Abstraksi

Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK sangat berperan penting dalam melindungi kepentingan

konsumen dan masyarakat, agar mampu mewujudkan terselenggaranya kegiatan di sektor

industri jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga berkewajiban

mewujudkan industri jasa keuangan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang berdaya

saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam fungsinya sebagai regulator dan pengawas sektor industri jasa keuangan, OJK sangat

berperan penting dalam menyusun kerangka kebijakan pengembangan industri jasa keuangan

yang berkelanjutan guna mendukung perekonomian nasional dan melindungi kepentingan

konsumen.

Penguatan peran OJK dalam menjaga sistem keuangan dan dalam membangun sinergi antara

lembaga terkait sangat krusial. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya mencoba menjabarkan

konsepsi pemikiran saya dalam rangka penguatan peran dan sistem OJK.

Di era teknologi informasi dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi hampir

semua aspek dari ekonomi, bisnis, keuangan, maupun kehidupan pribadi kita. Namun, hal ini

harus mendapatkan perhatian khusus, terutama saat ini, di tahun-tahun awal abad 21, saat kita

sedang merasakan dampak sepenuhnya dari perubahan yang dibawa oleh revolusi digital ini.

Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada 14

Agustus 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan

instrumen non-tunai. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu budaya dalam masyarakat

yang menggunakan instrumen non-tunai dalam kegiatan ekonominya.

Berbagai manfaat dapat dirasakan dengan bertransaksi non-tunai. Pertama, kepraktisan

bertransaksi dan keamanan dalam membawa instrumen non-tunai dibandingkan dengan uang

tunai. Kedua, efisiensi biaya antara biaya produksi instrumen non-tunai dengan biaya

pencetakan, peredaran serta pengelolaan uang tunai. Ketiga, pencatatan transaksi secara

otomatis sehingga memudahkan dalam menghitung serta mengawasi aktivitas-aktivitas

perekonomian. Hal tersebut tentu juga dapat mencegah aktivitas-aktivitas perekonomian yang

ilegal, yang umumnya dilakukan dalam bentuk tunai. Keempat, penggunaan alat pembayaran

non-tunai juga akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian.

Layanan Keuangan Digital (LKD) merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan

keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga (atau yang biasa disebut

sebagai agen LKD). LKD merupakan inovasi dengan visi untuk membawa masyarakat dengan

budaya bertransaksi tunai menjadi non-tunai dan belajar menyimpan dan mengelola uang, serta

dapat melakukan transaksi keuangan dasar seperti pembukaan rekening secara elektronik,

setor tunai, tarik tunai, hingga pembayaran dan transfer.

LKD juga sangat membantu OJK dalam tugas dan fungsinya sebagai pengawas terhadap

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, serta sektor IKNB (Industri

Keuangan Non-Bank). LKD juga mendorong inovasi-inovasi dalam bidang perdagangan

elektronik (e-Commerce), pelaku-pelaku usaha Financial Technology (FinTech), serta

memudahkan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ke masyarakat berupa bantuan tunai.