis
Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang
Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A45 , A46, A47, A48); ---------------
30. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT
Tombang, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis
Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas
(vide bukti B4); ------------------------------------------------------------------------------------
31. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV. Wira Duta,
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun
telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B5); -
32. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Asrijes,
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun
telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B6); -
33. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV. Fiona Agung
Perkasa, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi
meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide
bukti B7); -------------------------------------------------------------------------------------------
34. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Tombang, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B8); ----
34.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Binsar Marbun selaku Direktur Utama dari
PT Tombang; -------------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 26 dari 118
34.2 Bahwa Kuasa/Perwakilan dari PT Tombang Tidak dapat memasukkan
Penawaran karena tidak membawa Kartu Tanda Penduduk; ------------------------
34.3 Bahwa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 memberikan kesempatan yang
sama antara sesama peserta Tender; ----------------------------------------------------
34.4 Bahwa Panitia tetap menolak Kuasa Saksi yang sudah memperlihatkan surat
penawaran dan surat kuasa dari direktur Saksi; ---------------------------------------
34.5 Bahwa Saksi Tidak memasukkan penawaran pada masa akhir penawaran; ------
34.6 Bahwa Panitia memihak penyedia jasa tertentu yang memiliki dukungan –
dukungan dari Penerbit; ------------------------------------------------------------------
34.7 Bahwa Panitia memberikan persyaratan yang memberatkan sehingga banyak
Pelaku Usaha yang tidak jadi mendaftar; ----------------------------------------------
34.8 Bahwa Persyaratan yang memberatkan adalah dalam dokumen penawaran
dilampiri dengan sample buku dan alat peraga; ---------------------------------------
34.9 Bahwa Spesifikasi teknis dalam barang ada pengarahan kepada penerbit
tertentu;--------------------------------------------------------------------------------------
34.10 Bahwa Saksi menawar senilai delapan puluh delapan persen (88%) dari nilai
pagu karena Saksi mendapat diskon empat puluh persen (40%) dari penerbit
dan buku dari penerbit tidak kena pajak; -----------------------------------------------
35. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Asrijes, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B10); ---
35.1 Bahwa saksi mundur dari pendaftaran karena waktu mepet dan ingin
membantu PT Tombang; -----------------------------------------------------------------
35.2 Bahwa tidak ada Perjanjian secara tertulis, namun untuk kerjasama saling
membantu sering dilakukan; -------------------------------------------------------------
35.3 Bahwa Bantuan dari Saksi ke PT Tombang adalah mengenai bantuan
dukungan dari penerbit di Jakarta; ------------------------------------------------------
35.4 Bahwa dukungan diberikan oleh PT Sinergi Grafindo; ------------------------------
35.5 Bahwa saksi sudah memberi tahu kepada PT Tombang bahwa waktu
mengirimkan penawaran sangat mepet, namun PT Tombang tetap ikut
penawaran; ----------------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 27 dari 118
35.6 Bahwa Saksi memberitahu mengenai syarat Buku Sample kepada PT Tombang
yang dapat mengakibatkan PT Tombang kalah; --------------------------------------
35.7 Bahwa Syarat Buku Sample juga pernah ada saat penawaran di Serdang
Bedage, namun ditolak oleh peserta di Serdang Bedage; ----------------------------
35.8 Bahwa yang dimaksud Sample barang itu sekian ratus judul buku, dan harus
disiapkan dalam kurang lebih 27 kotak; ------------------------------------------------
35.9 Bahwa harga Satu set itu sekitar Rp 50.000,00 , dan karena itu terkait
kepercayaan kepada ke agenan; ---------------------------------------------------------
35.10 Bahwa Surat dukungan dari penerbit dapat diterbitkan sekitar tiga sampai
empat hari setelah permohonan surat dukungan; -------------------------------------
36. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Bank Aceh, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B9); ----
36.1 Bahwa Saksi memberi dukungan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor
IV setelah dicek bahwa ketiga Terlapor adalah nasabah Saksi; ---------------------
36.2 Bahwa Saksi hanya memberi dukungan kepada Nasabah Saksi; -------------------
36.3 Bahwa tidak ada ketentuan jangka waktu untuk mendapat dukung dari saksi,
bahkan ketika baru membuka rekening dan langsung meminta dukungan, surat
dukungan diterbitkan; ---------------------------------------------------------------------
36.4 Bahwa Hanya ada tiga perusahaan yang meminta surat dukungan kepada saksi;
36.5 Bahwa Padang Mas, Budi Utomo, dam Maju Medan Cipta menjadi nasabah
saksi sejak tahun 2010; -------------------------------------------------------------------
36.6 Bahwa persyaratan meminta surat dukungan adalah Permohonan dan menjadai
nasabah, giro, permohonan dan pengumuman lelang; -------------------------------
36.7 Bahwa tidak ada batasan nilai untuk meminta dukungan; ---------------------------
36.8 Bahwa dibebankan biaya administrasi Rp 300.000,00 untuk meminta surat
dukungan; -----------------------------------------------------------------------------------
36.9 Bahwa yang dapat meminta Surat dukungan adalah nasabah berdasarkan SOP;
36.10 Bahwa Ketiga terlapor datang langsung dengan tidak bersamaan untuk
meminta surat dukungan dari saksi;-----------------------------------------------------
36.11 Bahwa Bank Aceh medan menerapkan prinsip First come First serve, -----------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 28 dari 118
36.12 Bahwa Saksi memberikan dukungan kepada CV Maju Medan Cipta tanggal 7
November 2011, Budi Utomo 7 November 2011, Padang Mas diterima tanggal
8 November 2011; -------------------------------------------------------------------------
36.13 Bahwa dukungan bank adalah Bank akan mendukung proyek itu sepanjang
persyaratan dan teknis bank dipenuhi; --------------------------------------------------
36.14 Bahwa dukungan bank diberikan kepada pemenang proyek dan memenuhi
persyaratan dan teksnis bank dipenuhi; ------------------------------------------------
36.15 Bahwa Saksi hanya memeriksa specimen dari pemohon untuk memberikan
dukungan; -----------------------------------------------------------------------------------
37. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Marisitua Sitompul), namun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B11);-------
38. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (R. Moris Simanungkalit), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B12);-------
39. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur CV Wira Duta), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B13);-------
40. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (CV Fiona Agung Perkasa),
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun
telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B14);
41. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Sofyan Surri), namun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B15);-------
42. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Balai Pustaka,
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 29 dari 118
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide
bukti B16); -----------------------------------------------------------------------------------------
42.1 Bahwa saksi tidak mengikuti teder, saksi hanya penerbit yang memberi surat
dukungan untuk tender perkara a quo; -------------------------------------------------
42.2 Bahwa pihak yang memohon surat dukung Madju Medan Cipta, CV Budi
Utomo, dan CV Padang Mas; ------------------------------------------------------------
42.3 Bahwa permohonan Surat Dukungan melalui Telepon dan tidak bersama-sama;
42.4 Bahwa permohonan Surat dukungan ditindaklanjuti oleh pemohon Surat
Dukungan dengan cara mengirim surat langsung kepada saksi; --------------------
42.5 Bahwa saksi tidak mengenal Jamin Brutu;---------------------------------------------
42.6 Bahwa proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam perkara a quo keluar
petunjuk teknis pada tahun 2010; -------------------------------------------------------
42.7 Bahwa dalam Petunjuk Teknis DAK memberikan syarat untuk memberikan
sembilan ratus judul buku yang telah lulus dari Pusat Perbukuan (Pusbuk) dan
saksi tidak sanggup memenuhi syarat tersebut; ---------------------------------------
42.8 Bahwa saksi menjalin kerjasama dengan penerbit lain untuk memenuhi syarat
sembilan ratus judul buku; ---------------------------------------------------------------
42.9 Bahwa kerjasama dengan penerbit lain itu berbentuk KSO (Kerjasama
Operasional); -------------------------------------------------------------------------------
42.10 Bahwa bentuk kerjasama KSO adalah saling memberikan surat dukungan ke
penerbit lain saat ada tender dan KSO bisa berbentuk kerja sama jual – beli
dengan penerbit lain; ----------------------------------------------------------------------
42.11 Bahwa pembelian buku dalam suatu tender dilakukan setelah diumumkan
pemenagn; ----------------------------------------------------------------------------------
42.12 Bahwa dalam tender perkara a quo tidak ada permintaan buku sample; ----------
42.13 Bahwa peran saksi dalam perkara tender a quo adalah perantara peserta tender
dengan para penerbit yang dapat memberikan surat dukungan; --------------------
42.14 Bahwa sistem pembayarannya dihitug setiap tahun; ---------------------------------
42.15 Bahwa ada harga tertentu yang dijual oleh saksi dalam suatu tender dan saksi
juga mengeluarkan diskon buku untuk suatu proyek; --------------------------------
42.16 Bahwa saksi mengenal saudara Nuh Bahtilla; -----------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 30 dari 118
42.17 Bahwa Saudara Nuh Bahtilla tidak pernah membeli buku dari PT Balai
Pustaka; -------------------------------------------------------------------------------------
42.18 Bahwa Penerbit yang bekerjasama dengan saksi adalah Intan Pariwara, JP
Books, Aneka Ilmu, dan Armandelta Selaras; ----------------------------------------
42.19 Bahwa ada sebagian judul buku yang ditawarkan dalam perkara a quo yang
dijual di pasaran; ---------------------------------------------------------------------------
42.20 Bahwa tidak ada lead penerbit dalam tender perkara a quo; ------------------------
42.21 Bahwa Saksi hanya meneruskan permintaan dari peserta tender kepada
penerbit; -------------------------------------------------------------------------------------
42.22 Bahwa saksi secara langsung tidak bekerja sama dengan kementerian
Pendidikan Nasional dalam Proyek DAK; ---------------------------------------------
42.23 Bahwa saksi dapat memasukkan judul buku untuk dinilai Pusat Buku kapan
saja, namun Pusat Buku mempunyai jadwal untuk melakukan penilaian yang
hanya diketahui oleh Pusat Buku; -------------------------------------------------------
42.24 Bahwa judul buku dari saksi dalam perkara a quo adalah delapan puluh enam
judul buku; ----------------------------------------------------------------------------------
42.25 Bahwa yang memasok buku ke pemenang tender adalah saksi karena saksi
adalah koordinator untuk mengumpulkan surat dukungan dari penerbit; ---------
42.26 Bahwa tidak ada yang menghubungi saksi setelah ada pemenang tender; --------
42.27 Bahwa pemohon dukungan harus badan usaha; ---------------------------------------
42.28 Bahwa klarifikasi terhadap perusahaan yang memohon dukungan dilakukan
dengan menanyakan track record perusahaan pemohon dukungan kepada orang
yang kemungkinan mengetahui track record perusahaan pemohon dukungan; --
42.29 Bahwa yang menandatangani surat permohonan dukungan adalah Bapak Doni,
Bapak Parlaungan dan Bapak Rustam Efendy; ---------------------------------------
42.30 Bahwa Surat dukungan kepada PT Madju Medan Cipta, CV Budi Utomo, dan
CV Padang Mas dikeluarkan saksi pada tanggal 7 November untuk semua surat
dukungan; -----------------------------------------------------------------------------------
42.31 Bahwa surat dukungan dikirim ke setiap alamat pemohon surat dukungan; ------
42.32 Bahwa saksi tidak menyebar brosur ke dinas-dinas, namun jika diminta akan
diberikan oleh saksi;-----------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 31 dari 118
42.33 Bahwa penerbit boleh mengikuti tender secara langsung, namun Balai Pustaka
tidak pernah ikut secara langsung; ------------------------------------------------------
42.34 Bahwa tidak ada perjanjian tertulis untuk surat dukungan dengan penerbit lain,
pada tahun 2010 itu jual beli, Jika ada yang meminta barang kita kirim; ---------
42.35 Bahwa kerja sama dengan penerbit dilakukan saksi sejak tahun 2011; ------------
42.36 Bahwa harga dalam brosur adalah harga jual perusahaan, namun untuk proyek
ini bisa saja harganya dibawah harga brosur; ------------------------------------------
42.37 Bahwa harga dalam RAB yang dikeluarkan oleh perusahaan, perusahaan
memberikan diskon rata-rata di angka 35 %. Daftar harga itu hanya
kelengkapan promosi; ---------------------------------------------------------------------
42.38 Bahwa saksi tidak mengetahui kebijakan panitia tender, saksi hanya
menyebarkan brosur tidka hanya di Tapanuli Selatan; -------------------------------
42.39 Bahwa harga beberapa buku sudah saksi cantumkan dalam website; -------------
42.40 Bahwa saksi juga mempunya daftar harga dari penerbit lain; -----------------------
42.41 Bahwa setelah ada pemenang saksi meminta dibuatkan PO yang dilampiri
pengumuman pemenang atau SPPBJ; --------------------------------------------------
42.42 Bahwa setelah ada pemenang saksi Menyiapkan barang, untuk yangdikirim di
Tapanuli Selatan ready stock. ------------------------------------------------------------
42.43 Bahwa untuk pengadaan tahun 2010 ready stock di gudang balai pustaka,
namun pengadaan tahun 2011 ada di masing-masing koordinator; ----------------
42.44 Bahwa PO sampai pengiriman dilakukan kurang lebih tujuh hari; -----------------
42.45 Bahwa dalam tender perkara a quo pembayaran kepada saksi dilakukan tahun
2012; -----------------------------------------------------------------------------------------
42.46 Bahwa daftar buku dikirim dalam bentuk soft copy dan dikirim ke pemohon
surat dukungan; ----------------------------------------------------------------------------
42.47 Bahwa yang memberikan surat dukungan pada CV Padang Mas adalah kurang
lebih delapan puluh penerbit; ------------------------------------------------------------
42.48 Bahwa pemberian dukungan dari penerbit yang dibawah koordinasi saksi
diberikan hampir bersamaan waktunya; ------------------------------------------------
42.49 Bahwa tidak ada cabang PT Balai Pustaka di Sumatera Utara; ---------------------
42.50 Bahwa pinjam dengan jaminan itu dikoordinasi dari divisi pemasaran; -----------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 32 dari 118
42.51 Bahwa tidak ada konfrmasi kepada saksi tentang keaslian surat dukungan dari
CV Padang Mas; ---------------------------------------------------------------------------
43. Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur PT Lazuardi),
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun
telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B17) -
44. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Indeks, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B18); ---
44.1 Bahwa Saksi tidak mengikuti Tender di Tapanuli Selatan;--------------------------
44.2 Bahwa Saksi adalah satu group dengan PT Intan Pariwara; -------------------------
44.3 Bahwa Group PT Intan Pariwara dalam mengikuti tender bisa sendiri-sendiri
dan bisa bersama-sama; -------------------------------------------------------------------
44.4 Bahwa Tender yang diikuti langsung oleh Group PT Intan Pariwara dikoordinir
oleh induk perusahaan; -------------------------------------------------------------------
44.5 Bahwa Saksi selalu memberi surat dukungan jika ada pihak yang meminta;
44.6 Bahwa cara meminta surat dukungan adalah melalui permintaan resmi yang
diberitahukan melalui Telepon atau e-mail, selanjutnya kita respond untuk
diberi jawaban; -----------------------------------------------------------------------------
44.7 Bahwa surat dukungan tidak harus disertai dengan buku sample;------------------
44.8 Bahwa Surat dukungan dari PT Indeks diserhkan kepada PT Intan Pariwara; ---
44.9 Bahwa Saksi mengirimkan enam judul buku dalam tender perkara a quo; -------
44.10 Bahwa Saksi menerima laporan buku yang digunakan oleh PT Intan Pariwara
dan penjualan buku saksi yang dijual PT Intan Pariwara; ---------------------------
44.11 Bahwa Pasar Buku yang diterbitkan saksi adalah sama dengan PT Intan
Pariwara; ------------------------------------------------------------------------------------
44.12 Bahwa Saksi menerbitkan buku pelajaran yang pasarnya sama dengan PT Intan
Pariwara dan dikerjasamakan dengan PT Intan Pariwara; ---------------------------
44.13 Bahwa buku saksi yang dicetak PT Intan Pariwara, maka PT Intan Pariwara
akan memberikan royalty kepada saksi; ------------------------------------------------
44.14 Bahwa Saksi adalah anak perusahaan PT Intan Pariwara yang keuangannya
terpisah; -------------------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 33 dari 118
44.15 Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan PT Balai Pustaka; ---------------
44.16 Bahwa PT Intan Pariwara tidak meminta Buku Sample kepada saksi; ------------
44.17 Bahawa Pasar terbesar PT Intan Pariwara adalah sekolah; --------------------------
44.18 Bahwa perwakilan daerah saksi tidak ada yang di Sumatera Utara; ---------------
44.19 Bahwa Saksi mempunyai katalog buku yang disertai daftar harga; ----------------
44.20 Bahwa royalty yang diterima saksi dari PT Intan pariwara adalah sepuluh
persen dari harga buku; -------------------------------------------------------------------
44.21 Bahwa seluruh transaksi Saksi dengan pemenang tender perkara a quo
dilakukan oleh PT Intan Pariwara;
44.22 Bahwa jika ada buku contoh yang diberikan oleh PT Intan Pariwara ke pihak
lain dapat dilakukan langsung dan PT Intan Pariwara melaporkan kepada saksi;
45. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Sunda Kelapa,
yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide
bukti B19); -----------------------------------------------------------------------------------------
45.1 Bahwa saksi diminta surat dukungan pengadaan buku di Tapnuli Selatan; -------
45.2 Bahwa saksi mengetahui tender perkara a quo dari permohonan tertulis yang
disampaikan kepada saksi; ---------------------------------------------------------------
45.3 Bahwa permintaan dukungan dari PT Madju Medan Cipta, CV Budi Utomo,
dan CV Padang Mas; ----------------------------------------------------------------------
45.4 Bahwa Saksi adalah satu grup dengan PT Intan Pariwara; --------------------------
45.5 Bahwa pemilik PT Sunda Kelapa adalah PT Intan Pariwara yang bernama Edy
Purwono; ------------------------------------------------------------------------------------
45.6 Bahwa PT Intan Pari wara adalah pemimpin Group Intan Pariwara yang
dibawahnya ada perusahaan-perusahaan; ----------------------------------------------
45.7 Bahwa ada dua judul buku saksi yang dikirim ke tender perkara a quo; ----------
45.8 Bahwa saksi mengeluarkan surat dukungan atas perintah PT Intan Pariwara; ---
45.9 Bahwa Ketika bukunya ada maka saksi akan melampirkan buku contoh setelah
memberikan surat dukungan; ------------------------------------------------------------
45.10 Bahwa Buku Sample diserahkan saksi kepada PT Intan Pariwara; ----------------
45.11 Bahwa penyerahan buku sample tidak ada tanda terima dari PT Intan Pariwara;
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 34 dari 118
45.12 Bahwa Saksi pernah mengikuti tender pengadaan buku yang ada syarat
melampirkan buku sample di Pusat Perbukuan; --------------------------------------
45.13 Bahwa saksi tidak mempunyai perwakilan di Sumatera Utara; ---------------------
45.14 Bahwa Buku sample dari saksi dibeli oleh pihak lain dalam tender perkara a
quo; ------------------------------------------------------------------------------------------
45.15 Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan koordinasi antara PT Balai
Pustaka dengan PT Intan Pariwara; -----------------------------------------------------
45.16 Bahwa saksi mempunyai katalog buku yang memberikan daftar harga buku; ---
45.17 Bahwa kepemilikan PT Sunda Kelapa didominasi oleh PT Intan Pariwara; ------
45.18 Bahwa Surat Dukungan dari saksi bisa diberikan secara langsung maupun
melalui perantara PT Intan Pariwara; ---------------------------------------------------
45.19 Bahwa dalam proses pengadaan Saksi selalu memberikan buku sample; ---------
45.20 Bahwa Saksi pernah mendapat rekomendasi dari PT Intan Pariwara untuk
memberikan dukungan kepada penerbit lain; ------------------------------------------
45.21 Bahwa ada pemasaran bersama antara group Intan Pariwara dengan Group
lain; ------------------------------------------------------------------------------------------
45.22 Bahwa PT Intan Pariwara dapat mengambil buku di Gudang saksi dengan surat
permintaan; ---------------------------------------------------------------------------------
46. Menimbang bahwa pada tanggal 22 April 2013 Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Direktur PT Lazuardi), yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B20); ---
46.1 Bahwa Buku dari saksi untuk tender perkara a quo hanya satu judul buku yang
berjudul Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia yang diserahkan kepada PT Je Pe
Press Media Utama; -----------------------------------------------------------------------
46.2 Bahwa Saksi memberikan surat dukungan setelah mendapatkan rekomendasi
dari PT Je Pe Press Media Utama; ------------------------------------------------------
46.3 Bahwa proses pertanggungjawaban PT Je Pe Press Media Utama ke Saksi
adalah PT Je Pe Press Media Utama memberikan laporan setiap enam bulan; ---
46.4 Bahwa ada 400 eksemplar buku yang dikirim ke teder perkara a quo; ------------
46.5 Bahwa yang bertanggung jawan atas pengiriman 400 eksemplar adalah PT Je
Pe Press Media Utama; -------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 35 dari 118
46.6 Bahwa saksi memberikan dukungan kepada tiga perusahaan dalam tender
perkara a quo; ------------------------------------------------------------------------------
46.7 Bahwa saksi tidak mempunya perwakilan di Sumatera Utara; ---------------------
46.8 Bahwa PT Je Pe Press Media Utama tidak pernah meminta buku sample; -------
46.9 Bahwa spesialisasi buku terbitan saksi adalah buku anak dan buku umum; ------
46.10 Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT Je Pe Press Media Utama memberikan
buku sample dalam tender perkara a quo; ---------------------------------------------
46.11 Bahwa PT Je Pe Press Media Utama mempunyai hak untuk mengeluarkan
buku sample; -------------------------------------------------------------------------------
46.12 Bahwa PT Je Pe Press Media Utama dan saksi sudah ada hubungan
kepercayaan; --------------------------------------------------------------------------------
46.13 Bahwa proses pembayaran PT Je Pe Press Media Utama kepada saksi adalah
setelah diskon 50% dipotong biaya cetak; ---------------------------------------------
47. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Ahmad Ridhoan), namun
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B21);-------
48. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Marisitua Sitompul),
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun
telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B22);
49. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Irfan Nafaras Lubis),
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun
telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B23);
50. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Moris Simanungkalit),
namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun
telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B24);
51. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Tombang, yang
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 36 dari 118
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti
B25); ------------------------------------------------------------------------------------------------
51.1 Bahwa saksi melihat dari persyaratan dalam RKS, walau tidak menyebutkan
nama penerbitnya namun saya berpendapat dari kertas, ketebalan, dan
sebagainya itu sudah mengarah ke penerbit tertentu; --------------------------------
51.2 Bahwa saksi tidak memiliki bukunya, namun biasanya dalam pelelangan ada
proses pembanding dan saksi mencari buku-buku di pasaran tidak ada; ----------
51.3 Bahwa karena saksi tidak bisa mendapatkan buku-buku tersebut di pasaran
sehingga saya menyimpulkan mengarah ke penerbit tertentu; ----------------------
51.4 Bahwa Buku itu bukan barang cetakan, barang cetakan itu seperti kuitansi,
bon, Buku itu ada sub bidang sendiri; --------------------------------------------------
51.5 Bahwa saksi melakukan protes ke panitia dan panitia menjawab semua sudah
sesuai aturan; -------------------------------------------------------------------------------
51.6 Bahwa buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik tidak dijual di
pasaran;--------------------------------------------------------------------------------------
51.7 Bahwa saksi mempunyai pengalaman untuk memohon surat dukungan; ---------
51.8 Bahwa saksi merasa syarat dokumen lelang mengarah ke penerbit tertentu
berdasarkan ukuran buku yang sesuai dengan syarat yang diajukan panitia; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Lucy Andam Dewi), namun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B26);-------
53. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Intan Pariwara, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B27); ---
53.1 Bahwa Saksi tidak ikut tender secara langsung dan tidak tahu mekanisme
tender perkara a quo; ----------------------------------------------------------------------
53.2 Bahwa PT Balai Pustaka meminta surat dukungan untuk CV Budi Utomo, CV
Padang Mas dan PT Madju Medan Cipta dari saksi melalui e-mail dan
kemudian saksi menyebarkan surat permintaan dukungan kepada group saksi;
53.3 Bahwa PT Balai Pustaka memberi pesanan buku kepada saksi dan saksi
siapkan pesanan buku itu untuk dikirim ke PT Balai Pustaka; ----------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 37 dari 118
53.4 Bahwa pesanan tersebut diatas dicatat sebagai transaksi dengan PT Balai
Pustaka dan dicatat secara akumulasi; --------------------------------------------------
53.5 Bahwa format surat dukungan sudah dibuat oleh PT Balai Pustaka; --------------
53.6 Bahwa saksi bergerak di bidang Percetakan dan Penerbit yang memilih fokus
di bidang Penerbit; -------------------------------------------------------------------------
53.7 Bahwa saksi mempunyai saham di PT Sunda Kelapa; -------------------------------
53.8 Bahwa hubungan saksi dengan anak perusahaan saksi ada kerjasama seperti
mitra dan ada pembagian mengenai buku yang diterbitkan oleh anak
perusahaan; ---------------------------------------------------------------------------------
53.9 Bahwa koordinasi saksi dengan group penerbit adalah dengan melakukan rapat
dan koordinasi kalau ada aturan baru dari pemerintah; ------------------------------
53.10 Bahwa semua buku dari saksi yang dikirim ke Tapanuli Selatan ada yang
dikirim langsung ke Tapanuli Selatan dengan waktu dua minggu sampai di
Tapanuli Selatan; --------------------------------------------------------------------------
53.11 Bahwa Judul buku dari saksi dalam tender perkara a quo adalah tiga ratus
sembilan puluh satu judul buku; ---------------------------------------------------------
53.12 Bahwa pengiriman dengan menggunakan truk dan dikirim dalam bentuk koli-
koli yang sudah saksi berikan packing list dengan beberapa judul; ----------------
53.13 Bahwa satu koli beratnya empat puluh kilo gram dengan ukuran 50 cm X 50
cm X 50 cm dari bahan kardus; ----------------------------------------------------------
53.14 Bahwa dalam satu koli belum tentu satu judul buku dan untuk mengetahui isi
dalam koli sudah ada packing list dalam Koli; ----------------------------------------
53.15 Bahwa pengiriman dilakukan ke alamat yang sudah PT Balai Pustaka serahkan
kepada saksi, yang berlamat dia Bapak Taufik Rahim, PT Madju Medan Cipta,
Jalan Amalium Nomor 37 Medan dan dialamatkan di Bapak Irfan, Jalan Batu
Nadua, Padang sidempuan dengan Nomor Handphone 085262010203; ----------
53.16 Bahwa tidak ada pembatasan dari PT Balai Pustaka untuk hanya memberi surat
dukungan kepada tiga perusahaan; ------------------------------------------------------
53.17 Bahwa Bapak Nuh Bahtila pernah bertransaksi dengan saksi tapi tidak untuk
daerah Tapanuli Selatan; -----------------------------------------------------------------
53.18 Bahwa saksi sudah lama tidak berhubungan dengan Bapak Nuh Bahtila; --------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 38 dari 118
53.19 Bahwa Bapak Nuh Bahtila mempunyai hutang dengan saksi senilai seratus juta
sejak setahun lebih; ------------------------------------------------------------------------
53.20 Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencari Bapak Nuh Bahtila; ------------------
53.21 Bahwa pendapatan saksi sekitar satu milyar sebulan; --------------------------------
53.22 Bahwa revenue saksi adalah sekitar seratus milyar; ----------------------------------
53.23 Bahwa penilaian terhadapa pembeli yang layak dipercaya adalah hanya melalui
obrolan;--------------------------------------------------------------------------------------
53.24 Bahwa saksi tidak mempunyai photo copy KTP Bapak Nuh Bahtila; -------------
53.25 Bahwa tidak ada dokumen yang dikirimkan Bapak Nuh Bahtila kepada saksi
dalam permintaan buku dari saksi; ------------------------------------------------------
53.26 Bahwa yang berhak mengeluarkan surat dukungan dari saksi adalah Direktur
Utama, Direktur I, dan Direktur II; -----------------------------------------------------
53.27 Bahwa tidak ada limit dalam transaksi yang tidak menyertakan jaminan; --------
53.28 Bahwa sistem pembayaran adalah melalui transfer di Bank; -----------------------
53.29 Bahwa saksi menyimpan bukti transaksi adalah selama lima tahun; --------------
53.30 Bahwa Bapak NuhBahtila menceritakan akan ada proyek buku di Tapanuli
Selatan, namun penjelasannya tidak lengkap, sehingga saksi mereferensikan ke
Balai Pustaka; ------------------------------------------------------------------------------
53.31 Bahwa Surat dukungan dalam perkara a quo selanjutnya dikirim ke PT Balai
Pustaka; -------------------------------------------------------------------------------------
53.32 Bahwa pencetakan buku saksi order ke Macanan Jaya Cemerlang;----------------
53.33 Bahwa Buku-Buku terbitan anak perusahaan saksi dapat secara langsung saksi
ambil; ----------------------------------------------------------------------------------------
53.34 Bahwa sistem pebayaran saksi dengan anak perusahaan adalah eperti jual-beli
pada umumnya; ----------------------------------------------------------------------------
53.35 Bahwa Saksi tidak membeli hak cipta kepada penulis; ------------------------------
53.36 Bahwa untuk melengkapi permintaan, saksi dan penerbit lain bekerjasama,
seperti DAK ini saksi hanya punya seratus dua puluh liama (125) Judul dan
yang dibutuhkan sembilan ratusan, jadi kalau ingin melengkapi saksi memesan
dari penerbit lain; --------------------------------------------------------------------------
53.37 Bahwa ada sistem peminjaman buku sample yang dilakukan oleh saksi; ---------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 39 dari 118
53.38 Bahwa tidak semua judul buku milik saksi tidak bisa diperoleh di toko buku
biasa karena ada beberapa yang harus melewati retail; ------------------------------
53.39 Bahwa ada perwakilan saksi di Medan; ------------------------------------------------
53.40 Bahwa saksi tidak meneliti terlebih dahulu perusahaan yang memohon surat
dukungan yang diserahkan oleh PT Balai Pustaka; -----------------------------------
53.41 Bahwa saksi tidak mempunyai gudang penympanan di Medan; -------------------
53.42 Bahwa saksi mengenal Bapak Nuh Bahtila sekitar tahun 2009 atau 2010; -------
53.43 Bahwa pembayaran PT Balai Pustaka kepada saksi adalah set off; ----------------
53.44 Bahwa saksi tidak pernah memberi dukungn kepada PT Tombang; ---------------
53.45 Bahwa seratus dua puluh lima judul Buku diserahkan saksi kepada PT Balai
Pustaka; -------------------------------------------------------------------------------------
53.46 Bahwa stock buku sudah dimiliki saksi sebelum PT Balai Pustaka meminta
pesanan buku; ------------------------------------------------------------------------------
53.47 Bahwa Saksi terlibat dalam proyek DAK sejak tahun 2010; ------------------------
53.48 Bahwa pada prinsipnya saksi sudah memberikan suplay ke toko buku dan retail
untuk 125 buku yang digunakan dalam tender perkara a quo; ----------------------
53.49 Bahwa pengiriman buku ke Tapanuli Selatan di lakukan dengan tiga atau
empat truk dalam waktu satu sampai dua minggu; -----------------------------------
53.50 Bahwa sejaka awal PT Balai Pustaka sudah memberikan daftar buku sebanyak
391 judul buku; ----------------------------------------------------------------------------
54. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari PT Jepe Pers, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B28); ---
54.1 Bahwa Saksi dimintai dukungan dari PT Balai pustaka untuk 3 perusahaan
yaitu CV Padang Mas, PT Maju Medan dan, CV Budhi utomo; ------------------
54.2 Bahwa ada dukungan dengan cara dari vendor atau dari penerbit, kalau dari
vendor kita teliti ke lapangan, bisa lewat “makelar”, tapi kalau untuk penerbit
itu gampang karena lebih kenal; ---------------------------------------------------------
54.3 Bahwa saksi sudah kenal dengan balai pustaka, jadi untuk proyek Tapanuli
Selatan ini lebih gampang dan pengiriman juga dilakukan Balai Pustaka; -------
54.4 Bahwa Surat dukungan formatnya berasal dari PT Balai Pustaka; -----------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 40 dari 118
54.5 Bahwa tender buku ini memerlukan banyak buku, jadi saksi harus bekerjasama
dengan penerbit lain; ----------------------------------------------------------------------
54.6 Bahwa Jepe sudah berkoordinasi dengan IKAPI Jawa Timur; ---------------------
54.7 Bahwa IKAPI Jawa Timur merupakan perkumpulan penerbit di Jawa Timur
yang berkoordinasi mengenai penjualan dan penerbitan buku; ---------------------
54.8 Bahwa Balai Pustaka membuat RAB dengan list penerbit yang diperlukan dan
saksi sebarkan ke Penerbit Jatim; -------------------------------------------------------
54.9 Bahwa judul buku dari saksi untuk tender perkara a quo adalah sepuluh judul
buku; -----------------------------------------------------------------------------------------
54.10 Bahwa Saksi tidak mempunyai anak perusahaan; ------------------------------------
54.11 Bahwa selain surat dukungan PT Balai Pustaka tidak meminta dokumen lain,
namun saksi melengkapi dengan surat ketersedian barang; -------------------------
54.12 Bahwa untuk Buku sample mungkin sudah ada di PT Balai Pustaka; -------------
54.13 Bahwa surat dukungan dikeluarkan pada tanggal 7 November dimana
permintaan dukungan dimasukkan pada tanggal 3 november;a
54.14 Bahwa tujuan pengiriman buku sesuai dengan permintaan Balai Pustaka; -------
54.15 Bahwa jumlah yang dikirim harus menunggu surat jalan yang dikirim melalui
e-mail; ---------------------------------------------------------------------------------------
54.16 Bahwa tidak ada pengiriman sebelum ada PO; ----------------------------------------
54.17 Bahwa mungkin PT Balai Pustaka masih mempunyai buku saksi dari stok lama
yang disimpan balai Pustaka; ------------------------------------------------------------
54.18 Bahwa saksi tidak selalu dibawah koordinasi PT balai Pustaka; -------------------
54.19 Bahwa saksi sudah ikut DAK sejak 2008 walaupun belum punya judul buku; --
54.20 Bahwa penyertaan buku sample tergantung panita; ----------------------------------
54.21 Bahwa pembayaran dalam pemesanan proyek tapanuli selatan dilakukan oleh
PT Balai Pustaka; --------------------------------------------------------------------------
54.22 Bahwa PT Balai Pustaka sudah mempuyai katalog buku saksi; --------------------
54.23 Bahwa saksi mengirim buku sekali untuk dua paket; --------------------------------
54.24 Bahwa pengiriman sesuai perintah Balai pustaka dikirim ke alamat yang
diberikan Balai Pustaka; ------------------------------------------------------------------
54.25 Bahwa saksi tidak pernah menjual buku saksi di daerah medan secara
langsung; ------------------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 41 dari 118
54.26 Bahwa tidak ada permintaan dukungan dari selain PT Madju Medan Cipta, CV
Budi Utomo dan CV Padang Mas; ------------------------------------------------------
54.27 Bahwa Proyek DAK itu menguntungkan, karena dari jumlha, DAK itu banyak;
54.28 Bahwa buku saksi dalam DAK tidak khusus dan sesuai dengan standar kertas
internasional; -------------------------------------------------------------------------------
54.29 Bahwa buku terbitan saksi diterbitkan mulai tahun 2006; ---------------------------
54.30 Bahwa perubahan harga buku dalam katalog itu setiap tahun dan ada yang
setahun dua kali; ---------------------------------------------------------------------------
54.31 Bahwa ada enam puluh satu judul buku yang dikirim langsung saksi pada
tanggal 15 Desember 2011 ke alamat irfan di Batu Nadua Padang Sidempuan,
hp: 085262010203; ------------------------------------------------------------------------
54.32 Bahwa masing-masing jumlah buku itu 240 eksemplar; -----------------------------
55. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Pemeriksaan Setempat dengan agenda Pemeriksaan Setempat di SDN No. 100040
Desa Sitinjak, (vide bukti B29); -----------------------------------------------------------------
56. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Pemeriksaan Setempat dengan agenda Pemeriksaan Setempat di SDN No. 101280
Batu Horing, (vide bukti B30); ------------------------------------------------------------------
57. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan
Pemeriksaan Setempat dengan agenda Pemeriksaan Setempat di SDN No. 101260
Desa Garoga, (vide bukti B31); -----------------------------------------------------------------
58. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ahmad Ridoan, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B32); ---
58.1 Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengenai proses tenderhanya sebagian, yaitu
menetapkan perencanaan pengadaan, HPS, rancangan kontarak, menerbitkan
surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa; ---------------------------------------
58.2 Bahwa saksi ikut serta dalam perencanaan pengadaan; ------------------------------
58.3 Bahwa menurut saksi yang menysun spesifikasi tender adalah panitia; -----------
58.4 Bahwa menurut saksi yang menetapkan HPS adalah panitia; -----------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 42 dari 118
58.5 Bahwa saksi mendapat laporan dari panitia dan setelah saksi cek tidak ada
permasalahan seperti sanggahan dan hal lain barulah saksi tanda tangan
kontrak;--------------------------------------------------------------------------------------
58.6 Bahwa saksi tidak melaksanakan seluruh tugas dari seorang PPK karena tidak
ikut dari awal perencanaan dan penentuan HPS; --------------------------------------
58.7 Ketika pekerjaan selesai saksi membawa Berita acara bahwa pekerjaan saksi
sudah selesai kepada Pak Kadis; --------------------------------------------------------
58.8 Bahwa menurut saksi Yang melakukan pembayaran adalah bendahara; ----------
58.9 Bahwa menurut saksi Yang buat kontrak, draft kontrak yang menyiapkan
adalah panitia; ------------------------------------------------------------------------------
58.10 Bahwa kepala Dinas Pendidikan Tapsel waktu itu yang mengangkat saksi
sebagai PPK adalah Drs. H Marasaut Harahap; ---------------------------------------
58.11 Bahwa saksi tidak tahu tugas panitia pengadaan seperti apa karena saksi waktu
itu sedang dalam mempelajari Perpres 54/2010; --------------------------------------
58.12 Bahwa saksi tahu mengenai syarat menyerahkan sampel berdasarkan juknis; ---
58.13 saksi berdiskusi ke panitia agar tender ini tidak ada masalah kedepannya; -------
58.14 bahwa yang melakukan penerimaan buku dalam tender ini adalah panitia
penerimaan; ---------------------------------------------------------------------------------
58.15 Saksi hanya melakukan pengecekan ke beberapa sekolah. Ke kecamatan
Sitinjak, Maranja. Hanya mengecek kuantitas bukua yang dikirim ke sekolah; -
58.16 Bahwa saksi menyatakan sudah saksi laporkansecara lisan bahwa pengadaan
tender ini sudah selesai kepada pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan;
58.17 Bahwa saksi tidak ingat pernah melakukan penandatangan untuk melakukan
pembayaran kepada pemenang lelang; -------------------------------------------------
58.18 Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menandatangani surat perintah membayar
(SPM); ---------------------------------------------------------------------------------------
59. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sofyan Suri, yang pada pokoknya
Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B33);----------------
59.1 Bahwa saksi melakuan sharing dengan teman-teman di Dinas Tata ruang
terkait proses pengadaan; -----------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 43 dari 118
59.2 Bahwa menurut saksi tim teknis itu bentukan Kepala dinas pendidikan saat itu
selaku (KPA); ------------------------------------------------------------------------------
59.3 Saat rapat pantiia tim teknis tidak ikut , hanya panitia; ------------------------------
59.4 Bahwa saksi saat ini bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan; --------------------------------------------------------------------------------------
59.5 Bahwa saksi sudah pengalaman dalam pengadaan tahun 2010 sebagai anggota;
59.6 Bahwa saksi memiliki sertifikat L-2 dari LKPP, tahun 2010 mendapatkannya
59.7 Bahwa saksi turut menyusun dokumen pengadaan; ----------------------------------
59.8 Bahwa dokumen dasar panitia menyusun RKS adalah Juknis dari
Kemendiknas; ------------------------------------------------------------------------------
59.9 Bahwa menurut saksi dalam proses penyusunan RKS pengadaan tidak ada
keterlibatan pihak lain selain panitia; ---------------------------------------------------
59.10 Bahwa menurut saksi yang membuat HPS adalah PPK; -----------------------------
59.11 Bahwa dasar disebutkan harus membawa buku sampel karena ada di daerah
lain, dan memiliki juknis yang sama dari Kemendiknas, ketentuannya di Juknis
Pada Poin 36 huruf E “Tanda Lulus penilaian tanda buku dicantumkan pada
sampel buku bagian belakang”; ---------------------------------------------------------
59.12 Bahwa menurut saksi wajib mendapatkan dukungan dari penerbit dalam tender
ini; --------------------------------------------------------------------------------------------
59.13 Bahwa menurut saksi tidak ada syarat dukungan minimal jumlah penerbit
kepada setiap peserta tender; -------------------------------------------------------------
59.14 Bahwa Ketika diserahkan buku sampel itu saksi menyerahkan kepada panitia
untuk diperiksa, lalu panitia tandatangani cek list; -----------------------------------
59.15 Bahwa dalam proses pengadaan itu panitia selalu diampingi tim teknis; ---------
59.16 Bahwa panitia tdak melakukan pengecekan ke buku-buku sampel tersebut, dan
diserahkan ke tim teknis; -----------------------------------------------------------------
59.17 Bahwa saksi tidak melihat para Pelaku usaha /Terlapor melihat langsung buku
sampel tersebut diserahkan; --------------------------------------------------------------
59.18 Bahwa menurut saksi untuk paket 1 dan 13 yang melakukan pendaftaran Ada
4 pendaftar, CV Budi utomo, CV Padang Mas, PT Maju Medan Cipta dan PT
Tombang, dia ikut mendaftar namun tidak ikut penawaran; ------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 44 dari 118
59.19 Bahwa menurut saksi tidak ada sanggahan dari peserta tender, hanya ada
somasi dari PT Tombang; ----------------------------------------------------------------
59.20 Bahwa somasi tidak ditanggapi, karena diluar prosedur; ----------------------------
59.21 Bahwa judul buku diajukan oleh peserta sudah dievaluasi oleh tim teknis; ------
59.22 Bahwa saksi menyatakan surat dukungan penerbit oleh peserta tender harus
asli; -------------------------------------------------------------------------------------------
59.23 Bahwa saksi menyatakan paket 13 merupakan paket pengulangan karena pada
tender yang lalu barang yang dipesan tidak sesuai, dan perusahaan pemenang
di black list; ---------------------------------------------------------------------------------
59.24 Bahwa saksi menyatakan tidak Pernah melakukan pertemuan dengan Terlapor
di luar jadwal resmi; -----------------------------------------------------------------------
60. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Mohammad Ikhsan Lubis, yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti
B34); ------------------------------------------------------------------------------------------------
60.1 Bahwa saksi pada saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Selatan; ------------------------------------------------------------
60.2 Bahwa saksi baru dilantik menjadi kepala dinas pendidikan kabupaten
tapanuli selatan pada 30 Mei 2012; ----------------------------------------------------
60.3 Bahwa kepala dinas yang lama bernama Drs. Marasaut Harahap. Sekarang
sebagai staff ahli Bupati Tapanuli Selatan; --------------------------------------------
60.4 Bahwa Saksi tidak tahu siapa panitia yang menjabat pada tender tersebut; -------
60.5 Bahwa terkait pengadaan ini sudah ada Audit BPK tahun 2012 dan tidak ada
temuan; --------------------------------------------------------------------------------------
61. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Irfan Nafaras Lubis), namun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B35);-------
62. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Lucy Andam Dewi), namun yang
bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B36);-------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 45 dari 118
63. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Onno W Purbo), yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B37); ---
63.1 Bahwa ahli Sampai 2000- dosen di ITB, kemudian saya mengundurkan diri,
dan banyak menulis buku, kemudian bertemu Johannes Surya, dan bikin
sekolah STKIP Surya di Gading Serpong; ---------------------------------------------
63.2 Bahwa ahli Pernah memberikan keahlian di kasus Indosat Tipikor, namun
banyak memberikan keahlian di KPPU; -----------------------------------------------
63.3 Bahwa yang dimaksud metadata adalah Informasi mengenai siapa yang
membuat pertama suatu file (dokumen), tanggal pembuatan, dan di cetak kapan
bisa diketahui dari metadata; -------------------------------------------------------------
63.4 Bahwa Jika seorang membuat modifikasi, data yang pembuat pertama masih
tersimpan; -----------------------------------------------------------------------------------
63.5 Bahwa Jika dokumen telah diubah 2 atau 3 kali Pembuat pertamanya tidak
berubah, namun bisa dilihat last saved dan last printed; -----------------------------
63.6 Bahwa Program Word tidak dirancang untuk merubah metadata, namun untuk
orang awam sulit untuk merubahnya; --------------------------------------------------
63.7 Bahwa Author itu berhubungan dengan nama komputer yang di set pada saat
instalasi pertama kali; ---------------------------------------------------------------------
63.8 Bahwa setelah ditunjukkan CD dari salah satu peserta lelang,File dengan judul
Pakta Integritas.doc, berisi “Pakta Integritas CV Padang Mas” dan di author
tertulis “Budi Utomo” ahli menyatakan Pembuat pertama adalah “Budi
Utomo”, dan telah direvisi sebanyak 5 kali, terakhir disave oleh budi utomo
file ini tidak bisa dirubah karena ada dalam CD. Pertama kali dibuat pada
tanggal 01 11 2011 dan last saved 07 11 2011 last printed 02 11 2011; -----------
63.9 Bahwa Dari metadata ini bagian yang bisa berubah “Last Save dan Last
Printed”, karena mencatat kapan file ini disimpan dan di print terakhir kali; -----
63.10 Bahwa Mengenai metadata kedua yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN
KUALIFIKASI-1.doc berisi “Formuli Isian Kualifikasi CV Padang Mas“ ahli
menjelaskan yang meng “save” terakhir dari “budi utomo”. Dan Author atau
pembuat pertamanya adalah “CAHAYA SAKINA”; --------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 46 dari 118
63.11 Bahwa seorang author pertama kali tercipta saat menginstalasi software ditanya
“username” komputernya apa, dan username diambil sebagai author suatu
dokumen; -----------------------------------------------------------------------------------
63.12 Bahwa dari metadata pertama dan kedua bisa dilihat ada kesamaan pernah
diketik computer budi utomo Yang pertama budi utomo sebagai author, untuk
file kedua budi utomo sebagai penyimpan data terakhir; ----------------------------
63.13 beda author dan last saved itu Author adalah pembuat pertama kali dokumen,
sedangkan last saved adalah yang terakhir kali menyimpan data; ------------------
63.14 bahwa metadata pada file dengan judul file dengan nama RAB SD DAK
2011_TAPSEL.xls yang tersimpan dalam format CD (Compact Disc) yang
diperoleh dari salah satu penerbit, tercantum nama author adalah “dinas” ahli
menyatakan Yang membuat pertama kali nama komputernya adalah “dinas”,
dan di saved terakhir oleh computer “Zyrex”. Dokumen dibuat pertama kali
pada tanggal 14-09-2011,dan di print terakhir pada tanggal 13-10-2011.
Namun untuk tanggal mengikuti tanggal di komputer, jika tanggalnya salah
maka dokumen tersebut tanggalanya pun salah; -------------------------------------
63.15 bahwa di computer misal namanya “budi utomo”, namun di computer lain
nama authornya sama “budi utomo”, itu membedakannya Kalau hanya
berdasarkan satu file akan sulit, namun jika menggunakan LPSE bisa terlihat,
karena bisa ketahuan kapan diuopload, dan sebagainya; ----------------------------
64. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi
menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 11/KMK/Kep/VI/2013 tentang
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Juni
2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 (vide bukti A165); ------------------------------
65. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,
Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan
Komisi Nomor 151/KPPU/Kep/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penugasan
Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (vide bukti A130); ---------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 47 dari 118
66. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A165.1 s/d
A165.4); --------------------------------------------------------------------------------------------
67. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Lucy Andam Dewi), yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B38); -----
67.1 Bahwa saksi adalah Ketua IKAPI DKI Periode 2004-2006 dan Ketua IKAPI
Pusat periode 2004-2006; ----------------------------------------------------------------
67.2 Bahwa hanya ada satu organisasi penerbit di Indonesia yaitu IKAPI; -------------
67.3 Bahwa tugas IKAPI secara umum memberi pembinaan kepada anggotanya,
hubungan dengan pihak lain seperti kemendikbud, kementerian lainnya,
pembinaan terhadap anggota – anggota kita juga; ------------------------------------
67.4 Bahwa hubungan kemitraan IKAPI dengan Kementrian Pendidikan adalah Saat
pemerintah membuat kurikulum baru, IKAPI mencari “pesan” apa yang ada
dalam kurikulum itu sehingga bisa diresapi anggota IKAPI dan kemudian
membuat buku; -----------------------------------------------------------------------------
67.5 Bahwa ketika ada kurikulum dari Kementrian Pendidikan Penerbit bisa
menjadi objek pengadaan buku dengan ketentuan; jika buku pelajaran terikat
dengan kurikulum dinilai oleh Badan Standart Nasional Pendidikan, namun
jika nonteks maka yang menilai adalah Pusat Buku. Dari Pusat Buku jika ingin
memberikan penilaian buku maka disesuaikan dengan dana yang ada, karena
dananya terbatas; --------------------------------------------------------------------------
67.6 konsorsium penerbit dibentuk untuk saling melengkapi judul buku dalam hal
ini ada konsorsium distributor dan konsorsium penerbit; ----------------------------
67.7 Bahwa penerbit bisa menerbitkan buku teks dan nonteks; --------------------------
67.8 Bahwa penerbit mengelola buku agar efisien bisa dengan cara dari penerbit ada
yang menjadi distributor, dan tidak ada larangan bagi penerbit untuk menjual
di seluruh Indonesia; ----------------------------------------------------------------------
67.9 Bahwa distribusi penerbit ke sekolah adalah melalui proses pelelangan
langsung dari penerbit ke sekolah, ada juga yang langsung ikut pelelangan; -----
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 48 dari 118
67.10 Bahwa pengertian distributor dan konsorsium adalah sama, karena saling
melengkapi antara satu penerbit dengan penerbit lainnya dan penerbit bisa
menjadi distributor; ------------------------------------------------------------------------
67.11 Bahwa peran kementeriann dalam program DAK adalah pihak yang
mengucurkan dana; ------------------------------------------------------------------------
67.12 Bahwa mengenai judul buku tidak ditentukan oleh kementerian pendidikan,
bisa jadi daerahnya yang menentukan judul bukunya, maksudnya panitia DAK
di dinas pendidikan daerah; --------------------------------------------------------------
67.13 Bahwa anggota IKAPI itu perusahaan, berbadan hukum, menerbitkan buku,
mengajukan ke daerah, dan IKAPI punya sekitar 12 perwakilan di provinsi,
dan baru mengajukan ke IKAPI daerah setelah itu barulah mengajukan ke
IKAPI pusat;--------------------------------------------------------------------------------
67.14 Bahwa sekarang ini yang bermain di buku pejaran tidak banyak, paling banyak
penerbit buku agama, ada juga buku umum, anak, dan sebagianya; ---------------
67.15 Bahwa Buku Agama dan Umum bisa masuk ke dalam buku teks dan nonteks; -
67.16 Bahwa pusat buku sangat tergantung dengan dana yang ada dan waktu
penilaian dari pusat buk; ------------------------------------------------------------------
67.17 Bahwa Penerbit mengajukan sendiri secara langsung penilaian buku ke Pusat
Buku; ----------------------------------------------------------------------------------------
67.18 Bahwa penerbit tidak melakukan koordinasi mengenai jumlah buku yang lulus
dengan IKAPI; -----------------------------------------------------------------------------
67.19 Bahwa Tidak ada pengaruh IKAPI dalam pembentukan Konsorsium; ------------
67.20 Bahwa belakang pembentukan konsorsium Karena kebutuhan buku banyak,
dan tidak semua penerbit punya buku yang dibutuhkan, sehingga mereka
membentuk konsorsium, bahkan distributor pun bisa memenuhinya; ------------
67.21 Bahwa tidak pernah ada keluhan kepada IKAPI mengenai syarat 900 judul
buku dalam tender pengadaan buku; ----------------------------------------------------
67.22 Bahwa pernah ada pembicaraan , tapi itu mengenai keluhan anggota bahwa
buku yang dibeli (dari tender) hanya dari beberapa penerbit saja; -----------------
67.23 Bahwa buku yang lulus Pusat Buku berlaku seterusnya. Namun, yang
membatasi adalah proyek/tender pemerintahnya, misal buku yang akan dibeli
adalah buku yang terbitan 3 tahun ke terakhir; ----------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 49 dari 118
67.24 Bahwa keanggotaan konsorsium tidak tetap, misal saya ikut konsorsium di
aneka ilmu, namun juga bisa dengan penerbit lain; ----------------------------------
67.25 Bahwa jika suatu PT ingin ikut tender selalu minta dukungan kepada penerbit;
67.26 Bahwa permintaan surat dukungan bisa dilakukan oleh suatu penerbit dan bisa
juga oleh distributor; ----------------------------------------------------------------------
67.27 Bahwa permintaan surat dukungan yang dibutuhkan oleh yang dimintakan
dukungan adalah siapa yang minta dukungan, dimana, buku apa, dan proyek
apa; -------------------------------------------------------------------------------------------
67.28 Bahwa buku nonteks dijual bebas; ------------------------------------------------------
67.29 Bahwa standar buku seperti yang disyaratkan bisa dipenuhi oleh ratusan
penerbit, dari unesco juga sudah menentukannya; ------------------------------------
67.30 Bahwa Bentuk kerjasama antara konsorsium dengan distributor Prinsipnya
saling percaya antara satu penerbit dengan penerbit lainnya, misalnya saya
nitipkan buku terbitan saya kepada penerbit lain, dan penerbit lain bukunya
kita gunakan untuk ikut tender itu biasanya saling beritahukan saja, dan misal
jika menang kita diberitahukan untuk menyiapkan bukunya; -----------------------
67.31 Bahwa ketika memberikan buku dan menggunakan penerbit buku lain ada
perjanjiannya jual beli; --------------------------------------------------------------------
68. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011), yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti
B39); ---------------------------------------------------------------------------------------------------
68.1 Bahwa Terlapor bekerja sebagai panitia berdasarkan SK dari Pak Bupati, dan
mengacu pada Perpres 54/2010. Terlapor pertama tama membuat jadwal
pelelangan. Terlapor membuat pengumuman lalu terlapor membuat
pendaftaran utk paket 1 dan 13 ada 4 perusahaan pendaftar. Pada aanwijzing
semua hadir dan semua menyetujui , kemudian ada 3 perusahaan yang
memasukkan penawaran, lalu prosesnya evaluasi, dan akhirnya tanda tangan
kontrak oleh PPK dan pemenang tender; -----------------------------------------------
68.2 Bahwa Pak mulatua (Ketua Panitia) dan pak cardik (Anggota) dari dinas lain,
saya (pak cardik) sejak 2010 sudah terlibat dalam tender perbukuan di dinas
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 50 dari 118
pendidikan. Sehingga lebih memahami. Untuk dokumen karena pertama kali
menggunakan perpres 54/2010 terlapor menanyakan ke daerah lain bagaimana
penerapannya; ------------------------------------------------------------------------------
68.3 Bahwa terlapor mencontoh dari daerah medan salah satunyaterlapor
menjelaskan pada 2010 mengalami kegagalan karena pengusaha cedera janji,
sehingga terlapor ekstra ketat pada tender a quo; -------------------------------------
68.4 Bahwa Judul buku datangnya dari rekanan, terlapor tidak menetapkan judul
buku, terlpor hanya menentukan jumlah judul buku. Yang mengetahui
mengenai kelayakan buku dan barang dari tim teknis. Peningkatan mutu itu
tanggung jawab tim teknis; ---------------------------------------------------------------
68.5 Bahwa tim teknis tidak bertanggung jawab pada panitia; ---------------------------
68.6 Bahwa perbedaan tugas tim teknis dengan panitia adalah panitia melaksanakan
prosedur lelangnya, yang bekerja lebih dulu adalah panitia, tim teknis berasal
dari dinas pendidikan. Yang mengetahui kelayakan buku itulah tim teknis.
Mengetahui yang lulus dari pusat buku itu adalah tim teknis. Berita acara
penyelesaian pekerjaan yang menanda tangan itu tim teknis; -----------------------
68.7 Bahwa terlapor tidak mendapat arahan dari Bupati atau Kepala Dinas saat
menerima SK pengangkatan panitia; ---------------------------------------------------
68.8 Bahwa Ketika pertama kali melaksanakan lelang perpres 54/2010 yang panitia
lakukan adalah berdiskusi dengan teman-teman lain; --------------------------------
68.9 Ketika terlapor menafsirkan juknis dari kementerian pendidikan terlapor
mencontoh pengadaan di Madina,sibolga ,dan medan sendiri; ---------------------
68.10 bahwa terlapor tidak pernah bertanya ke LKPP; --------------------------------------
68.11 Bahwa Setelah buku contoh disampaiakan Diserahkan kembali kepada
rekanan, pada saat buku datang dicek tim teknis, tim teknis foto bukunya; ------
68.12 Bahwa Mereka (peserta tender) punya gudang sendiri; ------------------------------
68.13 Bahwa Saat evaluasi kualifikasi Terlapor tidak tinjau lapangan, terlapor hanya
minta peserta menunjukkan SIUP, dan surat surat lainnya; -------------------------
68.14 Bahwa pada saat aanwijzing Mengenai buku tidak jadi permasalahan, yang jadi
masalah atau dipertanyakan adalah alat peraga; --------------------------------------
68.15 Bahwa evaluasi dari panitia yaitu Administrasi, teknis dan harga, baru setelah
itu evaluasi kualifikasi; -------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 51 dari 118
68.16 Bahwa pakta integritas merupakan kewajiban , ketika tidak mencantumkan
pakta integritas menjadi gugur; ----------------------------------------------------------
68.17 Bahwa Karena terlapor baru menggunakan perpres 54/2010, dan kebiasaan
terlapor menggunakan perpres 80/2003 maka terlapor meluluskan saja peserta
yang menandatangani pakta integritas. Dan terlapor juga sudah suruh mereka
menandatangani pakta integritas di awal. Terlapor anggap itu sudah ada; --------
68.18 Bahwa ketika memasukkan contoh barang terlapor hanya memeriksa chek list
buku; -----------------------------------------------------------------------------------------
68.19 bahwa Dalam proses pengadaan ini berapa jumah judul buku minimal yang
harus disiapkan peserta tender adalah 844 judul buku; ------------------------------
68.20 Bahwa panitia tidak pernah mempertanyakan mengenai jumlah judul buku
yang tidak ada dalam dokumen ini; -----------------------------------------------------
68.21 Bahwa surat dukungan dalam persyaratan yang dimaksud apakah penerbit,
Karena yang punya buku itu penerbit, sedangkan yang mendaftar adalah
distributor, dan pada kejadian tender 2010 yang gagal itu karena ada penipuan
dari penerbit, sehingga panitia memastikan dari penerbit dengan adanya surat
dukungan penerbit; ------------------------------------------------------------------------
68.22 Bahwa ketika buku yang ditawarkan 3 buku yang penerbitnya berbeda, maka
ada surat dukungan dari 3 penerbit; -----------------------------------------------------
68.23 Bahwa terlapor hanya melihat ada surat dukungan dari penerbit, dan waktu
terbatas sehingga panitia meluluskan; --------------------------------------------------
68.24 Bahwa panitia tidak melakukan survey terlebih dahulu ketika menyusun RKS; -
68.25 Bahwa panitia menyerahkan/ memperlihatkan contoh format dokumen ke
peserta; --------------------------------------------------------------------------------------
68.26 Bahwa Secara fisik buku sebagian ada yang dibawa ke ruangan (diperlihatkan),
sebagian lain ada di gudang. Dan di persyaratan lain peserta harus memiliki
gudang; --------------------------------------------------------------------------------------
69. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Madju Medan Cipta), yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti
B40); ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 52 dari 118
69.1 Bahwa dalam pemeriksaan ini direktur PT Maju Medan Cipta diwakili oleh
kuasa hukumnya Sdr. Irwan Roebama dalam memberikan keterangan; ----------
69.2 Bahwa yang bersangkutan menyampaikan sebagai kuasa hukum dari PT Maju
Medan Cipta bahwasanya pada pemeriksaan Terlapor III ini direktur utama,
yaitu pak Doni Irfan tidak bisa hadir, karena sedang pergi ke luar negeri,
andaikan sidang dia hadir juga menjelaskan bahwa jawabannya nanti pun
sesuai dengan Berita Acara Penyelidikan sebelumnya, yang pernah dilakukan
di KPD KPPU Medan; --------------------------------------------------------------------
69.3 Bahwa keterangan pak Doni Irfan hanya berpegangan pada Berita Acara
Penyelidikan; -------------------------------------------------------------------------------
70. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Irvan Nafaras Lubis, yang pada
pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B41); ---
70.1 Bahwa saksi memiliki Usaha Foto Copy di Padang Sidempuan; -------------------
70.2 Bahwa saksi ditelpon oleh pak Parlauangan Harahap dari CV Budi Utomo
untuk mencari gudang, setelah dapat setelah itu diberitahu “nanti ada barang
dari jawa tolong diterima”; ---------------------------------------------------------------
70.3 Bahwa hubungan saksi dengan Parlaungan merupakan mantan bos dan
karyawan di CV Budi Utomo; -----------------------------------------------------------
70.4 Bahwa Saudara Sarmadhan yang mendapat gudang di Batu Nadua, Padang
Sidempuan; ---------------------------------------------------------------------------------
70.5 Bahwa saksi kenal saudara Sarmadhan waktu mencari gudang, saksi tidak tahu
persis pekerjaanya Saudara Sarmadhan; -----------------------------------------------
70.6 Bahwa saksi saat minta gudang minta ke sarmadhan juga; --------------------------
70.7 Bahwa setelah mendapatkan gudang dan dapat buku contoh ada yang dari
Medan dan dari Jawa, dari Medan itu dari Bapak Parlaungan yang kirim, dari
Jawa itu Intan Pariwara. Intan Pariwara itu mengirim juga atas nama budi
utomo; ---------------------------------------------------------------------------------------
70.8 Bahwa jumlahnya 1 Colt Diesel, 6 roda penuh sekaligus datang, 2 kali
pengiriman, Pak Parlaungan 1 kali dari Intan 1 kali; ---------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 53 dari 118
70.9 Bahwa setelah itu Disusun di gudang dan minta dikirim ke dinas pendidikan.
Sebagian diturunkan di Dinas dan sebagian dikembalikan ke gudang, karena
tidak ada tempat untuk meletakkan buku tersebut di dinas; -------------------------
70.10 Bahwa Ketika buku dikirim ke sekolah-sekolah juga melewati gudang; ----------
70.11 Bahwa saksi menerima kiriman buku dari parlaungan dan juga dari jawa, selain
itu sebagai contact person di padang sidempuan. Saksi mendapat perintah
untuk kirim ke sekolah sekolah; ---------------------------------------------------------
70.12 Bahwa Ketika mengirim ke dinas saksi menyampaikan ke dinas ada kiriman
buku dari Budi Utomo; -------------------------------------------------------------------
70.13 Bahwa Ukuran gudangnya 15 x 20 untuk bangunannya; ----------------------------
70.14 Bahwa dari dinas Ada yang melakukan pemotretan buku di gudang; -------------
70.15 Bahwa armada yang mengirim buku ada 5 armada, 3 colt diesel 2 pick up; -----
70.16 Bahwa pengiriman dari PT Intan itu dikirim Ke gudang, saksi ikuti sampai
masuk gudang; -----------------------------------------------------------------------------
70.17 Bahwa dikirim ke dinas Sekitar jam 10 pagi, ke dinas dengan petugas yang
mengangkat-angkat buku saja; -----------------------------------------------------------
70.18 Bahwa Ketika mengantar buku ke dinas bertemu dengan pak Cardik; ------------
70.19 Bahwa saksi hanya tahu dari pak parlaungan ada buku contoh, sedangkan dari
intan pariwara tidak disebutkan adanya buku contoh. Saksi meluruskan bahwa
ada buku contoh itu dari Pak Parlaungan; ----------------------------------------------
70.20 Bahwa pada saat itu saksi dibayar 2,5 juta satu bulan oleh pak parlaungan; -----
70.21 Bahwa saksi memiliki hubungan saudara jauh, saksi memanggil angkang
kepada pak parlaungan; -------------------------------------------------------------------
70.22 Saksi tidak pernah memberitahukan pemenang tender ini kepada budi utomo
71. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara
patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B42); ---------------------------
72. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, namun yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara
patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B43); ---------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 54 dari 118
73. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli LKPP, yang pada pokoknya
Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B44);----------------
73.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Ahli Ahmad Zikrullah dari LKPP ------------
73.2 Bahwa PA (Pengguna Anggaran) adalah pihak yang berwenang menggunakan
anggaran, bisa dilimpahkan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Dalam
pengadaan Barang ada PPK yang bertanggung jawab melaksanakan
pengadaan. Sedangkan Panitia adalah pihak yang bekerja untuk melakukan
pemilihan penyedia barang dan Jasa. Dalam konteks perencanaan semua
terlibat, PA fokus membuat RUP (rencana umum pengadaan), dan diserahkan
ke PPK dan dibuat rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) yang dokumennya
berupa spesifikasi teknis, kontrak dan Harga perkiraan sendiri. Dalam tahap ini
terdapat mekanisme evaluasi yang sifatnya berjenjang ------------------------------
73.3 Bahwa Setelah ada pemenang ditetapkan SPPBJ dan Kontrak, penyedia
bekerja diawasi oleh PPK dan panitia penerima hasil; -------------------------------
73.4 Bahwa Panitia yang bekerja setelah sudah ada kontrak dan pemenang. Baru
bekerja setelah penandatanganan kontrak; ---------------------------------------------
73.5 Bahwa Tim teknis dapat dibuat untuk membantu Panitia ketika ada substansi
yang tidak diketahui oleh panitia dan yang bertanggung jawab adalah panitia.
Dalam SK pengangkatan tim teknis hanya dituntut mengenai keprofesionalan
tim teknis; -----------------------------------------------------------------------------------
73.6 Bahwa Pasal 8 Perpres 54/2010 ayat 1 poin c disebutkan bahwa PA memiliki
tugas menetapkan PPK, Pasal 9 Perpres 54/2010 disebutkan bahwa PA
menetapkan seorang atau beberapa orang KPA; --------------------------------------
73.7 Bahwa Pasal 8 ayat 2 Perpres 54/2010 mengatur kewenangan PA untuk
mengangkat tim teknis; -------------------------------------------------------------------
73.8 Bahwa PA dalam perkara ini adalah pimpinan lembaga (Bupati Kabupaten
Tapanuli Selatan), perlu dipastikan dalam surat keputusannya; --------------------
73.9 Bahwa Entitas yang diangkat pada umumnya PA dan KPA adalah pegawai dari
instantsi tersebut, mengenai panitia bisa diambil dari instansi lain. Yang
menunjuk PA dan KPA itu harus berasal dari unit tertentu tidak diatur dalam
perpres 54/2010; ---------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 55 dari 118
73.10 Bahwa Satker terkait dengan entitas penganggaran. PPK bertanggung jawab
dalam pengeluaran uang, satker yang tidak berhubungan dengan pengadaan
barang/jasa tidak harus mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa; ---------------
73.11 Bahwa PPK dan Panitia wajib memiliki sertifikat pengadaan; ---------------------
73.12 Bahwa jika Kalau Bupati mengangkat panitia dan PPK yang tidak bersertifikat
diragukan legalitas hasil dari pengadaan tersebut; ------------------------------------
73.13 Bahwa Diatur dalam Pasal 127 Perpres 54/2010, jadi kalau pengadaan tahun
2011 itu masih masa transisi. Namun, perlu orang yang bertanggung jawab dan
bersertifikat; --------------------------------------------------------------------------------
73.14 Bahwa terkait syarat sampel buku ahli menilai memberatkan, calon penyedia
harus membeli sekian banyak buku untuk diajukan sebagai sampel dalam
posisi mereka belum tentu menjadi pemenang lelang. Dan timbul pertanyaan
adakah calon penyedia yang bisa menyediakan buku sample sebanyak itu; ------
73.15 Bahwa karena jenis bukunya banyak, jadi tidak bisa dipenuhi hanya satu
penerbit jadi harus menggabungkan dengan penerbit lain. Kedua, perlu dilihat
dari proses bisnis di bidang perbukuan, apakah memungkinkan principal
melakukan kontrak langsung dengan pembeli atau harus melalui agen; ----------
73.16 Bahwa Dalam Perpres diatur selama semua pihak memenuhi persyaratan, jadi
syah-syah saja. tapi ini ada kerancuan, pihak pemberi dukungan bersaing
dengan yang diberi dukungan. Pengadaan hanya mengatur hal umum, dalam
syarat penyedia diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 19 ayat 4.
“Penyedia barang dan Jasa yang memiliki pertentangan kepentingan dilarang
…..”; -----------------------------------------------------------------------------------------
73.17 Bahwa kalau ada kejanggalan dokumen, panitia harus melihat ketika ada
dokumen yang sama; ----------------------------------------------------------------------
73.18 Bahwa Panitia bekerja kolektif kolegial, semua tanggungjawab sama, dasar
hukumnya pasal 17 ayat 1. Idealnya tidak harus expert tapi paham apa yang
sedang dikerjakan; -------------------------------------------------------------------------
73.19 Bahwa Panitia dapat dianggap lalai dalam melakukan tugasnya. Seharusnya
panitia melihat secara umum semua dokumen penawaran yang masuk; ----------
73.20 Bahwa Pasal 1 Ayat 23, mengatur tentang pelelangan umum. Dalam
pengadaan secara umum ada 2 Metode evaluasi yakni Pra dan Pasca
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 56 dari 118
Kualifikasi. Kalau sistem gugur merupakan salah satu metode evaluasi
dokumen penawaran yang mengacu pada dokumen pengadaan yang harus
dipenuhi; ------------------------------------------------------------------------------------
73.21 Bahwa Karena ini pasca, dokumen harus dimasukkan berbarengan dan manual
sifatnya. Dalam konteks kualifikasi hanya mengisi form dari dari panitia. Dan
akan di evaluasi dan diklarifikasi oleh panitia.Dalam Pasal 19 diatur mengenai
kelengkapan tahap evaluasi administrasi.
Kalau manual semua dokumen fisik harus disiapkan dan diserahkan, pada
prinsipnya simple dan tidak memberatkan calon penyedia; -------------------------
73.22 Bahwa Surat dukungan merupakan garansi bagi pengguna barang/jasa. Jadi
hal ini mengacu pada tingkat kebutuhan. Biasanya surat dukungan harus
disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen lelang; ------------
73.23 Bahwa Sepengetahuan ahli, surat dukungan itu adalah ketentuan dari PPK
untuk menjamin penyedia dapat memberikan barang yang dibutuhkan. Jaminan
atas ketersediaan dan keaslian barang; -------------------------------------------------
73.24 Bahwa yang dimaksud metode pelaksanaan adalah User meminta jaminan
barang tersedia pada waktu yang telah ditentukan, dan untuk melihat tingkat
kesiapan dan keseriusan penyedia mengikuti lelang untuk memenuhi
kebutuhan user; ----------------------------------------------------------------------------
73.25 Bahwa terkait meteode pelaksanaan Istilah sama kita uraikan apakah sama
secara subtansi atau word by word nya. Kalau word by word sama maka patut
dicurigai (dianalisis lebih lanjut untuk melihat unsur lainnya); ---------------------
73.26 Bahwa juknis ini implementasi dari penganggaran DAK, jadi ini merupakan
pembatasan penggunaan anggaran. Kalau aturan pengadaan, harus mengikuti
perpres 54/2010; ---------------------------------------------------------------------------
73.27 Bahwa Pasal 95 perpres 54/2010 dijelaskan tentang serah terima pekerjaan,
secara spesifik tidak ada sanksi yang tertulis dalam Perpres 54 tahun 2010,
namun dijelaskan jika ada pelanggaran terhadap prosedur, bisa dikenakan
sanksi administrasi, ganti rugi, atau dilaporkan secara pidana; ---------------------
74. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli (Andi Pangenrang Moenta), namun
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 57 dari 118
yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah
dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B45); ------
75. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau
Dokumen (vide bukti B46); ----------------------------------------------------------------------
76. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender) tidak mengajukan alat-alat bukti
berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; ------------------------------------
77. Menimbang bahwa Terlapor II (CV Budi Utomo) tidak mengajukan alat-alat bukti
berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; ------------------------------------
78. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Maju Medan Cipta) tidak mengajukan alat-alat
bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----------------------------
79. Menimbang bahwa Terlapor IV (CV Padang Mas) tidak mengajukan alat-alat bukti
berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; ------------------------------------
80. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara
patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B47); ---------------------------
81. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, namun yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara
patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B48); ---------------------------
82. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, namun yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara
patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B49); ---------------------------
83. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, namun yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara
patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (vide bukti B50); ---------------------------
84. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang
diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B51); --------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 58 dari 118
85. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang
pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I5): --------------------------
85.1 Fakta Persidangan -------------------------------------------------------------------------
85.1.1 Upaya Membatasi Peserta Tender; --------------------------------------------------
85.1.1.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan, Panitia Tender menetapkan
persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku
untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen penawaran
dengan jumlah sebagai berikut: ---------------------------------------------
No Jenis Buku Judul Minimal Jumlah Set Minimal
Paket 1 Paket 13 Paket 1 Paket 13
1 Buku Pengayaan 840 840 3 set 5 set
2 Buku Referansi 80 10 3 set 3 set
3 Buku Panduan Pendidik
50 50 2 set 2 set
85.1.1.2 Bahwa menurut keterangan Panitia tender didalam Pemeriksaan
Lanjutan, persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh
buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen
penawaran didapatkan berdasarkan pengalaman pengadaan sejenis di
daerah lain. Dalam hal ini menurut Panitia Tender adalah di daerah
Kota Medan; -------------------------------------------------------------------
85.1.1.3 Bahwa menurut keterangan Saksi Sofyan Suri, yang menjabat
sebagai Sekretaris di dalam susunan kepanitiaan lelang, persyaratan
peserta lelang harus menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul
buku pada saat pemasukan dokumen penawaran merujuk pada
Petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional.
85.1.1.4 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pada Paket 1 diketahui bahwa nilai dari 900 judul buku
sebagai contoh adalah sebesar Rp.17.715.225 (Tujuh Belas Juta
Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)
(vide bukti C4); ----------------------------------------------------------------
85.1.1.5 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pada Paket 13 diketahui bahwa nilai dari 970 judul buku
sebagai contoh adalah sebesar Rp. 21.302.325 (Dua Puluh Satu Juta
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 59 dari 118
Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) (vide
bukti C5); ----------------------------------------------------------------------
85.1.1.6 Bahwa menurut Saksi, PT. Tombang dalam Pemeriksaan Lanjutan,
persyaratan harus membawa contoh buku pada saat pemasukan
dokumen penawaran dinilai sangat memberatkan dan menjadi alasan
untuk tidak mengikuti proses tender tersebut; ----------------------------
85.1.1.7 Bahwa di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran
IIB.1.f.9)c)(2)(a) disebutkan bahwa penawaran dinyatakan
memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang
ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal
tersebut, Panitia Pengadaan seharusnya tidak perlu meminta
keseluruhan contoh buku. (vide, Bukti A58); -----------------------------
85.1.1.8 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan
mengatakan diperbolehkan menambah persyaratan dengan ketentuan
tidak diskriminatif dan memberatkan; -------------------------------------
85.1.1.9 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan
mengatakan Petunjuk Teknis adalah implementasi dari
penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, meskipun ada
Petunjuk Teknis, didalam pengaturan pengadaan harus mengikuti
Perpres No. 54 Tahun 2010; -------------------------------------------------
85.1.1.10 Bahwa untuk Paket 1 dan Paket 13, perusahaan yang melakukan
pendaftaran hanya 5 (lima) perusahaan, sedangkan yang memasukan
dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu para
Terlapor yaitu merupakan jumlah minimum peserta yang
dipersyaratkan sebagaimana tertuang pada BAB III. Instruksi
Kepada Peserta, Nomor 27.9 disebutkan:----------------------------------
“Apabila Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka
pelelangan dinyatakan gagal”. ---------------------------------------------
85.1.2 Upaya Pemenuhan Persyaratan Membawa Buku Contoh; -----------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 60 dari 118
85.1.2.1 Bahwa menurut keterangan Penerbit PT. Balai Pustaka, Penerbit PT.
intan Pariwara, Penerbit PT. Je Pe Press Utama, Penerbit PT. Sunda
Kelapa Pustaka, Penerbit PT. Lazuardi, dan Penerbit PT. Indeks
dalam Pemeriksaan Lanjutan, Penerbit-penerbit tersebut menyatakan
tidak pernah mengirimkan buku contoh untuk dipergunakan oleh
CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas
dalam keikutsertaan mereka di Tender Paket 1 dan paket 13; ----------
85.1.2.2 Bahwa menurut keterangan Panitia tender dalam Pemeriksaan
Lanjutan, Panitia tidak melakukan sendiri proses pemeriksaan buku
contoh yang wajib dibawa oleh peserta tender. Menurut Panitia
Tender, tugas untuk memeriksa buku contoh dilakukan oleh tim
teknis. Tim teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu tugas
Panitia; --------------------------------------------------------------------------
85.1.2.3 Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Balai Pustaka dalam
Pemeriksaan Lanjutan, penerbit PT. Balai Pustaka menyatakan tidak
ada buku yang dibeli dari penerbit PT. Balai Pustaka sebelum
pengumuman pemenang; -----------------------------------------------------
85.1.2.4 Bahwa menurut keterangan Saksi, Irfan Naparas Lubis mantan
pegawai CV. Budi Utomo didalam pemeriksaan Lanjutan, Saksi
yang bertugas menjaga gudang CV. Budi Utomo di
Padangsidempuan, menerima dua kali pengiriman paket buku yang
dipergunakan sebagai buku contoh. Kedua paket tersebut masing-
masing dikirimkan oleh Direktur Utama CV. Budi Utomo,
Parlaungan Harahap dari Medan ke Padangsidempuan dan dari PT.
Intan Pariwara yang mengirimkannya dari Jawa ke
Padangsidempuan; ------------------------------------------------------------
85.1.2.5 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, jadwal pemasukan
dokumen penawaran berakhir pada tanggal 9 November 2011.
Sementara itu, berdasarkan bukti dokumen PT. Intan Pariwara, PT.
Intan Pariwara mengirimkan buku ke Padangsidempuan tertanggal
30 November 2011 dan 15 Desember 2011; ------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 61 dari 118
85.1.2.6 Bahwa bukti dokumen pengiriman buku oleh PT. Intan Pariwara
sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan jika PT. Intan Pariwara
tidak pernah mengirimkan buku yang dipergunakan sebagai buku
sampel sebelum tanggal 9 November 2011. Hal ini berkesesuaian
dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Penerbit Intan
Pariwara sebagaimana dijelaskan pada penjelasan angka 1 diatas; ----
85.1.2.7 Bahwa keterangan Saksi Irfan Naparas Lubis yang menyatakan CV.
Budi Utomo mendapatkan kiriman buku yang dipergunakan untuk
keperluan buku contoh tidak bersesuaian dengan bukti dokumen
yang didapatkan dari Penerbit PT. Intan Pariwara, dan kesaksian
Penerbit PT. Intan Pariwara; -------------------------------------------------
85.1.3 Upaya Melakukan Evaluasi Teknis Secara Tidak Sesuai Aturan; --------------
85.1.3.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa pelaksanaan
evaluasi dengan menggunakan sistem gugur untuk mendapatkan 3
(tiga) penawaran yang memenuhi syarat; ----------------------------------
85.1.3.2 Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Panitia Tender melakukan
evaluasi teknis yang antara lain meliputi: Spesifikasi Teknis,
Kelengkapan dan kesesuaian contoh buku yang ditawarkan, Surat
Dukungan Penerbit dan Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; --------
85.1.3.3 Bahwa didalam dokumen pengadaan, yakni Bab III.C.15.f.2 terdapat
persyaratan untuk melampirkan surat dukungan bermeterai
Rp.6.000,- dari penerbit yang bukunya ditawarkan; ---------------------
85.1.3.4 Bahwa pada Paket 1, CV Budi Utomo hanya melampirkan 36 (tiga
puluh enam) surat dukungan penerbit, PT Madju Medan Cipta hanya
melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan penerbit dan CV
Padang Mas hanya melampirkan 10 (sepuluh) surat dukungan
penerbit, dari 95 (sembilan puluh lima) surat dukungan yang
seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran, berdasarkan
jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan harga; -----------
85.1.3.5 Bahwa pada Paket 13, PT Madju Medan Cipta hanya melampirkan
49 (empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, CV Padang Mas
hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 62 dari 118
penerbit, dan CV Budi Utomo hanya melampirkan 29 (dua puluh
sembilan) surat dukungan penerbit, dari 106 (seratus enam) surat
dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran,
berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas dan
harga; ----------------------------------------------------------------------------
85.1.3.6 Bahwa pada Paket 1, didalam dokumen penawaran CV. Budi
Utomo, pada daftar kuantitas dan harga, CV Budi Utomo tidak
menuliskan judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333; ----------
85.1.3.7 Bahwa menurut Panitia Tender dalam pemeriksaan lanjutan,
persyaratan mengenai jumlah surat dukungan penerbit tidak
menyebutkan secara spesifik jumlah surat dukungan penerbit yang
harus dilampirkan oleh peserta tender. Menurut Panitia Tender,
peserta tender dianggap memenuhi persyaratan mengenai surat
dukungan penerbit, selama melampirkannya didalam dokumen
penawaran, berapapun jumlahnya; ------------------------------------------
85.1.3.8 Bahwa menurut Panitia Tender dalam pemeriksaan lanjutan,
mengenai tidak ada atau kosongnya judul buku pada kolom ke-333
dari penawaran CV. Budi Utomo, Panitia Tender mengaku tidak
mengetahuinya; ----------------------------------------------------------------
85.1.3.9 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan
mengatakan Tim Teknis dapat dibentuk untuk membantu tugas
Panitia, namun pertanggungjawaban terkait proses lelang tetap ada
pada Panitia; -------------------------------------------------------------------
85.1.3.10 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan
mengatakan Surat Dukungan merupakan garansi bagi pengguna
barang/jasa. Hal ini mengacu pada tingkat kebutuhan dan harus
disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen lelang.
Jika didalam dokumen lelang disyaratkan Surat Dukungan dari
setiap penerbit, maka penyedia harus melampirkan Surat Dukungan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 63 dari 118
sesuai dengan yang dipersyaratkan, jika tiidak, konsekwensinya
harus dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan; ----------
85.1.4 Upaya Melakukan Evaluasi Kualifikasi Secara Tidak Sesuai Aturan; ---------
85.1.4.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa evaluasi
kualifikasi meliputi:
a. Pakta Integritas; ----------------------------------------------------------
b. Formulir Isian Kualifikasi; ---------------------------------------------
c. Sertifikat Badan Usaha; -------------------------------------------------
d. Izin Usaha Industri; ------------------------------------------------------
e. Tanda Daftar Perusahaan; ----------------------------------------------
f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; ----------
g. Akta Pendirian Perusahaan; --------------------------------------------
h. NPWP Perusahaan; ------------------------------------------------------
i. Pajak/Fiskal; --------------------------------------------------------------
j. Surat-surat Pernyataan; -------------------------------------------------
85.1.4.2 Berdasarkan dokumen penawaran PT Madju Medan Cipta, PT.
Madju Medan Cipta tidak melampirkan dokumen Pakta Integritas
untuk kedua paket yang diikutinya; ----------------------------------------
85.1.4.3 Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam pemeriksaan lanjutan
mengatakan tidak dilampirkannya Pakta Integritas dapat
menggugurkan keikutsertaan peserta lelang, apalagi jika lelang
dilakukan secara manual. Dasar hukumnya Pasal 19 Perpres No. 54
Tahun 2010; --------------------------------------------------------------------
85.1.5 Adanya Kesamaan Dokumen Pada Daftar Kuantitas dan Harga
85.1.5.1 Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen
softcopy pada Daftar Kuantitas dan Harga buku yang ditawarkan
oleh CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas;
85.1.5.2 Bahwa kesamaan tersebut secara jelas diketahui pada softcopy
dengan nama file: RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB
DAK SD TAPSEL 2010.xls (yang berisi daftar kuantitas dan harga);
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 64 dari 118
85.1.5.3 Bahwa softcopy file yang diterima dari PT Balai Pustaka memuat 2
(dua) folder, yaitu folder pertama dengan judul DAK 2010 berisi file
dengan nama RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls dan folder kedua
dengan judul DAK 2011 berisi file dengan nama RAB SD DAK
2011_ TAPSEL.xls (Vide bukti C93); -------------------------------------
85.1.5.4 Bahwa softcopy dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls
dan RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls berisi daftar kuantitas dan
harga; ----------------------------------------------------------------------------
85.1.5.5 Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari softcopy tersebut
diatas identik dengan daftar kuantitas dan harga yang diajukan oleh
CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas,
yang berbeda hanya pada harga satuan buku; -----------------------------
85.1.6 Adanya Kerja Sama Menyiapkan Dokumen Kualifikasi
85.1.6.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa dokumen
kualifikasi meliputi:
a. Pakta Integritas; --------------------------------------------------------
b. Formulir Isian Kualifikasi;--------------------------------------------
c. Sertifikat Badan Usaha; -----------------------------------------------
d. Izin Usaha Industri; ----------------------------------------------------
e. Tanda Daftar Perusahaan; ---------------------------------------------
f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; --------
g. Akta Pendirian Perusahaan; ------------------------------------------
h. NPWP Perusahaan; ----------------------------------------------------
i. Pajak/Fiskal Surat-surat Pernyataan; --------------------------------
85.1.6.2 Bahwa menurut keterangan ahli dalam pemeriksaan lanjutan, author
merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan nama komputer
yang di set pada saat instalasi pertamakali;--------------------------------
85.1.6.3 Bahwa menurut keterangan ahli dalam pemeriksaan lanjutan, yang
dimaksud dengan Metadata adalah informasi mengenai siapa yang
membuat pertama suatu file, tanggal pembuatan, kapan file
disimpan, dan di cetak kapan bisa diketahui dari metadata. Author
adalah salah satu Metadata yang tersimpan didalam sebuah file; ------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 65 dari 118
85.1.6.4 Bahwa menurut keterangan ahli dalam pemeriksaan lanjutan, meski
suatu dokumen dimodifikasi, data yang pertama atau data awal itu
tidak akan berubah; -----------------------------------------------------------
85.1.6.5 Bahwa berdasarkan bukti berupa cakram compact disc (CD)
softcopy dokumen yang diterima dari CV Padang Mas, memuat 3
(tiga) file yaitu FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-
1.doc, Paktas Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-
1.doc. (Vide bukti C94); -----------------------------------------------------
85.1.6.6 Bahwa pada dokumen Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan
Tapsel Buku-1.doc ditemukan nama author adalah Budi Utomo; -----
85.1.6.7 Berdasarkan pemeriksaan metadata pada berkas dokumen dengan
judul Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-
1.doc. yang tersimpan dalam format CD (compact disc) yang
diperoleh dari CV. Padang Mas, tercantum nama author adalah “budi
utomo”, yang merupakan nama perusahaan peserta tender yang lain
(pesaing); -----------------------------------------------------------------------
85.1.7 Mengenai Kesamaan Pola Dalam Penyusunan Harga Penawara ---------------
85.1.7.1 Berdasarkan alat bukti diketahui CV Budi Utomo, PT Madju Medan
Cipta mengajukan penawaran harga pada pokoknya antara lain
sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------
Urutan
Buku
CV. Budi
Utomo
PT. Madju Medan
Cipta
CV. Padang
Mas
1 16.548 30.437 30.591
2 18.518 16.548 16.632
3 10.835 18.518 18.612
Dst Dst Dst dst
899 20.193 36.642 36.828
900 20.193 20.193 20.295
Keterangan : - Harga buku dari PT Madju Medan Cipta pada nomor urut 2 dan seterusnya
ke bawah sama dengan harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 1 dan
seterusnya ke bawah.
- Harga buku dari CV Padang Mas pada nomor urut 2 dan seterusnya ke
bawah lebih besar rata-rata 0,505% dari harga buku dari CV Budi Utomo
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 66 dari 118
pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga Buku dari CV Budi Utomo pada nomor urut 899 diulang kembali pada
nomor urut 900.
85.1.7.2 Bahwa harga penawaran CV Budi Utomo, PT Madu Medan Cipta
dan CV Padang Mas mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
dengan uraian sebagai berikut: ----------------------------------------------
Paket 1
No. Nama Perusahaan
Harga
Penawaran (Rp)
Prosentase
HPS
1 CV Budi Utomo 4.108.190.720,- 98,88% 2 PT Madju Medan Cipta 4.110.208.000,- 98,93% 3 CV Padang Mas 4.131.072.000,- 99,93%
Paket 13
No. Nama Perusahaan
Harga
Penawaran (Rp)
Prosentase
HPS
1 PT Madju Medan Cipta 3.573.773.973,- 99,00% 2 CV Budi Utomo 3.582.798.665,- 99,25% 3 CV Padang Mas 3.591.823.337,- 99.50%
85.1.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penerbit Balai Pustaka,
Penerbit intan Pariwara, Penerbit Je Pe Press Utama, Penerbit Sunda
Kelapa Pustaka, Penerbit Lazuardi, dan Penerbit Indeks dalam
Pemeriksaan Lanjutan, penerbit-penerbit tersebut memberikan
potongan harga dengan kisaran 20%-35% untuk tiap item buku yang
mereka jual; --------------------------------------------------------------------
85.1.8 Adanya Kesesuaian Dokumen Penawaran; ----------------------------------------
85.1.8.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesesuaian
dokumen penawaran CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan
CV Padang Mas berupa: -----------------------------------------------------
a. Kesamaan Kesalahan Pengetikan
i. Pada Paket 1
- Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan
penulisan kata yang salah, untuk kata “propesional” yang
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 67 dari 118
seharusnya adalah “profesional” antara CV Budi Utomo
dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C4, C8); -------------
- Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan
usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “,tidalk” yang
seharusnya adalah “tidak” antara CV Budi Utomo dengan
CV Padang Mas. (vide, Bukti C4, C8); ------------------------
ii. Pada Paket 13
- Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan
penulisan kata yang salah, untuk kata “propesional” yang
seharusnya adalah “profesional” antara CV Budi Utomo
dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9); --------------
- Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan
usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “,tidalk” yang
seharusnya adalah “tidak” antara CV Budi Utomo dengan
CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9); ------------------------
- Bahwa pada dokumen rekapitulasi daftar kuantitas dan
harga, terdapat kata yang salah untuk kata pada poin 7
Buku Pengayaan “seni budaya dan ketramplan” yang
seharusnya adalah “seni budaya dan ketrampilan” antara
CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang
Mas. (vide, Bukti C5, C7, C9); ---------------------------------
b. Kesamaan Pengaturan Format Spasi.
iii. Pada Paket 1
- Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan
menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan
yang sama pada paragraf dengan kalimat “Dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi
dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2011”
menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain
menggunakan spasi 1,5. Untuk kalimat : Perusahan
kami...........dst. Demikian surat pernyataan.................dst.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 68 dari 118
antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide,
Bukti C5, C8); -----------------------------------------------------
iv. Pada Paket 13
- Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan
menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi penulisan
yang sama pada paragraf dengan kalimat “Dengan ini
menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pelaksanaan
Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi
dan Buku Panduan Pendidik untuk SD Tahun 2010”
menggunakan spasi 1, sementara paragraf yang lain
menggunakan spasi 1,5. Untuk kalimat : Perusahan
kami...........dst. Demikian surat pernyataan.................dst.
antara CV Budi Utomo dengan CV Padang Mas. (vide,
Bukti C7, C9); -----------------------------------------------------
c. Kesamaan Metode Pelaksanaan
v. Pada Paket 1;
- Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau
uraian metode pelaksanaan yang sama, hanya berbeda
jenis huruf antara CV Budi Utomo dengan PT Madju
Medan Cipta. (vide, Bukti C4, C6); ----------------------------
vi. Pada Paket 13;
- Bahwa pada metode pelaksanaan, ditemukan narasi atau
uraian metode pelaksanaan yang sama, hanya berbeda
jenis huruf antara CV Budi Utomo dengan PT Madju
Medan Cipta. (vide, Bukti C5, C7); ----------------------------
d. Kesamaan Urutan Buku dalam Daftar Kuantitas dan Harga Buku
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa
semua urutan buku dalam Daftar Kuantitas dan Harga
Buku dari CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan
CV Padang Mas adalah sama untuk paket 1 dan paket 13
(vide, Bukti C4,C5,C6,C7,C8,C9);-----------------------------
e. Tentang Surat Permohonan ke Bank Aceh
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 69 dari 118
- Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada Surat
Permohonan Dukungan ke Bank Aceh antara CV Budi
Utomo dan CV Padang Mas; (vide, Bukti
C4,C5,C6,C7,C8,C9); --------------------------------------------
85.1.8.2 Bahwa kesalahan pengetikan yang ada didalam dokumen penawaran
CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas
tidak ditemukan didalam dokumen pengadaan; --------------------------
85.1.8.3 Bahwa didalam dokumen pengadaan tidak ditemukan adanya format
mengenai metode pelaksanaan; ---------------------------------------------
85.1.8.4 Bahwa dokumen pengadaan hanya mensyaratkan buku yang sudah
lulus penilaian dari lembaga berwenang, sedangkan untuk judul dan
urutan buku tidak diatur; -----------------------------------------------------
85.2 Fakta Lain; ----------------------------------------------------------------------------------
85.2.1 Mengenai Proses Penerbitan Surat Dukungan; ------------------------------------
85.2.1.1.1. Bahwa didalam dokumen pengadaan, yakni Bab III.C.15.f.2
terdapat persyaratan untuk melampirkan surat dukungan
bermeterai Rp.6.000,- dari penerbit yang bukunya ditawarkan; --
85.2.1.1.2. Bahwa yang menjadi koordinator penggalangan dukungan
penerbit dalam tender ini adalah penerbit PT. Balai Pustaka
dengan uraian sebagai berikut: -----------------------------------------
i. Bahwa didalam keterangan tertulisnya, penerbit PT. Balai
Pustaka menyatakan setelah menerima permohonan Surat
Dukungan membantu mencarikan Surat Dukungan lainnya
dengan meneruskan Surat Permohonan tersebut melalui
koordinator-koordinator penerbit yang sudah bekerjasama
dengan penerbit PT. Balai Pustaka. (Vide bukti C17); --------
ii. Bahwa penerbit selanjutnya mengirimkan surat kepada
penerbit lainnya, diantaranya penerbit PT. Intan Pariwara,
penerbit PT. Je Pe Press Media Utama, penerbit CV. Aneka
Ilmu, dan penerbit PT. Arman Delta Selaras untuk
memberikan surat dukungan dan katalog berstempel kepada
CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 70 dari 118
Mas (Vide bukti C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30,
C31, C32, C33, C34); ----------------------------------------------
iii. Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Balai Pustaka
didalam Pemeriksaan Lanjutan, bahwa persyaratan di
dalam juknis terdapat 900 judul buku yang harus dipenuhi,
saat melihat juknis tersebut penerbit PT. Balai Pustaka
menyatakan tidak bisa memenuhi barang tersebut sendiri.
Oleh karena itu maka penerbit PT. Balai Pustaka harus
bekerjasama dengan penerbit lain. Bentuk kerjasamanya
biasanya KSO (kerjasama operasi); ------------------------------
iv. Bahwa dalam tender ini penerbit PT. Balai Pustaka
menjembatani antara peserta tender dengan penerbit lain.
v. Bahwa penerbit PT. Balai Pustaka bekerjasama dengan
banyak penerbit antara lain: Intan Pariwara, Aneka Ilmu,
PT. Je Pe Press Media Utama, Armand Delta Selaras; -------
vi. Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Intan Pariwara
didalam Pemeriksaan Lanjutan, penerbit PT. Balai Pustaka
merupakan mitra dari penerbit PT. Intan Pariwara; -----------
vii. Bahwa menurut keterangan penerbit PT. Intan Pariwara
didalam Pemeriksaan Lanjutan, penerbit PT. Intan Pariwara
diemail oleh penerbit PT. Balai Pustaka untuk memberikan
dukungan kepada CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan
Cipta, dan CV. Padang Mas, format surat dukungan tersebut
dibuat oleh penerbit PT. Balai Pustaka; -------------------------
viii. Bahwa Grup Intan Pariwara terdiri dari sekitar 15
perusahaan yang berkoordinasi untuk memberikan
dukungan kepada CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan
Cipta, dan CV. Padang Mas. Hal tersebut seperti yang
dikatakan oleh penerbit PT. Indeks dan penerbit PT. Sunda
Kelapa Pustaka yang merupakan Grup dari penerbit PT.
Intan Pariwara yang menyatakan diminta oleh penerbit PT.
Intan Pariwara untuk memberikan dukungan kepada CV.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 71 dari 118
Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang
Mas; ------------------------------------------------------------------
ix. Bahwa penerbit PT. Je Pe Press Media Utama didalam
Pemeriksaan Lanjutan menyatakan, dimintai dukungan oleh
penerbit PT. Balai Pustaka untuk CV. Budi Utomo, PT.
Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas; --------------------
x. Bahwa penerbit PT. Je Pe Press Media Utama didalam
Pemeriksaan Lanjutan menyatakan ada 10 penerbit di
wilayah Jawa Timur yang berada dibawah koordinasi dari
Perusahaan Saksi. Total judul buku yang berada di bawah
koordinasi Perusahaan Saksi berjumlah 120-130 judul buku;
xi. Bahwa salah satu penerbit yang didalam Pemeriksaan
Lanjutan menyatakan berada dibawah koordinasi penerbit
PT. Je Pe Press Media Utama adalah penerbit PT. Lazuardi;
85.2.1.2 Mengenai Ketidaksesuaian Penyerahan Barang dengan yang
ditawarkan; ---------------------------------------------------------------------
85.2.1.2.1. Bahwa berikut adalah perbandingkan dokumen penawaran CV.
Budi Utomo khususnya di tabel Daftar Kuantitas dan Harga
dengan dokumen surat jalan pengiriman buku dari penerbit PT.
Balai Pustaka : ------------------------------------------------------------
No. Description Quantity satuan No Urut
Penerbit (dokumen c 115)
Penerbit (Dokumen
Penawaran) Set Des Total
exp
80 Dos
1. Atlas Tematik Provinsi
Bali
3 80 240 Buku 436 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
2. Atlas Tematik Provinsi
Banten
3 80 240 Buku 437 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
3. Atlas Tematik Provinsi Bengkulu
3 80 240 Buku 438 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
4. Atlas Tematik Provinsi D.I Yogyakarta
3 80 240 Buku 439 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
5. Atlas Tematik Provinsi
DKI Jakarta
3 80 240 Buku 440 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
6. Atlas Tematik Provinsi
Gorontalo
3 80 240 Buku 441 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
7. Atlas Tematik Provinsi Jambi
3 80 240 Buku 442 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
8. Atlas Tematik Provinsi Jawa Barat
3 80 240 Buku 443 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
9. Atlas Tematik Provinsi
Jawa Tengah
3 80 240 Buku 444 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
10. Atlas Tematik Provinsi 3 80 240 Buku 445 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 72 dari 118
Jawa Timur Daya MIPA
11. Atlas Tematik Provinsi Kalimantan Barat
3 80 240 Buku 446 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
12. Atlas Tematik Provinsi Kalimantan Selatan
3 80 240 Buku 447 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
13. Atlas Tematik Provinsi
Kalimantan Tengah
3 80 240 Buku 448 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
14. Atlas Tematik Provinsi
Kalimantan Timur
3 80 240 Buku 449 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
15. Atlas Tematik Provinsi
Kepualauan Bangka
Belitung
3 80 240 Buku 450 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
16. Atlas Tematik Provinsi
Kepualauan Riau
3 80 240 Buku 451 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
17. Atlas Tematik Provinsi
Lampung
3 80 240 Buku 452 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
18. Atlas Tematik Provinsi Maluku
3 80 240 Buku 453 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
19. Atlas Tematik Provinsi Maluku Utara
3 80 240 Buku 454 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
20. Atlas Tematik Provinsi
NAD
3 80 240 Buku 455 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
21. Atlas Tematik Provinsi
NTB
3 80 240 Buku 456 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
22. Atlas Tematik Provinsi
NTT
3 80 240 Buku 457 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
23. Atlas Tematik Provinsi
Papua
3 80 240 Buku 458 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
24. Atlas Tematik Provinsi Papua Barat
3 80 240 Buku 459 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
25. Atlas Tematik Provinsi Riau
3 80 240 Buku 460 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
26. Atlas Tematik Provinsi
Sulawesi Barat
3 80 240 Buku 461 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
27. Atlas Tematik Provinsi
Sulawesi Selatan
3 80 240 Buku 462 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
28. Atlas Tematik Provinsi
Sulawesi Tengah
3 80 240 Buku 463 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
29. Atlas Tematik Provinsi Sulawesi Tenggara
3 80 240 Buku 464 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
30. Atlas Tematik Provinsi Sulawesi Utara
3 80 240 Buku 465 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
31. Atlas Tematik Provinsi
Sumatera Barat
3 80 240 Buku 466 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
32. Atlas Tematik Provinsi
Sumatera Selatan
3 80 240 Buku 467 Anak Saleh Pratama Bina Sumber
Daya MIPA
33. Atlas Tematik Provinsi Sumatera Utara
3 80 240 Buku 468 Anak Saleh Pratama Bina Sumber Daya MIPA
85.2.1.2.2. Bahwa berdasarkan perbandingan pada angka 1 diatas, maka
terdapat perbedaan antara barang yang ditawarkan oleh CV.
Budi Utomo dengan barang yang diserahkan oleh CV. Budi
Utomo setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Paket
1; ---------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 73 dari 118
85.2.1.2.3. Bahwa Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) didalam
pemeriksaan lanjutan mengatakan barang yang diserahkan harus
sesuai dengan dokumen kontrak, kalau tidak sama maka ada
konsekwensi hukum. Karena memberikan sesuatu yang tidak
sesuai dengan kontrak. Menurut Ahli, seharusnya Panitia
Penerima Hasil dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak mau
menerima barang yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut
Ahli, Pasal 95 Perpres No.54 Tahun 2010 menjelaskan
mengenai serah terima pekerjaan, secara spesifik tidak ada
sanksi yang tertulis dalam Perpres No.54 Tahun 2010, namun
dijelaskan jika ada pelanggaran terhadap prosedur, bisa
dikenakan sanksi administratif, ganti rugi atau dilaporkan secara
pidana; ---------------------------------------------------------------------
85.2.1.2.4. Bahwa Saksi Ahmad Ridoan Hasibuan, Pejabat Pembuat
Komitmen dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan tidak
memiliki sertifikasi pengadaan dan tidak mengetahui proses
lelang; ----------------------------------------------------------------------
85.3 Analisis Investigator; ----------------------------------------------------------------------
85.3.1 Persekongkolan Horizontal; ----------------------------------------------------------
Bahwa persekongkolan Horizontal menurut Peraturan Komisi Nomor 02
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
pesaingnya; ------------------------------------------------------------------------------
85.3.1.1 Bahwa Persekongkolan Horizontal dalam lelang ini terjadi antara
CV. Budi Utomo sebagai Terlapor II, PT. Madju Medan Cipta
sebagai Terlapor III, dan CV. Padang Mas sebagai Terlapor IV; ------
85.3.1.2 Bahwa perilaku/tindakan persekongkolan antara CV. Budi Utomo,
PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas sebagai berikut: ------
85.3.1.2.1. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo, PT.
Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas bersekongkol
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 74 dari 118
didalam tender sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta
persidangan poin Adanya Kesamaan Dokumen pada Daftar
Kuantitas dan Harga. Bahwa dengan membandingkan dokumen
penawaran CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV.
Padang Mas pada Paket 1 dan Paket 13, maka Daftar Kuantitas
dan Harga Buku yang diajukan oleh CV. Budi Utomo, PT.
Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas identik dengan
softcopy yang diterima dari PT Balai Pustaka, yang berbeda
hanya pada harga satuan buku; ----------------------------------------
85.3.1.2.2. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo dan CV.
Padang Mas bersekongkol didalam tender sebagaimana yang di
uraikan pada bagian fakta persidangan poin Adanya Kerja Sama
Menyiapkan Dokumen Kualifikasi. Bahwa melalui pemeriksaan
metadata pada berkas dokumen dengan judul Pakta Integritas-
1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc. yang tersimpan
dalam format CD (compact disc) yang diperoleh dari CV.
Padang Mas, tercantum nama author adalah “budi utomo”, yang
merupakan nama perusahaan peserta tender yang lain (pesaing).
Menurut keterangan ahli, yang dimaksud dengan Metadata
adalah informasi mengenai siapa yang membuat pertama suatu
file, tanggal pembuatan, kapan file disimpan, dan di cetak kapan
bisa diketahui dari metadata. Author adalah salah satu Metadata
yang tersimpan didalam sebuah file; ----------------------------------
85.3.1.2.3. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo, PT.
Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas bersekongkol
didalam tender sebagaimana yang di uraikan pada bagian fakta
persidangan poin Mengenai Kesamaan Pola Dalam Penyusuan
Harga Penawaran sebagaimana uraian berikut ini : -----------------
i. Berdasarkan dokumen penawaran pada Paket 1, diketahui
CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta mengajukan
penawaran harga pada pokoknya antara lain sebagai
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 75 dari 118
berikut: -----------------------------------------------------------
Urutan
Buku
CV. Budi
Utomo
PT. Madju Medan
Cipta
CV. Padang
Mas
1 16.548 30.437 30.591
2 18.518 16.548 16.632
3 10.835 18.518 18.612
Dst Dst dst Dst
899 20.193 36.642 36.828
900 20.193 20.193 20.295
Keterangan :
- Harga buku dari PT Madju Medan Cipta pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah sama dengan harga buku dari Terlapor III pada nomor urut 1 dan
seterusnya ke bawah.
- Harga buku dari CV Padang Mas pada nomor urut 2 dan seterusnya ke
bawah lebih besar rata-rata 0,505% dari harga buku dari CV Budi Utomo
pada nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah.
- Harga Buku dari CV Budi Utomo pada nomor urut 899 diulang kembali pada
nomor urut 900.
ii. Bahwa harga penawaran CV Budi Utomo, PT Madu
Medan Cipta dan CV Padang Mas mendekati Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dengan uraian sebagai berikut: -
Paket 1
No. Nama Perusahaan Harga
Penawaran
(Rp)
Prosentase
HPS
1 CV Budi Utomo 4.108.190.720,- 98,88% 2 PT Madju Medan Cipta 4.110.208.000,- 98,93% 3 CV Padang Mas 4.131.072.000,- 99,93% Paket 13
No. Nama Perusahaan
Harga
Penawaran
(Rp)
Prosentase
HPS
1 PT Madju Medan Cipta 3.573.773.973,- 99,00% 2 CV Budi Utomo 3.582.798.665,- 99,25% 3 CV Padang Mas 3.591.823.337,- 99.50%
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 76 dari 118
85.3.1.2.4. Bahwa Investigator berkeyakinan jika CV. Budi Utomo, PT.
Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas bersekongkol
didalam tender pada Paket 1 dan Paket 13 sebagaimana yang di
uraikan pada bagian fakta persidangan poin Kesesuaian
Dokumen Penawaran. Bahwa dengan membandingkan dokumen
penawaran CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV.
Padang Mas maka ditemukan adanya kesesuaian dokumen
penawaran dengan uraian sebagai berikut : --------------------------
a. Kesamaan Kesalahan Pengetikan; -------------------------------
b. Kesamaan Pengaturan Format Spasi; ----------------------------
c. Kesamaan Metode Pelaksanaan; ---------------------------------
d. Kesamaan Urutan Buku dalam Daftar Kuantitas dan harga
buku; ------------------------------------------------------------------
e. Tentang Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh; ------
85.3.1.2.5. Bahwa kesesuaian yang ada didalam dokumen CV. Budi
Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas pada
huruf a s/d e tersebut tidak wajar karena : ----------------------------
a. tidak ditemukan adanya kesalahan pengetikan yang sama
didalam dokumen pengadaan; -------------------------------
b. didalam dokumen pengadaan tidak ditemukan adanya
format mengenai metode pelaksanaan; ---------------------
c. dokumen pengadaan hanya mensyaratkan buku yang
sudah lulus penilaian dari lembaga berwenang,
sedangkan untuk judul dan urutan buku tidak diatur; ----
85.3.2 Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------------------
85.3.2.1 Bahwa persekongkolan vertikal dalam lelang ini terjadi antara
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (”Panitia Tender”) sebagai
Terlapor I dengan CV. Budi Utomo sebagai Terlapor II, PT Madju
Medan Cipta sebagai Terlapor III dan CV. Padang Mas sebagai
Terlapor IV; --------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 77 dari 118
85.3.2.2 Bahwa perilaku tindakan/persekongkolan vertikal tersebut dilakukan
dalam bentuk: ------------------------------------------------------------------
85.3.2.2.1. Bahwa Investigator berkeyakinan jika Panitia Tender telah
memfasilitasi CV. Budi Utomo untuk memenangkan tender
pada Pada Paket 1 dan PT. Madju Medan Cipta untuk
memenangkan tender pada Paket 13 sebagaimana diuraikan
pada bagian fakta persidangan pada poin tentang Upaya
Membatasi Peserta Tender. Bahwa dengan adanya
persyaratan untuk membawa buku contoh adalah syarat
yang memberatkan dan mengakibatkan terbatasnya jumlah
peserta yang mengikuti tender sebagaimana disampaikan
oleh Saksi PT. Tombang dalam pemeriksaan lanjutan; -------
85.3.2.2.2. Bahwa Investigator berkeyakinan jika Panitia Tender telah
memfasilitasi CV. Budi Utomo untuk memenangkan tender
pada Pada Paket 1 dan PT. Madju Medan Cipta untuk
memenangkan tender pada Paket 13 sebagaimana diuraikan
pada bagian fakta persidangan pada poin tentang Upaya
Membatasi Peserta Tender. Bahwa persyaratan untuk
membawa buku contoh tidak sesuai dengan Perpres No. 54
Tahun 2010 Lampiran IIB.1.f.9)c)(2)(a) yang menyebutkan
: penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis
apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sesuai yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal
tersebut; --------------------------------------------------------------
85.3.2.2.3. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan
pada bagian fakta persidangan pada poin Mengenai
Pemenuhan Persyaratan Membawa Buku Contoh, bahwa
Panitia Tender telah sengaja tetap meloloskan CV. Budi
Utomo, PT. Madju Medan Cipta, dan CV. Padang Mas
meskipun ketiganya tidak membawa buku contoh saat
memasukkan dokumen penawaran;
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 78 dari 118
85.3.2.2.4. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan
pada bagian fakta persidangan pada poin Upaya Melakukan
Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan, bahwa Panitia
Tender sengaja mengabaikan persyaratan yang dimuat
didalam Dokumen Pengadaan III.C.15.f.2 mengenai
persyaratan kepada peserta tender untuk melampirkan surat
dukungan bermeterai Rp.6.000,- dari penerbit yang bukunya
ditawarkan. Faktanya : ---------------------------------------------
a. pada Paket 1, CV Budi Utomo hanya melampirkan 36 (tiga
puluh enam) surat dukungan penerbit, PT Madju Medan
Cipta hanya melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan
penerbit dan CV Padang Mas hanya melampirkan 10
(sepuluh) surat dukungan penerbit, dari 95 (sembilan puluh
lima) surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam
dokumen penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada
dalam daftar kuantitas dan harga; ----------------------------------
b. pada Paket 13, PT Madju Medan Cipta hanya melampirkan
49 (empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, CV
Padang Mas hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan)
surat dukungan penerbit, dan CV Budi Utomo hanya
melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan
penerbit, dari 106 (seratus enam) surat dukungan yang
seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran,
berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas
dan harga; --------------------------------------------------------------
85.3.2.2.5. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan
pada bagian fakta persidangan pada poin Upaya Melakukan
Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan, bahwa pada
Paket 1, Panitia Tender mengabaikan ketidaklengkapan
dokumen penawaran CV. Budi Utomo. Pada daftar
kuantitas dan harga, CV Budi Utomo tidak menuliskan
judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333; --------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 79 dari 118
85.3.2.2.6. Bahwa Investigator berkeyakinan sebagaimana diuraikan
pada bagian fakta persidangan pada poin Upaya Melakukan
Evaluasi Kualifikasi secara Tidak Sesuai Aturan, bahwa PT.
Madju Medan Cipta tidak melampirkan Pakta Integritas
didalam dokumen penawarannya di Paket 1 dan Paket 13.
Dengan tidak adanya dokumen Pakta Integritas ini
seharusnya PT Madju Medan Cipta digugurkan pada tahap
evaluasi kualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan
tersebut, akan tetapi Panitia Tender justru meluluskan
penawaran dan menetapkan PT Madju Medan Cipta sebagai
pemenang tender untuk paket 13. Padahal menurut
keterangan Ahli, persyaratan dokumen Pakta Integritas ini
sifatnya wajib untuk dilampirkan didalam dokumen
penawaran peserta tender; -----------------------------------------
85.3.3 Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; ----------------------------------
85.3.3.1 Bahwa dalam Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga
Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13), CV. Budi Utomo, PT. Madju
Medan Cipta dan CV. Padang Mas telah menjadi peserta dan
mengikuti proses pelelangan hingga tahap terakhir bahkan
selanjutnya CV. Budi Utomo ditetapkan sebagai pemenang untuk
Paket 1 dan PT. Madju Medan Cipta ditetapkan menjadi Pemenang
untuk Paket 13; ----------------------------------------------------------------
85.3.3.2 Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut, CV. Budi Utomo,
PT. Madju Medan Cipta dan CV. Padang Mas telah melakukan
tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tidak jujur dan/atau
melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui
tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga melibatkan pihak
lain yaitu Panitia Tender; ----------------------------------------------------
86. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Madju Medan Cipta) menyerahkan Kesimpulan
Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti
T14): ------------------------------------------------------------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 80 dari 118
86.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari
keterangan para Terlapor maupun dari keterangan para saksi, maka tidak dapat
di buktikan bahwa para Terlapor khususnya Terlapor III melakukan tindakan
persekongkolan baik persengkongkolan Vertikal , persengkongkolan horizontal
ataupun gabungan dari persengkongkolan Vertikal dan horizontal; ---------------
86.2 Bahwa dari keseluruhan saksi yang telah diperiksa dipersidangan tidak ada
keterangan yang bisa menguatkan Laporan Dugaan pelanggaran yang dibuat
oleh Investigator , kecuali keterangan saksi Binsar Marbun , Dirut PT.
Tombang; -----------------------------------------------------------------------------------
86.3 Bahwa akan tetapi keterangan Saksi Binsar Marbun (Dirut PT. Tombang) yang
diduga juga sebagai Pelapor tidak mempunyai nilai apapun karena saksi ini
menerangkan bukan atas apa yang dialaminya langsung tetapi hanya
mendengar dan mengetahui dari pihak lainnya , karena diketahui bahwa saksi
ini tidak ikut terlibat dalam proses tender tersebut; -----------------------------------
86.4 Bahwa pada pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (tanggal 31
November – 8 Desember 2011 terlihat bahwa yang mewakili PT. Tombang
adalah Marisi Sitompul , begitu juga pada Rapat Penjelasan (aanwijzing)
tanggal 4 November 2011 PT. Tombang diwakili oleh Roland Sitompul; --------
86.5 Bahwa juga Saksi Binsar Marbun dalam memberikan kesaksiannya hanya
memberikan pendapatnya ataupun juga penilainnya sedangkan dianya
bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sama sekali
sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti; -----------------------------------------------
86.6 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dalam pasal 51 ayat
(2) dikatakan bahwa : Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila
keterangan yang diberikan dalam Sidang Majelis Komisi berkenaan dengan hal
yang dialami, dilihat , atau didengar sendiri oleh saksi; -----------------------------
86.7 Bahwa atas tuduhan dugaan Persekongkolan Horizontal , terbukti bahwa
Terlapor III dengan pihak lainnya tidak mempunyai hubungan afiliasi atau
merupakan satu kelompok usaha, tidak ada kerjasama opersional (KSO) dan
tidak pula adanya kesamaan kas keuangan dan tidak ada kendali manajemen
ataupun asset antara pelaku usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan
bahwa tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta pendiriannya, dimana
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 81 dari 118
para Komisaris dan Direksi Terlapor III juga menjadi bahagian dari
perusahaan peserta tender lainnya khususnya terhadap Terlapor II dan Terlapor
IV , baik sebagai komisaris maupun sebagai Direksi; --------------------------------
86.8 Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa seluruh peserta tender
bersaing secara ketat dan professional. Hal ini dibuktikan bahwa jumlah
penyedia jasa yang melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen
pemilihan yang dilakukan melalui mengunduh aplikasi SPSE dari website
LPSE di :http://ipse.sumutprov.go.id dan papan pengumuman Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan; ----------------------------------------------
86.9 Bahwa terdapat fakta hukum tidak adanya Persekongkolan Vertikal yang
terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha dengan Panitia Tender atau
Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi
pekerjaan. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan komunikasi dan tatap
muka dengan Panitia Tender baik langsung maupun secara tidak langsung,
sejak tahap Pengumuman Tender Proyek hingga tahap Pengumuman
Penetapan Calon Pemenang, kecuali pada saat Verifikasi dokumen Penawaran
dimana merupakan suatu pertemuan resmi yang tidak melanggar peraturan
apapun juga; --------------------------------------------------------------------------------
86.10 Bahwa Terlapor III juga tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai
hubungan kekerabatan maupun hubungan lainnya terhadap seluruh Panitia
Tender, sehingga sangat tidak mungkin adanya Persekongkolan Vertikal
tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------
86.11 Bahwa dengan demikian proses tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat
Peraga Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011
(Paket 1 dan Paket 13) adalah telah sesuai dengan peraturan/ hukum yang
berlaku sehingga Terlapor III tidak terbukti telah melanggar pasal 22 UU
Nomor 5 tahun 1999 ; ---------------------------------------------------------------------
86.12 Bahwa dari hasil persidangan terdapat fakta hukum bahwa tidak benar panitia
tender membatasi peserta tender dengan cara mewajibkan peserta memberikan
contoh buku pada saat pemasukan penawaran ; ---------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 82 dari 118
86.13 Bahwa persyaratan contoh buku ini sebelumnya juga telah disebutkan di awal
proses tender dan pada saat aanwijzing tidak ada peserta yang mengajukan
keberatan sehingga secara hukum persyaratan ini layak untuk dilaksanakan ; ---
86.14 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I (panitia) hal ini juga dilakukan
untuk mengetahui kualitas standarisasi terhadap buku-buku yang diinginkan
yaitu buku-buku yang telah disahkan oleh Pusat Perbukuan Nasional sehingga
seandainya tidak ada contoh buku bagaimana mungkin akan terlihat
pengesahan buku tersebut ; ---------------------------------------------------------------
86.15 Bahwa persyaratan adanya contoh buku ini juga diterapkan di daerah-daerah
lainnya seperti Kota Medan , Kabupaten Tapanuli Tengah dan daerah-daerah
lainnya di Indonesia ; (keterangan saksi Terlapor I , saksi PT. Balai Pustaka,
saksi PT. Intan Pariwara dan saksi-saksi dari penerbit lainnya ) ; ------------------
86.16 Bahwa berdasarkan Keterangan LKPP diketahui bahwa dalam Perpres No. 54
tahun 2010 disebutkan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan; -
86.17 Bahwa dalam surat LKPP Nomor B-3522//LKPP/DIV.2/08/2012 tanggal 10
Agustus 2012 juga tidak melarang secara tegas tentang persyaratan buku
contoh ini sehingga dugaan adanya persengkongkolan vertikal dari Investigator
tidak terbukti;-------------------------------------------------------------------------------
86.18 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor I pada saat persidangan didapati
fakta hukum bahwa didalam persyaratan teknis, Panitia hanya meminta
adanya surat dukungan dari penerbit tetapi tidak diatur mengenai berapa
banyak jumlah dukungan tersebut , sehingga laporan dugaan pelanggaran yang
dibuat oleh investigator yang menyatakan bahwa seluruh peserta tender gugur
karena tidak memenuhi persyaratan dukungan tersebut adalah dalil yang sangat
mengada-ada dan tak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya (lihat
halaman 16 dari Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator); ----------------------
86.19 Bahwa investigator juga keliru mengenai dugaan Terlapor III tidak membuat
pakta integritas untuk kedua paket yang diikutinya tersebut karena dengan
tegas Terlapor III menyatakan bahwa ianya ada menyerahkan pakta integritas
tersebut dan hal ini juga semakin tak menjadi masalah karena berdasarkan
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 83 dari 118
keterangan Terlapor I dipersidangan ada 2 (dua) cara penandatanganan Pakta
Integritas, yaitu menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran atau
Pakta Integritas dibawa pulang dan dikembalikan pada saat pemasukkan
dokumen penawaran dan untuk hal ini keseluruhan peserta tender telah
menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran; ----------------------------
86.20 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat persidangan khususnya
saksi-saksi yang mewakili penerbit buku terdapat fakta hukum bahwa didalam
proses pengadaan buku-buku terdapat adanya konsorsium atau pun diantara
penerbit-penerbit itu salah satunya dijadikan leader untuk memudahkan proses
pengadaan dan pengumpulan dari buku-buku yang dibutuhkan karena dalam
suatu proses tender terdapat ratusan judul buku yang dibutuhkan dari berbagai
macam banyak penerbit sehingga keberadaan konsorsium ini untuk
mempermudah jangka waktu kerja yang ditentukan; ---------------------------------
86.21 Bahwa untuk pengadaan pada perkara aquo leader konsorsiumnya adalah PT.
Balai Pustaka sebagaimana keterangan para keseluruhan saksi dari pihak
penerbit didepan persidangan; -----------------------------------------------------------
86.22 Bahwa Terlapor III tidak pernah bekerja sama dengan Terlapor II dan IV
dalam memilih pemasok buku dan seandainya ternyata pemasok buku tersebut
adalah dari pihak yang sama maka dalam hal ini berdasarkan dalil diatas hal ini
bukanlah membuktikan adanya kerjasama horisontal antara terlapor-terlapor
tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------
86.23 Bahwa begitu juga dengan tuduhan adanya kesamaan dokumen pada daftar
kuantitas dan harga bukanlah menunjukkan adanya kerjasama horizontal
sebagaimana yang dituduhkan oleh investigator; -------------------------------------
86.24 Bahwa kesamaan dokumen antara Terlapor III dengan terlapor lainnya karena
di copy dari sumber yang sama yaitu pihak leader konsorsium i.c PT. Balai
Pustaka sebagaimana diakui sendiri oleh keterangan saksi PT. Balai Pustaka
yang menyatakan bahwa mereka ada memberikan soft copy kepada para
terlapor-terlapor melalui email, sehingga tuduhan pelanggaran dari investigator
juga tidak terbukti; -------------------------------------------------------------------------
86.25 Bahwa tuduhan adanya kesalahan penulisan pada dokumen penawaran yang
sama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dijadikan dalil
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 84 dari 118
alasan oleh Investigator adalah tidak mempunyai alas hukum dan fakta hukum
yang kuat; -----------------------------------------------------------------------------------
86.26 Bahwa pekerjaan Jasa Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen Penawaran
Tender Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar terjadi yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara Perseorangan maupun
Berkelompok dalam suatu wadah jasa Pelayanan pengetikan; ----------------------
86.27 Bahwa adanya kemungkinan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen
penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang bekerja di bidang jasa
pengetikan dimana Terlapor III memakai jasa tersebut juga dipakai oleh pihak
Terlapor II dan Terlapor IV serta para Pelaku Usaha lainnya sehingga dalil
Investigator tersebut sangatlah lemah dan hanya cenderung berdalil dengan
PERKIRAAN-PERKIRAAN dan dari persidangan pun tidak adanya bukti dan
fakta hukum yang jelas tentang adanya kerjasama Horisontal ini; -----------------
86.28 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan , mohon
kepada Yang Terhormat Majelis yang memeriksa perkara ini agar secara arif
dan bijaksana untuk memutuskan bahwa Terlapor III tidak terbukti secara
hukum telah melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender
Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (paket 1 dan paket 13); -----
87. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; -------------
88. Menimbang bahwa Terlapor II (CV Budi Utomo) tidak menyerahkan Kesimpulan
Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ------
89. Menimbang bahwa Terlapor IV (CV Padang Mas) tidak menyerahkan Kesimpulan
Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ------
90. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan
perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor
13/KPPU/Pen/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Musyawarah Majelis Komisi
Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (vide bukti A160); ---------------------------------------
91. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 180/KPPU/Kep/VII/2013 tanggal 23 Juli
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 85 dari 118
2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah
Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 (vide bukti A161); --------------------
92. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan
Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A163 s.d. A166); ----------------
93. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis
Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil
putusan; ---------------------------------------------------------------------------------------------
TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing
Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para
Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil
Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor,
Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara
berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 86 dari 118
dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis
Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -------------------------------------------
1. Tentang Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------------------
2. Tentang Identitas Para Terlapor; ------------------------------------------------------------
3. Tentang Objek Perkara; ----------------------------------------------------------------------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -------------------------------------------------------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------------------------------------------------------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; ------------------------------------
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ------------------------------------------------------
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------------------------
9. Tentang Saran Majelis Komisi; -------------------------------------------------------------
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------------------------------------------------
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------------------------
1. Tentang Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------------------------------
Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan
terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan
oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----------------------------------------------------------
1.1. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III,
dan Terlapor IV dengan cara kerjasama dalam penyiapan dokumen pada daftar
kuantitas dan harga, kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi, kerjasama
dalam penentuan pola penyusunan harga penawaran, dan kerjasama dalam
melakukan penyesuaian dokumen penawaran; ---------------------------------------
1.2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara upaya membatasi peserta tender,
pemenuhan persyaratan membawa buku contoh, melakukan evaluasi teknis secara
tidak sesuai aturan, melakukan evaluasi kualifikasi secara tidak sesuai aturan,
ketidaksesuaian penyerahan barang dengan yang ditawarkan; ---------------------
2. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 87 dari 118
2.1 Terlapor I, Panitia Tender Pengadaan Barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1
dan Paket 13) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut ; ----------------------
No Nama Jabatan dalam Panitia
1 Mulatua, S.Sos Ketua 2 Sofyan Suri, S,Sos Sekretaris 3 Misran Piliang, S.Sos Anggota 4 Rudi Pribadi, SH Anggota 5 Cardik Ginda Mora Anggota
2.2 Terlapor II, CV Budi Utomo, merupakan badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal
17 Februari 1989 yang dibuat oleh Notaris Sundari Siregar, SH di Medan dengan
kegiatan usaha antara lain di bidang penjualan berbagai macam buku dan alat
perkantoran ; -------------------------------------------------------------------------------
2.3 Terlapor III, PT Madju Medan Cipta, merupakan badan usaha yang berbentuk
badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35
tanggal 10 Juni 1997 yang dibuat oleh Notaris Djaidir, SH di Medan dengan
kegiatan usaha antara lain di bidang penerbitan dan perdagangan buku; ----------
2.4 Terlapor IV, CV Padang Mas, merupakan badan usaha yang berbentuk badan
hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal
14 Mei 1980 yang dibuat oleh Notaris Ny.Chairani Bustami, SH di Medan dengan
kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan; -----------------------------------
3. Tentang Objek Perkara;--------------------------------------------------------------------------
3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Pengadaan Barang Cetakan
dan Alat Peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13); ---------------------------------------------------
3.2 Bahwa nilai total tender untuk Paket 1 dan 13 ini adalah sebesar Rp.
7.764.758.500 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----------------------------------------
Paket 1
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan
Pendidik SD Tahun 2011
Nilai Total HPS : Rp. 4.154.758.500,-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 88 dari 118
(Empat Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)
Sumber Pendanaan : DAK Tahun Anggaran 2011
Paket 13
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan
Pendidik SD Tahun 2010
Nilai Total HPS : Rp. 3.610.000.000,-
(Tiga Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah)
Sumber Pendanaan : DAK Tahun Anggaran 2011
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;----------------------------------------------------------
4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan
horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan
horizontal dan vertikal; ------------------------------------------------------------------
4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan
yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal
adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha
atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan
gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara
panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik
atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan
jasa; --------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan Persekongkolan
Horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;--------------
4.3.1 Terkait Adanya Kesamaan Dokumen pada Daftar Kuantitas dan
Harga; ---------------------------------------------------------------------------------
4.3.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan
berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen
softcopy pada Daftar Kuantitas dan Harga buku yang
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 89 dari 118
ditawarkan oleh CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan
CV Padang Mas; ---------------------------------------------------------
4.3.1.2 Bahwa kesamaan tersebut secara jelas diketahui pada softcopy
dengan nama file: RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan RAB
DAK SD TAPSEL 2010.xls (yang berisi daftar kuantitas dan
harga); ---------------------------------------------------------------------
4.3.1.3 Bahwa softcopy file yang diterima dari PT Balai Pustaka
memuat 2 (dua) folder, yaitu folder pertama dengan judul DAK
2010 berisi file dengan nama RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls
dan folder kedua dengan judul DAK 2011 berisi file dengan
nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls (Vide bukti C93).
Softcopy dengan nama RAB SD DAK 2011_ TAPSEL.xls dan
RAB DAK SD TAPSEL 2010.xls berisi daftar kuantitas dan
harga; ----------------------------------------------------------------------
4.3.1.4 Bahwa Daftar Kuantitas dan Harga Buku dari softcopy tersebut
identik dengan daftar kuantitas dan harga yang diajukan oleh
CV. Budi Utomo, PT. Madju Medan Cipta dan CV Padang
Mas, yang berbeda hanya pada harga satuan buku; ----------------
4.3.1.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan adanya
kesamaan dokumen berupa softcopy pada daftar kuantitas dan
harga buku yang ditawarkan Terlapor II dengan peserta lain
adalah sesuatu yang mungkin terjadi tanpa adanya kesengajaan
dari Terlapor II dengan pihak lain sesama peserta tender; --------
4.3.1.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan karena di
copy dari sumber yang sama yaitu pihak leader konsorsium PT.
Balai Pustaka sebagaimana diakui sendiri oleh keterangan saksi
PT. Balai Pustaka yang menyatakan bahwa mereka ada
memberikan soft copy kepada para terlapor melalui email,
sehingga tuduhan pelanggaran dari investigator juga tidak
terbukti; -------------------------------------------------------------------
4.3.1.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan kesamaan
dokumen pada daftar kuantitas dan harga bukanlah
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 90 dari 118
menunjukkan adanya kerjasama horizontal sebagaimana yang
dituduhkan oleh investigator; ------------------------------------------
4.3.1.8 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan Terlapor
IV diakui KPPU mempunyai harga berbeda dengan yang lain,
sehingga tuduhan-tuduhan KPPU sangat jelas beraroma
tendensius dan menyesatkan dan tidak perlu dipertimbangkan; --
4.3.1.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses
persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -------------------
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013, ahli Onno W
Purbo menyatakan author merujuk pada sesuatu yang
berhubungan dengan nama komputer yang di set pada saat
instalasi pertamakali (Vide bukti B37) ---------------------------
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 ahli Onno W
Purbo menyatakan ada persamaan antara metadata dari
terlapor II dan terlapor IV, dan diketahui terlapor II sebagai
penyimpan data terakhir (Vide bukti B37); ---------------------
c. Bahwa fakta persidangan tanggal 2 Juli 2013 kuasa hukum
terlapor III menyatakan keterangan yang diberikan pada
sidang pemeriksaan adalah apa yang diberikan pada waktu
Berita Acara Penyelidikan (Vide bukti B40); -------------------
d. Bahwa pada Berita Acara Penyelidikan Ir. Doni Irfan selaku
Direktur terlapor III menyatakan hanya menyerahkan kepada
seseorang bernama Taufik Lubis untuk membuat dokumen
penawaran, dan tidak tahu menahu mengenai penawaran,
hanya menandatangani dokumen penawaran; -------------------
4.3.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan dokumen pada daftar
kuantitas dan harga berasal dari sumber yang sama yaitu PT
Balai Pustaka, sebagai koordinator penerbit untuk memberi
surat dukungan; ----------------------------------------------------------
4.3.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai dari sumber yang sama tersebut
dimanfaatkan oleh para terlapor untuk menyusun dokumen
penawaran yang terkait kuantitas dan harga; ------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 91 dari 118
4.3.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terjadi kerjasama dan
komunikasi antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
dengan menggunakan sumber data yang sama; ---------------------
4.3.2 Adanya Kerja Sama Menyiapkan Dokumen Kualifikasi;------------------
4.3.2.1 Bahwa dari kesimpulan investigator berdasarkan bukti berupa
cakram compact disc (CD) softcopy dokumen yang diterima
dari CV Padang Mas, memuat 3 (tiga) file yaitu FORMULIR
ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-1.doc, Pakta Integritas-
1.doc dan Surat Pernyataan Tapsel Buku-1.doc; -------------------
4.3.2.2 Bahwa pada dokumen Pakta Integritas-1.doc dan Surat
Pernyataan Tapsel Buku-1.doc ditemukan nama author adalah
Budi Utomo; -------------------------------------------------------------
4.3.2.3 Berdasarkan pemeriksaan metadata pada berkas dokumen
dengan judul Pakta Integritas-1.doc dan Surat Pernyataan
Tapsel Buku-1.doc. yang tersimpan dalam format CD (compact
disc) yang diperoleh dari CV. Padang Mas, tercantum nama
author adalah “budi utomo”, yang merupakan nama perusahaan
peserta tender yang lain (pesaing);------------------------------------
4.3.2.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan kesamaan
dalam dokumen kualifikasi adalah sesuatu yang mungkin terjadi
tanpa adanya kesengajaan; ---------------------------------------------
4.3.2.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses
persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -------------------
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 Ahli Onno W
Purbo setelah ditunjukkan CD salah satu peserta lelang,File
dengan judul Pakta Integritas.doc, berisi “Pakta Integritas
CV Padang Mas” dan di author tertulis “Budi Utomo” ahli
menyatakan Pembuat pertama adalah “Budi Utomo”, dan
telah direvisi sebanyak 5 kali, terakhir disave oleh budi
utomo file ini tidak bisa dirubah karena ada dalam CD.
Pertama kali dibuat pada tanggal 01 11 2011 dan last saved
07 11 2011 last printed 02 11 2011 (Vide bukti B37); ---------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 92 dari 118
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 ahli Onno W
Purbo menyatakan mengenai metadata kedua yaitu
FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI-1.doc
berisi “Formuli Isian Kualifikasi CV Padang Mas“ ahli
menjelaskan yang meng “save” terakhir dari “budi utomo”.
Dan Author atau pembuat pertamanya adalah “CAHAYA
SAKINA” (Vide bukti B37); --------------------------------------
c. Bahwa fakta persidangan tanggal 28 Mei 2013 ahli Onno W
Purbo menyatakan ada persamaan antara metadata dari
terlapor II dan terlapor IV, dan diketahui terlapor II sebagai
penyimpan data terakhir (Vide bukti B37); ---------------------
4.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai dokumen kualifikasi dari
Terlapor IV berasal dari Terlapor II; ---------------------------------
4.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan ahli
Onno W Purbo yang pada intinya adanya tukar menukar
metadata antara terlapor II dan terlapor IV ; ------------------------
4.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi kerjasama antara
terlapor IV dan Terlapor II dalam menyusun dokumen
kualifikasi; ----------------------------------------------------------------
4.3.3 Adanya Kerja Sama Menyusun Harga Penawaran; ------------------------
4.3.3.1 Berdasarkan alat bukti diketahui CV Budi Utomo, PT Madju
Medan Cipta mengajukan penawaran harga pada pokoknya
antara lain sebagai berikut;---------------------------------------------
Urutan
Buku
CV. Budi
Utomo
PT. Madju Medan
Cipta
CV. Padang
Mas
1 16.548 30.437 30.591
2 18.518 16.548 16.632
3 10.835 18.518 18.612
Dst Dst Dst Dst
899 20.193 36.642 36.828
900 20.193 20.193 20.295
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 93 dari 118
4.3.3.2 Bahwa harga penawaran CV Budi Utomo, PT Madju Medan
Cipta dan CV Padang Mas mendekati Harga Perkiraan Sendiri
(HPS); ---------------------------------------------------------------------
Paket 1
No. Nama Perusahaan Harga
Penawaran
(Rp)
Prosentase
HPS
1 CV Budi Utomo 4.108.190.720,- 98,88% 2 PT Madju Medan Cipta 4.110.208.000,- 98,93% 3 CV Padang Mas 4.131.072.000,- 99,93%
4.3.3.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses
persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -------------------
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 15 April 2013, Saksi
Penerbit Balai Pustaka, menyatakan memberikan potongan
harga dengan kisaran 20%-35% untuk tiap item buku yang
mereka jual (Vide bukti B16); -------------------------------------
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 16 April 2013, saksi dari
PT Indeks menyatakan memberikan potongan harga dengan
kisaran antara 25-30% untuk buku yang mereka jual (Vide
bukti B18); -----------------------------------------------------------
c. Bahwa fakta persidangan tanggal 16 April 2013 saksi dari
PT Sunda Kelapa menyatakan memberikan potongan harga
dengan kisaran antara 35-40% untuk buku yang mereka jual
(Vide bukti B19); ----------------------------------------------------
d. Bahwa fakta persidangan tanggal 22 April 2013 saksi Rudi
Adilla dari PT Lazuardi Buku Utama menyatakan
memberikan potongan harga dengan kisaran antara 35-40%
untuk buku yang mereka jual (Vide bukti B20) ; ---------------
4.3.3.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan kesamaan
tersebut adalah secara kebetulan tanpa adanya kerjasama. Hal
tersebut terjadi adalah didasarkan pada kalkulasi masing-masing
tim penyusun penawaran pada setiap peserta tender tersebut; ----
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 94 dari 118
4.3.3.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan para
terlapor peserta tender mengambil barang dari satu suplayer
dengan harga dasar yang sama untuk selanjutnya para peserta
tender lah yang menentukan berapa harga yang akan
dimasukkannya dalam harga penawaran; ----------------------------
4.3.3.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan tidak
pernah bekerja sama dengan Terlapor II dan IV dalam memilih
pemasok buku; -----------------------------------------------------------
4.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai terlapor II dan terlapor III
berdasarkan alat bukti dokumen dan fakta persidangan memiliki
kesamaan pola dalam menyusun harga penawaran sebagaimana
poin 4.3.3.1; --------------------------------------------------------------
4.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Harga buku dari terlapor IV
pada nomor urut 2 dan seterusnya ke bawah lebih besar rata-rata
0,508% dari harga buku dari terlapor II pada nomor urut 1 dan
seterusnya ke bawah menunjukkan adanya kerjasama; ------------
4.3.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan harga penawaran
dari terlapor II, III, dan IV dengan mematok harga penawaran
mendekati HPS sebesar 99% menunjukkan adanya kerjasama; --
4.3.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai dari harga satuan yang sama
antara terlapor II, terlapor III telah terjadi kerjasama di antara
terlapor II dan terlapor III mengenai harga satuan buku tersebut
4.3.3.11 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persaingan semu
antara terlapor II, terlapor III, dan Terlapor IV dalam hal
penyusunan harga penawaran; -----------------------------------------
4.3.4 Adanya Kesesuaian Dokumen Penawaran; -----------------------------------
4.3.4.1 Bahwa berdasarkan kesimpulan investigator menyatakan dari
alat bukti terdapat kesesuaian dokumen penawaran CV Budi
Utomo, PT Madju Medan Cipta dan CV Padang Mas, berupa; --
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 95 dari 118
a. Kesamaan Kesalahan Pengetikan ; --------------------------------
i. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan
penulisan kata yang salah, untuk kata “propesional”
yang seharusnya adalah “profesional” antara CV Budi
Utomo dengan CV Padang Mas; ----------------------------
ii. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan
usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “,tidalk”
yang seharusnya adalah “tidak” antara CV Budi Utomo
dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C4, C8); -----------
iii. Bahwa pada dokumen pakta integritas, ditemukan
penulisan kata yang salah, untuk kata “propesional”
yang seharusnya adalah “profesional” antara CV Budi
Utomo dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9); --
iv. Bahwa pada dokumen formulir isian kualifikasi badan
usaha terdapat kata yang salah, untuk kata “,tidalk”
yang seharusnya adalah “tidak” antara CV Budi Utomo
dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9); -----------
v. Bahwa pada dokumen rekapitulasi daftar kuantitas dan
harga, terdapat kata yang salah untuk kata pada poin 7
Buku Pengayaan “seni budaya dan ketramplan” yang
seharusnya adalah “seni budaya dan ketrampilan”
antara CV Budi Utomo, PT Madju Medan Cipta dan
CV Padang Mas. (vide, Bukti C5, C7, C9); ---------------
b. Kesamaan Pengaturan Format Spasi; -----------------------------
i. Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan
menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi
penulisan yang sama pada paragraf dengan kalimat
“Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa
dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku
Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan
Pendidik untuk SD Tahun 2011” menggunakan spasi 1,
sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5.
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 96 dari 118
Untuk kalimat : Perusahan kami...........dst. Demikian
surat pernyataan.................dst. antara CV Budi Utomo
dengan CV Padang Mas (vide, Bukti C5, C8); ------------
ii. Bahwa pada dokumen surat pernyataan kemampuan
menyediakan fasilitas, ditemukan format spasi
penulisan yang sama pada paragraf dengan kalimat
“Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa
dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku
Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan
Pendidik untuk SD Tahun 2010” menggunakan spasi 1,
sementara paragraf yang lain menggunakan spasi 1,5.
Untuk kalimat : Perusahan kami...........dst. Demikian
surat pernyataan.................dst. antara CV Budi Utomo
dengan CV Padang Mas. (vide, Bukti C7, C9)
c. Kesamaan Pada Bagian Metode Pelaksanaan; ------------------
i. Bahwa pada bagian metode pelaksanaan, ditemukan
narasi atau uraian yang sama, hanya berbeda jenis huruf
antara CV Budi Utomo dengan PT Madju Medan Cipta.
(Paket 1) (vide, Bukti C4, C6); ------------------------------
ii. Bahwa pada bagian metode pelaksanaan, ditemukan
narasi atau uraian yang sama, hanya berbeda jenis huruf
antara CV Budi Utomo dengan PT Madju Medan Cipta.
(Paket 13) (vide, Bukti C5, C7); ----------------------------
d. Kesamaan Urutan Buku dalam Daftar Kuantitas dan harga
buku; -------------------------------------------------------------------
i. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran diketahui
bahwa semua urutan buku dalam Daftar Kuantitas dan
Harga Buku dari CV Budi Utomo, PT Madju Medan
Cipta dan CV Padang Mas adalah sama untuk paket 1
dan paket 13 (vide, Bukti C4,C5,C6,C7,C8,C9) ; --------
e. Tentang Surat Permohonan Dukungan ke Bank Aceh; --------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 97 dari 118
i. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada Surat
Permohonan Dukungan ke Bank Aceh antara CV Budi
Utomo dan CV Padang Mas (vide, Bukti
C4,C5,C6,C7,C8,C9); ----------------------------------------
4.3.4.2 Bahwa didalam dokumen pengadaan tidak ditemukan adanya
format mengenai metode pelaksanaan; -------------------------------
4.3.4.3 Bahwa dokumen pengadaan hanya mensyaratkan buku yang
sudah lulus penilaian dari lembaga berwenang, sedangkan untuk
judul dan urutan buku tidak diatur; -----------------------------------
4.3.4.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan kesesuaian
dokumen tersebut adalah terjadi tanpa adanya kerjasama antara
peserta tender;------------------------------------------------------------
4.3.4.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan di copy
dari sumber yang sama yaitu pihak leader konsorsium i.c PT.
Balai Pustaka sebagaimana diakui sendiri oleh keterangan saksi
PT. Balai Pustaka yang menyatakan bahwa mereka ada
memberikan soft copy kepada para terlapor-terlapor melalui
email, sehingga tuduhan pelanggaran dari investigator juga
tidak terbukti; ------------------------------------------------------------
4.3.4.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan pada
dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh karena orang yang
bekerja di bidang jasa pengetikan dimana Terlapor III memakai
jasa tersebut juga dipakai oleh pihak Terlapor II dan Terlapor
IV serta para Pelaku Usaha lainnya sehingga dalil Investigator
tersebut sangatlah lemah dan hanya cenderung berdalil dengan
PERKIRAAN-PERKIRAAN dan dari persidangan pun tidak
adanya bukti dan fakta hukum yang jelas tentang adanya
kerjasama Horisontal ini; -----------------------------------------------
4.3.4.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan Jasa
Pengetikan dan atau Pembuatan Dokumen Penawaran Tender
Proyek adalah sesuatu yang sangat lazim dan wajar terjadi yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha baik yang bergerak secara
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 98 dari 118
Perseorangan maupun Berkelompok dalam suatu wadah jasa
Pelayanan pengetikan. Dan kemungkinan kesamaan kesalahan
penulisan pada dokumen penawaran, bisa saja terjadi oleh
karena orang yang bekerja di bidang jasa pengetikan dimana
Terlapor III memakai jasa tersebut juga dipakai oleh pihak
Terlapor II dan Terlapor IV; -------------------------------------------
4.3.4.8 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan
mengerjakan secara rahasia dari pihak lain di tempat kami, oleh
karenanya terjadi persamaan kata dan kalimat merupakan hal
yang lazim, karena faktor kebiasaan dan sering berjumpa saat
tender-tender yang lain ada di Sumatera Utara dan Aceh serta
Riau. Apalagi soal ketikan, spasi, dan angka yang sama tidak
dapat dijadikan pedoman, karena huruf yang lazim dipakai
hampir di seluruh Indonesia;-------------------------------------------
4.3.4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Kesamaan
Kesalahan Pengetikan, Kesamaan Pengaturan Format Spasi,
Kesamaan Metode Pelaksanaan, Kesamaan Urutan Buku dalam
Daftar Kuantitas dan harga buku, Tentang Surat Permohonan
Dukungan ke Bank Aceh menunjukkan adanya persekongkolan
horizontal; ----------------------------------------------------------------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------------------
5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------------------------------
5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan Persekongkolan
Vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----------------
5.2.1 Upaya Membatasi Peserta Tender; ---------------------------------------------
5.2.1.1 Bahwa dalam kesimpulannya investigator menyatakan, Panitia
Tender menetapkan persyaratan peserta lelang harus
menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada saat
pemasukan dokumen penawaran; -------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 99 dari 118
5.2.1.2 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pada Paket 1 diketahui bahwa nilai dari 900 judul
buku sebagai contoh adalah sebesar Rp.17.715.225 (Tujuh
Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh
Lima Rupiah) (vide bukti C4); -----------------------------------------
5.2.1.3 Bahwa berdasarkan perhitungan harga yang ditawarkan oleh
pemenang pada Paket 13 diketahui bahwa nilai dari 970 judul
buku sebagai contoh adalah sebesar Rp. 21.302.325 (Dua Puluh
Satu Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima
Rupiah) (vide bukti C5); ------------------------------------------------
5.2.1.4 Bahwa di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Lampiran
IIB.1.f.9)c)(2)(a) disebutkan bahwa penawaran dinyatakan
memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang
yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-
gambar sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
Memperhatikan hal tersebut, Panitia Pengadaan seharusnya
tidak perlu meminta keseluruhan contoh buku; ---------------------
5.2.1.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan telah
melakukan tender sesuai dengan Perpres 54/2010; -----------------
5.2.1.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan ada juknis
dari Dinas P&K yang menjadi acuan untuk persyaratan
penyerahan sample buku; ----------------------------------------------
5.2.1.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan tidak pernah
membatasi peserta lain, dengan kata lain kewajiban peserta
tender memberikan contoh buku pada saat pemasukan dokumen
penawaran adalah karena sesuai dengan petunjuk teknis yang
ditentukan panitia, bukan semata-mata kehendak/kebijakan
Terlapor I; ----------------------------------------------------------------
5.2.1.8 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor III menyatakan hal ini
adalah kebijaksanaan tehnis panitia Tender dan tidak ada
dicampuri ataupun dipengaruhi oleh peserta tender lainnya
khususnya Terlapor III, seandainya hal ini dianggap
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 100 dari 118
memberatkan beberapa peserta tender lainnya mereka
seharusnya mengajukan ini pada saat Rapat Penjelasan; ----------
5.2.1.9 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan tidak
merasa ada pembatasan sama sekali oleh Panitia Tender.
Sehubungan dengan penawaran harga atas seluruh buku yang
ditenderkan, kami telah dapat memperkirakan harga
berdasarkan hitungan harga sebagaimana kebiasaan tender di
daerah lain.; --------------------------------------------------------------
5.2.1.10 Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh selama proses
pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; ------------------
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor
I/Panitia Tender menyatakan persyaratan peserta lelang harus
menunjukkan satu contoh buku untuk satu judul buku pada
saat pemasukan dokumen penawaran didapatkan berdasarkan
pengalaman pengadaan sejenis di daerah lain (Vide bukti
B39); -------------------------------------------------------------------
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor
I/Panitia Tender menyatakan mencontoh dari daerah lain
untuk penerapan juknis tersebut, antara lain daerah Medan
dan pada tender tahun 2010 mengalami kegagalan karena
pengusaha cedera janji, sehingga terlapor ekstra ketat pada
tender a quo, salah satunya dengan menerapkan
menyerahkan buku contoh (Vide bukti B39); -------------------
c. Bahwa fakta persidangan tanggal tanggal 23 Mei 2013 Saksi
Sofyan Suri, selaku Sekretaris kepanitiaan, menyatakan
persyaratan peserta lelang harus menunjukkan satu contoh
buku untuk satu judul buku pada saat pemasukan dokumen
penawaran merujuk pada Petunjuk teknis yang dikeluarkan
Kementerian Pendidikan Nasional (Vide bukti B33); ---------
d. Bahwa fakta persidangan tanggal 29 April 2013 Saksi
Binsar Marbun dari PT. Tombang menyatakan persyaratan
harus membawa contoh buku pada saat pemasukan dokumen
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 101 dari 118
penawaran dinilai sangat memberatkan dan menjadi alasan
untuk tidak mengikuti proses tender tersebut (Vide bukti
B25); -------------------------------------------------------------------
e. Bahwa fakta persidangan tanggal 23 Mei 2013 saksi Ahmad
Ridoan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
menyatakan tidak mengetahui tugas panitia seperti apa, saksi
tidak melaksanakan seluruh tugas dari seorang PPK karena
tidak ikut dari awal perencanaan dan penentuan HPS, tidak
pernah menjabat panita tender sebelumnya, dan pada saat
tender tersebut baru pertama kali menjadi Pejabat Pembuat
Komitmen, saksi juga tidak memiliki sertifikat pengadaan
dari LKPP (Vide bukti B32); --------------------------------------
f. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad
Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan diperbolehkan
menambah persyaratan dengan ketentuan tidak diskriminatif
dan memberatkan (Vide bukti B44); -----------------------------
g. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Bahwa
Achmad Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Petunjuk
Teknis adalah implementasi dari penganggaran Dana Alokasi
Khusus (DAK). Namun, meskipun ada Petunjuk Teknis,
didalam pengaturan pengadaan harus mengikuti Perpres No.
54 Tahun 2010 (Vide bukti B44); ---------------------------------
5.2.1.11 Majelis komisi berpendapat alasan Terlapor I mencantumkan
persyaratan buku contoh untuk semua judul tidak sesuai dengan
Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana disimpulkan oleh
investigator pada poin 5.2.1.4; ----------------------------------------
5.2.1.12 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP,
penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila
spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 102 dari 118
Dokumen Pemilihan. Memperhatikan hal tersebut, Panitia
Pengadaan seharusnya tidak perlu meminta keseluruhan contoh
buku (Vide bukti B44); ------------------------------------------------
5.2.1.13 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli LKPP dimana
syarat buku contoh merupakan implementasi dari juknis
(Peraturan Menteri Kemendiknas) hal tersebut tidaklah boleh
dilakukan dengan melanggar Perpres 54/2010, Juknis (Peraturan
Menteri Kemendiknas) pada prinsipnya berada di bawah
Perpres 54/2010 dalam hierarki perundang-undangan; ------------
5.2.1.14 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I dengan
mengharuskan peserta tender memberikan contoh buku untuk
setiap judul buku merupakan tindakan yang membatasi peserta
tender dan memberatkan bagi peserta tender dengan kata lain
persyaratan tersebut diada-adakan; -----------------------------------
5.2.2 Mengenai Pemenuhan Persyaratan Membawa Buku Contoh; -----------
5.2.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya investigator menyatakan
berdasarkan dokumen pengadaan, jadwal pemasukan dokumen
penawaran berakhir pada tanggal 9 November 2011. Sementara
itu, berdasarkan bukti dokumen PT. Intan Pariwara, PT. Intan
Pariwara mengirimkan buku ke Padang Sidempuan tertanggal
30 November 2011 dan 15 Desember 2011; ------------------------
5.2.2.2 Bahwa bukti dokumen pengiriman buku oleh PT. Intan Pariwara
sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan jika PT. Intan
Pariwara tidak pernah mengirimkan buku yang dipergunakan
sebagai buku sampel sebelum tanggal 9 November 2011; --------
5.2.2.3 Bahwa keterangan Saksi Irfan Naparas Lubis yang menyatakan
CV. Budi Utomo mendapatkan kiriman buku dan dipergunakan
untuk keperluan buku contoh tidak bersesuaian dengan bukti
dokumen yang didapatkan dari Penerbit PT. Intan Pariwara, dan
kesaksian Penerbit PT. Intan Pariwara; ------------------------------
5.2.2.4 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan telah
melaksanakan tender sesuai dengan Perpres 54/2010; -------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 103 dari 118
5.2.2.5 Bahwa terlapor I dalam pembelaannya menyatakan sudah
melaksanakan tender sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku; -------------------------------------------------------------
5.2.2.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor II menyatakan kewajiban
peserta tender memberikan contoh buku pada saat pemasukan
dokumen penawaran adalah karena sesuai dengan petunjuk
teknis yang ditentukan panitia, bukan semata-mata
kehendak/kebijakan Terlapor II; --------------------------------------
5.2.2.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan seandainya
hal ini dianggap memberatkan beberapa peserta tender lainnya
mereka seharusnya mengajukan ini pada saat Rapat Penjelasan
(aanwijizing); ------------------------------------------------------------
5.2.2.8 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan telah
mengikuti seluruh tahapan proses tender, namun belum
beruntung, malah hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang bersaing.
Tetapi Terlapor IV menilai bahwa proses tender yang terjadi
sesuai dengan proses yang berdasarkan hukum yang berlaku; ---
5.2.2.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses
persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut; -------------------
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 15 April 2013 menurut
keterangan Penerbit PT. Balai Pustaka, PT Balai Pustaka
tersebut menyatakan tidak pernah mengirimkan buku contoh
untuk dipergunakan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju
Medan Cipta, dan CV. Padang Mas dalam keikutsertaan
mereka di Tender Paket 1 dan paket 13 (Vide bukti B16); ----
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 6 Mei 2013 menurut
keterangan Penerbit PT. Intan Pariwara, PT Intan Pariwara
tersebut menyatakan tidak pernah mengirimkan buku contoh
untuk dipergunakan oleh CV. Budi Utomo, PT. Madju
Medan Cipta, dan CV. Padang Mas dalam keikutsertaan
mereka di Tender Paket 1 dan paket 13 (Vide bukti B27); ----
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 104 dari 118
c. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 Panitia tender
menyatakan tidak melakukan sendiri proses pemeriksaan
buku contoh yang wajib dibawa oleh peserta tender. Menurut
Panitia Tender, tugas untuk memeriksa buku contoh
dilakukan oleh tim teknis. Tim teknis adalah Tim yang
dibentuk untuk membantu tugas Panitia (Vide bukti B39); ---
d. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Panitia tender
menyatakan ketika peserta memasukkan contoh barang
panitia hanya memeriksa chek list buku dan foto yang
diberikan oleh tim teknis(Vide bukti B39); ---------------------
e. Bahwa fakta persidangan tanggal 2 Juli 2013 menurut
keterangan Saksi, Irfan Naparas Lubis mantan pegawai CV.
Budi Utomo, Saksi yang bertugas menjaga gudang CV. Budi
Utomo di Padang Sidempuan, menerima dua kali pengiriman
paket buku yang dipergunakan sebagai buku contoh. Kedua
paket tersebut masing-masing dikirimkan oleh Direktur
Utama CV. Budi Utomo, Parlaungan Harahap dari Medan ke
Padang Sidempuan dan dari PT. Intan Pariwara yang
mengirimkannya dari Jawa ke Padang Sidempuan (Vide
bukti B41); -----------------------------------------------------------
5.2.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tim teknis yang dibuat oleh
panitia tidak menghapuskan peran panitia sebagai pihak yang
paling bertanggung jawab atas proses tender; -----------------------
5.2.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai para peserta tender tidak pernah
secara utuh memberikan contoh buku seperti yang
dipersyaratkan; -----------------------------------------------------------
5.2.2.12 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender telah sengaja
tetap meloloskan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
meskipun ketiganya tidak dapat memenuhi buku contoh
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Terlapor I pada saat
memasukkan dokumen penawaran;-----------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 105 dari 118
5.2.2.13 Bahwa Majelis Komisi menilai panitia tender lalai dalam
menjalankan tugasnya karena hanya melakukan cek buku dari
ceklist dan foto serta tidak melakukan pemeriksaan silang atas
buku contoh secara mendalam; ---------------------------------------
5.2.2.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan terlapor I tidak
konsisten dalam membuat persyaratan dengan pelaksanaannya
merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III, dan
IV; -------------------------------------------------------------------------
5.2.3 Upaya Melakukan Evaluasi Teknis secara Tidak Sesuai Aturan; -------
5.2.3.1 Berdasarkan kesimpulan investigator menyatakan pelaksanaan
evaluasi dengan menggunakan sistem gugur untuk mendapatkan
3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat;--------------------------
5.2.3.2 Bahwa pada Paket 1, Terlapor II hanya melampirkan 36 (tiga
puluh enam) surat dukungan penerbit, Terlapor III hanya
melampirkan 13 (tiga belas) Surat dukungan penerbit dan
Terlapor IV hanya melampirkan 10 (sepuluh) surat dukungan
penerbit, dari 95 (sembilan puluh lima) surat dukungan yang
seharusnya dilampirkan dalam dokumen penawaran,
berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar kuantitas
dan harga; -----------------------------------------------------------------
5.2.3.3 Bahwa pada Paket 13, Terlapor III hanya melampirkan 49
(empat puluh sembilan) surat dukungan penerbit, Terlapor IV
hanya melampirkan 29 (dua puluh sembilan) surat dukungan
penerbit, dan Terlapor II hanya melampirkan 29 (dua puluh
sembilan) surat dukungan penerbit, dari 106 (seratus enam)
surat dukungan yang seharusnya dilampirkan dalam dokumen
penawaran, berdasarkan jumlah penerbit yang ada dalam daftar
kuantitas dan harga; -----------------------------------------------------
5.2.3.4 Bahwa pada Paket 1, didalam dokumen penawaran Terlapor II,
pada daftar kuantitas dan harga, Terlapor II tidak menuliskan
judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333; -------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 106 dari 118
5.2.3.5 Bahwa dalam pembelaannya terlapor I menyatakan tidak
melakukan persekongkolan, semua proses pengadaan telah
dilakukan sesuai dengan prosedur khususnya Perpres 54/2010; -
5.2.3.6 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan laporan
dugaan pelanggaran yang dibuat oleh investigator yang
menyatakan bahwa seluruh peserta tender gugur karena tidak
memenuhi persyaratan dukungan tersebut adalah dalil yang
sangat mengada-ada dan tak sesuai dengan fakta hukum yang
sebenarnya; ---------------------------------------------------------------
5.2.3.7 Bahwa dalam pembelaannya terlapor IV menyatakan KPPU
sangat keliru dan salah serta cenderung tidak teliti, karena
Terlapor IV memasukkan syarat sesuai dengan kemampuan
mencari dukungan dari penerbit di seantero negeri; ---------------
5.2.3.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses
persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: -------------------
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 Terlapor I
menyatakan persyaratan mengenai jumlah surat dukungan
penerbit tidak menyebutkan secara spesifik jumlah surat
dukungan penerbit yang harus dilampirkan oleh peserta
tender. Menurut Panitia Tender, peserta tender dianggap
memenuhi persyaratan mengenai surat dukungan penerbit,
selama melampirkannya didalam dokumen penawaran,
berapapun jumlahnya (Vide bukti B39); -------------------------
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 Terlapor I
menyatakan mengenai tidak ada atau kosongnya judul buku
pada kolom ke-333 pada penawaran Terlapor II, Terlapor I
mengaku tidak mengetahuinya (Vide bukti B39); --------------
c. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad
Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Tim Teknis dapat
dibentuk untuk membantu tugas Panitia, namun
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 107 dari 118
pertanggungjawaban terkait proses lelang tetap ada pada
Panitia (Vide bukti B44);-------------------------------------------
d. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad
Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan Surat Dukungan
merupakan garansi bagi pengguna barang/jasa. Hal ini
mengacu pada tingkat kebutuhan dan harus disesuaikan
dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen lelang. Jika
didalam dokumen lelang disyaratkan Surat Dukungan dari
setiap penerbit, maka penyedia harus melampirkan Surat
Dukungan sesuai dengan yang dipersyaratkan, jika tidak,
konsekwensinya harus dinyatakan gugur karena tidak
memenuhi persyaratan (Vide bukti B44); -----------------------
5.2.3.9 Majelis Komisi menilai panitia yang dipilih (dalam hal ini
terlapor I) tidak memiliki kualifikasi sehingga tidak dapat
bekerja profesional dan mudah dipengaruhi; ------------------------
5.2.3.10 Majelis Komisi menilai tindakan terlapor I tidak konsisten
didalam menetapkan persyaratan dan pelaksanaan evaluasi atas
persyaratan yang telah ditetapkan tersebut sehingga Terlapor I
secara sengaja melakukan persekongkolan; -------------------------
5.2.3.11 Majelis Komisi menilai terlapor I sengaja membiarkan dan
mengabaikan ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor
II. pada daftar kuantitas dan harga, terlapor II tidak menuliskan
judul buku yang ditawarkan pada kolom ke 333; -------------------
5.2.4 Upaya Melakukan Evaluasi Kualifikasi secara Tidak Sesuai Aturan; --
5.2.4.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan diketahui bahwa evaluasi
kualifikasi meliputi; -----------------------------------------------------
a. Pakta Integritas; ------------------------------------------------------
b. Formulir Isian Kualifikasi; -----------------------------------------
c. Sertifikat Badan Usaha; ---------------------------------------------
d. Izin Usaha Industri; --------------------------------------------------
e. Tanda Daftar Perusahaan; ------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 108 dari 118
f. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan Tempat Usaha; -----
g. Akta Pendirian Perusahaan; ----------------------------------------
h. NPWP Perusahaan; --------------------------------------------------
i. Pajak/Fiskal; ----------------------------------------------------------
j. Surat-surat Pernyataan; ---------------------------------------------
5.2.4.2 Berdasarkan dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor III tidak
melampirkan dokumen Pakta Integritas untuk kedua paket yang
diikutinya; ----------------------------------------------------------------
5.2.4.3 Bahwa dalam pembelaannya terlapor III menyatakan bahwa ada
menyerahkan pakta integritas tersebut dan hal ini juga semakin
tak menjadi masalah karena berdasarkan keterangan Terlapor I
dipersidangan ada 2 (dua) cara penandatanganan Pakta
Integritas, yaitu menandatangani Pakta Integritas pada saat
pendaftaran atau Pakta Integritas dibawa pulang dan
dikembalikan pada saat pemasukkan dokumen penawaran dan
untuk hal ini keseluruhan peserta tender telah menandatangani
Pakta Integritas pada saat pendaftaran; ------------------------------
5.2.4.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses
pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut ; ------------------
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor I
menyatakan saat evaluasi kualifikasi Terlapor I tidak
meninjau lapangan, hanya minta peserta menunjukkan SIUP,
dan surat-surat lainnya (Vide bukti B39); -----------------------
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, Terlapor I
menyatakan karena baru menggunakan perpres 54/2010, dan
kebiasaan terlapor I menggunakan perpres 80/2003 maka
Terlapor I meluluskan saja peserta yang menandatangani
pakta integritas. Dan Terlapor I juga sudah menyuruh
mereka menandatangani pakta integritas di awal. Terlapor I
menganggap Pakta Integritas sudah ada
c. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad
Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 109 dari 118
dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan tidak
dilampirkannya Pakta Integritas dapat menggugurkan
keikutsertaan peserta lelang, apalagi jika lelang dilakukan
secara manual. Dasar hukumnya Pasal 19 Perpres No. 54
Tahun 2010 (Vide bukti B44); ------------------------------------
5.2.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak adanya dokumen
Pakta Integritas ini seharusnya Terlapor III digugurkan pada
tahap evaluasi kualifikasi, karena tidak memenuhi persyaratan
tersebut, akan tetapi terlapor I justru meluluskan penawaran dan
menetapkan terlapor III sebagai pemenang tender untuk paket
13; -------------------------------------------------------------------------
5.2.4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan ahli LKPP yang
menyatakan Pakta Integritas merupakan persyaratan wajib yang
dapat mengugurkan apabila tidak dipenuhi peserta tender; -------
5.2.4.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan terlapor I yang
melakukan evaluasi kualifikasi tidak sesuai aturan, yaitu tidak
menggugurkan terlapor III walaupun tidak melampirkan pakta
integritas adalah bentuk fasilitasi terhadap terlapor III; -----------
5.2.5 Ketidaksesuaian Penyerahan Barang dengan yang Ditawarkan; --------
5.2.5.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran terlapor II khususnya
di tabel Daftar Kuantitas; -----------------------------------------------
5.2.5.2 Bahwa berdasarkan surat harga dengan dokumen surat jalan
pengiriman buku dari penerbit PT. Balai Pustaka; -----------------
5.2.5.3 Bahwa terdapat perbedaan antara barang yang ditawarkan oleh
terlapor II dengan barang yang diserahkan oleh terlapor II
setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk Paket 1; -----
5.2.5.4 Bahwa para terlapor tidak memberikan tanggapan atau
kesimpulan terhadap hal ini; -------------------------------------------
5.2.5.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses
persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut ; ------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 110 dari 118
a. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013, investigator
menunjukkan dokumen penawaran peserta tender kepada
terlapor dan juga dokumen dari penerbit (Vide bukti B40); --
b. Bahwa fakta persidangan tanggal 1 Juli 2013 terlapor I
menyatakan tidak melakukan pengecekan barang yang
diserahkan dengan yang ditawarkan (Vide bukti B39); -------
c. Bahwa fakta persidangan tanggal 8 Juli 2013 Achmad
Zikrullah, Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan barang yang
diserahkan harus sesuai dengan dokumen kontrak, kalau
tidak sama, maka ada konsekwensi hukum. Karena
memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak.
Menurut Ahli, seharusnya Panitia Penerima Hasil dan
Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh menerima barang
yang tidak sesuai dengan kontrak. Menurut Ahli, Pasal 95
Perpres No.54 Tahun 2010 menjelaskan mengenai serah
terima pekerjaan, secara spesifik tidak ada sanksi yang
tertulis dalam Perpres No.54 Tahun 2010, namun dijelaskan
jika ada pelanggaran terhadap prosedur, bisa dikenakan
sanksi administratif, ganti rugi atau dilaporkan secara pidana
(Vide bukti B44); ----------------------------------------------------
5.2.5.6 Majelis Komisi menilai panitia telah sengaja melakukan
pengabaian terhadap perbedaan antara dokumen penawaran dan
barang yang diterima sehingga terdapat barang diterima tidak
sesuai dengan dokumen penawaran; ----------------------------------
5.2.5.7 Majelis Komisi menilai tindakan terlapor I terhadap pengabaian
perbedaan dokumen penawaran dengan barang yang diterima
merupakan bentuk fasilitasi terhadap terlapor II (Paket 1) dan
terlapor III (Paket 13) ; -------------------------------------------------
5.2.5.8 Majelis Komisi menilai kesengajaan tersebut bersifat fatal dan
berpotensi merugikan keuangan negara; -----------------------------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; --------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 111 dari 118
6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat” -------------------------------------------------------------
6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran
Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan
unsur-unsur sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------
6.3 Unsur Pelaku Usaha; -------------------------------------------------------------------------
6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi; ---------------------------------------------------------------------
6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah terlapor II
(CV Budi Utomo), terlapor III (PT Madju Medan Cipta), dan terlapor IV
(CV Padang Mas), sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum
butir 2.1. s/d 2.4 di atas; ------------------------------------------------------------
6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------------
6.4 Unsur Bersekongkol; -------------------------------------------------------------------------
6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam
Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif
siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta
tender tertentu; -------------------------------------------------------------------
6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat
berupa: ----------------------------------------------------------------------------
a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; ---------------------------------
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; ------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 112 dari 118
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; --------------
d. menciptakan persaingan semu; -------------------------------------------
e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----
g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau
pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku
usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; --------
6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, telah memenuhi
unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara terlapor II,
terlapor III, dan terlapor IV, yang secara terang-terangan maupun diam-
diam melakukan tindakan kerja sama menyiapkan dokumen kualifikasi,
kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga, penyesuaian
dokumen penawaran, dan kesamaan pola dalam penyusunan harga
penawaran dan terjadinya persaingan semu antara terlapor II, terlapor III,
terlapor IV; ---------------------------------------------------------------------------
6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal
sebagaimana diuraikan dalam tentang hukum butir 5, telah memenuhi
unsur persekongkolan karena terbukti membatasi peserta tender melalui
pemenuhan persyaratan membawa buku contoh, melakukan evaluasi
teknis secara tidak sesuai aturan, melakukan evaluasi kualifikasi secara
tidak sesuai aturan; melakukan pembiaran tanpa menggunakan kriteria
yang jelas terhadap jumlah surat dukungan dari penerbit; ---------------------
6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi; ---------------------
6.5 Unsur Pihak Lain; ----------------------------------------------------------------------------
6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak
Lain adalah:---------------------------------------------------------------------------
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender
yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 113 dari 118
peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender
tersebut” ------------------------------------------------------------------------------
6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para
pihak secara horizontal yaitu terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV yang
merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain
secara vertikal yaitu terlapor I yang merupakan subjek hukum lainnya
yang terkait dengan tender,; -------------------------------------------------------
6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah sebagaimana
dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.4 di atas. ----------
6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi; -------------------------
6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----------------------------
6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan
pemenang tender adalah: ---------------------------------------------------------
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara
bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain
sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender
tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan
pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan
kriteria pemenang, persyarataan teknik, keuangan, spesifikasi, proses
tender dan sebagainya.” ---------------------------------------------------------
6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara
sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir
5.2.1 s/d 5.2.5 di atas; -------------------------------------------------------------
6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan
pemenang tender terpenuhi; -----------------------------------------------------
6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------
6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan
usaha tidak sehat adalah; ----------------------------------------------------------
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 114 dari 118
6.7.2 Bahwa tindakan terlapor I dengan memberikan syarat contoh buku
sehingga membatasi peserta tender merupakan tindakan yang
menghambat persaingan usaha; --------------------------------------------------
6.7.3 Bahwa tindakan kerjasama di dalam menentukan: Pola Penyusunan
Harga Penawaran; Kesesuaian Dokumen Penawaran oleh terlapor II,
terlapor III, dan terlapor IV merupakan tindakan yang menghambat
persaingan usaha; ------------------------------------------------------------------
6.7.4 Bahwa tindakan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV yang tidak
menyerahkan contoh buku sesuai dengan judul buku yang
dipersyaratkan merupakan tindakan persaingan usaha yang dilakukan
dengan cara tidak jujur; -----------------------------------------------------------
6.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ---------------------------------------
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ---------------------------------------------------------
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi
sampai pada kesimpulan sebagai berikut: --------------------------------------------------------
7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh
terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dibuktikan dengan adanya kesamaan
dokumen pada daftar kuantitas dan harga, adanya kerja sama menyiapkan
dokumen kualifikasi, kesamaan pola dalam penyusunan harga penawaran, dan
kesesuaian dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------
7.2 Bahwa telah terbukti terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor
I dengan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dengan cara mewajibkan peserta
tender untuk memberikan buku contoh pada saat memasukan dokumen
penawaran dan melakukan evaluasi tidak sesuai aturan sebagaimana dalam butir
5 Tentang Hukum; ---------------------------------------------------------------------------
7.3 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh
terlapor I dengan terlapor II, terlapor III, dan terlapor IV dengan menentukan
adanya pemenuhan persyaratan surat dukungan dari penerbit yang dalam
faktanya terlapor I tidak mempersoalkan perbedaan jumlah surat dukungan di
antara terlapor II, terlapor III dan terlapor IV; -------------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 115 dari 118
8. Tentang Pertimbangan Majelis Sebelum Memutus; --------------------------------------
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------------------
8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi
Terlapor sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------
8.1.1 Bahwa majelis komisi menilai terlapor I (Panitia Tender), terlapor II (CV
Budi Utomo), dan terlapor IV (CV Padang Mas) tidak kooperatif dalam
proses persidangan; --------------------------------------------------------------
8.2 Bahwa majelis komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi
terlapor yaitu Terlapor III (PT Madju Medan Cipta) yang telah bersikap baik dan
kooperatif selama proses persidangan;------------------------------------------------
9. Saran Majelis Komisi; ----------------------------------------------------------------------------
Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi perlu memberikan saran
kepada; ------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 Saran Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan; ----------------
Untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip persaingan usaha
yang sehat; --------------------------------------------------------------------------------------
9.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan terlapor I; -----------------
Untuk memberikan sanksi Administratif kepada Terlapor I sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku; -------------------------------------------------------
9.3 Saran Kepada Gubernur Sumatera Utara; --------------------------------------------------
Untuk memberikan teguran kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan atas
tindakan yang tidak profesional dan melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010
dengan mengangkat PPK, Ketua dan anggota Panitia Tender yang tidak
bersertifikat dari LKPP; -----------------------------------------------------------------------
9.4 Saran Kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; -------
Untuk melakukan audit realisasi atas tender Paket 1 dan Paket 13 Perkara a quo
keseluruh sekolah dasar yang menerima buku dari anggaran DAK Kabupaten
Tapanuli Selatan tahun anggaran 2011; -----------------------------------------------------
9.5 Saran Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;-------------------------------------
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 116 dari 118
Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dievaluasi sehingga pelaksanaan tender di
daerah mempunyai cukup waktu; ------------------------------------------------------------
9.6 Saran Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); ---------------------------------------
Untuk melakukan audit khusus terhadap Tender Paket 1 dan Paket 13 yang
berpotensi menimbulkan kerugian negara pada perkara a quo; -------------------------
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------------
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas,
serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
Majelis Komisi: --------------------------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV,
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses
pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun; -----------------------------------
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai
setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan
Usaha); -----------------------------------------------------------------------------------------------
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus
Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -------------
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh
Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 117 dari 118
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------
Bahwa setelah Terlapor II s.d Terlapor IV melakukan pembayaran denda, maka salinan
bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada
hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 oleh Majelis Komisi yang
terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi,
S.H., M.H. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D masing-masing sebagai Anggota
Majelis Komisi, dengan dibantu oleh R. Ari Kusnandar,S.H. dan Jafar Aly Barsyan, S.H.
masing-masing sebagai Panitera.
Ketua Majelis Komisi,
t.t.d
Kamser Lumbanradja, M.B.A.
Anggota Majelis Komisi,
t.t.d
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Anggota Majelis Komisi,
t.t.d
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D
Panitera,
t.t.d
Jafar Aly Barsyan, S.H.
t.t.d
Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.
Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.
SALINAN
halaman 118 dari 118
Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
SKRIPSI
PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT PERAGA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011 (PAKET 1 DAN PAKET 13)
ARDIANSYAH HERVIYAN P.