A · Web viewdi Kabupaten Tanah Datar No. Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha) Persentase (%) 1. X Koto...
Transcript of A · Web viewdi Kabupaten Tanah Datar No. Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha) Persentase (%) 1. X Koto...
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas
karunia-Nya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 kepada masyarakat.
ILPPD Kabupaten Tanah Datar Akhir Tahun Anggaran merupakan ringkasan
dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ruang lingkup pembahasan
mencakup progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan
menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka
menengah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan
Kabupaten Tanah Datar.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kami
susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 120.04/9804/Otda tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyusunan LPPD Tahun
2018, penyampaian ILPPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 sesuai dengan urusan
yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Datar berupa data capaian kinerja dari Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar,
sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas
pembantuan.
Demikianlah Informasi Laporan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini
disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.
Batusangkar, Maret 2019
BUPATI TANAH DATAR
Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI
I - 1
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
I. DASAR HUKUM
Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan pemerintahan
yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan sesuai dengan
prinsip Good Governance, Bupati berkewajiban melaporkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam bentuk :
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
ILPPD merupakan penyampaian informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran kepada masyarakat. Dasar hukum
penyusunan ILPPD Kabupaten Tanah Datar ini adalah :
a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
II. GAMBARAN UMUM DAERAH
Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis
dan Penggunaan Lahan
A. Kondisi Geografis Daerah
Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari dan
395 Jorong dan terletak pada 00017’ LS-00039’ LS dan 1000 19’ BT-1000 51’ BT.
B. Batas Administrasi Daerah
Batas-batas administrasi Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Timur : Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung
I - 2
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
C. Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah + 1.336 Km2 atau 133.600 Ha, dengan
perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar
No. Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha)Persentase
(%)
1. X Koto 152.02 15.202 11,382. Batipuh 144,26 14.426 10,803. Rambatan 129,15 12.915 9,674. Lima Kaum 50,00 5.000 3,745. Tanjung Emas 112,05 11.205 8,396. Lintau Buo 60,22 6.022 4,517. Sungayang 65,45 6.545 4,908. Sungai Tarab 71,85 7.185 5,389. Pariangan 76,43 7.643 5,72
10. Salimpaung 60,88 6.088 4,5611. Padang Ganting 83,05 8.305 6,2512. Tanjung Baru 43,14 4.314 3,2313. Lintau Buo Utara 204,31 20.431 15,2914. Batipuah Selatan 82,73 8.273 6,19
Jumlah 1.336,00 133.600 100,00 Sumber : Baperlitbang, 2018
III. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI DAN MISI
1. Visi
Visi pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 yang berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Tahun 2016-2021 adalah : ”TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG
MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI
SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”
2. Misi
Misi merupakan upaya umum untuk mewujudkan visi pembangunan. Misi
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah:
a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas,
berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
c. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata
pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
I - 3
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
e. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 sebagaimana
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial
masyarakat.
3. Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah.
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
5. Peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan pengembangan
perdagangan
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik malalui pelaksanaan reformasi birokrasi
dan penerapan e-government
8. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup
9. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
IV. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib pendidikan adalah Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan.
Alokasi belanja Rp.481,154,523,981.00 realisasi sebesar Rp.406,829,544,445.80
atau 84,55%.
2. URUSAN KESEHATAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib kesehatan adalah Dinas Pendidikan
dan Kebuadayaan, Dinas Kesehatan, RSUD M.Ali Hanafiah.SM Batusangkar,
Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan,
Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo,
Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan
Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan
Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan dan Baperlitbang.
Alokasi belanja Rp.240.766.269.934,- realisasi sebesar Rp.185.220.840.800,- atau
76,93%, dengan rincian:
I - 4
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.53,251,900,00 dengan realisasi sebesar Rp.45,530,550,00
atau 85,50%.
2) Dinas Kesehatan
Alokasi belanja Rp.125,378,069,985.00 dengan realisasi sebesar
Rp.101,522,933,567.00 atau 80,97%.
3) RSUD M.Ali Hanafiah.SM Batusangkar
Alokasi belanja Rp.114,927,717,499.00 dengan realisasi sebesar
Rp.83,287,612,233.00 atau 72,47%.
4) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.177,874,800.00 dengan realisasi sebesar Rp.159,079,050.00
atau 89,43%.
5) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.15,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.14,611,000.00
atau 97,41%.
6) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.15,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.14,953,500.00
atau 99,69%.
7) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.11,706,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.11,645,800.00
atau 99,49%.
8) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.13,214,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 11,459,000.00
atau 86,72%.
9) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.14,700,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.11,053,500.00
atau 75,19%.
10) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.13,780,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.10,173,000.00
atau 73,82%.
11) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.11,460,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.11,324,700.00
atau 98,82%.
12) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.12,600,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.12,510,400.00
atau 99,29%.
13) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.8,862,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.8,758,000.00 atau
98,82%.
I - 5
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
14) Kecamatan Salimpauang
Alokasi belanja Rp.12,261,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.12,172,000.00
atau 99,27%.
15) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.11,473,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.10,139,300.00
atau 88,38%.
16) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.24,750,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.23,155,000.00
atau 93,56%.
17) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.10,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.10,000,000.00
atau 100%.
18) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp. 13.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 12,963,000.00
atau 99.72%.
19) Baperlitbang
Alokasi belanja Rp.41,549,150.00 dengan realisasi sebesar Rp.30,767,200.00
atau 74.05%.
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib pekerjaan umum dan penataan
ruang adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan.
Alokasi belanja Rp.117,836,526,398.00 realisasi sebesar Rp.102,883,769,780.00
atau 87,31 dengan rincian:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.129,695,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.114,534,500.00
atau 88,31%.
2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Alokasi belanja Rp.112,981,223,036.00 dengan realisasi sebesar
Rp.98,946,321,404.00 atau 87.58%.
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alokasi belanja Rp.137,483,800.00 dengan realisasi sebesar Rp.131,728,856.00
atau 95,81%.
I - 6
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
4) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Alokasi belanja Rp.3,408,481,262.00 dengan realisasi sebesar
Rp.3,198,544,506.00 atau 93,84%.
5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alokasi belanja Rp.897,990,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.235,029,300.00
atau 26,17%.
Rendahnya realisasi keuangan karena pelaksanaan kegiatan hanya berupa
penyusunan DED pembangunan medan nan bapaneh lapangan Cindua Mato.
6) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.65,205,225.00 dengan realisasi sebesar Rp.52,658,866.00
atau 80,76%.
7) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi belanja Rp.216,447,475.00 dengan realisasi sebesar Rp.204,952,348.00
atau 94,69%.
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.
Alokasi belanja Rp.5,667,801,975.00 realisasi sebesar Rp.4,708,366,857.00 atau
83,07%, dengan rincian:
1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Alokasi belanja Rp.5,055,449,300.00 dengan realisasi sebesar
Rp.4,296,007,807.00 atau 84,98%.
2) SAT POL PP dan DAMKAR
Alokasi belanja Rp.563,035,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.371,999,150.00
atau 66,07%.
3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alokasi belanja Rp.13,783,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.11,029,000.00
atau 80,02%.
4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi belanja Rp.35,534,675.00 dengan realisasi sebesar Rp.29,330,900.00
atau 82,54%.
5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
I - 7
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
MASYARAKAT
Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh,
Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas,
Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab,
Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting,
Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan.
Alokasi belanja Rp.27,625,872,447.00 dengan realisasi sebesar
Rp.25,233,220,829.00 atau 91,34%, dengan rincian:
1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Alokasi belanja Rp.10,351,776,565.00 dengan realisasi sebesar
Rp.9,998,088,952,00 atau 96.58%.
2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Alokasi belanja Rp.3,464,474,800,00 dengan realisasi sebesar
Rp.2,769,295,077,00 atau 79.93%.
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alokasi belanja Rp.3,537,233,500.00 dengan realisasi sebesar
Rp.3,435,589,058.00 atau 97.13%.
4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana
Alokasi belanja Rp.31,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.30,732,500.00
atau 99.14%.
5) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.7,675,268,982.00 dengan realisasi sebesar
Rp.6,672,532,525.00 atau 86.94%.
6) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.97,364,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.88,420,145.00
atau 90.81%.
7) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.103,877,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.80,151,150.00
atau 77.16%.
8) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.130,660,700.00 dengan realisasi sebesar Rp.129,870,563.00
I - 8
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 99.40%.
9) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.102,243,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.95,025,800.00
atau 92.94%.
10) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.84,077,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.74,658,700.00
atau 88.80%.
11) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.1,284,240,200.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,141,743,478.00 atau 88.90%.
12) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.99,784,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.85,598,220.00
atau 85.78%.
13) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.94,839,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.90,086,100.00
atau 94.99%.
14) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.95,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.94,642,709.00
atau 99.62%.
15) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.109,480,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.92,939,875.00
atau 84.89%.
16) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.90,579,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.85,741,027.00
atau 94.66%.
17) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp. 102,844,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.97,133,500.00
atau 94.45%.
18) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.90,519,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.90,471,650.00
atau 99.95%.
19) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.80,610,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.80,499,800.00
atau 99.86%.
6. URUSAN SOSIAL
Perangkat daerah penyelenggara urusan sosial adalah Dinas Pendidikan dan
I - 9
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Sekretariat Daerah. Alokasi belanja untuk urusan sosial Rp.5,077,114,590.00
dengan realisasi sebesar Rp.4,953,220,068.00 atau 97.56%, dengan rincian:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.56,546,700.00 dengan realisasi sebesar Rp.56,485,000.00
atau 99.89%.
2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alokasi belanja Rp.4,795,036,553.00 dengan realisasi sebesar
Rp.4,709,728,691.00 atau 98.22%.
3) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.225,531,337.00 dengan realisasi sebesar Rp.187,006,377.00
atau 82.92%.
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. URUSAN TENAGA KERJA
Perangkat daerah penyelenggara urusan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
Alokasi belanja Rp.556,547,300.00 dengan realisasi sebesar Rp. 539,931,103.00
atau 97.01%.
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Salimpaung, Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.
Alokasi belanja untuk urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar
Rp.1,130,047,967.00 dengan realisasi Rp.1,100,276,007.00 atau 97.37%, dengan
rincian:
1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alokasi belanja Rp.1,060,675,472.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,034,220,295.00 atau 97.51%
2) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.10,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.9,120,000.00
atau 91.20%
3) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.5,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,964,000.00 atau
99.28%
4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi belanja Rp.54,372,495.00 dengan realisasi sebesar Rp.51,971,712.00
I - 10
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 95.58%
3. URUSAN PANGAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan pangan adalah Dinas Pangan dan
Perikanan dan Dinas Pertanian. Alokasi belanja sebesar Rp.5,159,289,550.00
dengan realisasi Rp.4,823,075,883.00 atau 93.48%, dengan rincian sebagai berikut:
1) Dinas Pangan dan Perikanan
Alokasi belanja Rp.3,621,849,450.00 dengan realisasi sebesar
Rp. 3,482,641,562.00 atau 96.16%
2) Dinas Pertanian
Alokasi belanja Rp.1,537,440,100.00 dengan realisasi sebesar
Rp. 1,340,434,321.00 atau 87.19%.
4. URUSAN PERTANAHAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan pertanahan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan. Alokasi belanja untuk urusan pertanahan adalah
sebesar Rp.671,633,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.491,395,080.00 atau
73.16%.
5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Perangkat daerah penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pangan dan
Perikanan, Dinas Pertanian, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan. Alokasi belanja Rp.6,399,007,237.00 dengan realisasi sebesar
Rp.5,794,206,502.00 atau 90.55%, dengan rincian sebagai berikut:
1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Alokasi belanja Rp.6,125,512,440.00 dengan realisasi sebesar
Rp.5,694,472,540.00 atau 92.96%.
2) Dinas Pangan dan Perikanan
Alokasi belanja Rp.162,950,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00,- atau
0,00%.
Tidak ada realisasi disebabkan semula direncanakan untuk membuat reservat
di Danau Singkarak namun tidak dilaksanakan karena program konservasi
merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.
3) Dinas Pertanian
Alokasi belanja Rp.43,179,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.43,071,000.00
I - 11
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 99.75%.
4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi belanja Rp.67,365,797.00 dengan realisasi sebesar Rp.56,662,962.00
atau 84.11%.
6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan capil,
adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan X Koto, Kecamatan
Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas,
Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab,
Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting,
Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan.
Alokasi belanja Rp.6,121,741,404.00 dengan realisasi sebesar Rp.5,866,097,914.00
atau 95.82%, dengan rincian sebagai berikut:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi belanja Rp.6,033,534,604.00 dengan realisasi sebesar
Rp.5,781,860,214.00 atau 95.83%.
2) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.5.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4.395.000.00 atau
99.30%.
3) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.10,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,876,500.00
atau 78.77%.
4) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.9,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.9,436,400.00 atau
99.33%.
5) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.3,300,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.3,300,00.00atau
100,00%.
6) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.5,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,607,500.00 atau
92.15%.
7) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.7,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.6,937,600.00 atau
99.11%.
8) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.7,240,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,212,000.00 atau
I - 12
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
99.61%.
9) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.7,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,495,000.00 atau
99.93%
10) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp. 5,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,980,000.00
atau 99.60%.
11) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.5,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,955,000.00 atau
99.10%.
12) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.2,708,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.1,580,000.00 atau
58.35%.
13) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.6,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.5,985,600.00 atau
99.76%.
14) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.7,101,800.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,101,800.00 atau
100,00%.
15) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.7,857,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,805,300.00 atau
99.34%.
7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Perangkat daerah penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan,
Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo,
Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan
Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan
Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan dan Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan. Alokasi belanja Rp.9,319,102,131.00 dengan realisasi sebesar
Rp.8,530,405,482.00 atau 91.54%, dengan rincian:
1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alokasi belanja Rp.771,127,075.00 dengan realisasi sebesar Rp.625,800,642.00
atau 81.15%.
2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
I - 13
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Alokasi belanja Rp.6,911,490,426.00 dengan realisasi sebesar
Rp.6,487,870,038.00 atau 93,87%
3) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.182,144,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.157,391,446.00
atau 86.41%
4) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.109,242,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.92,056,400.00
atau 84.27%.
5) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.121,769,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.112,088,400.00
atau 92.05%
6) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp. 98,296,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.82,322,600.00
atau 83.75%
7) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp. 73,357,100.00 dengan realisasi sebesar Rp. 68,013,500.00
atau 92.72%
8) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp. 116,688,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.98,134,200.00
atau 84.10%
9) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.80,725,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.61,442,100.00
atau 76.11%
10) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.79,347,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.61,978,300.00
atau 78.11%
11) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.109,837,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.98,794,800.00
atau 89.95%
12) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.95,637,500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 88,944,100.00
atau 93,00%
13) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.103,250,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.87,688,800.00
atau 84.93%
14) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.76,650,800.00 dengan realisasi sebesar Rp. 57,493,300.00
I - 14
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 75.01%
15) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.94,760,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.78,512,850.00
atau 82.85%
16) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.103,198,500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 97,846,000.00
atau 94.81%
17) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.83,818,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.77,024,424.00
atau 91,89%
18) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi belanja Rp.107,763,030.00 dengan realisasi sebesar Rp.97,003,582.00
atau 90.02%
8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Perangkat daerah penyelenggara urusan pengendalian penduduk keluarga
berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana. Alokasi belanja Rp.5,165,631,900.00 dengan realisasi
sebesar Rp.2,736,498,502.00 atau 52,98%.
9. URUSAN PERHUBUNGAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan
dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.7,369,281,685.00 dengan realisasi
sebesar Rp. 7,152,743,528.00 atau 97.06%, dengan rincian:
1) Dinas Perhubungan
Alokasi belanja Rp.7,341,850,800.00 dengan realisasi sebesar
Rp.7,126,063,928.00 atau 97.06%.
2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja sebesar Rp.27,430,885.00 dengan realisasi sebesar
Rp.26,679,600.00 atau 97.26%.
10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perangkat daerah penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Alokasi belanja untuk urusan komunikasi dan
informatika sebesar Rp.8,118,818,155.00 dengan realisasi sebesar
Rp.7,461,047,355.00 atau 91.90%, dengan rincian sebagai berikut:
1) Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi belanja Rp.5,517,577,500.00 dengan realisasi sebesar
I - 15
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Rp.5,129,888,779.00 atau 92.97%.
2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja sebesar Rp.1,700,188,655.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,669,458,576.00 atau 98.19%.
3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi belanja sebesar Rp.901,052,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.661,700,000.00 atau 73.44%.
11. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Perangkat daerah penyelenggara urusan koperasi usaha kecil dan menengah adalah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan
Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.5,148,704,623.00 dengan realisasi sebesar
Rp.4,861,348,373.00 atau 94.42%, dengan rincian sebagai berikut:
1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Alokasi belanja Rp.4,972,447,300.00 dengan realisasi sebesar
Rp.4,694,008,310.00 atau 94.40%.
2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.176,257,323.00 dengan realisasi sebesar Rp.167,340,063.00
atau 94.94%.
12. URUSAN PENANAMAN MODAL
Perangkat daerah penyelenggara urusan penanaman modal adalah Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Sekretariat
Daerah. Alokasi belanja Rp.4,254,643,987.00 dengan realisasi sebesar
Rp.4,072,397,110.00 atau 95.72%, dengan rincian sebagai berikut:
1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Alokasi belanja Rp.4,221,706,100.00 dengan realisasi sebesar
Rp.4,039,583,270.00 atau 95.69%.
2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.32,937,887.00 dengan realisasi sebesar Rp.32,813,840.00
atau 99.62%.
13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Perangkat daerah penyelenggara urusan kepemudaan dan olah raga adalah Dinas
I - 16
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Pendidikan dan Kebuadayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat
Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan
Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan
Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan
Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan
Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja
Rp.8,562,309,684.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,316,462,439.00 atau 85.45%,
dengan rincian:
1) Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan
Alokasi belanja Rp.252,448,784.00 dengan realisasi sebesar Rp.214,280,750.00
atau 84,88%
2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alokasi belanja Rp.6,988,207,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.5,900,184,900.00 atau 84.43%
3) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.99,700,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.82,973,500.00
atau 83.22%
4) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.65,220,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.62,924,200.00
atau 96.48%
5) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.74,733,200.00 dengan realisasi sebesar Rp.67,876,300.00
atau 90.82%
6) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.82,745,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.82,367,969.00
atau 99.54%
7) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.113,684,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.106,439,600.00
atau 93.63%
8) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.127,675,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.89,668,500.00
atau 70.23%
9) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.101,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.74,978,100.00
atau 74.24%.
10) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.78,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.76,956,300.00
I - 17
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 98.03%
11) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.86,188,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.86,038,000.00
atau 99.83%
12) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.85,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.85,293,900.00
atau 99.76%
13) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.99,919,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.99,430,440.00
atau 99.51%
14) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.77,932,200.00 dengan realisasi sebesar Rp.60,494,555.00
atau 77.62%
15) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.93,868,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.93,606,100.00
atau 99.72%
16) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.65,444,500.00 dengan realisasi sebesar Rp. 63,644,400.00
atau 97.25%
17) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.69,545,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 69,304,925.00
atau 99.65%
14. URUSAN STATISTIK
Perangkat daerah penyelenggara urusan statistik adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kecamatan X Koto, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungayang,
Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Padang Ganting dan
Badan Keuangan Daerah. Alokasi belanja sebesar Rp.1,027,323,946.00 dengan
realisasi Rp.474,272,100.00 atau 46.17%, dengan rincian:
1) Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi belanja Rp.404,702,500.00 dengan realisasi sebesar Rp.401,106,000.00
atau 99.11%
2) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp. 8,530,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 8,511,500.00 atau
99,78%
3) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.7,176,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.5,931,000.00 atau
I - 18
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
82.65%
4) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp. 4,240,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,204,200.00 atau
99.16%
5) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.4,700,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,700,000.00 atau
100,00%
6) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp. 5,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,980,000.00 atau
99.60%
7) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.5,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,545,000.00 atau
90.90%
8) Badan Keuangan Daerah
Alokasi belanja Rp.587,975,446.00 dengan realisasi sebesar Rp.40,294,400.00
atau 6,85%
Redahnya realisasi ini disebabkan oleh semula direncanakan untuk pendataan
objek PBB dan BPHTB ke jorong-jorong dalam kecamatan Lima Kaum namun
tidak dapat terlaksana karena gagal tender.
15. URUSAN PERSANDIAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan persadian adalah Dinas Komunikasi dan
Informasi. Alokasi belanja Rp.53,396,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.44,857,500.00 atau 84.01%
16. URUSAN KEBUDAYAAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan kebudayaan adalah Dinas Pendikan dan
Kebudayaan, Kecamatan X Koto, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum,
Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang,
Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang,
Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara
dan Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.2,096,346,047.00 dengan
realisasi sebesar Rp.1,543,687,369.00 atau 73.64%, dengan rincian:
1) Dinas Pendikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.1,880,729,747.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,403,874,969.00 atau 74.65%
2) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.19,990,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.9,514,000.00
I - 19
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 47.59%
Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh sewa tenda di lapangan untuk stand
Festival Pesona Budaya Minangkabau ditanggung oleh Panitia Kabupaten.
3) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.15,708,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.15,642,500.00
atau 99.58%
4) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.16,428,700.00 dengan realisasi sebesar Rp.6,370,000.00
atau 38.77%
Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh Rendahnya realisasi ini disebabkan
oleh sewa tenda di lapangan untuk stand Festival Pesona Budaya Minangkabau
ditanggung oleh Panitia Kabupaten.
5) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.14,625,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.7,231,600.00
atau 49.45%
Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh Rendahnya realisasi ini disebabkan
oleh sewa tenda di lapangan untuk stand Festival Pesona Budaya Minangkabau
ditanggung oleh Panitia Kabupaten.
6) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.13,990,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.5,749,200.00
atau 41.10%
Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh Rendahnya realisasi ini disebabkan
oleh sewa tenda di lapangan untuk stand Festival Pesona Budaya Minangkabau
ditanggung oleh Panitia Kabupaten.
7) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.1,585,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.1,585,000.00 atau
100,00%
8) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.22,851,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.13,741,000.00
atau 60.13%
9) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.9,450,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.9,166,000.00 atau
96.99%
10) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.24,094,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.16,027,600.00
atau 66.52%
11) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.20,630,600.00 dengan realisasi sebesar Rp.13,460,000.00
I - 20
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 65.24%
12) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.20,250,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.19,835,900.00
atau 97.96%
13) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.15,100,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.8,600,000.00
atau 56.95%
14) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.20,914,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 12,889,600.00
atau 61.63%
17. URUSAN PERPUSTAKAAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan. Alokasi belanja sebesar Rp.5,732,510,000.00 dengan realisasi
sebesar Rp.5,451,391,499.00 atau 95,10%.
18. URUSAN KEARSIPAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan. Alokasi belanja Rp.316,720,600.00 dengan realisasi sebesar
Rp.239,769,310.00 atau 75.70%.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan kelautan dan perikanan adalah Dinas
Pangan dan Perikanan. Alokasi belanja Rp.2,812,504,250.00 dengan realisasi
sebesar Rp.2,474,314,693.00 atau 87.98%.
2. URUSAN PARIWISATA
Perangkat daerah penyelenggara urusan pariwisata adalah Dinas Parpora dan
Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.21,998,902,600.00 dengan realisasi sebesar
Rp.17,049,843,935.00 atau 77.50%, dengan rincian:
1) Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Alokasi belanja Rp.21,965,902,600.00 dengan realisasi sebesar
Rp.17,021,500,685.00 atau 77.49%
2) Sekretaraiat Daerah
Alokasi belanja Rp.33,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.28,343,250.00
atau 85.89%
3. URUSAN PERTANIAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas Pangan dan
I - 21
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Perikanan, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja
Rp.23,011,320,191.00 dengan realisasi sebesar Rp.20,998,317,395.00 atau 91.25%,
dengan rincian:
1) Dinas Pangan dan Perikanan
Alokasi belanja Rp.198,165,300.00 dengan realisasi sebesar Rp.196,101,771.00
atau 98.96%
2) Dinas Pertanian
Alokasi belanja Rp.22,745,380,766.00 dengan realisasi sebesar
Rp.20,737,308,928.00 atau 91.17%
3) Sekretaraiat Daerah
Alokasi belanja Rp. 67,774,125.00 dengan realisasi sebesar Rp. 64,906,696.00
atau 95.77%
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Perangkat daerah penyelenggara urusan energi dan sumber daya mineral adalah
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Alokasi
belanja Rp.104,028,000.00 dengan realisasi sebesar Rp.102,137,923.00 atau
98.18%.
5. URUSAN PERDAGANGAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan adalah Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah.
Alokasi belanja Rp.1,862,873,137.00 dengan realisasi sebesar Rp.1,386,660,248.00
atau 74.44%, dengan rincian:
1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Alokasi belanja Rp.1,820,474,300.00 dengan realisasi sebesar
Rp. 1,345,586,348.00 atau 73.91%.
2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.42,398,837.00 dengan realisasi sebesar Rp.41,073,900.00
atau 96.88%.
5. URUSAN PERINDUSTRIAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan perindustrian adalah Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi belanja
Rp.16,101,555,787.00 dengan realisasi sebesar Rp.12,706,869,259.00 atau 78.92%.
B. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
I - 22
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang
administrasi pemerintahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, DPRD, Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kecamatan X Koto,
Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan
Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan
Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan
Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan
Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.96,146,569,658.00 dengan
realisasi sebesar Rp.85,925,449,409.25 atau 89.37%, dengan rincian:
1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Alokasi belanja Rp.364,302,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.246,544,247.00 atau 67.68%.
2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Alokasi belanja Rp.425,813,500.00 dengan realisasi sebesar
Rp.412,921,900.00 atau 96.97%.
3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi belanja Rp. 12,163,148,500.00 dengan realisasi sebesar
Rp.11,836,102,950.00 atau 97.31%.
4) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Alokasi belanja Rp.684,654,900.00 dengan realisasi sebesar
Rp.683,151,611.00 atau 99.78%.
5) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.30,519,437,583.00 dengan realisasi sebesar
Rp.28,327,950,821.00 atau 89,21%.
6) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alokasi belanja Rp.30,694,347,775.00 dengan realisasi sebesar
Rp.24,235,651,709.25 atau 78.96%.
7) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.1,712,420,400.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,621,241,203.00 atau 94.68%.
8) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.1,381,554,200.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,337,660,128.00 atau 96.82%.
9) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp. 1,469,003,800.00 dengan realisasi sebesar
I - 23
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Rp.1,430,850,436.00 atau 97.40%.
10) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.1,761,180,200.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,683,351,686.00 atau 95.58%.
11) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.1,558,674,400.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,438,873,811.00 atau 92.31%.
12) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.1,484,652,100.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,304,790,640.00 atau 87.89%.
13) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.1,361,707,900.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,305,314,205.00 atau 95.86%.
14) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.1,593,681,700.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,534,459,377.00 atau 96.28%.
15) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.1,495,696,200.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,366,684,054.00 atau 91.37%.
16) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.1,466,179,500.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,424,044,090.00 atau 97.13%.
17) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.1,498,828,100.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,438,998,071.00 atau 96.01%.
18) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp. 1,341,352,400.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,256,611,966.00 atau 93.68%.
19) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp. 1,548,448,600.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,480,573,646.00 atau 95.62%.
20) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp. 1,396,502,900.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,340,553,492.00 atau 95.99%.
21) Inspektorat
Alokasi belanja Rp.224,983,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.219,119,366.00 atau 97.39%.
2. PENGAWASAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang
I - 24
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
pengawasan adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan. Alokasi belanja Rp.5,199,110,433.00 dengan
realisasi sebesar Rp. 4,750,961,548.00 atau 91.38%, dengan rincian:
1) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.167,583,333.00 dengan realisasi sebesar
Rp.149,672,951.00 atau 89.31%.
2) Inspektorat
Alokasi belanja Rp.5,006,527,100.00 dengan realisasi sebesar
Rp.4,589,419,047.00 atau 91.67%.
3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi belanja Rp.10,000,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.1,475,000.00 atau 14,75%.
Rendahnya realisasi disebabkan direncanakan untuk koordinasi dan peny
usunan laporan capaian keberhasilan Aksi setiap triwulan (B03, B06, B09
dan B12) namun karena tidak ada permintaan dari Pemerintah Pusat
maka pengiriman laporan tidak dilaksanakan.
3. PERENCANAAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang
perencanaan adalah Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas
Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas
Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah dan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi belanja Rp.
8,641,815,202.00 dengan realisasi sebesar Rp. 7,846,191,150.00 atau 90.79%,
dengan rincian:
1) Dinas Pangan dan Perikanan
Alokasi belanja Rp.30,000,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.29,983,012.00 atau 99.94%.
2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Alokasi belanja Rp.196,743,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.147,122,258.00 atau 74.78%.
3) Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi belanja Rp.65,014,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.63,164,000.00 atau 97.15%.
4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
I - 25
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Alokasi belanja Rp.20,000,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.19,987,000.00 atau 99.94%.
5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Alokasi belanja Rp.15,000,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.14,672,000.00 atau 97.81%.
6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Alokasi belanja Rp.217,888,700.00 dengan realisasi sebesar
Rp.201,599,000.00 atau 92.52%.
7) Dinas Pertanian
Alokasi belanja Rp.135,375,000.00 dengan realisasi sebesar
Rp.132,990,600.00 atau 98.24%.
7) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.1,133,660,724.00 dengan realisasi sebesar
Rp.989,068,145.00 atau 87.25%.
8) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Alokasi belanja Rp.6,828,133,778.00 dengan realisasi sebesar
Rp. 6,247,605,135.00 atau 91.50%.
4. KEUANGAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang
keuangan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja,Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan,
Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo,
Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan,
Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung
Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan dan Badan
Keuangan Daerah. Alokasi belanja Rp.245,488,305,263.21 dengan realisasi
sebesar Rp.236,920,881,285.00 atau 96.51%, dengan rincian:
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp. 106.900.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.101.449.200,- atau 94,90%.
2) Dinas Kesehatan
Alokasi belanja Rp. 70.409.750,- dengan realisasi sebesar Rp.56.872.900,-
atau 80,77%.
3) Dinas PMPTSP dan NAKER
Alokasi belanja Rp.22.644.500,- dengan realisasi sebesar Rp.22.530.000,-
I - 26
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 99,49%.
4) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.171.677.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.149.851.679,-atau 87,29%.
5) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp. 26.929.500,- dengan realisasi sebesar Rp.25.509.400,-
atau 94,73%.
6) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.36.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.670.100,-
atau 99,38%.
7) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.23.076.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.937.850,-
atau 99,40%.
8) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.25.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.397.600,-
atau 99,60%.
9) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.13.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.915.300,-
atau 83,96%.
10) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.23.264.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.849.200,-
atau 98,22%.
11) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.15.883.500,- dengan realisasi sebesar Rp.15.451.100,-
atau 97,28%.
12) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.24.926.000,-
atau 99,70%.
13) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.697.000,-
atau 98,32%.
14) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.20.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.20.661.750,-
atau 99,57%.
15) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.13.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.601.000,-
atau 78,53%.
16) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.8.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.392.100,-
I - 27
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
atau 98,73%.
17) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.16.843.000,- dengan realisasi sebesar Rp.16.829.000,-
atau 99,92%.
18) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.23.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.879.200,-
atau 99,47%.
19) BKD
Alokasi belanja Rp.210.843.173.547,73 dengan realisasi sebesar
Rp.201.787.622.714,- atau 95,71%.
5. KEPEGAWAIAN
Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang
kepegawaian adalah Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alokasi belanja Rp.7,617,669,460.00
dengan realisasi sebesar Rp.6,839,834,087.00 atau 89.79%, dengan rincian:
1) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.423,145,760.00 dengan realisasi sebesar
Rp.371,838,414.00 atau 87.87%.
2) BKPSDM
Alokasi belanja Rp.7,194,523,700.00 dengan realisasi sebesar
Rp.6,467,995,673.00 atau 89.90%.
V. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. URUSAN PENDIDIKAN
Program prioritas nasional yang dijabarkan di daerah, khususnya di
Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 10 program prioritas , yaitu Pendidikan,
Kesehatan, Perumahan Dan Pemukiman, Pembangunan Dunia Usaha Dan
Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan,
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah, Politik,
Hukum dan Pertahanan Keamanan, kemudian dijabarkan menjadi 35 program
prioritas yang selanjutnya ditindaklanjuti beberapa kegiatan. Dengan demikian RKP
2018 telah direalisasikan di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung tercapainya
tujuan pembangunan nasional.
VI. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pada tahun anggaran 2018, tugas pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah
I - 28
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Datar sebanyak 3 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa satuan
kerja perangkat daerah antara lain:
A. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.
sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan dana Rp.494.150,000,-
realisasi sebesar Rp.429.316.251,- atau 86,88%
B. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan dana sebesar
Rp. Rp.950.000.000,- realisasi sebesar Rp.938.137.200,- atau 98,75%.
VII. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Pada tahun 2018 pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar
meliputi :
A. Kerjasama Antar Daerah
Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kerjasama antar daerah antara lain :
1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan
beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 120.19/MoU/GSB-2018 dan
Nomor 17/KB/BTD/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Perdagangan
Komoditas Barang Kebutuhan Pokok antar Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Barat.
2) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan
beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 2/SPJ/BTD/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang
Rencana Pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR
3) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan
beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 6/SPJ/BTD/2017 tanggal 7 November 2017 tentang
Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemajuan Kebudayaan
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Telah dilaksanakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga antara lain:1) Kesepahaman Bersama Kemitraan antara Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar dengan PT. HQ Corpora Putra Nomor:
21/M-DPDTT/KB/III/2018, Nomor I/KB/BTD-2018 dan Nomor
021/HQ/03/DPDTT/TD/USA/Ill/18 tanggal 8 Maret 2018 tentang Kemitraan
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Tanah Datar
2) Nota Kesepahaman Bersama antara Lembaga Administrasi Negara dengan
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2/KB/BTD-2018 tanggal 30 April
I - 29
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
2018 tentang Kerja Sama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pelatihan dan
pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta pendidikan
tinggi
3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi Nomor
3/KB/BTD-2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pemenuhan Keajiban
Perpajakan Sebagai Syarat Pemberian Layanan Publik pada Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar
4) Kesepakatan Bersama Antara Badan Ekonomi Kreatif Dan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 7/KB/BTD-2018 tanggal 6 Agustus 2018
tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Tanah Datar
5) Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Padang dengan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar Nomor 9/KB/BTD-2018 tanggal 3 September 2018
tentang Sinergi Program Kegiatan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan, Lingkup Kegiatan Pengajaran, Penelitian Dan Pengembangan
Serta Pengabdian Kepada Masyarakat
6) Kesepakatan Bersama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi
Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor
10/KB/BTD-2018 tentang Pemanfaatan Cagar Alam Lembah Anai untuk
Pembangunan Gerbang Tanda Masuk Kabupaten Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat.
7) Kesepakatan Bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12/KB/BTD-
2018 tentang Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Jaminan
Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (KIS)
8) Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13/KB/BTD-2018
tentang Sinergi Program Kegiatan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan, Lingkup Kegiatan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan
serta Pengabdian Kepada Masyarakat
9) Kesepakatan Bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor
14/KB/BTD-2018 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari Pegawai Tidak Tetap
Kementerian Kesehatan
10) Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Tanah Datar dengan
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 15/KB/BTD-2018 tanggal 28
I - 30
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
November 2018 tentang Kewaspadaan Dini Untuk Mewujudkan Keamanan
dan Ketertiban di Tengah Masyarakat
11) Kesepakatan Bersama antara Komando Distrik Militer 0307/Tanah Datar
dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 16/KB/BTD-2018 tanggal
28 November 2018 tentang Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela
Negara di Kabupaten Tanah Datar.
12) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dengan
Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Nomor 6 /KB/BTD-2018 tanggal 7
Agustus 2018 tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten
Tanah Datar
13) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dengan
Yayasan Kriya Minangkabau Nomor 8/KB/BTD-2018 tanggal 31 Agustus
2018 tentang Pengembangan Sentra Industri Tenun Di Kabupaten Tanah
Datar Provinsi Sumatera Barat
14) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan
Komunitas Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Nomor 11/KB/BTD-2018
tentang Pengembangan Destinasi Digital Di Kabupaten Tanah Datar
15) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan dr. H. Aminuddin, Sp.THT Nomor
446/05/MOU-RSUD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Referal Dokter
Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)
16) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. MA.
Hanafiah SM Batusangkar dengan dr. Nike Trisni, Sp.KJ Nomor 446/07/MOU-
RSUD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Referal Dokter Spesialis
Kesehatan Jiwa
17) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan RSUD dr. Achmad Darwis Suliki Limapuluh
Kota Nomor 446/03/MOU-RSUD/i/2018 & 445/BLUD-RSUD AD/I/2018
tanggal 2 Januari 2018 tentang Kunjungan Referal Dokter Spesialis Kulit
Kelamin
18) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Padang Nomor 446/66/MoU/RSUD/2015 & 11333/UN16.2/TU/2015
tanggal 4 Desember 2015 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat
19) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Prof. dr. Ma. Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
I - 31
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
(STIKes) Perintis Padang Nomor 585/STIKes-YP/XII/2017 &
423/36/SPK/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian
Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan
20) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan SMK Gema Nusantara Bukittinggi Nomor
014/I.08.29/SMK.SWT/VIII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang
Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan
Pelatihan
21) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Padang Nomor HK.05.01/0209/2018 &
423/47/SPK-DIR/RSUD/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemakaian
Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan
22) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Purna Bakti Husada Batusangkar Nomor 423/34/SPK/RSUD/2017 dan
125.PBH.STIKES.VII.2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian
Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan
23) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Akademi Keperawatan Purna Bakti Husada
Batusangkar Nomor 423/39/SPK/RSUD/2017 & 035.PBH.AKPER.VII.2017
tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan
Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan
24) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Akademi Kebidanan Sumatera Barat Nomor
044/SPK-DIR/RSUD/2017 & 097/AKSB/MOU/VII/2017 tanggal 30
Desember 2017tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk
Pendidikan dan Pelatihan
25) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Fort De Kock Bukittinggi Nomor 423/38/SPK-DIR/RSUD/2017 &
0969/K/STIKES.FDK/VIII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang
Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan
Pelatihan
26) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
I - 32
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Dharmas Indonesia Nomor 042/SPK-DIR/2018 & 015/UNDHARI/MOU/2018
tanggal 1 Januari 2018 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan
Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan
27) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Akademi Kebidanan Pelita Andalas Nomor
423/40/SPK-DIR/RSUD/2017 & 032/KS/AKBID-PA/VIII/2017 tanggal 2
Januari 2018 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk
Pendidikan dan Pelatihan
28) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Mercubaktijaya Padang Nomor 423/SPK-DIR/RSUD/2017 & 520/STIKes-
MCB/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemakaian Rumah Sakit
sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan
29) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Ranah Minang Padang Nomor 423/46/SPK-DIR/RSUD/2017 &
416/Pend/STIKes-YRM/G/2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang
Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan
Pelatihan
30) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan
Radioterapi Universitas Baiturrahmah Padang Nomor
423/48/SPK-DIR/RSUD/2017 dan 288. Radiografi.VIII.2017 tanggal 30
Desember 2017 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek
untuk Pendidikan dan Pelatihan
31) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Piala Sakti Pariaman Nomor 423/43/SPK/RSUD/2017 &
007/STIKes/PS/VIII/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemakaian Rumah
Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan Pelatihan
32) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Prima Nusantara Bukittinggi Nomor 002/KET.04/I/2018 tanggal 2 Januari
2018 tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk
Pendidikan dan Pelatihan
33) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Politeknik Kesehatan SITEBA Nomor
I - 33
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
50/SPK-DIR/RSUD/2018 & 007/PKS/PS/III/2018 tanggal 6 Maret 2018
tentang Pemakaian Rumah Sakit sebagai Lahan Praktek untuk Pendidikan dan
Pelatihan
34) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Padang Nomor 446/66/MOU/RSUD/2015 & 11333/UN16.2/TU/2015
tanggal 4 Desember 2015 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat
35) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan
Lingkungan Nomor 679/49/SEK-RSUD/2018 &
S-1432/JKRI.I/X/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Evaluasi TLD Barc
Beta Gamma
36) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan RSUD dr. Adnaan Payakumbuh Nomor
446/51/SPK/RSUDBSK/2018 & 446/892/SPK/RSUDAD/2018 tanggal 01
Oktober 2018 tentang Kunjungan Referal Dokter Spesialis Kedokteran Fisik
Dan Rehabilitasi
37) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan PT Prodia Widyahusada Tbk tentang
Pelayanan Pemeriksaan Labotorium Nomor 008/BKT/SPK-RR-RS/XI/2018
dan 449/59/SPK/RSUD-BSK/2018 tanggal 16 November 2018
38) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Klinik Utama Suci Medika Nomor 156/KU-
SM/XI/2018 & 440/56/SPK/RSUD/2018 tanggal 01 November 2018 tentang
Pemeriksaan Laboratorium
39) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Klinik Utama Suci Medika Nomor 157/KU-
SM/XI/2018 dan 440/56/SPK/RSUD/2018 tanggal 01 November 2018
tentang Pemeriksaan Radiologi
40) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Rumah Sakit Umum Harapan Ibunda
Nomor 01/593/RSU-HI/XI/2018 dan & 440/70/MOU/RSUD- BSK/XI/2018
tanggal 07 November 2018 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan
Laboratorium Patologi Klinik
41) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Rumah Sakit Umum Harapan Ibunda
I - 34
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Nomor 01/592/RSU-HI/XI/2018 & 440/66/MOU/RSUD- BSK/XI/2018
tanggal 07 November 2018 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan Radiologi
42) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan Rumah Sakit Umum Harapan Ibunda
Nomor 01/591/RSU-HI/XI/2018 & 440/69/MOU/RSUD- BSK/XI/2018
tanggal 07 November 2018 tentang Rujukan Pemeriksaan Laboraturium
Patologi Anatomi
43) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
Nomor 440/62/RSUD/MOU/RSUD-BSK/I/2018 & 445/00238/RSAM/I/2018
tanggal 02 Januari 2018 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang
Diagnostik (Patologi Klinik)
44) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan PT. Dagna Medika Nomor
003/DM-RSMH/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Alat Point Of Care
Testing (POCT), FIA-8000
45) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan PT. Dagna Medika Nomor 001/DM-
RSMH/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Electrolite Analyzer Nova 5 CR,
Novabiomedical, USA
46) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan PT. Wastec International dan PT. Noor
Annisa Kemikal Nomor 0141/WI-SPKLB3/XII/2017 &
014/EXT-NAK/XII/2017 tanggal 26 November 2017 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
47) Kesepakatan Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Prof. dr. Ma. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 660/88/KJS/LBB/RSUD/2017
& 040-2/EXT-NDK/XII/17 tanggal 27 November 2011 dengan PT. Noor
Annisa Kemikal tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun (B3)
48) Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. Ma.
Hanafiah SM Batusangkar dengan BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh
Nomor 155/KTR/II-10/1217 & 440/01/SPK-RSUD/2018 tanggal 20
Desember 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi
Peserta Program Jaminan Kesehatan
49) Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) antara
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan Pemerintah
I - 35
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Kabupaten Tanah Datar dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Nomor 5/KB/BTD-2018 tentang
Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening
Kas Umum Daerah dengan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
50) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan
Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 445/86/MOU/RSUD/BSK-
2017 dan Nomor HK.0301/XXVIII/525/ 2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang
Rujukan Pasien.
51) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan
Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang Nomor
440/98/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 164/DIR-RPS/XII/2017 tanggal 2
Januari 2017 tentang Rujukan Pasien Bedah.
52) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD
Padang Panjang Nomor 445/91/MOU/RSUD/BSK/I-2017 dan Nomor
420/60/RSUD-PP/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kerjasama
Pelayanan Pasien.
53) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Balai Diklat
Industri Padang Nomor 798/SJ-IND.7.19/2017 dan Nomor
530/630/III.3/Koperindag-TD/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelatihan
dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
54) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT.
Mitra Medika Nomor 447/111/PKS-RSU/2017 dan Nomor
001/MPM/PKS/VII/17 tanggal 29 Juli 2017 tentang Penempatan Alat
Hemodialisa di RSUD Prof. DR. M. Ali Hanafiah, SM
55) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan
Badan Pengkajian dengan Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor /PKS/BPPT-Pemkab,Tanah Datar/VII/2017 dan
Nomor 413/65-Pemb-2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan
Teknologi Pengelolaan Air Siap Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Tanah
Datar Provinsi Sumatera Barat
56) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 57b/KB/BPPT-Pemkab.
Tanah Datar/09/2017 dan Nomor 600/655/DPU-CK-2017 tanggal 26
September 2017 tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan
Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
57) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUP
dr.M.Djamil Padang Nomor HK.03.01/I/1909/2017 dan Nomor
I - 36
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
440/93/MOU/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pelayanan
Kesehatan.
58) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT.
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar Nomor
900/898/PKS/BKD-TD/10-2017 dan Nomor SR/015/PKS.BS/10-2017 tanggal
31 Oktober 2017 tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Dalam
Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Daerah.
59) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD
dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 440/109/MOU/RSUD/BSK-2017 dan
Nomor 445/13978/ RSAM/XII/2017 tanggal 27 November 2017 tentang
Pelayanan Kamar Jenazah.
60) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD
dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 445/90/MOU/RSUD/BSK-2017 dan
Nomor 445/13977/ RSAM/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang
Rujukan Pasien.
61) Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 451/97/RSUD-
Hanafiah/MoU/XII/2017 dan Nomor 289 Tahun 2017 tanggal 29 November
2017 tentang Pelayanan Bimbingan Rohani Bagi Pasien di Rumah Sakit Umum
Daerah Prof. DR. MA. Hanafiah, SM Batusangkar.
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
1) Koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Pengawasan
Lembaga Asing dan Orang Asing (POA), Polres Tanah Datar dan Padang Panjang,
Kodim 0307 Tanah Datar, Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Kejaksaan Negeri
Padang Panjang, Pengadilan Negeri Batusangkar, Pengadilan Negeri Padang
Panjang, Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan Agama Padang Panjang,
Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah
Datar serta unsur vertikal lainnya.
2) Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
3) Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan
TNI/Polri berupa penertiban pasar, operasi pekat, warnet dan pengamanan hari-
hari besar.
D. Pembinaan Batas Wilayah
1) Program Kerjasama Pembangunan
I - 37
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kegiatan ini berupa fasilitasi penyelesaian permasalahan penegasan batas
wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kota
Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Sijunjung.
2) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi
Pemerintahan Antar Desa/Nagari
Kegiatan ini berupa fasilitasi penetapan dan penegasan batas wilayah
administrasi pemerintahan antara:
a. Nagari Saruaso
Kecamatan Tanjung Emas dengan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum
b. Nagari Cubadak
dengan Nagari Lima Kaum dan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum,
Nagari Tabek Kecamatan Pariangan dengan Nagari Rambatan Kecamatan
Rambatan.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2018 di wilayah Kabupaten Tanah Datar kejadian bencana sering
terjadi akibat perubahan cuaca dan curah hujan dengan intensitas menengah dan
tinggi. Pada tahun 2018 kejadian bencana Angin Puting beliung sebanyak 16 kejadian,
dan kejadian pohon tumbang baik yang menimpa pemukiman masyarakat (rumah
penduduk) maupun sarana lalu lintas sebanyak 32 kejadian, dan kejadian banjir dan
tanah longsor sebanyak 41 kejadian. Dari kejadian tersebut diatas sebagian besar
telah dapat ditangani dan ditanggulangi dengan cepat, tepat oleh BPBD dengan
bekerja sama dengan Pusdalops dan OPD terkait, dan beberapa kejadian bencana
telah dilakukan kaji cepat oleh TRC dan telah ditangani dengan baik. Khusus kejadian
banjir dan tanah longsor pada bulan Oktober telah ditanggulanggi dengan cepat baik
itu pencarian dan evakuasi korban maupun penanganan pengungsian terhadap
masyarakat yang terkena bencana.
F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
I - 38
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
Selama tahun 2018 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban umum
yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme dan separatisme. Namun
pengaruh media sosial dengan meningkatnya suhu politik terkait Pemilu serentak
pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat.
Melalui berbagai kegiatan dan kerjasama serta koordinasi dengan
Forkopimda dan lembaga terkait lainnya dapat dilakukan antisipasi kemungkinan
terjadinya berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban umum..
I - 39
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018
PENUTUP
Mengakhiri penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ILPPD) ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memberikan apresiasi
dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada segenap pimpinan dan
anggota DPRD, jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Datar, aparat keamanan, seluruh stakeholders pelaksana pembangunan serta pihak
swasta dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan yang telah
memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan
penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 ini terdapat
kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional
laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan
kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala do’a, usaha, langkah
dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten
Tanah Datar. Amin Yaa Robbal’alamin.
Wassalamu’alaikum
BUPATI TANAH DATAR
Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI
I - 40