AD DAN ART KAHMI
description
Transcript of AD DAN ART KAHMI
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
1/30
A K T A
NOTARIS - PPATSARINANDHE, DJ. SH
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RINO. : C-87 HT 03.01 TH. 2001, TANGGAL 21 MARET 2001SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 2S-IX-2001, TANGGAL 31 DESEMBER 2001
PERN YATAAN KEPU rUSAN
MUSYAWAAAH NASIONAL BERSAMA KAH lV II
Tanggal 20 Maret 2010 11
Nomor 21.,- .. , ,SA L1 NAN
.......................................................
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
2/30
PERNYATAAN KEPUTUSANMUSYAWARAH NASIONAL BERSAMA KAHMI
NOMOR : 21.--Pada hari ini, Sabtu tanggal Duapuluh Maret tahuduaribu sepuluh (20-03-2010), pukul sembilan ----nol-nol Waktu Indonesia Barat (09.00.WIB);-Menghadap kepada Saya, SARlNANDHE DJIBRAN, SarjaHukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh pasaksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagiakhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya,Notaris : -------------------------------------------1.- Tuan dokter Abidinsyah Siregar, DHSM., Megiste
Kesehatan, Pimpinan Kolektif Majelis NasionalKAHMI yang akan diuraikan dibawah ini, WargaNegara Indonesia, lahir di Banda Aceh pada --tanggal duapuluh lima Mei tahun seribu -------sembilanratus limapuluh tujuh -----------------(25-05-1957), bertempat tinggal di Jakarta, -Komplek DEPKES, Blok B-7 nomor 16, Rukun -----Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan SunteJaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta -Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---09.5103.250557.0494; ---------------------------
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatasdengan ini terlebih dahulu menjelaskan dalam aktaini : -----------------------------------------------
Bahwa penghadap adalah salah seorang Pimpinan -Kolektif KAHMI yang terpilih dalam MUNAS BERSAMAKAHMI yang berlangsung pada tanggal sepuluh bulOktober tahun duaribu sepuluh (10-10-2010), diJakarta; ------------------------------------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
3/30
I - Bahwa dalam MUNAS KAHMI tersebut selain memilih ---Pimpinan Kolektif KAHMI juga telah memutuskan -----Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAHMI ---- .;adalah sebagai berikut : -------------------------
----------------------- N A M A -------------------------------------------- Pasal 1 --------------------- "TOrganisasi ini bernama Korps Alumni Himpunan --------Mahasiswa Islam, disingkat KAHMI; --------------------------------- WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---------------------------------- Pasal 2 ---------------------KAHMI didirikan di Surakarta tanggal 2 JumadilAkhir 1386 Hijriyah, bertepatan dengan tanggaltujuh belas bulan September tahun sefibu ------------sembilanratus enampuluh enam (17-09-1966), untukwaktuyang tidak ditentukan, dan berkedudukan diIbu Kota Republik Indonesia; ------------------------
ASAS, SIFAT, FUNGSI DAN PERAN, TTJJUAN, TJSAHA --------------------------- Pasal 3 -----------.---------------------------------- AZAS -----------------------Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam berasaskan ----Islam; ------- ------- ------------ -- --.--------- ------------------------------ Pasal 4 -------------------------------------------- SIFAT -----------------------KAHMI adalah organisasi kemasyarakatan yang ---------bersifat independen, kecendekiaan da~ kekeluargaan; ------------------------ Pasal 5 --------------------------------------- FUNGSI DAN PERAN -----------------1.KAHMI berfungsi sebagai wadah berhimpun Alumni ----
I HMI guna menjalin hubungan kemitraan dengan -------, berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan KAHMIi-
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
4/30
----------------------- TUJUAN --------------------------------------------- Pasal 6 -------------------
Terwujudnya cendekiawan muslim yang mampu menjalinhubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam ---rangka perjuangan mewujudkan masyarakat adil dan -makmur yang diridloi Allah SWT.----------------------- Pasal 7 -------------------------------------------- USARA ---------------------Untuk mencapai tujuan KAHMI, dilaksanakan ---------usaha-usaha sebagai berikut : -----------------------1. Berperan aktif membangun kehidupan Islami di
berbagai sektor kegiatan publik dalam rangkamenegakkan aqidah Islamiyah dan membentuk -------masyarakat adil dan makmur yang diridhoi --------Allah SWT;
2. Memelihara dan meningkatkan hubungan silaturahimantar-anggota KAHMI; ------------------------------
3. Menjalin hubungan kerjasama secara profesional -dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkankesejahteraan warga KAHMI dan masyarakat --------Indonesia; ----------------------------------------
4. Melaksanakan kajian dan penelitian di berbagai --I sektor kehidupan masyarakat; ----------------------
, 5. Meningkatkan peran kecendekiaan yang bersifat ---I kritis, profesional, aktual dan terpercaya;--------I 6. Partisipasi aktif dalam mengkritisi dan membentukkebijakan publik berdasarkan kekuatan moral dan -
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
5/30
a. Anggota biasa -------------------------------------b. Anggota luar biasa ------------------------------------------- STRUKTUR PIMPlNAN DAN KEKUASAAN ----------------------------- Pasal 9 ------------------------------------ STRUKTUR KEPEMIMPINAN ---------------Pimpinan KAHMI terdiri dari : -----------------------1. Di tingkat Nasional disebut PimpiI}qn Kolektif -
Majelis Nasional, disingkat PKMN; ---------------2. Di tingkat Propinsi disebut Maj eli-s Wilayah, --
disingkat MW; -------------------_-:::---:---------3. Di tingkat Kabupaten/Kota disebut Majelis Daerah
disingkat MD; ---------------------~~------------4. Di tingkat instansi kerja di dalamll,uar negeri
dapat dibentuk Majelis Rayon, disingkat MR; -------------------------- Pasal 10 ------------------------------------- STRUKTUR KEKUASAAN ---------------1. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah ---
Nasional KAHMI, disingkat MUNAS; -~--------------2. Di tingkat Wilayah, kekuasaan tertjnggi dipegang
oleh Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL; -----3. Di tingkat Daerah, kekuasaan tertinggi dipegang
oleh Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA; -------i . :J,4. Di tingkat instansi kerja di dalam atau luar ---
negeri kekuasaan tertinggi dipegang" oleh -.-.----Musyawarah Anggota Rayon, disingka~. MUSRA; -----
---------------------- Pasa1 11 ------------------------------------------- KEPUTUSAN -----~--------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
6/30
- - - - - - - - - - Pasa1 12 ---------------------~ 1 ~ . ~ : : ~ : : : : : :. : : : n ~ : : : a : : " : : - : : : : : : - : : : : : -I dibentuk Majelis Pakar, sesuai dengan kebutuhan;2. Majelis Pakar Nasional, Wilayah, dan Daerah ----
berfungsi memberikan pendapat, usul dan saran -dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan atau ----profesi kepada Pimpinan Kolektif Majelis -------Nasional dan Majelis Wilayah atau Daerah, dalamrangka melaksanakan berbagai kebijakan, ---------pengendalian, pengawasan, dan koordinasi -------strategis berdasarkan kajian ilmiah yang perlu -disikapi oleh KAHMI; -------:---------------------
3. Ketentuan mengenai Majelis Pakar diatur dalam --. 1 Pedoman Organisasi yang ditetapkan oleh Pimpinan
Kolektif Majelis Nasional; --------------------------------------------- Pasal 13 -------------------------------------- MAJELIS PENASEHAT ----------------1. Di tingkat nasional, wilayah dan daerah dapat --
2. Ketentuan mengenai Majelis Penasihat d~atur dalamPedoman Organisasi yang ditetapkan oleh PimpinanKolektif Majelis Nasional KAHMI; -----------------
---------------------- Pasal 14 ----~~---------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
7/30
~Ketentuan mengenai lembaga otQnom diatur dalam -----
I Pedoman Organisasi yang ditetapkan oleh Pimpinan ---Kolektif Majelis Nasional; -------------------------KEKAYAANPasa~ 15
Kekayaan organisasi diperolehdari : ----------------1. luran anggota -------------------------------------2. Sumbangan yang tidak mengikat ---------------------3. Usaha lain yang syah dan halal---------------------------------- ATRIBUT ORGANISASI KAHMI ----------------------------------- Pasal 16 ---------------------1. Atribut organisasi KAHMl terdiri dari : ----------
a. Lambang; ---------------------------------------b. Bendera; ---------------------------------------c .Pa taka; ---------------------------------------d. Papan Nama; --------------------------------e. Kop Surat; -------------------------------------f. stempel; --------------------------------------g. Kartu Anggota; ----------------:.::-_----------------h. Hymne; -----------------------------------------i.Mars; -------------------------------------------
2. Atribut organisasi KAHMl ditetapk9.p oleh ---------I Musyawarah Nasional. ----------------------------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ---------------- DAN ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN --
'H'"
---------------------- Pasal 17 ---------------------Perubahan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga --KAHMI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.---------------------- Pasal 18 ---------------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
8/30
Deklarasi Musyawarah Alumni HMI yang dideklarasikan----------- DEKLARASI MUSYAWARAH ALUMNI HMI -------
di Surakarta tanggal 15 September 1966, merupakanbagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KAHMIini. ---------------------------------------------------------------------- Pasal 20 --------------------------------------- KODE ETIK KAHMI ------------------Selain AD/ART sebagai pedoman bagi anggota KAHMI, -diberlakukan Kode Etik KAHMI, hasil Musyawarah KAHMse-Indonesia di Cipayung tertanggal duapuluh enam -Mei tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga ----(26-05-1973). ------------------------------------------------------------- Pasal 21 ------------------------------------------- PENUTUP ----------------------Hql-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar iniakan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidakbertentangan dengan Anggaran Dasar.-------------------Kemudian Organisasi ini memakai anggaran rumah ---tangga sebagai berikut : ------------------------------------------ ANGGARAN RUMAH TANGGA ------------------------------------- Pasal 1 ------------------------------------------ KEANGGOTAAN -------------------1.Anggota biasa adalah Alumni Himpunan Mahasiswa --
Islam sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga HMI ----------------------------------------
2.Anggota luar biasa adalah umat Islam yang berjasamembantu kemajuan dan kemaslahatan 'KAHMI, yang --
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
9/30
----------------------- Pasal 3 ------------------------------------- HAK DAN KEWAJlBAN ----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A l < ANGGOTA ----------------.,..--1.Anggota biasa mempunyai hak meng~luarkan pendapat,-
mengajukan usul atau pertanyaan secara lisan atau -tertulis kepada Pimpinan Kolektif Majelis ---------Nasional dan Majelis Wilayah/DaeJ:ab/Rayon. --------
2.Anggota blasa mempunyal hak untuk memlllh dan -----
1dipilih menj adi Pimpinan Kolektif Maj'elis Nasional-dan Majelis Wilayah/Daerah/Rayon;~~----~-----------
3.Anggota luar biasa mempunyai hak mengajukan saran -atau usul dan pertanyaan kepada PimpinanKolektifMajelis Nasional dan Majelis WilaYfl,b/Daerah/Rayon-secara lisan atau tertulis.------------------------
----------------------- Pasal 4 --------------------------------------- KEWAJIBAN ANGGOTA ----------------1.Membayar uang iuran anggota, yang besaran ---------I , nominalnya ditetapkan oleh Pimpinan Kolektif ------Majelis Nasional KAHMI; ---------------------------2.Menjaga nama baik KAHMI; --------------------------3.Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan KAHMI; ------------ STRUKTUR PIMPINAN DAN KEKUASAAN -------------------------------- Pasal 5 ------------------------------------ STRUKTUR KEPEMIMPINAN ------------------------ PIMPINAN KOLEKTIF MAJELIS NASIONAL -------Pimpinan Kolektif Majelis Nasional adalah badan -----yang melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -Tangga dan menentukan kebijakan dalam menjalankan ---roda organisasl KAHMI secara naslonal.-------------------------------------- Pasal 6 ---------------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
10/30
Masa jabatan Pimpinan Kolektif Majelis Nasional --adalah 3 (tiga) tahun untuk periode 2009-2012; --------------------------- Pasal 8 --------------------Pimpinan Kolektif Majelis Nasional terpilih, ------menjalankan tugasnya segera setelah dilantik -----dengan cara mengucapkan ikrar yang dipandu oleh --Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional.---------------------------------------- Pasal 9 --------------------Komposisi kepengurusan Pimpinan Kolektif Majelis -Nasional KAHMI : ------------------------------------1. Pimpinan Kolektif Majelis Nasional terdiri dari
6 (enam) orang anggota yang dipimpin oleh ------seorang Ketua Harian yang ditetapkan secara ----bergilir, masing-masing 6 (enam) bulan, di -----antara anggota Pimpinan Kolektif tersebut. -----
2. Dalam pengambilan keputusan, Ketua Harian diberikewenangan penuh untuk menjalankan kebijakan ---harian organisasi sesuai dengan AD/ART.-----------Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris -Jenderal, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara,-Kepala dan anggota Departemen-Departemen --------diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan --------Kolektif Majelis Nasional KAHMI berdasarkan ----rekomendasi Rapat Pleno Pimpinan Kolektif ------Majelis Nasional KAHMI.---------------------------
1 4 . Di tingkat nasional Pimpinan Kolektif Majelis --Nasional membentuk lembaga-lembaga' otonom -------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
11/30
~-Ketua Forum Alumni HMI Wati (Forhati) nasional ---adalah anggota ex officcio dalam Pimpinan --------Kolektif Majelis Nasional KAHMI --,---------------- J;.
---------------------- Pasal 10 ---------------------1.Pimpinan Kolektif Majelis Nas~onal membentuk ------
Koordinator Wilayah yang bertugas melakukan -------koordinasi antar wilayah dalam wilayah ------------
, regionalnya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ = ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - -2. Fungsi dan tugas Koordinator II'Hlayah diatur -------
I dalam Pedoman Organisasi yang dttetapkan oleh -----Pimpinan Kolektif Maj elis Nasi.oriai ..------------------------------------- Pasal 11 ---------------------1.Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Majelis Nasional ----
I ::::~u::~~p:~::-~::~:::~-~::~~:~~~-~::~:::~~-======2.Peserta Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Majelis -----
Nasional KAHMI terdiri dari 6 (enam)anggota -----Pimpinan Kolektif Majelis Nasional'lpSekretaris ----Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, -----Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara, Kepala ----dan anggota Departemen-Departemen, Direktur -------Lembaga-lembaga otonom, Koordinator Wilayah, ------Ketua FORHATI Nasional, Ketua dan Sekretaris ------Majelis Pakar dan Majelis PeriasLhat, --------------
3.Rapat Koordinasi Nasional disingkat Rakornas, -----diselenggarakan minimal sekali dalam satu periode -kepengurusan yang dihadiri oleh seluruh unsur -----
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
12/30
kepengurusan Pimpinan Kolektif Majelis ------------
~Ketentuan mengenai Rapat Koordinasi Nasional ---diatur dalam Pedoman Organisasi Pimpinan KolektiMajelis Nasional.----------~---------------------
---------------------- Pasal 12 -------------------
Pimpinan Kolektif Majelis Nasional bertanggung ---jawab kepada Musyawarah Nasional.------------------------------------------ Pasal 13 ------------------------------------- MAJELIS WILAYAH ----------~----Komposisi kepengurusan Majelis Wilayah dapat : ---1.Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua Umum,
Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, ------------------Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan ------Bendahara-Bendahara, Kepala-Kepala Biro, -------Anggota Biro dan Direktur-Direktur Lembaga OtonoQtau ----~---------------------------------------
2.Berbentuk Presidium terdiri dari 5 (lima) oranganggota Presidium yang dipimpinoleh seorang ---Ketua Harian yang ditetapkan secara bergilir diantara anggota Presidium tersebut, Sekretaris --Umum dan Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum -dan Bendahara-Bendahara, Kepala-Kepala Biro, ---Anggota Biro dan Direktur-Direktur Lembaga -----Otonom; atau ------------------------------------
3.Bentuk lain yang disetujui oleh Musyawarah -----I Wilayah; ----------------------------------------4.Ketua FORHATI Wilayah adalah anggota ex OfficcioI dalam kepengurusan Majelis Wilayah ..------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
13/30
Yang dapat dipilih menjadi pengurus Majelis ---------Wilayah adalah anggota biasa. --------------------------------------------- Pasal 16,---------------------Susunan kepengurusan Majelis Wilayah disahkan oleh -Pimpinan Kolektif Majelis Nasional berdasarkan ------hasil Musyawarah Wilayah; ------------------------------------------------- Pasal 17 ---------------------Masa jabatan Majelis Wilayah adalah 5 (lima) tahun,.----------------------- Pasal 18 ---------------------Majelis Wilayah menjalankan tuqa snya, segera --------setelah disahkan dan dilantik dengan cara -----------mengucapkan ikrar yang dipandu oleh Pim]:Sinan--------Kolektif Majelis Nasional. -------:----:--:--------,------------------------- Pasal 19 ---------------------1. Rapat Plene Majelis Wilayah me rupaken-i i.nstan s.i ---
tertinggi pengambil keputusan diJJngkat Wilayah.--2. Peserta Rapat Pleno Majelis Wilayah terdiri dari -
semua unsur kepengurusan Majelis Wilayah-,,---------sebagaimana termaktub dalam pasal,)..)~ayat ---------(1) / ayat (2). -----------------------------------
---------------------- Pasal 20 -------------. -------1.Rapat Keordinasi Wilayah disingkat..,..!~~korwil,-----
diselenggarakan minimal sekali dalam satu periodekepengurusan dihadiri oleh semua unaur ----".-------kepengurusan Majelis Wilayah/pesert~ Rapat --------Pleno sebagaimana termaktub dalam pasal 19 ayat --(2) dan utusan dari Majelis Daerah m~sing-masing3 (tiga) orang. -----------------------------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
14/30
Majelis Wilayah bertanggung jawab kepada MusyawarahWilayah. ------------------------------------------------------------------ Pasal 22 ---------------------------------------- MAJELIS DAERAH -----------------Komposisi Kepengurusan Majelis Daerah dapat: ------1.Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua Umum,
Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, ---------------------Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umum dan -------Bendahara-Bendahara, Kepala-Kepala Bidang, ------Anggota Bidang dan Direktur-Direktur Lembaga ----Otonom; atau --------------------------------------
2.Berbentuk Presidium terdiri dari 5 (lima) oranganggota Presidium yang dipimpin oleh seorangKetua Harian yang ditetapkan secara bergilir diantara anggota Presidium tersebut, Sekretaris ---Umum dan Sekretaris-Sekretaris, Bendahara Umumdan Bendahara-Bendahara, Kepala-Kepala Bidang,Anggota Bidang dan Direktur-Direktur Lembaga ----Otonom; atau --------------------------------------
3.Bentuk lain yang disetujui Musyawarah Daerah. ---4.Ketua FORHATI Daerah adalah anggota ex Officcio -
kepengurusan Majelis Daerah. -------------------------------------------- Pasal 23 ---------------------Majelis Daerah berkedudukan di ibukota -------------Kabupaten/Kota, dapat dibentuk dengan mengadakan --rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya ----25 (duapuluh lima) orang.--------------~-------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
15/30
Yang dapat dipilih menjadi pengurus Majelis Daerah --adalah anggota biasa. ----------------------------------------------------- Pasal 26 ---------------------1. Susunan kepengurusan Mejelis Daerah disahkan ------
oleh Majelis Wilayah berdasarkan hasil Musyawarah -Daerah; -------------------------------------------.
2. Apabila Majelis Wilayah belum terbentuk, maka -----Maj elis Daerah disahkan oleh Pimpinan KoLek+ i.f ----Majelis Nasional berdasarkan hasil-Musyawarah ------
t Daerah;---------------------- Pasal 27 ---------------------Masa jabatan Majelis Daerah 5 (lima) tahun,----------"---------------------- Pasal 28 ---------------------Majelis Daerah menjalankan tugasnya segera setelah --disahkan dan dilantik dengan cara meng-ucapkan ikrar -yang dipandu oleh Majelis Wilayah atau Pimpinan -----1 ,; -. :; '- . -Kolektif Majelis Nasional; ------------------------------------------------ Pasal 29 ------.------------------------------------ RAPAT PLENO -------------------1. Majelis Daerah merupakan instansi pengambil -------
keputusan tertinggi di tingkat Daerah. ------------2. Peserta Rapat Pleno Majelis Daerah0terdiri dari ---semua unsur kepengurusan Majelis Daerah -----------
sebagaimana termaktub dalam pasal 22 ayat ---------(1) / ayat (2). -----------------------------------
---------------------- Pasal 30 ---------------------1.Rapat Koordinasi Daerah disingkat Rakorda, --------
diselenggarakan minimal sekali dalam satu periode -kepengurusan dihadiri semua unsur kepengurusan
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
16/30
~etentuan mengenai Rapat Koordinasi Daerah -----I : : : : : : s d ~ ~ : : a : ~ d : : : : _ ~ : ~ : : ~ : : : ~ _ ~---------------------- Pasal 31 -------------------Majelis Daerah bertanggung jawab kepada MusyawarahDaerah. ----------------------------------------------------------------- Pasal 32 --------------------------------------- MAJELIS RAYON ----------------Komposisi Kepengurusan Majelis Rayon dapat: ------1.Berbentuk Presidensial terdiri dari Ketua, -----
Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil -----Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, --------Kepala-Kepala Seksi dan Anggota Seksi; atau ----
2.Berbentuk Presidium terdiri dari 3 (tiga) oranganggota Presidium yang dipimpin oleh seorang KetHarian yang ditetapkan secara bergilir di antaraanggota Presidium tersebut, Sekretaris dan WakilSekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, ----Kepala-Kepala Seksi dan Anggota Seksi; atau ----
3.Bentuk lain yang disetujui oleh Musyawarah Rayon.---------------------- Pasal 33 --------------------Majelis Rayon berkedudukan di alamat kantor -------instansi yang bersangkutan, dapat dibentuk denganmengadakan rapat anggota yang dihadiri --------~~--sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang ----------------------------------- Pasa1 34 ---------------------Yang dapat dipilih menjadi pengurus M~jelis Rayon -
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
17/30
I~susunan kepengurusan Majelis Rayon di dalam ------. 'negeri disahkan oleh Majelis Wilayah/Daerah ------
berdasarkan hasil Musyawarah-Rayon ----------------I---------------------- Pasal 36 ---------------------Masa jabatan Majelis Rayon 5 (lima) tahun_ ---------------- ------ ---------- Pasal' 37---------------------Majelis Rayon menjalankan tugasnya segera setelah --disahkan dan dilantik dengan cara mengucapkan ikraryang dipandu oleh Pimpinan Kolektif Majelis ---------Nasional, Majelis Wilayah/Daerah. ----------------------------------------- Pasal $8 ---------------------1. Rapat Pleno Rayon merupakaninstansi pengambil --
keputusan tertinggi dalam MaJ~lis Rayon.2. Peserta Rapat Pleno Majelis Rayon adalah semua
unsur kepengurusan sebagaimana termaktub dalampasal 32 ayat (1) / ayat (2). ---------------------
---------------------- Pasal 39 ---------------------Majelis Rayon bertanggung jawab kepaclaNusyawarah --Rayon. ---- ----- ----- ---------- ----- -c:.-:;--- ---- - ---- -------------------- STRUKTUR KEKUASAAN -------------------------------------- Pasal 40 ------------------------------------- MUSYAWARAH NASIONAL ---------------1. Musyawarah Nasional memegang kekuasaan tertinggiI organisasi KAHMI; ------------------------.--------2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh ---------~Pimpinan Kolektif Majelis NasionaL; ------------------------------------ Pasal 41 ---------~-----------Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Pimpinan -----
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
18/30
l;.Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional --dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal -42 ayat 1;
3.Musyawarah Nasional yang dimaksud dalam ayat 2 -pasal ini disebut Musyawarah Nasional Luar Biasadisingkat Munaslub, yang diselenggarakan jika --dikehendaki oleh 2/3 jumlah Majelis Wilayah danMajelis Daerah; -----------------------------------
4.Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakanapabila : -----------------------------------------a. Pimpinan Kolektif Majelis Nasional melakukan
pelanggaran terhadap AD/ART KAHMI dan atau; -b. Pimpinan Kolektif Majelis Nasional melakukan
tinda~ pidana yang sudah dinyatakan dengan ---putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan -hukum tetap dan atau; --------------------------
c. Pimpinan Kolektif Majelis Nasional tidak -----melaksanakan hasil-hasil Musyawarah Nasionaldan keputusan-keputusan organisasi lainnya ---tanpa alasan yang dapat diterima; -------------
---------------------- Pasal 43 ------~--------------Kekuasaan/wewenang Musyawarah Nasional : -----------1. Meminta Pertanggung jawaban Pimpinan Kolektif --
Majelis Nasional dalam masa jabatannya; ---------2. Menetapkan, dan apabila dianggap pe.r:):_~elakukan
penyempurnaan, AD/ART KAHMI; ----------------------3. Menetapkan Program Kerja Nasional dan-ketetapan
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
19/30
~anisme pelaksanaan Musyawarah Nasional : -------I 1.Pimpinan Sidang Musyawarah Nasi6nal dipilih dariI dan oleh peserta Musyawarah Nasional; ------------2. Sebelum pimpinan sidang terpilih ditetapkan, ----
Musyawarah Nasional dipimpin oleh Steering ------Committee; --------------------~=----------------
3.Musyawarah Nasional dinyatakan s_ap_apabila ------dihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh tambah(satu) dari jumlah Majelis Wilayah dan Daerah;
4.Peserta Musyawarah Nasional tel?9Ari dari : ------a. Pimpinan Kolektif Majelis Nasional; ----------b. Utusan dari Majelis Wilayah dan-Dae-ra-h -------
masing-masing sebanyak 2 (duaL orang ; --------c. Peninjau dan undangan atas persetujuan -------
Pimpinan Kolektif Maj elis Na si.onaLs- c:---------5.Hak peserta
a.Hak bicara; -------------------------------------b.Pimpinan Kolektif Majelis Nasional, Majelis -
Wilayah dan Daerah masing-masing mempunyai ---?5....hak 1 (satu) suara; -----------------------------
c.Majelis Daerah Persiapan hanya pnnyahak bicara6.Setelah pengesahan Ketetapan Pertan~gung jawaban
Pimpinan Kolektif Majelis Nasional, maka PimpinanKolektif Majelis Nasional t.ersebu t.ad.i.nyat.a kan ---
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
20/30
Musyawarah Wilayah adalah Musyawarah yang dihadirioleh Majelis Wilayah dan utusan Majelis Daerah; ------------------------ Pasal 47 --------------------1. Musyawarah Wilayah diadakan 5 (lima) tahun sekal2. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Wilayah ---dapat diadakan menyimpang dari ketentuan -------
pasal 47 ayat 1; ----------------------------------3. Musyawarah Wilayah yang dimaksud dalam ayat 2 --
disebut ini disebut Musyawarah Wilayah Luar Biasdisingkat Muswilub, yang diselenggarakan jika --dikehendaki oleh 2/3 jumlah Majelis Daerah; ----
4. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakanapabila : -----------------------------------------a. Majelis Wilayah melakukan pelanggaran terhadapi AD/ART KAHMI dan atau; ------------------------b. Majelis Wilayah melakukan tindak pidana yang
sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan, -yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau;
c. Majelis Wilayah tidak melaksanakan hasil-hasilMusyawarah Wilayah dan keputusan-keputusan ---organisasi lainnya tanpa alasan yang dapat ---diterima; --------------------------------------
---------------------- Pasal 48 --------------------Kekuasaan/wewenang Musyawarah Wilayah : ------------1.Meminta Pertanggung jawaban Majelis Wilayah dalam
masa jabatannya; ----------------------------------2.Menetapkan Program Kerja Wilayah; --~-------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
21/30
, 1.Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah dipilih dari -I dan oleh peserta Musyawarah Wilayah; -------------I 2.Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila -------Idihadiri oleh sekurang-kurangnya separoh ---------tambah 1 (satu) dari jumlah Maj~lis Daerah; -----
3.Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :--------a.Majelis Wilayah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r -b.Utusan dari Majelis Daerah masing-masing 3 ---
I (tiga) orang; --------------------c. Peninjau dan undangan atas per..~tujuaD Majelis,Wilayah; ---------------------------------------
Hak peserta Musyawarah Wilayah : ------------------a. Hak bicara; ------------------- __= : : : : . _ _. - - - - - - - - - - - -b.Majelis Wilayah/Daerah masing-masing mempunyaiI hak 1 (satu) suara; -----------~-----------------c.Majelis Daerah Persiapan hanya p'~~ya hak bicara
5.Setelah pengesahan Ketetapan Pertanggung jawabanMajelis Wilayah, maka Majelis Wilayah tersebut --dinyatakan demisioner; -----------:----------------
---------------------- Pasal 50 -------------------------------------- MUSYAWARAH DAERAH ~----------------1.Musyawarah Daerah memegang kekuasa.?-n tertinggi --
di tingkat daerah; --------------------------------2.Musyawarah Daerah dilaksanakan oleh Majelis -----
Daerah; ----------------------------------------------------------------- Pasal 51 ---------------------Musyawarah Daerah adalah Musyawarah yang dihadiri -oleh Majelis Daerah, utusan Majelis Rayon, dan atau
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
22/30
~ Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Daerah dapadiadakan menyimpang dari ketentuan pasal 52 ----ayat Ii -------------------------------------------
3. Musyawarah Daerah yang dimaksud dalam ayat 2 ---pasal ini disebut Musyawarah Daerah Luar Biasajyang diselenggarakan jika dikehendaki oleh 2/3 -dari jumlah anggotai
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakanapabila :a. Majelis Daerah melakukan pelanggaran terhadap/i ~n/~R~ K~UMT n~n ~r~ll~ -------------------------. . . . . . . . " . . . . . . . . . . _ . . . . ~ . . . ~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . ,
b. Majelis Daerah melakukan tindak pidana ~angsudah dinyatakan dengan putusan pengadilan, -yang mempunyai kekuatan hukum pastil ---------
c. Majelis Daerah tidak melaksanakan hasil-hasilMusyawarah Daerah dan keputusan-keputusan ----organisasi lainnya; ----------------------------
---------------------- Pasal 53 ---------------------Kekuasaan/wewenang Musyawarah Daerah : -------------1. Meminta Pertanggung jawaban Majelis Daerah dalam
masa jabatannyai ----------------------------------2. Menetapkan Program Kerja Majelis D~erah; --------3. Menetapkan Tata tertib pemilihan Majelis Daerah;4. Memilih dan Menetapkan Majelis Daerahr ----------5. Menetapkan Ketetapan-ketetapan lain sesuai ------
kebutuhan Daerah setempat; -----------------------------------~---------- Pasal 54 ---~-----------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
23/30
~ri jumlah anggota yang terdaftar pada Majelis ---I Daerah yang bersangkutan; -------------------------
3. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari : ----------a. Majelis Daerah; -----------~--------------------b. Utusan Majelis Rayon 3 (tiga) orang dan at au ---
anggota KAHMI yang terdaftarpada Maj elis ------Daerah yang bersangkutan; ----:-:-------------------
\c. Peninjau dan undangan atas persetujuan Majelis -I Daerah; --------------------~-----------------4. Hak peserta :
a. Hak bicara;b. Majelis Daerah dan Majelis Rayon-dan atau ----
anggota KAHMI yang terdaftar pl:.ciaajelis ------Daerah yang bersangkutan, masing-masing --------mempunya i. hak 1 (satu) suara; ~.-.----------------
5.Setelah pengesahan ketetapan pert~~ggung jawaban --Majelis Daerah, maka Majelis Daerah tersebut -----dinyatakan demisioner; ---------~~~.----------------
---------------------- Pasal 55 -------------------------------------- MUSYAWARAH RAYON ------------------1. Musyawarah Rayon memegang kekuasaanterti-nggi -----
I di tingkat instansi kerja di daJ}lm/111arnegeri; ---2. Musyawarah Rayon diselenggarakan oleh oleh --------I Majelis Rayon ; ---------------~------. --~------------------------------- Pasal 56 ---------------------Musyawarah Rayon adalah Musyawarahyang dihadiri -~--oleh Majelis Rayon dan anggota KAHMI seteinpat--=---------------------------- Pasal 57 -------------~-------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
24/30
- r : : : : : ~ : n : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : _ ~ ~ ~ : ~ : : ~ : ~ ~ _ : ~ : ~ _ ~ ~ ~ _ ~ : : ~ _ ~4. Musyawarah Rayon Luar Biasa dapat dilaksanakan -apabila : -----------------------------------------a. Majelis Rayon melakukan pelanggaran terhadap -
AD/ART KAHMI dan atau; -------------------------b. Majelis Rayon melakukan tindak pidana yang
sudah dinyatakan dengan putusan pengadilan,yang mempunyai kekuatan hukum pasti; ----------
I c. Majelis Rayon tidak melaksanakan hasil-hasil -Musyawarah Daerah dan keputusan-keputusan ----organisasi lainnya; -------------------------------------------------- Pasal 58 -------------------
Kekuasaan/wewenang Musyawarah Rayon: ----------------l~Meminta Pertanggung jawaban Majelis Rayon dalam
masa jabatannya; ----------------------------------2. Menetapkan Program Kerja Majelis Rayon; ---------3. Menetapkan Tata tertib pemilihan Maj elis Rayon;4. Memilih dan Menetapkan Majelis Rayon; -----~~-----5. Menetapkan ketetapan-ketetapan lain sesuai ------
kebutuhan Rayon setempat: ----------------------------------------------- Pasal 59 --------------------Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Rayon: -------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
25/30
~peninjau dan undangan atas persetujuan Majelis -I Rayon; -----------------------------------------I 4. Hak peserta Musyawarah Rayon :--------------------a.Hak bicara; ----------------~~:------------------
b.Majelis Rayon, dan anggota Rayon yang -----------bersangkutan masing-masing mempunyai~~------------hak 1(satu) suara; ---------.,:::._-.------------------
5. Setelah pengesahan ketetapan pertanggung jawaban --
I ' Majelis Rayon, maka Majelis Rayontersebut -------dinyatakan demisioner; -------------------------------------------------- Pasal 60 ------------------------------------------ PEMBUBARAN -~------------------1. Pembubaran KAHMI hanya dapat dil~kukan oleh -------
Musyawarah Nasional yang khusus dilakukan untuk ---itu; ----------------------------~---------------I 2. Musyawarah Nasional Pembubaran KAf"gg, harus -------dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Maj~lis Wilayah -----dan Daerah dan disetujui 2/3 dari pe$erta~--------Musyawarah Nasional yang hadir; -------------------s_
3. Sesudah K~HMI dinyatakan/ditetapkan unt.uk ---------dibubarkan dibentuk Tim Likuidasi;~----------------
4. Kekayaan organisasi dihibahkan ke~~da Badan -------Sosial atau organisasi yang mempunyai maksud dan --tuj uan yang sejalan dengan KAHMI, ..yang ------------dilaksanakan oleh Badan Likuidasi;.,----------------
---------------------- PENUTUl? ------------------------------------------- Pasal '61 ----- ..,...---------------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
26/30
~raturan Organisasi yang di bawah tidak bolehI bertentangan dengan yang di atasnya; ------------I 3. Peraturan Organisasi KAHMI yang berlaku adalahperaturan yang belum pernah dicabut dan/ataudirubah oleh peraturan-peraturan yang setara atdi atasnya; ---------------------------------------I , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasal 621 1 . Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran ---
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diaturdi dalam Pedoman Organisasi yang ditetapkanoleh Rapat Pleno Pimpinan Kolektif Majelis -Nasional atau Majelis Wilayah/Daerah --------berdasarkan struktur kewenangan masing-masingPedoman Organisasi tersebut. -----------------
I 2. Susunan Pengurus Harian Pimpinan Kolektif --Majelis Nasional KAHMI untuk Masa Bakti ----2009-2012 adalah sebagai berikut : ----------A. PIMPINAN KOLEKTIF :-Doktorandus ANAS ----I URBAN INGRUM --------Master of s~ence; --
-VIVA YOGA MAULADI, -I Master of sience; ---I -Doktor HARRY AZHAR ---I AZIZ, Master of Art;-dokter ABIDINSYAH ---SIREGAR, DHSM, Master
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
27/30
l B . SEKRETARIS ----------------------------------I JENDERAL ----------- :-NURMANSYAH E. -------TANJUNG, Sarjana ----
-Wakil Sekretaris --------------------------I Jenderal ---------- :-Doktoraftdus ---------FAKHRURROZI ASNAWI; -'"'7-D~f~orandus RAMLI ---
r KAMIDIN; -------------Doktorandus ABUBAKAR-~.I H~E~~~ING; ----------Doktoranda NURCAHAYA-T~DANG MY, SmHk.,---
-dokter SUKARLIONOi ---Doktorandus AHMAD ---I ADIB ZAIN; -----------Doktorandus FATAH ---I YASIN; --------------~Doktor Ineinyur -----FANSHURULLAH ASA, ---Master Teknik; ------
-doktor RENI ---------I MARLINAWATIi --------
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
28/30
f c. BENDAHARA UMUMI -Doktorandus -------{Manimbang Kahariady
------:BAMBANG SOESATYO, --Sarjana Ekonomi, ---Master of Businnes -Administration; ----I Bendahara --------- :-ILHAM NOER PUTRI ----
I HATTAr Sarjana HukumI -Doktorandus ---------I DARMAYANTO; ---------I -RUSLIM SEMBIRING, --I Sarjana Ekonomi; ---
I -Insinyur MASHUDI, --
I Master of Businnes -Administration; ------NURHADI MUSAWIR, ----Administration; -----
I -Doktorandus HAWELLYI E - BACHTIAR; --------I -BANTA AYUSAN, -------I Sarjana Ekonomi; ----I -MESTARIANI RABIE, ---I Sarjana Hukum; ------I . .-Doktoranda DIANA
Master of Businnes -
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
29/30
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilihtempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----tindakan lain yang mungkin d.ipe rLuka n , ------
------------------- DEMIKIAN AKTA INI --------------~Dibuat dan diselesaikan di BekasLpada jam, hari,tanggal, bulan dan tahun seperti ~isebutkan pada --bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : --------Nona SUMARIYAH, lahir di Purworejo pada tanggal --sembilanbelas Maret tahun seribu sembilanratus ---tujuhpuluh sembilan (19-03-1979), bertempat tinggadiBekasi, Trias Estate Blok H 1 Nomor 16 I RukunTetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan wanasari,Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, pemegang Kar
Akta Pendirian ini mendapatp_engesahan ataudidaftarkan pada instansi yang berwenang. --Pengurus Organisasi danbaik bersama-sama maupun s~D9iri-sendiri ---dengan hak untuk memindahkan kekuasaan inikepada orang lain dikuasakanuntuk memohonpengesahan dan atau pendaft'i',;t:sin_tas AnggaranDasar dan anggaran rumah tangga ini kepada -instansi yang berwenang dan-untuk membuatpengubahan dan atau t.ambahanjda Lam bentukyang bagaimanapun juga yang diperlukan untukmemperoleh pengesahan tersebut dan untuk ----mengajukan serta menandatang,~",nisemua
-
5/14/2018 AD DAN ART KAHMI
30/30
Kabupaten Bekasi, pernegang Kartu Tanda Penduduk ----Nomor 10.1203.260882.1003; keduanya Karyawan Kantor-Notaris, sebagai para saksi ; ----------------------
'-segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -------Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ------ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap -----tersebut, para saksi dan saya, Notaris.-Dibuat dengan tidak memakai perubahan.
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---Isernpurna. --------------------------------------diberikan sebagai salinan yang sarna bunyinya. -I Bekasi, duapuluh
-~-----------Maret duaribu sepuluh. -----(20-03-2010) ---------------
, SH.-