AD-ART dan PO PPGT.pdf
-
Upload
yance-liling -
Category
Documents
-
view
2.312 -
download
456
Transcript of AD-ART dan PO PPGT.pdf
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
1/61
PP.001
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA
AMANDEMEN KONGRES XIII SERITI 7 NOPEMBER 2013)
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah bagian
integral dari Gereja Toraja, yaitu gereja yang merupakan persekutuan orang-orang
yang dipanggil dan beriman kepada Yesus Kristus, dan mengaku bahwa Yesus Kristus
Itulah Tuhan dan Juruslamat, sebagaimana disaksikan dalam Alkitab, Perjanjian Lama
dan Perjanjian Baru. Persekutuan ini adalah kudus, am dan rasuli. Kudus karenadipanggil dan dipilih Tuhan dari dalam dunia. Am karena merupakan wujud
persekutuan keseluruhan umat Allah sebagai satu tubuh, dan Kristus sebagai
kepalanya. Rasuli karena diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan
kepada semua ciptaan.
Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah generasi masa
kini dan masa depan Gereja serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Persekutuan
Pemuda Gereja Toraja adalah warga gereja yang sadar dan bertanggungjawab akantugas dan panggilannya di tengah-tengah gereja, masyarakat dan alam semesta.
Persekutuan Pemuda Gereja Toraja melaksanakan panggilan persekutuan, pelayanan
dan kesaksian sebagai penampakan iman dan pengharapannya kepada Tuhan yang
terwujud dalam kasih dan pelayanan kepada sesama, tanpa sekat, tanpa batas dan
tanpa pamrih. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasarbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja
mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing namunkeduanya merupakan mitra sejajar yang saling menghormati, saling mengingatkan dan
saling membantu.
Bahwa sesungguhnya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja adalah pelayan
Tuhan di tengah-tengah dunia, yang diutus ke dalam dunia untuk menyatakan damai
sejahtera bagi semua ciptaan. Dalam menyatakan tugas panggilannya, maka pada
tanggal 11 Desember 1962, dibentuklah wadah pelayanan dan kaderisasi pemuda
Gereja Toraja yang diberi nama Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, sebagai
Organisasi Intra Gerejawi yang pertama dalam Gereja Toraja. Bahwa untukmemelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan dan pengkaderan dalam wadah
tersebut, maka disusunlah konstitusi dasar organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga PPGT.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
2/61
PP.001
ANGGARAN DASAR
Pasal 1
NAMA
Nama organisasi ini adalah Persekutuan Pemuda Gereja Toraja disingkat PPGT.
Pasal 2
WAKTU DAN KEDUDUKAN
1. PPGT didirikan pada tanggal 11 Desember 1962 untuk waktu yang tidak
ditentukan.
2. PPGT berkedudukan di tempat-tempat di mana Gereja Toraja ada.
3. Pengurus Pusat PPGT berkedudukan di tempat dimana Badan Pekerja Sinode(BPS) Gereja Toraja berada.
Pasal 3
PENGAKUAN
PPGT mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat dunia, Kepala
Gereja, sumber kebenaran dan hidup sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru, sebagaimana tercantum dalam Pengakuan Gereja Toraja.
Pasal 4
AZAS
Dalam terang pengakuan seperti tercantum pada pasal 3, maka dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara PPGT berazaskan Pancasila.
Pasal 5
TUJUAN
PPGT bertujuan mewujudkan warga gereja yang sadar dan bertanggungjawabterhadap tugas dan panggilannya ditengah-tengah gereja, masyarakat dan alam
semesta.
Pasal 6
M I S I
Untuk mewujudkan tujuan PPGT, maka Misi PPGT adalah bersekutu, bersaksi dan
melayani, yang dijabarkan dalam bentuk-bentuk pelayanan gerejawi.
Pasal 7STATUS
PPGT adalah salah satu wadah pelayanan kelompok kategorial dalam Gereja Toraja
dengan status Organisasi Intra Gerejawi.
Pasal 8
BENTUK DAN SUSUNAN
1. PPGT mengikuti bentuk dan susunan Gereja Toraja.2. Berdasarkan bentuknya, maka susunan PPGT terdiri atas Jemaat, Klasis dan
Pusat.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
3/61
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
4/61
PP.001
Pasal 13
ATRIBUT ORGANISASI
1. PPGT mempunyai atribut organisasi seperti lambang, bendera, Hymne, Mars
dan atribut lainnya.2. Semua atribut organisasi ditetapkan oleh Kongres.
3.
Pembuatan dan penggunaan atribut organisasi diatur dalam peraturantersendiri oleh Pengurus Pusat.
Pasal 14
HUBUNGAN OIKUMENIS DAN KEMITRAAN
1. PPGT memelihara dan mengembangkan hubungan oikumenis dengan
organisasi pemuda gereja-gereja lain.
2. Hubungan oikumenis dan kerja sama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
keesaan gereja sebagai Tubuh Kristus
3. PPGT juga memelihara dan membangun kemitraan dengan organisasi
kepemudaan dan lembaga-lembaga lain.4. Hubungan kemitraan dan kerja sama dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
pemberdayaan dan kesinambungan kader.
Pasal 15PERUBAHAN
1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya
dapat dilakukan oleh Kongres yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah
utusan kongres.
2. Usulan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dapat dilakukan oleh Pengurus Jemaat kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus
Klasis.
3. Usul perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga olehPengurus Klasis kepada Pengurus Pusat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum kongres.
Pasal 16
PERATURAN PERALIHAN
1. PPGT hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk itu,
dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya (tiga per empat) jumlah klasis, dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari utusan yang hadir.
2.
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Khusus, Keputusan Kongres,
Keputusan Rapat Pimpinan Sinodal, Keputusan Konperensi, dan Keputusan
Rapat Anggota sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sejauh
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PPGT
Pasal 17
PENUTUP
1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya
Badan Pekerja Sinode mengesahkannya dalam Rapat Kerja Gereja Toraja.
2.
Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
5/61
PP.001
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 1
NAMA DAN WUJUD
1. PPGT mewujud dalam bentuk Jemaat, Klasis dan Pusat.
2.
PPGT dalam wujud jemaat diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagaiberikut: Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Klasis ..., Jemaat ..., Alamat
...
3. PPGT dalam wujud klasis diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai
berikut: Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT) Klasis ..., Alamat ...
4. PPGT dalam wujud sinode diberi nama dan ditulis dengan urutan sebagai
berikut: Pengurus Pusat, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Alamat ...
Pasal 2
KEANGGOTAAN
Keanggotaan PPGT berdasarkan pasal 9 Anggaran Dasar terdiri atas:1. Anggota Biasa yaitu semua anggota Gereja Toraja yang berumur 15-35 Tahun.
2. Anggota Luar Biasa yaitu mereka yang tidak termasuk dalam ayat 1, tetapi
menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap PPGT.
Pasal 3
ANGGOTA BIASA
1. Semua anggota Gereja Toraja yang berumur 15-35 tahun secara otomatis
menjadi Anggota Biasa PPGT.
2. Anggota Biasa mempunyai hak:
a. Mendapatkan semua bentuk pelayanan PPGT
b.
Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan
c. Dipilih dan Memilih untuk berbagai jabatan dalam pelayanan PPGTd. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam hal-hal yang perlu,
benar dan adil dari PPGT
3. Anggota Biasa mempunyai kewajiban:
a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi PPGT.
b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam
pembangunan jemaat, klasis dan sinode.
c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PPGT.
d. Melaksanakan, menegakkan dan mempertahankan konstitusi PPGT.
e.
Menaati peraturan/keputusan organisasi.f. Menjunjung tinggi disiplin organisasi.
g. Menjalankan tugas-tugas yang diberikan organisasi sebaik-baiknya.
Pasal 4
ANGGOTA LUAR BIASA
1. Anggota Gereja Toraja yang berumur kurang dari 15 Tahun atau lebih dari 35
Tahun tetapi menunjukkan kesetiaan dan loyalitas terhadap PPGT disebutAnggota Luar Biasa.
2. Pemuda lainnya yang tidak termasuk kategori dalam ayat 1 dapat disebut
Anggota Luar Biasa, dan dapat diangkat sebagai Anggota Biasa apabila bersediamenerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
6/61
PP.001
3. Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
a. Mendapatkan semua bentuk pelayanan PPGT
b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan
c. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam hal-hal yang perlu,benar dan adil dari PPGT
4.
Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:a. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama melaksanakan misi PPGT.
b. Secara sendiri-sendiri dan bersama-sama berperan aktif dalam
pembangunan jemaat, klasis dan sinode.
c. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PPGT.
d. Melaksanakan, menegakkan dan mempertahankan konstitusi PPGT.
e. Menaati peraturan/keputusan organisasi.f. Menjunjung tinggi disiplin organisasi.
Pasal 5
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
Keanggotaan berakhir karena :
1. Permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis.
2. Meninggal dunia
Pasal 6
PENGURUS JEMAAT
1. Pengurus Jemaat berkedudukan di tempat Badan Pekerja Majelis Jemaat
berada.
2. Jumlah dan susunan Pengurus Jemaat ditetapkan oleh Rapat Anggota.
3. Pengurus Jemaat dipilih oleh Rapat Anggota dengan sistem pemilihan langsung
atau formatur.
4. Masa bakti Pengurus Jemaat adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun dan sesudahnyadapat dipilih kembali.
5. Fungsionaris Pengurus Jemaat sedapatnya adalah anggota biasa.
6. Pengurus Jemaat sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Seorang Ketua;
b. Seorang Sekretaris;
c. Seorang Bendahara;
d. Beberapa bidang/komisi sesuai dengan kebutuhan.
7. Pengurus Jemaat disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat, dan
dihadiri oleh Pengurus Klasis.8. Pengutusan Pengurus Jemaat dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat.
9. Pengurus Jemaat bertanggungjawab secara organisatoris kepada anggota
melalui Rapat Anggota, dan bertanggungjawab sebagai pelayanan kelompok
kategorial kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat.
10.Jika dibutuhkan, Pengurus Jemaat dapat membentuk Pengurus Tempat
Kebaktian atau Pengurus Cabang Kebaktian.
Pasal 7
RAPAT ANGGOTA
1.
Rapat Anggota adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi PPGT dilingkup jemaat.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
7/61
PP.001
2. Rapat Anggota dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun.
3. Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh anggota PPGT, Pengurus
PPGT Klasis dan Badan pekerja Majelis Jemaat.
4. Rapat Anggota dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang yang terdiri dari1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh
anggota.5. Sekretaris Pengurus Jemaat secara otomatis menjadi sekretaris fungsional
sidang.
6. Sebelum terbentuknya Pimpinan Sidang, Rapat Anggota dipimpin oleh
Pengurus Jemaat sebagai pimpinan sidang sementara.
7. Dalam keadaan luar biasa, Rapat Anggota dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis
Jemaat bersama Pengurus Klasis.8. Rapat Anggota bertugas:
a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama periode berlangsung.
b. Menilai Laporan Pengurus Jemaat dalam melaksanakan Keputusan
Rapat Anggota dan keputusan lainnya yang lebih luas.c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan PPGT Jemaat.
d. Membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam Jemaat setempat.
e. Menyosialisasikan keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.
f. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas.g. Menetapkan Pengurus Jemaat.
9. Rapat Anggota dihadiri oleh:
a. Anggota PPGT di Jemaat
b. Pengurus Klasis
c. Badan Pekerja Majelis Jemaat
d. Badan Verifikasi Majelis Jemaat
e.
Undangan yang ditentukan oleh Pengurus Jemaat
Pasal 8
PENGURUS KLASIS
1. Pengurus Klasis berkedudukan di tempat Badan Pekerja Klasis berada.
2. Jumlah dan susunan Pengurus Klasis ditetapkan oleh Konperensi.
3. Pengurus Klasis dipilih oleh Konperensi dengan sistem pemilihan langsung atau
formatur.
4. Masa bakti Pengurus Klasis adalah 2 (dua) atau 3 tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali.
5.
Fungsionaris Pengurus Klasis adalah anggota biasa PPGT.6. Pengurus Klasis sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. Seorang Ketua
b. Seorang Sekretaris
c. Seorang Bendahara
d. Beberapa bidang/komisi sesuai dengan kebutuhan
7. Pengurus Klasis disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Klasis.
8. Pengutusan Pengurus Klasis dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat di salah satujemaat dalam lingkup klasis.
9. Pengurus Klasis bertanggung jawab secara organisatoris kepada Konperensi,
dan bertanggungjawab sebagai kelompok pelayanan kategorial kepada BadanPekerja Klasis.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
8/61
PP.001
Pasal 9
KONPERENSI
1. Konperensi adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi PPGT di lingkup
Klasis.2. Konperensi dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) atau 3(tiga) tahun.
3.
Konperensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Jemaat.4. Konperensi dipimpin oleh 3 (tiga) orang Pimpinan Sidang yang terdiri dari 1
(satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh
utusan.
5. Sekretaris Pengurus Klasis secara otomatis menjadi Sekretaris Fungsional Sidang.
6. Sebelum terbentuknya Pimpinan Sidang, Konperensi dipimpin oleh 3 (tiga)
orang Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari 2 orang Unsur Panitia dan 1orang Unsur Pengurus Pusat.
7. Dalam keadaan luar biasa, Konperensi dipimpin oleh Badan Pekerja Klasis
bersama Pengurus Pusat.
8.
Konperensi bertugas:a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama periode berlangsung.
b. Menilai Laporan Pengurus Klasis dalam melaksanakan Keputusan
Konperensi dan keputusan-keputusan lainnya yang lebih luas.
c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan PPGT Klasis.d. Membahas aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam Klasis setempat.
e. Membahas keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas.
f. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas.
g. Menetapkan Pengurus Klasis.
9. Konperensi dihadiri oleh:
a. Utusan Jemaat-jemaat
b.
Pengurus Pusat
c. Badan Pekerja Klasisd. Badan Verifikasi Klasis
e. Undangan yang ditentukan oleh Pengurus Klasis
10.Jumlah utusan ke Konperensi adalah 3 orang utusan setiap jemaat dan
beberapa utusan cadangan.
11.Tiap utusan wajib membawa surat kredensi.
Pasal 10
PENGURUS PUSAT
1.
Pengurus Pusat adalah mandataris eksekutif tertinggi organisasi PPGT.2. Pengurus Pusat berkedudukan di tempat Badan Pekerja Sinode berada.
3. Jumlah dan susunan Pengurus Pusat ditetapkan oleh Kongres.
4. Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres dengan sistem pemilihan langsung atau
formatur.
5. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun.
6. Fungsionaris Pengurus Pusat tidak boleh menjabat jabatan yang sama lebih dari
2 (dua) periode.7. Fungsionaris Pengurus Pusat adalah anggota biasa PPGT.
8. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.
Seorang Ketua Umumb. Beberapa orang Ketua
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
9/61
PP.001
c. Seorang Sekretaris Umum
d. Beberapa orang Sekretaris
e. Seorang Bendahara Umum
f. Beberapa orang Bendaharag. Beberapa departemen/komisi sesuai dengan kebutuhan.
9.
Pengurus Pusat disahkan dan dilantik oleh Badan Pekerja Sinode.10.Pengutusan Pengurus Pusat dilaksanakan dalam Ibadah Jemaat di salah satu
jemaat dalam lingkup Gereja Toraja, atau dalam ibadah di lingkup sinode.
11.Pengurus Pusat bertanggung jawab secara organisatoris kepada Kongres, dan
bertanggungjawab sebagai kelompok pelayanan kategorial kepada Badan
Pekerja Sinode.
Pasal 11
RAPAT PIMPINAN PUSAT
1. Rapat Pimpinan pusat, atau disingkat RPP adalah rapat pimpinan tingkat pusat
yang dihadiri oleh Ketua-ketua Klasis dan Ketua-ketua Jemaat.2. RPP diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat.
3. RPP diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan jika
dipandang sangat perlu.
4. RPP dinyatakan kuorum mengambil keputusan apabila dihadiri + 1 darijumlah klasis.
5. Jika Poin 4 tidak tercapai maka penentuan kuorum dilihat dari kehadiran klasis
dan jemaat. Jika jumlah klasis dan jemaat yang hadir sudah melebihi 100
orang, maka RPP dapat dilanjutkan dan kuorum mengambil keputusan.
6. Peserta RPP terdiri atas :
a. Pengurus Pusat
b.
Ketua-ketua Pengurus Klasis.
c. Ketua-ketua Pengurus Jemaat.d. Undangan Pengurus Pusat
7. Tugas dan wewenang RPP :
a. Mengevaluasi perjalanan organisasi dan kebijakan-kebijakan organisasi
b. Membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak sehubungan
dengan Keputusan-keputusan sinodal yang berpengaruh terhadap
AD/ART
c. Membahas persoalan-persoalan penting dan mendesak secara lokal,
regional dan nasional.
d.
Menetapkan Keputusan.e. Keputusan RPP bersifat mengikat jajaran organisasi.
8. Apabila dianggap perlu, di lingkup Klasis dapat diadakan Rapat Pimpinan
Klasis.
Pasal 12
KONGRES
1. Kongres PPGT adalah wadah pengambilan keputusan tertinggi organisasi.2. Kongres dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Klasis.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
10/61
PP.001
4. Kongres dipimpin oleh 5 (lima) orang Majelis Pimpinan Sidang yang dipilih
dari dan oleh utusan dengan komposisi 4 orang dari unsur utusan dan 1 orang
dari unsur Pengurus Pusat.
5. Sekretaris Pengurus Pusat secara otomatis menjadi Sekretaris Sidang.6. Sebelum terbentuknya Pimpinan Sidang, Kongres dipimpin oleh 3 (tiga) orang
Pimpinan Sidang Sementara yang terdiri dari 1 (satu) orang Pengurus Pusat dan2 (dua) orang Panitia.
7. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dipimpin oleh Badan Pekerja Sinode
bersama Pengurus Pusat.
8. Kongres bertugas:
a. Mengevaluasi perjalanan organisasi selama satu periode;
b. Menilai Laporan Pengurus Pusat dalam melaksanakan KeputusanKongres dan keputusan-keputusan lainnya;
c. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan PPGT;
d. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT;
e.
Membahas usul dan aspirasi yang muncul dari Klasis-klasis;f. Membahas isu-isu global yang sedang hangat diperbincangkan;
g. Membahas keputusan-keputusan persidangan yang lebih luas;
h. Membahas usul-usul dan rekomendasi ke persidangan yang lebih luas;
i. Menetapkan Pengurus Pusat.9. Kongres dihadiri oleh:
a. Utusan Klasis-klasis;
b. Badan Pekerja Sinode;
c. Badan Verifikasi Sinode;
d. Undangan yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh Pengurus Pusat.
10.Jumlah utusan ke Kongres diatur sebagai berikut:
a.
Klasis dengan jumlah 7 (tujuh) jemaat mengutus 5 (lima) orang;
b. Setiap penambahan 3 (tiga) jemaat, utusan bertambah 1 (satu) orang;c. Setiap Klasis mengutus maksimal 15 orang utusan;
d. Klasis dengan jumlah jemaat kurang dari 7 mengutus 3 orang utusan
11. Setiap utusan wajib membawa surat kredensi.
Pasal 13
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
1. Pergantian antar waktu atau disingkat PAW merupakan kebijakan internal
untuk mengganti personil pengurus yang berhalangan tetap.
2.
PAW terhadap Pengurus Pusat dilakukan oleh Rapat Pengurus Lengkap, RapatKerja atau RPP, dan hasilnya diserahkan kepada Badan Pekerja Sinode untuk
perubahan SK Pengurus Pusat.
3. PAW terhadap Pengurus Klasis dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Diperluas,
Rapat Kerja atau Rapat Pimpinan Klasis, dan hasilnya diserahkan kepada Badan
Pekerja Klasis untuk perubahan SK Pengurus Klasis.
4. PAW terhadap Pengurus Jemaat dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus
Diperluas atau Rapat Kerja, dan hasilnya diserahkan kepada Badan PekerjaMajelis Jemaat untuk perubahan SK Pengurus Jemaat.
5. Hasil PAW dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota,
Konperensi dan Kongres sesuai dengan jenjang masing-masing.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
11/61
PP.001
Pasal 14
PERBENDAHARAAN
1. Anggota diwajibkan membayar Iuran Anggota menurut jumlah yang
ditetapkan oleh Rapat Anggota.2. Pengurus Jemaat diwajibkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan menyerahkan sebagian Iuran Anggota kepada Pengurus Klasis danPengurus Pusat, dengan prosentase 50 % untuk Pengurus Jemaat, 30 % untuk
Pengurus Klasis dan 20 % untuk Pengurus Pusat. Mekanisme penyerahan iuran
anggota lebih lanjut diatur oleh Pengurus Pusat dalam Peraturan Organisasi.
3. Persembahan anggota pada hari Dies Natalis PPGT setiap tahun diserahkan
seluruhnya kepada Pengurus Pusat.
Pasal 15
TINGKAT KEPUTUSAN ORGANISASI
1. Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan dengan urut-urutan dari yang
tertinggi sampai terendah sebagai berikut :a. Tata Gereja Gereja Toraja
b. Anggaran Dasar
c. Anggaran Rumah Tangga
d. Keputusan Kongrese. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat (RPP)
f. Keputusan Pengurus Pusat
g. Keputusan Konperensi
h. Keputusan Pengurus Klasis
i. Keputusan Rapat Anggota
j. Keputusan Pengurus Jemaat
2.
Keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang
lebih tinggi.
Pasal 16
ATRIBUT ORGANISASI
1. Logo PPGT adalah sebagai berikut:
FULLCOLOUR GRAYSCALE MONOCROME
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
12/61
PP.001
2. Makna Logo adalah sebagai berikut:
a. Lingkaran : Lingkaran luar adalah lambang persekutuan antara manusia
dengan sesamanya, dan lingkaran dalam adalah lambang persekutuan
manusia dengan Allahb. Salib : Pelayanan PPGT selalu berpusat pada salib Kristus, yang
menyatakan komitmen pelayan yang siap berkorban, siap menderitadan siap menjadi hamba yang melayani.
c. Rumah Toraja : Aspek historis kelahiran PPGT dari tengah-tengah orang
Toraja. Rumah toraja dan salib menembus lingkaran dalam mempunyai
makna PPGT yang inklusif (tidak eksklusif), PPGT yang keluar dan
bersesama dengan ciptaan Allah yang lain. Sekalipun PPGT lahir dari
komunitas Toraja tetapi PPGT selalu siap untuk bersesama tanpamemandang latarbelakang suku, agama, ras, golongan, kelas sosial, dll.
d. Daun Kelapa Muda : Kuncup daun kelapa muda yang siap untuk mekar,
menandakan sosok pemuda yang siap untuk mekar dengan jiwa
idealisme yang tinggi. Jumlahnya 12, masing-masing 6 disebelah kiri dankanan. Angka 12 adalah simbol dari 12 murid Tuhan Yesus dan 12 Suku
Israel yang menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah.
e. Alkitab : Bahwa dasar pelayanan PPGT dalam menjalankan misi
panggilannya adalah Alkitab, Firman Allah yang hidup. Oleh Alkitab,Firman Allah itu PPGT Bersaksi dan mengaku bahwa Yesus Kristus
Itulah Tuhan dan Juruselamat Dunia. Diatas Alkitab ada tulisan 1 Kor.
3: 11 sebagai dasar berdirinya Gereja Toraja.
f. Tiga Garis : Bentuknya bergelombang berpasangan, tiga sebelah kiri
salib dan tiga sebelah kanan salib, diatas Alkitab dan di bawah rumah
Toraja, sebagai simbol dari misi gereja yaitu Tri Panggilan Gereja:
Marturia, Koinonia dan Diakonia.
g. Bintang 8 : Bahwa PPGT harus menjadi Terang kemanapun dia pergidan dimanapun dia berada.
3. Warna, pada logo dan atribut lainnya mempunyai makna yaitu,
a. Biru bermakna semangat militansi yang bergelora.
b. Hitam bermakna keagungan dan keabadian.
c. Hijau muda bermakna keceriaan, pengharapan dan hidup baru.
d. Kuning perak bermakna kematangan dan kebijaksanaan.
4. Lagu, yang terdiri dari Mars dan Hymne PPGT dan lagu-lagu lain yang menjadi
ciri khas PPGT. Mars PPGT dan lagu-lagu lainnya akan ditetapkan oleh PP atas
nama Kongres.5. Bendera, dengan aturan sebagai berikut:
a. Ukuran panjang dan lebar adalah 3 : 2
b.Warna dasar adalah biru benhur
c. Logo PPGT di tengah-tengah, bisa fullcolour, grayscale atau
monocrome.
d. Ukurannya tidak boleh lebih besar jika disandingkan dengan Bendera
Merah Putih.e. Dibawah Logo dituliskan identitas seperti PPGT, Klasis, Jemaat, atau
Panitia.
6.
Lencana harus logo PPGT yang fullcolour dan ditempatkan di dada sebelah kiri.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
13/61
PP.001
7. Stempel atau cap dengan mencantumkan identitas (Pengurus Jemaat, Pengurus
Klasis, Pengurus Pusat, Panitia).
8. Papan nama menggunakan warna dasar biru atau putih dan logo sedapatnya
fullcolour, atau bila tidak memungkinkan fullcolour menggunakan warna dasarbiru dan logo/tulisan warna putih.
9.
Jaket, Baret, Baju dan atribut lainnya diatur oleh Pengurus Pusat dalamPeraturan Organisasi.
Pasal 17
ATURAN TAMBAHAN
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur
oleh Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Pimpinan Pusat, Keputusan PP,Keputusan Konperensi Klasis, dan Keputusan Rapat Anggota, sejauh tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT selanjutnya disahkan oleh
Rapat Kerja Badan Pekerja Sinode.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
14/61
PP.001
MEMORI PENJELASAN
ANGGARAN DASAR PPGT
Berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII nomor 15 KEP/SMS-XXIII/GT/VII/2011 tentang Peraturan-peraturan Gereja Toraja Pasal 14 maka Kongres
XIII PPGT menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPGT.Penggunaan nama AD/ART tersebut lahir melalui pertimbangan yang sangat matang
bahwa nama tersebut sangat konteks dengan dinamika kepemudaan serta memberi
nilai guna bagi anggota-anggotanya.
PEMBUKAAN
Pembukaan terdiri atas 3 paragraf, dimana setiap paragraf diawali dengan kataBahwa sesungguhnya yang menyatakan deklarasi jati diri PPGT, sebuah deklarasi
pemuda Gereja Toraja. Paragraf pertama adalah deklarasi eklesiologis PPGT sebagai
gereja yang merupakan bagian integral dari Gereja Toraja, gereja yang dipanggil dan
dipilih oleh Tuhan sendiri. Panggilan dan pemilihan membawa PPGT sampai padaPengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat. Paragraf kedua adalah
deklarasi hakekat kedirian PPGT, pemuda yang penuh pengharapan bahwa masa kini
dan masa sekarang gereja, bangsa bahkan dunia ada dalam genggamannya. Paragraf
ketiga adalah deklarasi kesejarahan PPGT, bahwa PPGT yang lahir 1962 itu adalahwadah pelayanan dan wadah kaderisasi pemuda gereja Toraja, untuk menghasilkan
kader siap utus ke semua dunia pelayanan.
Pembukaan AD/ART PPGT ini dibacakan pada acara-acara keorganisasian
PPGT diseluruh lingkup pelayanan, seperti Kongres, Konperensi, Rapat Anggota, Dies
Natalis dan kegiatan kegiatan PPGT lainnya. Pembacaan Pembukaan AD/ART PPGT
dilaksanakan sesudah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta dan
Mars PPGT.
Pasal 1
Nama
Kata Persekutuan mengandung tiga pemaknaan yang merupakan satu kesatuan yang
utuh, yaitu persekutuan manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam
semesta.
Pasal 2
Waktu dan kedudukan
1)
PPGT didirikan pada tanggal 11 Desember 1962 berdasarkan Keputusan KongresI PPGT pada tanggal 21-29 Desember 1965 di Rantepao
2) Dimana Gereja Toraja ada yaitu penekanan pada Jemaat.
3) Telah Jelas
Pasal 3
Pengakuan
Telah Jelas
Pasal 4
Azas
Telah Jelas
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
15/61
PP.001
Pasal 5
Tujuan
Tujuan yang akan hendak dicapai adalah terwujudnya warga jemaat yang :- Sadar dan Bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan di tengah-tengah
gereja;- Sadar dan Bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan di tengah-tengah
masyarakat;
- Sadar dan Bertanggung jawab terhadap tugas dan panggilan di tengah-tengah
alam semesta.
Ketiganya harus berjalan sama dan seimbang, namun harus lahir dari kesadaran akan
pembaruan budi. Hanya budi sudah terbaharui yang akan mewujudkan tujuan inisecara benar.
Pasal 6
Misi
Telah Jelas
Pasal 7
Status
Sesuai Keputusan Sidang Majelis Sinode XXIII nomor 15 KEP/SMS-XXIII/GT/VII/2011
tentang Peraturan-peraturan Gereja Toraja Pasal 14 poin 1 maka istilah Pelayanan
Kelompok Kategorial diganti menjadi Organisasi Intra Gerejawi.
Pasal 8
Bentuk dan Susunan
1.
Telah Jelas
2. Pusat dalam arti sinodal
Pasal 9
Keanggotaan
1. Pemuda lainnya yaitu pemuda yang secara keanggotaan bukan anggota Gereja
Toraja, yang dengan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan menerima AD/ART
PPGT.
2. Pengertian Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dijelaskan dalam ART pasal 2.
3. Semua Hak dan Kewajiban dijelaskan dalam ART pasal 3 dan pasal 4.
Pasal 10
Alat Kelengkapan Organisasi
1. Alat-alat kelengkapan organisasi yang dimaksud disini adalah forum
pengambilan keputusan yang mengikat serta badan pelaksana keputusan yang
dihasilkan, dalam hal ini pengurus. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam ART
Pasal 6 12. Pengaturan tentang Rapat Kerja, Rapat Pengurus dan Rapat-rapat
yang bersifat operasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi atauTata Kerja yang dibuat oleh Pengurus Pusat, Pengurus Klasis dan Pengurus
Jemaat sesuai dengan konteks kebutuhan pelayanan masing-masing lingkup.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
16/61
PP.001
2. Setiap anggota tanpa terkecuali dan tanpa pembatasan dapat menyampaikan
aspirasi pelayanan secara organisatoris melalui saluran-saluran yang ada di semua
lingkup.
Pasal 11
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Jelas
2. Jelas
3. Jelas
4. Jelas
Pasal 12HARTA MILIK
1. Jelas
2. Jelas
3. Jelas
Pasal 13
ATRIBUT ORGANISASI
1. Mars PPGT serta Hymne PPGT adalah pemenang Sayembara lagu Mars danHymne PPGT atas usaha PP.PPGT.
2. Jelas
3. Jelas
Pasal 14
HUBUNGAN OIKUMENIS DAN KEMITRAAN
1.
Jelas
2. Jelas3. Lembaga lain yang dimaksud adalah OKP/lembaga-lembaga kemasyarakatan
yang tidak bernuansa politik praktis
4. Jelas
Pasal 15
PERUBAHAN
1. Keputusan SSA tetap diikuti oleh PPGT tetapi dalam hal perubahan AD/ART
harus melalui kongres PPGT
2.
Jelas3. Jelas
Pasal 16
PERATURAN PERALIHAN
1. Ketika PPGT dibubarkan oleh BPS, PPGT tetap berkongres
2. Jelas
Pasal 17
PENUTUP
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
17/61
PP.001
MEMORI PENJELASAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 1NAMA DAN WUJUD
Pasal 2
KEANGGOTAAN
Pasal 3
ANGGOTA BIASA
Pasal 4
ANGGOTA LUAR BIASA
Pasal 5BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
1. Jelas
2. Jelas
Pasal 6
PENGURUS JEMAAT
1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Masa bakti pengurus ditentukan oleh Rapat Anggota dengan memperhatikan
konteks dan kebutuhan jemaat setempat. Disadari juga bahwa Rapat Anggota
adalah salah satu wadah pembinaan dan pengkaderan anggota yang sangatstrategis sekaligus wadah penyaluran aspirasi anggota PPGT yang paling dasar,
sehingga sedapat-dapatnya Rapat Anggota menetapkan masa bakti 2 Tahun.
Penetapan masa bakti 3 tahun hanya diperuntukkan untuk konteks jemaat yang
sungguh-sungguh amat membutuhkan.
5) Jelas
6) Jelas
7) Pelantikan dipahami sebagai penetapan, pembacaan dan penyerahan Surat
Keputusan. Untuk mendukung pembinaan dan kaderisasi diupayakan kerja sama
dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat, dimana Pengurus Klasis dapat ditunjukoleh BPMJ untuk membacakan Surat Keputusan BPMJ sebelum pelantikan.
8) Pengutusan dipahami sebagai pembacaan formulir Gereja Toraja untuk itu serta
pengutusannya ke tengah-tengah jemaat. Pelantikan dan Pengutusan dapat
digabungkan atau dilakukan terpisah. Misalnya Pelantikan Pengurus Jemaat
dapat dilaksanakan pada Hari Sabtu yang dirangkaikan dengan serah terima
kepengurusan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru sekaligus untuk
membereskan semua administrasi dan keuangan. Hal ini dilakukan untukmenghindari proses serah terima yang hanya berjalan sekedar formalitas semata.
Setelah semua proses serah terima beres, maka pengutusan ke tengah-tengah
jemaat dapat dilaksanakan keesokan harinya dalam Ibadah Jemaat. PengutusanPengurus Jemaat tidak harus dihadiri Pengurus Klasis.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
18/61
PP.001
Pasal 7
RAPAT ANGGOTA
1) Jelas
2) Sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota sebelumnya3) Jelas
4)
Jelas5) Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis
selama Rapat Anggota. Dalam hal Sekretaris Sidang tidak dapat melanjutkan
tugasnya, Rapat Anggota dapat mengangkat Sekretaris Sidang yang baru.
6) Dalam hal Pengurus membentuk Panitia/Tim Rapat Anggota maka pimpinan
sidang sementara adalah Panitia/Tim Rapat Anggota, dalam pemahaman bahwa
Panitia/Tim adalah perpanjangan tangan Pengurus.7) Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankan
roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet,
masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll.
8)
Untuk point (c), GBPP Jemaat tetap berpedoman kepada GBPP PPGT Pusat.9) Jelas
Pasal 8
PENGURUS KLASIS
1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Masa bakti pengurus ditentukan oleh Konperensi dengan memperhatikan
konteks dan kebutuhan klasis setempat. Disadari juga bahwa Konperensi adalah
salah satu wadah pembinaan dan pengkaderan anggota yang sangat strategis
sekaligus wadah penyaluran aspirasi jemaat ke klasis, sehingga sedapat-dapatnya
konperensi menetapkan masa bakti 2 Tahun. Penetapan masa bakti 3 tahunhanya diperuntukkan untuk konteks klasis yang sungguh-sungguh amat
membutuhkan.
5) Jelas
6) Jelas
7) Pelantikan dipahami sebagai penetapan, pembacaan dan penyerahan Surat
Keputusan. Pelantikan Pengurus Klasis sedapatnya dihadiri oleh Pengurus Pusat
PPGT. Dalam hal PP.PPGT tidak dapat hadir, maka kehadirannya dapat
diwakilkan kepada orang yang diwakilkan berdasarkan Surat Tugas.
8)
Pengutusan dipahami sebagai pembacaan formulir Gereja Toraja untuk itu sertapengutusannya ke tengah-tengah jemaat. Pelantikan dan Pengutusan dapat
digabungkan atau dilakukan terpisah. Misalnya Pelantikan Pengurus Klasis dapat
dilaksanakan pada Hari Sabtu yang dirangkaikan dengan serah terima
kepengurusan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru sekaligus untuk
membereskan semua administrasi dan keuangan. Hal ini dilakukan untuk
menghindari proses serah terima yang hanya berjalan sekedar formalitas semata.
Setelah semua proses serah terima beres, maka pengutusan ke tengah-tengahjemaat dapat dilaksanakan keesokan harinya dalam Ibadah Jemaat. Pengutusan
Pengurus Klasis tidak harus dihadiri Pengurus Pusat.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
19/61
PP.001
Pasal 9
KONPERENSI
1) Jelas
2) Sesuai dengan Keputusan Konperensi sebelumnya3) Jelas
4)
Jelas5) Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulis
selama Konperensi. Dalam hal Sekretaris Sidang tidak dapat melanjutkan
tugasnya, Konperensi dapat mengangkat Sekretaris Sidang yang baru.
6) Panitia dipahami sebagai perpanjangan tangan Pengurus Klasis. Pengurus Pusat
menjadi Pimpinan Sidang dimaksudkan untuk mendekatkan Pengurus Pusat
dengan klasis, sebab dipahami bahwa setelah wilayah hilang, maka basispembinaan adalah klasis dan jemaat. Bila Pengurus Pusat berhalangan hadir
maka Pengurus Pusat dapat menunjuk salah seorang Pengurus Klasis untuk
menggantikan. Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat
menjalankan roda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusanyang macet, masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll.
7) Untuk point (c), GBPP Klasis tetap berpedoman kepada GBPP PPGT Pusat. Point
(f), usulan perubahan AD/ART dariharus dikukuhkan dengan keputusan
Konperensi.8) Point (e) sedapatnya Pengurus Klasis mengundang OKP kepemudaan lainnya
serta dan OKP keagamaan pada saat pembukaan. Selain itu dalam rangka
kerjasama kaderisasi maka Pengurus GMKI, Pengurus GAMKI, Biro Pemuda
PGI/PGIW/POUK/Sekber dapat menjadi peserta peninjau dalam Konperensi.
9) Jelas
10)Kredensi ditandatangani oleh Pengurus Jemaat dan diketahui oleh Badan Pekerja
Majelis Jemaat.
Pasal 10
PENGURUS PUSAT
1) Jelas
2) Jelas
3) Jelas
4) Jelas
5) Jelas
6) Jelas
7)
Jelas8) Pengertian beberapa pada point (b), (d) dan (e) adalah dimungkinkan lebih dari
satu sesuai dengan kebutuhan. Pengertian beberapa pada poit (g) adalah
dimungkinkan membentuk komisi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks dan
medan pelayanan.
9) Jelas
10)Ibadah dalam lingkup sinode misalnya Ibadah Pembukaan Rapat Kerja, dan
Ibadah yang diadakan dalam rangka kegiatan sinodal lainnya.11)Jelas
Pasal 11
RAPAT PIMPINAN PUSAT
1) Jelas
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
20/61
PP.001
2) Jelas
3) Jelas
4) Jelas
5) Jelas6) Jelas
7)
Bila mana ada keputusan sinodal yang berpengaruh terhadap beberapa pasaldalam AD/ART.
8) Jelas
Pasal 12
KONGRES
1) Jelas2) Jelas
3) Jelas
4) Jelas
5)
Dimaksudkan untuk menjamin adanya dokumentasi yang lengkap dan tertulisselama Kongres. Dalam hal Sekretaris Sidang tidak dapat melanjutkan tugasnya,
Kongres dapat mengangkat Sekretaris Sidang yang baru.
6) Panitia dipahami sebagai perpanjangan tangan Pengurus.
7) Keadaan luar biasa adalah keadaan dimana Pengurus tidak dapat menjalankanroda kepengurusan sebagaimana mestinya, kondisi kepengurusan yang macet,
masa bakti kepengurusan yang melewati batas yang semestinya, dll.
8) Jelas
9) Point (e) sedapatnya Pengurus Pusat mengundang OKP kepemudaan lainnya
serta dan OKP keagamaan pada saat pembukaan. Selain itu dalam rangka
kerjasama kaderisasi maka Pengurus GMKI, Pengurus GAMKI, Biro Pemuda
PGI/PGIW/POUK/Sekber, YMCA, dll dapat menjadi peserta peninjau dalam
Kongres.10)Jelas
11)Kredensi ditandatangani oleh Pengurus Klasis dan diketahui oleh Badan Pekerja
Klasis.
Pasal 13
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Jelas
Pasal 14PERBENDAHARAAN
jelas
Pasal 15
TINGKAT KEPUTUSAN ORGANISASI
Jelas
Pasal 16
ATRIBUT ORGANISASI
Logo disesuaikan dengan logo Gereja Toraja
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
21/61
PP.001
Pasal 17
ATURAN TAMBAHAN
Jelas
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
22/61
PP.001
PERATURAN ORGANISASI
PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA
2014
BAB I
KETENTUAN UMUM
1.
Peraturan Organisasi PPGT, selanjutnya disebut PO adalah suatu peraturan yang mengatur serta mengikat semua anggota dan alatkelengkapan organisasi termasuk mekanisme kerja yang belum diatur secara teknis dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah
Tangga PPGT dan Keputusan Kongres.
2. Fungsi PO adalah untuk memberikan keseragaman interpretasi terhadap konstitusi dasar organisasi agar terwujud kebersamaan
dalam tindakan dan pelayanan di semua lingkup pelayanan PPGT.
3. Dalam PO ini, yang dimaksud dengan :
a. PP adalah Pengurus Pusat PPGT
b. PK adalah Pengurus Klasis PPGT
c. PJ adalah Pengurus Jemaat PPGT
d. BPS adalah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
e. BVS adalah badan Verifikasi Sinode Gereja Toraja
f. BPK adalah Badan Pekerja Klasis
g. BVK adalah Badan Verifikasi Klasis
h. BPM adalah Badan Pekerja Majelis
i.
BVJ adalah Badan Verifikasi Jemaat
BAB II
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 1
Logo PPGT
Warna pada logo PPGT adalah sebagai berikut:
1. Salib dan Alkitab berwarna putih
2. Pinggiran Alkitab berwarna kuning perak
3. Semua garis dan tulisan berwarna biru benhur
4. Rumah Toraja berwarna hitam
5. Latar lingkaran luar adalah kombinasi putih dan kuning perak
6. Latar lingkaran dalam adalah kombinasi putih dan biru benhur
7.
Daun kelapa muda berwarna hijau muda
Pasal 2
Stempel
1. Stempel pengurus pada semua lingkup adalah logo yang diberi keterangan pemilik stempel tersebut. Misalnya Pengurus Pusat,
Pengurus Klasis Buakayu, Pengurus Jemaat Seriti, dll.
2. Tulisan keterangan pemilik stempel dapat ditempatkan dimana saja dengan ketentuan tidak mengubah kontur dasar logo dan
tetap memperhatikan unsur seni dan estetika.
3. Jumlah lingkaran pada stempel tetap mengacu pada logo yaitu 2 lingkaran saja.
4. Ukuran stempel adalah diameter 2,5 cm untuk PP, diameter 3 cm untuk PK dan diameter 3,5 cm untuk PJ.
5. Contoh Stempel :
Pasal 3
Bendera
1.
Bendera untuk kegiatan rapat dan persidangan, harus menggunakan warna dasar biru benhur, sedangkan untuk kegiatan lainnyadapat menggunakan semua warna dasar logo, yaitu biru benhur, hitam, putih, hijau muda dan kuning perak.
2. Ukurannya tidak boleh lebih besar jika disandingkan dengan Bendera Merah Putih
PENGURUS PUSATPENGURUS KLASIS BUAKAYUPENGURUS JEMAAT SERITI
Diameter : 3.5 cm
Diameter : 3.0 cm
Diameter : 2.5 cm
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
23/61
PP.001
3. Gambar pada bendera adalah logo PPGT bukan stempel.
4. Dibawah logo dapat ditulis identitas, misalnya :
a. Jemaat Rantepao untuk lingkup Jemaat.
b. Klasis Makassar untuk lingkup Klasis
c. PPGT untuk lingkup Pusat
5. Contoh Bendera:
Pasal 4
Pakaian
1. Pakaian formal yang digunakan oleh Pengurus pada kegiatan Kongres, Konperensi dan Rapat Anggota atau pada saat menghadiri
kegiatan formal/undangan organisasi lain adalah jas warna biru atau kemeja dengan warna dominan biru benhur.
2.
Pakaian lainnya (non Jas/Kemeja) dapat menggunakan semua warna dasar pada logo PPGT atau campuran warna-warna itu.
Pasal 5
Aksesori
Pengurus dapat mengembangkan sejumlah aksesori PPGT dengan ketentuan tidak melakukan modifikasi pada logo PPGT.
BAB III
PERSIDANGAN
Pasal 6
Rapat Anggota
1. PJ mempersiapkan Rapat Anggota dengan tahapan sebagai berikut :
a) Membentuk Panitia Pengarah yang bertugas mempersiapkan rancangan-rancangan materi persidangan serta persiapan-
persiapan pembentukan Panitia. Untuk konteks jemaat tertentu, Panitia Pengarah adalah Pengurus Klasis dan BPK. Tema
Rapat Anggota adalah tema Kongres terbaru dengan sub tema ditentukan sesuai konteks jemaat.b) Mengadakan koordinasi dengan BPM untuk membentuk dan melantik Panitia Rapat Anggota.
c) Menyusun dan memperbanyak Laporan Pertanggungjawaban, serta menyelesaikan semua proses verifikasi laporan
keuangan dari Badan Verifikasi Jemaat.
d) Menyampaikan waktu pelaksanaan Rapat Anggota melalui Pengumuman Jemaat 3 minggu berturut-turut dan didoakan
dalam setiap ibadah.
e) Menyampaikan undangan kepada semua anggota PPGT tanpa kecuali.
f) Menyampaikan undangan kepada pengurus klasis.
g) Membuka Rapat Anggota
h) Memimpin Pemilihan Pimpinan Sidang berdasarkan mekanisme pemilihan pimpinan sidang yang ditetapkan Tata Tertib.
i) Mengawal Rapat Anggota sampai tuntas, termasuk menerbitkan Keputusan Rapat Anggota dan Notulen Rapat Anggota.
j) Mempersiapkan dan melaksanakan serah terima kepengurusan, termasuk inventaris dan keuangan.
2. Dalam hal PJ tidak dapat mengadakan Rapat Anggota sesuai konstitusi, maka BPM bersama PK dapat berkoordinasi
mempersiapkan pelaksanaan Rapat Anggota.3. Penentuan quorum Rapat Anggota diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Rapat Anggota.
4. Dalam rangka mendukung program integrasi dengan jemaat maka Rapat Anggota sedapatnya dilaksanakan selambat-lambatnya
Bulan NOPEMBERpada tahun terakhir periode kepengurusan.
5. PK berkewajiban menyampaikan persuratan perihal pelaksanaan Rapat Anggota kepada semua jemaat yang akan melaksanakan
Rapat Anggota mendahului pelaksanaan Rapat Kerja pengurus jemaat pada tahun berjalan.
6. Panitia Pelaksana bertanggung jawab membuat Himpunan Keputusan Rapat Anggota serta Notulen Rapat Anggota yang
merupakan rekaman hasil pembahasan dari keputusan-keputusan yang ditetapkan selama Rapat Anggota. Notulen dasar harus
dalam bentuk tertulis, dan jika keadaan memungkinkan dapat disiapakan notulen sekunder dalam bentuk rekaman digital.
7. Keputusan Rapat Anggota ditembuskan kepada PK untuk ditabulasi, dan selanjutnya disampaikan kepada PP untuk dokumen
arsip kepengurusan.
Pasal 7
Serah Terima Pengurus Jemaat1. Serah terima kepengurusan hanya dapat dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dihadiri oleh Pengurus Demissioner sebagai Pihak Pertama dan Pengurus Terpilih sebagai Pihak Kedua.
PPGTKLASIS MAKASSARJEMAAT RANTEPAO
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
24/61
PP.001
b. Disertai naskah Serah Terima
c. Telah dilaksanakan peninjauan bukti fisik atas daftar Inventaris yang dimiliki.
d. Disertai penyerahan secara fisik atas kekayaan organisasi yang sudah diverifikasi oleh Badan Verifikasi Jemaat.
2. Naskah serah terima ditandatangani oleh Pengurus Demissioner sebagai Pihak I, Pengurus Terpilih sebagai Pihak II dan Saksi dari
unsur BPM dan Pengurus Klasis.
3. Serah terima dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah Rapat Anggota.
4.
PK wajib berkomunikasi dengan BPM setempat jika batas waktu serah terima yang ditentukan sudah lewat.5. Contoh Format Naskah Serah Terima dapat dilihat dalam lampiran.
Pasal 8
Jemaat Hasil Pemekaran
1. Rapat Anggota untuk jemaat hasil pemekaran dapat dilaksanakan setelah BPM terbentuk.
2. Jika BPM sudah terbentuk, maka Pengurus Jemaat mengadakan Rapat Anggota dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan semua BPM Jemaat hasil pemekaran dan Pengurus Klasis untuk mempersiapkan
pelaksanaan Rapat Anggota.
b. Mengundang semua anggota PPGT tanpa terkecuali untuk menghadiri Rapat Anggota, sekalipun masa periode belum selesai.
c. Menyampaikan undangan kepada pengurus klasis dan penasihat.
d. Membuka Rapat Anggota.
e. Memimpin Pemilihan Pimpinan Sidang berdasarkan mekanisme pemilihan pimpinan sidang yang ditetapkan Tata Tertib.
f. Mengawal Rapat Anggota sampai tuntas, termasuk menerbitkan Keputusan Rapat Anggota dan Notulen Rapat Anggota yang
akan menjadi pegangan bagi semua jemaat yang mekar.
g. Menyampaikan hasil Rapat Anggota secara tertulis kepada BPM jemaat-jemaat hasil pemekaran.
h. Mendampingi pelaksanaan pengutusan dan pelantikan pengurus di masing-masing jemaat yang mekar.
3. Pada saat agenda pemilihan pengurus, maka diadakan pemilihan KSB pengurus untuk masing-masing jemaat yang mekar
berdasarkan tata cara pemilihan yang sudah disepakati bersama.
4. Jika pemilihan KSB tidak memungkinkan dilakukan, maka RA dapat menunjuk pelaksana tugas (caretaker) setelah berkonsultasi
dengan penasihat.
5. Caretaker terdiri dari beberapa orang yang memahami PIGT, TGGT, AD-ART dan PO PPGT.
6. Caretaker bertugas mempersiapkan dan melaksanakan RA yang pertama untuk memilih PJ, selambat-lambatnya satu tahun
setelah ditunjuk.
7. Rapat Anggota harus membahas pengaturan barang inventaris dan keuangan dengan penuh kasih persaudaraan.
8. Keputusan Rapat Anggota ditembuskan kepada Pengurus Klasis untuk ditabulasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Pengurus
Pusat untuk digitalisasi arsip kepengurusan.
Pasal 9
Jemaat Hasil Pendewasaan
1. Rapat Anggota untuk jemaat hasil pendewasaan dari cabang kebaktian dapat dilaksanakan setelah BPM terbentuk.
2. Jika BPM sudah terbentuk, maka Pengurus Cabang Kebaktian otomatis menjadi Pengurus Jemaat secara ad interim dengan
tugas utama membenahi semua perangkat dan pranata sebagaimana layaknya sebuah jemaat.
3. Selanjutnya pengurus jemaat ad interim tersebut mengadakan Rapat Anggota dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan semua BPM dan Pengurus Klasis untuk mempersiapkan pelaksanaan Rapat Anggota
selambat-lambatnya satu tahun setelah didewasakan.
b. Mengundang semua anggota PPGT tanpa terkecuali untuk menghadiri Rapat Anggota.
c. Menyampaikan undangan kepada pengurus klasis dan penasihat.
d. Membuka Rapat Anggota.
e. Memimpin Pemilihan Pimpinan Sidang berdasarkan mekanisme pemilihan pimpinan sidang yang ditetapkan Tata Tertib.
f.
Mengawal Rapat Anggota sampai tuntas, termasuk menerbitkan Keputusan Rapat Anggota dan Notulen Rapat Anggotayang akan menjadi pegangan bagi pengurus terpilih.
g. Menyampaikan hasil Rapat Anggota secara tertulis kepada BPM.
4. Keputusan Rapat Anggota ditembuskan kepada Pengurus Klasis untuk ditabulasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Pengurus
Pusat untuk digitalisasi arsip kepengurusan.
Pasal 10
Konperensi
1. PK bertugas mempersiapkan Konperensi dengan tahapan sebagai berikut :
a) Membentuk Panitia Pengarah yang bertugas mempersiapkan rancangan Penjabaran GBPP PPGT dalam GBPP Klasis, dan
materi lain yang dianggap perlu selambat-lambatnya 9 bulan sebelum Konperensi. Dalam rangka sinkroniasi GBPP maka PP
menjadi salah satu anggota Panitia Pengarah.
b) Mengadakan koordinasi dengan Jemaat Penghimpun untuk Membentuk dan Melantik Panitia Konperensi.
c) Memohon BPK untuk mengutus Panitia Pelaksana dalam suatu ibadah Jemaat.
d)
Menyampaikan waktu pelaksanaan Konperensi, batas waktu penyampaian usul-usul selambat-lambatnya empat bulansebelum Konperensi.
e) Menetapkan jumlah utusan Jemaat yang akan menghadiri Konperensi.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
25/61
PP.001
f) Mempersiapkan Laporan PK.
g) Memanggil jemaat-jemaat untuk menghadiri Konperensi selambat-lambatnya dua bulan sebelum Konperensi.
h) Menetapkan dan mengundang peserta peninjau.
i) Membuka Persidangan Konperensi.
2. Tema Konperensi adalah tema Kongres terbaru dengan sub tema ditentukan sesuai konteks klasis.
3. Dalam hal Jemaat Penghimpun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka PK dapat menunjuk Jemaat Penghimpun Cadangan atau
membentuk Panitia yang langsung dikoordinir oleh PK setelah berkoordinasi dengan BPK.4. Dalam rangka mendukung program integrasi dengan BPK maka Konperensi dilaksanakan selambat-lambatnya Bulan OKTOBER
pada tahun terakhir periode kepengurusan.
5. Panitia Pelaksana bertanggung jawab membuat Himpunan Keputusan Konperensi serta Notulen Konperensi yang merupakan
rekaman hasil pembahasan dari keputusan-keputusan yang ditetapkan selama Konperensi. Notulen dasar harus dalam bentuk
tertulis, dan jika keadaan memungkinkan dapat disiapkan notulen sekunder dalam bentuk rekaman digital.
6. Keputusan konperensi ditembuskan kepada Pengurus Pusat untuk digitalisasi arsip kepengurusan.
Pasal 11
Klasis Hasil Pemekaran
1. Konperensi untuk klasis hasil pemekaran dapat dilaksanakan setelah BPK terbentuk.
2. Jika BPK sudah terbentuk, maka Pengurus Klasis mengadakan Konperensi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan semua BPK hasil pemekaran dan Pengurus Pusat untuk mempersiapkan pelaksanaan
konperensi.
b.
Mengundang semua jemaat untuk menghadiri Konperensi, sekalipun masa periode belum selesai.
c. Menyampaikan undangan kepada Pengurus Pusat dan penasihat.
d. Membuka persidangan konperensi.
e. Memimpin Pemilihan Pimpinan Sidang berdasarkan mekanisme pemilihan pimpinan sidang yang ditetapkan Tata Tertib.
f. Mengawal Konperensi sampai tuntas, termasuk menerbitkan Keputusan Konperensi dan Notulen konperensi yang akan
menjadi pegangan bagi semua klasis hasil pemekaran.
g. Menyampaikan hasil Konperensi secara tertulis kepada BPK hasil pemekaran.
h. Mendampingi pelaksanaan pengutusan dan pelantikan pengurus di masing-masing klasis yang mekar.
3. Pada saat agenda pemilihan pengurus, maka diadakan pemilihan KSB pengurus untuk masing-masing klasis yang mekar
berdasarkan tata cara pemilihan yang sudah disepakati bersama.
4. Jika pemilihan KSB tidak memungkinkan dilakukan, maka Konperensi dapat menunjuk pelaksana tugas ( caretaker ) setelah
berkonsultasi dengan penasihat.
5. Caretaker terdiri dari beberapa orang yang memahami PIGT, TGGT, AD-ART dan PO PPGT.
6.
Caretaker bertugas mempersiapkan Konperensi yang pertama untuk memilih Pengurus Klasis selambat-lambatnya satu tahunsetelah ditunjuk.
7. Konperensi harus membahas pengaturan barang inventaris dan keuangan dengan penuh kasih persaudaraan.
8. Keputusan konperensi ditembuskan kepada Pengurus Klasis untuk digitalisasi arsip kepengurusan.
Pasal 12
Serah Terima Pengurus Klasis
1. Serah terima kepengurusan hanya dapat dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dihadiri oleh Pengurus Demissioner sebagai Pihak Pertama dan Pengurus Terpilih sebagai Pihak Kedua.
b. Disertai naskah Serah Terima
c. Telah dilaksanakan peninjauan bukti fisik atas daftar Inventaris yang dimiliki.
d. Disertai penyerahan secara fisik atas kekayaan organisasi yang sudah diverifikasi oleh Badan Verifikasi Klasis.
2. Naskah serah terima ditandatangani oleh Pengurus Demissioner sebagai Pihak I, Pengurus Terpilih sebagai Pihak II dan Saksi dari
unsur BPK.3. Serah terima dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah Konperensi.
4. PP wajib berkomunikasi dengan BPK setempat jika batas waktu serah terima yang ditentukan sudah lewat.
5. Contoh Format Naskah Serah Terima dapat dilihat dalam lampiran.
Pasal 13
Kongres
1. Pengurus Pusat Bertugas mempersiapkan Kongres dengan tahapan sebagai berikut :
a) Membentuk Panitia Pengarah yang bertugas mempersiapkan Tema dan Subtema dan rancangan-rancangan materi
persidangan serta persiapan-persiapan pembentukan Panitia.
b) Mengadakan koordinasi dengan Klasis/Jemaat Penghimpun untuk Membentuk dan Melantik Panitia Kongres PPGT.
c) Menyampaikan waktu pelaksanaan Kongres, batas waktu penyampaian usul-usul selambat-lambatnya empat bulan sebelum
Kongres.
d)
Menetapkan jumlah utusan Klasis yang akan menghadiri Kongres.e) Memanggil Klasis-klasis untuk menghadiri Kongres selambat-lambatnya dua bulan sebelum Kongres.
f) Mempersiapkan Laporan PP.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
26/61
PP.001
g) Membuka Persidangan Kongres.
2. Peserta yang menghadiri Kongres tapi bukan utusan Klasis dapat ditetapkan sebagai undangan PP atas persetujuan Kongres.
3. Dalam hal Klasis/Jemaat Penghimpun tidak dapat menjalankan tugasnya, maka PP dapat menunjuk Klasis/Jemaat Penghimpun
Cadangan atau membentuk Panitia yang langsung dikoordinir oleh PP setelah berkoordinasi dengan BPS.
4. Dalam rangka mendukung program integrasi dengan BPS maka Kongres dilaksanakan selambat-lambatnya Bulan SEPTEMBER
pada tahun ke V periode berjalan.
5.
Panitia Pelaksana bertanggung jawab membuat Himpunan Keputusan Kongres serta Notulen Kongres yang merupakan rekamanhasil pembahasan dari keputusan-keputusan yang ditetapkan selama Kongres. Notulen dasar harus dalam bentuk tertulis, dan jika
keadaan memungkinkan dapat disipakan notulen sekunder dalam bentuk rekaman digital.
Pasal 14
Serah Terima Kepengurusan PP.PPGT
1. Serah terima kepengurusan hanya dapat dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Dihadiri oleh Pengurus Demissioner sebagai Pihak Pertama dan Pengurus Terpilih sebagai Pihak Kedua.
b. Disertai naskah Serah Terima
c. Telah dilaksanakan peninjauan atas bukti fisik atas daftar Inventaris yang dimiliki.
d. Disertai penyerahan secara fisik atas kekayaan organisasi yang sudah diverifikasi oleh BVS.
2. Naskah serah terima ditandatangani oleh Pengurus Demissioner sebagai Pihak I, Pengurus Terpilih sebagai Pihak II dan Saksi dari
unsur BPS.
3. Serah terima dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah Kongres.
4.
Majelis Pimpinan Sidang Kongres wajib berkomunikasi dengan BPS jika batas waktu serah terima yang ditentukan sudah lewat.
5. Contoh Format Naskah Serah Terima dapat dilihat dalam lampiran.
BAB IV
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
Pasal 15
Alasan-alasan PAW
PAW dilaksanakan terhadap pengurus yang tidak dapat menjalankan tugas karena :
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Pindah Agama atau pindah Denominasi
4. Meninggalkan wilayah pelayanan lebih dari 3 bulan
5. Tidak mengikuti kegiatan rutin pengurus 3 kali berturut-turut tanpa informasi yang jelas
6.
Tersangkut kasus hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap
Pasal 16
Proses PAW
1. PAW dilaksanakan secara langsung terhadap pengurus yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 15 butir 1, 2, 3 dan 6.
2. Bagi pengurus yang berhalangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 butir 4 dan 5, maka PAW dilaksanakan setelah melalui
pendekatan persuasif.
3. Tidak diperlukan lagi pengutusan bagi pengurus hasil PAW, karena dipahami bahwa pengutusan bersifat kolektif untuk jabatan
kepengurusan.
4. Pengurus hasil PAW dilantik ditengah-tengah ibadah PPGT dengan pembacaan petikan Keputusan BPM/BPK/BPS.
5. PAW terhadap pengurus yang dipilih langsung dalam persidangan, harus dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus Diperluas.
6. Dalam hal seorang pengurus melewati umur 35 tahun dan sedang menjabat tidak perlu dilaksanakan PAW.
7.
Dalam hal seorang pengurus terpilih pada lingkup yang lebih luas dilakukan PAW jika periode kepengurusan yang masih tersisalebih dari 5 bulan 30 hari.
BAB V
ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN
Pasal 17
Penggunaan Huruf
Semua persuratan dan kegiatan kesekretariatan/administrasi PPGT menggunakan huruf Candara, Maiandra GD dan Segoe UI.
Pasal 18
Kop Surat
1. Kop Surat menggunakan Kertas HVS Folio dengan ukuran 215 mm x 330 mm atau Kertas A4 dengan ukuran 210 mm x 297 mm.
2. Urutan penulisan dalam kop surat dimulai dari lingkup kepengurusan yang lebih luas. Contoh : PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA
TORAJA, KLASIS PULAU JAWA, JEMAAT BANDUNG.3. Pengurus dapat melakukan kreasi terhadap model, bentuk dan posisi Logo sepanjang tidak mengubah urutan kata dan kalimat
pada kop surat.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
27/61
PP.001
Pasal 19
Kode & Nomor Surat
1. Pemberian nomor surat dimulai dari angka 001 dan seterusnya secara berurut sampai periode kepengurusan selesai. Setelah
Kongres/Konperensi/ Rapat Anggota maka angka ini kembali ke angka 001.
2. Pemberian nomor dan kode surat menggunakan titik (bukan garis miring) dan angka latin (tidak menggunakan angka romawi)
agar lebih sederhana.3. Model pemberian nomor dan kode surat tersebut berlaku untuk semua kegiatan administrasi PPGT di semua lingkup, termasuk
kepanitian.
4. Model penomoran surat sebagai berikut :
Nomor Kongres SR/ST/SK Nomor Surat Kode Pengurus bulan tahun
Nomor Konp erensi SR/ST/SK Nomor Surat Kode Pengurus bulan tahun
Nomor Ra pat Anggota SR/ST/SK Nomor Surat Kode Pengurus bulan tahun
Ket:
Nomor Kongres : Diisi Nomor Kongres terakhir (dua digit)
Nomor Konperensi : Diisi Nomor Konperensi terakhir (dua digit)
Nomor Rapat Anggota : Diisi Nomor Rapat Anggota terakhir (dua digit)
SR = Surat Rutin, ST = Surat Tugas, SK = Surat Keputusan
Nomor Surat : Dimulai angka oo1 (jumlah digit bergantung pada jumlah total surat yang dikeluarkan pada periode
sebelumnya)
Kode Pengurus :
Untuk Lingkup Pusat : PP
Untuk Lingkup Klasis : PK + Singkatan Klasis (terlampir)
Untuk Lingkup Jemaat : PJ + Singkatan Jemaat (terlampir)
Bulan : Diisi angka (dua digit) berdasarkan bulan pembuatan surat (Januari=01,Februari=02,Desember=12)
Tahun = Diisi Tahun pembuatan surat (empat digit)
5 Contoh pemberian kode dan nomor persuratan adalah sebagai berikut :
a. Surat Pengurus Pusat:
13 SR 062 PP 02 2014
(Dibaca: Surat Rutin ke-62 dikeluarkan oleh Pengurus Pusat hasil Kongres XIII dibuat bulan Februari 2014)
13 ST 012 PP 03 2014
(Dibaca: Surat Tugas ke-12 dikeluarkan oleh Pengurus Pusat hasil Kongres XIII dibuat bulan Maret 2014)
13 SK 11 PP 04 2014
(Dibaca: Surat Keputusan ke-11 dikeluarkan oleh Pengurus Pusat hasil Kongres XIII dibuat bulan April 2014)b. Surat Pengurus Klasis
18 SR 086 PK MKS 05 2014
(Dibaca: Surat Rutin ke-86 dikeluarkan oleh PK Makassar hasil Konperensi XVIII dibuat bulan Mei 2014)
18 ST 021 PK MKS 06 2014
(Dibaca: Surat Tugas ke-21 dikeluarkan oleh PK Makassar hasil Konperensi XVIII dibuat bulan Juni 2014)
18 SK 05 PK MKS 07 2014
(Dibaca: Surat Keputusan ke-05 dikeluarkan oleh PK Makassar hasil Konperensi XVIII dibuat bulan Juli 2014)
c. Surat Pengurus Jemaat
07 SR 062 PJ KRS 08 2014
(Dibaca: Surat Rutin ke-62 dikeluarkan oleh PJ Karassik hasil Rapat Anggota VII dibuat bulan Agustus 2014)
07 ST 012 PJ KRS 09 2014
(Dibaca: Surat Tugas ke-12 dikeluarkan oleh PJ Karassik hasil Rapat Anggota VII dibuat bulan September 2014)
07 SK 11 PJ KRS 10 2014
(Dibaca: Surat Keputusan ke-11 dikeluarkan oleh PJ Karassik hasil Rapat Anggota VII dibuat bulan Oktober 2014)
d. Surat-surat Kepanitiaan
Semua persuratan kepanitiaan mengikuti sistem penomoran surat pengurus, dimana kode SR/ST/SK diganti
PAN=Panitia/TK=Tim Kerja dan Kode Pengurus diganti dengan nama kepanitiaan. Misalnya Surat Panitia Natal PPGT
Klasis Seriti tahun 2014, dapat dituliskan sebagai berikut :
Contoh 15.PAN.011.NATAL.12.2014
(Dibaca: Surat ke-11 yang dikeluarkan oleh Panitia Natal PPGT Klasis Seriti hasil Konperensi XV, dibuat bulan Desember
2014)
Catatan : Digit Nama Kepanitiaan sedapatnya menggunakan kode dengan digit seminimal mungkin.
Pasal 20
Kode & Nomor Dokumen
1.
Semua dokumen kepengurusan yang dikeluarkan oleh pengurus diberi kode dan nomor sebagai berikut:
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
28/61
PP.001
PP.Nomor urut dokumen (PP)
Kode klasis.Nomur urut dokumen (PK)
Kode jemaat.Nomor urut dokumen (PJ)
Semua dokumen kepengurusan yang dikeluarkan melalui rapat diberi kode dan nomor sebagai berikut:
Kode Rapat.Nomor urut dokumen
RBS = Rapat Seksi/BidangRPH = Rapat Pengurus Harian
RPL = Rapat Pleno Pengurus
RPD = Rapat Pleno Pengurus Diperluas
RKR = Rapat Kerja
RKO = Rapat Koordinasi
RBM= Rapat Bersama
2. Kode dokumen ditulis di sudut kiri atas atau kanan atas.
3. Dokumen hasil Rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, disertai lampiran nama-nama peserta Rapat.
4. Contoh penulisan kode dokumen :
Pasal 21
Surat Tugas
1. Surat Tugas terhadap pengurus dan atau anggota PPGT yang bertindak atas nama organisasi dalam kegiatan-kegiatan internal
maupun eksternal dibuat oleh Sekretaris dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
2. Dalam hal Sekretaris adalah penerima Surat Tugas maka Surat Tugas tersebut tetap dibuat oleh Sekretaris dan ditanda-tangani
oleh Ketua
3.
Setiap Pengurus/Anggota yang mendapatkan Surat Tugas diwajibkan membuat Laporan Tertulis atau resume kegiatan yang berisiinformasi pelaksanaan kegiatan yang dihadiri.
Pasal 22
Tembusan-tembusan
1. Semua SK kepengurusan baik ditingkat Jemaat dan Klasis ditembuskan kepada PP.
2. Jika terjadi perubahan SK karena PAW maka perubahan SK tersebut ditembuskan kepada PP.
3. Keputusan Rapat Anggota dan Konperensi ditembuskan ke PP untuk d igitalisasi keputusan-keputusan persidangan PPGT.
Pasal 23
Kartu Anggota
1. Kartu anggota adalah identitas resmi anggota PPGT
2. Kartu anggota dimaksudkan untuk melengkapi database potensi PPGT secara umum.
3.
Kartu anggota diterbitkan oleh Pengurus Pusat PPGT.4. Kartu anggota berlaku selama menjadi anggota biasa PPGT.
5. Kartu anggota digunakan sebagai kartu kontrol pada setiap kegiatan PPGT di semua lingkup.
6. Nomor Induk Anggota adalah 111262 01 001 0001 001
Keterangan :
- 111262 : Nomor Induk
- 01 : Nomor Wilayah (01 16)
- 001 : Nomor Klasis
- 0001 : Nomor Jemaat
- 001 : Nomor Anggota
Pasal 24
Profil Organisasi
1. LPJ Pengurus Klasis pada setiap Konperensi wajib melampirkan profil organisasi PPGT Klasis, yang memuat sekurang-kurangnya
data dasar potensi anggota per jemaat.
PP.012
Pesan Paskah 2012 PP.PPGT
MKS.052
Matikan Lampu 1 Jam
Pesan Pengurus PPGT KlasisMakassar menjelang Hari
Lingkungan Hidup
DAD.021
Generasi Baru Tanpa Nyontek
Surat PenggembalaanPengurus PPGT Klasis
Makassar menyambut Ujian
Nasional 2010
RKR.012
Pesan dan Seruan
Rapat Kerja IV PPGT
RPL.052
Resume Rapat Pleno Lengkap
PP.PPGT tgl 25-26 Juli 2011
RBM.021
Resume Rapat Bersama
BPS GT, PP.PPGT dan Panitia
Pembangunan Gedung
Pemuda Van de Loostrect
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
29/61
PP.001
2. Bagi jemaat-jemaat yang memungkinkan, sangat diharapkan untuk melampirkan profil organisasi PPGT Jemaat dalam LPJ pada
setiap Rapat Anggota.
3. Profil Organisasi sekurang-kurangnya terdiri dari data jumlah anggota menurut jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tingkat
keaktifan dan total realisasi anggaran pendapatan tahun sebelumnya.
Pasal 25
Laporan Keuangan1. Laporan keuangan bulanan dilingkup jemaat dipublikasikan setiap bulan kepada anggota melalui Kebaktian atau kegiatan lainnya.
2. Laporan keuangan bulanan dilingkup klasis dikirimkan kepada jemaat-jemaat setiap 3 bulan dan atau melalui media yang
mendukung.
3. Informasi keuangan PP sedapatnya disampaikan sekali setiap bulan melalui media yang mendukung.
4. Laporan keuangan bulanan PP disampaikan dalam forum Rapat Kerja PPGT atau media yang mendukung.
5. Setiap Laporan keuangan harus diverifikasi oleh BVJ/ BVK/BVS GT.
6. Bentuk Laporan keuangan yang digunakan mengikuti ketentuan yang diatur oleh BVS GT.
Pasal 26
Iuran Anggota
1. Rapat Anggota setiap tahun menetapkan jumlah iuran anggota PPGT di Jemaat yang bersangkutan.
2. Iuran Anggota yang terkumpul harus diserahkan kepada pengurus yang lebih luas sesuai dengan persentasinya.
Contoh : Iuran Anggota PPGT Jemaat Tiatira Tambunan sebesar Rp. 1.000/orang/bulan. Maka sesuai ART PPGT, jumlah tersebut
akan dibagi dalam persentase sebagai berikut:
Pengurus Jemaat Tiatira Tambunan= 50% x Rp. 1.000 = Rp. 500
Pengurus Klasis Kesu Labo = 30 % x Rp. 1.000 = Rp. 300
Pengurus Pusat = 20 % x Rp. 1.000 = Rp. 200
3. Pengurus yang lebih luas mempunyai hak untuk menagih Iuran Anggota sesuai dengan persentasinya, sesuai dengan jumlah
anggota PPGT di Jemaat. Jumlah tersebut tetap akan ditagih sekalipun tidak ada pengumpulan iuran dijemaat tersebut.
Pasal 27
Kepanitiaan
1. Kepanitiaan yang dibentuk bertanggung jawab kepada pengurus yang menerbitkan SK.
2. Setiap kepanitiaan wajib mengadakan Laporan Pertanggungjawaban selambat-lambatnya 3 bulan setelah kegiatan dilaksanakan.
(Format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Panitia terlampir)
3. Laporan Keuangan dalam setiap kepanitiaan wajib diverifikasi oleh BVJ/BVK/BVS GT sebelum menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban.
4. Jika kepanitiaan tidak dapat melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam butir 2, maka kepanitiaan
akan diambil alih oleh pengurus. Selanjutnya KSB kepanitiaan tersebut tidak diperkenankan lagi menjadi KSB pada kepanitiaan
yang lain dan menjadi catatan negatif jika yang bersangkutan berniat menjadi pengurus pada kesempatan berikutnya.
Pasal 28
Kelengkapan Dasar Sekretariat
Di ruang sekretariat PPGT di semua lingkup sekurang-kurangnya terdapat:
1. Satu buah papan struktur kepengurusan
2. Satu buah papan potensi yang dapat memberikan gambaran umum keadaan PPGT
3. Satu buah buku daftar tamu, yang merekam setiap orang yang datang ke sekretariat, baik anggota maupun bukan anggota
PPGT.
4. Satu buah buku notulen rapat, yang merekam semua hasil rapat-rapat pengurus dan kepanitiaan yang dibentuk.
5.
Satu buah buku daftar surat masuk dan surat keluar.6. Satu buah binder arsip surat masuk
7. Satu buah binder arsip surat keluar
8. Satu buah buku kas pembantu
9. Satu buah buku mobilitas inventaris
10. Satu set kuitansi/bukti pembayaran
11. Satu set Kertas Kop, stempel dan bantalannya
BAB VI
PROTOKOLER ORGANISASI
Pasal 29
Protokoler Dasar
1. Protokoler dasar adalah urutan protokoler organisasi paling minimal dalam sebuah kegiatan resmi PPGT.
2.
Urutan protokoler dasar organisasi adalah sebagai berikut:a. Kebaktian
b. Acara Nasional : Lagu Indonesia Raya
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
30/61
PP.001
c. Acara Organisasi : Menyanyikan Mars PPGT
Pasal 30
Protokoler Lengkap
1. Urutan-urutan resmi protokoler lengkap organisasi adalah sebagai berikut:
a. Kebaktian
b.
Acara Nasionali. Lagu Indonesia Raya
ii. Mengheningkan Cipta
c. Acara Organisasi
i. Menyanyikan Mars PPGT
ii. Pembacaan Pembukaan AD PPGT
iii. Menyanyikan Hymne PPGT
d. Pidato dan Sambutan
2. Prototokoler lengkap dilakukan pada acara Rapat Anggota, Rapat Pimpinan Klasis, Konperensi, Rapat Pimpinan Pusat dan
Kongres
3. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pimpinan organisasi yang paling luas jabatannya pada saat itu
4. Pidato dan sambutan disesuaikan dengan kondisi, tempat dan acara.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 31
PO PPGT ini mengikat PPGT di semua lingkup kepengurusan.
Pasal 32
Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka PO sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
Di tetapkan di : Rantepao
Pada tanggal : 06 Februari 2014
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
31/61
PP.001
Lampiran I Peraturan Organisasi PPGT (pasal 7, 12, 14)
Perihal : NASKAH SERAH TERIMA PENGURUS
NASKAH SERAH TERIMA
Pada hari ini hari ... )1 Tanggal ...)
2bulan .... )
3 tahun ...)
4
pukul . )5Bertempat di .)
6dilaksanakan serah terima kepengurusan antara
..)7
selanjutnya disebut :
------------------------------------------------------ PIHAK PERTAMA -------------------------------------------
dengan )8 selanjutnya disebut:
------------------------------------------------------- PIHAK KEDUA ---------------------------------------------
setelah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak Pertama menyerahkan kepengurusan )9 berikut semua tanggung jawab dan
wewenang yang melekat pada jabatan tersebut kepada Pihak Kedua atas dasar tanggung jawab persekutuan
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Pasal 2
Pihak Kedua menerima jabatan sebagai .. )10
berikut semua tanggung jawab dan
wewenang yang melekat pada jabatan tersebut atas dasar tanggung jawab persekutuan tanpa adanya paksaan
dari pihak manapun.
Pasal 3
Pihak Pertama menyerahkan semua inventaris organisasi kepada Pihak Kedua, baik yang diperoleh pada masa
periode menjabat, maupun yang diperoleh dari periode-periode sebelumnya disertai keterangan-keterangan
1Diisi nama hari2Diisi tanggal dengan huruf3Diisi nama bulan dengan huruf4Diisi tahun dengan huruf5Diisi jam pada saat naskah serah terima ini dibacakan, ditulis dengan tangan oleh yang pembaca naskah6Diisi Nama Tempat pelaksanaan serah terima. Jika dilaksanakan di sebuah Jemaat, maka diisi nama Jemaat.7Diisi nama kepengurusan demissioner, contoh Pengurus PPGT Jemaat Dadi Periode 2007-2009.
8Diisi nama kepengurusan yang baru, contoh Pengurus PPGT Jemaat Dadi Periode 2009-2011.9Diisi nama organisasi, contoh : PPGT Jemaat Dadi, PPGT Klasis Buakayu. Untuk lingkup pusat ditulis PP.PPGT.10Diisi sama dengan no. 9,
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
32/61
PP.001
terhadap kondisi masing-masing barang inventaris. Adapaun nama, jumlah dan kondisi barang inventaris
tersebut adalah sebagai berikut:
NO Nama Barang
Inventaris
Jumlah Tahun
Perolehan
Kondisi
1
23
dst
dst
dst
Pasal 4
Pihak Pertama menyerahkan saldo keuangan kepada Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut:
-
Uang Tunai sebesar Rp. 11
(...
..)12
- Saldo Bank sebesar Rp. .
13 (..
(...)14
15
, .16
.17
.18
PIHAK I
.............................................................)19
( .) (..)
Ketua Sekretaris
PIHAK II
..)20
( .) (..)
Ketua Sekretaris
DISAKSIKAN OLEH
..)21
.22
( .) (..)
11Diisi sesuai jumlah uang tunai yang diserah terimakan dalam angka12Diisi sesuai jumlah uang tunai yang diserah terimakan huruf13Diisi sama dengan saldo terakhir dalam rekening organisasi dengan angka14Diisi sama dengan saldo terkahir dalam rekening organisasi dengan huruf15Diisi sama dengan no. 616Diisi sama dengan no. 2 dalam angka17Diisi sama dengan no. 318Diisi sama dengan no. 4 dalam huruf19Diisi sama dengan no. 720Diisi sama dengan no. 821Diisi dengan nama Badan Pekerja Majelis sesuai lingkup pelayanan.
22Diisi dengan nama Pengurus yang setingkat lebih luas. Untuk Lingkup Pusat bagian ini tidak diperlukan.
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
33/61
PP.001
Lampiran II Peraturan Organisasi PPGT (pasal 19)
Perihal : KODE (SINGKATAN) JEMAAT DAN KLASIS
1 LUWU TIMUR SINGKATAN
1 KLASIS KALAENA KNA
1 Jem. Baku' BKU
2 Jem. Buyuntana BYT
3 Jem. Imanuel Cendana Hitam ICH
4 Jem. Kalaena KLN
5 Jem. Kalena Kiri II KLK
6 Jem. Koroncia KRC
7 Jem. Moria Pangala' MPL
8 Jem. Rama RAM
9 Jem. Rante Moria JRM
10 Jem. Rante Tandung RTD
11 Jem. Rante Towu RTW
12 Jem. Siporannu Taripa JST
13 Jem. Tongkonan Kendari JTK
14 Jem. Wonorejo WNJ
15 Jem. Wonosari WNS
2 KLASIS MALILI MAL
16 Jem. Betesda Towuti BTW
17 Jem. Kayu Tanduk JKT
18 Jem. Maliowo MAH
19 Jem. Pabeta PAB
20 Jem. Pniel Puncak Indah PPI
21 Jem. Tarabbi TAR
22 Jem. Tawakua TAW
23 Jem. Ujung Batu JUB24 Jem. Maranatha Lamaeto MLO
25 Jem. Antiokhia Angkona JAA
26 Jem. Imanuel Mantaipi IMT
27 Jem. Wasuponda WSP
3 KLASIS WOTU WOT
28 Jem. Cendana Hijau JCH
29 Jem. Hermon HRM
30 Jem. Koranti KRT
31 Jem. Lambara Harapan JLH
32 Jem. Maramba' II MBA33 Jem. Muktisari MKR
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
34/61
PP.001
34 Jem. Oikumene OMN
35 Jem. Sikamase SKM
36 Jem. Sion Lestari SLI
2 LUWU UTARA
4 KLASIS BAEBUNTA SELATAN BAE
37 Jem. Gloria Mariri GLO
38 Jem. Home Base Mariri HBM
39 Jem. Imanuel Marannu IMM
40 Jem. Lasumba LAS
41 Jem. Betel Bumi Harapan BBH
42 Jem. Efrata EFA
43 Jem. Silo Rante Lara IV SRT
5 KLASIS BONE-BONE BON
44 Jem. Minna MNA
45 Jem. Kapipe KPP
46 Jem. Salubua SLB47 Jem. Bone-bone BBN
48 Jem. Patila PTL
49 Jem. Rantepulio RAP
50 Jem. Beringin BER
51 Jem. Banyurip BYP
52 Jem. Hombes Kanjiro HOK
53 Jem. Hombes Bungadidi HOB
54 Jem. Muktisari MKT
55 Jem. Lauwo Baru LAU
56 Jem. Ebenhaezer Tamuku EBE57 Jem. Sepakat SEP
58 Jem. Marobo MBO
6 KLASIS MALANGKE' MLK
59 Jem. Ebenhaezer Tibussu' EBH
60 Jem. Rantelangi RGI
61 Jem. Tete Masarang TTM
62 Jem. Urukumpang URU
63 Jem. Elim Londondau ELL
64 Jem. Limbong Langsa' LIL
65 Jem. Durian Bela' DBL66 Jem. Moria Rante Baru MOR
7 KLASIS MASAMBA MSB
67 Jem. Siloam Cendana Putih SCP
68 Jem. Ebenhaezer Masamba EHM
69 Jem. Sion Homebase Mappadeceng SHB
70 Jem. Imamuel Kampung Baru Uraso IKB
71 Jem. Rama Radda RRD
72 Jem. Balambangi Minanga Tallu BMT
73 Jem. Moria Kampung Adil MKA
74 Jem. Buntu Marampa' BMR
75 Jem. Solideo Gloria SOG
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
35/61
PP.001
76 Jem. Agung Tarra Tallu ATT
8 KLASIS RONGKONG SABBANG BAEBUNTA RKS
77 Jem. Bakka BAK
78 Jem. Lagia LAG
79 Jem. Nusa NUS
80 Jem. Rampoan RMP
81 Jem. Maranata Salama' MRS
82 Jem. Elim Baebunta EBA
83 Jem. Imanuel Baebunta IMB
84 Jem. Moria Parabuluan MRP
85 Jem. Marampi MPI
86 Jem. Tabuan Rantepacu TBR
87 Jem. Tabuan Pulao TBP
88 Jem. Tanete TNE
89 Jem. Kanandede KDD
90 Jem. Salutallang SLG91 Jem. Salukanan SKA
92 Jem. El-Betel ELE
9 KLASIS SANGBUA LAMBE' SAM
93 Jem. Rampotiku RPU
94 Jem. Terpedo TER
95 Jem. Rantebuangin RTN
96 Jem. Rantebone RNE
97 Jem. Rantepasang RTG
98 Jem. Siloam teteuri' STE
99 Jem. Sipanundu' SND100 Jem. Saluampak SAL
101 Jem. Imanuel Lara III ILA
102 Jem. Buntu Marampa' BUM
103 Jem. Ebenhaezer To'borung EBT
104 Jem. To' Katimbang TKB
105 Jem. Betel Pelendongan BPN
106 Jem. Rama Pongkaruk RPK
107 Jem. Pniel Bone Subur PNB
108 Jem. Pniel Pompaniki PPO
109 Jem. Musafir To' Bau MTU10 KLASIS SUKAMAJU SUA
110 Jem. Manunggal II MGL
111 Jem. Imanuel Rawamangun IRN
112 Jem. Salubungin SGN
113 Jem. Maranatha MTH
114 Jem. Suka Damai SKI
115 Jem. Sukamaju SMJ
116 Jem. Salulemo SLO
117 Jem. Kambara KMB
118 Jem. Talitakum TKM
119 Jem. Teberau TEB
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
36/61
PP.001
120 Jem. Bahtera Sejahtera BSJ
121 Jem. Rama Agung RAG
122 Jem. Tamatiku TTK
3 LUWU-PALOPO
11 KLASIS BASTEM BAS
123 Jem. Benteng BEN
124 Jem. Buntu panga' BGA
125 Jem. Lengke' LKE
126 Jem. Maindo MDO
127 Jem. Pantilang PTA
128 Jem. Sion Karatuan SKT
129 Jem. Tarra' TRR
12 KLASIS LUWU LWU
130 Jem. Belopa BOP
131 Jem. Bukit Zaitun Bilante BZE
132 Jem. Buntu Nanna' BNN133 Jem. Imanuel Padang Sappa IPS
134 Jem. Kanaan Paccerakan KPC
135 Jem. Lura LRA
136 Jem. Moria Rotto RTT
137 Jem. Oikumene Kadinge' OKD
138 Jem. P. Katapi KTP
139 Jem. Paccerakan I PAC
140 Jem. Paccerakan II PCK
141 Jem. Pattedong PTD
142 Jem. Sion Paccerakan SPC143 Jem. Sumber Kasih Pare Kaju SKP
144 Jem. Tomale' TOL
145 Jem. Totting TTG
13 KLASIS KOTA PALOPO KOP
146 Jem. Balandai BDI
147 Jem. Betel Padang Alipan BPD
148 Jem. Betteng Buntu Mamase BBM
149 Jem. Ebenhaezer Palopo EPP
150 Jem. Efrata Homebase Zibang EZG
151 Jem. Hermon Kattun HKN152 Jem. Home Base Batu HBB
153 Jem. Imanuel Batu IBU
154 Jem. Imanuel Lebang ILG
155 Jem. Mahanaim Salu Tikala MST
156 Jem. Maranatha Patte'ne' MPE
157 Jem. Moria Perumnas MPS
158 Jem. Pengharapan Pepabri PBI
159 Jem. Rampoang RPG
160 Jem. Salubua SBA
161 Jem. Sion Lappo SNL
162 Jem. Sion Palopo SNP
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
37/61
PP.001
14 KLASIS PALOPO PAL
163 Jem. Angkasa AKS
164 Jem. Bua BUA
165 Jem. Elim Palopo EPO
166 Jem. Imanuel Palopo JIP
167 Jem. Lare-lare JLR
168 Jem. Lengkong LGG
169 Jem. Marannu Palopo JMP
170 Jem. Pajalesang PJL
171 Jem. Palopo PLP
15 KLASIS LAMASI LMS
172 Jem. Datu Ara' Kakobi DAI
173 Jem. Lamasi LSI
174 Jem. Jawi (Ada SM, No Guru) JWI
175 Jem. Padang Pasang PPS
176 Jem. Pao Singki' PSI
177 Jem. Pison Pongsamelung PPG
178 Jem. Pongo' PGO
179 Jem. Salujambu SJU
180 Jem. Setiarejo SJO
181 Jem. Sion SIO
16 KLASIS SERITI SER
182 Jem. Betesda Salupao BSL
183 Jem. Durian DRN
184 Jem. Lisurannu LSU
185 Jem. Pompengan PMP186 Jem. Salubanga SGA
187 Jem. Seriti STI
188 Jem. Seriti Selatan SSN
189 Jem. Sinangkala SGK
190 Jem. Sin Pararra' SPA
191 Jem. Tamatiku TKU
192 Jem. Tondok Tanga TGA
193 Jem. To' Lemo TMO
17 KLASIS WALENRANG WLN
194 Jem. Baranmamase BSE195 Jem. Batusitanduk BSK
196 Jem. Bibang BIB
197 Jem. Bungin Pasang BPG
198 Jem. Buntu Saragi BSG
199 Jem. Bure BRE
200 Jem. Bure Atas BUS
201 Jem. Elim ELI
202 Jem. Lewandi LDI
203 Jem. Moria Parembonan MPN
204 Jem. Pantilang PIG205 Jem. Paranta' PRT
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
38/61
PP.001
206 Jem. Salutubu STB
207 Jem. Sampeong SPG
208 Jem. Saragi SGI
209 Jem. Siteba' SIT
210 Jem. Tombang TOM
211 Jem. To'rea TRA
18 KLASIS WALENRANG TIMUR WLT
212 Jem. Batakan BTK
213 Jem. Lamasi Pantai LPI
214 Jem. Masakke (no Guru) MSE
215 Jem. Pangalli PGI
216 Jem. Pongrakka PKA
217 Jem. Siolanan SLN
218 Jem. Situru' SRU
219 Jem. Tengko TEN
4 SEKO
19 KLASIS SEKO EMBONA TANA SEE
220 Jem. Ambolang AMB
221 Jem. Hoyane HOY
222 Jem. Katuhoanna KTH
223 Jem. Longa LGA
224 Jem. Pasang kalua' PAS
225 Jem. Pohoneang POH
226 Jem. Poyahaang POY
20 KLASIS SEKO LEMO SEL
227 Jem. Bethel Beroppa' BBE228 Jem. Elim Malambe' EML
229 Jem. Ebenhaezer Kampung Baru EKB
230 Jem. Efrata Kariango EKO
231 Jem. Mahanaim Kariango MKO
232 Jem. Imanuel Lantang Tedong ILT
233 Jem. Sion Ledan SLD
234 Jem. Pniel Burasse PBE
235 Jem. Paulus Rantedangga PUR
236 Jem. Moria Sipulung MSG
21 KLASIS SEKO PADANG SEK237 Jem. Bana BAN
238 Jem. Hermon Lore HER
239 Jem. Kalamio KMO
240 Jem. Betal Lisupadang BLI
241 Jem. Parahaleang PHL
242 Jem. Pantoroang PTR
243 Jem. Singkalong SIN
244 Jem. Sion Eno' SEN
245 Jem. Lengkong LEG
246 Jem. Bone BNE
247 Jem. Tanete TAE
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
39/61
PP.001
5 SANGGALANGI
22 KLASIS BOKIN PITUNG PENANIAN BPP
248 Jem. Barana' BAR
249 Jem. Batu Ma'tanduk BTD
250 Jem. Bokin BOK
251 Jem. Imanuel Bambasuka IBS
252 Jem. Issong Sendana ISA
253 Jem. Kassun KSS
254 Jem. Katengkong KTK
255 Jem. Moria Motok MMK
256 Jem. Pa'kampan PKP
257 Jem. Palisupadang PPD
258 Jem. Penanda PDA
259 Jem. Sion Buntu Datu SBD
260 Jem. To'lallang TLG
23 KLASIS BUNTAO' BUT
261 Jem. Balabatu BLB
262 Jem. Bantere BTE
263 Jem. Bukit Sinai Marara BSM
264 Jem. Efrata Rante Aa' ERA
265 Jem. Kadinge' KAD
266 Jem. Kanaan Losso KLO
267 Jem. Ledo LDO
268 Jem. Paniki PIK
269 Jem. Rantekata RKT
270 Jem. Tambuntana TBA271 Jem. Tembamba TBB
272 Jem. Tondok batu TDT
273 Jem. Tonglo TLO
24 KLASIS KESU' LA'BO' KKL
274 Jem. Buntu La'bo' BBO
275 Jem. Karerang KRR
276 Jem. Mada JMD
277 Jem. Pasang PSG
278 Jem. Pa'tangan PTG
279 Jem. Rante Tallang RTL280 Jem. Rantekua RTK
281 Jem. Saruran SRR
282 Jem. Tallung Penanian TPN
283 Jem. Tambuttana TTT
284 Jem. Tandung TAN
285 Jem. Tiatira Tambunan TTN
286 Jem. To'barana' KTB
287 Jem. Tombang Kalua' TBK
25 KLASIS KESU' MALENONG KEM
288 Jem. Ba'tan BTA289 Jem. Paiman PIN
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
40/61
PP.001
290 Jem. Batupiak BPI
291 Jem. Bonoran BNR
292 Jem. Panga' PNG
293 Jem. Buntu Limbong BLM
294 Jem. Karambe KRA
295 Jem. Pokkarondang POK
296 Jem. Kalaulu KLU
297 Jem. Issong Kalua' IKL
26 KLASIS KESU' TALLULOLO KET
298 Jem. Bua Tallulolo BUO
299 Jem. Rante Langsa' RLS
300 Jem. Karunganga' KAR
301 Jem. Komba KOM
302 Jem. Londa LND
303 Jem. Pa'besenan PBS
304 Jem. Sarira SAR305 Jem. Sepon SPN
27 KLASIS RANTEBUA RAN
306 Jem Rantebua RTB
307 Jem Bamba Kalua BBK
308 Jem. Loko' LKO
309 Jem. Rondo RND
310 Jem. To'sa'pang TSP
311 Jem. Buntu Barana' BBT
6 SOPAI, RANTEPAO, TIKALA, SESEAN
28 KLASIS MADANDAN MAD312 Jem. Buntu Sopai BSI
313 Jem. Dulang DLG
314 Jem. Eden EDN
315 Jem. Langda LGD
316 Jem. Madandan MDD
317 Jem. Marante MRT
318 Jem. Sion B. Langda SBL
319 Jem. Tonglo TGL
29 KLASIS NONONGAN SALU NNS
320 Jem. Batang BAG321 Jem. Bela' BEL
322 Jem. Kalintong KLT
323 Jem. Kanuruan KNR
324 Jem. Moria Nonongan MNO
325 Jem. Nonongan NON
326 Jem. Rembon RBN
327 Jem. Salu SLU
328 Jem. Sangpolo Bungin SPL
329 Jem. Tabang TAB
30 KLASIS RANTEPAO BARAT KRB
330 Jem. Ba'lele JBE
-
7/21/2019 AD-ART dan PO PPGT.pdf
41/61
PP.001
331 Jem. Buntu Ambaang JBA
332 Jem. Buntu Laang BLG
333 Jem. Mariri JMR
334 Jem. Pangrante Singki' JSP
335 Jem. Penanian PEN
336 Jem. Saloso SLS
337 Jem. Tilengko TLK
31 KLASIS RANTEPAO RAT
338 Jem. Batu Lelleng BLE
339 Jem. Buntu Pasele BPA
340 Jem. Elim Rantepao ERO
341 Jem. Karassik KRS
342 Jem. Malango' MGO
343 Jem. Pniel Salutanga PST
344 Jem. Rante Pasele RPE
345 Jem. Rantepao RTP346 Jem. Sion Sangkombong SSK
32 KLASIS TALLUNGLIPU TLP
347 Jem . Silo P SIL
348 Jem. Musafir Bolu MUS
349 Jem. Ampang Batu Tantanan ABT
350 Jem. Pa'biteran PBT
351 Jem. Rante Tagari RTI
352 Jem. Rantepaku RKU
353 Jem. Tallunglipu TAL
354 Jem. Tandibulaan TDB33 KLASIS TIKALA TKL
355 Jem. Barana BRN
356 Jem. Buntu batu BBA
357 Jem. Kalambe' KBE