Aang Kalwan_Dinas Perhubungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks.

Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah sudah tidak lagi

hanya menyangkut persoalan supply dan demand, tapi sudah masuk pada

ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta

aspek lingkungan. Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks

regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi

massal, konversi bahan bakar fosil ke gas dan intelegensia transport

management.

Adapun beberapa isu nasional yang yang mengemuka di bidang

transportasi adalah:

1. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke efisiensi

pergerakan.

2. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia

tidak efisien, tingkat kemacetan yanbg relatif tinggai, polusi udara yang

relatif tingi serta menurunnya daya saing sehingga tidak mampu

mendorong investasidan pertumbuhan.

3. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat

kepercayaanmasyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan

rendahnya produktivitas nasional

1

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.

Sedangkan Kepemimpinan secara hakiki telah berkembang sejak manusia

dilahirkan ke muka bumi, setiap orang mempunyai referensi yang sangat kaya

mengenai arti, maksud, mulai dari hal yang konkret rasional sampai kepada

abstrak irasional. Untuk membatasi pengertian dan arah konseptual, maka

berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan

berdasarkan teori yang berkembang.

. B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi

masalah sebagai berikut bagaimana tugas pokok dan fungsi dari Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi

salah satu tugas individu mata kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Negara dan

berujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang tugas pokok

dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan secara hakiki telah berkembang sejak manusia




dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan


Makna kata “kepemimpinan” erat kaitannya dengan makna kata

“memimpin”. Kata memimpin mengandung makna yaitu kemampuan untuk

menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu organisasi sehingga dapat

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tremo (dalam Herabudin, 2010:187) mengemukakan bahwa,

”Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain untuk secara

sukarela mau berjuang, mencapai tujuan-tujuan kelompok”.

Sementara itu Pamudji (dalam Herabudin, 2010:188) mendefinisikan

“Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan

orang-orang pada tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin. Artinya, pada

tahapan tertentu, kepemimpinan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana

dalam menggerakkan dan sebagai salah satu fungsi dari manajemen”.

Sementara itu, Nawawi (1987:81) mendefinisikan “Kepemimpinan sebagai

3

kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang-

orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada

pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan

yang harus dilakukan.

“Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen”

(Nasution, 2005:200). Lebih lanjut, Siagian (2002:62), mengemukakan bahwa

“Kepemimpinan memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal

dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik pada

tingkat individual, pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi”.

Kepemimpinan secara hakiki telah berkembang sejak manusia




berikut ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan


Para ahli mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan ciri-ciri,

perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran,

dan tempatnya pada suatu posisi administratif, serta persepsi oleh orang lain

mengenai keabsahan dari pengaruh.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan beberapa definisi sebagai

landasan konseptual, berikut ini:

1. Kepemimpinan adalah “pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu. Serta diarahkan melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu” (Tannenbaum, Weschler & Massarik,1961).

4

2. Kepemimpinan adalah “pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi” (stogdill,1974).

3. Kepemimpinan adalah “peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi (Katz & Khan,1978).

4. Kepemimpinan adalah semua cara yang disitu seseorang mempunyai pengaruh (Richard N.Osborn,1980)

5. Kepemimpinan sebagai proses, seperangkat aktivitas yang memudahkan kelompok mencapai tujuan (Theodore Herbbert, 1981)

6. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan” (Rauch & Behling,1984).

7. Kepemimpinan adalah “mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial, dan yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya” (Hosking,1988).

8. Kepemimpinan adalah “sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran”. (Jacob & Jacques,1990).

9. Suatu usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai tujuan (Gibson.,Ivancevic., Donnelly 1997)

Beberapa definisi yang diuraikan mencerminkan asumsi bahwa

kepemimpinan menyangkut sebuah proses sosial, dalam hal ini pengaruh

disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur

aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam suatu kelompok atau

organisasi.

Efektivitas dari seorang pemimpin dalam kaitannya dengan

konsekuensi dari tindakannya bagi para pengikut dan para stakeholder

organisasi lainnya dapat diukur berdasarkan indikator tertentu. Seperti hasil

(outcome) kebijakannya, kinerja, pertumbuhan organisasi, kesiapan

menghadapi tantangan, atau krisis, kepuasan pengikut, komitmen pengikut

terhadap sasaran, kesejahteraan psikologis dan pengembangan anggota.

5

Ukuran yang biasa digunakan mengenai efektivitas pimpinan adalah sejauh

mana unit organisasi melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan. Beberapa

hal, ukuran objektif tentang kinerja atau pencapaian tujuan sudah

diformalisasikan, seperti keuntungan, margin keuntungan, peningkatan

layanan, pangsa pasar, pembiayaan proses, sedangkan penilaian subjektif

mengenai efektivitas diperoleh dari atasan si pemimpin, rekan sejawat atau

dari bawahannya.

Seorang pemimpin mempunyai efek langsung dan tidak langsung

terhadap lingkungan organisasi. Efek tersebut, sangat tergantung pada

konsistensi. Jika mereka tidak konsisten, maka hasilnya sangat berbeda

dengan hasil yang ditunda. Misalnya kepuasan yang dilayani menjadi puas

dalam waktu relatif singkat setelah dilakukan eleminasi layanan yang kurang

bermanfaat, seperti melalui pelatihan singkat terhadap staf.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terletak di Jalan

Jenderal Sudirman No. 220 Ciamis Telp. (0265) 773000. Visi Dinas

Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah "TERWUJUDNYA SISTEM

PERHUBUNGAN YANG EFISIEN, BERKUALITAS DAN PROFESIONAL

TAHUN 2014". Sedangkan misinya adalah:

1. Tertib, teratur dan lancarnya lalu lintas dan angkutan.

2. Meningkatkan keselamatan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perhubungan.

4. Meningkatkan sistem jaringan transportasi, komunikasi dan informatika.

6

C. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

1. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum

2. Fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum

kebinamargaan;

b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pekerjaan umum

kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pengendalian operasional,

pemeliharaan dan logistik;

c. Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi

umum dan keuangan serta kepegawaian dinas.

3. Tujuan :

a. Meningkatkan kemampuan jaringan jalan dalam melayani kemudahan

pergerakan orang dan barang dengan berbagai beban standar yang

telah ditentukan;

b. Menghilangkan bottleneck akibat penyempitan geometrik pada

jembatan dan menyesuaikan kelas jembatan sesuai fungsi dan peranan

jalan;

c. Mengurangi hambatan pergerakan orang dan barang akibat kerusakan

jalan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya saluran samping;

d. Menyusun data base inventaris/ aset kebinamargaan yang informatif

dan berdaya-guna;

7

e. Pemanfaatan teknologi terapan bagi perencanaan dan pelaksanaan

konstruksi.

4. Sasaran :

a. Mengurangi waktu tempuh perjalanan yang diakibatkan kerusakan

perkerasan jalan dan meningkatkan tingkat pelayanan jalan bagi

pengguna jalan;

b. Mengurangi waktu tempuh perjalanan yang diakibatkan penyempitan

geometrik jembatan;

c. Mengurangi waktu tempuh perjalanan yang diakibatkan genangan air;

d. Meningkatkan efisiensi kerja dinas berkaitan dengan kemudahan dan

ketersediaan data base;

e. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dinas dengan

penerapan teknologi.

D. Struktur Organisasi Wilayah Kecamatan

1. Kepala Dinas; Tugas pokok dan fungsi

a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan,

memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina

UPTD

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1) penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan

koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat,

8

tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara, sistem operasional

transportasi;

2) penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-

tugas perhubungan;

3) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas

pokok dan fungsi Dinas;

4) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

c. Rincian Tugas Kepala Dinas

1) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas;

2) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan

kebijakan umum Pemerintah Daerah;

3) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana

pembangunan perhubungan di Daerah;

4) menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan,

transportasi darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara

dan sistem operasional transportasi;

5) menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan

rekomendasi kepada Gubernur mengenai perhubungan sebagai

bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;

6) menyelenggarakan penetapan bahan Rencana Strategis, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan

LPPD Dinas;

9

7) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan Dinas;

8) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

9) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas teknis serta

evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, transportasi

darat, tranportasi laut dan ASDP, transportasi udara dan bina

sistem operasional transportasi;

10) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka

pelayanan umum perhubungan;

11) menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;

12) menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan

kegiatan di Kabupaten/Kota;

13) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

14) menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

2. Sekretariat, tugas pokok dan fungsi:

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi

perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan

program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum


ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

10

1) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;

2) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;

3) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan

umum

c. Rincian Tugas Sekretariat

1) Menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan,

program Dinas;

2) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program

Sekretariat;

3) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

4) Menyelenggarakan pengkajian pendapatan dan belanja;

5) Menyelenggarakan pengkajian administrasi pendapatan belanja;

6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

7) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

8) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan;

9) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan bahan Rencana

Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;

10) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan

perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

11

11) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

12) Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;

13) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


14) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

15) Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

d. Sekretariat, membawahkan:

1) Subag Perencanaan dan Program

2) Subag Keuangan

3) Subag Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Transportasi Darat; tugas pokok dan fungsi:

a. Bidang Transportasi Darat mempunyai tugas pokok menyelenggara-

kan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi transportasi darat


ayat (1), Bidang Transportasi Darat mempunyai fungsi:

1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis transportasi

darat;

2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi transportasi darat;

3) penyelenggaraan fasilitasi transportasi darat

c. Rincian Tugas Bidang Transportasi Darat

1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Transportasi

Darat;

2) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi angkutan darat;

12

3) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi rekayasa dan

keselamatan;

4) menyelenggarakan fasilitasi transportasi darat;

5) menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggara-an

transportasi darat;


pengambilan kebijakan transportasi darat;


Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas

di Kabupaten/Kota;

8) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang

Transportasi Darat;


10) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

d. Bidang Transportasi Darat, membawahkan:

1) Seksi Jaringan Simpul Pelayanan Angkutan

2) Angkutan Darat

3) Seksi Rekayasa dan Keselamatan

4. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi; tugas pokok dan fungsi:

a. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

sistem operasional transportasi

13


ayat (1), Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi mempunyai

fungsi:

1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sistem

operasional transportasi;

2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sistem operasional

transportasi;

3) penyelenggaraan fasilitasi sistem operasional transportasi

c. Rincian Tugas Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi:

1) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Sistem

Operasional Transportasi;

2) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penataan sistem

transportasi;

3) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengendalian

operasional;

4) menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi teknis sarana dan

keselamatan transportasi;

5) menyelenggarakanfasilitasi sistem operasional transportasi;

6) menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan

sistem operasional transportasi;



14


Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas

di Kabupaten/Kota;

9) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Bina

Sistem Operasional Transportasi;


11) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

d. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi, membawahkan:

1) Seksi Penataan Sistem Transportasi;

2) Seksi Pengendalian Operasional Transportasi;

3) Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Transportasi

e.

15

BAB III

PENUTUP

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan

mengarahkan orang-orang pada tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin.

Artinya, pada tahapan tertentu, kepemimpinan dapat dijadikan sebagai salah

satu sarana dalam menggerakkan dan sebagai salah satu fungsi dari

manajemen.

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis melaksanakan

sebagian kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum. Sedangkan fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah: merumuskan kebijakan teknis

bidang pekerjaan umum kebinamargaan; pelaksanaan tugas teknis operasional

bidang pekerjaan umum kebinamargaan yang meliputi perencanaan,

pengendalian operasional, pemeliharaan dan logistik; melaksanakan pelayanan

teknis administratif meliputi administrasi umum dan keuangan serta

kepegawaian dinas.

16

DAFTAR PUSTAKA

Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.

http://www.dishub.jabarprov.go.id

http://profilsubcms.blogspot.com/2012/07/mengenal-jauh-dinas-perhubungan.html

http://www.wikipedia.com

17

http://www.wikipedia.com/



http://www.dishub.jabarprov.go.id/

MAKALAH BIROKRASI KEPEMIMPINAN

PADA INSTITUSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

CIAMIS

TUGAS

Mata Kuliah Konstitusi dan Kelembagaan Negara

Oleh:

AANG KALWAN

82341213018

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH

CIAMIS2013

18

Aang Kalwan_Dinas Perhubungan

Documents

Transcript of Aang Kalwan_Dinas Perhubungan