A New Paradigm of State Asset Management · Milik Negara (BMN) dengan penganggaran. Meningkatkan...
-
Upload
truongkien -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of A New Paradigm of State Asset Management · Milik Negara (BMN) dengan penganggaran. Meningkatkan...
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT - THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
A New Paradigm of State Asset Management
2012LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT
A New Paradigm of State Asset Management
LAPORAN TAHUNAN | ANNUAL REPORT 2012
Daftar IsiTable of Content
Piagam dan PenghargaanAwards
Nilai-nilai OrganisasiOur Values
Visi, Misi dan Strategi DJKNOur Vision, Missions and Strategies
Pengantar Direktur JenderalDirector General’s Forewords
Kalender Peristiwa Penting 2012Event Highlights 2012
Organisasi DJKNThe Organization
Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Negara
Developments in State Asset Management
Perkembangan PenilaianDevelopments in Valuation
DAFTAR ISITABLE OF CONTENT
iii
i
v
viii
xii
xviii
002
020
070
Perkembangan Pengurusan Piutang NegaraDevelopments in State Claims Management
Perkembangan Pelayanan LelangDevelopments in Auction
Perkembangan Teknologi Informasi dan KomunikasiDevelopments in Information and Communication Technology
Peraturan Perundangan dan Penanganan PerkaraRegulation and Litigation
Perkembangan InternalInternal Development
Peluang dan Tantangan 2013Challenges and Opportunities 2013
Daftar Kanwil dan KPKNL DJKNOur Offices
Laporan Keuangan DJKN 2012 AuditedFinancial Report DJKN 2012 Audited
086
108
124
150
166
194
204
214
CITRA PELAYANAN PRIMA / EXCELLENT SERVICE AWARD
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram pada tahun 2008
In 2008, KPKNL (State Asset and Auction Service Office) Mataram received Citra Pelayanan Prima award from the Ministry of State Apparatus and Bureaucratic Reforms.
KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN / MODEL SERVICE OFFICE
Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2010
In 2010, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Palembang for public service improvement. The service office ranked as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance
MUSEUM REKOR INDONESIA / INDONESIAN RECORDS MUSEUM
Pada tahun 2010 DJKN memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Unit Organisasi Pertama yang Berhasil Melakukan Penilaian BMN di 22.619 Satuan Kerja dalam kurun waktu 2 tahun 8 bulan
In 2010 DJKN received an award from the Indonesian Records Museum (MURI) as The First Organization Unit Successfully Conducting the Valuation of BMN Fair Value in 22,619 Working Units within 2 Years 8 Months.
KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN / MODEL SERVICE OFFICE
Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang sebagai Pemenang Keempat Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2009
In 2009, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Serang for public service improvement. The service office stood as the fourth winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.
PIAGAM DAN PENGHARGAANAWARDS
SURVEI OPINI STAKEHOLDER KEMENTERIAN KEUANGAN SURVEY ON THE OPINION OF THE MINISTRY OF FINANCE’S STAKEHOLDER
Hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2011 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa DJKN menempati posisi keempat diantara unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks 3,92
The survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) in 2011 showed that DJKN gaining satisfaction index 3.93, stood at the fourth place among other Echelon I units in the Ministry of Finance in bringing satisfaction to their service users.
SURVEY INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK KPKKPK’S PUBLIC SECTOR INTEGRITY SURVEY
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menduduki peringkat ketiga dari hasil survei Integritas Sektor Publik di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 dengan skor 7,51
With a score of 7.51, State Asset and Auction Sevice Office (KPKNL) ranked third in the 2011’s Indonesia public sector integrity survey conducted by Corruption Eradiction Commision (KPK)
LOMBA KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN MODEL SERVICE OFFICE
Menteri Keuangan menganugerahkan Penghargaan atas Peningkatan Pelayanan Publik kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagai Pemenang Kedua Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan di tahun 2011
In 2011, the Minister of Finance conferred an award on KPKNL Denpasar for public service improvement. The service office stood as the second winner of the Model Service Office within the Ministry of Finance.
SURVEI OPINI PENGGUNA LAYANAN / SURVEY ON USER’S OPINION
Pada tahun 2012, hasil survei Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan DJKN menempati posisi keempat diantara unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan dengan indeks 3,99
In 2012, the survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) showed that DJKN gaining satisfaction index of 3.99, stood at the fourth place among other Echelon I units in the Ministry of finance in bringing satisfaction to their service users.
INTEGRITASBerpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik
dan prinsip- prinsip moral
INTEGRITYWe think, speak, behave, and act
properly and uphold the code of ethics and moral
principles.
PROFESIONALISMEBekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh
tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
PROFESSIONALISMWe work thoroughly and accurately
on the basis of best competence with full commitment and
responsibility.
SINERGIMembangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para
pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan
berkualitas.
SYNERGYWe build a productive internal
collaboration and ensure a harmonious partnership with stakeholders, to produce
useful and quality works.
NILAI-NILAI ORGANISASIOUR VALUES
PELAYANANMemberikan layanan yang
memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan
sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman
SERVICEWe provide services that meet the satisfaction of stakholders and we do it wholeheartedly, transparently,
immediately, accurately and securely.KESEMPURNAAN
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk
menjadi dan memberikan yang terbaik.
EXCELLENCEWe always make improvements
in all areas to be and to give the best.
Andi
Sap
utra
- KP
KNL
Serp
ong
- Sah
aja
Penj
ual B
unga
Wahyu Gunawan - KPKNL Lhokseumawe - Kerja Sama
VISI, MISI, DAN STRATEGI DJKNOUR VISION, MISSIONS, AND STRATEGIES
“Talent wins games, but
teamwork and intelligence wins championships”
- Michael Jordan -
VISI
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara
dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
MISI
1.
2.
3.
4.
5.
STRATEGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi
pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan
negara
Mengamankan kekayaan negara secara fisik,
administrasi, dan hukum
Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan
dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
Melaksanakan pengurusan piutang negara yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen
jual-beli yang mampu mengakomodasi kepentingan
masyarakat.
Menyusun dan menyempurnakan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan
kekayaan negara, penilaian kekayaan negara,
pengurusan piutang negara, dan lelang.
Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara,
dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik
secara administrasi, fisik, dan tertib hukum.
Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang
Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.
Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan
kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang
negara, dan lelang.
Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara
termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang
berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
VISION
To be a professional and accountable institution in charge
of managing state asset, state claims, and auctions, for
the greatest interest of the people.
MISSIONS
1.
2.
3.
4.
5.
OUR STRATEGIES
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
Optimizing government revenue, advancing efficiency
in the government expenditure, and improving
effectiveness of state asset management
Safeguarding physical, administrative, and legal
aspect of state asset
Conducting state asset valuation to convey a value
which is fair and dependable as a reference for
various purposes of valuation
Managing state claims in effective, efficient,
transparent, and accountable manner
Upholding auction in effective, efficient, transparent,
accountable, fair, and competitive manner as a trade
instrument that accommodates the public’s interest.
Developing and refining regulations in the field of
management of state asset, state assets valuation,
state claims, and auction service.
Administering state assets, state claims, and auction
in an accurate and accountable way.
Putting more effort in safeguarding the physical,
administrative, and legal aspect of state asset.
Integrating the planning of State-Owned Asset (BMN)
need with the budgeting.
Improving the quality of the service in fields of
state asset management, valuation, state claims
management, and auctions.
Optimizing the management of state assets, including
the idle assets, and handling state claims.
Raising the recovery deriving from the state budget
expenditure non-tax revenues.
ixLaporan Tahunan | Annual Report
8.
9.
10.
8.
9.
10.
Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan
dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan
negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan
lelang.
Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja
pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara,
pengurusan piutang negara, dan lelang.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),
organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
dan Pengelolaan Anggaran.
Lifting up awareness and partnerships with
stakeholders in field of state asset management,
valuation, state claims management, and auctions.
Enhancing the monitoring and performance
evaluation for state assets management, state claims
management, and auctions.
Improving the quality of human resources,
organization, Information and Communication
Technology, and Budget Management.
x Laporan Tahunan | Annual Report
PENGANTARDIREKTUR JENDERAL
DIRECTOR-GENERAL’S FOREWORDS
“Great leaders don’t tell you what to do...
they show you how its done”
- Anonymous -
Mengusung mandat yang berat sebagai unit organisasi
yang mengelola kekayaan negara, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) tak henti melakukan pelbagai
upaya untuk membenahi manajemen kekayaan negara
di samping terus melaksanakan pengurusan piutang
negara dan pelayanan lelang.
Kami menyadari, kesuksesan pelaksanaan mandat
itu harus dicapai dengan diiringi upaya penguatan
sistem kelembagaan dan struktur organisasi. Oleh
karena itu, DJKN mengusulkan penataan organisasi,
baik di lingkungan Kantor Pusat maupun di instansi
vertikal DJKN. Penataan organisasi ini difokuskan pada
penambahan fungsi kepatuhan internal pada Kantor
Wilayah DJKN dan KPKNL, sebuah langkah yang sejalan
dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
tanggal 6 November 2012.
Lembar-lembar selanjutnya dari Laporan Tahunan ini
akan memberikan gambaran mengenai perkembangan
pelaksanaan tugas DJKN, lengkap dengan pelbagai
kendala, tantangan, dan solusi yang telah kami lakukan,
khususnya sepanjang tahun 2012.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kementerian
Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara,
DJKN melakukan pelbagai kegiatan untuk mewujudkan
penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib,
akuntabel, dan transparan. Ini merupakan tantangan
yang berat mengingat nilai Barang Milik Negara (BMN)
dari tahun ke tahun selalu meningkat secara signifikan.
Itu berarti, ruang lingkup, tanggung jawab serta
permasalahan yang harus dihadapi DJKN pun semakin
kompleks.
Di tahun 2012, tugas DJKN di bidang pengelolaan
Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), mencakup banyak
bidang, meliputi KND pada BUMN, kepemilikan minoritas,
Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (OKI/LKI),
Badan Hukum Lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), Bank Indonesia (BI), dan lain-lain. Ini juga tentu
bukan tugas yang mudah, mengingat pengelolaan KND,
yang meliputi penyertaan modal negara, pendirian
Carrying a heavy mandate as an organizational unit that
manages state asset, the Directorate-General of State
Asset Management (DJKN) is bound to perform various
efforts to refine the management of state asset in
addition to carrying out the management of state claims
and auction.
We are mindful that to be able to succeed in achieving
the mandated goal, our efforts must be coupled with
a strong institutional system and organizational
structure. Hence, DJKN proposed a reorganization
applicable to its Central Office and vertical institutions.
This reorganization was focused on the addition of
an internal compliance function at the regional office
and service offices, a course of action that was also in
line with the Regulation of the Minister of Finance No.
170/PMK.01/2012 dated November 6th, 2012 on the
Organization and Administration of Vertical Institutions
of Directorate-General of State Asset Management.
Further pages of this Annual Report will provide you
with an overview of the progress of DJKN’s task, coming
complete with various obstacles, challenges, and the
solutions that we have worked out, especially during the
year 2012.
To carry out the duties and functions of the Ministry of
Finance in the field of management of state assets, DJKN
performs various activities to achieve a well-arranged,
accountable, and transparent management of state
assets. This is a significant challenge given the value of
State-Owned Asset (BMN) is soaring significantly from
year to year. In other words, the scope, responsibilities
and problems that must be faced by DJKN are expanding
as well.
In 2012, the DJKN’s task in the management of Separated
State Asset (KND), covered broad areas, including KND
on SOEs, minority ownerships, International Financial
Institutions/Organization, Other Legal Entity, Indonesian
Deposit Insurance Agency (LPS), Bank of Indonesia
(BI), and others. It was certainly not an easy line of
work. KND management, which comprises the state
capital participation, the establishment of state-owned
xiiiLaporan Tahunan | Annual Report
BUMN, restrukturisasi/revitalisasi BUMN, privatisasi,
penatausahaan, hingga perencanaan investasi,
memerlukan penanganan dan keahlian tersendiri.
Tahun 2012 layak dipandang sebagai tonggak penting
bagi DJKN. Betapa tidak, pemerintah telah menetapkan
DJKN sebagai PPA-BUN Investasi Pemerintah, sebuah
keputusan yang mengundang implikasi besar terhadap
tugas dan fungsi DJKN, yaitu bertambahnya kewenangan
DJKN dalam melakukan perencanaan anggaran investasi
pemerintah. Dari sisi lain, bertambahnya kewenangan itu
bisa juga dipandang sebagai lecutan bagi DJKN untuk
sebaik mungkin membina hubungan dan koordinasi
dengan pelbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan
anggaran investasi pemerintah.
Selain mengelola Barang Milik Negara dan Kekayaan
Negara Dipisahkan, DJKN juga berperan penting dalam
pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). Jumlah
dan nilai KNL ini juga sangat besar, sehingga memerlukan
sumber daya dan upaya yang besar pula untuk
mengelolanya. Semua kekayaan negara yang berasal dari
hibah/sumbangan atau sejenisnya, dan semua kekayaan
negara yang bersumber dari pelaksanaan kontrak/
perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan undang-
undang, dan perolehan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk
dalam kategori KNL yang dikelola DJKN.
Sepanjang tahun 2012, DJKN terus meningkatkan
kinerjanya di bidang penilaian dengan melakukan,
antara lain, inventarisasi dan penilaian BMN, penilaian
dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan
penyiapan BMN sebagai aset Surat Berharga Syariah
Negara. Berbagai kendala, semisal belum seimbangnya
sebaran penilai DJKN di Kanwil dan di KPKNL hingga
terbatasnya sarana pendukung penilaian, masih harus
terus kami atasi. Namun itu tak menghentikan tekad
DJKN untuk mengembangkan model harga tanah yang
diharapkan bisa menjadi benchmark bagi penilai. Untuk
itu, tahun 2012 ini, kami menyusun dan mengembangkan
database penilaian, dengan menyempurnakan enam
database yang sudah disusun sejak tahun 2010, dan
menambah satu database baru yaitu database Mineral.
enterprises, restructuring/revitalization, privatization,
administration, investment planning, calls for a certain
kind of handling and expertise.
The year 2012 was an important milestone for DJKN. It’s
the year when the government designated DJKN as PPA-
BUN for Government Investment, a decision that arouses
profound implications on the duties and functions
of DJKN, namely increasing DJKN’s authority in the
government investment budget planning. On the other
hand, this heightened authority could also be viewed as
a prod for DJKN to forge the best possible relationship
and coordination with various parties involved in the
preparation of the government investment budget.
In addition to managing the State-Owned Asset and
Separated State Asset, DJKN also plays a key role in
the management of Other State Asset (KNL) which—
due to its vast number and value—also takes a great
resource and effort to manage it. All assets stemming
from state grants/donations or the like, as well as all
state assets deriving from implementation of a contract/
agreement, acquisition under the provisions of the law,
and acquisition based on court decisions that have
permanent legal force, constitute Other State Asset to be
managed by DJKN.
Throughout the same year, DJKN continued to improve
its performance in the field of valuation such as by
performing an inventory and valuation of BMN, valuation
for asset transfer and asset utilization, and valuation
for the preparation of BMN as underlying asset of State
Sharia Bonds. Various constraints remained for us to
cope with, such as the unbalance distribution of DJKN’s
valuers in regional offices and service offices, and the
limited means of support for valuation. However, that did
not interrupt DJKN’s determination to develop a model
of land prices that is expected to be a benchmark for
valuation. In this very year, we compiled and developed
valuation database, by refining six databases that had
been compiled since 2010, and by adding one new
database, namely mineral database.
xiv Laporan Tahunan | Annual Report
Besarnya Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS)
yang berhasil dipungut mencapai Rp1.125,35 miliar atau
13,67% persen di atas target yang sebesar Rp990 miliar.
Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang
Negara (BIAD PPN) juga meningkat tajam menjadi
sebesar Rp96,35 miliar, lebih dari dua kali lipat dari
targetnya yang sebesar Rp44,65 miliar.
Pelayanan lelang—lepas dari pelbagai macam
kendalanya yang terurai dalam laporan tahunan ini—juga
terus menunjukkan perkembangan menggembirakan.
Pokok lelang tahun 2012 telah meningkat hingga 2,16
kali dibandingkan dengan pokok lelang 2008. Bea Lelang
yang diperoleh pun meningkat hingga 2,31 kali jika
dibandingkan dengan Bea Lelang yang diperoleh di tahun
2008. Tentu pencapaian ini juga tak lepas dari upaya
DJKN c.q. Direktorat Lelang dalam melakukan perbaikan
yang berkesinambungan demi mengikuti perkembangan
kebutuhan masyarakat.
Dukungan dari Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
terus kami optimalkan. Kami telah mengembangkan,
antara lain, submodul Early Warning System yang
memonitor dan menganalisis penanaman modal
negara. Kami juga mengintegrasikan belasan submodul,
di samping terus melakukan inovasi lain untuk
penatausahaan lelang, pengelolaan kekayaan Negara
dan pengurusan piutang negara.
Untuk terus menyelaraskan diri dengan dinamika
masyarakat dan mengakomodasi aspek-aspek lain
seperti hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian
hukum, DJKN secara berkesinambungan juga terus
merevisi dan menerbitkan regulasi baru (harmonisasi
peraturan) di bidang pengelolaan kekayaan negara,
pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.
Intensitas DJKN dalam berhubungan dengan publik
memang akan terus membuat lembaga ini berhadapan
dengan masalah hukum terkait dengan pelayanannya
terhadap masyarakat. Tak heran bila penanganan
perkara di pengadilan terus meningkat setiap tahun.
Namun, melalui upaya pergeseran pola pemberian
bantuan hukum dari yang bersifat represif (litigasi di
The amount of Settled State Claims (PNDS) successfully
collected in the year 2012 reached Rp1,125.35 billion, or
13.67% above the target of Rp990 billion. Administration
Fees of State Claims Management also rose sharply to
Rp96.35 billion, more than twice the amount of the
targeted Rp44.65 billion.
Auction—despite various kinds of hindrance discussed
further in this report—also continued to show an
encouraging progress. Auction price in 2012 has increased
2.16 times compared with that of 2008. Auction fees
also saw 231% increase from that of 2008. Of course,
this achievement could not be separated from DJKN c.q.
Directorate of Auction’s efforts in conducting continuous
improvement to stay abreast of the development of
people’s needs.
We augmented the support from the State Asset
Management Information System. We have developed
submodules of Early Warning System, which monitors
and analyzes the state investment, among others. We
also integrated dozens of submodules, in addition to
continuing to innovate every aspects of management of
state asset, state claims, as well as auction.
To keep aligned with the dynamics of the people and
to accommodate other aspects such as human rights,
justice, and rule of law, DJKN also revised and published
new regulations (regulatory harmonization) regarding
the management of state assets, state claims, and
auction service.
DJKN’s high intensity in dealing with the public puts
this institution in risk of being challenged with legal
issues related to its service to the public. No wonder,
the number of cases being handled in court persists
from year to year. However, through efforts of shifting
the provision of legal aid, from previously repressive
legal aid (litigation in court) to a preventive one (advice/
xvLaporan Tahunan | Annual Report
pengadilan) hingga yang bersifat preventif (nasihat/
pendapat hukum), kami berharap jumlah perkara akan
terus berkurang dari masa ke masa.
Demikianlah, apa yang menjadi tema laporan kali ini,
yaitu “A New Paradigm of State Asset Management”
juga menjadi jiwa seluruh unit DJKN dalam bekerja
mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertata,
cepat, dan berkekuatan hukum.
Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas
segala petunjuk dan ridha-Nya sehingga pelaksanaan
tugas DJKN di tahun 2012 dapat berjalan dengan
baik. Saya sampaikan terima kasih kepada semua
pemangku kepentingan DJKN atas kepercayaan dan
dukungan mereka sepanjang tahun 2012. Terima kasih
dan apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada
segenap pegawai DJKN dan berbagai pihak yang telah
mendukung DJKN dalam melaksanakan amanah negara
ini.
Harapan saya, catatan kinerja yang tersaji melalui
laporan tahunan ini dapat menjadi pendorong tiap
personel DJKN untuk tetap bekerja dengan penuh
semangat dan dedikasi dalam menyongsong peluang
dan tantangan di tahun 2013.
legal opinion), we expect the number of such cases will
eventually decrease over time.
Lastly, what has become the theme of this report, that is
“A New Paradigm of State Asset Management”, has also
become the spirit of the whole units of DJKN in realizing
a management of state assets that is well-arranged,
expeditious, and legally enforceable.
I offer my gratitude to Allah SWT for all His guidance and
consent so that DJKN’s duties in 2012 can be accomplished
properly. I would like to thank all stakeholders of DJKN for
their trust and support throughout 2012. My thanks and
high appreciation also go to all staff of DJKN and those
who have supported DJKN in carrying out the mandate
of the country.
I hope the performance reports presented through this
annual report will serve as a motivating factor that drives
each personnel of DJKN to remain to work with full spirit
and dedication in looking beyond the opportunities and
challenges in the year 2013.
Dr. Hadiyanto SH, LL.M., CITP
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Director-General of State Asset Management
xvi Laporan Tahunan | Annual Report
KALENDER PERISTIWA PENTING 2012
EVENT HIGHLIGHTS 2012
Yoni Ardianto - Dit BMN - Stasiun Tegal
KALENDER PERISTIWA PENTING 2012
EVENT HIGHLIGHTS 2012
“You must live in the present,
launch yourself on every wave,
find your eternity in each
moment”
- Henry David Thoreau
-
2 Februari 2012Pembahasan RUU Pengurusan Piutang Negara/Daerah Discussion on Bill on State/Regional Claims Management
Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan jajarannya menghadiri Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di DPR RI.The Minister of Finance, the Director-General of State Asset Management and staff attended the discussion of the Bill on State/Regional Claims Management at the House of Representatives building.
10 Februari 2012Kantor Wilayah Berkinerja Terbaik / Top Performing Regional Offices
Dirjen Kekayaan Negara menyerahkan penghargaan kepada kantor wilayah berkinerja terbaik dalam acara Rapat Kerja Terbatas pada tanggal 9 - 10 Februari 2012 di Kantor Pusat DJKN. The Director-General of State Asset Management presented awards to the best performing regional offices on the sidelines of Limited Working Meeting on 9 to 10 February 2012 at the DJKN’s Central Office.
16 Januari 2012Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon II DJKN menjadi Ketua PUPNEchelon II Officials Sworn-in as Heads of PUPN
Pasca-Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengambil sumpah para pejabat Eselon II untuk menjadi Ketua PUPN. Pengambilan sumpah bertempat di ruang serbaguna lantai 5 Gedung Syafrudin Prawiranegara.
After being inaugurated as Echelon II Officials of DJKN, the officials were sworn-in by the Director-General of State Asset Management to become the Heads of PUPN. The swearing-in ceremony took place in the 5th floor of Prawiranegara Syafrudin Building.
JANUARI / JANUARY
FEBRUARI / FEBRUARY
16-24 April 2012DTU Orientasi Pegawai DJKNTechnical General Training for Prospective Employees
Dalam upaya untuk membangkitkan jiwa disiplin bagi para calon pegawai DJKN, maka DJKN bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mengadakan DiklatTeknis Umum Orientasi Pegawai Baru DJKN Tahun Anggaran 2012 untuk calon pegawai baru yang berasal dari lulusan STAN.
In an attempt to evoke a spirit of discipline for its prospective employees who freshly graduated from STAN (State College of Accountancy), DJKN in collaboration with the Education and Training Agency for State Asset Management and Fiscal Balance held an orientation program for the new recruits.
8 Maret 2012 Kerja Sama Kemenkeu – POLRIIn Collaboration with National Police Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ruang lingkupnya antara lain mengenai kerja sama sosialisasi peraturan, kebijakan, dan kewenangan tugas dan fungsi, pengamanan penerimaan dan aset negara, penegakan hukum, tindak lanjut pemeriksaan pegawai dan kerja sama pemanggilan, permintaan keterangan dan pengumpulan bukti.
The Ministry of Finance and the Indonesian National Police are committed to working together in performing their duties and functions. This cooperation outlined in the memorandum of understanding the scope of which includes cooperation in dissemination of laws, regulations, policies, duties and functions of the two parties; safeguards to state assets revenues, law enforcement, follow-up on the employee examinations, summons, notice to appear, and evidence gathering.
APRIL / APRIL
MARET / MARCH
25-27 Mei 2012Rapat Kerja Pembinaan PUPNWorking Meeting on PUPN Coaching
Bertempat di Hotel Grand Candi Semarang, Jawa Tengah, DJKN mengadakan Rapat Kerja Pembinaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang yang diikuti oleh Ketua PUPN Cabang seluruh Indonesia.
At Grand Candi Hotel, Semarang, Central Java, DJKN held a working meeting on the Enhancement of Branch Committee of State Claims Management. All of Heads of the Branch Committee across the country attended the meeting.
MEI / MAY
JUNI / JUNE13 Juni 2012 Penandatanganan BAST BMN Berupa Barang Rampasan Dari Kejaksaan Agung ke KPPN Jakarta ISigning of the Handover of BMN from Attorney General
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Suryanto menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara berupa barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke KPPN Jakarta I
The Director of State Asset Management and Information Systems Suryanto signed the handover of State Asset from the Attorney General of the Republic of Indonesia. to KPPN Jakarta I
21 Juni 2012Pengambilan Sumpah Jabatan PNS DJKNCivil Servants of DJKN Took their Oath
Sekretariat DJKN mengadakan acara pengambilan sumpah jabatan 33 pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Pusat DJKN.
As many as 33 civil servants of DJKN took their oath. This event was organized by Secretariat of Directorate-General of State Asset Management.
2 Agustus 2012Buka Puasa Bersama keluarga besar DJKNMass Fast-Breaking with Big Family of DJKN
Dalam menjalin tali silaturrahmi antar pejabat dan pegawai di lingkungan DJKN, DJKN mengadakan siraman rohani dalam acara buka bersama 1433 H di kantor pusat DJKN.
To fasten the bond of brotherhood among its officials and employees, DJKN held a mass fast-breaking and religious preaching at its Central Office.
18 Juli 2012 Lelang Barang Gratifikasi KPKGrafts Auction
Kementerian Keuangan c.q. DJKN melalui KPKNL Jakarta V mengadakan penjualan lelang BMN yang berasal dari barang gratifikasi KPK, di Gedung AA Maramis I Kementerian Keuangan.
The Ministry of Finance c.q. DJKN through KPKNL Jakarta V held an auction of state-owned asset originating from grafts seized by KPK, at the AA Maramis I Building, the Ministry of Finance.
AGUSTUS / AUGUST
JULI / JULY
2 Oktober 2012Kesepakatan Bersama tentang Pensertifikatan Tanah antara Kemenkeu dan BPNMOU on Land Sertification
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji menandatangani kesepakatan bersama tentang penyertifikatan tanah yang berlaku selama lima tahun di Aula Mezzanie Gedung Juanda I, Jakarta Pusat.
At Juanda I Building, Jakarta, the Minister of Finance Agus DW Martowardojo and the Head of National Land Agency (BPN ) Hendarman Supandji signed an MoU regarding land certification which will legally binding for the period of five years.
11 - 12 September 2012Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012National Working Meeting on Government Accounting and Financial Reporting
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah demi mewujudkan LKPP Tahun 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diadakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012. Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo.
To enhance the quality of public financial management indicated by unqualified opinion (WTP) on LKPP 2012, the Ministry of Finance held a National Working Meeting on Government Accounting and Financial Reporting 2012. The event was opened by Vice President Boediono and Minister of Finance Agus DW Martowardojo.
SEPTEMBER / SEPTEMBER
OKTOBER / OCTOBER
OKTOBER / OCTOBER
NOVEMBER / NOVEMBER
10 Oktober 2012 Seminar Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMDSeminar of Claims Settlement on State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises
Direktur Jenderal Kekayaan Negara menjadi narasumber dalam Seminar Penyelesaian Piutang Macet di BUMN dan BUMD dalam konteks RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.
At Sari Pan Pacific Hotel, Jakarta, the Director-General of State Asset Management spoke as a source-person at the seminar on state claims settlement for SOEs and Regional-Owned Enterprises in the context of Bill on State and Regional Claims Management.
1 November 2012Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga (K/L)Reflection and Appreciation on BMN Management in Ministries/Agencies
Dalam acara yang baru pertama kali digelar tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berkesempatan memberikan penghargaan kepada K/L yang berhasil mengelola BMN dengan baik. Penghargaan diberikan berdasarkan tingkat utilisasi BMN, tingkat kepatuhan pelaporan BMN, dan realisasi Inventarisasi dan Penilaian BMN. Selain itu, penghargaan diberikan kepada K/L yang menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan BMN yang progresif dan signifikan dalam bentuk Continous Improvement Awards,”
In this never-before-event, the Minister of Finance Agus DW Martowardojo took the opportunity to award Ministries/Agencies which had successfully managed the BMN. The award-winners were chosen after taking into account the stages of BMN utilization, BMN reporting compliance rates, and the realization of BMN Inventory-Taking and Valuation. In addition, the Continuous Improvement Awards was presented to the Ministries/Agencies that demonstrated a significant and progressive increase in the quality and performance of BMN management.
NOVEMBER / NOVEMBER
NOVEMBER / NOVEMBER
7 November 2012Kunjungan Queensland University of Technology (QUT)A visit from Queensland University of Technology (QUT)
Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerima kunjungan dari Executive Dean Science and Engineering Faculty Queensland University of Technology (QUT) Professor Martin Betts. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pengenalan QUT dan penjajakan kemungkinan kerja sama antara QUT dengan DJKN.
The Director-General of State Asset Management received a visit from Executive Dean Science and Engineering Faculty Queensland University of Technology (QUT) Professor Martin Betts, who made his visit for introducing the QUT and for assessing the possibility of collaboration between QUT and DJKN.
22 November 2012Peresmian IDCC DJKN /IDCC DJKN INAUGURATION
Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggunting pita peresmian Information Desk & Call Center (IDCC) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. IDCC terletak di lantai 9 Gedung Syafrudin Prawiranegara.
The Director-General of State Asset Management cut the ribbon on the opening ceremony of Information Desk and Call Center (IDCC) of Directorate-General of State Asset Management. IDCC is located on the 9th floor of Syafrudin Prawiranegara Building.
DESEMBER / DECEMBER1-2 DesemberRakernas DJKN Tahun 2012 National Working Meeting 2012
Rapat Kerja Nasional DJKN kali ini di selenggarakan di Hotel Arya Duta, Jakarta dengan mengambil tema “Kita Wujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berkualitas, Akuntabel, dan Transparan Dalam Rangka Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPP Tahun 2012”.
With the Theme “Let’s Realize a Quality, Accountable, and Transparent State Asset Management Towards Unqualified Opinion (WTP) on LKPP 2012”, the National Working Meeting was held at Arya Duta Hotel, Jakarta.
Studi banding dalam rangka penyusunan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah di Departemen Keuangan, Amerika Serikat tanggal 14 s.d. 21 April 2012
Comparative study in formulating Bill of state Claims and Regional Claims Management in the Department of The Treasury, United States of America on April, 14-21, 2012
Pertemuan di ruang Small Bussines Administration Departemen Keuangan, Amerika Serikat dalam rangka kunjungan studi banding untuk penyusunan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah
Held at Small Business Administration Room, Department of the Treasury, United States of America, DJKN conducted a comparative study in formulating Bill of State Claims and Regional Claims Management
“The achievements
of an organization
are the results of the combined
effort of each individual”
- Vince Lombardi -
ORGANISASI DJKNTHE ORGANIZATION
STRUKTUR ORGANISASI DJKN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF DJKN
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
DIRECTORATE OF STATE OWNED ASSET
DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
DIRECTORATE OF SEPARATED STATE ASSET
DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN
NEGARA LAIN-LAINDIRECTORATE OF STATE CLAIMS
AND OTHER STATE ASSET
KANTOR WILAYAHREGIONAL OFFICE (17)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (70)STATE ASSET MANAGEMENT
AND AUCTION SERVICE OFFICE (70)
TENAGA PENGKAJI OPTIMALISASI KEKAYAAN
NEGARASENIOR ADVISOR FOR STATE
ASSET OPTIMIZATION
TENAGA PENGKAJI HARMONISASI
KEBIJAKANSENIOR ADVISOR FOR POLICY
HARMONIZATION
TENAGA PENGKAJI RESTRUKTURISASI,
PRIVATISASI DAN EFEKTIVITAS KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKANSENIOR ADVISOR FOR
RESTRUCTURING, PRIVATIZATION AND EFFECTIVENESS OF SEPARATED
STATE ASSET
003Laporan Tahunan | Annual Report
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIRECTORATE-GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SECRETARIAT OF DIRECTORATE-GENERAL
DIREKTORAT PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASIDIRECTORATE OF STATE
ASSET MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM
DIREKTORAT PENILAIANDIRECTORATE OF VALUATION
DIREKTORAT LELANGDIRECTORATE OF AUCTION
DIREKTORAT HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT
DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS & PUBLIC RELATIONS
004 Laporan Tahunan | Annual Report
ORGANISASI DJKN
DJKN memiliki cakupan core business yang sangat luas,
kompleks dan beragam. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang
negara, dan lelang.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyeleng-
garakan fungsi yang sangat strategis, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
Organisasi DJKN terdiri dari Direktur Jenderal sebagai
pimpinan unit eselon I dan membawahi 8 (delapan)
unit eselon II, yaitu 1 (satu) Sekretariat dan 7 (tujuh)
Direktorat Teknis.
Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Ke-
kayaan Negara berdasarkan hasil reorganisasi DJKN
terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara,
piutang negara, dan lelang;
Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara,
piutang negara, dan lelang;
Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
kekayaan negara, piutang negara, dan lelang
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
Direktorat Barang Milik Negara;
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara
Lain-lain;
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem
Informasi;
Direktorat Penilaian;
Direktorat Lelang;
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.
THE ORGANIZATION
DJKN’s core business scope is indeed broad, complex,
and diverse. Based on the Ministry of Finance Regulation
No. 184/PMK.01/2010 on the Organization and
Administration of the Ministry of Finance, DJKN bears the
task to formulate and implement policies and technical
standardization in the field of state assets, state claims,
and auctions.
And in carrying out the above tasks, DJKN holds a very
strategic functions, namely:
1.
2.
3.
4.
5.
DJKN is composed of the Director-General as the head of
the echelon I unit which oversees eight units of echelon II,
namely one Secretariat and seven Technical Directorates.
Currently, the organizational structure of DJKN com-
prises:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Preparing the policy formulation in the field of state
asset, state claims and auction;
Executing the policies in the field of state asset, state
claims and auction;
Formulating the standards, norms, and criteria in the
field of state asset, state claims and auction;
Providing technical guidance and evaluation in the
field of state asset, state claims and auction;
Maintaining the administration of the Directorate-
General.
Secretariat of Directorate-General;
Directorate of State-Owned Asset;
Directorate of Separated State Asset;
Directorate of State Claims and Other State Asset;
Directorate of State Asset Management and
Information System;
Directorate of Valuation;
Directorate of Auction;
Directorate of Legal Affairs and Public Relation.
005Laporan Tahunan | Annual Report
Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi
kantor pusat DJKN, perlu didukung dengan penguatan
sistem kelembagaan dan struktur organisasi yang
memadai. Untuk itu, DJKN kembali mengusulkan
penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat.
Penataan organisasi di lingkungan kantor pusat
DJKN dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi
pelaksanaan tugas, beban tugas, potensi yang dihadapi,
serta evaluasi atas efektivitas penyelesaian setiap
pelaksanaan tugas. Usulan penataan organisasi kantor
pusat telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DJKN
didukung oleh kantor vertikal di daerah. Dalam rangka
penguatan kelembagaan dan mendukung pelaksanaan
tugas di instansi vertikal, maka dilakukan penataan
organisasi di lingkungan instansi vertikal DJKN. Penataan
Organisasi di Lingkungan Instansi Vertikal DJKN
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
tanggal 6 November 2012. Penataan Organisasi tersebut
difokuskan pada penambahan fungsi kepatuhan Internal
pada Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL.
Pada Kantor Wilayah DJKN, penataan organisasi dilakukan
dengan membentuk Bidang Kepatuhan Internal, Hukum,
dan Informasi (KIHI). Seksi Verifikasi dihapuskan dan
kegiatan verifikasi dilakukan oleh bidang terkait. Selain
itu, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas, dilaksanakan penggabungan seksi pada masing-
masing Bidang Penilaian, Bidang Piutang Negara, dan
Bidang Lelang yang semula 3 (tiga) seksi menjadi 2
(dua) seksi. Penataan Organisasi pada KPKNL dilakukan
dengan menambah 1 (satu) seksi yaitu Seksi Kepatuhan
Internal. Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum
berlaku efektif pada tahun 2012 dan akan berlaku efektif
apabila peraturan turunannya sudah ditetapkan.
The enhancement of the organizational effectiveness
and the improvement of performance of the DJKN’s
Central Office, need to be adequately supported by
strengthening the institutional system and organizational
structure. To that end, again, DJKN proposed an
organizational restructuring within the Central Office.
The organizational restructuring in the Central Office
environment was done by considering the conditions of
task execution, workload, potential challenges, as well as
the evaluation of the effectiveness of the completion of
each task. The organizational restructuring proposal has
been submitted to the Secretariat General of the Ministry
of Finance.
In carrying out its duties and functions, DJKN is
supported by vertical units across the country. To boost
the institutional strengthening and the performance of
vertical units, an alignment of vertical structure within the
DJKN was then conducted. This organizational alignment
within the vertical units of DJKN was set down by the
Minister of Finance’s Regulation No. 170/PMK.01/2012
on the Organization and Administration of Vertical Units
of the Directorate-General of State Asset Management
dated November 6, 2012 which focuses on the addition
of the internal compliance function within the Regional
Offices and Service Offices (KPKNL).
At the Regional Offices, organizational arrangement
was done by forming an Internal Compliance, Legal,
and Information Division (KIHI). Verification section
was abolished and verification activities carried out by
the relevant division. In addition, for the efficiency and
effectiveness of the task implementation, a merger of
sections within the Valuation Division, State Claims
Division, and Auction Division was carried out, resulting
into two sections in each divisions from the original three
sections. Meanwhile, the organizational arrangement
in KPKNLs was performed by adding 1 (one) section,
namely Internal Compliance Section. The Regulation of
the Minister of Finance, however, is not yet effective in
2012 but will be so after the derivative rules have been
defined.
006 Laporan Tahunan | Annual Report
Instansi Vertikal di Lingkungan DJKN berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012
terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan
85 (delapan puluh lima) KPKNL.
Dari 85 KPKNL yang ada, sampai saat ini yang beroperasi
efektif adalah 70 KPKNL. Sementara untuk 15 (lima belas)
kantor pelayanan lainnya yang belum beroperasi, saat ini
dalam proses analisis urgensi dan beban kerja dengan
mempertimbangkan kebutuhan stakeholder di wilayah
kantor pelayanan yang akan dibuka dan ketersediaan
anggaran untuk pembukaan kantor baru.
Tenaga Pengkaji
Dinamika gejolak ekonomi seperti krisis global merupakan
satu faktor yang memengaruhi kondisi di lapangan
terkait pengelolaan kekayaan negara, piutang negara,
dan lelang. Dalam hal pengelolaan kekayaan negara
baik kekayaan negara dipisahkan maupun kekayaan
negara lain-lain, piutang negara, serta lelang seringkali
dihadapkan pada masalah hukum. Hal ini memunculkan
tantangan baru bagi DJKN dalam mengemban fungsi
pengaturan dan pengawasannya. Salah satu upaya
untuk merespons tantangan-tantangan tersebut adalah
dengan membentuk 3 (tiga) jabatan senior di lingkungan
DJKN terhitung sejak 25 Januari 2010, yang terdiri
dari Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Tenaga
Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, dan Tenaga
Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas
Kekayaan Negara Dipisahkan.
Ketiga Tenaga Pengkaji tersebut secara struktural
langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Namun
demikian, dalam melaksanakan tugasnya, ketiganya
tetap harus melakukan koordinasi dengan unit-
unit kerja terkait lainnya di lingkungan DJKN sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/
PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan.
1.
According to the Minister of Finance’s Regulation No.
170/PMK.01/2012, the vertical unit of DJKN consists of
17 (seventeen) regional offices (Kanwil) and 85 (eighty-
five) service offices (KPKNL).
Currently, 70 out of 85 existing service offices have been
fully operated. The remaining 15 (fifteen) service offices
would be operational depending on the result of the
process of urgency and workload analysis which taking
into account the needs of stakeholders in the respective
region as well as the budget to establish a new office.
Senior Advisors
The global economic turmoil brings about conditions
that affects the management of state assets, state
claims, and auctions. The management of state assets
or separated assets and other state assets, state claims,
and the auction are often faced with legal problems.
This poses new challenges for DJKN in carrying out its
functions to regulate and supervise. Thus, from January
25, 2010 onward, the government came up with the
establishment of three new senior position within DJKN.
They are Senior Advisor for Policy Harmonization, Senior
Advisor for State Asset Optimization and Senior Advisor
for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of
Separated State Asset.
The three Senior Advisors are directly under and
responsible to the Director-General of State Assets
Management. However, in carrying out their duties, all
three still shall be required to coordinate with other
related working units within the DJKN in accordance
with the Ministry of Finance’s Regulation (PMK) Number
19/PMK.01/2010 regarding the Senior Advisors of the
Directorate-General of State Asset Management.
1.
Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan (TP-HK),
bertugas menelaah dan mengkaji serta menyusun
rekomendasi peraturan perundang-undangan dan
Senior Advisor for Policy Harmonization (TP-HK)
has the task of reviewing, assessing, and providing
recommendations in the field of legislation and other
policies and handling of state assets, state claims,
and auctions.
007Laporan Tahunan | Annual Report
In undertaking those duties and functions, the TP-HK
carries out the following activities:
a.
b.
c.
During the year 2012, TP-HK participated in the
process of preparing a draft legislation to deliver
feedback or suggestions, either in his position as a
member of the team as well as due to the disposition
of the Director-General or the request of the technical
directorate. The drafts are as follows:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
kebijakan lainnya serta penanganan hukum kekayaan
negara, piutang negara, dan lelang.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, TP-
HK melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a.
b.
c.
Selama tahun 2012, TP-HK ikut berpartisipasi dalam
proses penyusunan beberapa rancangan peraturan
perundang-undangan dengan memberikan
tanggapan atau masukan, baik dalam posisinya
sebagai anggota tim maupun dikarenakan adanya
disposisi dari Direktur Jenderal atau permintaan
dari direktorat teknis. Adapun rancangan peraturan
perundang-undangan dimaksud, yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau
bahan masukan berdasarkan disposisi Dirjen
Kekayaan Negara maupun permintaan direktorat
teknis;
memberikan kajian, telaahan, rekomendasi, atau
bahan masukan berdasarkan inisiatif sendiri;
menyampaikan laporan atas kegiatan yang diikuti
berdasarkan penugasan Dirjen Kekayaan Negara.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan
Piutang Daerah;
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;
RUU tentang Penilai;
RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan;
RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
RPMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
providing assessment, research paper,
recommendation, or disposition of material
inputs by the Director General of State Assets and
request technical directorate;
providing assessment, research paper,
recommendation, or an input based on their own
initiative;
delivering a report on the activities pursued by the
assignment of Director General of State Assets.
Bill on State and Regional State Claims
Management;
Bill on Management of State Asset;
Bill on Valuation;
Bill on Defense and Security Industry;
Bill on the Amendment to Law No. 20 of 1997 on
State Revenue;
Draft of the Minister of Finance’s Regulation
(RPMK) on Auction Implementation Guidelines;
RPMK on Principles in Recognizing Service User
Palo
mes
- K
PKN
L Ba
tam
- A
nak
Indo
nesi
a
008 Laporan Tahunan | Annual Report
2.
h.
i.
In addition to providing feedback or inputs on some
of the drafts, TP-HK also contributes to the process
of drafting memorandum of understanding (MoU)
between DJKN with other agencies, such as the
Attorney and the Police.
Apart from above-mentioned, TP-HK is designated
and assigned by Director-General to serve as the Chief
of DJKN Reforms and Institutional Transformation
Team. TP-HK also joined as a member of Preparation
of Forestry Holding SOE Team, and as an interviewer
for BPPK’s SPIRIT 2012‘s postgraduate (S2/S3)
scholarship selection.
As related to the DJKN in general, TP-HK has provided
contribution to and/or reviews on the crowning of
KPKNL Teladan 2012 (modern service offices), DJKN’s
organizational Arrangement, implementation of the
DJKN’s Quality Assurance and Bureaucratic Reforms,
and human resources development plans, such as
capacity building and tailor-made training. Also,
along with the Directorate of BMN, TP-HK actively
joined in the discussion with the Government
Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership
(GPF-AIP) regarding the cooperation in the field of
asset management. TP-HK also set up “Strategic
Asset Management” discussion forum, inviting
DJKN’s employees with S2 and S3 background.
Senior Advisor for State Asset Optimization (TP-
OKN) has the task of reviewing and assessing and
making recommendations in the field of state asset
optimization.
2.
g.
h.
i.
Di samping memberikan tanggapan atau masukan
atas beberapa rancangan peraturan perundang-
undangan, TP-HK juga ikut berkontribusi dalam proses
penyusunan nota kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU) antara DJKN dengan instansi
lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian RI.
Selain itu, TP-HK ditunjuk dan ditugaskan oleh
pimpinan DJKN menjadi Ketua Tim Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Kelembagaan DJKN. TP-HK juga
turut bergabung sebagai Anggota Tim Persiapan
Pembentukan Holding BUMN Kehutanan dan sebagai
pewawancara seleksi beasiswa pascasarjana (S2/S3)
SPIRIT Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh BPPK.
Adapun terkait dengan organisasi DJKN secara
umum, TP-HK telah memberikan masukan dan/
atau reviu atas rencana penetapan KPKNL Teladan
2012, penataan organisasi DJKN, pelaksanaan
Quality Assurance atas Reformasi Birokrasi DJKN,
dan rencana pengembangan SDM, seperti capacity
building dan tailor-made training. Kemudian bersama
Direktorat BMN, TP-HK aktif bergabung dalam
pembahasan dengan Government Partnership Fund
–Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) dalam
rangka kerja sama di bidang asset management. TP-
HK juga mengadakan forum diskusi “Strategic Asset
Management” bersama pegawai-pegawai DJKN yang
berlatar belakang S2 dan S3.
Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara
(TP-OKN), bertugas menelaah dan mengkaji serta
menyusun rekomendasi di bidang optimalisasi
kekayaan negara.
RPMK tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
RPMK tentang Penataan Organisasi di Lingkungan
DJKN;
Rancangan Perdirjen tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Dirjen Kekayaan Negara
kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk
dan Atas Nama Dirjen Kekayaan Negara
Menandatangani Penerbitan Surat Tugas
Perjalanan Dinas;
(“know your customers”);
RPMK on DJKN’s Organizational Arrangement;
Draft of Director-General’s Regulation (Perdirjen)
concerning the transfer of part of the Director-
General’s authority from the Director-General
to Officials at the DJKN to and on behalf of the
Director-General sign the assignment letter for
official travels;
009Laporan Tahunan | Annual Report
During the year 2012, TP-OKN has provided input,
study, research paper, and report on the assignments
given by the Director-General, among others:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Besides, TP-OKN also delivered feedback on some
drafts of legislation at the request of the technical
directorates, namely:
a.
b.
c.
In performing duties related to the field of optimization
of state assets, TP-OKN provided feedback or review
on his own initiative, namely:
a.
b.
Selama tahun 2012, TP-OKN telah memberikan
masukan, kajian, telaahan, dan laporan terhadap
penugasan yang diberikan berdasarkan disposisi
Dirjen, antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Selain itu, TP-OKN juga menyampaikan masukan
terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-
undangan atas permintaan direktorat teknis, yaitu:
a.
b.
c.
Dalam melaksanakan tugasnya yang terkait bidang
optimalisasi kekayaan negara, TP-OKN memberikan
masukan atau kajian atas inisiatif sendiri, yaitu:
a.
b.
Laporan terkait Misi Program Compact, Millenium
Challenge Corporation (MCC) Amerika;
Tanggapan terhadap Risalah Sidang Kabinet
Paripurna tanggal 3 Januari 2012;
Laporan Stakeholders’ Meeting-Lembaga
Administrasi Negara terkait reformasi Business
Process melalui strategi Integrated Research on
Governance (IR-Gov);
Laporan Rapat Persiapan Paviliun Indonesia pada
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio +20;
Laporan Rapat Underwater Cultural Heritage
(Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO);
Laporan Rakernas Pendanaan Penanggulangan
Kemiskinan PNPM Mandiri;
Laporan Hasil FGD Pemaparan Hasil Studi
Reformasi Institusi Keuangan Publik di Indonesia;
Tanggapan terhadap The World Bank Group
Country Partnership Strategy (CPS) for Indonesia
(draft);
International Seminar on Financial Stability;
“Financial Stability through Effective Crisis
Management and Inter-Agency Coordination”, di
Nusa Dua-Bali.
Masukan terhadap Materi Pelimpahan Wewenang
Menteri Keuangan kepada Para Pejabat di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
Masukan terhadap Konsep Keputusan Dirjen KN
tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK; dan
Masukan atas Draf dan Naskah Akademis RUU
PKN.
Upaya merintis hubungan dengan World Bank-
Resident Staff Indonesia;
Masukan terhadap draft Country Partnership
Strategy (CPS) for Indonesia (2013 s.d. 2015); dan
Report on the mission of US’s Compact,
Millennium Challenge Corporation (MCC Program;
Response to the minutes of the Plenary Session
of the Cabinet, January 3, 2012;
Reports on the Institute of Public Administration’s
Stakeholders’ Meeting concerning business
process through Integrated Research on
Governance (IR-Gov);
Report on the preparatory meeting for Indonesian
pavilion in the Rio+20 Summit;
Report on Underwater Cultural Heritage Meeting
(Indonesian National Commission for UNESCO);
Report on the National Meeting on Poverty
Alleviation Funding through PNPM Mandiri;
Report of FGD on Exposure of the Study of Public
Financial Institutions Reform in Indonesia;
The response to The World Bank Group Country
Partnership Strategy (CPS) for Indonesia (draft);
International Seminar on Financial Stability
“Financial Stability through Effective Crisis
Management and Inter-Agency Coordination”, in
Nusa Dua, Bali.
Inputs concerning the delegation of authority
from the Ministry of Finance to the Officials in the
Ministry;
Contribution in the concept of the Director-
General’s Decree concerning the establishment
of Steering Committee of Information and
Communication Technology, and
Input on draft and academic paper of Bill on State
Assets Management.
Pioneering the relations with the World Bank’s
Indonesia Resident Staff;
Input on the draft of Country Partnership Strategy
(CPS) for Indonesia (2013 till 2015), and
010 Laporan Tahunan | Annual Report
Analisis Kinerja Keuangan BUMN Kehutanan
untuk periode 2007 s.d. 2014.
PT Nindya Karya;
PT Waskita Karya;
PT PPA.
RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan
Piutang Daerah;
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;
RUU tentang Penilai;
Draf RPMK tentang Penyusutan BMN berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
3.
Analysis of Financial Performance of Forestry
SOEs for the period 2007 to 2014.
PT Nindya Karya;
PT Waskita Karya;
PT PPA.
Draft of Law on the Management of State and
Regional Claims
Draft of Law on the Management of State Asset
Draft of Law on Valuation
Draft of RPMK on the Deprecation of BMN in
the form of Fixed Asset Managed by Central
Government’s Entities.
3.
c.
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan
Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan (TP-
RPEKND) secara garis besar memiliki tugas menelaah
dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang
restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan
negara dipisahkan dengan tujuan tersusunnya
rekomendasi di bidang restrukturisasi, privatisasi,
dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan yang
tepat, cepat, dan profesional di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara.
Pada tahun 2012, TP-RPEKND telah memberikan
kajian, telaahan, rekomendasi, atau bahan masukan
dalam berbagai hal di lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara khususnya di bidang kekayaan
negara yang dipisahkan yaitu masukan tentang BP
Batam dan PT Survey Udara Penas.
Selain itu, terlibat juga dalam rapat pembahasan
terkait program restrukturisasi dan privatisasi BUMN,
antara lain:
a.
b.
c.
TP-RPEKND juga terlibat dalam pembahasan
beberapa peraturan, antara lain:
a.
b.
c.
d.
Berdasarkan disposisi dari Direktur Jenderal Kekayaan
Negara, TP-RPEKND juga mengikuti rapat dan dengar
pendapat sebanyak tiga kali selama tahun 2012.
c.
Senior Advisor for Restructuring, Privatization,
and Effectiveness of Separated State Asset (TP-
RPEKND) has the task to review and assess and
make recommendations in the field of restructuring,
privatization, and the effectiveness of separated
state asset with the aim of drafting right, timely,
and professional recommendations in the field of
restructuring, privatization, and the effectiveness of
separated state asset.
In 2012, TP-RPEKND has provided assessment,
research paper, recommendation, or inputs in various
matters related to the Directorate-General of State
Asset Management particularly in the areas of
Separated State Asset such as inputs related to BP
Batam and PT Survey Udara Penas.
In addition, TP-RPEKND was also involved in
the discussion related to the restructuring and
privatization program of, among others:
a.
b.
c.
TP-RPEKND also took part in the discussion of several
draft of law (bill) and regulations, among others:
a.
b.
c.
d.
Throughout 2012, on the disposition of the Director
General of State Assets, TP-RPEKND also attended
three meetings and hearings.
011Laporan Tahunan | Annual Report
PROFIL DIREKTUR JENDERAL, SEKRETARIS, DIREKTUR DAN TENAGA PENGKAJI THE DIRECTOR GENERAL, SECRETARY, DIRECTORS AND SENIOR ADVISORS
01. Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP
02. Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M
03. Drs. Dedi Syarif Usman, AK., M.A.
04. Arif Baharudin, S.E., MBA
05. Soepomo, S.H., LL.M
06. Suryanto, S.E
07. Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc
08. Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum
09. Tavianto Noegroho, S.H, MH
10. Dr. Bambang S. Marsoem
11. Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA
12. Teguh Wiyono, S.H., MBA
0102
0304
0506
07
08
09
1012
11
Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP mulai menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara sejak 27 Oktober 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas
Padjajaran tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Law dari Law School Harvard University, Cambridge, USA pada tahun 1993. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
dari Universitas Padjajaran tahun 2012.
DR. Hadiyanto, S.H., LL.M., CITP served as the Director-General of DJKN since October 27, 2006. He graduated
from Faculty of Law, Padjadjaran University in 1986 and obtained his Master Degree from Harvard Law School,
Cambridge, USA in 1993. In 2012, he received a Doctoral Degree in Law from Padjadjaran University.
Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M mulai menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang pada tahun 1998
dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE Mitra Indonesia Semarang pada tahun 2000.
Agus Rijanto Sedjati, S.Sos., M.M took office as Secretary of DJKN since March 18, 2011. He holds a Bachelor of Social Science from the University of 17 Agustus 1945, Semarang, in 1998 and obtained a Master degree in Management from
STIE Mitra Indonesia Semarang in 2000.
Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A. mulai menjabat sebagai Direktur Barang Milik Negara DJKN sejak 12
Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan pada tahun 1991 dan
memperoleh gelar Master of Arts in Economics dari University Of Colorado at Denver, USA pada tahun 1998.
Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., M.A. has been assigned the position of Director of State-Owned Asset since January 12, 2012. He graduated from the Faculty of Economics,
University of Parahyangan in 1991 and obtained a Master of Arts in Economics from the University of Colorado at
Denver, USA, in 1998.
Arif Baharudin, S.E., MBA mulai menjabat sebagai Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dari Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Denver University, USA pada
tahun 1998.
Arif Baharudin, S.E., MBA began his term as the Director of Separated State Asset since March 18, 2011. He graduated from Faculty of Economics,
Brawijaya University in 1991 and obtained his MBA from Denver University, USA, in 1998.
Soepomo, S.H., LL.M mulai menjabat sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1983 dan memperoleh gelar Master of Law dari Tulane University, New Orleans, USA
pada tahun 1992.
Soepomo, S.H., LLM started his terms as Director of State Claims and Other State Asset since March 18, 2011. He
graduated from the Faculty of Law Diponegoro University in 1983 and acquired his Master Degree in Law from Tulane
University, New Orleans, USA in 1992.
Suryanto, S.E mulai menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN sejak 12 Januari
2012. Beliau merupakan alumnus Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.
Suryanto, S.E assumed his term as the Director of State Assets Management and Information Systems since January 12, 2012. He graduated from Faculty of Economics, University
of Indonesia in 1990.
Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc mulai menjabat sebagai Direktur Penilaian DJKN sejak 18 Maret 2011. Beliau
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari UPN Veteran Surabaya pada tahun 1989dan memperoleh gelar Master of
Accountancy dari Case Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio, USA pada tahun 1998.
Ida Bagus Aditya Jayaantara, S.E., M.Acc started his terms as the Director of Valuation since Maret 18, 2011. He earned a Bachelor degree in Accounting from UPN Veteran Surabaya in 1989 and obtained his Master of Accountancy from Case
Western Reserve Univ., Cleveland, Ohio, USA in 1998.
Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum mulai menjabat sebagai Direktur Lelang DJKN sejak 12 Januari 2012.
Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran pada tahun 1990, Magister
Humaniora dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2002, dan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari
Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007
Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum began serving as Director of Auction since January 12, 2012. She graduated
from the Faculty of Law, University of Padjadjaran in 1990, obtained her Master of Humanities from the
University of Sumatera Utara in 2002, and acquired a Doctorate in Jurisprudence from the University Sumatera
Utara in 2007.
Tavianto Noegroho, S.H, M.H mulai menjabat sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat sejak 12 Januari 2012.
Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Magister
Hukum dari Universitas Gajah Mada.
Tavianto Noegroho, S.H. began serving as Director of Legal Affairs and Public Relation since January 12, 2012. He
graduated from Faculty of Law, Diponegoro University in 1990 and obtained this Magister of Law from University of
Gajah Mada.
Dr. Bambang S. Marsoem mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara sejak 7 Mei 2010.
Beliau merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979, Master of Arts dari Duke
University, Durham, North Carolina, USA, pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari North Carolina
State University, USA pada tahun 2000.
Dr. Bambang S. Marsoem started serving as Senior Advisor for State Asset Optimization since May 7, 2010. He graduated
from The Faculty of Economics from University of Gadjah Mada in 1979, obtained Master of Arts from the University
of Duke, Durham, North Carolina, USA in 1987, and acquired a Doctorate degree of Philosophy from North Carolina State
University, USA, in 2000.
Teguh Wiyono, S.H., MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan
alumnus dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 dan memperoleh gelar Master of Business
Administration dari College of Insurance, New York, USA pada tahun 1989.
Teguh Wiyono, S.H., MBA began serving as the Senior Advisor for Restructuring, Privatization, and Effectiveness of Separated State Asset since January 12, 2012. He graduated from the Faculty of Law, University of Gadjah Mada in 1980 and obtained his Masters of Business Administration from
the College of Insurance, New York, USA, in 1989.
Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA mulai menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan sejak 12 Januari 2012. Beliau merupakan alumnus dari Fakultas
Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of Detroit, Michigan, USA pada
tahun 1994.
Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, MBA has been appointed as Senior Advisor for State Asset Optimization
since January 12. She graduated from the Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural Institute in 1987 and
earned a Master of Business Administration (MBA) from University of Detroit, Michigan, USA in 1994.
Andi Al Hakim - KPKNL Serpong - Bumi Itu Bulat
PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
DEVELOPMENTS IN STATE ASSET MANAGEMENT
“Management is doing things
right, leadership is doing the
right things”
- Peter Drucker -
Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan
negara, DJKN mengemban tugas untuk mewujudkan
penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib,
akuntabel, dan transparan. Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (BMN/D) sebagai peraturan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan
salah satu payung hukum dalam menghadapi tantangan
dalam pengelolaan barang milik negara yang semakin
kompleks, serta dalam rangka menciptakan pengelolaan
barang milik negara yang lebih baik.
BARANG MILIK NEGARA (BMN)Nilai barang milik negara dari tahun ke tahun selalu
mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini
mengindikasikan bahwa ruang lingkup, tanggung
jawab serta permasalahan yang dihadapi pun semakin
kompleks. Dalam rangka menatausahakan BMN, DJKN
melakukan beberapa kegiatan di tahun 2012, diantaranya.
A.
As an organization performing the duties and functions
of the Ministry of Finance in the field of management of
state assets, DJKN bears the assignment of reorganizing
the management of state assets, which for decades have
not been managed optimally. The Government Regulation
No. 6 of 2006 on the Management of State/Regional
Asset (BMN/D) as the implementing regulations of Law
No. 17 of 2003 on State Finances and of Law Number 1 of
2004 on State Treasury, is one of the legal umbrellas in
creating a finer management of the increasingly complex
state asset.
STATE-OWNED ASSET (BMN)The value of State-Owned Asset from year to year has
always been experiencing a significant increase. This
indicates that the scope, responsibilities, and problems
related to it will grow even more complex. In order to
manage this, in 2012, DJKN has conducted the following
activities.
A.Identifikasi BMN yang dapat disertifikatkanSertifikasi BMN merupakan salah satu bentuk
pengamanan terhadap BMN berupa tanah. Dalam
rangka mengimplementasikan Peraturan Bersama
Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara
Berupa Tanah, maka pada tahun 2012 ini Direktorat
BMN c.q. DJKN melakukan kegiatan identifikasi
bidang tanah yang dapat disertifikatkan.
Identifikasi merupakan proses pemetaan BMN berupa
bidang tanah yang belum bersertifikat untuk diajukan
kepada BPN guna proses sertifikasi. Pemetaan tanah
dilakukan berdasarkan lokasi, luas tanah, batas-
batas, nilai BMN, dan nama pemilik tanah.
Dari hasil kompilasi data identifikasi bidang tanah
yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2012
melalui data Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) diperoleh
data identifikasi BMN berupa tanah sebanyak 26.674
Identification of Certifiable BMNBMN Certification is a form of protection for BMN in
the form of lands. To implement a joint regulation
between the Minister of Finance’s Regulation No.
186/PMK.06/2009 and the Head of National Land
Agency (BPN)’s Regulation Number 24 of 2009 on
Certification for State Assets in the form of Lands, in
20112 DJKN has identified areas of land that have not
been certified.
Identification is the process of mapping the BMN in
the forms of lands that have not been certified and
file them for certification process. Land mapping is
carried out by location, land size, land borders, the
value of BMN, and the name of the land owner.
As of December 31, 2012, based on the result of
data compilation and land identification precessed
through SIMANTAP (Management Information
System Application for Government Land Data),
revealed that were 26,674 track of lands consisting
021Laporan Tahunan | Annual Report
of 15,168 certified lands and 11,506 lands that have
not been certified.
To follow up on the results of identification and
data collection, a search targeted at lands eligible
for 2013 certification program was conducted. Some
of the main indicators in prioritizing the lands for
certification are as follows:1.
2.
3.
4.
Based on the priority indicators and budgeting
processes of the RAPBN 2013 (State Budget Draft),
the target of land certification in 2013 is as follows:
bidang tanah yang terdiri atas 15.168 bidang tanah
yang telah bersertifikat dan 11.506 bidang tanah
belum bersertifikat.
Guna menindaklanjuti hasil identifikasi dan pendataan
BMN berupa tanah, dilakukan penelusuran terhadap
bidang tanah yang dapat dijadikan target Sertifikasi
tahun 2013. Beberapa indikator utama penentuan
prioritas target sertifikasi adalah sebagai berikut:1.
2.
3.
4.
Berdasarkan indikator prioritas tersebut dan proses
penganggaran RAPBN Tahun 2013, diperoleh hasil
penelusuran rencana target pelaksanaan Sertifikasi
bidang tanah tahun 2013 sebagaimana tabel berikut:
luas tanah tidak lebih dari 1 (satu) hektar;tanah tidak dalam sengketa;tanah dalam penguasaan Kementerian/Lembaga;untuk menghindari potensi persinggungan
dengan tanah kehutanan dan tanah pertanian,
dilakukan pengecualian untuk tanah yang berada
di provinsi Kalimantan Tengah.
The acreage is or less than one hectare;The land is not in dispute;The land is under control of a Ministry/Agency;To avoid potential intersection with forest land
and agricultural land, an exception was made
for lands located in the province of Central
Kalimantan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DKI Jakarta
Jawa Barat
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Jambi
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Banten
Gorontalo
Maluku Utara
JUMLAH
20
200
200
200
270
50
100
150
60
90
50
85
85
95
50
250
45
2000
754.000
754.000
1.194.000
1.194.000
1.194.000
959.000
959.000
1.459.000
1.459.000
1.459.000
754.000
1.459.000
1.634.000
1.634.000
754.000
959.000
1.634.000
15.080.000
150.800.000
238.800.000
238.800.000
322.380.000
47.950.000
95.900.000
218.850.000
87.540.000
131.310.000
37.700.000
124.015.000
138.890.000
155.230.000
37.700.000
239.750.000
73.530.000
2.354.225.000
Provinsi / Province VolumeHarga Satuan /
Unit PriceAnggaran /
BudgetNO.
022 Laporan Tahunan | Annual Report
B.B. Identification and Mapping of Troubled BMNThe mapping and evaluation of troubled-BMN was a
follow-up on the BPK’s audit findings on the Central
Government’s Financial Statements (LKPP) 2009.
The audit findings stated that there were BMN in
the Ministries/Agencies having a problem in four
categories of issue. In addition, there were BMN as
the result of the inventory-taking and valuation (IP)
from 2007 to 2009.
The purpose of the BMN mapping and assessment
in the form of lands and/or buildings in 2012 was to
resume the data collection activities which had been
done for troubled lands and/or buildings since 2010.
As of October 31, 2012, there were 31 Ministries/
Agencies in which the BMN mapping and assessment
have not been done.
The mapping and assessment activities are also
conducted to improve the sustainability of BMN
system and governance in Ministries/Agencies in
the entire territory of the Republic of Indonesia. In
this way, the existence of BMN managed in each
Ministry/Agency can be utilized effectively, used
optimally, and protected to the fullest, creating order
in terms of law aspect, administrative aspect, and
physical aspect.
To address the mapping of troubled BMN, the
following activities were carried out in 2012:a.
Identifikasi dan Pemetaan BMN BermasalahKegiatan pemetaan dan pengkajian BMN berupa
tanah dan bangunan bermasalah dilatarbelakangi
dengan adanya temuan audit interim Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun Anggaran (TA) 2009 atas BMN pada K/L yang
diidentifikasi masih bermasalah dengan 4 kategori
permasalahan BMN ditambah dari data hasil kegiatan
inventarisasi dan penilaian BMN (IP) dari tahun 2007
sampai dengan 2009.
Maksud dari kegiatan pemetaan dan pengkajian BMN
berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah tahun
2012 adalah meneruskan kegiatan pengumpulan data
BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah
yang telah dilakukan sejak tahun 2010 dan 2011,
dikarenakan masih terdapat 31 K/L yang belum
dilakukan pemetaan dan pengkajian sampai dengan
tanggal 31 Oktober 2012.
Kegiatan pemetaan dan pengkajian juga dilakukan
dalam rangka menyempurnakan sistem dan tata
kelola BMN secara berkesinambungan pada K/L agar
dapat menaungi eksistensi BMN yang terdapat pada
setiap K/L di seluruh wilayah Republik Indonesia
sehingga BMN dimaksud dapat didayagunakan secara
efektif, dimanfaatkan secara optimal, dan terlindungi
secara maksimal, serta tercipta tertib hukum, tertib
administrasi dan tertib fisik.
Dalam rangka pemetaan BMN bermasalah, kegiatan
yang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai berikut:a. Rapat Pembahasan Pemetaan dan Pengkajian
BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan
Bermasalah TA 2012 dengan 31 K/L pada tanggal
10 Juli 2012 dengan agenda utama yaitu :1)
2)
melakukan konfirmasi atas kronologis
permasalahan BMN berupa Tanah dan/atau
Bangunan yang disampaikan K/L; dan
konfirmasi tindak lanjut yang akan dilakukan
K/L atau konfirmasi atas progress tindak
lanjut yang telah dilakukan K/L.
Meeting with 31 Ministries/Agencies on July 10,
2012, to discus the mapping and assessment of
BMN in the form of troubled land and/or building
fiscal year 2012, with the main agenda :1)
2)
confirming the chronological problems
delivered by the Ministries/Agencies
concerning BMN in the form of land and/or
buildings, and
confirming both the follow-up measure to be
taken and the progress of the follow-up that
has been made by the Ministries/Agencies.
023Laporan Tahunan | Annual Report
b.
c.
d.
Jumlah BMN bermasalah yang berhasil diidentifikasi
dalam kegiatan pemetaan BMN bermasalah mulai
tahun 2010 s.d. 2012 disajikan pada tabel di bawah.
b.
c.
d.
The total of troubled BMN identified in the mapping
of troubled BMN from 2010 to 2012 is presented in
the table below.
Mengingat banyaknya sengketa dan terhambatnya
proses Sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional,
maka pada kegiatan pembahasan dengan
K/L, DJKN mengundang narasumber yaitu M.
Fatan Fahir, S.H. Kepala Seksi Konflik Antara
Pemerintah Daerah pada Subdirektorat Konflik
Lembaga Direktorat Konflik Pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional. Pada kesempatan tersebut
narasumber menyampaikan materi mengenai
mekanisme penanganan kasus pertanahan,
pencegahan sengketa/konflik pertanahan, dan
upaya penanganan sengketa/konflik.
Sampling peninjauan fisik atas tanah dan/atau
bangunan bermasalah pada beberapa Kanwil
DJKN untuk memperoleh data BMN tanah dan/
atau bangunan bermasalah yang lebih akurat dan
handal. Sampling peninjauan fisik dilakukan pada
3 lokasi wilayah kerja Kanwil DJKN dan KPKNL,
yaitu Kanwil II Medan, Kanwil XIII Samarinda, dan
Kanwil XIV Denpasar.
Penyusunan Laporan Pemetaan BMN Bermasalah
telah selesai dilaksanakan dan disampaikan
kepada pihak terkait. Laporan ini memuat semua
kegiatan pemetaan BMN bermasalah yang telah
dilaksanakan beserta dengan hasilnya termasuk
rekapitulasi permasalahan, tindak lanjut, dan
rekomendasi penyelesaian atas permasalahan
yang dijumpai.
Certification process at the National Land Agency
is often disturbed by a number of disputes and
barriers. Thus, DJKN invited M. Fatan Fahir, S.H
to speak as a source-person. The speaker who
was the Head of Local Government Conflict
Division, Sub-directorate of Institutional Conflict,
Directorate of Land Conflict, the National Land
Agency, on the occasion delivered material
regarding the mechanisms of land conflict
handling, the prevention of disputes/conflict
over lands, and efforts to address land disputes/
conflicts.
Sampling of physical inspection of the troubled
land and/or buildings on several DJKN’s regional
offices to obtain a more accurate and reliable
data on lands and/or buildings. The sampling
was carried out in three working area of DJKN’s
regional offices and service offices, namely
Regional Office II Medan, Regional Office XIII
Samarinda, and Regional Office XIV Denpasar.
Completing and delivering the report on the
mapping of troubled BMN to the relevant parties.
This report includes all activities related to the
mapping of trouble BMN along with the results
including recapitulation of the problem, follow-
up, and recommendations.
1
2
3
4
Tidak sesuai tugas dan fungsi
Not in Accordance with Duty and Function
Tidak ada bukti kepemilikan
No Proof of Ownership
Sengketa
In Dispute
Tidak sesuai ketentuan
Illegal
Jumlah/Total
60
222
52
11
345
87
565
58
51
761
3
316
272
17
608
Kriteria BMN BermasalahTroubled BMN
Pendataan K/LEntities Data 2010
Pendataan K/LEntities Data 2011
Pendataan K/LEntities Data 2012
Jumlah Bidang Tanah dan/atau BangunanAmount of Lands and Buildings
NO.
024 Laporan Tahunan | Annual Report
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa:a.
b.
c.
We can conclude, based on the data presented above,
that:a.
b.
c.
dari 3 (tiga) tahun pemetaan dan pengkajian yang
dilakukan, permasalahan yang paling banyak
adalah tidak adanya bukti kepemilikan. Dari tabel
di atas, terlihat bahwa pada T.A. 2010 terdapat
222, pada T.A. 2011 terdapat 565, dan pada T.A.
2012 terdapat 316 jumlah bidang tanah dan/atau
bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan
permasalahan lainnya;untuk K/L yang dipetakan pada tahun 2012
cenderung K/L selaku Pengguna Barang (UAPB,
UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB) telah lebih
tertib dalam pelaksanaan penetapan status
penggunaan, pengalihan status penggunaan
(dengan jumlah K/L dan satker yang hampir sama
dari tahun 2010 s.d. tahun 2012, penggunaan
BMN yang tidak sesuai tugas dan fungsi hanya
3 bidang) ;untuk K/L yang dipetakan di tahun 2012,
terdapat kecenderungan banyak sengketa
atas BMN (272 kasus). Pada saat pembahasan
dengan K/L diketahui sebagian besar sengketa
tersebut disebabkan oleh kurangnya dokumen
kepemilikan BMN dan belum tegasnya Pengguna
Barang dalam menerapkan peraturan mengenai
pengelolaan BMN, sehingga terjadi banyak klaim
dari pihak lain.
The lack of proof of ownership remained the main
problem during the three years of mapping and
assessment. From the table above, it appears
that in 2010 there were 222 with no proof of
ownership, 565 in 2011, and 316 in 2012. This
figure is much higher than other issues:Ministries/Agencies mapped in 2012 which mostly
Asset Users (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, and
UAKPB) tend to have been more orderly in the
determination of the status of use, transfer of status
of use (with the number of Ministries/Agencies and
working units are about the same from year 2010
to 2012, the use of BMN not in conformity with its
duties and functions was only covering three tracks
of land):In the Ministries/Agencies mapped in 2012, the
disputes over BMN tend to rise (272 cases). At
the time of the discussion with the K/L, it was
revealed that most disputes were caused by
a lack of ownership documents and the lack of
resoluteness of BMN Users in implementing BMN
Management, resulting in many claims from
other parties.
Iwan
Vic
tor -
KPK
NL
Kend
ari
- Ke
puas
an P
elan
ggan
Pel
ayan
an
025Laporan Tahunan | Annual Report
Dari ketiga simpulan tersebut di atas, DJKN
merekomendasikan:a.
b.
c.
Berdasarkan simpulan dan rekomendasi di atas, perlu
dilakukan tindak lanjut oleh DJKN seperti:a.
b.
Based on the above three conclusions, DJKN
recommended:a.
b.
c.
Based on the conclusions and recommendations
above, there should be follow-ups by DJKN, such as:a.
b.
untuk BMN berupa tanah yang belum
bersertifikat dan/atau belum memiliki bukti
dokumen kepemilikan agar K/L mengajukan
permohonan sertifikat atas seluruh tanah yang
digunakan atau dikuasainya dengan berpedoman
kepada Peraturan Bersama Menteri Keuangan
Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN
RI) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Persetipikatan
Barang Milik Negara Berupa Tanah. K/L juga
diharapkan melakukan koordinasi dengan BPN
RI dan DJKN atas penyelesaian sertifikat yang
masih dalam proses pengajuan. Sedangkan untuk
penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan, K/L
diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah
daerah setempat;untuk K/L yang penggunaan BMN-nya telah
sesuai dengan tugas dan fungsi, agar tetap
berkoordinasi dengan Pengelola Barang (DJKN,
Kanwil DJKN, dan KPKNL setempat);untuk BMN yang berada dalam sengketa agar K/L
lebih memperhatikan upaya dalam melengkapi
BMN dan dengan dokumen kepemilikan
dan menyelesaikan sengketa BMN dengan
mengacu pada KMK Nomor 271/KMK.06/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut
Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pasa
Kementerian/Lembaga upaya antara lain
pendekatan persuasif maupun upaya hukum
yang melibatkan Pengelola Barang, selain itu K/L
juga diharapkan lebih meningkatkan upaya dalam
pengamanan BMN.
berkoordinasi dengan instansi terkait (sebagai
contoh BPN atau pemerintah daerah) yang
mengeluarkan dokumen hukum terkait ;terus memantau proses sertifikasi yang dilakukan
K/L dengan menggunakan aplikasi SIMANTAP.
regarding BMN in the form of lands that have
not been certified and/or having no proof of
ownership documents, it was recommended that
the Ministries/Agencies apply for a certificate for
all the lands used or managed by referring to the
joint regulation of the Minister of Finance Number
186/PMK.06/2009 and the Head of National
Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN
RI) No.24 of 2009 on the Certification of BMN
in the Form of Lands. The Ministries/Agencies
were also expected to coordinate with BPN RI
and DJKN during the process of certification. As
for the maters related to IMB (Building Permit),
Ministries/Agencies were expected to coordinate
with the local government;regarding Ministries/Agencies whose BMN
use has been in compliance with its tasks and
functions, it was recommended that they remain
in close coordination with the Asset Manager
(DJKN, DJKN’s Regional Office, DJKN’s Service
Office);regarding BMN in dispute, the Ministries/
Agencies were urge to pay more attention
to BMN management by referring to KMK
Nomor 271/KMK.06/2011 on the Guideline for
the Implementation of Follow-ups on BMN
Arrangement Result in the Ministries/Agencies
as well as by completing ownership documents
and resolving the disputes through persuasion
or legal action involving the Asset Manager. In
addition, Ministries/Agencies were also expected
to further increase their efforts in securing the
BMN.
coordinating with relevant agencies (for example
BPN or local government) issuing the related legal
documents;continuing to monitor the certification process
conducted by Ministries/Agencies through
SIMANTAP applications.
026 Laporan Tahunan | Annual Report
Rekonsiliasi Data BMNDalam rangka menyusun Laporan Barang Milik
Negara, DJKN (selaku Pengelola Barang) setiap
semester dan tahunan melakukan rekonsiliasi/
pemutakhiran data BMN baik dengan Pengguna
Barang maupun dengan Pengelola Anggaran.
Rekonsiliasi BMN dilakukan dengan tujuan agar
Laporan BMN yang disusun dapat menyajikan data
yang akurat dan dapat diandalkan. Rekonsiliasi data
BMN antara Pengelola Barang dengan Pengguna
Barang dilakukan secara berjenjang berikut ini.
1.
2.
3.
Selain itu, juga dilaksanakan rekonsiliasi data BMN
antara DJKN selaku Pengelola Barang dengan
DJPB selaku Pengelola Anggaran secara berjenjang
sebagai berikut.
1.
2.
3.
Pada tahun 2012, DJKN melakukan rekonsiliasi/
pemutakhiran data BMN, antara lain:1.
BMN Data ReconciliationTo prepare the Report of State-Owned Asset, every
six months and every year, DJKN (as the Asset
Manager) undertake reconciliation/updating on
the BMN data both with Asset Users and Budget
Managers. The reconciliation is aimed at preparing
an accurate and reliable BMN report. The BMN data
reconciliation between the Asset Manager and Asset
Users is carried in the following stages.
1.
2.
3.
Apart from that, BMN data reconciliation between
DJKN as the Asset Manager and the DJPB as Budget
Manager is also conducted in stages as follows.
1.
2.
3.
In 2012, DJKN has carried out reconciliation and
updating BMN data which, among others, include:1.
Rekonsiliasi BMN antara KPKNL dengan Satuan
Kerja/Kuasa Pengguna Barang.
Rekonsiliasi BMN antara Kanwil DJKN dengan
Kanwil Kementerian/Lembaga.
Rekonsiliasi BMN antara DJKN c.q. Direktorat
BMN dengan Pengguna Barang.
Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dengan
KPPN.
Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN
dengan Kanwil DJPB.
Rekonsiliasi data BMN antara Direktorat BMN
dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan.
Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2011
untuk 26 K/L yang diminta melaksanakan
percepatan penyelesaian Laporan Barang
Pengguna yaitu Kementerian Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Riset
dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga
Sandi Negara, Kementerian Pembangunan
Nasional/Bappenas, Arsip Nasional RI, Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dewan
BMN reconciliation between KPKNL and Working
Unit/Asset User.
BMN reconciliation between DJKN’s Regional
Office and the Regional Office of the Ministries/
Agencies.
BMN reconciliation between DJKN c.q. Directorate
of State-Owned Asset and Asset Users.
BMN data reconciliation between KPKNL and
Treasury Office.
BMN data reconciliation between DJKN’s Regional
Office and the DJPB’s Regional Office.
BMN data reconciliation between Directorate
of State-Owned Asset and the Directorate of
Accounting and Financial Reporting.
Second Semester and Annual Reconciliation of
2011 with 26 Ministries/Agencies required to carry
out accelerated completion of Asset Users Report
namely Coordinating Ministry for People’s Welfare,
Ministry of Research and Technology, Ministry of
the Women Empowerment and Child Protection,
the State Cryptography Institute, Ministry of
National Development Planning/Bappenas,
National Archives, the National Agency for
Placement and Protection of Indonesian Workers,
Ministry of State Apparatus Empowerment and
Reforms, National Security Council, National
027Laporan Tahunan | Annual Report
2.
3.
2.
3.
Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan
Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah
Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan, Badan Tenaga Nuklir Nasional,
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,
Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas
Tenaga Nuklir, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yusidial,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian
Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan HAM,
Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian,
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Dan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha. Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL
dengan Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja
dan antara Direktorat BMN dengan Pengguna
Barang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 25
Januari 2012.
Rekonsiliasi Semester II dan Tahunan T.A. 2011
untuk 60 K/L nonpercepatan dilaksanakan secara
berjenjang yang meliputi:a.
b.
c.
Rekonsiliasi Semester I T.A. 2012 untuk 88 K/L
dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut.
a.
b.
c.
Security Agency, the Indonesian Investment
Coordinating Board, the National Commission on
Human Rights, the Constitutional Court, Financial
Transaction Reports and Analysis Center, National
Nuclear Energy Agency, the National Aeronautics
and Space Agency, the National Standardization
Agency, Nuclear Power Regulatory Agency,
Corruption Eradication Commission, Regional
Representatives Council, Judicial Commission, the
People’s Consultative Assembly, the Coordinating
Ministry for Political, Legal, and Human Rights,
Ministry of Coordination Economic Affairs,
Government Procurement Policy Board, and
Business Competition Supervisory Commission.
BMN data reconciliation between KPKNL and
Authorized Asset Users/Working Units and
between Directorate of State-Owned Asset took
place on January 24 to January 25, 2012.
Second Semester and Annual Reconciliation
of 2011 with 60 Ministries/Agencies of non-
accelerated report implemented in phases
covering:a.
b.
c.
First Half of 2012 Reconciliation with 88
Ministries/Agencies implemented in stages as
follows.
a.
b.
c.
Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan
Satker dilaksanakan pada awal Januari s.d. 17
Januari 2012.
Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN
dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 23
s.d. 29 Februari 2012.
Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q.
Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L
dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari
2012.
Rekonsiliasi data BMN antara KPKNL dan
Satker dilaksanakan pada awal Juli sampai
dengan 7 Juli 2012.
Rekonsiliasi data BMN antara Kanwil DJKN
dan Kanwil K/L dilaksanakan pada tanggal 12
s.d. 15 Juli 2012.
Rekonsiliasi data BMN antara DJKN c.q.
Direktorat BMN dan Pengguna Barang K/L
dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juli 2012.
BMN data reconciliation between KPKNL and
Working Units conducted at the beginning of
January until January 17, 2012.
BMN data reconciliation between the DJKN’s
Regional Office and the Ministries/Agencies’
Regional Office held on January 23 to February
29, 2012.
BMN data reconciliation between DJKN c.q.
The Directorate of State-Owned Asset and
Asset Users held on 20 to 22 February 2012.
BMN data reconciliation between KPKNL and
Working Units conducted in early July to July
7, 2012.
BMN data reconciliation between the DJKN’s
Regional Office and the Ministries/Agencies’
Regional Office held on 12 till July 15, 2012.
BMN data reconciliation between DJKN c.q.
The Directorate of State-Owned Asset and
Asset Users held on 23 to July 25, 2012.
028 Laporan Tahunan | Annual Report
D.
Selain rekonsiliasi antara Pengelola Barang dengan
Pengguna Barang tersebut, DJKN juga melaksanakan
rekonsiliasi data BMN dengan Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dalam rangka penyusunan LKPP.
Rekonsiliasi tahunan tahun 2011 dilaksanakan
pada tanggal 22 Februari 2012 untuk program
percepatan dan tanggal 12 Maret 2012 untuk
program nonpercepatan, sedangkan rekonsiliasi
semester I tahun 2012 dilaksanakan pada 13 Agustus
2012. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2011
(Audited), Laporan Barang Pengguna 2011 (Audited),
Laporan BMN Tahun 2011 (Audited), dan LKPP Tahun
2011 (Audited) dilaksanakan rekonsiliasi tiga pihak
antara Kementerian Keuangan (selaku Pengelola
Anggaran dan Pengelola Barang), Kementerian/
Lembaga, dan BPK. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 8 s.d. 9 Maret 2012 untuk 26 K/L yang ikut
program percepatan penyusunan dan penyampaian
laporan dan tanggal 18 s.d.19 April 2012 bagi 49 K/L
yang menyusun laporan secara reguler. Pertemuan
ini dilakukan guna membahas temuan-temuan
yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan atas
laporan keuangan K/L yang dilakukan oleh BPK dan
memastikan bahwa koreksi audit yang berpengaruh
terhadap nilai BMN dapat ditindaklanjuti secara
tepat.
Penyusunan LBMNDJKN melaksanakan kegiatan penatausahaan BMN
berupa penyusunan Laporan Barang Milik Negara
(LBMN) berdasarkan hasil penghimpunan Laporan
Barang Pengguna (LBP) dari K/L. Dalam rangka
penyusunan LBMN tersebut, dilaksanakan rekonsiliasi
antara DJKN selaku Pengelola Barang dan K/L selaku
Pengguna Barang serta antara DJKN c.q. Direktorat
BMN selaku penyusun LBMN dan DJPB c.q. Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku penyusun
LKPP.
D.
In addition to reconciliation between the Asset
Manager and Asset Users, DJKN also performs
BMN data reconciliation with the Directorate of
Accounting and Financial Reporting of Directorate-
General of Treasury in order to prepare LKPP (Central
Government’s Financial Statement). The annual
reconciliation in 2011 was held on February 22, 2012
for the acceleration program and on March 12, 2012
for non-accelerated program, whereas first half of
2012 reconciliation was held on August 13, 2012.
In preparing LKKL (Ministries/Agencies’ Financial
Statement) 2011 (Audited), Asset User Report 2011
(Audited), BMN Reports 2011 (Audited) and LKPP 2011
(Audited), a three-party reconciliation between the
Ministry of Finance (as Asset Manager and Budget
Manager), the Ministries/Agencies, and the BPK
was held. The event was conducted on December
8 to March 9, 2012 for 26 Ministries/Agencies in
the accelerated program and on 18 to 19 April 2012
for 49 Ministries/Agencies preparing report on
a regular basis. This meeting was to discuss the
BPK’s audit findings in the LKLL and to ensure that
the corrections that affect the value of BMN can be
followed up appropriately.
LBMN PreparationDJKN carries out the administration of BMN which
among other includes the preparation of State-Owned
Asset Report (LBMN) which based on the Asset User
Reports within the Ministries/Agencies. This requires
data reconciliation between DJKN as Asset Manager
and Ministries/Agencies as Asset User and DJKN c.q.
Directorate of State-Owned Asset as LMBN preparer
and the DJPB c.q. Directorate of Accounting and
Financial Reporting as LKPP preparer.
Pada tahun anggaran 2012 ini, terdapat 2
(dua) lembaga baru yang juga melaksanakan
rekonsiliasi data BMN yaitu Sekretariat
Kabinet dan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme.
In fiscal year 2012, there were two new
institutions also carried out the data
reconciliation. They were Cabinet Secretariat
and the National Agency for Counterterrorism.
029Laporan Tahunan | Annual Report
Adapun tujuan dilakukan rekonsiliasi/pemutakhiran
data adalah agar Laporan BMN yang disusun dapat
menyajikan data yang akurat dan dapat diandalkan.
Pada Tahun Anggaran 2012, DJKN berhasil menyusun
3 Laporan BMN secara tepat waktu, yaitu :a.
b.
c.
The data reconciliation/updating is aimed at
delivering an accurate and reliable BMN Report.
In Fiscal Year 2012, DJKN has managed to timely put
together three BMN reports, namely :a.
b.
c.
Laporan BMN Tahunan TA 2011 (Unaudited).
Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN
per 31 Desember 2011 yang belum dilakukan
audit oleh BPK yang merupakan kompilasi
dari 87 Kementerian/Lembaga. Laporan ini
juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan
mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2011 per
Kementerian/Lembaga, serta catatan penting
atas BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu
tahun yang diungkapkan di dalam Catatan atas
Laporan BMN. Nilai BMN per 31 Desember 2011
(Unaudited) sebesar Rp1.752.956.155.852.800,00.
Laporan BMN Tahunan TA 2011 (Audited).
Laporan BMN ini menyajikan data nilai BMN
per 31 Desember 2011 yang telah dilakukan
audit oleh BPK yang merupakan kompilasi nilai
BMN dari 87 Kementerian/Lembaga. Laporan
ini juga dilengkapi dengan mutasi tambah dan
mutasi kurang nilai BMN selama tahun 2011 per
Kementerian/Lembaga dan catatan penting atas
BMN yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun
yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
BMN. Nilai BMN per 31 Desember 2011 (Audited)
sebesar Rp1.694.574.945.549.620,00.
Laporan BMN Semester I TA 2012. Laporan BMN
ini menyajikan data nilai BMN per 30 Juni 2012
yang merupakan kompilasi dari 87 Kementerian/
Lembaga. Laporan ini juga dilengkapi dengan
mutasi tambah dan mutasi kurang nilai BMN
selama semester I tahun 2011 per Kementerian/
Lembaga, dan catatan penting atas BMN yang
terjadi dalam kurun waktu satu semester yang
diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
BMN. Nilai BMN Per 30 Juni 2012 sebesar
Rp1.726.330.754.450.580,00. Nilai BMN per 30
Juni 2011 berdasarkan perkiraan neraca dapat
digambarkan sebagai berikut.
BMN Annual Report 2011 (Unaudited). This report
presents BMN value as of December 31, 2011
which have not been audited by the BPK which
is a compilation of 87 Ministries/Agencies. The
report also comes with plus-minus mutations of
BMN value during 2011 by Ministry/Agency. It
also presents important notes on BMN during the
year which also disclosed in the Notes to BMN
Report. The BMN value as of December 31, 2011
(Unaudited) was Rp1,752,956,155,852,800,00.
BMN Annual Report 2011 (Audited). This report
presents BMN value as of December 31, 2011
which have been audited by the BPK which is a
compilation of 87 Ministries/Agencies. The report
also comes with plus-minus mutations of BMN
value during 2011 by Ministry/Agency. It also
presents important notes on BMN during the year
which also disclosed in the Notes to BMN Report.
The BMN value as of December 31, 2011 (Audited)
Rp1,694,574,945,549,620.00.
BMN Report of First Half 2012. This report
presents BMN value as of June 30, 2012 which is a
compilation of 87 Ministries/Agencies. The report
also comes with plus-minus mutations of BMN
value during the first half of 2012 by Ministry/
Agency. It also presents important notes on BMN
during the year which also disclosed in the Notes
to BMN Report. The BMN value as of June 30,
2012 amounted to Rp1,726,330,754,450,580,00.
And the BMN value per June 30, 2011 based on
the estimated balance sheet can be described as
follows.
030 Laporan Tahunan | Annual Report
Komposisi BMN per 30 Juni 2012 / Composition of BMN as of June 30, 2012
0,01%
0.72%
0.73%
3.58%4.70%
20.25%
8.87%
11.21%
48.04%
1.89% Persediaan
InventoryTanah
LandPeralatan & Mesin
Equipment & MachineryGedung & Bangunan
BuildingsJalan, Irigasi dan Jaringan /
Road, Irrigation & NetworkAset Tetap Lainnya
Other Fixed AssetsKonstruksi Dalam Pengerjaan
Construction In ProgressKemitraan Dengan Pihak Ketiga
Partnership with third partiesAset Tak Berwujud
Intangible AssetsAset Tetap Yang Diberhentikan Dari
Penggunaan Operasional Pemerintah
Fixed assets removed from the operational use of government
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
PersediaanInventory
Aset Tak BerwujudIntangible Assets
Aset Tetap Yang Diberhentikan Dari...Fixed assets removed from...
Kemitraan Dengan Pihak KetigaPartnership with third parties
Konstruksi Dalam PengerjaanConstruction In Progress
TanahLand
Gedung & BangunanBuildings
Aset Tetap LainnyaOther Fixed Assets
Jalan, Irigasi& JaringanRoad, Irrigation & Network
Peralatan & MesinEquipment &Machinery
Nilai BMN per 30 Juni 2012 / BMN Value as of June 30, 2012
031Laporan Tahunan | Annual Report
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah kekayaan
negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber keuangan negara
lainnya yang sah untuk dijadikan penyertaan modal negara
pada perusahaan negara/badan hukum lainnya/lembaga
internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan
di mana pengelolaan dan perlakuan KND tersebut
mengikuti mekanisme korporasi pada masing-masing
bentuk penempatan KND.
Ruang lingkup KND yang dikelola pada tahun 2012
terdiri dari KND pada BUMN, kepemilikan minoritas,
Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (OKI/LKI),
Badan Hukum Lainnya, Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), Bank Indonesia (BI), dan lain-lain. Sebagian besar
KND merupakan Penyertaan Modal Negara pada BUMN.
Secara umum pengelolaan KND meliputi penyertaan
modal negara, pendirian BUMN, restrukturisasi/
revitalisasi BUMN, privatisasi, penatausahaan,
perencanaan Investasi dan tugas lain yang terkait secara
tidak langsung dengan KND.
A.
SEPARATED STATE ASSETS (KND)Separated State Assets (KND) are state assets derive from
the state budget and/or other state financial sources to be
made state capital investment in state-owned enterprises
or other legal entities and international institutions. The
management and the treatment of KND then bow to the
corporate mechanism on each form of KND placement.
The scope of the KND managed in 2012 consisted of
KND on SOEs, minority ownership, International Financial
Organization/Institutions (OKI/LKI), Other Legal Entity,
Indonesian Deposit Insurance Agency (LPS), Bank of
Indonesia (BI), and others. Most of the KND is in the
form of State Capital Investment in SOEs. In general, the
management of KND include state capital participation, the
establishment of state-owned enterprises, restructuring/
revitalization, privatization, administration, investment
planning and other tasks that are not directly related to
the KND.
A.Penyertaan Modal Negara (PMN)Selama tahun 2012, PMN yang dilakukan diberikan
kepada BUMN, Lembaga Keuangan Internasional
(LKI), dan Badan Hukum Lainnya. PMN pada BUMN
dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur
permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. PMN
pada BUMN tersebut berupa fresh money, Bantuan
Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS) dan Barang Milik Negara. PMN dalam
bentuk fresh money diberikan kepada BUMN dengan
nilai dasar Rp5,17 triliun. PMN tersebut dilakukan
untuk mendukung percepatan pembangunan
infrastruktur, penjaminan pemberian kredit usaha
rakyat, dan restrukturisasi BUMN strategis.
Penambahan PMN dalam bentuk BPYBDS dilakukan
sejalan dengan upaya penyelesaian BPYBDS di
beberapa BUMN. Sedangkan Pengalihan BMN
merupakan PMN dalam rangka pendirian BUMN
di bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan di
Indonesia. Nilai PMN yang berasal dari penetapan
BPYBDS pada tahun 2012 adalah sebesar Rp7,47
PMN in SOEs
During 2012, the PMN was channeled to SOEs,
International Financial Institutions (IFIs), and Other
Legal Entities. PMN at SOEs performed to improve
the capital structure and capacity building. The PMN
was in the form of fresh money, Undefined Status of
Government Assistance (BPYBDS), and State-Owned
Asset. The base value of PMN in the form of fresh
money given to SOEs was Rp 5.17 trillion which was
done to support the accelerated development of
infrastructure, small business loan guarantee, and
strategic restructuring of state-owned enterprises.
The addition of PMN in the form BPYBDS done in line
with the settlement BPYBDS in some SOEs. Meanwhile,
the transfer of BMN was for the establishment of
state-owned enterprises in the field of Air Navigation
Services in Indonesia. The PMN values derived from
BPYBDS establishment in 2012 was Rp 7.47 trillion,
which was given to fourteen SOEs and the transfer of
032 Laporan Tahunan | Annual Report
B.
C.
B.
C.
triliun yang diberikan kepada 14 (empat belas) BUMN
dan pengalihan BMN senilai Rp97,95 miliar kepada
PERUM di bidang Pelayanan Navigasi Penerbangan.
PMN pada LKI dilakukan sebagai tanda keikutsertaan
Indonesia sebagai anggota yang diharapkan dapat
memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan
nasional. Selama tahun 2012 telah dilakukan PMN
kepada 5 LKI dengan nilai sebesar Rp469 miliar.
Pendirian BUMNDalam rangka pemberian pelayanan navigasi
penerbangan di wilayah udara Indonesia telah dibentuk
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
(PERUM LPPNPI) sebagai perwujudan tanggung
jawab pemerintah dalam menyelenggarakan
pelayanan navigasi penerbangan. PERUM LPPNPI
mengutamakan keselamatan penerbangan, tidak
berorientasi kepada keuntungan, secara finansial
dapat mandiri, dan biaya yang ditarik dari pengguna
dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan
operasional pendirian. Perum LPPNPI didasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012
tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
Indonesia.
Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (RR) BUMNDalam Master Plan BUMN dijelaskan bahwa
arah kebijakan utama pembinaan BUMN adalah
restrukturisasi, revitalisasi, dan profitisasi BUMN
secara bertahap dan berkesinambungan. Guna
penguatan peran BUMN di era perekonomian global
dengan tuntutan kompetisi tinggi, pemerintah
melaksanakan kebijakan penguatan BUMN sebagai
suatu langkah nyata yang terangkum dalam Program
Restrukturisasi dan Revitalisasi bagi BUMN yang
mengalami kondisi sulit, terutama bagi BUMN
yang memiliki posisi strategis melaksanakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat.
BMN worth Rp97.95 billion to PERUM in the field of
Air Navigation Services.
PMN on IFI done as a sign of Indonesia’s participation
as a member of which is expected to provide
maximum benefits to the national interest. During
2012 PMN to five IFIs has been done with a value of
Rp469 billion.
SOE EstablishmentTo realize the government’s responsibility in
conducting flight navigation services in the airspace
of Indonesia, the government has established Perum
LPPNPI (State Enterprise for Aviation Navigation
Services in Indonesia). PERUM LPPNPI will prioritize
flight safety, operated with nonprofit-oriented yet
financially self-reliant. Funds drawn from the service
users is to be used for investment and operational
improvements. The establishment of this enterprise
was based on Government Regulation No. 77 of 2012
on State Enterprise for Aviation Navigation Services
in Indonesia.
SOEs Restructuring/Revitalization (RR)Described in the Master Plan of SOE that the main
policy direction of SOE is towards restructuring,
revitalization, and profitization of SOEs gradually
and continuously. To strengthen the role of state
enterprises in the era of the global economy with
the demands of high competition, the government
implemented a policy of strengthening the SOEs
as concrete steps summarized in the Restructuring
and Revitalization Program for SOEs in difficult
conditions, especially for state-owned enterprises
having a strategic position to carry out the functions
of the public service agency.
033Laporan Tahunan | Annual Report
Fast is fine, but accuracy is everything.
- Wyatt Earp -Komunitas Fotografi DJKN
Sebagai pedoman pelaksanaan restrukturisasi dan
revitalisasi BUMN, telah dibentuk Peraturan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi
dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan
Pengelola Aset (PER-01/2009) yang kemudian
diubah melalui Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2012
(PER-05/2012).
Restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dilaksanakan
berdasarkan penugasan Menteri Negara BUMN kepada
PT PPA. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di
mana restrukturisasi dan revitalisasi dilaksanakan
dengan mekanisme pembahasan hasil uji tuntas (due
dilligence) PT PPA oleh Komite Restrukturisasi dan/
atau Revitalisasi BUMN, mekanisme restrukturisasi
dan revitalisasi tahun 2012 telah diubah melalui
PER-05/2012 tersebut. Berdasarkan PER-05/2012,
tidak lagi dibentuk Komite Restrukturisasi dan/atau
Revitalisasi sehingga pembahasan hasil uji tuntas PT
PPA yang dilaksanakan oleh Komite Restrukturisasi
dan Revitalisasi tidak lagi dilakukan. Sebagai gantinya
dilakukan mekanisme Pembahasan Bersama antara
wakil-wakil dari Kementerian BUMN, Kementerian
Keuangan dan Instansi lain yang terkait.
Guna mendukung pelaksanaan Program
Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, Menteri
Keuangan membentuk Tim Restrukturisasi dan
Revitalisasi BUMN dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 486/KM.1/2012 tanggal 4 Mei
2012 yang keanggotaannya melibatkan DJKN c.q
Direktorat KND, BKF, dan Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan.
Pada awal periode tahun 2012, terdapat 17
(tujuh belas) BUMN yang masuk dalam program
Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN yang ditangani
oleh PT PPA. Jumlah BUMN yang masuk dalam
program tersebut tidak berubah sejak tahun 2011,
namun status tahap penanganan 17 (tujuh belas)
BUMN tersebut mengalami peningkatan.
As a guideline for the implementation of restructuring
and revitalization, a regulation was imposed. The
Minister of State-Owned Enterprises’ Regulation
number PER-01/MBU/2009 concerning the
Guidelines for SOEs Revitalization and Restructuring
by PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PER-
01/2009) as amended by the Minister of State-
Owned Enterprises’ Regulation Number: PER-05/
MBU/2012 (PER-05/2012).
SOEs Restructuring and revitalization is executed by
PT PAA under the assignment of the Minister of State
Owned Enterprises. Unlike previous years, in which
the restructuring and revitalization conducted through
discussion on the results of PT PPA’s due diligence by
the SOE Restructuring/Revitalization Committee, the
restructuring and revitalization mechanism in 2012 has
been amended through the regulation stated above.
PER-05/2012 has removed the need to form the
committee that the discussion of the results of the due
diligence is no longer necessary. Instead, a mechanism
of joint discussion between the representatives of the
Ministry of SOEs, Ministry of Finance and other relevant
agencies is set up.
To support the implementation of SOE Restructuring
and Revitalization Program, The Minister of Finance,
through The Minister of Finance’s Decree No. 486/
KM.1/2012 dated May 4, 2012 has established SOE
Restructuring and Revitalization Team, whose
membership involves DJKN, BKF (Fiscal Policy Agency),
and the Legal Bureau of the Secretariat-General of the
Ministry of Finance.
In the early period of 2012, there were seventeen
SOEs included in Restructuring and Revitalization
program handled by PT PPA. The number of the SOEs
included remained the same since 2011, however, the
status of their handling has increased.
035Laporan Tahunan | Annual Report
Dalam perkembangannya, hingga akhir tahun
2012, terjadi perkembangan status penanganan
Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN oleh PT
PPA. Dari 20 (dua puluh) BUMN yang telah masuk
program Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN,
status tahapan penanganan Restrukturisasi dan
Revitalisasi BUMN adalah 7 (tujuh) BUMN pada
tahap pelaksanaan dan monitoring, 2 (dua) BUMN
proses pengalihan saham ke PT PPA, 2 (dua) BUMN
penanganan sebagai Bussiness Assisstance, 1 (satu)
BUMN sebagai Technical Assistance, 1 (satu) BUMN
selesai penanganan, 1 (satu) BUMN penugasan baru
dan 6 (enam) BUMN tidak masuk lagi dalam program
Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN karena ada
penanganan oleh pihak lain.
Dalam pelaksanaan Program Restrukturisasi dan
Revitalisasi, beberapa BUMN telah mendapat
penanganan pendanaan berupa pinjaman ataupun
setoran modal dari PT PPA dengan menggunakan
alokasi dana RR yang dikelola oleh PT PPA sebagai
Until the end of 2012, the status of the handling
of SOE Restructuring and Revitalization by PT PPA
had been developing. Of 20 SOEs included in the
Restructuring and Revitalization Program, seven
state-owned enterprises were on the implementation
and monitoring stages, two in the stage of share
transfer to PT PPA, two handled through business
assistance, one handled through technical assistance,
one was completed, one given a new assignment,
and six SOEs no longer included in the Revitalization
and Restructuring Program due to being handled by
other party.
In the implementation of the Restructuring and
Revitalization Program, some SOEs have received
treatment in the form of loans or capital funding
from PT PPA using allocated RR funds managed by
PT PPA as follows:
1
2
3
4
PT MNA
PT DI
PT PAL
PT Waskita Karya
Surat Menteri Keuangan
No. S-478/ MK.06/2008
PP No. 59/2011
Surat Menteri Keuangan
No. S-426/MK.06/2011
Surat Menteri Keuangan
No. S-653/MK.06/ 2009
Surat Menteri Keuangan
No. S-432/MK.06/2009
300.000.000.000
561.000.000.000
675.000.000.000
432.420.000.000
475.000.000.000
299.670.000.000
675.000.000.000
170.700.000.000
475.000.000.000
Pinjaman dari dana
RR/Loan from RR
Funds
Tambahan PMN cash
dari APBN/Cash
Transfer from State
Budget
Pinjaman dari dana
RR/Loan from RR
Funds
Pinjaman dari dana
RR /Loan from RR
Funds
Tambahan modal
dari dana RR/Capital
Loan from RR Funds
BUMN/SOEDasar PersetujuanApproval
Nilai (Rp)Value
Telah Dicairkan BUMNDisbursed by SOE
KeteranganRemarksNO.
036 Laporan Tahunan | Annual Report
D.
berikut:
Pengkajian Program Tahunan Privatisasi 2012Privatisasi adalah penjualan saham Persero/
Perseroan Terbatas, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,
memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat,
serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
Privatisasi merupakan program Pemerintah yang
pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2009.
Dalam proses privatisasi, tugas dan kewenangan
Menteri Keuangan meliputi:a.
b.
c.
d.
Dalam membantu tugas Menteri Keuangan dalam
pengambilan keputusan privatisasi, DJKN setiap
tahun melakukan pengkajian terhadap usulan
privatisasi BUMN/Perseroan Terbatas dari Menteri
Negara BUMN serta mengoordinasikan hal-hal terkait
privatisasi BUMN dan Perseroan Terbatas.
D. Study on the Annual Privatization Program 2012Privatization is the sale of shares of Limited/
Limited Company, either in part or in whole, to any
other party to improve the performance and value
of companies, to increase the benefits to the state
and society, as well as to broaden share ownership
to the people. Privatization is a government
program the implementation of which refers to the
Government’s Regulation No. 33 of 2005 as amended
by Government’s Regulation No. 59 of 2009.
In the privatization process, duties and authority of
the Minister of Finance include:a.
b.
c.
d.
In assisting the Minister of Finance in the privatization
decision, DJKN each year conducts an assessment
for privatization of SOEs/Limited Liability Company
proposed by the Minister of SOE and coordinates
matters related to the privatization of SOEs and
limited liability companies.
Memberikan rekomendasi atas Program Tahunan
Privatisasi yang diusulkan Menteri Negara BUMN; Sebagai anggota Komite Privatisasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden; mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah
terkait Privatisasi;menerima pelaporan setoran hasil privatisasi
dari penjamin pelaksana emisi atau penasihat
keuangan.
Providing recommendations on the Annual
Privatization Program proposed by the Minister
of SOEs;Becoming the member of PrivatizationCommittee
established through Presidential Decree;Filing a draft of government’s regulation related
to privatization;Receiving reports submitted by underwriter or
financial advisor regarding the cash generated
from the privatization.
037Laporan Tahunan | Annual Report
5
6
PT Iglas
PT IKI
Surat Menteri Keuangan
No. S-621/ MK.06/2010
Surat Menteri Keuangan
No. S-415/ MK.06/2012
106.760.000.000
191.380.000.000
89.080.000.000
15.980.000.000
Pinjaman dari dana
RR/Loan from RR
Funds
Pinjaman dari dana
RR/Loan from RR
Funds
BUMN/SOEDasar PersetujuanApproval
Nilai (RpValue
Telah Dicairkan BUMNDisbursed by SOE
KeteranganRemarksNO.
Kegiatan yang dilakukan oleh DJKN pada tahun 2012,
meliputi:a.
b.
c.
d.
e.
Activities undertaken by DJKN in 2012 covered the
following:a.
b.
c.
d.
e.
melakukan kajian atas usulan Program Tahunan
Privatisasi 2012 yang disampaikan Kementerian
BUMN yang terdiri atas rencana privatisasi PT
Industri Telekomunikasi (Persero), PT Industri
Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas
(Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT
Kimia Farma (Persero) Tbk., dan mengusulkan
tanggapan atas usulan privatisasi tersebut
kepada Menteri Keuangan. Terhadap hasil kajian
tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan
rekomendasi atas Program Tahunan Privatisasi
2012;menyiapkan pembahasan mengenai posisi
Kementerian Keuangan atas rencana privatisasi
2012 dalam Komite Privatisasi. Arahan Komite
Privatisasi diterbitkan dengan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-
06/M.EKON/01/2012 tanggal 31 Januari 2012;menyiapkan kajian rencana privatisasi PT Semen
Baturaja (Persero) sebagai pelengkap pengajuan
Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai
penjualan saham PT Semen Baturaja (Persero)
dan melakukan harmonisasi RPP bersama
Kementerian Hukum dan HAM;melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR
mengenai privatisasi PT Cambrics Primissima
(Persero), PT Sarana Karya (Persero), dan PT
Kertas Padalarang (Persero) dengan hasil pada
prinsipnya DPR menyetujui rencana privatisasi
ketiga BUMN tersebut;Pembahasan dengan Komisi XI DPR mengenai
privatisasi PT Semen Baturaja (Persero) dengan
kesimpulan belum dapat disetujui dan akan
dibahas kembali pada awal tahun 2013.
reviewing the proposed annual privatization
program 2012 proposed by the Ministry of SOEs
which composed of privatization plan of PT
Industri Telekomunikasi (Persero), PT Industri
Sandang Nusantara (Persero), PT Industri Gelas
(Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Kimia
Farma (Persero) Tbk., and proposed the response
to the privatization proposal to the Minister of
Finance. In response, the Minister of Finance
has issued recommendations on the Annual
Privatization Program 2012;
Preparing a discussion about the position of the
Ministry of Finance over the privatization plan in
2012 in the Privatization Committee. Directives for
the Privatization Committee has been formulated
in the Coordinating Minister for Economic
Affairs’s Decree No. KEP-06/M.EKON/01/2012
dated January 31, 2012;Preparing a study on the privatization plan of PT
Semen Baturaja (Persero) as a complement to
the proposal of draft of government regulation
(RPP) on the sale of shares of PT Semen Baturaja
(Persero) and conducting RPP Harmonization
with the Ministry of Justice and Human Rights;Holding a discussion with Commission XI of
the House of Representatives on October 24,
2012 regarding the privatization PT Cambrics
Primissima (Persero), PT Sarana Karya (Persero),
and PT Kertas Padalarang (Persero) in which the
House of Representatives, in principle, approved
the plan of privatization of the three state-owned
enterprises;Conducting a discussion with the Commission
XI of the House of Representative on December
13, 2012 regarding the privatization of PT Semen
Baturaja (Persero). The House could not yet give
a green light and the matter would be discussed
again at the beginning of 2013.
038 Laporan Tahunan | Annual Report
E. Perencanaan Investasi PemerintahDengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara
Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara, DJKN mulai berperan sebagai perencana
anggaran investasi pemerintah. Walaupun PMK ini
dikoordinasikan dan diinisiasi oleh Direktorat Jenderal
Anggaran, DJKN sepanjang tahun 2012 secara aktif
terlibat dalam penyusunan PMK ini, baik pada batang
tubuhnya, dan modul yang menjadi lampiran PMK ini.
Berdasarkan PMK Nomor 247/PMK.02/2012 DJKN
telah ditetapkan sebagai Pembantu Pengguna
Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA-
BUN) untuk lingkup investasi pemerintah yang
bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan
awal investasi pemerintah melalui pembahasan
dengan semua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Investasi Pemerintah, yang kemudian disusun dalam
bentuk Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara (RDP-BUN), dan selanjutnya disampaikan
kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
Penetapan DJKN sebagai PPA-BUN Investasi
Pemerintah memberikan implikasi yang sangat
besar terkait tugas dan fungsi DJKN, karena DJKN
akan mempunyai kewenangan yang besar dalam
melakukan perencanaan anggaran investasi
pemerintah. Besarnya ruang lingkup investasi
pemerintah, yaitu antara lain dana bergulir,
Penyertaan Modal Negara kepada BUMN, Organisasi/
Lembaga Keuangan Internasional dan investasi yang
dikelola PIP akan melibatkan banyak pihak dalam
rangka penyusunan anggaran investasi pemerintah
setiap tahunnya.
Besarnya cakupan perencanaan anggaran yang
disusun oleh DJKN tergambar dalam tabel berikut ini:
E. Government Investment PlanningThe enactment of the Minister of Finance’s
Regulation (PMK) No. 247/PMK.02/2012 on
Procedures for Planning, Allocation Determination,
and the Legalization of State Budget Implementation
Document by State Treasurer, has started DJKN’s
role as the government investment budget planner.
Although PMK was coordinated and initiated by the
Directorate-General of Budget, DJKN during 2012
was actively involved in the preparation of this PMK,
both on the body of the PMK and on the modules
appended to it.
PMK Number 247/PMK.02/2012 has designated
DJKN as Assistant Budget User of State General
Treasurer (PPA-BUN) for the scope of government
investment that is responsible for the initial planning
of government investment through discussions
with all Budget User Authority (KPA) concerning
Government Investment, which is then compiled in
the form of Expenditure Plan of General Treasury
Fund (RDP-BUN), to be submitted to the Directorate-
General of Budget.
The designation of DJKN as PPA-BUN on Government
Investment poses an enormous implications on the
DJKN’s duties and functions since DJKN will then
have greater autonomy in the planning of public
investment budget. The magnitude of the scope of
government investment, which includes a revolving
fund, the PMN in SOEs and International Financial
Institutions/Organization, and investment managed
by PIP will involve many stakeholders in preparing
the government’s annual investment budget.
The scope of coverage of budgets planning drafted by
DJKN illustrated in the following table:
039Laporan Tahunan | Annual Report
F.F.
Kewenangan selaku PPA-BUN menjadikan DJKN
sebagai unit pengelola investasi secara penuh karena
akan bertanggung jawab atas investasi pemerintah
dari hulu ke hilir, yang sebelumnya hanya sebagai
unit yang melakukan penatausahaan dan perumusan
kebijakan terkait pelaporan investasi pemerintah
sesuai PMK O5/2011 tentang Sistem Akuntansi
Investasi Pemerintah.
Pelaporan Investasi Pemerintah
Sebagai pelaksanaan PMK Nomor 190/PMK.05/2011
tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
(SAIP), pada tahun 2012 DJKN telah melakukan
penatausahaan dan pelaporan semua investasi
jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah.
Selain melakukan pelaporan, DJKN juga mempunyai
kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka pelaporan investasi pemerintah.
Fungsi pelaporan dan pelaksanaan investasi
pemerintah merupakan fungsi dan kewenangan
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 190/
PMK.05/2011 tersebut, DJKN telah ditunjuk oleh
Menteri Keuangan untuk menjalankan sebagian
fungsi Bendahara Umum Negara, yang terkait
DJKN’s authority as PPA-BUN makes DJKN a full
investment manager with a full responsibility for all
aspects of the government’s investment. Early on, in
accordance with the Minister of Finance’s Regulation
PMK.05/2011 on Government Investment Accounting
System, DJKN had been assigned as a unit that
performs policy administration and formulation
related to government’s investment reporting.
Government’s Investment Reporting
As the implementation of the PMK No. 190/
PMK.05/2011 on Government’s Investment
Accounting System (SAIP), in 2012 DJKN have
undertaken the administration and reporting of all
long-term investments held by the government. In
addition to reporting, DJKN also holds the authority to
establish policies related to government’s investment
reporting.
Reporting and implementation of government’s
investment is a function and authority of the Minister
of Finance as State Treasurer. With the enactment
of the PMK No. 190/PMK.05/2011, DJKN has been
appointed by the Minister of Finance to carry out
some functions of State Treasurer, which is related
to government investment reporting. When referring
Investasi reguler
Regular investment
PMN BUMN
PMN in SOEs
PMN kepada LKI
PMN in International
Financial Institution
PMN Lainnya/Other PMN
Dana Bergulir
Revolving funds
Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional
National Education
Development Fund
Jumlah/Total
Rp1,85 T
Rp9,38 T
Rp0,72 T
Rp0,36 T
Rp8,8 T
Rp2,62 T
Rp23,73 T
Rp3,61 T
Rp6,04 T
-
-
Rp3,27 T
Rp1,0 T
Rp13,92 T
Rp6,0 T
Rp4,5 T
Rp0,5 T
Rp1,38 T
Rp4,83 T
Rp5,0 T
Rp22,21 T
Rp3,3 T
Rp8,0 T
Rp0,5 T
Rp0,38 T
Rp7,04 T
Rp7,0 T
Rp26,22 T
2010 2011 2012 2013Jenis/Type
040 Laporan Tahunan | Annual Report
to the Financial Statements BA 999.03 of 2011, the
value of the investment under the DJKN’s authority
was Rp773 trillion, over 25% of the total assets on the
LKPP 2011. The long-term investment under DJKN’s
authority are as follows:1.
2.
3.
4.
5.
6.
During the year 2012, in implementing SAIP, DJKN
have done the following:1.
2.
3.
4.
5.
6.
pelaporan investasi pemerintah. Jika mengacu pada
Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2011, nilai
investasi yang menjadi kewenangan DJKN adalah
sebesar Rp773 triliun, atas sebesar 25% dari total
aset pada LKPP Tahun 2011. Secara rinci, investasi
jangka panjang yang menjadi kewenangan DJKN
tersebut adalah sebagai berikut:1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dalam melaksanakan SAIP selama tahun 2012, DJKN
telah melakukan hal-hal sebagai berikut:1.
2.
3.
4.
5.
6.
Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Non-
BUMN;Penyertaan Modal Negara pada Lembaga
Keuangan Internasional;Penyertaan Modal Negara pada Badan Lainnya,
misal Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin
Simpanan;Investasi reguler pemerintah;Investasi dana bergulir;Investasi-investasi jangka panjang yang dimiliki
oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
menyusun Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun
2011, yang memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari
BPK RI;melakukan penyusunan Laporan Keuangan BA
999.03 Semester I Tahun 2012;melakukan koordinasi dan pembinaan kepada
semua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
BA 999.03;berperan aktif dengan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan untuk membahas revisi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/
PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah;melakukan penyempurnaan Standard Operating
Procedure (SOP) pelaksanaan SAIP pada DJKN;melakukan tindak lanjut atas semua temuan dan
rekomendasi BPK RI serta hasil reviu Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan.
State Capital Investment in SOEs and non-SOEs;State Capital in International Financial Institutions;State Capital Investment on Other Agency, for
example, Bank of Indonesia and the Indonesian
Deposit Insurance Corporation;Regular government investment;Revolving fund investments;Long-term investments held by the Public Service
Agency.
preparing the Financial Statements of BA 999.03
of 2011, which gained the unqualified opinion
with explanation paragraph from BPK RI;undertaking the preparation of Financial
Statements of BA 999.03 of the first semester of
2012;conducting coordination and providing guidance
to all Accounting Unit of BA 999.03 Authorized
Budget User;actively meeting with the Directorate-General of
Treasury to discuss the revision of the Minister
of Finance’s Regulation No. 190/PMK.05/2011 on
Government’s Investment Accounting System;improving the Standard Operating Procedure
(SOP) for SAIP implementation at DJKN;following-up on all BPK’s audit findings and
recommendations as well as on the review of
Inspectorate-General of the Ministry of Finance.
041Laporan Tahunan | Annual Report
G.G. Perkembangan Pengambilalihan Aset Eks Proyek Asahan/PT Inalum Oleh Pemerintah RIPemerintah Indonesia bekerja sama dengan 12
investor Jepang yang tergabung dalam konsorsium
Nippon Asahan Alumunium (NAA). Sebagaimana
tertuang dalam Master Agreement (MA), telah
bersepakat bahawa dalam jangka waktu 30 tahun
akan menggunakan potensi hidrolistrik sungai
Asahan sebagai pembangkit listrik guna menyokong
pengembangan pabrik peleburan aluminium di Kuala
Tanjung, yang kemudian dikenal sebagai Indonesia
Asahan Aluminium (PT Inalum). Pabrik peleburan
aluminium tersebut mulai beroperasi tahun 1983
dengan menggunakan listrik dari PLTA Sigura-gura
yang berdaya 292,8 MW dan PLTA Tangga dengan
daya 324,4 MW.
Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap untuk
mengakhiri kerjasama dengan NAA yang akan
berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013. Keputusan
Pemerintah Indonesia tersebut, sesuai dengan
ketentuan dalam Master Agreement, membawa
konsekuensi kewajiban pembayaran kompensasi
atas pengalihan aset eks Proyek Asahan/PT Inalum
kepada investor Jepang. Pengambilalihan PT Inalum
tersebut berdasarkan pertimbangan: 1.
2.
3.
4.
The Development of Acquisition of Assets of Ex-Asahan Project/PT Inalum By the GovernmentAsahan project is a collaboration between the
Government of Indonesia with 12 Japanese investors
who are members of the Nippon Asahan Aluminum
(NAA) consortium for potential use of Asahan river
as hydroelectric power plant in supporting the
development of the aluminum smelter in Kuala
Tanjung, later known as PT Indonesia Asahan
Aluminium (PT Inalum). The plant started being
operative 1983, using electricity supplied by hydro
power plant named PLTA Siguragura and PLTA
Tangga, capable of producing 292.8 MW and 324.4
MW respectively. The cooperation agreement is set
forth in the Master Agreement (MA) for a period of
30 years working together.
The Indonesian government has taken the stance
to end the cooperation with the NAA by October
31, 2013. As set forth in the Master Agreement, this
decision bears the consequence to the government,
that is the government is obliged to pay an amount
of compensation for transfer of assets of ex-Asahan
Project to the Japanese investors. The Inalum
takeover was based on the following considerations:
1.
2.
3.
4.
Industri aluminium memiliki prospek dan
profitabilitas yang baik; PT Inalum merupakan satu-satunya di Asia
Tenggara dan memiliki fasilitas yang lengkap
seperti PLTA, pabrik karbon, pabrik reduksi, pabrik
penuangan, pelabuhan dan fasilitas penunjang
lainnya;Industri aluminium dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri;komitmen Pemerintah menuju integrasi
industrialisasi Indonesia antara industri hilir
(automotive, structural, home appliances,
electricity) dan industry hulu (pengolahan bauksit
menjadi alumina dan pengolahan aluminium ingot
menjadi aluminium alloy). Saat ini PT Inalum tidak
melakukan proses alloying untuk menghasilkan
aluminium alloy bahan baku industri hil.
Aluminum industry has good prospects and
profitability;PT Inalum is the only one in Southeast Asia
equipped with complete facilities such as
hydropower, carbon plant, reduction plant,
casting plant, port and other facilities;Aluminum industry can be used to meet domestic
demand;
Government’s commitment to the integration of
Indonesia industrialization between downstream
industries (automotive, structural, home
appliances, electricity) and downstream industry
(processing of bauxite into alumina and aluminum
processing into aluminum alloy ingot). Currently,
PT Inalum doesn’t undertake alloying process
to produce aluminum alloy, a raw material for
downstream industry.
042 Laporan Tahunan | Annual Report
H.H.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun
2010 tanggal 1 Desember 2010, Direktur Jenderal
Kekayaan Negara ditunjuk sebagai anggota
Tim Negosiasi Proyek Asahan dengan Menteri
Perindustrian sebagai Ketua Tim Negosiasi.
Selanjutnya, Menteri Perindustrian menunjuk
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebagai
Ketua Tim Teknis Pengambilalihan PT Inalum.
Sebagai Ketua Tim Teknis Pengambilalihan PT
Inalum, Direktur KND bertanggung jawab dalam
menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk
pengambilalihan PT Inalum dan melakukan kajian
serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan
dalam pengambilalihan PT Inalum, antara lain
menentukan besarnya nilai kompensasi, pengelolaan
PT Inalum pasca tahun 2013, penyelesaian masalah
karyawan, dan persediaan PT Inalum.
Proses perundingan dengan NAA memakan waktu
cukup panjang, yang dilakukan melalui pertemuan
informal maupun formal, baik di Jakarta maupun di
Jepang. Berbagai upaya juga telah dilakukan dalam
mempersiapkan proses peralihan agar berjalan
dengan lancar, melalui koordinasi dengan pihak-
pihak terkait, pembahasan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat guna penyediaan dana pengambilalihan
dalam APBN, menghimpun pendapat ahli hukum dan
ahli akuntansi dalam suatu focus group discussion,
maupun berdialog langsung dengan manajemen
dan karyawan PT Inalum yang dipimpin sendiri
oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, termasuk
kunjungan langsung ke lokasi pabrik peleburan dan
pembangkit listrik (PLTA Sigura-gura dan PLTA
Tangga).
Perkembangan Pembelian 7% Saham Divestasi Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)Berdasarkan Pasal 24 Angka 3 Kontrak Karya PT
Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) diatur bahwa
saham PT NNT yang dimiliki oleh asing harus
ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan dengan
prioritas pertama kepada Pemerintah dan kedua
(jika Pemerintah tidak menerima atau menyetujui
Based on Presidential Decree No. 27 Year 2010 dated
December 1, 2010, the Director General of State
Asset Managemen is appointed as a member of the
Asahan Project Negotiation Team with the Minister
of Industry as Chairman of the Negotiating Team.
Furthermore, the Minister of Industry appointed
Director of Separated Asset (KND) as Chairman of the
Technical Team of the Takeover of PT Inalum.
As Chairman of the Technical Team, The Director
of KND is responsible for preparing the materials
needed for the takeover of Inalum and for conducting
studies and formulating the steps necessary in the
takeover, among others, determining the value of
compensation, the management Inalum after 2013,
the settlement of employee issues, and the handling
of Inalum’s inventory.
The negotiation process with the NAA takes quite
long. A number of formal and informal meetings
both in Jakarta and in Japan, have been held. Various
efforts have also been made in preparing for the
transition to proceed smoothly, including creating a
better coordination with relevant parties, discussing
with the House of Representatives to fund the
takeover through the state budget, obtaining opinion
from legal experts and accounting experts in a focus
group discussion, as well as conducting in-person
dialogue with the management and employees of
Inalum which led by the Director-General, including
visits to the location of smelters and power plants
(PLTA Sigura-gura dan PLTA Tangga).
The development of the Purchase of 7% of Divestment Shares of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)Article 24, Item 3 on the Cooperation Contract of PT
Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) stipulated that
PT NTT’s shares owned by foreign investors should
be offered for sale or issued, first to the Government
and secondly (if the Government does not accept or
043Laporan Tahunan | Annual Report
Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common
occasions and make them great. Weak men wait for opportunities, strong men
make them.
- Orison Swett Marden -
Komunitas Fotografi DJKN
penawaran dalam 30 hari sejak tanggal penawaran)
kepada warga negara Indonesia atau perusahaan
Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara
Indonesia, sehingga kepemilikan Peserta Indonesia
minimal 51% pada tahun 2010.
Namun divestasi tahun 2006 sampai dengan tahun
2008 tidak berjalan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat
4. Oleh karena itu, pada tahun 2008, Pemerintah RI
mengajukan gugatan kepada arbitrase internasional
agar PT NNT segera melaksanakan divestasi saham
sesuai jumlah yang harus didivestasikan pada tahun
2006 dan 2007 yaitu sebesar 10%. Proses arbitrase
diputus pada Maret 2009 dan dimenangkan oleh
Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu,
Pemerintah menyerahkan hak untuk membeli 14%
saham divestasi PT NNT tahun 2008 dan 2009
kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian,
sampai dengan tahun 2009, kewajiban PT NNT untuk
mendivestasi saham sebesar 24% telah dilaksanakan
oleh PT NNT. Pembelian saham divestasi tersebut
dilakukan oleh Pemda NTB melalui PT Multi Daerah
Bersaing, sehingga kepemilikan Peserta Indonesia
mencapai 44%.
Pada Tahun 2010, PT NNT masih mempunyai
kewajiban melakukan divestasi terakhir sebesar
7% saham yang dimiliki asing. Menteri Keuangan
memutuskan hak utama (first right of refusal)
Pemerintah tersebut perlu dilaksanakan secara
langsung oleh negara melalui suatu satuan kerja
Pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum yaitu Pusat Investasi
Pemerintah (PIP), yang tugas utamanya melakukan
investasi untuk Pemerintah. Namun, hingga kini
proses divestasi tersebut masih belum tuntas.
Berkenaan dengan divestasi 7% saham PT NNT tahun
2010 tersebut, DJKN turut berperan:1.
2.
approve the offer within 30 days from the date of the
offer) to Indonesian citizens or Indonesian company
controlled by Indonesian nationals, so the Indonesian
participants’ ownership reaches at least 51% by 2010.
However, the 2006 to 2008 divestment did not run
according to the provisions of Article 24, paragraph
4. Therefore, in 2008, the Indonesian Government
had appealed to international arbitration so that
NNT immediately implement appropriate amounts
to be divested in 2006 and 2007 which is 10%. The
arbitration proceedings was terminated in March
2009 and was won by the Indonesian Government.
Accordingly, the Government handed over the right
to buy 14% stake in PT NNT in 2008 and 2009 to
the Regional Government. Thus, until 2009, PT NNT’s
obligation to divest 24% stake was carried out by PT
NNT. The purchase of the shares was done by NTB
government through PT Multi Daerah Bersaing, so
the ownership of Indonesian participants reached
44%.
By 2010, PT NNT still had an obligation to conduct
its last divestment of 7% of shares owned by foreign
investors. The Minister of Finance decided that the
government’s primary right (first right of refusal)
needed to be carried out directly by the state through
a government working unit that carries out the
financial management of the Public Service Agency,
namely Government Investment Center (PIP), the
main task of which is to undertake the investment
for the sake of the government. Until now, the
divestment process is still underway.
With respect to the divestitures of 7% stake in PT
NNT in 2010, DJKN has played roles in:1.
2.
melakukan penelitian atas kebijakan Pemerintah
terhadap divestasi saham PT NNT tahun 2010;bersama dengan PIP dan konsultan, melakukan
negosiasi term & condition dalam Sale and
conducting research on government policy on the
divestment;
along with PIP and consultants, negotiating the
terms and condition in the Sale and Purchase
045Laporan Tahunan | Annual Report
I.I.
3.
4.
DJKN bersama Biro Bantuan Hukum dan PIP serta
para pakar hukum dan akademisi selalu berkoordinasi
untuk menyusun strategi dalam memenangkan
SKLN tersebut. Namun, pada tanggal 31 Juli 2012,
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa
“pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa
Tenggara oleh Pemerintah menggunakan dana APBN
perlu mendapat persetujuan DPR RI”. Terhadap
putusan tersebut, Pemerintah akan taat hukum dan
siap melaksanakan putusan MK.
Terkait dengan SPA, sampai dengan jangka waktu
yang ditentukan yaitu selama 6 (enam) bulan,
persyaratan efektif SPA belum terpenuhi. Oleh
karenanya, PIP dan pihak pemegang saham asing PT
NNT telah menandatangani perpanjangan SPA pada
tanggal 3 November 2011. PIP dan Nusa Tenggara
Partnership BV sepakat memperpanjang jangka
waktu pemenuhan syarat-syarat efektif perjanjian
jual-beli tersebut sampai dengan 31 Januari 2013.
DJKN turut berperan aktif dalam proses negosiasi
perpanjangan SPA dan akan terus berupaya agar hak
Pemerintah untuk membeli 7% divestasi saham PT
NNT tidak terlepas.
Status Kepemilikan PLTP Sarulla dan Pengalihan Kepemilikan AsetBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
(PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan
3.
4.
DJKN along with the Bureau of Legal Assistance
and the PIP as well as legal experts and academics
always coordinates to draw up a strategy to win the
SKLN. However, on July 31, 2012, the Constitutional
Court (MK) ruled that “the purchase of a 7% stake
in PT Newmont Nusa Tenggara divestment by the
government using the state funds requires the
approval of the House of Representatives”. The
government has no choice but to abide by the
decision of the Court.
Meanwhile, up to the specified period of six months,
the effective SPA requirements have not been met.
Therefore, the PIP and the foreign shareholders of
PT NNT has signed an SPA extension on November
3, 2011. The PIP and Nusa Tenggara Partnership BV
agreed to extend the period of fulfillment of the terms
of the purchase agreement until January 31, 2013.
DJKN took an active role in the process of negotiating
the extension of the SPA and will continue to strive
for securing the right of the Government to buy a 7%
stake in PT NNT divestment.
Ownership Status of PLTP Sarulla and Transfer of Asset OwnershipBased on Government Regulation No. 31 of 2003
regarding the Shifting of Type of Business Entity
of Pertamina from State-Owned Enterprise into a
Limited Liability Company (Persero) and the Minister
Purchase Agreement (SPA) termasuk nilai saham
PT NNT;menyampaikan permintaan perpanjangan time
limit SPA dengan PT NNT karena term & condition
SPA belum disepakati dengan PT NNT;bersama dengan Biro Bantuan Hukum dan PIP
mendampingi Menteri Keuangan dalam proses
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
di Mahkamah Konstitusi, dan berupaya mencari
alternatif-alternatif lain pasca putusan Mahkamah
Konstitusi agar hak utama Pemerintah terhadap
7% saham divestasi PT NNT tidak terlepas.
Agreement (SPA) including the value of the
shares of PT NNT;submitting request for extension of SPA’s time
limit since PT NTT had not agreed to the SPA’s
terms and condition;along with the Bureau of Legal Assistance and
PIP accompanying the Minister of Finance in the
Authority Dispute among State Agencies (SKLN) in
the Constitutional Court, and trying to find other
alternatives after the Constitutional Court ruling
that the Government’s prerogative 7% stake in PT
NNT shall remain intact.
046 Laporan Tahunan | Annual Report
(Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
408/KMK.02/2003 tentang Penetapan Modal
Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA,
seluruh aset yang tertanam pada PERTAMINA
menjadi modal awal PT PERTAMINA Persero, dan
untuk itu dilakukan penghitungan dan ditetapkan
oleh Menteri Keuangan. Perhitungan aset yang
tertanam pada PERTAMINA didasarkan pada aset
yang tercatat pada neraca penutup PERTAMINA, yang
di dalamnya termasuk aset panas bumi yang berasal
dari own operations PERTAMINA. Aset panas bumi
yang berasal dari JOC tidak tercatat pada neraca
penutup PERTAMINA dan pada saat penyusunan
neraca awal tidak diputuskan untuk menjadi aset
PT PERTAMINA (Persero) sehingga tidak ditetapkan
dalam neraca awal. Dalam Joint Operation Contract
Sarulla disebutkan bahwa aset tersebut merupakan
milik PERTAMINA, namun tidak tercatat dalam neraca
PERTAMINA, karena belum ada secara fisik.
Guna menentukan status kepemilikan PLTP Panas
Bumi, telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan
yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian
Keuangan, Kementerian BUMN, Jamdatun, UKP 4, PT
PERTAMINA (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero), PT PERTAMINA Geothermal Energy, dan
konsultan hukum. Sejak bulan September 2011, DJKN
dilibatkan dalam proses pembahasan kepemilikan
aset panas bumi. Progres pembahasan selalu
dilaporkan oleh DJKN kepada Menteri Keuangan
untuk menyampaikan informasi terkini mengenai
perkembangan permasalahan Sarulla.
Penentuan aset panas bumi diperlukan tidak hanya
untuk menentukan status PLTP Panas Bumi namun
juga diperlukan dalam penjaminan aset oleh Sarulla
Operation Limited (kontraktor Sarulla) sehingga
proyek PLTP Sarulla dapat dilaksanakan. Penjaminan
aset milik SOL diperlukan untuk memenuhi
persyaratan project financing dari lenders. Namun
Joint Operation Contract Sarulla secara tegas
menyatakan bahwa seluruh aset merupakan milik
PERTAMINA.
of Finance’s Decree No. 408/KMK.02/2003 on
Stipulation of the Capital of PT Pertamina (Persero),
the whole assets that are embedded in Pertamina
become a start up capital of PT Pertamina (Persero)
the calculation of which conducted and determined
by the Minister of Finance. The calculations of
assets embedded in Pertamina was based on the
assets recorded on the closing balance sheet, which
includes geothermal assets derived from Pertamina’s
own operations. Geothermal asset derived from JOC
was not recorded on the closing balance sheet and
was not adjudged to be the assets of PT Pertamina
(Persero) so it was not specified in the initial balance.
In Sarulla Joint Operation Contract, it was mentioned
that the asset is owned by Pertamina, but since this
asset has no physical basis, it was not recorded in the
balance sheet.
In order to determine the ownership status of
PLTP Panas Bumi, a series of discussion were
held, involving the Ministry of Energy and Mineral
Resources, Ministry of Finance, Ministry of SOEs,
Jamdatun, UKP 4, PT Pertamina (Persero), PT PLN
(Persero), PT Pertamina Geothermal Energy. Since
September 2011, DJKN involved in the discussion of
geothermal asset ownership. The progress of the
discussion is always reported by DJKN to the Minister
of Finance to present the latest information on the
development Sarulla’s issues.
The determination of geothermal assets is needed
not only to determine the status of PLTP Panas Bumu
but also to ensure the asset guarantee by Sarulla
Operation Limited (SOL) so that the PLTP Sarulla
project can be implemented. SOL asset guarantee is
required to meet the requirement of project financing
from lenders. However Sarulla’s Joint Operation
Contract expressly states that all assets are owned
by Pertamina.
047Laporan Tahunan | Annual Report
J.J.
Upaya penyelesaian permasalahan kepemilikan aset
geothermal termasuk aset PLTP Sarulla mengerucut
pada penyusunan draft Peraturan Bersama Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan
dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
(SKB) yang merupakan amanat Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan
Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun tujuan
penerbitan Peraturan Bersama adalah:a.
b.
c.
Meskipun draf Peraturan Bersama telah diparaf
oleh masing-masing pejabat Eselon I yang terkait,
sampai dengan awal 2013 masih dilakukan proses
pembahasan antarinstansi pemerintah terutama
permasalahan mengenai aspek perpajakan.
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Aset Eks PERTAMINA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2003, PERTAMINA telah dialihkan bentuknya
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dan
sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca
Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT
PERTAMINA Per 17 September 2003, telah ditetapkan
aset, liabilitas, ekuitas, termasuk modal dasar dan
modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh
Negara kepada PT PERTAMINA (Persero).
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang
Penetapan Status Aset Eks PERTAMINA Sebagai
Barang Milik Negara, telah ditetapkan aset eks
Efforts to resolve the problem of ownership of
geothermal assets including assets of PLTP Sarulla
converge into the preparation of draft of Joint
Regulation (SKB) of the Minister of Energy and
Mineral Resources, Ministry of Finance, and the
Minister for State Owned Enterprises as mandated by
Article 12 of Government Regulation No. 31 of 2003
regarding the Shifting of Type of Business Entity
of Pertamina from State-Owned Enterprise into a
Limited Liability Company (Persero). The purpose of
the Joint Regulation are:a.
b.
c.
Although the draft of the SKB has been initialed by
each echelon officials concerned, until the early 2013,
the discussion among government agencies was still
underway, especially regarding taxation issues.
Implementation of Management of Ex-Pertamina’s AssetsBased on Government Regulation No. 31 of 2003,
the Pertamina has shifted form a Limited Liability
Company (Persero). And based on the Ministry of
Finance’s Decree No. 23/KMK.06/2008 concerning
the Determination of Opening Balance Sheet of PT
Pertamina (Persero) as of September 17, 2003, it
has been established that assets, liabilities, equity,
including the capital authorized and issued and fully
paid by the State to PT Pertamina (Persero).
Furthermore, based on the Ministry of Finance No. 92/
KMK.06/2008 concerning the Status Determination
ex-Pertamina’s assets as State-Owned Asset, it
has been determined the ex-Pertamina’s assets
mengatur semua aset panas bumi yang berasal
dari JOC;memberikan status yang jelas atas aset-aset
yang dihasilkan dari panas bumi (yang dalam hal
ini ditetapkan sebagai aset PERTAMINA);memberi peluang agar aset yang dihasilkan PLTP
berupa pembangkit dapat dialihkan/diagunkan
sehingga proyek Sarulla dapat dioperasikan.
To manage all geothermal assets derived from
JOC;To provide a definite status of the assets
generated from geothermal energy (which in this
case defined as Pertamina’s assets);To provide opportunities for the assets of PLPP
in the form of geothermal power plants can be
transferred/pledged so Sarulla project can be
operated.
048 Laporan Tahunan | Annual Report
PERTAMINA yang tidak dalam penyertaan modal
Negara pada PT PERTAMINA (vide KMK 23/
KMK.06/2008), yaitu berupa 10 (sepuluh) aset berupa
tanah dan bangunan, aktiva kilang yang dikelola
oleh LNG Arun dan LNG Badak, dan aset eks kontrak
kerja sama yang dipergunakan oleh PERTAMINA EP
sebagai Barang Milik Negara yang dalam penguasaan
Pengelola Barang.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang aset
eks PERTAMINA, DJKN melakukan inventarisasi dan
penilaian atas aset-aset eks PERTAMINA sehingga
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh
Menteri Keuangan dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan terkait dengan permasalahan pengelolaan
BMN serta penyusunan Laporan Keuangan
Bendahara Umum Sistem Akuntansi Transaksi
Khusus sebagaimana diamanatkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2011 tanggal
23 Desember 2011.
Tercapainya optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Menteri Keuangan terkait permasalahan
penetapan status dan pengamanan BMN aset eks-
PERTAMINA diharapkan dapat meningkatkan dan
mengamankan pendapatan negara khususnya
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
sewa dan penjualan BMN eks-PERTAMINA.
Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas aset eks-
PERTAMINA adalah sebagai berikut:a.
not include in the state capital participation in PT
Pertamina (vide 23/KMK.06/2008 KMK) comprised
of 10 (ten) assets such as lands and buildings, plant
assets managed by LNG Arun and LNG Badak, and
assets of ex-Contract of Work used by Pertamina
EP as the State-Owned Asset under control of Asset
User.
In the framework of the implementation of the tasks
and functions of the Minister of Finance as Asset
Manager of ex-Pertamina’s Asset, DJKN conducted
an inventory-taking and valuation of the assets so
they can be used as consideration by the Minister of
Finance in the decision-making and policy-related
issues in particular regarding the management
of State-Owned Asset as well as the preparation
of the Financial Statements of State Treasurer of
Special Transaction Accounting System as mandated
by the Minister of Finance’s Regulation No. 234/
PMK.05/2011 dated December 23, 2011.
The optimization of the performance of duties and
functions of the Minister of Finance related to the
determination of status and security issues ex-
Pertamina’s assets is expected to increase and
secure the country income in particular Tax Revenues
derived from the lease and sale of State-Owned Asset
deriving from ex-Pertamina’s asset.
Results of the Inventory-Taking and Valuation of the
ex-Pertamina’s assets are as follows:a.
Jalan Agus Salim 108 & 108A Jakarta Pusat
Jalan Surabaya 60 & 60 Pav Jakarta Pusat
Jalan Brawijaya VIII/30 Jakarta Selatan
Jalan Tarogong, Jakarta Selatan
Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat
35.037.558.000
36.505.456.000
14.490.489.000
1.233.433.545.000
15.379.053.000
1
2
3
4
5
Lokasi Aset/Asset LocationNo Nilai Wajar/Fair Value (Rp)
6
7
Jalan Dipati Ukur No 31 Bandung
Jalan Jatibarang IV Jakarta Timur
2.991.056.000
1.284.185.000*)
Aset Berupa Tanah dan Bangunan Lands and Buildings
049Laporan Tahunan | Annual Report
b. b.
Terhadap kelompok aset tersebut, Pengelola
Barang telah menunjuk PT PERTAMINA (Persero)
sebagai pengelola sementara atas sepuluh aset
berupa tanah dan bangunan. Untuk aset yang
berlokasi di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat telah
ditetapkan peruntukannya kepada Kementerian
Keuangan dan Jalan Brawijaya VIII/30 Jakarta
Selatan pada Kementerian ESDM.
Aktiva Kilang LNG Arun dan LNG Badak
Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian LNG
Arun dan LNG Badak oleh DJKN sebagai berikut:
For groups of such assets, the Asset Manager has
appointed PT Pertamina (Persero) as the interim
asset manager of the ten lands and buildings.
As for asset located at Jalan Tanjung 34, Central
Jakarta, it has been assigned to the Ministry of
Finance, while asset located at Jalan Brawijaya
VIII/30 to the Ministry of Energy and Mineral
Resources.
Assets of LNG Arun and LNG Badak
Based on the result of Inventory-Taking and
Valuation of LNG Arun and LNG Badak by DJKN,
the following data obtained:
Lokasi/LocationAset/AssetNo Nilai/Value
1
2
Aktiva LNG Arun / Assets of LNG Arun
Aktiva LNG Badak / Assets of LNG Badak
Blang Lancang, Lhokseumawe, NAD
Bontang, Kalimantan Timur
11.029.729.944.488
16.302.447.401.562
050 Laporan Tahunan | Annual Report
Catatan: *) masih menggunakan nilai PT Ujatek Baru.**) Proses identifikasi lokasi aset karena minimnya dokumen pendukung yang ada dan masih menggunakan nilai PT Ujatek Baru.
Note: *) still using PT Ujatek Baru value.**) The process of identifying the location of an asset due to lack of supporting documents exist and are still using PT Ujatek Baru value.
Lokasi Aset/Asset LocationNo Nilai Wajar/Fair Value (Rp)
8
9
10
Sawangan Depok Jawa Barat
Jalan Abdul Muis 68 Jakarta Pusat
Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan
22.465.100.000**)
265.899.043.000
77.191.137.000
Roch
mah
- D
IT P
NKN
L -
Sine
rgi
c.
Hal-hal yang telah dilakukan oleh DJKN:1.
2.
3.
4.
5.
c.
Efforts that have been made by DJKN:1.
2.
3.
4.
5.
Terhadap kelompok aset tersebut, Pengelola
Barang telah menunjuk PT PERTAMINA (Persero)
sebagai penanggung jawab sementara atas
kegiatan operasional aktiva kilang LNG sampai
dengan ditetapkannya peruntukan atas aset
tersebut secara definitif oleh Menteri Keuangan.
Aset eks-Kontrak Kerja Sama yang digunakan
oleh PERTAMINA EP
Hasil Inventarisasi dan Penilaian atas aset
eks Kontrak kerja sama yang digunakan oleh
PERTAMINA EP sebagai berikut:
menyusun Modul Inventarisasi dan Penilaian atas
aset yang digunakan PT PERTAMINA EP dengan
melibatkan Kementerian ESDM, PT PERTAMINA,
dan PT PERTAMINA EP;melakukan inventarisasi atas aset eks
PERTAMINA dengan melibatkan 13 Kanwil DJKN,
PT PERTAMINA, dan PT PERTAMINA EP;berkoordinasi dengan Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
dan PT PERTAMINA dalam penyelesaian perkara
pembatalan SHGB No. 263/Kuningan Barat;melakukan pengelolaan BMN atas aset eks
PERTAMINA;pemantauan atas setoran penerimaan negara
atas pengelolaan aset eks PERTAMINA, yaitu
setoran Jakarta International School (JIS), setoran
hasil lelang aset di PERTAMINA EP Cirebon, dan
setoran hasil lelang aset di LNG Badak;
For groups of such assets, the Asset Manager
has appointed PT Pertamina (Persero) as interim
in charge of the operations of LNG assets up to
the definite enactment of the asset use by the
Minister of Finance.
Assets of ex-Cooperation Contract used by
PERTAMINA EP
The results of Inventory Taking and Valuation
of assets of Ex-Cooperation Contract used by
Pertamina EP are as follows:
Preparing Inventory and Valuation Module on
the assets used by PT Pertamina EP, involving
the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT
Pertamina, and PT Pertamina EP;conducting an inventory-taking of the assets of
ex-Pertamina, involving 13 regional offices of
DJKN, PT Pertamina, and PT Pertamina EP;coordinating with the Bureau of Legal Assistance,
the Secretariat-General of the Ministry of Finance
and PT Pertamina in the settlement of the
cancellation of SHGB (Rights to Build) No.263/
Kuningan Barat.
conducting the management of BMN deriving
from asset of ex-Pertamina;monitoring on payment of asset management
revenues over ex-Pertamina’s asset, namely
revenues from Jakarta International School (JIS),
auction result of Pertamina EP Cirebon’s assets,
051Laporan Tahunan | Annual Report
Tanah/Land
Pembangunan Perumahan dan Kesejahteraan/Construction Housing & Welfare
Konstruksi dan Fasilitas Pelengkap/Construction Utilities & Auxiliaries
Produksi Pengeboran/Drilling Production
Fasilitas Produksi/Production Facilities
Perabot dan Peralatan Kantor/Furniture & Office Equipment
Truk Besar dan Trailer/Heavy Trucks & Trailers
Truk Kecil dan Traktor/Light Trucks & Tractor Units
Mobil/Automobiles
Jumlah/Total
2.416.567.379.972
2.380.901.187.546
1.296.348.000
7.885.170.937
6.309.315.327.275
770.995.092.309
5.962.844.342
8.240.478.849
2.675.137.730
11.903.838.966.960
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Deskripsi Aset/DescriptionNo Nilai Wajar (Rp)/Fair Value
K. K.
6.
7.
Penanganan Penyelesaian Aset-Aset Eks IJJDFLatar belakang penanganan aset-aset eks The
Irian Jaya Joint Development Foundation (IJJDF)
oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah
adanya transformasi kelembagaan unit-unit eselon I
Kementerian Keuangan pada tahun 2004 dan 2006
khususnya mengenai tugas dan fungsi pengelolaan
kekayaan negara yang sebelumnya dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan selanjutnya diambil
alih oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
IJJDF dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk
mencapai pembangunan ekonomi Irian Jaya dan
mengadakan persiapan/perlengkapan untuk tujuan-
tujuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut
dengan kegiatan antara lain: (i) penyelidikan/
perumusan dan pelaksanaan proyek yang
menghasilkan pendapatan yang dapat membantu
pembangunan ekonomi Irian Jaya, (ii) penanaman
modal dalam proyek-proyek tersebut, (iii) penyediaan
jasa-jasa nasihat teknis, latihan dan perluasan, (iv)
kerja sama dengan badan perencanaan daerah.
Di tahun 1997, IJJDF dilikuidasi dengan Keputusan
Menteri Keuangan (KMK) Nomor 292/KMK.01/1997
dan telah dibentuk Tim Likuidasi. Sehubungan dengan
reorganisasi Kementerian Keuangan, penanganan
aset eks IJJDF oleh Tim Likuidasi terhenti. Berdasarkan
dokumen laporan kegiatan Tim Likuidasi (IJJDF)
terakhir yang tersedia per-Desember 2002, diperoleh
informasi bahwa terkait aset-aset eks IJJDF, Tim
Likuidasi telah menyelesaikan sebagai berikut (i)
6.
7.`
Handling of Settlement of Assets of Ex-IJJDFThe handling assets of ex-IJJDF (The Irian Jaya Joint
Development Foundation) by DJKN was started
since the institutional transformation within the
echelon units of the Ministry of Finance in 2004
and 2006, particularly in the duties and functions of
the management of state assets, such that assets
that were previously handled by the Directorate-
General of the Budget and the Directorate-General of
Treasury is now handled by the Directorate General
of State Asset Management.
IJJDF was formed with the sole purpose of achieving
economic development in Irian Jaya and of preparing
instruments related to the purposes such as: (i)
investigation/formulation and implementation
of income-generating projects that can help the
economic development of Irian Jaya, (ii) investment
in such projects, (iii) the provision of services
of technical advice, training and extension, (iv)
cooperation with regional planning agencies.
In 1997, IJJDF was liquidated by the Minister of
Finance’s Decree (KMK) No. 292/KMK.01/1997. A
Liquidation Team was then formed. In connection
with the reorganization of the Ministry of Finance,
the management of IJJDF’s assets by the Liquidation
Team discontinued. According to the latest report of
the Liquidation Team (dated December 2002), the
Team has completed the following: (i) an inventory
list of assets, (ii) sale of some assets and subsidiaries
052 Laporan Tahunan | Annual Report
menyelenggarakan sosialisasi mengenai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/
PMK.05/2011 mengenai Sistem Akuntansi
Transaksi Khusus;menyusun Laporan Keuangan Sistem Akuntansi
Transaksi Khusus Aset Eks PERTAMINA yang akan
dikonsolidasikan ke dalam Laporan Bendahara
Umum Negara untuk Semester I, Semester II, dan
Tahunan.
and auction result of LNG Badak;holding a discussions on the Finance Minister’s
Regulation No. 234/PMK.05/2011 concerning
Special Transaction Accounting System;preparing the Financial Statements of Accounting
Systems of Special Transactions of Ex-
Pertamina’s Asset which will be consolidated
into the State General Treasurer Semiannual and
Annual Reports.
inventarisasi daftar aset; (ii) penjualan sebagian aset
IJJDF dan anak perusahaan; (iii) penggunaan hasil
penjualan aset IJJDF dan anak perusahaan untuk
pembayaran utang kepada pihak ketiga, pembiayaan
kegiatan operasional Tim Likuidasi, dan pembayaran
pajak terutang.
Untuk mendapatkan kejelasan status aset eks IJJDF
ini, Kantor Pusat DJKN telah menugaskan Kanwil XVII
DJKN Jayapura untuk melakukan penelitian lebih
lanjut terkait status aset eks IJJDF dan diperoleh hasil
bahwa aset eks IJJDF yang saat ini masih atas nama
IJJDF sebanyak 41 aset. Hanya 21 bidang tanah yang
didukung dengan bukti kepemilikan berupa surat
pelepasan hak adat sebanyak 18 bidang tanah (luas
±7.200 ha) dan berupa sertifikat sebanyak 3 bidang
tanah (luas ±0,95 ha).
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 UU Nomor
16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 ,
pelaksanaan penyerahan sisa hasil likuidasi kepada
yayasan lain atau badan hukum lain cukup sulit
dilakukan dalam pelaksanaannya mengingat status
aset-aset eks IJJDF tidak semuanya free and clear.
Dengan demikian, pilihan penyerahan kepada negara
menjadi opsi yang paling relevan (vide Pasal 68
ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
IJJDF (iii) the use of result of the sale of IJJDF and its
subsidiary’s assets for the payment of debts to third
parties, for the financing of operational activities of the
Liquidation Team, and for the payment of taxes owed.
To obtain the exact status of assets of ex-IJJDF,
DJKN’s Central Office has assigned Regional Office
XVII Jayapura to conduct further research on the
status of the assets from which revealed that there
were as many as 41 assets owned by IJJDF. Yet,
only 21 tracks of land that are supported with proof
of ownership in the form of 18 letters certifying
the release of customary lands (± 7,200 ha) and 3
certificates of rights on land (± 0.95 ha).
As stipulated in Article 68 of Law No. 16 of 2001 on
the Foundation, as amended by Act No. 28 of 2004,
the delivery of the remaining assets of the liquidation
to another foundation or other legal entity is quite
difficult to implement in practice given the status of
the assets of the ex-JJDF was not all free and clear.
Thus, submitting them to the government left as the
most relevant option (Article 68 paragraph (3) of Law
No. 16 Year 2001 on the Foundation, as amended by
Act No. 28 of 2004). The handling of assets of ex-
Fakh
ry -
Dit
. Pen
ilaia
n -
Men
coco
kkan
Dat
a O
bjek
Pen
ilaia
n
053Laporan Tahunan | Annual Report
L.L.
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28
Tahun 2004). Opsi penyelesaian aset eks IJJDF dapat
dilakukan dengan cara:a.
b.
c.
Berdasarkan hasil due diligence atas permasalahan
dimaksud telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan
(vide ND-358/KN/2012 tanggal 5 November 2012)
dengan rekomendasi penyelesaian aset eks IJJDF ini
dikoordinasikan bersama dalam sebuah Tim ad hoc
yang dibentuk oleh Menteri Keuangan.
Penyerahan PT Aldevco Kepada NegaraPT Aldevco merupakan perusahaan swasta yang
didirikan oleh AR Soehoed bersama Paul Samadiono
Samadikun dan Leon Harun Iskandar Sumantri
berdasarkan arahan Presiden Soeharto pada
tahun 1988 dan pada saat pendirian dinyatakan
sebagai milik Negara oleh para pendirinya tersebut.
Tujuan pendirian PT Aldevco adalah untuk
mengelola penjualan aluminium jatah Indonesia
serta mengembangkan industri aluminium yang
berpangkal dari PT Inalum.
Pada Tahun 1999, AR Soehoed melaporkan kepada
Presiden Habibie terkait PT Aldevco, namun
penyerahan PT Aldevco belum dapat terlaksana.
Pada tahun 2005, AR Soehoed menyampaikan
permasalahan PT Aldevco kepada Presiden SBY,
dan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara
menugaskan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk mengoordinasikan pembahasan
dan tindak lanjut penyelesaian masalah PT Aldevco.
Setelah dilakukan audit posisi keuangan oleh PT
Aldevco dan hasil audit menunjukan bahwa kekayaan
PT Aldevco lebih besar dari pada kewajibannya, maka
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Badan Pembina Proyek Asahan menyetujui
IJJDF can be done through several options:a.
b.
c.
Based on the results of due diligence on this issue,
a report has been submitted to the Minister of
Finance (ND-358/KN/2012 date November 5, 2012).
The report was accompanied by a recommendation
that the handling of the asset of ex-IJJDF shall be
coordinated together in an ad hoc team formed by
the Minister of Finance.
Handover of PT Aldevco to the StatePT Aldevco is a private company established by AR
Soehoed with Paul Samadiono Samadikun and Leon
Aaron Alexander SUMANTRI under the direction of
President Suharto in 1988 and at the time of the
establishment it was declared by its founders as
state-owned enterprise. The purpose of establishing
PT Aldevco was to manage the sale of allotted-to-
Indonesia aluminum and to develop the aluminum
industry which stems from Inalum.
In 1999, AR Soehoed reported to President Habibie on
the Asahan Authority including PT Aldevco. Yet, the
handover of PT Aldevco could not be accomplished. In
2005, AR Soehoed conveyed his concerns to President
SBY, and the President through the Secretary of
State commissioned the Coordinating Ministry for
Economic Affairs to coordinate follow-up discussions
and problem solving of PT Aldevco.
An audit on PT Aldevco’s financial position then
conducted, and the result showed that the PT
Aldevco’s asset was greater than its liability. The
Coordinating Minister for Economic Affairs as
Chairman of the Board of Trustees of Asahan Project
054 Laporan Tahunan | Annual Report
dimantapkan statusnya hukumnya sebagai
Barang Milik Negara;dimantapkan statusnya hukumnya sebagai
Barang Milik Daerah; atau
dijual lelang melalui Kantor Vertikal DJKN.
establishing its legal status as the State-Owned
Asset;establishing its legal status as a Regional-Owned
Asset, or
Auctioning them through DJKN’s Vertical Office.
OTHER STATE ASSET (KNL)In addition to managing State-Owned Asset (BMN)
and Separated State Asset (KND), DJKN also plays an
important role in the management of Other State Asset
(KNL). This type of asset is tremendous in terms of both
number and value. Other State Assets (KNL) may derive
from grants/donations or similar, from the execution
of the contract/agreement. They may also be obtained
approved the handover of PT Aldevco and asked
the Ministry of Finance to follow up the process
according to applicable regulations. Following up
on the agreement, PT Aldevco has conducted the
General Meeting of Shareholders on December 23,
2009, which approved the submission of PT Aldevco
to the government.
During the year 2012, efforts have been undertaken
by the Ministry of Finance c.q. Directorate-General of
State Asset Management for the proper handover of PT
Aldevco include:1.
2.
3.
4.
5.
Coordinating with the Attorney General, the
Coordinating Ministry for Economic Affairs
and the Ministry of SOEs as a follow-up on the
meeting between the Minister of Finance and
the Attorney General regarding the position of
Attorney General as State Attorney in accordance
with Law No. 16 of 2004 on the Attorney.
Holding a meeting between the Director-General
of State Asset Management and AR Soehoed
which resulted in an agreement that the handover
was to be carried out through grants of shares of
PT Aldevco.
Discussing the draft of grant agreement with the
Attorney General, the Coordinating Ministry for
Economic Affairs and the Ministry of SOEs.
Delivering the draft of grants agreement to AR
Soehoed.
Coordinating with the Attorney General and
the Coordinating Ministry for Economic Affairs
to obtained the conclusion of AR Soehoed’s
response regarding the draft of grant agreement.
KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN (KNL)Selain mengelola barang milik negara dan kekayaan
Negara dipisahkan, DJKN juga berperan penting dalam
pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain. Kekayaan
Negara Lain-lain ini mempunyai jumlah dan nilai yang
sangat besar. Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) berasal
dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan
kontrak/perjanjian, perolehan berdasarkan ketentuan
menerima penyerahan PT Aldevco dan meminta
Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti
proses penyerahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menindaklanjuti persetujuan tersebut, PT Aldevco
telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) pada tanggal 23 Desember 2009 yang
menyetujui menyerahkan PT Aldevco kepada Negara.
Selama tahun 2012 ini, upaya yang telah dilakukan
Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal
kekayaan Negara untuk terlaksananya penyerahan PT
Aldevco meliputi:1.
2.
3.
4.
5.
055Laporan Tahunan | Annual Report
Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dan Kementerian BUMN sebagai tindak lanjut
pertemuan Menteri Keuangan dan Kejaksaan
Agung terkait dengan kedudukan Kejaksaan
Agung selaku Jaksa Pengacara Negara sesuai
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan.
Melaksanakan pertemuan antara Direktur
Jenderal Kekayaan Negara dan AR Soehoed yang
menghasilkan kesepakatan bahwa penyerahan
dilakukan melalui hibah saham PT Aldevco.
Membahas draf perjanjian hibah dengan
Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian dan Kementerian BUMN.
Menyampaikan draf perjanjian hibah kepada AR
Soehoed.
Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan
Agung dan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk mendapatkan kesimpulan
terkait tanggapan AR. Soehoed atas draf
perjanjian hibah yang telah disampaikan.
Assets derived from Production Sharing Contract (PSC)a.
under the provisions of the law, or based on court
decisions with a permanent legal force.
Details of the KNL managed by DJKN during the year
2012 are as follows:1.
Oil and Gas
Based on Government Regulation No. 35 of 2004
on Upstream Oil and Gas, all goods and equipment
directly used in the upstream contractor purchased
by a contractor shall become a state asset the
management of which is under the government and
managed by the Executive Agency for Upstream Oil
and Gas (BP Migas).
In the Production Sharing Contract (PSC)
between the Government and the contractors
of Production Sharing Contract (KKKS), the
government (BP Migas) obtains the goods/assets
purchased or used directly in the upstream oil
and gas and receives a profit-sharing from result
of the oil lifting. Operating expenses incurred in
the execution of the PSC are compensated with
the result of the oil lifting before the they are
split by the government and PSC contractor with
the condition that the government had obtained
enough results through a mechanism that allows
contractors to bail out the operating expenses
to be reimbursed later. This reimbursement is
referred to as Cost Recovery.
Under Article 9 of Regulation of the Minister of
Finance No. 245/PMK.05/2012 on Guidelines
for Accounting and Reporting of State Assets
Originated from KKKS, the assets acquired up to
2011 are classified as follows:1)
Aset KKKS Migas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan
yang secara langsung digunakan dalam kegiatan
usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik/
kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak
dan Gas Bumi (SKKMIGAS/dahulu: BPMIGAS).
Dalam Production Sharing Contract (PSC) antara
Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(KKKS) Migas, Pemerintah (SKKMIGAS) mendapatkan
barang/aset yang dibeli atau digunakan secara
langsung dalam kegiatan usaha hulu minyak dan
gas bumi serta mendapatkan bagi hasil dari hasil
lifting minyak. Biaya operasi yang timbul dalam
pelaksanaan kontrak PSC diganti dari hasil lifting
minyak sebelum dibagi hasil antara Pemerintah
dengan KKKS dengan syarat Pemerintah telah
memperoleh hasil yang cukup dengan mekanisme
kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi)
nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut baru
kemudian akan diberi penggantian. Penggantian
biaya dimaksud disebut sebagai Cost Recovery.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa
Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS,
aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2010
diklasifikasikan sebagai berikut:1)
assets that have not been handed over, nor
been inventoried and valued, are not recorded
in the balance sheet; they are disclosed in
Notes to Financial Statements (CaLK) instead;
undang-undang, dan perolehan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Rincian KNL yang dikelola DJKN sepanjang tahun 2012
adalah berikut ini.
1. Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)a.
aset yang belum diserahkan dan belum
dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset
ini tidak dicatat dalam neraca, namun
056 Laporan Tahunan | Annual Report
2)
3)
4)
Rincian aset KKKS yang disajikan pada Neraca
LKBUN Semester I Tahun 2012 adalah sebagai
berikut:1)
2)`
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK);aset yang belum diserahkan, namun sudah
dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset ini
dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya;aset yang diperoleh sejak tahun 2011
namun masih dalam penguasaan oleh pihak
KKKS,dicatat dalam neraca sebagai aset
lainnya;aset yang telah diserahkan ke Pemerintah
yang sudah dilakukan inventarisasi dan atau
penilaian, dilakukan reklasifikasi dari Aset
Lainnya menjadi Persediaan atau Aset Tetap.
Aset Tanah per 30 Juni 2012 sebesar
Rp14.362.284.169.984.
Nilai aset tanah ini tidak mengalami
perubahan dengan nilai aset tanah yang
dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2011
(Audited).
Aset Non Tanah per 30 Juni 2012 sebesar
Rp136.530.498.102.369.
Nilai aset non tanah ini (Rp136.530.498.102.369)
mengalami perubahan dengan nilai aset
non tanah yang dilaporkan dalam Neraca
LKBUN Tahun 2011 (Rp136.146.696.126.232)
dikarenakan adanya penambahan sebesar
Rp383.801.976.137 yang berasal dari :a)
assets that have not been handed over,
but have been inventoried and valued, are
recorded in the balance sheet as other asset;assets acquired since 2011 but still in control
of the KKKS, are recorded in the balance sheet
as other asset;assets that have been submitted to the
Government that have been inventoried and or
valued, are to be reclassified from other assets
into inventory or fixed assets.
Land assets as of 30 June 2012 was
Rp14,362,284,169,984.
The value of the land asset did not shifted
from the value of land assets reported in the
Balance Sheet of LKPP 2011 (Audited).
Non-land assets as of 30 June 2012 was
Rp136,530,498,102,369.
The value of non-land assets
(Rp136,530,498,102,369) has shifted from
the value reported in the Balance Sheet of
LKBUN 2011 (Rp136,146,696,126,232) due to
the addition amounting to Rp383.801.976.137
which derived from:a)
update nilai wajar aset yang sebelumnya
bernilai wajar Rp0,00, menjadi sebesar
Rp343.239.638.701.
The fair value of assets has been updated
to Rp343.239.638.701 from the original
Rp0,00,.
057Laporan Tahunan | Annual Report
Details of the KKKS assets presented on the on
balance sheet of LKBUN of first half of 2012 are
as follows:1)
2)
2)
3)
4)
Aset Tanah/ Land assets
Aset Non Tanah/ Non-Land Assets
Jumlah/Total
Rp14.362.284.169.984
Rp136.146.696.126.232
dari 74 KKKS
Rp150.508.980.296.216
Rp14.362.284.169.984
Rp136.530.498.102.369
dari 74 KKKS
Rp150.892.782.272.353
1
2
Jenis Aset / Type of asset
31 Desember/December 2011 (Audited)
No 30 Juni / June 2012 (Unaudited)
b)
Tidak semua hasil inventarisasi dan penilaian
aset KKKS disajikan dalam Neraca LKBUN
Semester I Tahun 2012. Selain aset yang
disajikan dalam Neraca LKBUN Semester I Tahun
2012, aset selebihnya diungkapkan dalam CaLK
LKBUN Semester I Tahun 2012, sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
b)
Not all the results of the inventory and
valuation of KKKS assets were presented in
LKBUN’s balance sheet of first semester of
2012. In addition to the assets shown in the
LKBUN’s balance sheet of first semester of
2012, the remaining assets were disclosed in
Notes to LKBUN of first semester of 2012, as
follows:1)
2)
3)
4)
4 KKKS 2.418 item 129,917,657 343.239.638.701
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
koreksi kesalahan klasifikasi line number
sebesar Rp40.562.337.436.
Aset sumur yang tidak digunakan
Aset Subsequent Expenditure
Aset Kondisi Rusak Berat
Aset yang dalam proses penghapusan
Corrected false classification of line
number amounted to Rp40,562,337,436.
Unused wells assets
Subsequent Expenditure Asset
Severely Damaged Asset
Assets in the Process of Disposal
1 KKKS 56 item 11,300,451 40.562.337.436
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
19 KKKS 623 item 196,828,310 1.184.222.605.157
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
34 KKKS 13,842 item 7,620,834,470 45.633.303.864.172
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
52 KKKS 21,655 item 688,026,664 1.317.561.506.522
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
058 Laporan Tahunan | Annual Report
1 KKKS 19 item 100,227 927.406.395
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
Dedi Widia Hananto - Kanwil I Banda Aceh - Diskusi
Discussion is an exchange of knowledge, an argument is an
exchange of ignorance.
- Robert Quillen -
5) 5)Aset Non Tanah yang dilaporkan dengan
nilai Rp0 (nol Rupiah).
a)
b)
Non-land assets reported to be worth
Rp.0.
a)
b)
Pada CaLK LKBUN Tahun 2011,
sejumlah 3.866 aset dengan nilai
wajar nol rupiah yang dikeluarkan dari
neraca.
Setelah 3.866 aset tersebut diverifikasi,
pada CaLK LKBUN Semester I Tahun
2012 ini diberikan catatan sebagai
berikut:(1)
(2)
(3)
In the Notes to the LKBUN 2011, a total
of 3,866 assets with a fair value of zero
rupiah, were removed from the balance
sheet.
After these 3,866 assets were verified,
to the Notes of LKBUN of first semester
of 2012 the following lines were added:
(1)
(2)
(3)
Sejumlah 150 aset dengan
nilai wajar nol Rupiah masih
dikeluarkan dari Neraca dan akan
diverifikasi kembali pada Semester
II Tahun 2012 ini.
Sejumlah 748 item aset terkoreksi
dikarenakan aset tersebut
dipindahkan dari BA-01 ke BA-02.
Sejumlah 2.968 item berhasil
dikoreksi dengan nilai wajar
Rp357.605.677.921.
(a)
A total of 150 assets with a fair
value of zero rupiah are still
excluded from the balance sheet
and will be verified back to the
second half of 2012.
A number of 748 items of assets
were corrected due to being
transferred from the BA-01 to the
BA-02.
A number of 2,968 items
successfully corrected with a fair
value Rp357,605,677,921.
(a)
18 KKKS 3866 item
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
7 KKKS 150 item
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
sejumlah 2.418 item yang
dikoreksi dengan nilai wajar
Rp343.239.638.701 dicatat
pada Neraca LKBUN Semester I
Tahun 2012.
as many as 2,418 items with a
fair value of Rp343,239,638,701
were corrected and recorded
on the LKBUN’s balance sheet
of first semester of 2012.
4 KKKS 2418 item 129,917,657 343.239.638.701
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
060 Laporan Tahunan | Annual Report
6)
7)
6)
7)
Assets acquired after 2010
There was asset acquisition in 2010
valued at USD1,483,332,165 not included
in the Balance Sheet.
Assets with a negative fair value
There were 209 items of asset with
a negative fair value which became a
correction to the acquisition value of
the asset with a negative correction of
USD24,019,980.
Initially, there were 217 items of assets with
a negative fair value of USD24,860,419, but
was later reduced to 8 items that fall into
the category of subsequent expenditure
with an acquisition value of USD840,439.
Aset perolehan diatas Tahun 2010
Terdapat aset perolehan tahun 2010
senilai USD1,483,332,165 belum
dimasukkan dalam Neraca.
Aset dengan nilai wajar negatif
Terdapat aset dengan nilai wajar negatif
sejumlah 209 item. Aset tersebut
merupakan koreksi atas nilai perolehan
aset dengan koreksi negatif sebesar
USD24,019,980.
Pada awalnya, terdapat aset dengan nilai
wajar negatif sejumlah 217 item dengan
nilai sebesar USD24,860,419, namun
kemudian dikurangi dengan 8 item
yang masuk dalam kategori subsequent
expenditure dengan nilai perolehan
USD840,439.
(b) (b)Sejumlah 550 item yang
dikoreksi dengan nilai wajar
Rp14.362.965.838 dicatat
dalam CaLK LKBUN Semester
I Tahun 2012 karena termasuk
dalam sumur yang sudah
tidak digunakan, subsequent
expenditure, dan aset rusak
berat.
A total of corrected 550
items with a fair value of
Rp14,362,965,838 were recorded
in the Notes to LKBUN of first
semester of 2012 since they
were considered as unused
wells, subsequent expenditure,
and severely damaged asset.
3 KKKS 550 item 70,831,692 14.362.965.838
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Nilai Wajar (Rp)
Fair Value
52 KKKS 1,483,332,165
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
4 KKKS 209 item (24,019,980)
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
061Laporan Tahunan | Annual Report
KKKS Assets in the Central Government’s
Financial Statements
Aset KKKS pada neraca LKPP
Assets with a negative fair value that
have been recorded in the subsequent
expenditure are as follows:
The value of assets that have been
previously reported in the Notes to LKBUN
2011 experienced no change.
There are assets with acquisition value
of USD2,339,179,601 that have not been
found/not yet being Inventoried and
Valued. The value of KKKS asset presented
in the balance sheet and in the Notes to
the Financial Statement excluded the VAT.
Aset dengan nilai wajar negatif yang telah
dicatat pada aset subsequent expenditure
adalah sebagai berikut:
Pencatatan ini tidak mengalami perubahan
dari nilai sebelumnya yang dilaporkan
dalam CaLK LKBUN Tahun 2011.
Masih terdapat aset yang belum
ditemukan/belum di IP dengan nilai
perolehan sebesar USD2,339,179,601. Nilai
aset KKKS yang disajikan dalam neraca
dan CaLK tidak memperhitungkan PPN.
2KKKS 8 item (840,439)
Jumlah KKKS
Number of KKKS
Jumlah Aset
Number of Assets
Nilai Perolehan (USD)
Acquisition value
Asset/Assets
Aset Lain-Lain
Other Asset
Jumlah Aset/Total
Asset
Ekuitas/Equity
Ekuitas Dana
Investasi
Diinvestasikan
pada aset lainnya
Invested in other
assets
Jumlah Ekuitas/
Total Equity
Rp68.224.330.326.991
Rp68.224.330.326.991
Rp68.224.330.326.991
Rp68.224.330.326.991
Rp150.508.980.296.216
Rp150.508.980.296.216
Rp150.508.980.296.216
Rp150.508.980.296.216
Rp150.508.980.296.216
Rp150.508.980.296.216
Rp150.508.980.296.216
Rp150.508.980.296.216
Rp150.892.782.272.353
Rp150.892.782.272.353
Rp150.892.782.272.353
Rp150.892.782.272.353
UraianCommentary
31 Des/Dec 2010(Audited)
31 Des/Dec 2011(Audited)
31 Des/Dec 2011(Audited)
30 Juni/June 2012 (LKBUN Unaudited)
062 Laporan Tahunan | Annual Report
Details of KKKS Assets
Development of KKKS and PKP2B Asset
Management
Rincian Aset KKKS
Perkembangan Pengelolaan Aset KKKS dan PKP2B
Ahm
ad R
ozi -
Kan
tor
Pusa
t DJ
KN -
Lad
y Bu
g
Aset Lain-Lain/
Other Assets
Aset Tanah/
Lands Asset
Aset Non Tanah/
Nonland Assets
Jumlah/Total
Rp13.786.901.149.851
Rp0
Rp13.786.901.149.851
Rp13.788.358.699.984
Rp54.435.971.627.007
Rp68.224.330.326.991
Rp14.362.284.169.984
Rp136.146.696.126.232
Rp150.508.980.296.216
Rp14.362.284.169.984
Rp136.146.696.126.232
Rp150.508.980.296.216
Uraian/Commentary
s/d 31 Des 2009 s/d 31 Des 2010 s/d 31 Des 2011s/d 30 Juni 2012
(LKBUN Unaudited)
1
2
3
4
1
11
0
11
17
14
3
0
0
5
22
2
20
29
25
4
1
1
2
11
1
10
47
43
4
0
0
8
14
1
13
76
73
3
0
0
Penetapan Status
Penggunaan
(Status determinaton)
Penghapusan/Disposal
Sebab-sebab lain/
other cause
Pemusnahan/Disposal
Pemindahtanganan
Asset Transfer
Penjualan/Sales
Hibah/Donation
Pemanfaatan/
Asset Utilization
Pinjam Pakai/
Lend-Use
119,056,837.50
17,336,701,814.47
-
17,336,701,814.47
160,574,390,400.00
19,864,835,400.00
140,709,555,000.00
-
-
474,040,058.00
31,265,597,866.79
2,735,355,193.92
28,530,242,672.87
98,966,225,640.19
49,556,233,300.00
49,409,992,340.19
8,551,403,000.00
8,551,403,000.00
636,029,764.67
4,306,300,861.18
1,307,732,430.00
2,998,568,431.18
69,780,677,687.81
36,085,314,327.00
33,695,363,360.81
-
-
11.311.590.976,22
20.758.602.561,21
1.735.448.459
19.023.154.102,21
425.448.543.377,89
425.161.896.190,89
286.647.187,00
-
-
Uraian/Commentary
2009 2010 2011 2012
Nilai Perolehan/ Nilai Wajar
Acquisation Value/Fair Value
Nilai Perolehan/ Nilai Wajar
Acquisation Value/Fair Value
Nilai Perolehan/ Nilai Wajar
Acquisation Value/Fair Value
Nilai Perolehan/ Nilai Wajar
Acquisation Value/Fair Value
JmlTotal
JmlTotal
JmlTotal
JmlTotal
NO.
063Laporan Tahunan | Annual Report
2.2.
Terhadap hasil inventarisasi dan penilaian aset
KKKS yang diungkapkan dalam CaLK LKBUN
Semester I Tahun 2012, Pemerintah masih
melakukan verifikasi ulang dan mengumpulkan
bukti yang memadai dan akan diselesaikan awal
tahun 2013. Apabila memenuhi kriteria untuk
dicatat sebagai aset, maka akan dilaporkan
kembali ke dalam Neraca LKBUN dan LKPP tahun
2012.
Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C)Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan
pengelolaan ABMA/C adalah:a.
b.
c.
Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan
peraturan adalah sebagai berikut.
(a)
As for the results of the inventory taking and
valuation of assets disclosed in Notes to LKBUN
of First Half of 2011, the government has been
re-verifying and collecting the adequate evidence
which will be completed early in 2013. Once they
meet the criteria to be recorded as assets, they
will be reported back to the Balance Sheet of
LKBUN and LKPP 2012.
Ex-Foreign/Chinese-Owned Assets (ABMA/C)Activities that have been conducted relating to the
management of ABMA/C:a.
b.
c.
Obstacles encountered during the preparation of
regulations were as follows.
(a)
revisi atau perubahan Peraturan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara (Perdirjen KN)
Nomor PER-01/KN.06/2010 tentang
Petunjuk Teknis Penyelesaian ABMAC. Revisi
peraturan di bidang Aset Bekas Milik Asing/
Cina (ABMA/C) telah diselesaikan dengan
diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor: PER-04/KN/2012
tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset
Bekas Milik Asing/Cina yang ditetapkan pada
tanggal 25 Juli 2012; penyusunan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 240/PMK.06/2012 tentang
Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara
Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan
Dan Cukai, yang ditetapkan pada tanggal 26
Desember 2012; penyusunan PMK mengenai Pengelolaan BMN
Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. Peraturan
Menteri Keuangan tersebut pada saat ini
telah berada di Direktur Jenderal Kekayaan
Negara, untuk kemudian disampaikan kepada
Menteri Keuangan untuk ditetapkan
Adanya beberapa materi dalam peraturan
yang masih memerlukan masukan dan
konfirmasi dari pihak luar (selain DJKN),
sehingga memerlukan waktu pembahasan
yang cukup panjang.
Revising Perdirjen (Director-General’s
Regulation) Number PER-01/KN.06/2010 on
Technical Guidelines for ABMA/C Settlement.
The revision of regulations in the field of ex-
Foreign/Chinese-Owned Asset (ABMA/C)
has been completed with the issuance of the
Director-General of State Asset Management’s
Regulation Number: PER-04/KN/2012 on
Technical Guidelines for the Settlement of ex-
Foreign/Chinese-Owned Assets on July 25,
2012;Preparing the Minister of Finance’s Regulation
(PMK) No. 240/PMK.06/2012 on Procedures
for Management of State Asset Originating
from Asset of Ex-Customs and Excise, which
was set forth on December 26, 2012;Preparing the PMK on BMN Management
Originating from Other Assets. The Minister
of Finance’s Regulation currently has been
prepared to be submitted to the Minister of
Finance.
There some materials in the regulations still
require input and confirmation from other
parties (other than DJKN), so it takes quite a
long discussion.
064 Laporan Tahunan | Annual Report
(b) The preparation of KMK on BMN Management
Originating from Other Assets, scheduled to be
completed in 2013, but the initial discussion
has been held in 2012.
a.
b.
c.
Qualified Policy Studies
A total of four studies that have been
undertaken in 2012, namely:(a)
(b)
(c)
(d)
An Optimal Management of Other State
Asset
In order to optimally manage Other State
Asset, two databases established in 2012,
namely:(a)
(b)
Effectively Monitoring and Evaluation of
Other State Asset reporting
Monitoring and evaluation activities in
the form of coaching/providing technical
guidance include the following:(a)
(b) Penyusunan PMK mengenai Pengelolaan BMN
Yang Berasal Dari Aset Lain-lain, dijadwalkan
untuk diselesaikan pada tahun 2013, sehingga
pada tahun 2012 masih berupa pembahasan
awal.
a.
b.
c.
The study of criminal payment of
compensation.
The study of right to manage state-
owned assets or potential state asset.
The study of the management of state-
owned asset deriving from the assets of
ex-customs and excise.
Studies on the settlement of ex-
Foreign/Chinese-Owned Assets.
Kajian Kebijakan yang Berkualitas
Kajian yang telah disusun pada Tahun 2012
sebanyak 4 (empat) buah, yaitu:(a)
(b)
(c)
(d)
Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain
Yang Optimal
Dalam rangka pengelolaan kekayaan
negara lain-lain yang optimal telah disusun
database pada tahun 2012 sebanyak 2 (dua)
buah, yaitu:(a)
(b)
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Kekayaan Negara Lain-Lain yang efektif
Kegiatan monitoring dan evaluasi berupa
pembinaan/pemberian bimbingan teknis
sebagai berikut:(a)
Kajian mengenai pidana tambahan
uang pengganti.
Kajian mengenai hak pengelolaan
sebagai Barang Milik Negara atau
Kekayaan Negara Potensial.
Kajian mengenai pengelolaan barang
yang menjadi milik negara yang berasal
dari aset eks kepabeanan dan cukai.
Kajian atas permasalahan penyelesaian
Aset Bekas Milik Asing/Cina.
Database Aset Bekas Milik Asing/Cina
Database BMN yang Berasal Dari Aset
Eks Kepabeanan dan Cukai.
Pembinaan/pemberian bimbingan
teknis penyelesaian Aset Bekas Milik
Asing/Cina dilaksanakan di 16 lokasi
yang melibatkan 17 Kantor Wilayah di
lingkungan DJKN pada bulan September
s/d Oktober 2012. 16 lokasi tersebut
adalah:1)
2)
3)
Database of Ex-Foreign/Chinese-
Owned Asset.
Database of BMN Originating from ex-
Customs and Excise’s Asset.
Assets conducted in 16 areas involving
17 regional offices during September
through October 2012:1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Jakarta, 30 August 2012;Banda Aceh, 6 September 2012;Samarinda, 6 September 2012;
Jakarta, 30 August 2012;Banda Aceh, 6 September 2012;Samarinda, 6 September 2012;Semarang, 7 September 2012;Palembang, 12 September 2012;Pekanbaru, 26 September 2012;Surabaya, 13 September 2012;
065Laporan Tahunan | Annual Report
Ex-IBRA assets, assets of ex-PT PPA, and assets of ex-BDLThe handling that has been done by DJKN
includes:1)
2)
3)
4)
3. 3.Aset eks BPPN, aset eks PT PPA, dan aset eks-BDLPengelolaan yang dilakukan oleh DJKN antara
lain:
1)
2)
3)
pembuatan kajian mengenai rencana konversi
surat utang pemerintah;Pembahasan revisi KMK No.213/
KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas
Dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan
Penyelesaian tugas-Tugas Tim Pemberesan
Badan Penyehatan Perbankan Nasional,
Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah,
Dan Penjaminan Pemerintah Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan
Rakyat Serta Penugasan Kepada Unit-Unit
Terkait Di Lingkungan Departemen Keuangan,
pengelolaan dan pengamanan data arsip eks
BPPN;tindak lanjut penanganan Aset eks BDL Dana
Penjaminan Pemerintah;
conducting study on government debt
conversion plan;discussing the revision of the KMK No.213/
KMK.01/2008 on the termination and
dissolution of the Indonesian Bank
Restructuring Agency Settlement Team,
Government Guarantee Implementation Unit,
Government Guarantee for Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) and assignment for related units
within the Ministry of Finance; and managing
and securing the data of ex-IBRA;following-up on the management of assets
of ex-BDL (ex-Government Guarantee on
Commercial Banks Obligations);providing inputs/feedback on the Bill on
Property and Heritage Agency;
(b)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Pembinaan/pemberian bimbingan
pengelolaan BMN yang berasal dari
aset eks kepabeanan dan cukai
dilaksanakan di Jakarta sebanyak 2
(dua) kali yang melibatkan 17 Kantor
Wilayah dan 70 KPKNL di lingkungan
DJKN yang dilaksanakan pada tanggal
23 Februari 2012 dan 4 Desember 2012.
Semarang, 7 September 2012;Palembang, 12 September 2012;Pekanbaru, 26 September 2012;Surabaya, 13 September 2012;Makassar, 13 September 2012;Jayapura, 13 September 2012;Bandar Lampung, 20
September 2012;Bandung, 4 October 2012;Medan, 4 October 2012;Pontianak, 10 October 2012;Banjarmasin, 11 October 2012;Denpasar, 18 October 2012;Manado, 18 October 2012.
(b)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Coaching/mentoring on the
management of BMN deriving from
assets of ex-customs and excise held
two times in Jakarta involving 17
regional offices and 70 service offices
on February 23, 2012 and December 4,
2012.
Makassar, 13 September 2012;Jayapura, 13 September 2012;Bandar Lampung, 20
September 2012;Bandung, 4 October 2012;Medan, 4 October 2012;Pontianak, 10 October 2012;Banjarmasin, 11 October 2012;Denpasar, 18 October 2012;Manado, 18 October 2012.
066 Laporan Tahunan | Annual Report
5)
6)
7)
delivering the government’s response
to questions posed in the House of
Representatives plenary session concerning
the Government’s Statement Regarding the
Principles of Bill on Responsibility of State
Budget 2011 implementation;Preparing and improving SOP for the
management of ex-IBRA asset, asset ex-PT
PPA, and ex-BDL assets by KPKNL;Providing legal opinions on issues related to
Other State Asset.
4)
5)
6)
7)
memberikan masukan/tanggapan atas draf
RUU tentang Balai Harta Peninggalan; memberikan tanggapan atas pertanyaan
DPR pada Rapat Paripurna DPR RI tentang
Penyampaian Keterangan Pemerintah
Mengenai Pokok-Pokok RUU tentang
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN
TA 2011;penyusunan dan perbaikan SOP KPKNL terkait
pengelolaan aset eks BPPN, aset eks-PT PPA
dan aset eks BDL;memberikan pendapat hukum/legal opinion
atas permasalahan terkait bidang tugas KNL.
067Laporan Tahunan | Annual Report
Anticipate the difficult by managing the easy.
- Lao Tzu -
Andi Saputra - KPKNL Serpong - Bunga dan Bromo
PERKEMBANGAN PENILAIAN DEVELOPMENTS IN VALUATION
Nofiansyah - Dit. PNKNL - Pulau Lengkuas
PERKEMBANGAN PENILAIAN DEVELOPMENTS IN VALUATION
I learned the value of
hard work by working
hard.
- Margaret Mead -
071Laporan Tahunan | Annual Report
A. Capaian Kinerja PenilaianSelama tahun 2012, capaian kinerja dalam bidang
penilaian yang telah dilakukan oleh DJKN di antaranya
inventarisasi dan penilaian BMN, penilaian dalam
rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan, dan
penyiapan BMN sebagai aset Surat Berharga Syariah
Negara.
1. Inventarisasi dan Penilaian BMN
Pada tahun 2012, DJKN berhasil menyelesaikan
Inventarisasi dan Penilaian (IP) pada 884
satker/subsatker/satpor/subsatpor. Tingkat
penyelesaian sampai dengan akhir Desember
2012 yaitu telah dilaksanakan penilaian pada 857
Satker atau 98.08% dari target yang ditetapkan
sebanyak 884, penyampaian BA IP sebesar
90.45%, dan penyampaian BA Rekonsiliasi
sebesar 75.54%.
Satker dimaksud terdapat pada 8 (delapan) K/L
yang merupakan temuan BPK atas LKPP Tahun
2011 yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan
Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum
(PU), Kementerian Pertahanan, Kementerian
Perhubungan, Badan Intelijen Negara dan Badan
POM.
Direktorat Penilaian telah melaksanakan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan IP tindak
lanjut temuan BPK, antara lain:
a. Pelaksanaan IP Aset Tetap sebagai tindak
lanjut temuan BPK atas LKPP tahun 2011.
Temuan BPK yang terkait dengan penilaian
antara lain:
1)
2)
Aset Tetap pada 10 K/L dengan nilai
perolehan Rp4,13 triliun belum dilakukan IP;
Aset Tetap berupa jalan nasional pada
Kementerian Pekerjaan Umum senilai
Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini
kewajarannya karena belum selesai
dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai.
A. Achievement in Valuation PerformanceDuring 2012, DJKN’s performance achievements in the
field of valuation encompassed BMN Inventory Taking
and Valuation, valuation for the purpose of asset
utilization and asset transfer, and the preparation of
BMN as underlying asset for State Sharia Bonds.
1. Inventory Taking and Valuation of State-Owned
Asset
In 2012, DJKN successfully completed the
Inventory Taking and Valuation (IP) in 884
working units/sub-working units/pioneer units/
sub-pioneer units. By the end of December
2012, IP has been carried out on 857 working
units which constitutes 98.08% of the targeted
884. Meanwhile the delivery of BA IP (Minutes
of Inventory Taking) reached a rate of 90.45%,
and the delivery of BA Reconciliation (Minutes of
Reconciliation) reached a rate of 75.54%.
These working units are the eight Ministries/
Agencies which included in the BPK’s Audit
Finding in 2011. They were the Ministry of
Maritime Affairs and Fisheries, the Ministry of
Agriculture, the Ministry of National Education,
the Ministry of Public Works, the Ministry of
Defense, the Ministry of Transportation, the
National Intelligence Agency and the National
Agency of Drugs and Foods Control.
The Directorate of Valuation has carried out
monitoring and evaluation of the implementation
of Inventory Taking as the follow-up measure on
the BPK’s audit finding, among others:
a. The implementation of Inventory Taking on
fixed assets as a follow up on BPK’s audit
finding on LKPP 2011. The findings related to
valuation include:
1)
2)
There were fixed assets at 10 Ministries/
Agencies with acquisition value of Rp4.13
trillion the Inventory Taking and Valuation
of which has not been done;
The value of fixed assets in the form of
national roads which was registered worth
Rp109,06 trillion in the Ministry of Public
072 Laporan Tahunan | Annual Report
8 K/L yang telah dilakukan IP pada tahun 2012
terlihat pada tabel sebagai berikut:
b.
Terkait dengan temuan tersebut, Direktorat
Penilaian telah menindaklanjutinya dengan :
1)
2)
3)
4)
Pelaksanaan IP BMN yang berasal dari
KKKS sebagai tindak lanjut temuan BPK
atas LKKL tahun 2011. Terdapat 4.536 aset
Berkoordinasi dengan masing-masing
K/L terkait data satker dan data BMN
yang dinyatakan belum dilakukan IP;
Berkoordinasi dengan Kementerian PU
terkait data tanah jalan nasional yang
belum dilakukan IP;
Melakukan pemetaan permasalahan dan
target untuk setiap wilayah kerja KPKNL/
Kanwil;
Melaksanakan penilaian atas temuan BPK
tersebut.
Shown in the following table are eight Ministries/
Agencies the IP of which have been done in 2012:
b.
Perceiving these, the Directorate of Valuation
undertook the following:
1)
2)
3)
4)
The implementation IP BMN was a follow
up on BPK’s audit finding on the LKKL 2011.
There were 4,536 assets recorded with a fair
value of zero rupiah and 209 assets with a
Works, is considered unreliable since the
Inventory Taking and Valuation on it has
not been completed.
The coordination with each Ministry/
Agency whose working units and BMN
have not been inventoried and valued;
The coordination with the Ministry of
Public Works related the national road the
IP of which has not done;
The mapping of problems and targets
for each working area of Service Office/
Regional Office;
Undertaking the valuation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kementerian Pekerjaan Umum
The Ministry of Public Works
Kementerian Kelautan dan Perikanan
The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
The Ministry of National Education and Culture
Kementerian Pertanian
The Ministry of Agriculture
Kementerian Pertahanan
The Ministry of Defense
Kementerian Perhubungan
The Ministry of Transportation
Badan Intelijen Negara
State Intelligence Agency
Badan Pengawas Obat dan Makanan
National Agency of Drug and Food
Total
170
343
4
167
192
4
1
3
884
170
316
4
167
192
4
1
3
857
429,344,040,706
241,774,485,529,764
63,977,178,751
408,716,625,070
20,302,393,791,513
202,743,004,074
1,312,649,699,680
353,852,263,920
264,848,162,133,478
Kementerian Negara/LembagaMinistry/Agency
Jumlah SatkerNumber of Working Units
Jumlah Satker SelesaiCompleted Working Units
Nilai WajarFair Value
NO.
Settlement of subsequent
expenditures asset worth Rp44.35
trillion;
Settlement of problems related to
severely damaged assets worth Rp1.31
trillion;
Discussions on the action plan of
working group on Inventory-Taking
and Valuation of BMN deriving from
KKKS Asset.
negative fair value. The IP has not include the
assets of Contract of Work and assets that
have not been found. Results from the IP of
KKKS Asset in the form of spending after the
acquisition date (subsequent expenditure) on
34 KKKS worth Rp44,35 trillion can neither be
identified nor separated as capitalizable or
non-capitalizable. Moreover, the government
has not differentiated the valuation of KKKS
assets in the form of scrap from severely
damaged asset.
Follow-ups on these findings are:
1)
2)
3)
Holding a kick-off meeting and discussion
on the work plan and time frame on May
28, 2012 in BP Migas, involving DJKN, BPK,
Ministry of Energy, and BP Migas;
Holding a Working Group on Inventory-
Taking and Valuation meeting on June
11, 2012 at DJKN, involving DJKN, BPK,
Ministry of Energy, and BP Migas, bringing
about the following agenda:
-
-
-
Preparing the Technical Bulletin on the
Valuation of State-Owned Asset on
Production Sharing Contract No. BTP-
073Laporan Tahunan | Annual Report
yang dicatat dengan nilai wajar nol dan 209
aset dengan nilai wajar negatif, IP tersebut
belum mencakup aset-aset Contract of
Work dan aset-aset yang belum ditemukan.
Hasil IP aset yang berasal dari KKKS berupa
pengeluaran setelah tanggal perolehan
(subsequent expenditure) pada 34 KKKS
senilai Rp44,35 triliun belum diidentifikasi dan
dipisahkan antara yang dapat dan tidak dapat
dikapitalisasi. Selain itu, pemerintah belum
membedakan penilaian atas aset KKKS yang
berupa scrap dengan aset yang kondisinya
rusak berat.
Tindak lanjut atas temuan tersebut adalah :
1)
2)
3)
Telah dilaksanakan kick off meeting dan
pembahasan rencana kerja dan tata waktu
pada tanggal 28 Mei 2012 di BP Migas
yang melibatkan DJKN, BPKP, Kementerian
ESDM, dan BP Migas;
Telah dilaksanakan rapat Kelompok Kerja
Inventarisasi dan Penilaian pada tanggal
11 Juni 2012 di DJKN yang melibatkan
DJKN, BPKP, Kementerian ESDM, dan BP
Migas dengan agenda:
-
-
-
Penyusunan Buletin Teknis Penilaian
Barang Milik Negara pada Kontraktor
Penyelesaian permasalahan aset
subsequent expenditures senilai
Rp44.35 triliun;
Penyelesaian permasalahan aset
rusak berat senilai Rp1,31 triliyun;
Pembahasan action plan kelompok
kerja IP BMN KKKS.
“Selama tahun 2012, capaian kinerja dalam bidang penilaian
yang telah dilakukan oleh DJKN di antaranya inventarisasi
dan penilaian BMN, penilaian dalam rangka pemanfaatan dan
pemindahtanganan, dan penyiapan BMN sebagai aset Surat
Berharga Syariah Negara.”
2. 2.Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan
Sepanjang tahun 2012, Penilai DJKN telah
menyelesaikan 964 permohonan penilaian dalam
rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan.
Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan telah
dilaksanakan 299 kali penilaian dengan opini nilai
wajar senilai Rp8,557 miliar, sedangkan untuk
pemindahtanganan telah dilaksanakan 665 kali
penilaian dengan opini nilai wajar senilai Rp2,757
miliar. Selain itu, Penilai DJKN juga melaksanakan
penilaian atas proposal pemanfaatan dengan
skema Kerja Sama Pemanfaatan maupun Bangun
Guna Serah atau Bangun Serah Guna. Rincian
data hasil penilaian di Kantor Pusat dan tujuh
belas Kantor Wilayah adalah sebagaimana terlihat
pada tabel berikut.
Pelaksanaan IP Aset eks Pertamina
Aset eks Pertamina sebesar Rp16.452.698,76
juta belum dilakukan IP. Tindak lanjut
Direktorat Penilaian adalah pembekalan
dan koordinasi persiapan pelaksanaan dan
penyusunan Buletin Teknis Penilaian Barang
Milik Negara Eks Pertamina Nomor BTP-01/
KN.6/2012 tanggal 7 Juni 2012.
Valuation for Utilization and Transfer of BMN
Throughout the year 2012, the DJKN’s Valuers at
the Head Office have conducted 964 valuation
requests in the course of determining asset
utilization and asset transfer. As for asset
transfers, DJKN has conducted 299 valuation with
a fair value worth Rp8.557 billion and Rp426,8
billion. And in terms of asset utilization, DJKN
has conducted 665 valuations with a fair value
worth Rp2.757 billion. In addition to presenting
the value of BMN, DJKN’s valuers also conducted
the assessment on utilization proposals under
the scheme of Utilization Cooperation and Build-
Operate-Transfer. Details of the valuation at the
Central Office and seventeen Regional Office are
shown in the following table.
Implementation of Inventory Taking of
Ex-Pertamina’s Asset
The Inventory Taking and Valuation of Ex-
Pertamina’s asset worth Rp16,452,698.76
million has not been carried out. To follow-up
on this matter, the Directorate of Valuation has
conducted the preparation and coordination
for the Technical Bulletin on Valuation of BMN
deriving from ex-Pertamina’s Asset Number
BTP-01/KN.6/2012 dated June 7, 2012.
“During 2012, DJKN’s performance achievements in the
field of valuation encompassed BMN Inventory Taking and
Valuation, valuation for the purpose of asset utilization and
asset transfer, and the preparation of BMN as underlying
asset for State Sharia Bonds.”
074 Laporan Tahunan | Annual Report
02/KN.6/2012 dated July 10, 2012. The
completion rate of Inventory-Taking and
Valuation of BMN deriving from KKKS as of
December 28, 2012 was 82%.
c.
Kontrak Kerja Sama Nomor BTP-02/
KN.6/2012 tanggal 10 Juli 2012. Tingkat
penyelesaian IP BMN yang berasal dari
KKKS per-28 Desember 2012 yaitu 82%.
c.
075Laporan Tahunan | Annual Report
3. 3.
Pada tabel di atas, terlihat frekuensi tertinggi
penilaian dalam rangka pemanfaatan dan
pemindahtanganan tertinggi berada di Kantor
Wilayah XIV Denpasar, diikuti oleh Kanwil XII
Banjarmasin dan Kanwil XVII Jayapura. Namun
dari sisi besaran opini nilai wajar, penilai Kantor
Pusat DJKN menyajikan opini nilai wajar yang
terbesar. Hal tersebut terjadi karena aset yang
memiliki nilai besar, penilaiannya merupakan
kewenangan penilai di Kantor Pusat.
Penyiapan BMN sebagai Aset Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN)
Sejak pertama kali diterbitkannya SBSN pada
tahun 2008, DJKN telah mengimplementasikan
Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri
Keuangan No. 04/PMK.08/2008 Tentang
Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara
According to the table above, the highest
frequency of valuation in the course of asset
utilization and asset transfer is held by the
Regional Office XIV Denpasar, followed by the
Regional Office XII Banjarmasin and the Regional
Office XVII Jayapura. But in terms of the amount
of the fair value opinions, the Central Offices’
valuers present the largest value. No wonder,
since the valuation for high values assets shall be
conducted by valuers at the Central Office.
Preparation of BMN as the Underlying Asset of
State Sharia Bond (SBSN)
Since the SBSN’s first issuance in 2008, DJKN
has implemented the Law Number No.19 of 2008
concerning State Sharia Bonds and the Minister
of Finance’s Regulation No. 04/PMK.08/2008 on
the Management of SBSN’s Asset deriving from
BMN in which DJKN is assigned to prepare the
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Wilayah IX
Wilayah X
Wilayah XI
Wilayah XII
Wilayah XIII
Wilayah XIV
Wilayah XV
Wilayah XVI
Wilayah XVII
73
13
56
48
50
108
35
33
84
6
9
0
88
7
49
6
23
12
79
22
56
136
57
157
41
56
96
729,099,000
328,425,000
1,972,854,000
410,120,000
493,595,000
8,030,966,000
601,157,000
1,267,481,000
810,552,000
71,205
9,453,940,492
0
3,825,287,600
152,449,072,535
369,503,403
71,470,000
14,196,187,000
41,687,735,232
729,170,205
9,782,365,492
1,972,854,000
4,235,407,600
152,942,667,535
8,400,469,403
672,627,000
15,463,668,000
42,498,287,232
Sumber: Laporan dari Kantor Wilayah, diolah oleh Direktorat PenilaianSource: Prepared by the Directorate of Valuation based on the Report of the Regional Offices
Rekapitulasi Pelaksanaan Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
Recapitulation of Valuation for Utilization and Transfer of BMN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pusat
Wilayah I
Wilayah II
Wilayah III
Wilayah IV
Wilayah V
Wilayah VI
Wilayah VII
Wilayah VIII
23
9
20
N/A
32
5
12
63
1
27
8
4
N/A
16
14
1
26
3
50
17
24
N/A
48
19
13
89
4
2,737,532,016,000
884,343,000
17,295,073
379,214,646.100
2,886,593,000
9,600,000
309,499,000
1,217,222,000
53,317,000
7,995,821,637,956
2,854,542,000
15,476,863
2.,230,355,788.100
1,590,762,800
4,499,158,447
265,935,521,000
52,361,582,054
12,712,663,000
10,733,353,653,956
3,738,885,000
32,771,936
2,609,570,434.200
4,477,355,800
4,508,758,447
266,245,020,000
53,578,804,054
12,765,980,000
KantorOffice
Pemindahtanganan/Utilization
Nilai/Value (Rp) Nilai/Value (Rp) Nilai/Value (Rp)FrekFreq
FrekFreq
FrekFreq
Pemanfaatan/Asset Transfer Total
NO.
1
2
3
S-1600/KN/2012
9 Juli/July 2012
S-1646/KN/2012
19 Juli/July 2012
S-22/KN/2013
7 Januari/
January 2013
Penyampaian Usulan DNA SBSN dalam rangka Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara
Proposed Delivery in Order to Release The DNA SBSN
State Sharia Securities
Penyampaian Aset SBSN Yang Telah Jatuh Tempo dan
Dapat Diajukan Kembali
Delivery Assets That are Due SBSN and Gets Asked Back
Penyampaian Tambahan Usulan DNA dalam rangka
Penerbitan SBSN Tahun 2013
Proposed Addition of DNA Delivery in Order to Release
SBSN Year 2013
Rp6.401.615.371.761,00
Rp492.691.799.509,00
Rp14.277.324.864.847,00
Surat/Letter Perihal/About Nilai Usulan DNAValue of DNA Proposal
No.
076 Laporan Tahunan | Annual Report
yang Berasal dari Barang Milik Negara, di mana
DJKN ditugaskan untuk menyiapkan BMN sebagai
underlying asset SBSN dengan Skema Ijarah.
Pada tahun 2012, DJKN berhasil menyampaikan
usulan Daftar Nominasi Aset SBSN yang berasal dari
BMN senilai Rp21.171.632.036.117,00 terdiri dari
BMN tanah senilai Rp14.396.361.929.937,80 dan
BMN bangunan senilai Rp6.775.270.106.543,78.
Berdasarkan rekapitulasi yang telah dihimpun,
realisasi penyampaian data DNA SBSN yang telah
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang sebesar Rp21.171.632.036.117,00, dengan
rincian sebagai berikut.
BMN as the underlying asset of SBSN under ijarah
scheme.
In 2012, DJKN successfully submitted List of
Nominated SBSN Assets from BMN worth
Rp21,171,632,036,117 consisting of lands worth
Rp14,396,361,929,93.80 and buildings worth
Rp6,775,270,106,543.78.tvBased on the collected
recapitulation, the actual List of Nominated SBSN
Assets submitted to the Director-General of Debt
Management was Rp21,171,632,036,117.00, with
the following details.
Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN Tahun 2008-2012
List Of Nominated SBSN Assets 2008-2012
GBKUsulan I/Proposal I
K/LUsulan II/Proposal II
Bangunan / Buildings
Tanah / Land
Rp Triliun
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008 2009 2009 2010 2011 2012
B. Research, Development, and Valuers AdvancementWith the increasing complexity of the task of DJKN’s
valuers, in 2011, DJKN has carried out various
activities to support the valuation profession so
that all assignments and valuation requests can
be conducted excellently, and at the same time
to enhance the quality and reliability of both the
valuers and their valuation results. The focus of the
activities is to strengthen the three pillars supporting
the DJKN’s valuers, namely regulation and valuation
standards, improvement of valuers’ quality, and the
valuation database and information technology.
1.
B. Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan PenilaiDengan semakin kompleksnya tugas Penilai DJKN,
pada tahun 2012, DJKN telah melakukan berbagai
kegiatan untuk menopang profesi Penilai sehingga
semua penugasan dan permohonan penilaian
dapat dilaksanakan dengan baik dan pada saat
yang bersamaan kualitas Penilai dan hasil penilaian
menjadi semakin andal. Fokus kegiatan adalah
memperkuat tiga pilar penopang profesi Penilai
DJKN yaitu standar dan peraturan bidang penilaian,
peningkatan kualitas Penilai, dan database penilaian
dan teknologi informasi.
1.
077Laporan Tahunan | Annual Report
Standar dan Peraturan Bidang Penilaian
RUU di bidang Penilaian telah masuk ke dalam
Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) DPR
RI tahun 2010-2014 dengan nama RUU tentang
Penilai. Selanjutnya, untuk mendukung target
pembahasan legislasi Prioritas I di DPR, pada
tahun 2012 Panitia Penyusunan RUU tentang
Penilai telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu:
1) Semiloka RUU tentang Penilai dilaksanakan
dalam rangka menjaring masukan guna
penyempurnaan materi pengaturan dalam
RUU tentang Penilai dan mendapatkan
gambaran komprehensif mengenai
pengaturan profesi penilai serta praktik
penilaian yang dilakukan. Pada tahun 2012
dilaksanakan 3 (tiga) Semiloka pada perguruan
tinggi, dengan rincian sebagai berikut:
Standards and Valuation Regulation
Draft of Law on Valuation has been included in the
National Legislation Program (Prolegnas) 2010-
2014 at the House of Representative under the
name of Bill on Valuation. Furthermore, to support
the target of Priority I legislation discussion in the
House, in 2011 the Committee on the Preparation
of the Draft of Law on Valuation has conducted
several activities, namely:
1) Workshop on Bill on Valuation was conducted
to solicit inputs for improving the material
arrangements in the Bill on Valuation and to
get a comprehensive overview of the valuation
profession and of the valuation practice. In
2012, three workshops with the following
details were conducted:
2008
2009
2010
2011
2012
Total
11.99
27.73
22.72
22.66
27.22
14.39
126.72
6.38
0.77
4.57
20.39
6.16
6.78
45.05
18.37
28.50
27.30
43.05
33.38
21.17
171.77
Kementerian Keuangan/ Ministry of Finance
Komplek Gelora Bung Karno/Bung Karno Stadium
37 Kementerian/Lembaga/ Ministries/Agencies
35 Kementerian/Lembaga/ Ministries/Agencies
34 Kementerian/Lembaga/ Ministries/Agencies
29 Kementerian/Lembaga/ Ministries/Agencies
Tahun/Year Keterangan/Annotation
Nilai/Value (Rp Triliun)
Tanah/Land Bangunan/Building Jumlah/Total
Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN Tahun 2008-2012
List Of Nominated SBSN Assets 2008-2012
2) 2)Pembahasan dengan Panitia
Antarkementerian
Pada Tahun 2012 dilaksanakan pembahasan
intensif di tingkat antar Kementerian (Panitia
Antar Kementerian) dengan melibatkan
Sekretariat Negara, Kementerian Hukum
dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, dan
Internal Kementerian Keuangan antara lain
Sekretariat Jenderal cq. Pusat Pembinaan
Akuntan dan Jasa Penilai Publik dan Biro
Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan DJKN.
Adapun Rapat tersebut selama tahun 2012
dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali.
Untuk kegiatan harmonisasi telah dilakukan
pada tahun 2011 dengan melibatkan
Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan
untuk mengharmonisasi RUU tentang Penilai
dengan peraturan perundangan yang lain
untuk menghindari adanya tumpang tindih
pengaturan atas profesi penilai. Harmonisasi
dengan Kementerian Hukum dan HAM
Discussions with the Inter-Ministry Committee
In 2012, intense discussions between
Ministries (Inter-Ministry Committee) were
conducted, involving the Ministry State
Secretary, Ministry of Law and Human Rights,
National Land Agency, and the Ministry of
Finance itself which comprised, among others,
Secretary General c.q. Center for Development
of Valuation Services and Public Accountant,
and Legal Bureau; Directorate-General of
Taxation, Bapepam-LK, and DJKN. As many
as eight such discussions were carried out in
2012.
This harmonization was done by incorporating
the Ministry of Justice and Human Rights in
order to harmonize the Bill on Valuers with
other laws and regulations in order to avoid
an overlap in regulating valuation profession.
Harmonization with the Ministry of Justice
and Human Rights held three times. And the
material has been presented two times to the
1
2
3
16 Maret/March 2012
8 Juni/June 2012
23 November/November 2012
FEB MEP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
FH MM Universitas Padjajaran, Bandung
Hotel Mercure, Makassar dengan akademisi
Universitas Hasanuddin, Makassar
No Tempat/PlaceTanggal/Date
Rya
n Ti
arno
- K
PKN
L Lh
okse
umaw
e -
Peni
laia
n Pe
rtam
ina
078 Laporan Tahunan | Annual Report
3) 3)
079Laporan Tahunan | Annual Report
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Materi
RUU tentang Penilai telah dipresentasikan 2
(dua) kali dihadapan Menteri Keuangan, yaitu
tanggal 7 September dan 21 Oktober 2011.
Permohonan harmonisasi atas draft RUU
tentang Penilai dimaksud secara resmi
disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada
Menteri Hukum dan HAM melalui surat
nomor: S- 720/MK.06/2011 tanggal 17
November 2011. Harmonisasi di Kementerian
Hukum dan HAM selesai dilakukan dan telah
disampaikan secara resmi kepada Menteri
Keuangan melalui surat Nomor: PPE.PP.02-
03-1932 tanggal 30 November 2011 tentang
Penyampaian hasil pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Penilai.
RUU tentang Penilai belum masuk dalam
Prolegnas prioritas tahun 2012, namun
berdasarkan surat dari Setjen Kemenkeu
kepada Kepala BPHN nomor S-387/SJ/2012
tanggal 20 Februari 2012 RUU tentang Penilai
diusulkan menjadi RUU prioritas tambahan
tahun 2012.
Berdasarkan hasil pembahasan dengan Baleg
DPR RI, dari Kementerian Keuangan yang
masuk menjadi RUU Prolegnas Prioritas tahun
2013 antara lain RUU tentang Perubahan
Harga Rupiah, RUU tentang Perubahan
atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
sedangkan untuk RUU tentang Penilai belum
masuk RUU Prolegnas Prioritas tahun 2013.
Narasumber
Dalam beberapa rapat internal dan
konsinyering yang dilaksanakan, turut
mengundang narasumber dari berbagai pihak
Minister of Finance, that were on September
7 and October 21, 2011.
The Ministry of Finance has officially presented
the application for the harmonization of bill
to the Ministry of Justice and Human Rights
through a letter number: S-720/MK.06/2011
dated November 17, 2011. The harmonization
phase in the Ministry of Justice and Human
Rights has been completed and formally
presented to the Minister of Finance through
a letter Number: PPE.PP.02-03-1932 dated
November 30, 2011 regarding the submission
of the results of harmonizing, rounding up,
and firming of the conception of the Bill on
Valuers.
The Bill on Valuers has not been included in
the Prolegnas 2012’s priorities, but according
to a letter from the Secretary-General of the
Ministry of Finance to the Head of BPHN
Number S-387/SJ/2012 dated February 20,
2012, tthe Bill on Valuers has been proposed
to be included as additional priorities in 2012.
Based on the results of the discussion
with Legislation Body of the House of
Representatives, the Ministry of Finance have
successfully put among others, the following
bill into the Priority List of Legislation 2013
the Bill on Amendments Rupiah Price, the Bill
on Amendments to Law No. 33 of 2004 on the
Fiscal Balance between Central and Regional
Government, and the Bill on Third Amendment
to Law No. 23 of 1999 concerning Bank of
Indonesia. Meanwhile, the Bill on Valuation
has not made it into the priority list.
Sourcepersons
For some internal meetings and focus group
discussion, also invited were speakers from
various background such as practitioners/
Pekanbaru
Medan
Palembang
Jakarta
Bandung
Semarang
Surabaya
Banjarmasin
Manado
Denpasar
Makassar
Jakarta-Dit. Penilaian
Palembang
Makassar
Bandung
Cepu
Jakarta
PT Timah Tbk., Provinsi Bangka Belitung
Taman Nasional Berbak, Propinsi Jambi.
Quality Assurance Penilai
Quality Assurance on Valuer
Workshop Penilaian Properti Dasar
Workshop on Basic Property
Valuation
Workshop Penilaian SDA
Workshop on Natural Resource
Valuation
Workshop Penilaian Migas
Workshop on Gas and Oil Valuation
Workshop Metodologi Survei dan
Riset Pasar
Workshop on Survey Methodologi
and Market Research
Uji Penilaian SDA
Sampling of Natural Resources
Valuation
32
53
26
48
72
47
40
76
33
30
40
8
29
28
30
25
25
14
13
23-25 Mei 2012
6-8 Juni 2012
20-22 Juni 2012
27-29 Juni 2012
11-13 Juli 2012
25-27 Juli 2012
1-3 Agustus 2012
19-21 September 2012
19-21 September 2012
3-5 Oktober 2012
21-23 November 2012
21 Desember 2012
7-11 Februari 2012
18-22 Juni 2012
3-7 September 2012
23-28 Mei 2012
3-5 April 2012
7 Februari-2 maret 2012
9-13 April 2012
Jenis/Type Lokasi/Location Jadwal/Schedule Peserta/Participants
Pelaksanaan Workshop dan Uji Penilaian tahun 2012 / Workshop and Valuation Test 2012
seperti praktisi/akademisi di antaranya Drs.
Karsono Surjowibowo, Dr. Andi Hamzah,S.H.,
A.A. Oka Mahendra,S.H., Ir. Doli D. Siregar,
M.Sc., FRICS, SCV, Dr. Sopon Pornchokchai
(Director of Thai Real Estate Business School
Thailand), Dato’ Abdullah Thalith bin Md.
Tani (Director General of The Valuation and
Property Service Department Ministry of
Finance Malaysia), akademisi dari Universitas
Padjadjaran Bandung dan Masyarakat Profesi
Penilai Indonesia (MAPPI).
academics including Drs. Karsono
Surjowibowo, Dr. Andi Hamzah,S.H., A.A. Oka
Mahendra,S.H., Ir. Doli D. Siregar, M.Sc., FRICS,
SCV, Dr. Sopon Pornchokchai (Director of
Thai Real Estate Business School Thailand),
Dato’ Abdullah Thalith bin Md. Tani (Director
General of The Valuation and Property Service
Department Ministry of Finance Malaysia),
academics from University of Padjadjaran,
and Indonesian Society of Appraisers (MAPPI).
080 Laporan Tahunan | Annual Report
2.
081Laporan Tahunan | Annual Report
Peningkatan Kualitas Penilai
Dalam rangka meningkatkan kualitas Penilai,
pada tahun 2012 DJKN telah diselenggarakan
pembinaan internal dalam rangka capacity
building seperti Workshop Penilaian SDA,
Workshop Penilaian Properti, Asistensi/Bantuan
Teknis pada Kanwil/KPKNL, Uji Penilaian Sumber
Daya Alam.
2. Quality Improvement for Valuers
To improve the quality of valuers, in 2012 DJKN has
organized internal coaching and capacity building
such as Workshop on Natural Resource Valuation,
Workshop on Property Valuation, Assistance/
Technical Assistance to Regional Offices/Service
Offices, and Natural Resources Valuation Test.
15 – 17 Februari/February
23 – 25 Februari/February
9 – 14 April/April
5 – 11 Juni/June
25 – 29 Juni/June
20 – 22 November/November
27 – 29 November/November
12 Desember/December
KPKNL Bandung
Kanwil XII Pontianak
KPKNL Serang
KPKNL Makasar
Kanwil IX Semarang
KPKNL Palangkaraya
KPKNL Serang
KPKNL Ambon
1
2
3
4
5
6
7
8
Penilaian KSP TNI AU Husein Sastranegara Bandung/
Air Force KSP assessment Bandung Husein Sastranegara
Capacity Building :1. Penilaian Properti / Property Valuation
2. Penilaian Usaha/Bisnis / Assessment of Business
Penilaian Taman Nasional Ujung Kulon
Assessment Ujung Kulon National Park
Penilaian Taman Nasional Bantimurung
Assessment Bantimurung National Park
Capacity Building :1. Penilaian Properti / Property Valuation
2. Penilaian Usaha/Bisnis / Assessment of Business
Penilaian Ganti Rugi Tanaman / Crop Compensation Assessment
Hasil Rehabilitasi / Rehabilitation results
Penilaian Hutan Produksi Sobang, Pandeglang, Serang
Assessment of Production Forest Sobang, Pandeglang, Serang
Penilaian KSP TNI AL Asistensi dilaksanakan di Kantor Pusat
KSP assessment carried out at the Navy Headquarters Assistance
Pelaksanaan Asistensi Penilaian DJKN tahun 2012
Valuation Assistance in 2012
Jenis/Type Keterangan/AnnotationJadwal/Schedule
Wah
yu D
wi P
rase
tya
- KP
KNL
Jaka
rta
2
Di G
udan
g Be
rkas
3.3.
Kendala dan PemecahanUntuk mencapai target yang telah ditetapkan, banyak
kendala yang dialami oleh Penilai pada KPKNL, Kanwil
maupun Kantor Pusat. Kendala tersebut meliputi:
1.
C.` C. Obstacles and Solutions
In achieving the set targets, valuers at Service Offices,
Regional Offices, and Central Office are faced with
many constraints:
1.
Database Penilaian dan Teknologi Informasi
Database Penilaian yang disusun selama tahun
2012 merupakan pengembangan dari database
yang sudah disusun sejak tahun 2010. Adapun
database yang terbentuk pada tahun 2012
terdiri dari 7 (tujuh) database. Database yang
dimutakhirkan sebanyak 6 jenis database yaitu
database aset tanah, aset bangunan, aset
kendaraan, aset yang disewakan, aset mesin, dan
database SDA dan database baru dibentuk pada
tahun 2012 adalah database Mineral.
Selain itu, ke depannya database penilaian
diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu
sumber data dalam penyusunan model harga
tanah, yang dapat menjadi benchmark bagi penilai
dalam mencari data pembanding dan rentang
nilai yang terbentuk dalam suatu kawasan. Model
harga tanah ini diharapkan akan menjadi cikal
bakal harga dasar tanah secara nasional.
Sebaran Penilai DJKN
Sebaran penilai DJKN yang belum seimbang
dengan beban kerja pada masing-masing Kanwil
dan KPKNL, kesulitan teknis dalam pelaksanaan
penilaian properti khusus dan SDA, penilaian
dalam rangka pemanfaatan, peraturan penilaian
BMD yang belum memadai dan penyediaan
sarana pendukung penilaian.
Berdasarkan data di bawah dapat disimpulkan
bahwa Penilai yang menduduki jabatan
struktural, mulai dari eselon II sampai dengan
eselon IV berjumlah 541 orang atau sekitar
43% dari total Penilai DJKN yang diangkat oleh
Menteri Keuangan. Kondisi ini tentunya, cukup
berpengaruh terhadap kinerja penilaian secara
keseluruhan, mengingat objek penilaian yang
Database on Valuation and Information
Technology
Valuation Database prepared for the year 2012
was the advancement of database built in 2010.
The 2012’s database consists of seven databases,
namely six updated databases comprising
databases of lands, buildings, vehicles, leased
assets, machines, and natural resources. As for
database of mineral, it has been established in
2012.
Aside from that, it is expected that the valuation
database can in the future be used as a source of
data in the creation of land prices model, which
in turn can also be used as benchmarking tools
for valuers in finding comparable data and the
range of values formed in an area. This model is
expected to be the forerunner of the basic price
of lands nationwide.
The distribution DJKN’s valuers.
The distribution of DJKN’s valuers, which has not
been in a good balance with the workload at each
Regional Office and Service Office, poses a major
obstacle to the Directorate of Valuation.
We can conclude, based on the above data, that
the valuers holding structural positions, ranging
from echelon II to echelon IV totaled 541 people, or
about 39% of the total DJKN’ valuers appointed
by the Minister of Finance. This condition, of
course, affects the overall valuation performance,
given the objects and the purpose of valuation
are quite complex and diverse. Viewed from their
082 Laporan Tahunan | Annual Report
2.2.
083Laporan Tahunan | Annual Report
cukup kompleks dan tujuan penilaian yang
beragam. Jika ditinjau dari sisi pendidikan dan
usia Penilai, kondisi Penilai DJKN cukup ideal
untuk dapat melakukan pekerjaan secara optimal.
Kesulitan Teknis Penilaian
Objek Penilaian yang semakin beragam dan
kompleks, membutuhkan pengetahuan yang
memadai bagi Penilai untuk dapat menghasilkan
Nilai yang reliable. Penilaian SDA, penilaian BMN
dalam rangka pemanfaatan (sewa, KSP, BOT/
BTO) memerlukan pemahaman yang memadai
dari Penilai atas karakteristik Objek Penilaian.
Masalah lain yang dihadapi adalah belum semua
Penilai memiliki pengetahuan yang merata
atas objek-objek yang mempunyai karakteristik
yang khusus seperti properti khusus, SDA dan
kelayakan usaha atas pemanfaatan BMN.
Berbagai langkah telah dilaksanakan oleh Kantor
Pusat untuk memberikan pedoman dan petunjuk
teknis atas permasalahan Penilaian dimaksud.
Selain itu, mekanisme bantuan teknis Penilaian
dari Kanwil kepada KPKNL atau dari Kantor
Pusat kepada Kanwil juga merupakan salah satu
solusi untuk mengatasi masalah kesulitan teknis
penilaian, sekaligus momentum knowledge
sharing di antara para Penilai.
education and age profile, however, the DJKN’s
valuers are in a good shape to work optimally.
Technical Difficulty in Valuation
The more diverse and complex the valuation
objects are, the more in need is the adequate
knowledge for valuers to produce reliable
values. The valuations of natural resources and
the valuation of BMN in the course of asset
utilization (rent, KSP, BOT/BTO) require a
satisfactory understanding of the characteristics
of the valuation object. And here is another
problem not all the valuers possess the common
knowledge on objects with special characteristics
such as property, natural resources, and business
feasibility of the use of BMN.
Various efforts have been undertaken by the
DJKN’s Central Office to provide guideline and
technical guidance on this. Technical assistance
on valuation from the regional office to service
offices, or from the central office to regional office
may become a solution to overcome the technical
difficulties. This can also be seen as a momentum
of knowledge sharing among the valuers.
Komposisi Penilai DJKN
The Composition of DJKN’s Valuers
Pendidikan / Education
S3 : 2
S2 : 209
S1 : 644
Usia / Age
< 30 tahun : 166
30 - 39 thn : 727
40 - 49 thn : 210
1258 Penilai / Values
Jabatan / Job
Eselon II : 15
Eselon III : 103
Eselon IV : 423
Pelaksana : 717
3. 3.Sarana Pendukung Penilaian
Untuk mendukung pelaksanaan tugas penilaian
diperlukan berbagai sarana baik berupa
peraturan dan berbagai instrumen pendukung
termasuk sarana fisik. Terkait dengan peraturan
dibidang penilaian telah disusun peraturan
baru dan penyempurnaan peraturan yang telah
ada. Dukungan sarana telah dilakukan melalui
penyediaan sarana fisik berupa alat bantu
penilaian seperti GPS, kamera, dan laptop telah
didistribusikan kepada Kanwil dan KPKNL.
Sedangkan pada KPKNL teladan telah dilengkapi
dengan sarana penyimpanan laporan penilaian
yang memadai, sehingga arsip penilaian dapat
dijaga dan digunakan pada saat diperlukan.
Supporting Facility
Supporting facility, either in the form of rules
and instruments as well as various supporting
infrastructure are necessary in the implementation
of valuation tasks. As for regulation in the field
of valuation, new regulations as well as revisions
have been fromulated. Physical infrastructure in
the form of valuation tools such as GPS, cameras
and laptops have been distributed to Regional
Offices and Service Offices. Modern Offices of
KPKNL even have been equipped with adequate
storage facilities, so that their valuation archives
can be kept and used whenever required.
Kom
unit
as F
oto
DJKN
084 Laporan Tahunan | Annual Report
Dedy Widia Hananto - Kanwil I Banda Aceh - Menyiangi
PERKEMBANGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DEVELOPMENTS IN STATE CLAIMS MANAGEMENT
“Management is all about
managing in the short term, while
developing the plans for the long
term”
- Jack Welch -
087Laporan Tahunan | Annual Report
Piutang Negara merupakan salah satu bagian kekayaan
negara yang menurut undang-undang pengelolaannya
diserahkan kepada Menteri Keuangan. Pengertian
piutang negara dapat ditemukan pada dua Undang-
Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
Piutang negara menurut Undang-Undang Nomor 49
Prp Tahun 1960 didefinisikan sebagai utang kepada
negara atau sebagai jumlah uang yang wajib dibayar
kepada negara atau badan-badan yang baik secara
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara
berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa
pun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang negara
didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah
Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya
yang sah.
Dalam melaksanakan undang-undang tersebut, Menteri
Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN)
berwenang melakukan penagihan piutang negara,
menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
negara serta menyajikan informasi keuangan negara.
Namun menteri/pimpinan lembaga juga memiliki peran
penting, yaitu tetap melaksanakan pengelolaan piutang
tersebut.
Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan
untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Bila
upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak
dimungkinkan lagi, sehingga piutang negara/daerah
tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengurusan piutang negara, yaitu Undang-
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN).
According to law, State Claims is a part of state asset
the management of which is under the Minister of
Finance. The definition of state claims can be found
in two Acts, namely Government Regulation in Lieu of
Act Number 49 of 1960 concerning Committee of State
Claims Management (PUPN) and Law Number 1 of 2004
concerning State Treasury.
Act Number 49 of 1960 regulates that state claims are
debt owed to state or an amount of money which is based
on regulations, agreements, or other cause whatsoever,
due to be paid to state or agencies controlled directly
or indirectly by the government. Meanwhile, according
to Act Number 1 of 2004 concerning State Treasury,
state claims is an amount of money must be paid to
Central Government and/or Central Government’s rights
which can be valued in monetary terms as a result of
agreements or regulations, or other legal causes.
In implementing the law, the Minister of Finance as the
State General Treasurer (BUN) is authorized to collect the
claims, establish a system of accounting and financial
reporting, as well as to present information on state
finances. However, that Minister of Finance’s authority
doesn’t undermine other ministers/head of government
agencies’ role in managing state claims.
The state/regional claims management is directed
toward maximization of the level of claims collected.
Otherwise, or in case they fail to do so, those claims will
be managed according to the existing law on state claims
management, namely Government Regulation in Lieu of
Act Number 49 of 1960 mentioned above.
PUPN adalah organisasi yang bersifat interdepartemental
yang anggota-anggotanya diangkat oleh Menteri
Keuangan. Anggota PUPN Pusat beranggotakan wakil
dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, dan wakil dari
Kepolisian RI, sedangkan PUPN Cabang yang tersebar
di seluruh Indonesia beranggotakan wakil dari unsur-
unsur Kementerian Keuangan (KPKNL dan Kanwil DJKN),
Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan
Tinggi. Adapun tugas administrasi keseharian PUPN
dilaksanakan oleh DJKN.
Pengurusan piutang negara melalui PUPN/DJKN
diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dibandingkan
apabila pengurusan ditempuh melalui lembaga peradilan
yang relatif memerlukan waktu lama (melalui pengadilan
tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan
kembali). Guna mendukung proses yang cepat dan
efektif, subjek yang melakukan pengurusan piutang
negara (PUPN) oleh undang-undang tersebut di atas
diberi kewenangan khusus yang disebut dengan istilah
parate eksekusi, yaitu kewenangan untuk menerbitkan
keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum
seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
Road Map Percepatan Penyelesaian Pengurusan
Piutang Negara
Tingginya outstanding nilai BKPN aktif yang diurus oleh
PUPN/DJKN serta transformasi kelembagaan terkait
bidang piutang negara yang sudah dimulai oleh DJKN
menuntut adanya upaya ekstra untuk mempercepat
penyelesaian pengurusan piutang negara. Sejak tahun
2010 telah ditetapkan bahwa program percepatan
penyelesaian tersebut dilakukan terhadap outstanding
BKPN aktif per-Juli 2010 dengan jangka waktu sampai
dengan akhir tahun 2014. Outstanding BKPN aktif per Juli
2010 yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2014
adalah sebanyak 158.508 BKPN, dengan rincian sebagai
berikut:
Untuk mewujudkan tujuan program percepatan
penyelesaian tersebut, telah disusun suatu road map
The Committee of State Claims (PUPN) is an
interdepartmental organization whose members are
named by the Minister of Finance. Assuming the
membership of PUPN are representatives of Ministry
of Finance, Attorney General, and Indonesian Police.
Meanwhile, members of the committee’s branches
spreading all over the nation, come from elements of
the Finance Ministry (DJKN’s service offices and regional
offices), Regional Government, Regional Police, and
District Attorney. The PUPN’s daily administrative tasks
are performed by DJKN.
Through PUPN/DJKN, the state claims management
is expected to be undertaken in more efficient and
effective way than in court system which has a number
of steps and takes a relatively a long time—first level
(state court), second level (appeal), and judicial review.
And in favor of the quick and effective process of state
claims management, the Act equips the Committee of
State Claims with parate eksekusi, meaning an authority
to issue decrees the legal power of which is equal to that
of judge’s decree.
Road Map for Accelerating Settlement of State Claims
Management
The height of the value of outstanding active BKPN
(case files) managed by PUPN/DJKN and institutional
transformation related to state claims that has been
started by DJKN call for an extra effort to speed up
the settlement of state claims. Since 2010, it has been
determined that the acceleration of the settlement of
active BKPN as of July 2010 which amounted to 158,508
case files would be concluded by the end of 2014. Details
of the active case files to be completed are listed below:
A roadmap to which DJKN shall refer in attaining the goal
of the acceleration program has been set out. The road
088 Laporan Tahunan | Annual Report
089Laporan Tahunan | Annual Report
BUMN/D Perbankan State/regional-owned banks
BUMN/D Non Perbankan State/regional-owned nonbanking companies
Instansi Pemerintah Pusat/Daerah State/regional Agencies
Lembaga Negara State Institutions
Jumlah Total
90.185
48.524
19.673
126
158.508
20.405.584,59
1.178.739,42
40.820.976,51
9.239,94
62.414.540,46
1
2
3
4
Penyerah Piutang Creditors
Outstanding
BKPN Case Files
Nilai (Rp juta) Values (in Rupiah)
No.
Outstanding BKPN Aktif Per Juli 2010
Active Case Files as of July 2010
Outstanding BKPN (berdasarkan berkas)
Outstanding Case Files
Grafik 1
Grafik 2
90,185
19,673126
48,524
BUMN Perbankan
State/regional-owned banks
BUMN Non Perbankan
State/regional-owned nonbanking companies
Instansi Pemerintah
State/regional Agencies
Lembaga Negara
State Institutions
BUMN Perbankan
State/regional-owned banks
BUMN Non Perbankan
State/regional-owned nonbanking companies
Instansi Pemerintah
State/regional Agencies
Lembaga Negara
State Institutions
Outstanding Nilai BKPN (dalam triliun rupiah)
Outstanding Values (in Rupiah)
0,01
40,82
1,18
20,41
yang menjadi acuan bagi DJKN. Road map Percepatan
Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun
2010-2014 tersebut sudah disesuaikan dengan area
of improvement masing-masing unit Eselon I di
Kementerian Keuangan khususnya DJKN, yang ditetapkan
pada Position Paper Arah Kementerian Keuangan Tahun
2010 – 2014.
Program Aksi di dalam road map percepatan penyelesaian
pengurusan piutang negara terdiri dari 10 program aksi
yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN, Kantor
Wilayah DJKN, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) baik secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama. Dengan program aksi tersebut
diharapkan outstanding BKPN aktif per-Juli 2010 yang
diurus oleh PUPN/DJKN dapat diselesaikan pada tahun
2014. Program aksi di dalam road map tersebut yang
menjadi tugas dan tanggung jawab KPKNL dan Kanwil
DJKN dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor SE-01/ KN/2011 tanggal 28
Januari 2011 tentang Road Map Percepatan Penyelesaian
Pengurusan Piutang Negara. Rincian 10 Program Aksi
dalam Road Map tersebut adalah sebagai berikut:
map, which spans from 2010 to 2014, has been adjusted
to the area of improvement of each echelon unit in the
Ministry of Finance, in particular DJKN, as stated in the
Ministry of Finance’s Position Paper 2010 – 2014.
The Action Program on the road map for accelerating the
settlement state claims is made up of 10 action programs
carried out by the DJKN’s Central Office, Regional Offices,
and Service Offices (KPKNL) either individually or jointly.
With the action program, it is expected that the active
BKPN as of July 2010 managed by PUPN/DJKN can be
completed in 2014. The action program in the road map,
which is part of duties and responsibilities of the service
offices and regional offices of DJKN, is set forth in Circular
of the Director-General of State Asset Management No.
SE-01/KN/2011 dated January 28, 2011 on Road Map for
Accelerating the Settlement of State Claims. Details of
the Action Program in the Road Map are as follow:
090 Laporan Tahunan | Annual Report
1.1.
091Laporan Tahunan | Annual Report
Action program conducted by KPKNL, namely :
a. Action Program 1, Case Files (BKPNs) arrangement,
as follows:
1)
2)
3)
Program aksi yang dilakukan oleh KPKNL, yaitu:
a. Program Aksi 1, Penertiban BKPN, sebagai berikut:
1)
2)
3)
Stock Opname BKPN.
Kegiatan ini sudah diselesaikan dan dilaporkan
ke Kantor Pusat DJKN pada akhir Desember
2010.
Pemetaan BKPN berdasarkan umur piutang
sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang
Negara (SP3N) diterbitkan, tahap pengurusan,
dan berdasarkan prioritas penyelesaian.
Kegiatan ini sudah diselesaikan dan
dilaporkan ke Kantor Pusat DJKN pada akhir
Desember 2010. Namun demikian, sepanjang
kegiatan pengisian/input database Program
Aplikasi SIMPLe belum selesai, maka KPKNL
harus tetap mengirimkan rekap data BKPN
berdasarkan umur piutang sejak SP3N
diterbitkan dan tahap pengurusan per-
tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Selain itu,
sebagai bahan perencanaan dan monitoring
pencapaian target PNDS dan PSBDT, KPKNL
setiap tahun membuat data BKPN yang
menjadi prioritas penyelesaian pada tahun
yang bersangkutan.
Melakukan Pencarian BKPN yang tidak
ditemukan, dengan cara:
a)
b)
c)
Case Files Inventory-Taking.
This activity has been completed and reported
to the Central Office by the end of December
2010.
Mapping the case files by their period which is
counted since the issuance of SP3N (Acceptance
Letter of State Claims Management), the stage
of the state claims management, and the
settlement priority.
This activity has been completed and reported
to the Central Office in late December 2010.
However, the SIMPLe Application Program had
not been completed at times when activities
of the updating the database was being
conducted, hence the service offices must
continue reporting the summary of BKPN data
based on the age of state claims since SP3N, the
stage of state claims management as of June
30 and December 31. In addition, as a planning
and monitoring material for target achievement
of PNDS and PSBDT, every year the service
offices must set out which case files shall be
resolved during the year.
Finding missing Case Files (BKPNs), by means
of:
a)
b)
c)
d)
meneliti keberadaan BKPN, baik yang
terdapat di gudang KPKNL maupun Kanwil
DJKN;
meneliti kembali Berita Acara Serah
Terima BKPN pada saat pemekaran Kantor
Pelayanan Pengurusan Piutang Negara
(KP3N) menjadi Kantor Pelayanan Piutang
dan Lelang Negara (KP2LN), dan KP2LN
menjadi KPKNL sehingga dapat ditelusuri
riwayat perpindahan BKPN;
melakukan rekonsiliasi data BKPN dengan
penyerah piutang, atau mendatangi secara
langsung, sehingga didapat kesamaan data
BKPN antara penyerah piutang dengan
KPKNL;
Examining the existence BKPN, located
both in the warehouse of the Regional
Offices or Service Offices;
Re-examining the Record of BKPN
Handover when the service offices
transformed from KP3N into KP2LN which
later transformed into KPKNL, to trace the
transfer of the case files;
Performing data reconciliation with the
creditors, or in-person meeting, to synch
case files data kept by the creditors and
KPKNL;
Following-up the case files recap by
summoning the debtors. And in case they
b.
c.
d.
b.
c.
d.
Action Program 2, Completing the establishment
of database on management of State Claims on
SIMPLe Application Program.
The action program was performed by recording
data on the management of state claims into
the SIMPle Application Program database. This
activity was completed in late February 2011.
Action Program 3, Revalidation of outstanding
state claims managed by the PUPN/DJKN.
The program was carried out by recalculating the
value of the state claims according to the case
files data after the stock-taking. This activity was
completed in late February 2011.
Action Program 4, Estimation of the State Claims
collection rate, which was done through:
1)
2)
Program Aksi 2, Penyelesaian Pembentukan
Database Pengurusan Piutang Negara pada
Program Aplikasi SIMPLe.
Program aksi ini dilakukan dengan cara perekaman
(entry) data pengurusan piutang negara pada
database Program Aplikasi SIMPLe. Kegiatan ini
sudah diselesaikan pada akhir Februari 2011.
Program Aksi 3, Validasi Ulang Outstanding
Piutang Negara Yang Diurus PUPN/DJKN.
Program ini dilakukan dengan cara menghitung
ulang nilai piutang negara sesuai dokumen yang
ada pada BKPN setelah dilakukan stock opname
BKPN. Kegiatan ini sudah diselesaikan pada akhir
Februari 2011.
Program Aksi 4, Estimasi Tingkat Ketertagihan
Piutang, yang dilakukan dengan cara:
1)
2)
e)
Completing data entry for state claims
collateral into SIMPLe Application Program,
which was accomplished in March 2011.
Updating data on collateral and its value to
support the state claims collection rate. This
shall be done every time data related to
collateral are changed.
Once the data on collaterals and their
estimated value can be collected, it is
expected that it would be easier for DJKN to
obtain information about the estimated value
of collectible state claims. This in turn will
d)
e)
Penyelesaian perekaman (entry) data barang
jaminan piutang negara pada Program
Aplikasi SIMPLe, yang sudah diselesaikan
pada Maret 2011.
Pemutakhiran (up dating) data barang
jaminan dan nilai barang jaminan yang dapat
mendukung tingkat ketertagihan piutang,
yang harus dilakukan setiap ada mutasi data
terkait barang jaminan.
Bila data barang jaminan berikut perkiraan
nilainya dapat terkumpul, diharapkan DJKN
akan lebih mudah mendapatkan informasi
atas dasar data rekapitulasi BKPN,
melakukan pemanggilan kepada
debitor dan selanjutnya apabila debitor
memenuhi panggilan dapat diminta untuk
menandatangani akta pengakuan utang
yang baru;
apabila diperlukan, dapat mengundang
eks. pejabat atau pegawai yang dahulu
pernah terlibat dalam proses pengurusan
piutang negara sebagai narasumber
dalam proses pencarian BKPN. Kegiatan
ini sudah diselesaikan pada akhir Februari
2011.
appear, they may be required to sign a new
deed of debt acknowledgment;
Inviting, when necessary, ex-officers or
employees who had once been involved
in the management of state claims as the
source persons in the search of missing
BKPNs. This activity was completed in late
February 2011.
092 Laporan Tahunan | Annual Report
093Laporan Tahunan | Annual Report
Good character is not formed in a week or a month. It is
created little by little, day by day. Protracted and patient effort is needed to develop
good character.
- Heraclitus -
Andi Saputra - KPKNL Serpong - Anak-anak Aceh
2.
3.
2.
3.
e.
Kanwil DJKN bertugas mengawasi pelaksanaan
program aksi percepatan penyelesaian pengurusan
piutang negara oleh KPKNL.
Program aksi yang dilakukan Kanwil DJKN dan KPKNL
adalah Program Aksi 9, Intensifikasi Pelaksanaan
Kewenangan Pemberian Keringanan Penyelesaian
Utang Debitor, yang dilaksanakan dengan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
a.
b.
Program Aksi 10, Intensifikasi Pelaksanaan
Proses/Tahap Pengurusan, Intensifikasi Asset/
Debtor Tracing.
Kegiatan yang dilakukan KPKNL sepanjang
waktu sampai selesainya program percepatan
penyelesaian pengurusan piutang negara, antara
lain:
1)
2)
Program aksi ini merupakan inti dari road map
percepatan penyelesaian pengurusan piutang
negara yang menjadi program DJKN sampai
tahun 2014 nanti.
Pemberitahuan kepada para debitor tentang
kesempatan untuk menyelesaikan utang
masing-masing dengan mendapatkan insentif
berupa keringanan.
Percepatan penyelesaian kajian atas permohonan
keringanan penyelesaian utang.
mengenai perkiraan nilai piutang negara
yang mungkin tertagih. Kondisi tersebut
memudahkan DJKN dalam membuat
perencanaan dan penyusunan prioritas
kegiatan serta pengawasan dan pengendalian
dalam implementasi atas perencanaan
tersebut.
Meningkatkan tahap pengurusan piutang
negara untuk semua BKPN sampai dengan
optimal (PSBDT).
Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka
asset/debtor tracing sebelum terbit PSBDT.
e.
DJKN Regional Office oversees the implementation
of the action program for State Claims Settlement
Acceleration executed by KPKNL.
Action program performed by the regional office and
service office is Action Program 9, Intensification of
implementation of the authority on granting the debt
relief, which was implemented through the following
activities:
a.
b.
Action Program 10, Intensifying the process/
stages of state claims management and asset/
debtor tracing.
The following activities undertaken by KPKNL
perpetually until the completion of Acceleration
of the Settlement of State Claims Management,
among other:
1)
2)
This action program is the heart of DJKN’s
Roadmap for State Claims Settlement Acceleration
2010-2014.
Putting the debtors on notice related the
opportunity to resolve their debt through
incentives in the form of debt relief.
Accelerating the completion of the study of debt
relief proposal.
The purpose of this action program is to give an
expedite the DJKN in planning and prioritizing
activities as well as monitoring and controlling
of the implementation of those plans.
Improving the management of state claims for
all case files (BKPN) up to their optimal stage
(PSBDT).
Conducting the asset/debtor tracing before
issuing PSBDT.
094 Laporan Tahunan | Annual Report
095Laporan Tahunan | Annual Report
4.
5.
4.
5.
Program Aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN
adalah sebagai berikut:
a.
b.
Program aksi yang dilakukan Kantor Pusat DJKN,
Kanwil DJKN, dan KPKNL baik secara bersama-sama
maupun pada masing-masing tingkatan:
a.
Program Actions carried out by DJKN Central Office
are as follow:
a.
b.
Action program conducted by DJKN’s Central Office,
Regional Offices, and Service Offices either jointly or
individually on each level:
Maksud dari program aksi ini adalah memberikan
kesempatan kepada para penanggung utang
(debitor) yang memenuhi syarat tertentu
untuk segera menyelesaikan utangnya dengan
mendapatkan insentif berupa keringanan, baik
keringanan jumlah utang, keringanan jangka
waktu penyelesaian utang, maupun kombinasi
dari keduanya. Diharapkan, insentif berupa
keringanan tersebut dapat menjadi pemicu
banyak penanggung utang (debitor) untuk
menyelesaikan utangnya kepada negara.
Program Aksi 5, Penyusunan Peraturan yang
Memungkinkan Penyederhanaan Proses/Tahap
Pengurusan Piutang Negara, yang dirumuskan
dalam RUU tentang Pengurusan Piutang Negara
dan Piutang Daerah. RUU tersebut dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi salah
satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas di
DPR pada tahun 2011. Diharapkan RUU tersebut
selesai dibahas di DPR dan dapat diundangkan
pada tahun 2012.
Program Aksi 10, Intensifikasi Pembinaan Kepada
Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL
Program Aksi 6, Capacity Building bagi Jurusita,
Pemeriksa dan Pengelola (analis) BKPN.
opportunity to the eligible debtors to immediately
settle their debts through incentives in the form
of relief, both in term of the amount of debt and
settlement period, or even the combination of
both. It is hoped that such incentives will trigger
many guarantors or debtors to settle their debt.
Action Program 5, Simplification of procedures
for the management of State Claims, which was
outlined in the Draft of Law on the Management
of State and Regional Claims. The bill in was
included in the National Legislation Program
(Prolegnas) and has become one of the priority bill
to be discussed in the House of Representatives
in 2011. It is expected that bill will be thoroughly
discussed in House and be enacted in 2012.
Action Program 10, Intensification guidance to
the Regional Offices and Service Offices
Action Program 6, Capacity building for the
confiscators, assessors, case analysts.
Pembahasan RUU Pengurusan
Piutang Negara dan Piutang Daerah
dengan Komisi XI DPR RI
Discussion of Bill of State Claims
and Regional Claims Management
with The House of Representatives
Commission XI
Selain program aksi di atas, terdapat beberapa upaya
lain yang dapat mempercepat penyelesaian pengurusan
piutang negara, yaitu:
1)
2)
3)
b.
kerja sama dengan penyerah piutang untuk
memasarkan barang jaminan;
kerja sama dengan BPN dalam rangka penelusuran/
pencarian barang jaminan berupa tanah yang belum/
tidak ditemukan pada waktu penyitaan, serta untuk
mencari jalan keluar terhadap penjualan melalui lelang
atas tanah yang masa berlaku hak kepemilikannya
telah habis.
kerja sama dengan DJP, Kementerian Hukum dan
HAM, serta stakeholder DJKN lainnya, khususnya
dalam pencarian informasi dan dokumen yang
dapat memberikan bukti kepada PUPN/DJKN dalam
mempercepat dan mengoptimalkan pencapaian hasil
pengurusan piutang negara.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan para petugas yang
menjadi tulang punggung dalam pengurusan
piutang negara (jurusita, pemeriksa, dan
pengelola (analis) BKPN). Kegiatan yang dilakukan
adalah melaksanakan rapat kerja pembinaan yang
juga menghadirkan narasumber dari Direktorat
Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Negeri, dan
Badan Pertanahan Nasional yang memberikan
sharing pengalaman terkait tugas kejurusitaan,
serta pengetahuan hukum pertanahan yang
terkait dengan penyitaan. Selain itu, diadakan
juga kegiatan workshop penelusuran aset
dan debitor (asset and debtor tracing) dengan
narasumber yang berasal dari instansi yang
secara intensif melakukan kegiatan penelusuran
aset dan orang seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), DJP, Bareskrim POLRI, dan PPATK.
Program Aksi 7, Koordinasi dengan penyerah
piutang khususnya BUMN/D agar menarik
pengurusan piutang negara dari PUPN/DJKN,
baik dalam rangka restrukturisasi maupun dalam
rangka penyelesaian piutang dengan mekanisme
korporasi.
In addition to the above courses of action, there are
several other efforts to expedite the completion of the
state claims management, namely:
1)
2)
3)
a.
b.
cooperation with the creditors to market the
collateral;
cooperation with the BPN in order to seek collateral
such as lands that have not been found at the time
of confiscation, and to find a way to conduct a sale
through auction for lands with ownership rights that is
no longer valid.
Cooperation with the DJP, the Ministry of Justice
and Human Rights, as well as other stakeholders,
especially in search of information and documents
that may provide evidence to PUPN/DJKN in
accelerating and optimizing the achievement of state
claims management.
This activity was intended to improve the
knowledge and skills of the personnel which
are the backbone of the management of state
claims (confiscators, inspectors, case file analyst).
The activities undertaken included carrying out
working meetings inviting source-persons from
the Directorate-General of Taxes, the District
Court, and the National Land Agency to share
their insight and job-related experience in the
field of confiscation and the related land law.
In addition, there was also a workshop on asset
and debtor tracing with speakers from agencies
intensively conducting asset-tracing activities
such as the Corruption Eradication Commission
(KPK), Directorate-General of Taxes (DJP), the
National Police Criminal Investigation Directorate
(Bareskrim), and Indonesian Financial Transaction
Reports and Analysis Center (PPATK).
Action Program 7, Coordination with the creditor
especially State/Region-Owned Enterprises,
appealing to them to withdraw the management
of state claims from the PUPN/DJKN, either
through restructuring mechanism or through
corporate mechanisms.
096 Laporan Tahunan | Annual Report
Program penyelesaian Road Map tersebut dilaksanakan
secara optimal dan dengan penuh tanggung jawab
oleh Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan khususnya
oleh KPKNL. Data pencapaian target Road Map DJKN
berdasarkan rekapitulasi laporan bulanan sampai dengan
triwulan III tahun 2012, tersaji dalam grafik di bawah ini.
Sementara itu, pencapaian target atas masing-masing
Kanwil tersaji dalam tabel di bawah ini:
097Laporan Tahunan | Annual Report
The Head Office, Regional Offices, and especially the
Service Offices of DJKN have optimally and dutifully
attained the Road Map completion program. Data
pertaining the completion target of the Road Map, based
on the summary of monthly reports until the third quarter
of 2012, presented in the chart below.
Meanwhile, the target of each Regional Office is
presented in the table below:
56,93%
151,94%
44,33%
49,60%
49,24%
107,44%
94,98%
150,21%
96,27%
73,76%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kanwil I DJKN Banda Aceh
Kanwil II DJKN Medan
Kanwil III DJKN Pekanbaru
Kanwil IV DJKN Palembang
Kanwil V DJKN B. Lampung
Kanwil VI DJKN Serang
Kanwil VII DJKN Jakarta
Kanwil VIII DJKN Bandung
Kanwil IX DJKN Semarang
Kanwil X DJKN Surabaya
2.864
3.093
2.407
2.591
1.451
2.155
14.656
8.163
5.147
4.259
1157
3335
757
912
507
1643
9878
8701
3516
2229
Kanwil/ Regional OfficeTarget s.d. / Target as of
Des 2012Realisasi s.d. / Realization as of
Sept 2012NO.
Realisasi Target Road Map Per Kanwil s.d. Triwulan III 2012
Realization of Road Map Target By Regional Office as of Third Quarter 2012
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
103,51%
2011 2012s.d triwulan I/
as of 1st quarter
Target Kumulatif/Cumulative Targets
Realisasi/Realization
23,147
23,959
24,647
28,059
32,647
36,172
40,647
40,938
2012s.d triwulan II/
as of 2nd quarter
2012s.d triwulan III/
as of 3rd quarter
113,84%
110,80%100,72%
Realisasi Target Road Map s.d. Triwulan III 2012
Realization of Road Map Target as of Third Quarter 2012
Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
77/PUU-IX/2011 tanggal 17 September 2012 berdampak
atas dihentikannya tahap pengurusan atas Berkas
Piutang Negara yang berasal dari BUMN/BUMD. Hal ini
menyebabkan pencapaian target di Triwulan IV 2012
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2012 hanya
sebesar 84,93%.
%Kanwil/ Regional OfficeTarget s.d. / Target as of
Des 2012Realisasi s.d. / Realization as of
Sept 2012NO.
11
12
13
14
15
16
17
Kanwil XI DJKN Pontianak
Kanwil XII DJKN Banjarmasin
Kanwil XIII DJKN Samarinda
Kanwil XIV DJKN Denpasar
Kanwil XV DJKN Makassar
Kanwil XVI DJKN Manado
Kanwil XVII DJKN Jayapura
Jumlah Total
1.066
786
562
1.760
2.980
2.775
567
57.282
425
496
437
2335
2427
1488
695
40.938
56,19%
88,93%
109,58%
186,97%
114,77%
75,57%
172,74%
100,72%
Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 dated
17 September 2012 requires that DJKN discontinue
the management of State Claims deriving from
state/regional-owned enterprises. This leads to the
achievement of state claims management in the fourth
quarter of 2012, and cumulatively through the end of
2012, only reached 84.93% of the target.
098 Laporan Tahunan | Annual Report
2011 2012201220122012s.d triwulan Is.d Dess .d triwulan II s.d triwulan III s.d triwulan IV
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
103,51%
23,147
23,959
24,647
28,059
32,647
36,172
40,647
40,938
57,282
48,649
113,84%
110,80%
100,72%
84,93%
2012s.d triwulan III/
as of 3rd quarter
2012s.d triwulan IV/as of 4th quarter
2012s.d triwulan III/
as of 3rd quarter
2012s.d triwulan III/
as of 3rd quarter
2011s.d Desember/
December
Target Kumulatif/Cumulative Targets
Realisasi/Realization
Realisasi Target Road Map s.d. Triwulan IV 2012
Realization of Road Map Target as of Fourth Quarter 2012
Overseas Travel Bans
In addition to performing the functions of formulating
policy and standardization, DJKN also serves the function
of preparing the review on the execution, renewal, and
revocation of overseas travel bans. Following are the
Minister of Finance’s Decrees on Overseas Travels Ban in
2011 and 2012:
1.
2.
3.
Seven Minister of Finance’s Decrees on overseas
travel bans.
The number of Minister’s Decree concerning the
extension of overseas travel ban I and II reached 25.
Number of Minister’s Decree concerning the
revocation of overseas travel bans was 8
099Laporan Tahunan | Annual Report
Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik
Indonesia
Selain menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijakan dan standardisasi, DJKN juga mempunyai
fungsi penyiapan bahan telaahan usul penetapan,
perpanjangan, dan pencabutan pencegahan bepergian
ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa
pencegahan bepergian keluar wilayah RI. Dibandingkan
dengan tahun 2011, penerbitan Surat Keputusan Menteri
Keuangan terkait dengan pencegahan dalam tahun 2012
lebih sedikit, dengan rincian sebagai berikut :
1.
2.
3.
Pencegahan/Travel Ban
Pencegahan/Travel Ban
23
7
14.251.258.324.619,90
95.961.130.644,05
275.930,82
-
-
-
2011
2012
TahunYear
JenisType
Jumlah SKNumber of
Decree
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(Rp)
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(USD)
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(JPY)
Perpanjangan/Renewal
Perpanjangan/Renewal
19
25
396.478.211.890,13
11.758.123.693.870,60
-
278.430,82
-
-
2011
2012
TahunYear
JenisType
Jumlah SKNumber of
Decree
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(Rp)
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(USD)
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(JPY)
Pencabutan/Revocation
Pencabutan/Revocation
1
8
129.508.526.947,72
96.355.442.163,42
280.930,82
278.430,82
-
-
2011
2012
TahunYear
JenisType
Jumlah SKNumber of
Decree
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(Rp)
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(USD)
Nilai Hutang/Outstanding Debt
(JPY)
SK Menteri tentang Pencegahan sebanyak 7 KMK
SK Menteri tentang Perpanjangan I dan II sebanyak
25 KMK
SK Menteri tentang Pencabutan Pencegahan 8 KMK
“Road map Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara
Tahun 2010-2014 tersebut sudah disesuaikan dengan area of
improvement masing-masing unit Eselon I di Kementerian Keuangan
khususnya DJKN, yang ditetapkan pada Position Paper Arah
Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014.”
The Performance of Management of the State Claims in 2012The result of management of state claims undertaken by
PUPN/ DJKN during the year 2012 can be described as
follows.
1. Settled State Claims (PNDS) is collected claim, either
paid in full or in installments. Cases withdrawn by
creditors in the event of restructuring, PSBDT (claims
temporary can not be collected), KPR-BTN (housing
credit) recovery also fall into this category.
As of December 2012, PNDS successfully collected
amounted to Rp1,125,35 billion, exceeding the year’s
target of Rp990 billion by 13.67 %.
The above graph shows that since 2009 the value of
PNDS has increased significantly. Actual PNDS was
obtained from the execution (auction of collateral)
and non-execution (installment/repayment of
debt, debt restructuring, and the disbursement
Capaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2012Hasil pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan
oleh PUPN/DJKN selama tahun 2012 dapat diuraikan
sebagai berikut.
1. Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)
merupakan jumlah Piutang Negara yang dapat
diselesaikan pengurusannya oleh PUPN/DJKN yang
berasal dari Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT),
Penarikan, Pengembalian KPR-BTN, Angsuran/
Penarikan/Lunas PSBDT, dan Lunas.
Sampai dengan Desember 2012, PNDS yang berhasil
dipungut adalah sebesar Rp1.125,35 miliar. Jika
dibandingkan dengan target sebesar Rp990 miliar,
maka realisasi tahun 2012 telah melampaui target
dengan persentase pencapaiannya 113,67%.
Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun
2009 nilai PNDS mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Realisasi PNDS tersebut diperoleh
dari eksekusi PNDS mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Realisasi PNDS tersebut
100 Laporan Tahunan | Annual Report
“The road map, which spans from 2010 to 2014, has been
adjusted to the area of improvement of each echelon unit in
the Ministry of Finance, in particular DJKN, as stated in the
Ministry of Finance’s Position Paper 2010 – 2014.”
2008
2009
2010
2011
2012
704.551,14
1.065.445,59
770.000,00
820.000,00
990.000,00
829.654,56
597.388,94
816.214,00
833.440,53
1.125.349,36
TahunYear
PNDS
Target/Target Realisasi/Realization
Realisasi Pencapaian Piutang Negara Dapat Diselesaikan
Settled State Claims Realization 2008-2012
(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)
2.
PNDS and BIAD target in 2012 can be achieved due to the
following:a.
101Laporan Tahunan | Annual Report
diperoleh dari eksekusi (penjualan barang jaminan)
maupun non eksekusi (angsuran/pelunasan
hutang, restrukturisasi hutang, penebusan maupun
pencairan barang jaminan) sebagaimana data yang
disampaikan oleh Kanwil selama tahun 2012.
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD
PPN)
Sampai dengan Desember 2012, BIAD PPN yang
berhasil dipungut adalah sebesar Rp96,35 miliar. Jika
dibandingkan dengan target sebesar Rp44,65 miliar,
maka realisasi tahun 2012 ini melampaui target
dengan persentase pencapaiannya sebesar 215,79%.
Kantor Pusat senantiasa melakukan monitoring
dan evaluasi kepada KPKNL melalui Kanwil untuk
mengoptimalkan upaya-upaya yang dapat dilakukan
dalam pengurusan Piutang Negara. Upaya-upaya
yang disarankan kepada KPKNL adalah dengan
melakukan pencegahan ke luar wilayah RI dan
melakukan debtor tracing serta asset tracing. Debtor
tracing dan asset tracing adalah kegiatan yang
dilakukan oleh KPKNL untuk mencari/memeriksa
debitur yang tidak diketahui keberadaannya atau
mencari aset/harta kekayaan lain yang dimiliki
debitur.
Adanya penarikan berkas oleh Penyerah Piutang
dalam rangka restrukturisasi hutang.
or redemption of collaterals). These figures were
submitted by the Regional Office for the year 2012.
Administration Fees of State Claims Management
(BIAD PPN)
As of December 2012, BIAD PPN successfully collected
amounted to Rp96.35 billion, or a 215.79% of the
targeted Rp44.65 billion.
The Central Office continually monitored and evaluated
Service Offices through Regional Offices to optimize
efforts in the management of state claims. Service
Offices were advised to impose travel bans and to
conduct asset and debtor tracing. Debtor tracing
and asset tracing are activities performed by KPKNL
to search/inspect the debtors whose existence are
not known or to seek assets/property owned by the
debtors.
A number of cases were withdrawn by the creditors
in the course of debt restructuring.
2008
2009
2010
2011
2012
42.269,00
61.550,00
67.750,00
47.000,00
44.649,35
61.473,06
46.834,35
70.260,00
74.461,05
96.355,71
TahunYear
BIAD
Target Realisasi
Realisasi Pencapaian Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN)
Realization of Administration Fees of State Claims Management 2008-2012
(Dalam Jutaan Rupiah/In Million Rupiah)
2.
Target PNDS dan Biad tahun 2012 dapat tercapai karena
beberapa hal sebagai berikut:a.
b.
Penghapusan Piutang Negara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah diatur dalam
Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2006, yang menyatakan Piutang Negara/Daerah
dapat dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak.
Penghapusan Piutang Negara dilakukan atas usul
penghapusan dari Menteri/Pimpinan lembaga kepada
Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan
Negara. Instansi/lembaga/kreditor tersebut tetap harus
melakukan penatausahaan/pembukuan Piutang Negara
yang dikelola sebagaimana mestinya.
Usul penghapusan kepada Menteri Keuangan hanya
dapat diajukan setelah pengurusan Piutang Negara oleh
PUPN dilakukan secara optimal. Piutang Negara yang
diurus PUPN tersebut dinyatakan optimal apabila telah
diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat
Ditagih (PSBDT). Penghapusan secara bersyarat belum
menghapus hak tagih negara/daerah kepada Penanggung
Hutang, penghapusan ini baru sebatas menghapuskan
Piutang Negara dari pembukuan yang dilakukan oleh
instansi pemerintah. Sedangkan penghapusan Piutang
Negara secara mutlak (menghapuskan hak tagih dan
pembukuan) dapat diajukan paling cepat setelah lewat
waktu 2 (dua) tahun dari penetapan penghapusan
Piutang Negara secara bersyarat.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
telah diatur mengenai wewenang pejabat untuk
menetapkan keputusan penghapusan Piutang Negara
secara bersyarat yaitu:
a.
b.
c.
Written-Off State Claims
Government Regulation Number 14 of 2005 concerning
the State Claims Write-off Procedures as amanded by
Goverment Regulation Number 33 of 2006 stipulated that
state/regional claims can be written-off conditionally or
unconditionally.
The write-off of state claims is begun when a Minister/
Head of Agency submits a letter to Minister of Finance,
through the Director-General of State Asset Management,
requesting for the write-off of state claims. After the
write-off, however, the ministry/agency is still required
to keep a record or administration of the state claims.
A request for write-off can only be submitted after
Committee of State Claims issues a letter stating that the
claim is “temporary can not be collected” (PSBDT), a sign
that the management of state claim has been conducted
optimally. A conditional write-off does not remove the
state/regional government’s right to collect the debt.
An unconditional write-off can only be requested after
a period of two years has elapsed from the date of its
conditional write-off.
Government Regulation Number 14 of 2005 regulates the
amount of debt and the level of authority under which a
conditional write-off is:
a.
b.
c.
b.
Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per-
penanggung hutang;
Presiden untuk jumlah lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) per penanggung hutang; dan
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) per-penanggung hutang.
Up to Rp 10,000,000,000 (ten billion) per debtor,
the conditional write-off is under the Minister of
Finance’s authority;
Between Rp 10,000,000,000 (ten billion) and Rp
100,000,000,000 (a hundred billion) per debtor is
under the President’s authority; and
More than Rp 100,000,000,000.00 (a hundred
billion) per debtor is under the President with the
agreement from the House of Representative’s (DPR)
authority.
102 Laporan Tahunan | Annual Report
In case the state claims are valued in foreign currency, the
monetary value of state claims to be written off pursuant
to above conditions is calculated using the average BI
rate on three days before the date of the Minister/Head
of agency’s request.
Minister of Finance’s Regulation Number 31/
PMK.06/2005 regarding the write-off procedure of
State/Regional Claims and State/Regional Enterprise
Claims, stipulates that Minister/Head of Agency may
submit a write-off proposal with attached list of debtors
and their copy of PSBDT, including the following details
of;
a.
b.
As for unconditional write-off, the proposal must be
submitted two years after the conditional write-off
approval, and it must be equipped with information on the
debtor and letter from relevant officers stating that debtor
is unable to pay his/her debt.
Until 2012, DJKN has received 14 requests for conditional
write-off submitted by the Ministry of Forestry. Five of the
14 requests have been approved through the Ministry of
Finance’s Decrees, two requests were approved but will not
effective until the debtors meet the write-off requirement,
while the remaining seven are put on hold until the Ministry
of Forestry meet the requirement. Details of conditional
write-off during 2012 are presented below in the table.
Dalam hal Piutang Negara dinyatakan dalam satuan
mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara
bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai Piutang
Negara dengan kurs rata-rata Bank Indonesia yang
berlaku pada tiga hari sebelum tanggal surat pengajuan
usul penghapusan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/
PMK.06/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah dan Perusahaan Negara/ Daerah,
pengajuan usul penghapusan secara bersyarat dapat
dilakukan oleh Pimpinan K/L dengan menyampaikan
surat usul penghapusan piutang dengan melampirkan;
a.
b.
Sedangkan dalam pengajuan usul penghapusan Piutang
Negara secara mutlak dapat dilakukan setelah lewat waktu
dua tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat
dengan menyampaikan daftar nominatif Penanggung
Hutang, surat penetapan penghapusan secara bersyarat,
dan surat keterangan dari aparat/pejabat bahwa
Penanggung Hutang tidak dapat/mampu menyelesaikan
sisa kewajibannya karena alasan yang sah.
Sampai dengan tahun 2012, DJKN telah menerima 14 surat
permohonan penghapusan piutang negara bersyarat dari
Kementerian Kehutanan, namun dari 14 surat permohonan
tersebut, 5 telah selesai diterbitkan Surat Keputusan (SK)
dari Menteri Keuangan, 2 sudah diterbitkan SK namun
masih terdapat Penanggung Hutang (PH) yang belum
memenuhi syarat, sedangkan 7 lainnya masih diperlukan
kelengkapan persyaratan kepada Kementerian Kehutanan.
Daftar rincian penghapusan piutang negara bersyarat
dapat dilihat pada tabel berikut.
103Laporan Tahunan | Annual Report
daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
lembar surat PSBDT masing-masing Penanggung
Hutang;
Debtor’s ability to pay
The availability and condition of the collateral and/or
other relevant information.
Great dancers are not great because of their
technique, they are great because of their
passion.
- Martha Graham -
Fajri Andari - Sekretariat DJKN - Performa Maksimal Demi Recehan
105Laporan Tahunan | Annual Report
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sekjen Kemhut
S.604/Menhut-II/Keu/10
tgl. 12-11-2010
Sekjen Kemhut
S.597/Menhut-II/Keu/10
tgl. 10-11-2010
Sekjen Kemhut
S.9/Menhut-II/Keu/2011
tgl. 26-8-2011
Sekjen Kemhut
S.540/Menhut-II/Keu/11
tgl. 26-8-2011
Sekjen Kemhut
S.333/Menhut-II/Keu/11
tgl. 19-5-2011
Sekjen Kemhut
S.339/Menhut-II/Keu/11
tgl. 23-5-2011
Sekjen Kemhut
S.727/Menhut-II/Keu/11
tgl. 30-11-2011
Sekjen Kemhut
S.1283/Menhut-II/Keu/11
tgl. 9-12-2011
Sekjen Kemhut
S.276/Menhut-II/Keu/12
tgl. 16-4-2012
Rp807.276.922,45
USD.660.967.84
Rp100.945.439,11
USD.47,905.35
Rp961.763.400,96
USD.15,208.74
(30 PH)
Rp14.345.678.908,54
USD.654.402.58
Rp8.586.741,00
USD.17,555.89
Rp7.440.699.589,86
USD.1.153.685,35
Rp88.262.015,16
USD.37,787.20
(Nilai 15 PH)
Rp496.901.971,94
USD.165,729.70
Rp28.605.806,28
USD.1,969.69
-
No. 209/KMK.06/2011
Tgl. 23 Juni 2011
No. 176/KMK.06/2011
Tgl.13 Juni 2011
-
-
-
No. 191/KMK.06/2012
Tgl.5 Juni 2012
No.189/KMK.06/2012
Tgl.5 Juni 2012
No.291/KMK.06/2012
Tgl.23 Agustus 2012
Masih memerlukan
penelusuran utk
mengetahui keberadaan &
kemampuan PH
Selesai
30 PH memenuhi syarat
(selesai)
1 PH blm memenuhi syarat
Minta kelengkapan ke
Sekjen Kemhut dengan
surat No.S-1/KN.4/2012
tgl. 3 Januari 2012
Minta kelengkapan
ke Sekjen Kemhut
dengan surat No.S-175/
KN.4/2011 tgl 27 Juli 2011
Minta kelengkapan ke
Sekjen Kemhut dengan
suratNo.S-175/KN.4/2011
tgl 27 Juli 2011
15 PH memenuhi syarat
(selesai)
3 PH dimintakan
kelengkapan ke Sekjen
Kemhut dengan surat No.
S-584/ KN.4/2012
tgl 16-1-2012
Selesai
Selesai
Nilai usulan penghapusan piutang
Yang sudah terbit SK/ sudah di Menkeu/DJ
Yang belum / kurang kelengkapan
Asal Surat,No, & Tanggal
NO.
Penghapusan Piutang Negara bersyarat /
Conditional Write-Off Per-Desember 2012
Penghapusan Piutang Negara bersyarat /
Conditional Write-Off Per-Desember 2012
106 Laporan Tahunan | Annual Report
10
11
12
13
14
Sekjen Kemhut
S.527/Menhut-II/Keu/12
tgl. 19-8-2012
Sekjen Kemhut
S.411/Menhut-II/Keu/12
tgl. 5-6-2012
Sekjen Kemhut
S.381/Menhut-II/Keu/12
tgl. 21-5-2012
Sekjen Kemhut
S.134/Menhut-II/Keu/12
tgl. 14-3-2012
Sekjen Kemhut
S.1057/II-Keu/2012
tgl. 18-12-2012
Rp94.172.877,77
USD.125,688.08
Rp5.855.863,40
USD.47,905.35
Rp67.810.992
USD.736.48
(Nilai 8 PH)
Rp283.027.553,00
Rp143.982.308,00
USD.97,559.30
Rp2.401.999.492,00
USD.639,849.89
No. 190/KMK.06/2012
Tgl. 5 Juni 2012
ND-280/KN/2012
Tgl. 29 Agustus 2012
ND-277/KN/2012
Tgl. 28 Agustus 2012
No. 348/KMK.06/2012
Tgl. 22 Oktober 2012
-
Selesai
Ke Menkeu
2 PPH minta kelengkapan
ke KPKNL Makassar
No.S-585/KN.4/12
tanggal 7 Agustus 2012
Selesai
Masih perlu dilakukan
penelitian atas
kelengkapan persyaratan
Nilai usulan penghapusan piutang
Yang sudah terbit SK/ sudah di Menkeu/DJ
Yang belum / kurang kelengkapan
Asal Surat,No, & Tanggal
NO.
Wiji Yudhiharso - KPKNL Gorontalo - The Bidders
PERKEMBANGAN PELAYANAN LELANG
DEVELOPMENTS IN AUCTION
“Think globally, act locally.”
- Akio Morita -
co-founder of Sony
109Laporan Tahunan | Annual Report
Lelang merupakan bentuk penjualan barang secara
terbuka untuk umum dengan penawaran harga
secara tertulis dan/atau lisan yang dilakukan semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi
yang didahului dengan pengumuman lelang. Transaksi
penjualan barang melalui lelang memiliki beberapa
keunggulan, antara lain:
1.
2.
3.
4.
Guna menampung tuntutan masyarakat yang semakin
dinamis, dalam perkembangannya lelang tidak hanya
menjalankan perannya sebagai media transaksi jual-beli
barang, namun berkembang dan memiliki fungsi strategis
yang dipisahkan menjadi fungsi publik dan fungsi privat.
Ketika lelang digunakan sebagai bentuk sarana untuk
mendukung penegakan hukum (law enforcement), maka
hal tersebut merupakan fungsi publik dari pelaksanaan
lelang. Sedangkan, fungsi privat terwujud pada saat
lelang digunakan oleh perorangan ataupun badan hukum
swasta. Dengan demikian, lelang juga mempunyai andil
dalam memperlancar arus lalu lintas perekonomian
negara. Selain kedua fungsi tersebut, lelang juga
memiliki fungsi budgeter, karena dalam pelaksanaan
lelang, negara mendapatkan penerimaan berupa bea
lelang, PPh dan BPHTB.
A.
Auction is a public sale of goods with increased or
decreased bid, written or orally, to reach the highest price
with auction advertisement/ announcement prior to the
auction. This method of sale has several advantages,
among others:
1.
2.
3.
4.
In its development, to accommodate the demands of an
increasingly dynamic society, not only did action exercise
its role as medium for transactions of goods, it also
developed and played a strategic function which can be
separated into public functions and private functions.
When auction is used as a means to support a form
of law enforcement, then it serves its public function.
Meanwhile, its private function is realized when auction
is used by individuals or private legal entities, proving
that auction also contributes to the smooth flow of
state economy. In addition to these two functions, the
auction also has a budgetary function, as we know,
auction generates state income in the form of auction
fee, income tax, and BPHTB (duties on transfer of land/
building rights).
A.
objektif, lelang dilakukan di hadapan umum dan peserta
memiliki hak dan kewajiban yang jelas;
kompetitif, lelang dilakukan di hadapan umum yang
diharapkan dapat menciptakan atmosfer persaingan
yang ketat sehingga dapat terbentuk harga yang
kompetitif;
built in control, lelang dilakukan di bawah pengawasan
umum; dan
autentik, terdapatnya risalah lelang sebagai bukti
autentik terhadap transaksi jual-beli melalui lelang.
Perkembangan LelangPerkembangan pelaksanaan lelang dalam kurun
waktu lima tahun terakhir sangat menggembirakan.
Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok
lelang dan bea lelang selama tahun 2008 hingga
2012 terus menunjukkan tren meningkat. Realisasi
pokok lelang selalu mengalami kenaikan sejak tahun
2008.
Objective, performed in public with each participant
has the same rights and obligations;
Competitive, performed in public, attended by at
least one bidder, to whom the auctioneer will offer
the auctioned goods by increasing or decreasing the
price;
Built in controls, the auction is done under public
observation; and
Authentic, by providing auction deeds for an authentic
sales document..
Auction and Its AdvancementAuction has been enjoying an encouraging growth
for the last five years, in which the value recorded
by auction price and auction fee during the period of
2008 to 2012 has shown an increasing trend.
Berdasarkan grafik ini, pencapaian pokok lelang
terlihat memiliki tren yang meningkat pula. Pokok
lelang yang terjadi pada tahun 2012 meningkat
hingga 2,16 kali dibandingkan dengan pokok
lelang yang terjadi pada tahun 2008. Selama
tahun 2012, pencapaian hasil pelaksanaan lelang
berupa pokok lelang secara keseluruhan sangat
memuaskan. Pencapaian yang amat memuaskan
ini dapat kita lihat rinciannya pada tabel berikut.
The realization of the auction price had been
exhibiting an increasing trend. Auction price
in 2012 was 2.16 times higher compared to the
auction price in 2008. During the year 2012, the
result of auction in term of overall auction price
was remarkable. We can see the details of this
very satisfying result in the following table.
Pencapaian Pokok Lelang Tahun / Realization of Auction Price 2008-2012
(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
02008 2009 2010 2011 2012
4.297.612
5.150.988
6.796.8067.489.300
9.277.123
Target dan Realisasi Pokok Lelang Per-Kanwil Tahun 2012
Target and Realization of Auction Price by Regional Office 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kanwil I Banda Aceh
Kanwil II Medan
Kanwil III Pekanbaru
Kanwil IV Palembang
Kanwil V Bandar Lampung
Kanwil VI Serang
Kanwil VII Jakarta
Kanwil VIII Bandung
Kanwil IX Semarang
6,160,000,000
166,616,062,342
169,237,219,149
81,094,360,477
45,861,713,497
187,107,169,314
2,005,362,037,802
504,275,336,389
331,089,188,343
13,578,213,450
234,168,243,750
244,048,982,124
335,607,167,648
107,013,589,877
655,001,960,566
3,772,000,199,496
1,329,752,802,794
707,414,149,650
220.43%
140.54%
144.21%
413.85%
233.34%
350.07%
188.10%
263.70%
213.66%
Kantor WilayahRegional Office Target
RealisasiRealization
% Pencapaian Achivement
NO.
10
11
12
13
14
15
16
17
Kanwil X Surabaya
Kanwi XI Pontianak
Kanwil XII Banjarmasin
Kanwil XIII Samarinda
Kanwil XIV Denpasar
Kanwil XV Makassar
Kanwil XVI Manado
Kanwil XVII Jayapura
Jumlah/Total
481,966,624,447
13,172,942,263
88,056,832,210
94,483,592,642
132,623,503,813
82,480,892,608
64,598,146,261
22,731,946,471
4,476,917,568,028
901,543,404,053
53,666,608,900
166,847,188,450
263,620,350,129
91,272,353,289
220,916,969,030
158,500,530,368
22,170,443,100
9,277,123,156,674
187.06%
407.40%
189.48%
279.01%
68.82%
267.84%
245.36%
97.53%
207.22%
110 Laporan Tahunan | Annual Report
111Laporan Tahunan | Annual Report
Dari tabel dapat kita lihat Kanwil IV Palembang
memperoleh capaian tertinggi, yaitu 413.85%.
Namun, dari segi nilai, Kanwil yang berhasil
memperoleh pokok lelang tertinggi adalah
Kanwil VII DJKN Jakarta yaitu sebesar lebih dari
Rp3,77 triliun atau sebesar 188,10% dari target.
Sedangkan persentase tingkat capaian terendah
ada pada Kanwil XIV Denpasar, yaitu sebesar
68,82%. Secara keseluruhan tingkat capaian
hasil pokok lelang adalah sebesar 207,22%.
Selain itu, pemungutan penerimaan negara
dalam bentuk PNBP berupa Bea Lelang sebagai
pelaksanaan fungsi budgeter dari lelang juga
mengalami peningkatan yang cukup signifikan
selama periode tahun 2008-2012. Hal ini dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.
Regional Office IV Palembang obtained the highest
achievement, which was 413.85%. However, in
terms of value, it was Regional Office VII Jakarta
that achieved the highest auction price with more
than Rp3.77 trillion or equal to 188.10% of the
target. And the lowest-achiever was Regional
XIV Denpasar, which reached merely 68.82% of
the target. Meanwhile, the overall achievement
level of the auction price results amounted to
207.22%.
In addition, non-tax state revenue in the form
of auction fee as an implementation auctions’s
budgetary functions also experienced a significant
increase during the period 2008-2012. This can
be seen in the chart below.
2008 2009 2010 2011 2012
57.35166.258
83.836
102.800
132.755
Pencapaian Bea Lelang Tahun / Achievement in Auction Fee 2008-2012
(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
“Realisasi hasil pelaksanaan lelang berupa pokok lelang
dan bea lelang selama tahun 2008 hingga 2012 terus
menunjukkan tren meningkat.”
Dalam grafik menunjukkan tren yang meningkat
atas pencapaian Bea Lelang. Bea Lelang yang
diperoleh pada tahun 2012 meningkat hingga 2,31
kali jika dibandingkan dengan Bea Lelang yang
diperoleh pada tahun 2008. Rincian Bea Lelang
per-Kanwil Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
The following graph shows the trend of rising
attainment of Auction Fee. Auction Fee earned
in 2012 increased 2.31 times compared to that of
then previous year. The details of Auction Fee by
Regional Office inn the year 2012 can be seen in
the chart below.
Target dan Realisasi Bea Lelang Per-Kanwil Tahun 2012
Target and Realization of Auction Fee by Regional Office in 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kanwil I Banda Aceh
Kanwil II Medan
Kanwil III Pekanbaru
Kanwil IV Palembang
Kanwil V Bandar Lampung
Kanwil VI Serang
Kanwil VII Jakarta
Kanwil VIII Bandung
Kanwil IX Semarang
Kanwil X Surabaya
Kanwi XI Pontianak
Kanwil XII Banjarmasin
Kanwil XIII Samarinda
Kanwil XIV Denpasar
Kanwil XV Makassar
Kanwil XVI Manado
Kanwil XVII Jayapura
TOTAL
120,004,316
1,666,160,623
1,692,372,191
810,943,605
458,617,135
1,871,071,693
12,056,428,421
7,087,186,795
4,093,753,602
6,302,906,300
104,640,309
522,974,548
672,284,998
2,239,140,288
1,039,621,185
810,952,832
277,117,159
41,826,176,000
514,222,627
5,921,523,920
3,414,207,184
2,594,508,785
1,881,985,618
10,766,886,483
33,614,910,685
27,124,252,913
13,508,408,980
12,167,505,098
1,131,681,960
2,660,566,856
3,642,519,146
2,512,843,371
5,916,195,367
4,383,885,210
999,043,957
132,755,148,160
428.50%
355.40%
201.74%
319.94%
410.36%
575.44%
278.81%
382.72%
329.98%
193.05%
1081.50%
508.74%
541.81%
112.22%
569.07%
540.58%
360.51%
317.40%
Kantor WilayahRegional Office
Target RealisasiRealization
% PencapaianAchivement
NO.
“The value recorded by auction price and auction fee during
the period of 2008 to 2012 has shown an increasing trend. “
112 Laporan Tahunan | Annual Report
113Laporan Tahunan | Annual Report
Tahun 2012, PNBP dari bea lelang dengan target
sebesar Rp41,826,176,000,00 dapat terealisasi
sebesar Rp132.755.148.160,00 atau sebesar
317,40%. Dari segi frekuensi lelang, pencapaian
realisasi frekuensi lelang untuk tahun 2012 adalah
sebanyak 38.392 kali, atau sebesar 174,51% dari
target sebanyak 22.000 kali.
Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui
bahwa pencapaian frekuensi lelang menunjukkan
tren semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada
pelaksanaan lelang tahun 2012 meningkat hingga
2,5 kali jika dibandingkan dengan pelaksanaan
lelang pada tahun 2008. Sedangkan capaian
realisasi frekuensi lelang per-Kanwil pada tahun
2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
In 2012, the realization of non-tax revenues from
Auction Fee reaches Rp132.755.148.160,00, a
317.40% of the targeted Rp41,826,176,000,00. In
terms of auctions frequency, a number of 38.392
auctions were held during 2012, or 174.51% of the
targeted 22,000 times.
There was a rising trend in the frequency of auction
which can be seen from the number of auction held
in 2012 which increased by 2.5 times compared with
that in 2008. The achievements of the realization
of the auction frequency by Regional Office in 2012
can be seen in the table below.
Target dan Realisasi Frekuensi Lelang Per-Kanwil Tahun 2012
Target and Realization of Auction Frequency by Regional Office 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kanwil I Banda Aceh
Kanwil II Medan
Kanwil III Pekanbaru
Kanwil IV Palembang
Kanwil V Bandar Lampung
Kanwil VI Serang
Kanwil VII Jakarta
Kanwil VIII Bandung
Kanwil IX Semarang
Kanwil X Surabaya
245
997
1.273
649
674
1.901
1.600
3.329
3.388
3.169
578
1.972
2.169
1.344
1.048
1.366
2.200
6.218
6.696
6.556
235,92
197,79
170,38
207.09
155,49
71,86
137,50
186,78
197,64
206,88
Kantor WilayahRegional Office
Target RealisasiRealization
% Pencapaian Achivement
NO.
2008 2009 2010 2011 2012
15,346
20,668
27,595
35,68038,39240.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
0
Pencapaian Frekuensi Pelaksanaan Lelang
Achievement in Auction Frequency 2008 - 2012
B.B. Pencapaian Hasil Lelang
Pencapaian hasil lelang berupa frekuensi pelaksanaan
lelang, pokok lelang, dan bea lelang untuk tahun 2012
(termasuk lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat
Lelang Kelas II), disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa
hasil lelang (termasuk hasil lelang yang dilaksanakan
oleh Pejabat Lelang Kelas II), telah melampaui target
yang ditetapkan. Prestasi atas perolehan hasil lelang
tersebut dapat tercapai karena beberapa success
factor berikut ini:
1.
Auction ResultsThe results of the auction held during the year 2012
in the form of auction frequency, auction price, and
auction fee (including auctions conducted by thte
Class II Auctioneer), are presented below in the table:
From the table above we notice that the auction
results (including the results of auctions conducted
by the Class II Auctioneer), have exceeded the target
set. This achievement was possible due to the
following success factors:
1.
11
12
13
14
15
16
17
Kanwi XI Pontianak
Kanwil XII Banjarmasin
Kanwil XIII Samarinda
Kanwil XIV Denpasar
Kanwil XV Makassar
Kanwil XVI Manado
Kanwil XVII Jayapura
TOTAL
459
697
634
1.106
946
768
165
22.000
450
1.137
937
1.159
2.528
1.688
346
38.392
98,04
163,13
147,79
104,79
267,23
219,79
209,70
174,51
Kantor Wilayah Target Realisasi % Pencapaian NO.
Pelaksanaan kegiatan penggalian potensi lelang
yang dilakukan oleh Direktorat Lelang, Kanwil
DJKN maupun KPKNL kepada Kementerian
Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/
BUMD, Perbankan, maupun masyarakat dan
stakeholders lainnya secara intensif dan
berkesinambungan.
Upaya penggalian potensi lelang yang dilakukan
selama tahun 2012, meliputi kunjungan langsung,
iklan layanan masyarakat, auction on clinic,
penyuluhan, seminar dan workshop, serta
kegiatan lainnya. Upaya penggalian potensi
lelang yang dilakukan secara intensif dan
The intensive and continuous auction potency
assessment targeting the Ministries/Agencies,
auction service users, as well as community and
other stakeholders, which was conducted by the
Directorate of Auction, Regional Offices, and
Service Offices.
The efforts include improving the quality of
auction services, visits, public service ads, auction
on clinic, counseling, seminars and workshops,
and other activities. These efforts generated a
maximum result in the form of positive growth of
the trend in auction results realization.
Frekuensi lelang
Pokok lelang
Bea lelang
1
2
3
22.000 frekuensi
4.476.917.568.028
41.826.176.000
38.392 frekuensi
9.277.123.156.674
132.755.148.158
175%
207%
317%
UraianCommentary
No. TargetRealisasi
RealizationPersentasePercentage
Pencapaian Hasil Lelang Tahun 2012
Auction Results Year 2012
114 Laporan Tahunan | Annual Report
C.C.
115Laporan Tahunan | Annual Report
2.
3.
4.
Perkembangan Kinerja Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas IIBalai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II merupakan
pihak yang turut memberikan sumbangsih dalam
mengembangkan lelang sebagai transaksi jual
beli yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Balai
There were some auctions which sold items at
very high prices.
Monitoring and evaluation of auction service.
These activities were conducted by the Central
Office and the Regional Offices in order to
support continuous improvement. Monitoring
was performed either directly (through the
review of the auction) or indirectly (through an
appeal, censure, instruction, and reporting on
the implementation of the auction). Meanwhile,
the evaluation carried out in a sustainable
manner by accommodating input gained during
the dissemination of auction policy before being
accommodated to become auction provision.
Optimal effort by the Directorate of Auction to
improve the performance of Class I Auctioneers,
Class II Auctioneers, DJKN’s employees, and
auction houses through capacity building,
seminars, and workshops in the field of auction.
2.
3.
4.
The Performance of Auction Houses and Class II AuctioneerAuction Houses and Class II Auctioneers are parties
that contribute to the advancement of auction as a
medium transactions on which the public can rely.
Auction Houses participate in providing pre and
berkesinambungan tersebut memberikan hasil
yang maksimal berupa pertumbuhan positif atas
tren realisasi hasil lelang.
Terdapat beberapa obyek lelang yang laku
dilelang dengan harga yang sangat tinggi (lelang
booming).
Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang
dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kanwil atas
pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka
menunjang continuous improvement.
Kegiatan monitoring dilakukan baik secara
langsung (melalui peninjauan pelaksanaan
lelang) maupun secara tidak langsung (melalui
himbauan, teguran, petunjuk, dan pelaporan
atas pelaksanaan lelang). Sedangkan, kegiatan
evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan
menampung masukan melalui sosialisasi ataupun
diseminasi kebijakan lelang yang diakomodasi ke
dalam ketentuan lelang.
Upaya yang optimal dari DJKN cq. Direktorat
Lelang untuk meningkatkan kualitas kinerja
Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas
II, pegawai DJKN, dan Balai Lelang melalui
penyelenggaraan capacity building, seminar dan
workshop di bidang lelang.
Pray
udi U
tom
o -
KPKN
L M
akas
sar
- Iro
nic
after auction services to both seller or buyers. The
development of auction house performance in the
past five years are presented in the following graph.
The graph exhibits that in the past five years, auction
exercised a positive performance, demonstrated
by the achievement of the auction frequency of
2.9 times compared to 2008. Similarly, within the
last five year, the development of the frequency of
auctions conducted by the Class II Auctioneers—a
private auctioneers authorized to carry out non-
execution voluntary auctions—was also encouraging,
as presented in the following graph.
The frequency of the auction conducted by the Class
II Auctioneers continues to increase. This trend can
not be separated from the monitoring and evaluation
Lelang turut serta dalam memberikan jasa pralelang
dan pascalelang kepada penjual dan/atau pembeli
lelang. Perkembangan kinerja Balai Lelang dalam
kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam
grafik berikut ini.
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa
dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Balai Lelang
menunjukkan performa yang positif, ditunjukkan
dengan pencapaian frekuensi lelang sebesar 2,9
kali dibandingkan tahun 2008. Sementara itu,
perkembangan frekuensi lelang yang dilaksanakan
oleh Pejabat Lelang Kelas II yang merupakan
Pejabat Lelang Swasta yang diberi wewenang untuk
melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela dalam
kurun waktu lima tahun terakhir, disajikan dalam
grafik berikut ini.
Berdasarkan grafik di atas, frekuensi pelaksanaan
lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II
terus mengalami kenaikan. Performa positif hasil
1200
1000
800
600
400
200
02008 2009 2010 2011 2012
357
610
912 9021024
Tren Frekuensi Lelang atas Permohonan Balai Lelang
Trend in Auction Frequency Requested by Auction Houses 2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
252368
440482
543
Tren Frekuensi Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II
Trend in Auction Frequency Conducted by Class II Auctioneers 2008 - 2012
600
500
400
300
200
100
0
116 Laporan Tahunan | Annual Report
D. D.
effort conducted by the Directorate Auction in
conjunction with the regional offices over the Auction
Houses and Class II Auctioneers.
Continuous Improvement within the Directorate of AuctionIn an effort to improve its performance and its service
to the people, DJKN through the Directorate of Auction
continuously performs the following strategic steps.
1.
lelang pada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas
II tersebut tidak lepas dari upaya-upaya monitoring
dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Lelang
bersama dengan Kanwil.
Continuous Improvement pada DJKN c.q. Direktorat LelangSebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, DJKN
c.q. Direktorat Lelang secara berkesinambungan
melakukan beberapa langkah strategis berikut ini.
1. Penyusunan, penyempurnaan dan harmonisasi
peraturan di bidang lelang.
Seiring dengan semakin dinamisnya kebutuhan
masyarakat, Direktorat Lelang secara
berkesinambungan berusaha untuk mengikuti
perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap
pelaksanaan lelang, salah satunya melalui
penyusunan peraturan. Pada tahun 2012,
Direktorat Lelang telah menyelesaikan beberapa
rumusan peraturan, antara lain:
a)
b)
Preparation, improvement, and harmonization of
regulations in the field of auction.
Along with the dynamic needs of the community,
the Directorate of Auction continuously strives to
make efforts to keep up with public demand for
the auction, one of them through the drafting of
regulations. In 2012 , the Directorate of Auction
has completed several formulations of auction
regulation, among others:
a)
b)
c)
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Nomor PER-02/KN/2012 tanggal 19 Maret
2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah
Lelang oleh KPKNL;
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Nomor PER-03/KN/2012 tanggal 1 Juni 2012
tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang
oleh Pejabat Lelang Kelas II;
Director-General of State Asset Management’s
Regulation Number PER-02/KN/2012 dated
March 19, 2012 on the Issuance of the Auction
Minutes Excerpt by KPKNL;
Director-General of State Asset Management’s
Regulation Number PER-03/KN/2012 dated
June 1, 2012 the Issuance of the Auction Minutes
Excerpt by Class II Auctioneer;
Draft of RPMK on Implementation of “Know
your Customer” Principle for Auction House;
Peningkatan Soft Competence Penyelenggara Lelang melalui Pelaksanaan Capacity Building
Organizing capacity building for Auctioneers and Auction Houses to raise soft competence
117Laporan Tahunan | Annual Report
2.
d)
e)
Organizing capacity building for Class I and
Class II Auctioneers and Auction Houses to raise
the auctioneers’ soft competence in providing
optimum services to their service users:
a.
2.
c)
d)
e)
Guna meningkatkan soft competence
penyelenggara lelang dalam memberikan
performa pelayanan lelang yang optimal,
Direktorat Lelang telah menyelenggarakan
kegiatan capacity building bagi:
a.
Draft RPMK on Class II Auctioneer; and
Draft RPMK on Auction House.
Class I Auctioneer.
In these activities, the Directorate of Auctions
invited competent resource-persons from,
among others, the National Land Agency,
Draf RPMK tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang;
Draf RPMK tentang Pejabat Lelang Kelas II;
dan
Draf RPMK tentang Balai Lelang.
Pejabat Lelang Kelas I.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,
Direktorat Lelang menghadirkan narasumber-
narasumber yang kompeten di bidangnya,
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lelang / Auction Policy Dissemination
Seleksi Wawancara dan Suasana Ujian Tertulis Pejabat Lelang kelas II
The Interview and Written Exam during Class II Auctioneer Selection
118 Laporan Tahunan | Annual Report
3.
4.
119Laporan Tahunan | Annual Report
b.
Pada tahun 2012, Direktorat Lelang telah
melaksanakan tes penerimaan Pejabat Lelang
Kelas II. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya
pemerataan distribusi Pejabat Lelang Kelas II,
karena terdapat beberapa wilayah kerja yang
masih membutuhkan penambahan Pejabat
Lelang Kelas II seiring dengan tingginya potensi
lelang sukarela pada wilayah kerja tersebut.
Dengan adanya pemerataan distribusi Pejabat
Lelang Kelas II tersebut, diharapkan mampu
meningkatkan perolehan hasil lelang sukarela.
Pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai
bentuk marketing atas pelayanan lelang, guna
mewujudkan sales means auction. Kegiatan
dimaksud antara lain melalui penyelenggaraan
auction on clinic di beberapa event pameran di
antara lain berasal dari Badan Pertanahan
Nasional, Kepolisian RI, mantan Hakim Agung
(Ahli kepailitan), PPATK, KPK, Vrije Universiteit
Amsterdam, dan Direktorat Teknis lainnya di
lingkungan DJKN.
Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang.
Dalam kegiatan tersebut, DJKN c.q. Direktorat
Lelang memberikan sosialisasi kebijakan
lelang dan penghargaan kepada 5 besar
Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang
memiliki kinerja terbaik.
3.
4.
b.
In 2012, the Directorate of Auction conducted a
recruitment tests for Class II Auctioneer. This was
undertaken in an effort equitable distribution of
Class II Auctioneers, since there are still some
areas in need of more auctioneers along with the
high potential of voluntary auction in the areas.
Equitable distribution of Class II Officers Auction
is expected to boost the result of voluntary
auction results.
Some activities were held as a form of marketing
for the auction service, promoting “sales means
auction”. They were auction on a clinic in various
exhibition events in Jakarta as well as public
the National Police, Supreme Court (former
judge, a bankruptcy expert), PPATK, KPK, Vrije
Universiteit Amsterdam, and other Technical
DIrectorate in the DJKN.
Class II Auctioneers and Auction Houses
In these activities, DJKN c.q. Directorate
of Auctions delivered auction policy
dissemination and presented award to the
top five Class II Auctioneers and the Auction
Houses with the best performance.
Penggalian Potensi Lelang melalui Kegiatan Auction on Clinic
Auction on Clinic In search of Potential Auction
5.
Jakarta, serta melalui penayangan iklan layanan
masyarakat tentang lelang melalui baliho, media
cetak, maupun media elektronik.
Pelaksanaan program pembaharuan di bidang
lelang.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
layanan, Direktorat Lelang melaksanakan
program pembaharuan di bidang lelang yang
meliputi beberapa kegiatan, antara lain:
a.
b.
c.
d.
service ads about the auction through billboards,
print media, and electronic media.
Implementing innovations in the field of auction:
a.
b.
c.
d.
Risalah Lelang / Security Paper
Styling, menghadirkan ciri khas bagi Pejabat
Lelang.
Securing, meningkatkan kualitas layanan dari
sisi keamanan risalah lelang.
Simplifying, menyederhanakan business
process maupun output atas pelaksanaan
lelang, seperti penyederhanaan muatan
risalah lelang, laporan lelang, serta Standard
Operating Procedure (SOP) layanan unggulan
di bidang lelang.
Reporting and monitoring, penatausahaan
laporan lelang dengan sistem otomasi.
120 Laporan Tahunan | Annual Report
5.
Styling, It is carried out by strengthening the
character of auctioneers.
Securing, Improving auction service by
securing the Auction Minutes.
Simplifying, is done through auction Minutes
simplification in terms of content and
wording, simplification of the types of reports
auction, and simplification of SOP for service
excellence in the field of auction.
Reporting and monitoring, administering the
auction reports with automation system to
facilitate reporting and to assist in the process
of target auction forecasting.
121Laporan Tahunan | Annual Report
Pada tahun 2012, Direktorat Lelang telah
menyelesaikan beberapa program pembaharuan
di bidang lelang tersebut. Terkait dengan
program Styling, Direktorat Lelang telah
mendistribusikan atribut-atribut khusus kepada
seluruh Pejabat Lelang Kelas I. Sedangkan terkait
dengan program securing, Direktorat Lelang telah
mengimplementasikan penggunaan security
paper dalam pencetakan kutipan risalah lelang,
baik terhadap lelang yang dilaksanakan oleh
Pejabat Lelang Kelas I maupun Pejabat Lelang
Kelas II. Hal tersebut diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-
02/KN/2012 tentang Pembuatan Kutipan Risalah
Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang, serta Nomor Per-03/KN/2012
tentang Pembuatan Kutipan Risalah Lelang oleh
Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
Sementara itu, program simplifying telah
dilaksanakan oleh Direktorat Lelang seiring dengan
penggunaan security paper dalam pencetakan
kutipan risalah lelang. Action plan pada periode
berikutnya direncanakan bahwa simplifikasi tidak
hanya dilakukan terhadap kutipan risalah lelang,
namun juga terhadap minuta risalah lelang guna
tercapainya pelaksanaan lelang yang lebih efisiensi.
Terkait dengan pembaharuan lelang melalui
program reporting and monitoring, Direktorat
Lelang bekerja sama dengan Direktorat PKNSI
telah menyusun aplikasi penatausahaan lelang
guna mewujudkan sistem pelaporan lelang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Saat ini, aplikasi penatausahaan lelang tersebut
telah siap untuk digunakan. Adapun action
plan pada periode berikutnya, Direktorat Lelang
akan melaksanakan performance test pada
beberapa KPKNL guna menguji keandalan dan
menyempurnakan aplikasi dimaksud.
In 2012, the Directorate of Auction has completed
a innovation program in the field of auction. As
for styling program, the Directorate of Auction
has distributed special attributes to the entire
Class I Auctioneer. In relation to securing program,
Directorate of Auction has implemented the use of
security paper in printing auction minutes excerpt
at auction conducted either by the Class I or Class
II Auctioneer. These are stipulated in the Director-
General of State Asset Management’s Regulation
No. Per-02/KN/2012 on the Issuance of the
Auction Minutes Excerpt by KPKNL and in the
Director-General of State Asset Management’s
Regulation Number PER-03/KN/2012 dated
June 1, 2012 the Issuance of the Auction Minutes
Excerpt by Class II Auctioneer.
At the same time, simplifying program has been
implemented by the Directorate of Auction along
with the use of security paper in printing auction
minute excerpt. For the next action plan, and in
order to achieve greater auction efficiency, it is
determined that simplification is not only made to
the auction minutes excerpt, but also to the auction
minute.
As for auction innovation through reporting and
monitoring program, in collaboration with the
Directorate of State Asset Management and
Information System (PKNSI), the Directorate of
Auction has developed application software in
order to realize information and communication-
based auction reporting system. Currently, the
auction administration application is ready for
use. Next, the Directorate of Auctions will conduct
a performance test at service offices and will
enhance the reliability of the application.
Hope is a waking dream.
- Aristotle -
Yoni Ardianto - Dit BMN - Suatu Pagi di Banyumas
Prayudi Utomo - KPKNL Makassar - Anjungan Barombong
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DEVELOPMENT IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
“One machine can do the
work of fifty ordinary men. No
machine can do the work of one
extraordinary man”
- Elbert Hubbard -
125Laporan Tahunan | Annual Report
Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan
lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan cita-
cita yang panjang untuk dicapai. Perlu banyak langkah
strategis untuk dapat mempercepat tercapainya cita-
cita tersebut. Salah satu langkah strategis yang harus
dihasilkan DJKN adalah membangun teknologi informasi
yang dapat membantu otomatisasi pengelolaan
kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan
pelayanan lelang.
Dalam membangun teknologi informasi tersebut DJKN
telah menyusun tahapan pengembangan TIK jangka
panjang dengan rincian sebagai berikut:
Tahap pembuatan Cetak Biru TIK DJKN, pembangunan
Infrastruktur TIK dan pembangunan sistem tahap I
telah selesai dilaksanakan dan menjadi dasar langkah
pengembangan infrastruktur dan sistem aplikasi
untuk tahap selanjutnya. Pada Pembangunan Sistem
Tahap II dan Layanan TIK dilaksanakan pembangunan
sistem aplikasi pengelolaan kekayaan Negara dan
penyempurnaan aplikasi-aplikasi penatausahaan
kekayaan Negara, pengurusan piutang dan pelayanan
lelang.
Khusus pada tahun 2012 dengan tema, “A New Paradigm
of State Asset Management”, DJKN berupaya untuk
mempercepat terwujudnya paradigma pengelolaan aset
Negara yang tertata, cepat, dan berkekuatan hukum
dengan membangun Sistem Informasi Manajemen
Becoming a professional manager of state asset, state
claims, and auction that is working for the greatest
benefit of the people is a goal that takes it so long
to achieve. Many strategic steps should be taken to
accelerate the achievement of the goal. And building
information technology is one of the strategic steps that
DJKN must take. Technology helps the management of
state asset, state claims and auction services in a way
that it creates automated system.
In building the information technology, DJKN has set a
long-term planning for information and communication
technology (ICT) development with the following details:
The first stage, blueprint and system development on
which the next step of infrastructure and application
systems to be built, has been accomplished by DJKN. In
stage II, System Development Phase II and Development
of ICT, DJKN undertook the establishment of application
system for state asset management and improvement of
application for state claims and auction management.
This year, themed with “A New Paradigm of State Asset
Management”, DJKN sought to accelerate the realization
of new paradigm of state asset management that is finely-
administered, expeditious, and legally enforceable. This
was done by establishing the State Assets Management
2008
2008 - 2010
2008 - 2010
2010 - 2013
2014
Pembuatan Cetak Biru TIK DJKN
Making ICT Blueprint DJKN
Pembangunan Infrastruktur TIK
ICT Infrastructure Development
Pembangunan Sistem Tahap I
Phase I Development System
Pembangunan Sistem Tahap II dan Layanan TIK
Phase II Development System and ICT Services
Sistem Integrasi
Integration System
1
2
3
4
5
Uraian/CommentaryNo. Waktu/Time
Aset Negara dalam rangka membantu Kementerian
dan Lembaga dalam melaksanakan pengelolaan aset,
membangun submodul Early Warning System dalam
rangka memonitor dan menganalisis penanaman
modal negara dalam BUMN, mengintegrasikan belasan
submodul Kekayaan Negara Lain-lain dalam satu Modul
Kekayaan Negara, membangun Aplikasi Penatausahaan
Lelang dalam rangka memperbaiki dan mempercepat
pelayanan lelang kepada stakeholder DJKN, serta
menyempurnakan Sistem Informasi Geografis sebagai
tools yang mendukung pengelolaan kekayaan Negara
dan pengurusan piutang.
MODUL KNL
Information System in order to help Ministries and
Agencies in implementing state asset management,
creating submodule on Early Warning System in order to
monitor and analyze the state capital investment in state-
owned enterprises, integrating dozens of submodules on
Other State Asset (KNL) into a single Module on State
Assets Management, developing Application Software
for Auction Administration to improve and to speed
up auction service to DJKN’s stakeholders, as well as
improving Geographic Information Systems as a tool
that supports the management of State Asset and State
Claims.
KNL ModuleOther State Asset (KNL) managed by DJKN consists of
assets originating from Production Sharing Contract
(KKKS), KKKS in the form of lands, KKKS in the form of
Scrap, Coal Mining Agreement (PKP2B), Asset Confiscated
by Attorney General Office, asset confiscated by
Corruption Eradication Commission (KPK), grafts, Asset
of Ex- Customs and Excise, Ex-Foreign/Chinese-Owned
Assets (ABMAC) and Shipwrecks and Sunken Treasures
(BMKT), asset of Ex-BDL (liquidated banks), Asset Ex-PT
Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Asset of Ex-Indonesian
Bank Restructuring Agency (IBRA), Potential Assets, and
Asset of ex-International Donor Agencies.
In 2009, DJKN had built three modules on KNL to
accommodate all these assets, but as they were
fragmented and scattered, they were hard to manage. To
that end, in 2012, DJKN implemented the integration of
all submodules into one Other State Asset Module.
Jenis pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang
dikelola oleh DJKN terdiri dari aset-aset yang dihasilkan
dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), KKKS Berupa
Tanah, Aset Scrap KKKS, Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B), Rampasan Kejaksaan,
Rampasan KPK dan Gratifikasi, Aset Eks Kepabeanan dan
Cukai, Aset Bekas Milik Asing Cina (ABMAC) dan Barang
Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Aset Eks Bank Dalam
Likuidasi (BDL), Aset Eks PT. Perusahaan Pengelola Aset
(PPA), Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN), Aset Potensial dan Aset Eks-Lembaga Donor
Internasional.
Pada tahun 2009, telah dibangun tiga Modul KNL untuk
menampung seluruh aset-aset tersebut, namun karena
terpisah-pisah sehingga sulit dalam pengelolaan. Untuk
itu pada tahun 2012 dilaksanakan pengintegrasian
seluruh submodul ke dalam satu Modul Kekayaan Negara
Lain-Lain.
Modul KNL Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan laporan keuangan
BUMN serta memberikan analisis dan prediksi keuangan BUMN.
Modul KNL is an application used to administer state-owned enterprises financial statements
and to provide financial analysis and prediction.
126 Laporan Tahunan | Annual Report
127Laporan Tahunan | Annual Report
Selain pengintegrasian seluruh submodul, dilaksanakan
pula perbaikan terhadap submodul KNL yang telah
diimplementasikan terlebih dahulu agar dapat
mengakomodasi kondisi saat ini, membentuk database
baru yang akan dibutuhkan terkait kegiatan KNL,
menyesuaikan aplikasi yang ada dengan proses bisnis
terbaru sesuai peraturan dan ketentuan terkini dan
memperbaharui fitur aplikasi yang ada sesuai dengan
kebutuhan.
Di antara feature yang sangat penting yang ditambahkan
dalam aplikasi yaitu feature import data ke dalam Modul
KNL, pengusulan pengelolaan, penyiapan bahan-bahan
untuk rekonsiliasi dan monitoring pengelolaan Kekayaan
Negara Lain-lain.
Modul Kekayaan Negara lain-Lain akan di gunakan oleh
user dari Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah dan KPKNL
dengan database terpusat dengan aplikasi berbasis web.
EARLY WARNING SYSTEMPenatausahaan investasi pemerintah atau Penyertaan
Modal Negara (PMN) selama ini direkam dalam Modul
KND yang telah dibangun pada tahun 2009. Dalam modul
tersebut hanya direkam database keuangan BUMN,
belum mencakup analisis dari seluruh laporan keuangan
yang diterima.
Untuk tahun 2012 dilaksanakan pemeliharaan dan
pengembangan Modul Kekayaan Negara Dipisahkan
untuk menambah kemampuan aplikasi terkait analisis
In addition to integrating all submodules, DJKN also
improved the submodules on KNL that had been
implemented earlier so that they accommodate current
conditions. DJKN also built a new database to be
needed for KNL-related activity, customized the existing
applications with the latest applicable rules and business
processes, and updated the application features as
needed.
Among the very important features added to the existing
applications were data import feature which imports data
into KNL Module, management proposal, and materials
preparation for reconciliation and monitoring of KNL
management. KNL Module serve the users at DJKN’s
Central Office, Regional Offices, and Service Offices with
a centralized database and web-based application.
EARLY WARNING SYSTEMAdministration of government investment or State
Capital Investment (PMN) has been recorded in the KND
module that was built in 2009. However, the module only
records the SOE’s financial database, and yet to include
an analysis of the financial statements it received.
In 2012, DJKN carried out the maintenance and
development of Module on Separated State Asset to
increase the applications’s capability in analyzing
financial statements, printing a more comprehensive
Modul KNL
Modul KNL terdiri lebih dari 10 submodul kekayaan negara lain-lain dengan berbagai raw data yang
berbeda dan memerlukan pengelolaan khusus untuk masing-masing submodul.
KNL module consists of more than 10 submodules on Other State Asset (KNL) with a variety of raw data
which require specialized handling for each of the submodules.
laporan keuangan, pencetakan laporan-laporan yang
lebih lengkap, serta submodul informasi peringatan
dini (early warning system/EWS). Dengan demikian,
penggunaan aplikasi dapat secara optimal dalam rangka
mendukung fungsi pengendalian, pembinaan serta
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
aset KND.
Submodul EWS akan menggunakan data historis laporan
keuangan pada Modul KND serta mempertimbangkan
asumsi dan risiko sehingga dapat membantu proses
analisis kinerja keuangan dan menyusun proyeksi
keuangan BUMN. Dari hasil analisis keuangan tersebut
maka akan diketahui BUMN yang perlu mendapat
perhatian khusus serta mencegah adanya penurunan
kinerja keuangan (financial distress).
Modul ini mulai diimplemetasikan pada akhir tahun
2012 lalu dan telah mulai digunakan untuk memprediksi
laporan keuangan BUMN untuk 5 tahun ke depan berikut
grafiknya.
report. Submodules on early warning system were also
incorporated. This enables the applications to optimally
support the supervision of KND management.
EWS Submodule will use historical financial statements
data on KND Module, taking into account the assumptions
and risks, so that it helps the financial performance
analysis and the preparation of SOE’s financial projections.
The results of the financial analysis will enable users to
evaluate which state-owned enterprises need of special
attention as well as to prevent a financial distress.
This module was started to be implemented in late 2012
and has been used to predict SOEs’ financial statements
for the next 5 years, along with related graphs.
Modul KNL
Modul KNL Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan laporan keuangan BUMN serta
memberikan analisis dan prediksi keuangan BUMN.Modul KNL is an application used to administer state-owned enterprises financial statements and to provide
financial analysis and prediction.Salah satu screenshot Modul KND yang menampilkan komparasi rasio BUMN dengan rencana tahunan mereka.One of the screenshots which shows the SOE’s comparison ratio and their annual plans.
*
*
SIMAN merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempercepat proses pelayanan pengelolaan
kekayaan Negara dari pengguna barang ke pengelola barang.
SIMAN is an application built to speed up the process of delivering state asset management
services from asset users to asset manager.
128 Laporan Tahunan | Annual Report
Riza Cahyo - Kanwil Jayapura - Ekspedisi Jalan Trans Papua
Strength and growth come only through
continuous effort and struggle.
- Napoleon Hill -
S I M A NSejak berdirinya DJKN hingga akhir tahun 2011 belum
terdapat fasilitas yang mengotomasi pelayanan
pengelolaan kekayaan Negara, sehingga Kementerian
dan Lembaga masih menggunakan cara manual dalam
meminta pelayanan pengelolaan kekayaan Negara. Untuk
mempercepat pelayanan pengelolaan kekayaan Negara
serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen aset baik
dari sisi Pengelola Aset (DJKN) dan dari sisi Pengguna
Aset (Kementerian/Lembaga), Direktorat PKNSI berupaya
membangun Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
(SIMAN) yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan
pengelolaan kekayaan negara.
SIMAN pada prinsipnya memberikan fasilitas analisis
perencanaan barang milik Negara dan usulan
pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan dan
penetapan status dengan melampirkan dokumen-
dokumen langsung ke aplikasi secara online maupun
offline.
Dengan adanya SIMAN ini diharapkan dapat mengubah
paradigma Penatausahaan dan Pengelolaan Aset
(asset administration) menjadi Manajemen Aset (asset
management) setelah kemudahan dalam proses
pengelolaan kekayaan negara dapat diterapkan.
S I M A NSince DJKN’s establishment until the end of 2011, the
government had yet to have facilities that automate the
service of State Assets management, so that Ministries
and Agencies used manual method for requesting
service in the field of state asset management. To
accelerate the service of state asset management as
well as to implement the function of asset management
undertakes by both Asset Manager (DJKN) and Assets
Users (Ministries/Agencies), the Directorate of PKNSI
tried to build the State Asset Management Information
System (SIMAN) which is expected to accelerate the
service of state asset management.
SIMAN, in principle, provides analysis of State-Owned
Asset planning, asset utilization, asset disposal, asset
transfer, and asset status determination by attaching
documents directly into the applications through online
or offline media.
SIMAN is expected to change the paradigm of asset
administration into paradigm of asset management
after this enhancement in the process of of state asset
management being applied.
130 Laporan Tahunan | Annual Report
Tampilan Login untuk masuk ke dalam aplikasi SIMAN versi Online.
One of the screenshots which shows the SOE’s comparison ratio and their annual plans.
In addition to the main facility, there are other facilities
used to support the completeness of information which
is not obtainable through SIMAK application, namely the
“Master Data Menu” feature. Through this menu, users
can deliver a more complete and detailed information
related to their asset such as asset documents either in
the form of text or uploaded files, location of assets which
connected to GIS application, asset construction, rooms,
history of building users, valuation history, maintenance
history, history of use and asset transfer.
Another feature that has been provided is related to the
analysis that can be used by asset users to assist them in
calculating whether it is more profitable to buy or lease
assets, to use their own assets or to lease them, to use
their own asset or hand them over to asset manager, and
various other types of analysis.
This system is expected to be one of a comprehensive
and integrated tools for information management and
DJKN’s service in the field of asset management.
As of 2012, SIMAN has been equipped with facility for
management of lands, buildings, and houses, as well as
for recording an underlying asset. Facility for other form
of assets is to be built in 2013.
131Laporan Tahunan | Annual Report
Selain fasilitas utama tersebut, terdapat fasilitas lain yang
digunakan untuk mendukung kelengkapan informasi
yang tidak mungkin diperoleh melalui Aplikasi SIMAK,
yaitu dengan feature Menu Data Master. Pada menu
ini pengguna barang dapat menyampaikan informasi
lebih lengkap dan rinci terkait dengan aset yang mereka
miliki seperti dokumen aset baik berupa teks maupun
upload file, lokasi aset yang terhubung dengan aplikasi
GIS, konstruksi, ruangan yang tersedia, riwayat pemakai
bangunan, riwayat penilaian, riwayat pemeliharaan,
riwayat pemanfaatan dan riwayat pemindahtanganan
aset.
Feature lain yang telah disediakan adalah terkait analisis
yang dapat digunakan oleh pengguna barang dalam
rangka membantu mereka dalam melakukan perhitungan
apakah lebih menguntungkan membeli asset atau
sewa, menggunakan sendiri asset atau disewakan,
menggunakan asset atau diserahkan kepada pengelola,
dan berbagai jenis analisis lainnya.
Sistem ini diharapkan dapat menjadi salah satu tools
yang komprehensif dan terintegrasi untuk pengelolaan
informasi dan pelayanan DJKN terkait manajemen aset.
Untuk pembangunan SIMAN tahun 2012 baru terdapat
fasilitas pengelolaan asset terkait Tanah, Bangunan dan
Rumah Negara serta pencatatan underlying asset. Untuk
aset selanjutnya akan dibangun pada tahun 2013.
SMARt-DJKN direncanakan menjadi aplikasi yang menggabungkan beberapa aplikasi lain yang
digunakan oleh DJKN, sehingga di masa yang akan datang hanya ada beberapa aplikasi di level KPKNL,
KANWIL dan Kantor Pusat.SMARt-DJKN planned to incorporate some of the
applications used by DJKN, so that in the future there will only be a few applications in KPKNLs, Regional
Offices and Central Offices.
SMARt
Aplikasi ini telah disosialisasikan kepada Pengguna
Barang yang diikuti oleh seluruh K/L dan Pengelola
Barang yang dilaksanakan di beberapa Kantor Wilayah
untuk seluruh KPKNL di lingkungan DJKN.
SMARt Sistem Monitoring Aktivitas Rutin (SMARt-DJKN)
merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk
perekaman data surat/permohonan, perekaman
proses tindaklanjut dan pembuatan laporan aktivitas
perkantoran sehari-hari. Aplikasi SMARt-DJKN dibangun
berbasis dekstop dan database terpusat. Aplikasi ini
terintegrasi dengan Aplikasi Penatausahaan Lelang,
Aplikasi Rekonsiliasi BMN dan SIMAN. Tujuan utama
dibangunannya Aplikasi SMARt-DJKN, adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
This application has been disseminated to Asset Users
involving all Ministries/Agencies, in some regional offices
for the entire service offices of DJKN.
SMARtRoutine Activity Monitoring System (SMART-DJKN) is an
application to record letters/requests, follow-ups, and to
prepare day-to-day report on office activities. SMART-DJKN
is a desktop-based centralized-database which integrated
with applications for auction administration
and application for BMN and SIMAN Reconciliation.
SMART-DJKN was built for the following objectives :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Untuk merekam kegiatan yang berkaitan dengan
aktivitas perkantoran, seperti merekam surat surat/
permohonan, pending matters, tugas-tugas terjadwal
dan agenda kegiatan.
Untuk merekam proses tindaklanjut dari surat/
permohonan yang masuk ke DJKN, dapat digunakan
untuk pengecekan dokumen usulan dan untuk
mencetak surat keputusan yang berkaitan dengan
pengelolaan BMN.
Untuk memudahkan pencarian, pelacakan dan
penelurusan surat atau dokumen, disposisi, status
dan keberadaan dokumen.
Memudahkan monitoring jumlah, surat masuk
dan keluar dan surat-surat keputusan yang telah
diterbitkan oleh DJKN.
Memenuhi kebutuhan pencetakan Laporan
operasional & manajerial dibidang Kesekretariatan,
Penatausahaan dan atau Pengelolaan BMN serta
Penatausahaan Lelang.
Mengontrol proses penyelesaian surat/permohonan,
pending matters, tugas-tugas terjadwal dan agenda
kegiatan.
Memonitoring penyelesaian pekerjaan yang
dilaksanakan oleh semua pegawai dan menghitung
beban kerja setiap pegawai.
To record activities related to office activities, such
as recording letters/requests, pending matters,
scheduled tasks, and agenda.
To record the follow up on the letters/requests
submitted to DJKN, to check the proposed documents,
and to print a decree related to BMN management.
To facilitate the search, to track status and
whereabouts of letters, documents, and dispositions.
To facilitate the monitoring of total number of ingoing
and outgoing letters and decrees issued by DJKN.
To meet the printing needs of operational and
managerial reports in the field of secretarial, BMN
administration and management, and auction
administration.
To control the process of finalizing letters/requests,
pending matters, scheduled tasks, and agenda.
To monitor the completion of the task performed by
all employees and calculate each employee workload.
132 Laporan Tahunan | Annual Report
133Laporan Tahunan | Annual Report
Aplikasi SMARt-DJKN rencananya akan digunakan oleh
kantor Pusat DJKN dan seluruh kantor operasional DJKN
pada akhir 2013. Saat ini SMARt-DJKN sedang dalam
tahap ujicoba secara pararel run di Direktorat PKNSI.
MONASAplikasi Monitoring Nasional Piutang Negara (Monas PN)
adalah aplikasi pendukung kegiatan dan pengawasan
pengurusan Piutang Negara yang mencakup beberapa
modul informasi antara lain: Monitoring Cleansing Data,
BKPN Online, Roadmap BKPN, Barang Jaminan, Tahap
Pengurusan, Informasi Angsuran, Prestasi User, Prestasi
KPKNL.
Aplikasi ini dibangun berbasis web untuk memudahkan
pengguna mengakses aplikasi tanpa melakukan instalasi
terlebih dahulu. Akses pada aplikasi ini dilakukan melalui
web browser seperti Mozilla, Chrome, atau Internet
SMART-DJKN application is to be used by the central
office and all DJKN’s operative offices by the end of 2013.
Currently, SMART-DJKN which is being tested in parallel
run by the Directorate of PKNSI
MONASMonas is an application to support the activities and
supervision of the State Claims Management which
incorporates several information modules, among others
are: Monitoring Data Cleansing, Online BKPN, BKPN
Roadmap, Collateral, Stages of Asset Management,
and Installments Information, Users Achievement, and
Service Offices Achievement.
This is a web-based application, meaning users can
access the applications without having to perform
installation beforehand. Access on this application done
through web browser such as Mozilla, Chrome, or Internet
Monas merupakan aplikasi pendukung kegiatan dan pengawasan pengurusan Piutang Negara
yang mencakup beberapa modul informasi antara lain: Monitoring Cleansing Data, BKPN Online,
Roadmap BKPN, Barang Jaminan, Tahap Pengurusan, Informasi Angsuran.
Monas is an application to support the activities and supervision of the State Claims
Management which incorporates information modules of Monitoring Data Cleansing, Online
BKPN, BKPN Roadmap, Collateral, Stages of Asset Management, and Installments Information.
Layar Pembuka MONAS
Openinng Page of MONAS
Tampilan Data
How MONAS displays data
Aplikasi Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut SIG-KN pada
awalnya didesain dengan tujuan untuk menampilkan / memperlihatkan aset BMN secara
geografis pada penampang permukaan bumi, sehingga keberadaan aset dapat diketahui
secara fisik yang dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan BMN.
State Asset Geographic Information System (SIGKN) application was originally designed
to demonstrate State-Owned Asset (BMN) geographically in cross-section surface of the
earth, so that the existence of the BMN physical assets can be used for the benefit of BMN
management.
Explorer with IP address http://10.242.151.46/monas.
All of Service Office and Regional Offices, and Directorate
of PNKNL can utilize this realtime data information to
monitor the progress of cleansing of anomaly data found
on Service Office’s database.
In addition to main menus, namely “BKPN Online” and
“BKPN Roadmap”, Monas PN has also been equipped
with menu “Stage of Management per Case File” which
facilitates Service Offices in handing back the case files
to, especially, SOEs as debtors.
“Collateral” menu provides general information and
the value of collateral per case file. “Installment” menu
informs amount of installment paid by debtors. “User
Achievement” menu shows activities carried out by
employee who perform data cleansing, and “Service
Office Achievement” menu is list of KPKNLs completed
the cleansing data activities on the SIMPLE database.
Monas PN has been equipped with data retrieval facility
in the form of excel files, which is expected to bring
ease to users in performing State Claims analysis and
calculations.
Explorer dengan alamat IP http://10.242.151.46/
monas.
KPKNL, Kanwil di lingkungan DJKN, dan Direktorat
PNKNL dapat memanfaatkan informasi data pengurusan
secara realtime termasuk monitoring kemajuan kegiatan
cleansing data-data anomali yang ditemukan pada
database di KPKNL.
Selain menu utama yaitu BKPN Online dan Roadmap
BKPN, Monas PN juga telah dilengkapi dengan menu
pengelompokan Tahap Pengurusan per BKPN yang
memudahkan KPKNL dalam menyelesaikan kegiatan
pengurusan pengembalian data BKPN terutama dari
Penyerah Piutang BUMN.
Menu Barang Jaminan memuat informasi umum dan
nilai dari barang jaminan per BKPN serta menu Angsuran
yang menginformasikan jumlah angsuran yang telah
dibayarkan oleh debitur. Menu Prestasi User adalah
informasi ranking untuk mengetahui kegiatan yang
dilakukan oleh pegawai yang melakukan cleansing
data, dan menu Prestasi KPKNL adalah daftar KPKNL
yang telah menyelesaikan kegiatan cleansing data pada
database SIMPLE.
Monas PN telah dilengkapi fasilitas pengambilan
data dalam bentuk file excel, yang diharapkan dapat
memudahkan pengguna dalam melakukan analisis dan
perhitungan terkait pengurusan Piutang Negara.
134 Laporan Tahunan | Annual Report
135Laporan Tahunan | Annual Report
G I S
Administrasi dan penatausahaan Barang Milik /
Kekayaan Negara yang baik merupakan salah satu modal
dasar sangat penting bagi perencanaan, pengadaan,
pemeliharaan dan perhitungan aset untuk menjadi “base
line asset” demi terlaksananya pengembangan yang
berkelanjutan.
Kualitas pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap
kinerja pemerintahan dalam optimalisasi pengelolaan
Barang Milik / Kekayaan Negara yang tersebar di wilayah
Republik Indonesia yang harus didata dan disusun ke
dalam database agar menjadi informasi yang bermanfaat
dan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara.
Posisi-posisi aset juga perlu ditentukan letak geometri
peta bumi sebagai visual map letak/posisi aset. Ini akan
sulit dilakukan tanpa dukungan perangkat komputasi
yang dapat menyimpan dan memproses data lokasi
Barang Milik / Kekayaan Negara, serta memberikan
informasi secara cepat dan akurat.
Latar belakang dikembangkannya aplikasi Sistem
Informasi Geografis Kekayaan Negara (SIG-KN) adalah
karena banyak Aset/Kekayaan Negara yang tersebar di
seluruh wilayah, tanah negara yang luas, terbatasnya
jumlah pegawai, pendataan yang masih konvensional,
kebutuhan keputusan dan laporan yang cepat dan akurat.
G I S
Administration and the management State-Owned Asset
is one of most important elements in asset planning, asset
procurement, asset maintenance, and asset calculations
for creating a “base line asset” for the implementation of
sustainable improvement.
The quality of State Asset Management will affect public
perceptions of government performance in optimizing the
management of state assets. State Assets spread all over
the country are supposed to be recorded and compiled
into a database in order to be a useful information and
to meet the principles of accountability and transparency
in the management of State Asset/State-Owned Asset.
Location of assets should be clearly indicated on the visual
map. It would be difficult to realize without the support
of computing devices that can store and process data on
the location of State Asset/State-Owned Asset, and then
present the information quickly and accurately.
State Asset Geographic Information System (SIGKN) is
developed to assist the management of State Assets which
scattered throughout the country, covering extensive
regions. At the same time, DJKN is faced with limited
number of employees, conventional data collection, and the
need of quick yet accurate reporting and decision.
Merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan pointing lokasi BMN yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, agar lokasi & status BMN
dapat termonitor dengan baik.An application that is used to provide State-Owned
Asset location, enabling DJKN to better monitor location and status of State-Owned Asset used by
Ministries/Agencies.
G I S
Dengan dikembangkannya aplikasi SIG-KN, diharapkan
akan lebih mudah dan cepat untuk mengetahui letak/
posisi kekayaan negara dengan menggunakan peta
vektor dan citra satelit, mengetahui informasi kondisi
kekayaan negara, melakukan identifikasi dan analisis
kekayaan negara, serta mempercepat proses membuat
keputusan.
Data yang akan diolah pada aplikasi SIG-KN merupakan
data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis
dan merupakan lokasi yang memiliki koordinat tertentu,
sehingga aplikasi SIG-KN dapat menggambarkan lokasi,
kondisi, tren, pola dan permodelan dari aset BMN yang
dimiliki.
SIG-KN yang ada saat ini memiliki fungsi utama untuk
menambahkan, mencari, dan menampilkan lokasi tanah
dan bangunan berikut foto-foto yang terkait. Adapun
atribut data tanah dan bangunan yang digunakan, berasal
dari aplikasi lain. Proses sinkronisasi data antaraplikasi
yang terkait perlu ditambahkan ke dalam SIG-KN untuk
menciptakan sebuah database tanah dan bangunan
yang terintegrasi. Secara umum aplikasi tersebut telah
memiliki fitur dasar yang digunakan untuk mengelola
data spasial tanah dan bangunan.
Aplikasi ini dirancang untuk dapat digunakan tidak hanya
di lingkungan DJKN. User dari luar DJKN dan bahkan
dari satker lain diharapkan juga dapat menggunakan
aplikasi SIG-KN ini untuk mengelola BMN yang ada di
With SIG-KN-applications currently built and with the
help of vector map and satellite imagery, it is expected
that it would be easier and faster for users to determine
the location/position of a state asset, to monitor the
information on condition of the state asset, to identify
and analyze the state asset, and to speed up the
decision-making.
SIG-KN application processes only spatial data, that are
geographically oriented with certain coordinates. As a result,
SIG-KN application demonstrate locations, conditions,
trends, patterns, and model of a State-Owned Asset.
The current main functions of SIG-KN is to add, search, and
display the location of lands and buildings along with their
pictures. The attributes of lands and buildings, however, are
derived from other applications. Synchronizing data across
related applications need to be appended to the SIG-KN
to create an integrated database of lands and buildings.
In general, this application has the basic features that can
be used to manage the spatial data of lands and buildings.
This application is designed to be used not only in the
environment of DJKN, even Working Units from outside
of DJKN are also expected to get the benefit of SIG-KN
application for their BMN management. Hence, the aim
136 Laporan Tahunan | Annual Report
of expanding the use of this application and the aim
of distributing the responsibility to manage the State-
Owned Asset, particularly in spatial data registration of
BMN, can be achieved.
APeLTo carry out the task of supervision and guidance, the
Directorate of Auction requires auction performance
reports of all Regional Offices and Service Offices. These
reports are prepared by service offices and compiled by
the Central Office and Regional Offices manually using
the spreadsheet program available.
The problem is, this method requires a longer time to
present a national report on auction. It also comes with
a higher risk of error rate. Thus, it becomes necessary for
DJKN to build Auction Administration Application (APEL)
to be operated online across Service Offices, Regional
Office and Central Office. It is expected that the efficiency
of reporting and coaching, as well as the presentation of
auction performance data in real time can be realized.
APeL is a desktop-based application with a centralized
database, meaning the access is done through an
application of each computer on KPKNL which connected
to the database server in the central office of DJKN.
ICT Infrastructure Support1.
lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk memperluas
pemanfaatan aplikasi dan mendistribusikan tanggung
jawab pengelolaan BMN, khususnya dalam pendaftaran
BMN secara spasial.
APeLUntuk melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan,
Direktorat Lelang memerlukan laporan kinerja lelang dari
seluruh Kantor Wilayah dan KPKNL. Laporan lelang yang
dibuat oleh KPKNL dan dikompilasi oleh Kantor Pusat dan
Kantor Wilayah secara manual menggunakan program
pengolah angka yang ada.
Permasalahan yang sering muncul adalah penyajian
laporan lelang secara nasional kepada pimpinan
memerlukan waktu yang lebih lama dan risiko tingkat
kesalahan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dibangun
Aplikasi Penatausahaan Lelang (APeL) yang pada
saatnya nanti dapat dioperasikan secara online antara
KPKNL, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat DJKN. Dengan
demikian, diharapkan efisiensi pelaporan dan pembinaan
serta pelaporan data kinerja lelang secara real time
dapat tercapai.
APeL merupakan aplikasi berbasis desktop yang memiliki
basis data terpusat. Sehingga akses aplikasi dilakukan
melalui masing-masing komputer pada KPKNL yang
terhubung ke server basis data di Kantor Pusat DJKN.
Dukungan Infrastruktur TIK1. Integrasi Perangkat TIK
Memenuhi amanat KMK Nomor 129/KMK.01/2012
tanggal 30 April 2012 tentang Integrasi Perangkat
TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan, perangkat
server DJKN yang diintegrasikan ke Data Center (DC)
Kementerian Keuangan adalah sebanyak 35 (tiga
puluh lima) buah, dengan rincian 33 (tiga puluh
tiga) adalah server dan 2 (dua) buah storage. Ruang
server DJKN akan diisi oleh server development dan
server e-learning untuk simulasi aplikasi yang akan
digunakan stakeholder (Unit DJKN, KL dll) secara on-
line.
Integration of ICT Tools
Fulfilling the mandate of KMK No.129/KMK.01/2012
dated 30 April 2012 on Integration of ICT tools in
the Ministry of Finance, the total of DJKN server
integrated into Data Center (DC) of the Ministry of
Finance was 35 (thirty five), consisting of thirty
three servers and two storages. The server room at
the DJKN will be filled with development server and
e-learning server for online simulation application
used by DJKN’s stakeholders.
137Laporan Tahunan | Annual Report
2.
3.
Network and Infrastructure Maintenance
In 2012, DJKN has undertaken the maintenance of ICT
networks and infrastructure both at Central Office
and at vertical units, with the purpose of:
a.
b.
c.
This activity in 2012 encompassed 48 working units,
comprising DJKN’s Central Office, and 47 service
offices.
Responded ICT issues
DJKN c.q. Directorate of PKNSI keeps a helpdesk
application which is used to;
a.
b.
c.
d.
In 2012, as many as 297 issues were registered into
the helpdesk, and all of which has been responded.
2.
3.
Pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur
Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan
pemeliharaan jaringan dan infrastrukur TIK baik
pada Kantor Pusat DJKN maupun unit vertikal DJKN.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:
a.
b.
c.
Unit kerja atau lokasi yang dituju dari kegiatan pada
tahun 2012 adalah sebanyak 48 unit, yang terdiri
dari Kantor Pusat DJKN dan 47 (empat puluh tujuh)
KPKNL.
Permasalahan TIK yang Direspons
DJKN c.q. Direktorat PKNSI mempunyai aplikasi
helpdesk yang digunakan untuk;
a.
b.
c.
d.
Pada tahun 2012 permasalahan TIK yang masuk ke
dalam helpdesk TIK DJKN adalah sebanyak 297 (dua
Memelihara infrastruktur jaringan agar dapat
terjaga keberlangsungan operasional perangkat
jaringan yang memiliki availability tinggi,
serviceability dan reliability;
Melakukan perbaikan atas kerusakan dengan
mengikuti standar penanganan perbaikan;
Membuat dokumen teknis serta sistem operasi
dan prosedur (SOP) maintenance dan pemulihan
sistem dalam bentuk hard copy maupun soft copy
Pencatatan terhadap permasalahan TIK;
Eskalasi dan penyelesaian permasalahan TIK;
Database knowledge permasalahan TIK; dan
Pembuatan laporan.
Maintaining a network infrastructure to guard the
sustainability of the network devices that have
high availability, serviceability and reliability;
Repairing the damages by consulting with the
standard troubleshooting procedure;
Creating technical documents as well as operating
systems and procedures (SOP) for maintenance
and system restoration in the form of hardcopy
and soft-copy.
Record ICT issues;
Escalate ICT problem-solving;
Maintain database knowledge of ICT issues; and
Prepare reports.
138 Laporan Tahunan | Annual Report
4.
5.
4.
5.
139Laporan Tahunan | Annual Report
ratus sembilan puluh tujuh) kasus dan seluruhnya
sudah direspon. Adapun rincian dari permasalahan
tersebut adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Pengadaan Perangkat Keras, Lunak dan Jaringan
Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan
kekayaan negara dan mendukung ketersediaan
layanan baik software maupun hardware, pada tahun
2012 pengadaan perangkat keras, lunak dan jaringan
yang dilaksanakan adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
Kebijakan TIK
Untuk tahun 2012 telah ditetapkan 3 (tiga) buah
standardisasi di bidang TIK dan 3 (tiga) buah draf
standardisasi di bidang TIK. Adapun standardisasi
yang telah ditetapkan yaitu:
a.
b.
c.
The details of the issues are as follows:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Procurement of Hardware, Software, and
Networking Tools
To support the management of state assets and the
availability of services both in terms of software and
hardware, in 2012, DJKN has conducted the following
procurements:
a.
b.
c.
d.
e.
ICT Policy
In 2012, three sets of standardization were established
and three drafts of standardization in the field of ICT
were formulated. The standardizations that had been
established:
a.
b.
c.
Permasalahan terkait user account dan email
sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kasus;
Permasalahan terkait jaringan sebanyak 95
(sembilan puluh lima) kasus;
Permasalahan terkait hardware TIK sebanyak 34
(tiga puluh empat) kasus;
Permasalahan terkait software/database
sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus;
Permasalahan terkait database sebanyak 26 (dua
puluh enam) kasus;
Permasalahan terkait aplikasi DJKN sebanyak 19
(sembilan belas) kasus;
Permasalahan terkait rekonsiliasi sebanyak 1
(satu) kasus;
Permasalahan terkait umum TIK sebanyak 13
(tiga belas) kasus.
Pengadaan network maintenance;
Pengadaan ATS server SUN;
Pengadaan Smartnet Cisco DJKN;
Pemeliharaan perangkat Video Conference
(VICON) KP DJKN ;
Perpanjangan lisensi software
Struktur Tim Keamanan Informasi;
Standardisasi Personal Computer dan laptop; dan
Standardisasi Pengelolaan dan Pengoperasian
Perangkat TIK.
88 issues of user accounts and e-mail;
95 issues of network;
34 issues of ICT hardware;
21 issued of software/database;
26 issues of database;
19 issues of DJKN application;
One issue of reconciliation;
13 common issues related to ICT.
Procurement of network maintenance;
Procurement of ATS server SUN;
Procurement of Smartnet Cisco DJKN;
Maintenance of Video Conference (VICON) tools
at Central Office;
Renewal of software license
The Structure of Information Security Team;
Standardization of Personal Computer and
laptops; and
Standardization of Management and Operation of
ICT devices.
To err is human, and to blame it on a computer
is even more so.
- Robert Orben -
Komunitas Fotografi DJKN
141Laporan Tahunan | Annual Report
b.
c.
Sedangkan draf standardisasi untuk tahun 2012,
yaitu:
a.
b.
c.
Selain pembuatan standardisasi di bidang TIK, DJKN
juga memberikan tanggapan/masukan terhadap draf
Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK)
dan draf Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal
(RK Setjen). Adapun RKMK yang diberikan tanggapan
yaitu:
a.
b.
Sedangkan RK Setjen yang diberikan tanggapan
yaitu:
a.
b.
Telah disusun 3 (tiga) rancangan SOP untuk KPKNL
yang berkaitan dengan bidang TIK, yaitu :
a.
Standardisasi Pengelolaan komunikasi dan
operasional;
Standardisasi Pengelolaan aset informasi; dan
Standardisasi Pengelolaan gangguan keamanan
informasi
RKMK tentang penggunaan nama domain di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan
RKMK tentang arah pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi di lingkungan
Kementerian Keuangan.
RK Setjen tentang ketentuan teknis pelaksanaan
kebijakan dan standar manajemen proyek
teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan
Kementerian Keuangan; dan
RK Setjen tentang ketentuan teknis pelaksanaan
kebijakan dan standar siklus pengembangan
sistem informasi di lingkungan Kementerian
Keuangan.
SOP Pengelolaan Sistem Informasi dan Jaringan
Komunikasi Data
SOP Pemeriksaan Rutin infrastruktur TIK pada
Ruang Server KPKNL
SOP Pemeriksaan Gangguan TIK
And the drafts of standardization were:
a.
b.
c.
In addition to formulating standardization in the field
of ICT, DJKN also provided feedback/ inputs on the
Draft of Minister of Finance’s Decree (RKMK) and
the Draft of Secretary-General’s Decree (RK Setjen).
RKMKs to which responses were given, namely:
a.
b.
While RK Setjen to which responses were given,
namely:
a.
b.
DJKN had also set forth three drafts of SOP in the
field of ICT for KPKNL, namely :
a.
b.
c.
Standardization of communications and
operations management;
Standardization of management of information
assets; and
Standardization of management of information
security risk
RKMK on the use of domain names in the Ministry
of Finance; and
RKMK on the direction of development of
information and communication technologies in
the Ministry of Finance.
RK Setjen on technical regulations on policy
implementation and management standards for
information technology and communications
project in the Ministry of Finance; and
RK Setjen on technical regulations concerning
policy implementation and standards for
information systems development cycles in the
Ministry of Finance.
SOP for Management Information Systems and
Data Communications Networks
SOP for Routine ICT Infrastructure Inspection in
the Server Room of KPKNL
SOP for ICT Trouble Examination
6.
7.
6.
7.
142 Laporan Tahunan | Annual Report
Pengembangan SDM TIK
Kegiatan pengembangan SDM TIK DJKN pada tahun
2012 terbagi menjadi
a.
b.
Pengolahan Data dan Layanan Informasi
Kegiatan Pengolahan Data dan Layanan Informasi
pada tahun 2012 terdiri dari:
a.
b.
c.
Human Resource Development in the field of ICT
Human resources development activities in 2012 can
be grouped into
a.
b.
Data Processing and Information Service
Data Processing and Information Services in 2012
consisted of the following events:
a.
b.
c.
Diklat/Pelatihan untuk PIC TIK di KPKNL dan
Kanwil
-
-
Diklat/Pelatihan untuk pegawai teknis TIK di Dit.
PKNSI
-
-
Kegiatan pemeliharaan DBMS (Database
Management System) telah dilakukan pada
semua server yang berada di KPKNL, Kanwil serta
data center Kantor Pusat untuk aplikasi:
•
•
•
•
•
•
Kegiatan Layanan Informasi dilakukan berupa:
•
•
•
Kegiatan penyelesaian gangguan pada DBMS
server KPKNL, Kanwil dan data center Kantor
Pusat yang dilakukan secara remote maupun ke
lokasi gangguan.
DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Pemula
sebanyak 2 angkatan
DTSS Supervisor TIK DJKN Tingkat Madya
sebanyak 2 angkatan
Pelatihan yang diselenggarakan oleh DJKN
sebanyak 2 frekuensi
Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusintek
sebanyak 18 frekuensi
Modul KN dengan frekuensi sebanyak 24 kali;
Modul KNL dengan frekuensi sebanyak 24 kali;
Simple dengan frekuensi sebanyak 24 kali;
GIS dengan frekuensi sebanyak 24 kali;
Website DJKN dengan frekuensi sebanyak 24
kali;
Kiosk dengan frekuensi sebanyak 24 kali.
Layanan Informasi SOP layanan unggulan
sesuai dengan KEP-128/KN/2011;
Permintaan data dari Direktorat Piutang Negara
dan Kekayaan Negara Lain-lain;
Permintaan data dari KPKNL dan Kanwil DJKN.
Training for PIC of ICT at Service Office and
Regional Office
-
-
Training for ICT technical employee at Directorate
of PKNSI
-
-
Maintenance of DBMS (Database Management
System) for all servers in Service Offices, Regional
Offices and data center of the Central Office.
This maintenance was related to the following
applications:
•
•
•
•
•
•
Information service activities:
•
•
•
Troubleshooting activities for DBMS server at
KPKNL, Regional Office, and for data center at
Central Office, conducted remotely as well as on
site.
DTSS Supervisor TIK DJKN for beginner, two
generations
DTSS Supervisor TIK DJKN intermediate level,
two generations
Two trainings held by DJKN
Eighteen training held by Pusintek
KN module, 24 times;
KNL module, 24 times;
SIMPle, 24 times;
GIS, 24 times;
DJKN website, 24 times;
Kiosk, 24 times.
Information Services on SOP for services
excellence in accordance with KEP-128/
KN/2011;
Data request from the Directorate of State
Claims and Other State Asset;
Data request from Service Office and Regional
Office.
143Laporan Tahunan | Annual Report
LAYANAN KEHUMASANDi era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat
Indonesia serta stakeholders Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) menjadi lebih kritis dan sangat
menuntut adanya transparansi dalam informasi yang
disediakan dan diminta oleh mereka. Masyarakat dan
stakeholders menginginkan agar seluruh informasi
tentang DJKN dan layanannya dapat diperoleh dengan
murah, cepat, tepat dan akurat. Hal tersebut sejalan
dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik serta PP Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Dengan adanya PMK 184/PMK.01/2010 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
di bawah DJKN wajib memberikan layanan informasi
berupa Information Desk dan Call Center (IDCC). Selain
itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
juga mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan
layanan call center di unit masing-masing.
Selain itu, diangkatnya Direktur Hukum dan Hubungan
Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi di lingkungan DJKN dengan ditetapkannya
Ram
ang
Dja
mal
udin
- K
PKN
L Go
ront
alo
- Te
tap
Saba
r M
elay
ani
PUBLIC RELATION SERVICEIn the era of information, the people and the stakeholders
of DJKN grow more critical and very demanding when it
comes to transparency in the information provided to
and requested by them. The public and the stakeholders
wish that the entire information about DJKN and its
services could be obtained efficiently, quickly, precisely,
and accurately. This is in line with the mandate of Law
No. 14 of 2008 on Public Information Transparency and
Government Regulation No. 61 on The Implementation of
Law No. 14 of 2008.
With the PMK 184/PMK.01/2010 of 2010 on the
Organization and Administration of the Ministry of
Finance, Directorate of Legal and Public Relations of
DJKN is required to provide information services in the
form of Information Desk and Call Center. In addition, law
No. 25 of 2009 on Public Service also requires each public
agency to provide call center services in each units.
In addition, the appointment of Director of Legal and
Public Affairs as Acting Manager of Information and
Documentation in the DJKN through the Minister of
Finance Decree No. 278/KMK.01/2012 regarding Officer
for Information and Documentation Management and
Coordinating Officer for Information and Documentation
in the Ministry of Finance, has brought more demand for
society excellent service on information presented by
DJKN c.q. Directorate of Legal and Public Relations.
Aside from IDCC and PPID, DJKN also carries out other
public relations activities such as covering DJKN activity,
coaching at vertical offices, publishing Media KN,
managing Website Content, Library Services, and also
workshops for external parties through “DJKN Goes to
Campus”.
INFORMATION DESK DAN CALL CENTER DJKN (IDCC DJKN)As mandated by PMK 184/PMK.01/2010, on December
22, 2012, DJKN officially launched information services
to the public under the name Information Desk and
Call Center DJKN (IDCC DJKN). For the initial phase,
IDCC was devoted to serve DJKN’s internal request for
information, namely information requested by Central
Office, Regional Offices, and Service Office. But with the
inevitable demand from stakeholders and the public for
information services, IDCC has also been made available
for access by external parties.
Up to the end of December 2012, a total of 119 issues
has been resolved through IDCC-DJKN, a relatively small
number. Yet with times, IDCC-DJKN will be widely known
by public and external stakeholders, resulting in a rise in
number of access most likely in 2013. In addition, with
the plan for the provision of unique telephone number
which can be accessed at local rates, IDCC will be easier
and cheaper to be accessed by the information seekers.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan,
semakin menuntut DJKN c.q. Direktorat Hukum dan
Hubungan Masyarakat untuk memberikan pelayanan
prima dalam penyajian informasi.
Disamping IDCC dan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID), DJKN juga melaksanakan
kegiatan kehumasan lainnya. Peliputan kegiatan DJKN,
Penyuluhan kepada Kantor Vertikal, Penerbitan Media
Kekayaan Negara (Media KN), Pengelolaan Konten
Website, Layanan Perpustakaan dan juga workshop
untuk pihak eksternal melalui kegiatan DJKN Goes to
Campus.
INFORMATION DESK DAN CALL CENTER DJKN (IDCC DJKN)Sesuai dengan amanat dalam PMK 184/PMK.01/2010,
tentang organisasi dan tata kerja Menkeu, DJKN secara
resmi meluncurkan layanan informasi untuk masyarakat
dengan nama Information Desk dan Call Center DJKN
(IDCC DJKN). IDCC untuk tahap awal dikhususkan untuk
melayani permohonan informasi dari pihak internal DJKN,
yakni Kantor Pusat DJKN, Kanwil dan KPKNL. Namun
dengan tak terbendungnya keinginan stakeholder dan
masyarakat untuk pelayanan informasi, IDCC juga sudah
banyak di akses oleh pihak eksternal DJKN.
Sampai dengan akhir Desember 2012, permasalahan
yang telah diselesaikan melalui IDCC DJKN berjumlah 119
permasalahan. Hal tersebut masih relatif kecil, namun
mengingat sampai saat ini IDCC DJKN belum diketahui
secara luas di masyarakat maupun stakeholders
eksternal, maka kemungkinan besar di tahun 2013,
jumlah tersebut akan meningkat tajam. Selain itu, dengan
adanya rencana untuk penyediaan nomor telepon cantik
dengan tarif lokal, IDCC akan lebih mudah dan murah
untuk di akses oleh para pemohon informasi.
144 Laporan Tahunan | Annual Report
145Laporan Tahunan | Annual Report
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat di angkat
sebagai PPID DJKN berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 278/PMK.01/2012 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Koordinator
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
Seorang PPID bertanggung jawab untuk melakukan
penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian,
pelayanan dan pengamanan informasi. Dalam
menjalankan tanggung jawab tersebut, PPID harus
menyusun prosedur operasional, melakukan klasifikasi
informasi dengan terlebih dahulu melakukan uji
konsekuensi terhadap informasi tersebut, menyusun
daftar informasi publik, melakukan pelayanan informasi
dan menjadi koordinator seluruh unit di DJKN dalam
memberikan layanan informasi dan mengumpulkan
informasi.
Pada tahun 2012, PPID telah menyusun prosedur
operasional untuk kegiatannya dan telah dibahas di
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain
itu, PPID juga telah berkoordinasi dengan Direktorat
Teknis, Sekretaris Ditjen, Kanwil DJKN dan KPKNL untuk
menyusun daftar informasi publik dan daftar informasi
yang dikecualikan.
Saat ini, seluruh daftar tersebut telah diajukan kepada
Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk terlebih
dahulu disetujui kemudian ditetapkan oleh PPID.
Selain itu PPID juga telah memberikan surat ketetapan
penolakan informasi terhadap 3 permohonan informasi,
dikarenakan informasi yang dimintakan, setelah
dilakukan uji konsekuensi, masuk ke dalam informasi
yang dikecualikan.
PENYULUHANDirektorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, melalui
Subdit Hubungan Masyarakat di tahun 2012 memiliki
agenda penting berupa kegiatan penyuluhan yang
menitikberatkan pada pengenalan kegiatan kehumasan
kepada Kanwil DJKN dan KPKNL serta sosialisasi petunjuk
OFFICER FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT (PPID)The Ministry of Finance through Minister of Finance
Decree No. 278/KMK.01/2012 regarding Officer for
Information and Documentation Management and
Coordinating Officer for Information and Documentation
in the Ministry of Finance, has assigned Director of Legal
and Public Relations as PPID.
A PPID is responsible for the supply, storage,
documentation, service, and security of information. In
carrying these responsibilities, a PPID should develop
operational procedures, classify the information after
conducting consequences test, compile a list of public
information, coordinate the entire units in DJKN in
providing information services and gathering information.
In 2012, PPID has developed operational procedures
which has also been discussed in the Secretariat-General
of the Ministry of Finance. PPID has also coordinated with
technical directorates, Secretariat of Directorate General,
Regional Offices and Service Office to develop a list of
public information and the list of exempt information.
Currently, the entire list has been submitted to the
Director General of State Asset Management for approval
before being signed by the PPID. In addition, PPID has
also issued three letters of refusal of information
requests, because the information requested, after the
test of consequences, fell into the category of exempt
information.
DISSEMINATION OF INFORMATIONDirectorate of Legal and Public Relations, through Sub-
Directorate of Public Relations, conducted important
agenda, namely dissemination of information which
focused on introducing the public relations activities
to the Regional Office and service offices and providing
technical assistance and dissemination of legal aid
instructions. As of the end of November 2012, the
Directorate of Legal and Public Relations has conducted
these agenda in 15 locations, more than targeted 11
locations.
COVERAGE OF DJKN’S ACTIVITIESJournalism in government agencies generally intended
to publicize or promote the agency’s policies and their
results. It presents regular information on working
program, regulations, and policies, to counter the
negative news. Therefore, DJKN c.q. Directorate of Legal
and Public Relations publishes DJKN’s activities, mainly
that of Central Office, in all over the country to inform the
public on the measures taken by DJKN to a certain issue.
The coverage is always updated and publicized on the
website (www.djkn.depkeu.go.id) or Media Kekayaan
Negara, one of DJKN’s official media in providing reliable
information to stakeholders
MEDIA KEKAYAAN NEGARAMedia Kekayaan Negara (Media KN) serves as a means
of publication and dissemination of information related
to DJKN’s policies, programs, and activities of for
stakeholders. During the year 2012, Media KN Media
has published four editions. They were No. 8/Tahun
III/2012 with the theme “Main Pillars That Sustain
Valuer’s Profession”, Number 9/III/2012 with the theme
“Roadmap of Strategic Assets Management”, No. 10/
Tahun III/2012 with the theme “Government Investment
Management”, and Number 11/Tahun III/2012 with the
theme “DJKN Performance Management.”
teknis pendampingan bantuan hukum. Sampai dengan
akhir November 2012, Direktorat Hukum dan Hubungan
Masyarakat telah melakukan kegiatan penyuluhan di 15
lokasi dari rencana awal diadakan di 11 lokasi.
PELIPUTAN KEGIATAN DJKNJurnalistme di instansi pemerintah secara umum
bertujuan untuk memublikasikan atau mempromosikan
kebijakan-kebijakan organisasi dan hasil-hasilnya. Ia
memberi informasi secara teratur tentang sosialisasi
program kerja dan peraturan-peraturan, kebijakan,
meng-counter berita-berita negatif. Oleh karena
itu, DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Humas selalu
memberitakan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan
Kantor Pusat DJKN baik di dalam maupun di luar kota
untuk memberikan informasi kepada masyarakat
mengenai kebijakan yang diambil oleh DJKN terhadap
suatu hal tertentu.
Peliputan kegiatan tersebut selalu di-update dan
dipublikasikan melalu media website (www.djkn.depkeu.
go.id) ataupun Media Kekayaan Negara sebagai salah
satu media resmi DJKN dalam memberikan informasi
yang valid kepada pemangku kepentingan.
MEDIA KEKAYAAN NEGARAMedia Kekayaan Negara berfungsi sebagai sarana
publikasi dan penyebaran informasi terkait kebijakan,
program, dan kegiatan-kegiatan DJKN bagi pemangku
kepentingan DJKN. Selama tahun 2012, Media KN telah
diterbitkan sebanyak 4 Edisi, yaitu Edisi 8/Tahun III/2012
dengan tema Pilar Utama Penopang Profesi Penilai,
Edisi 9/Tahun III/2012 dengan tema Roadmap Strategic
Assets Management, Edisi 10/Tahun III/2012 dengan
tema Pengelolaan Investasi Pemerintah, dan Edisi 11/
Tahun III/2012 dengan tema Pengelolaan Kinerja DJKN.
146 Laporan Tahunan | Annual Report
147Laporan Tahunan | Annual Report
Media KN, selain didistribusikan kepada internal dan
eksternal DJKN, antara lain Menteri Keuangan, Unit
Eselon I pada Kementerian Keuangan, Kementerian/
Lembaga, BUMN, Rektor Universitas Negeri, pengelola
perpustakaan pada Univesitas Negeri, beberapa Pimpinan
Redaksi media massa, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang.
WEBSITE DJKNWebsite DJKN berfungsi sebagai sarana menyebarluaskan
informasi kepada publik secara akurat, cepat, tepat,
efektif, dan efisien mengenai kebijakan, peraturan, dan
kegiatan-kegiatan DJKN baik di kantor pusat maupun
kantor vertikal. Untuk menjalankan fungsinya, website
DJKN harus dikelola dengan baik.
Selama tahun 2012, jumlah konten website DJKN yang
dikelola menyentuh angka 962, jauh melebihi target yang
ditetapkan sebanyak 230. Konten yang dikelola berupa
informasi lelang, peraturan, mutasi, beasiswa, dan berita
dari hasil liputan maupun kontribusi dari kantor daerah.
PERPUSTAKAAN DJKNPerpustakaan DJKN berfungsi memberikan pelayanan
informasi terkait dengan sumber referensi pelaksanaan
kegiatan di DJKN dan informasi lain untuk memperluas
wawasan dan pengetahuan para pegawai DJKN, juga
sebagai sarana rekreasi bagi pegawai DJKN.
Sebelum Oktober 2010, pengelolaan layanan
Perpustakaan DJKN berada pada Sekretariat DJKN. Setelah
terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK-
01/2010, pengelolaan perpustakaan DJKN berada pada
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, di bawah
Sub Direktorat Hubungan Masyarakat. Setelah tidak
membuka layanan sejak Oktober 2010, Perpustakaan
DJKN yang bertempat di lantai 7 Gedung Syafrudin
Prawiranegara II ini dibuka kembali pada Desember 2012.
Media KN is distributed to both internal and external
parties of DJKN such as all echelon I units at the Ministry
of Finance, Ministries/Agencies, SOEs, the rectors of the
State University, librarian, chief editors, auction houses,
and auctioneers.
DJKN’s Official WebsiteDJKN’s website serves as a means of disseminating
information to the public in an accurate, rapid, precise,
effective, and efficient way concerning policies,
regulations, and DJKN’s activities at both central office
and its vertical offices. To perform this functions, the
website must be properly managed.
During the year 2012, the total of website content
managed by DJKN covering, among others, auctions,
regulations, employee rotation, scholarships, and
regional news reached 962, far exceeding the target of
230.
DJKN’S LIBRARYDJKN library provides information services which could
be a reference for DJKN activities and other information
to expand the horizons and knowledge of DJKN’s
employees. It also serves as a means of recreation for
DJKN’s employees.
Before October 2010, the library services is under the
management of Secretariat of DJKN. After the issuance
of the Minister of Finance’s Regulation No 184/PMK-
01/2010, the management was then transferred to the
Directorate of Legal and Public Relations, directly under
the Sub-Directorate of Public Relations. DJKN library
which is located at 7th floor of Syafrudin Prawiranegara
II Building was reopened in December 2012, after ceasing
its services since October 2010.
Dedy Widia Hananto - Kanwil I Banda.Aceh - Masjid Raya Baiturrahman
There are three methods to gaining wisdom. The
first is reflection, which is the highest. The second is
limitation, which is the easiest. The third is experience, which
is the bitterest.
- Confucius -
Nanang Anshari - KPKNL Makassar - Tukang Gerobak
PERATURAN PERUNDANGAN DAN PENANGANAN PERKARA
“Do not pray for easy
lives. Pray to be stronger
men”
- John F. Kennedy -
REGULATION AND LITIGATION
The world and the people dwelling in it continue changing
with an increasing dynamic. Problems, solutions, and new
ideas also evolve complexly and diversely, accompanying
the change. We at DJKN recognize and keep abreast of
that dynamics, particularly related to the tasks in the
field of state asset, state claims, and auction service
management. That is why DJKN continuously proposes
revisions on regulations while drafting new regulations
regarding our scope of work. We need to harmonize, revise
as well as set out new rules to make them more adapted
to the aspects of human rights, principles of justice, legal
certainty, the restoration of state rights, the principle
of transparency and accountability. Improved quality
of service in the legal field is always done continuously
by organizing training in court proceedings, conducting
court advocacy training in regional offices, monitoring
the progress report on the cases and classifying them
before eventually conducting a review of the regulations
in the management of state assets, valuation, auction,
and state claims.
REGULATIONUp to December 2012, DJKN has issued a total of 35
revisions and new regulations (including those which
have been enforced), which include :
a.
b.
18 drafts of the Minister of Finance’s Regulation
(RPMK) with 11 of them have been given the status of
PMK/KMK and the remaining seven drafts has been
submitted to the Minister of Finance. They were,
among others:
1)
2)
3)
4)
17 Director-General’s Regulation which have been
stipulated, among other:
1)
Dunia dan masyarakat di dalamnya terus berubah
dengan semakin dinamis. Masalah, solusi, dan gagasan-
gagasan baru juga berkembang dengan kian kompleks
dan beragam, mengiringi perubahan itu. Menyadari
dinamika itu, terutama yang terkait dengan tugas DJKN
di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan
piutang negara, dan pelayanan lelang, DJKN secara
berkesinambungan telah melakukan beberapa revisi
dan penerbitan regulasi baru (harmonisasi peraturan)
di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan
piutang negara dan pelayanan lelang. Revisi dan
penerbitan baru itu dibutuhkan terutama untuk
lebih mengakomodasi aspek hak asasi manusia, asas
keadilan, kepastian hukum, pemulihan hak negara,
asas transparansi dan asas akuntabilitas dalam setiap
tugas DJKN di bidang pengelolaan kekayaan negara,
pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang.
PERATURAN PERUNDANGANSampai dengan Desember 2012, total revisi dan peraturan
baru yang telah diterbitkan DJKN mencapai sebanyak
35 peraturan (termasuk yang telah ditetapkan), yang
meliputi :
a.
b.
151Laporan Tahunan | Annual Report
18 RPMK/RKMK telah diselesaikan (11 telah
ditetapkan dengan PMK/KMK dan 7 RPMK/RKMK
telah disampaikan ke Menteri Keuangan untuk
ditetapkan), antara lain:
1)
2)
3)
4)
17 Perdirjen/Kepdirjen yang telah ditetapkan, antara
lain:
1)
8 Peraturan Menteri Keuangan (PMK): 4 PMK
bidang BMN, 3 PMK bidang PN dan KNL & 1 PMK
bidang Penilaian;
6 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
(RPMK): 2 RPMK bidang KND, 1 RPMK bidang PN
dan KNL, 3 RPMK bidang Lelang,
3 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) bidang
BMN;
1 Rancangan Keputusan Menteri Keuangan
(RKMK) bidang BMN.
10 Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen): 2
Perdirjen bidang Sekretariat, 1 Perdirjen bidang
8 Minister of Finance’s Regulations (PMK): four in
the field of BMN, three in the field of PN and KNL,
and one in the field of Valuation;
6 drafts of Minister of Finance’s Regulation
(RPMK): two in the field of KND, one in the field of
PN and KNL, three in the field of Auction,
3 Minister of Finance’s Decrees (KMK) in the field
BMN;
1 Draft of the Minister of Finance’s Decree (RKMK)
in the field of BMN.
10 Director-General’s Regulations (Perdirjen): two in
the filed of secretariat, one in the field of BMN, two
PENANGANAN PERKARAPerkembangan penanganan perkara sampai dengan
Triwulan IV Tahun 2012 di lingkungan DJKN berdasarkan
laporan dari masing-masing KPKNL dan Kanwil seluruh
Indonesia, sebagai berikut:
A.
CASE HANDLINGBased on the report submitted by DJKN’s service
office and regional offices throughout the country,
accumulatively the total of cases handled by DJKN in
2012 can be presented as follows:
A.
2)
Jumlah PerkaraJumlah perkara yang ditangani oleh DJKN sampai
dengan triwulan IV Tahun 2012 secara kumulatif
berjumlah 3.036 perkara. Atas perkara tersebut,
jumlah perkara yang telah diselesaikan baik karena
damai, gugur, dicabut, maupun berkekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) sebanyak 541 perkara.
Dengan demikian jumlah perkara yang aktif ditangani
sebanyak 2.495 perkara, yang terdiri dari :
1.
2.
2)
Total CasesCumulatively, the number of cases handled by DJKN
until the fourth quarter of 2012 totaled 3,036 cases.
Of that figure, the number of cases that have been
settled reached as many as 541 cases. Thus the
number of active cases handled amounting to 2,495
cases, consisting of :
1.
2.
BMN, 2 Perdirjen bidang PN dan KNL, 2 Perdirjen
bidang Lelang; 3 Perdirjen bidang Penilaian;
7 Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen): 6
Kepdirjen bidang Sekretariat, 1 Kepdirjen bidang
KND;
Perkara perdata sebanyak 2.294 perkara;
Perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 201
perkara.
concerning PN and KNL, two concerning auction;
and three in the field of valuation;
7 Director-General’s Decrees (Kepdirjen): 6
concerning secretariat, one in the field of KND;
2,294 of Civil Cases;
201 of State Administrative cases.
1
2
3
4
5
6
Pengelolaan BMN
State-Owned Assest
Pengelolaan KND
Separated State
Assets
PN dan KNL
State Claims and
Other State Asset
Penilaian
Valuation
Lelang
Auction
Kesekretariatan
Secretariat
Jumlah/Total
4
3
1
8
3
3
2
1
3
6
1
1
1
2
3
2
2
10
1
6
7
Bidang/ Area
PMK/Minister of Finance’s Regulation
KMK/Minister of Finance’s Decree
RPMK/Draft of PMK
RKMK/Draft of KMK
Perdirjen /Director-General’s Regulation
Kepdirjen/ Director-General’s Decree
NO.
152 Laporan Tahunan | Annual Report
B.B.
153Laporan Tahunan | Annual Report
Berdasarkan tabel di atas, 5 Kanwil dengan jumlah
perkara terbanyak adalah Kanwil Semarang, Surabaya,
Jakarta, Bandung, dan Medan, sedangkan 5 Kanwil
dengan jumlah perkara paling sedikit adalah Kanwil
Jayapura, Pontianak, Bandar Lampung, Palembang,
dan Samarinda.
Perkara AktifJumlah perkara yang masih aktif ditangani KPKNL
dan Kanwil secara keseluruhan sebanyak 2.495
perkara, dengan posisi sebagai berikut:
1.
Shown in the table above, regional offices in
Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan were
the five regional offices with the largest number
of cases. Meanwhile, five regional offices with the
lowest number of cases were the Regional Office of
Pontianak, Jayapura, Pontianak, Bandar Lampung,
Palembang, and Samarinda.
Active Cases The total number of active cases handled by Regional
Offices and Service Offices was 2,495, with the detail
position as follows:
1.Perkara Perdata
Jumlah perkara perdata sebanyak 2.294
perkara dengan posisi perkara tingkat pertama
di Pengadilan Negeri (PN) sebanyak 1.209
perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi
(PT) sebanyak 530 perkara, tingkat kasasi di
Civil Cases
The total number of civil cases handled by DJKN
was 2,294, consisting of 1,209 cases at Court (PN),
530 at High Court (PT), 503 at Supreme Court, and
52 cases in Judicial Review (PK) level as reflected
in the following diagram :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kantor Pusat Djkn
Kanwil Banda Aceh
Kanwil Medan
Kanwil Pekan Baru
Kanwilpalembang
Kanwil Bandar Lampung
Kanwil Serang
Kanwil Jakarta
Kanwil Bandung
Kanwil Semarang
Kanwil Surabaya
Kanwil Pontianak
Kanwil Banjarmasin
Kanwil Samarinda
Kanwil Denpasar
Kanwil Makasar
Kanwil Manado
Kanwil Jaya Pura
Jumlah/Total
5
81
266
50
23
16
43
335
293
505
367
12
24
28
81
57
98
10
2294
5
82
282
53
24
19
45
399
321
513
434
15
26
28
81
58
100
10
2945
0
1
16
3
1
3
2
64
28
8
67
3
2
0
0
1
2
0
201
Kantor/Office
Jenis Pengadilan/Type of Court
PTUN/State Administrative Court
Peradilan Umum/Public Court
Jumlah/TotalNO.
Posisi Aktif Penanganan Perkara Perdata dan TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2012
Active Civil and State Administrative Cases As of Fourth Quarter of 2012
2. 2.
Mahkamah Agung (MA) sebanyak 503 perkara,
dan tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 52
perkara. Sebagaimana tergambar pada diagram
berikut :
Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah
perkara perdata tertinggi terdapat di tingkat
pertama di PN yaitu 1.209 perkara (52,70%) dan
terendah terdapat di tingkat PK yaitu 52 perkara
(2,26%).
Perkara TUN
Jumlah perkara TUN sebanyak 201 perkara,
dengan posisi perkara tingkat pertama di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebanyak
69 perkara, tingkat banding di Pengadilan Tinggi
As displayed in the diagram, the highest number
of civil cases was that of the first level of Court
(1,209 cases, 52,70%), whereas the lowest was
of the Judicial Review level (52 cases, 52.70%).
State Administrative Cases
The total number of state administrative was 201,
consisting of 69 cases at State Administrative
Court, 43 cases at the level of appeal in the High
Court of the State Administration (PTTUN), 76
Posisi Aktif Perkara Perdata s.d. Triwulan IV Tahun 2012
Civil Cases as of Forth Quarter of 20122500
2000
1500
1000
500
0PN PT MA PK JUMLAH
1,209
530 503
52
2,294
154 Laporan Tahunan | Annual Report
Pray
udi U
tom
o -
KPKN
L M
akas
sar
- Se
nyum
an
C. C.Perkara SelesaiPerkara yang sudah diselesaikan, baik karena
perdamaian, gugur, dicabut, maupun berkekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde) selama
Tahun 2012 sampai dengan laporan perkembangan
penanganan perkara Triwulan IV Tahun 2012
sebanyak 541 perkara. Perkara selesai berdasarkan
laporan triwulanan yang telah dikirimkan oleh
KPKNL/Kanwil sebagaimana tergambar dalam tabel
berikut:
Settled CasesThe total number of settled cases, that is the numbers
of cases upon which permanent legal power has been
imposed (inkracht van gewijsde), was 541:
155Laporan Tahunan | Annual Report
Tata Usaha Negara (PTTUN) sebanyak 43 perkara,
tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) sebanyak
76 perkara, dan tingkat Peninjauan Kembali (PK)
sebanyak 13 perkara. Sebagaimana tergambar
dalam diagram berikut:
Berdasarkan diagram tersebut, posisi jumlah
perkara TUN tertinggi terdapat di tingkat kasasi
di MA yaitu 76 perkara (37,81%) dan terendah
terdapat di tingkat PK yaitu 13 perkara (6,46%).
cases at Supreme Court (MA), and 13 cases in
Judicial Review as illustrated in the following
graph:
As displayed in the diagram, the highest number
of State Administrative cases was that of the third
level (Supreme Court) with 76 cases (37.81%),
whereas the lowest was that of the Judicial
Review level (13 cases, 6.46%).
Posisi Aktif Perkara TUN s.d. Triwulan IV Tahun 2012
State Administrative Cases As of Fourth Quarter of 2012250
200
150
100
50
0PN PT MA PK JUMLAH
69
43
76
13
201
D. D.Perbandingan Jumlah Perkara Tahun 2007 s.d Triwulan IV 2012Perbandingan jumlah perkara Tahun 2007 s.d
Triwulan IV 2012 dapat dibandingkan sebagai berikut:
1.
Number of Cases 2007-2012The number of cases for the period of the fourth
quarter of 2007–2012 can be compared as follows:
1.
Perkara Perdata / Civil Cases
156 Laporan Tahunan | Annual Report
Perkara perdata Civil Cases
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
Kanwil Banda Aceh
Kanwil Medan
Kanwil Pekan Baru
Kanwilpalembang
Kanwil Bandar Lampung
Kanwil Serang
Kanwil Jakarta
Kanwil Bandung
Kanwil Semarang
Kanwil Surabaya
Kanwil Pontianak
Kanwil Banjarmasin
Kanwil Samarinda
Kanwil Denpasar
Kanwil Makasar
Kanwil Manado
Kanwil Jaya Pura
Jumlah/Total
4
7
1
0
1
10
2
202
11
24
30
0
6
0
14
5
8
11
332
3
0
5
5
1
1
0
3
0
15
9
1
1
0
5
5
0
0
51
6
2
7
1
8
0
0
9
0
26
0
0
0
0
4
6
7
0
70
3+4+5+5
9
14
15
10
16
4
225
15
85
57
1
9
0
27
19
24
11
541
5
0
1
9
0
5
2
11
4
20
18
0
2
0
4
3
9
0
88
Unit Operasional/Operational Units
Selesai Triwu I/1st Quarter
Selesai Triwu II/2nd Quarter
Selesai Triwu III/3rd Quarter
Selesai Triwu IV/4th Quarter
Selesai s.d Triwu IV/
Finish as of 4th Quarter
NO.
The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your dream and how you handle disappointment along the
way.
- Robert Kiyosaki -
Komunitas Fotografi DJKN
E.E.
2.
Jenis Pokok PerkaraJenis pokok perkara yang dijadikan dasar untuk
mengajukan gugatan di pengadilan sebagai berikut:
2.
Type of CasesThe complaints in the lawsuit can be grouped as
follow:
Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara
perdata s.d Triwulan IV Tahun 2012 sebanyak
2.294 perkara, jumlah tersebut meningkat
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
peningkatan ini disebabkan banyaknya perkara
baru.
Perkara TUN
Berdasarkan diagram di atas, jumlah perkara
TUN sebanyak 201 perkara, jumlah tersebut naik
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
We could see from the diagram above, the
number of civil cases until the fourth quarter of
fiscal year 2012 was 2,294. The increase in new
cases makes that number higher compared to the
fourth quarter of the previous year.
State Administrative Cases
As you notice, the number of state administrative
cases was 201, up from that of the fourth quarter
in the previous year
1
2
3
4
5
6
7
BMN
Kepegawaian
KNL
Lelang Aset Eks PPA
Lelang Aset Eks BDL
Lelang Eksekusi Harta Pailit
Lelang Eksekusi HT
0
0
2
2
0
6
67
4
0
10
17
14
26
1269
0.16%
0.00%
0.48%
0.76%
0.56%
1.28%
53.55%
4
0
12
19
14
32
1336
Bidang Tugas/Field Assignment
Jenis Pengadilan/Type of Court
Peradilan Umum/Public Court
TUN/State Administrative
Jumlah/Total %NO.
Jenis Pokok Perkara Peradilan Umum dan TUN s.d Triwulan IV 2012
Type of Civil Cases as of The Fourth Quarter 2012
Perkara Tata Usaha NegaraState Administrative Cases As Of Fourth Quarter Of 2012
158 Laporan Tahunan | Annual Report
F.
G.
H.
F.
G.
H.
159Laporan Tahunan | Annual Report
We could see, objection to security right auction was
the type of civil complaints most widely used as a basis
of a lawsuit, namely 1,336 cases or 53.55%, followed
by 403 cases of cancellation of the execution auction
(16.15%), and 327 cases regarding state claims
management (13.11%). The cases against auction are
generally used to get a provisional verdict that delays
the auction, whereas other complaints are used to
obtain the court’s decision ordering the cancellation
of auctions that have been held.
Issuance of Special Power of Attorney (SKU)In 2012, as many as 614 of SKUs were issued by the
Director-General of State Asset Management on
behalf of the Minister of Finance and the Director
General of State Asset Management as the Head of
the State Claims Committee (PUPN).
Providing Guidance to DJKN’s Officers/employees in Criminal CasesDJKN provided as many as 19 assistance to officials/
employees summoned by authorities.
Providing Legal Aid and Legal OpinionDJKN has provided 73 legal assistance related to the
court proceedings including filing an answer, making
counterclaims, offering of proof, making closing
argument, and preparing counter appeals. Moreover,
DJKN also delivered 103 opinions relating to the
management of state assets, valuation, state claims,
and auction service.
Berdasarkan tabel di atas, jenis pokok perkara
yang paling banyak dijadikan dasar gugatan adalah
perkara terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak
tanggungan 53,55% (1.336 perkara), lelang eksekusi
PUPN 16,15% (403 perkara), dan pengurusan piutang
negara 13,11% (327 perkara). Perkara mengenai
lelang eksekusi hak tanggungan pada umumnya
digunakan untuk mendapat putusan provisionil/sela
yang menunda pelaksanaan lelang maupun untuk
memperoleh putusan pembatalan atas lelang yang
telah dilaksanakan.
Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU)Jumlah SKU yang telah diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan
dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah
sebanyak 614 SKU.
Melakukan Pendampingan Pejabat/pegawai DJKN dalam Perkara PidanaPendampingan terhadap pejabat/pegawai DJKN yang
dipanggil oleh aparat berwenang telah dilakukan
sebanyak 19 pendampingan.
Penyelesaian Permohonan Bantuan Hukum dan Pendapat HukumPermohonan bantuan hukum terkait pelaksanaan
sidang perkara, pembuatan jawaban, duplik,
pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori
banding, memori/kontra memori kasasi, memori/
kontra memori peninjauan kembali sebanyak 73
bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum
Bidang Tugas/Field Assignment
Jenis Pengadilan/Type of Court
Peradilan Umum/Public Court
TUN/State Administrative
Jumlah/Total %NO.
8
9
10
11
12
Lelang Eksekusi PN
Lelang Aset Eks BPPN
Lelang Rampasan Kejaksaan
Lelang Eksekusi PUPN
Pengurusan Piutang Negara
JUMLAH
304
11
18
368
253
2294
15
0
0
35
74
201
319
11
18
403
327
2495
12.79%
0.44%
0.72%
16.15%
13.11%
100.00%
I.
J.
I.
J.
Providing Legal Analysis and The Case ConferenceDJKN has provided 73 legal analysis related to the
management of state asset, valuation, auction, and
state claims as well as conducting as many as 47
conference cases.
Signing of Memorandum of Understanding (MoU)Signing of Memorandum of Understanding (MoU)
is intended to further enhance the coordination
and cooperation for the realization of synergies in
achieving the tasks and functions of each relevant
unit, without disregarding the provisions of the
existing legislation. This signing is a derivative of the
MoU between the National Police and the Minister
of Finance and the MoU between the Minister of
Finance and the Attorney General.
a. The signing of MoU between DJKN and the
National Police, held on Thursday, March 8, 2012
at the Mezzanine Hall, Juanda I Building, Jakarta:
1)
2)
yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara,
penilaian, piutang negara dan lelang sebanyak 103
pendapat.
Pemberian Analisis Hukum dan Pelaksanaan Gelar PerkaraPemberian analisis hukum yang terkait dengan
pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang
negara dan lelang sebanyak 73 analisis. Pelaksanaan
gelar perkara yang telah dilakukan terkait dengan
kasus hukum sebanyak 47 kali.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)Penandatanganan Memorandum of Understanding
(MoU)/nota kesepahaman bersama tersebut
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan koordinasi
dan kerja sama demi terwujudnya sinergi dalam
pencapaian tugas dan fungsi masing-masing unit
terkait, tetapi tetap menghormati ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada. Penandatanganan
ini merupakan turunan dari Kesepahaman Bersama
antara Menkeu dengan Kepolisian RI dan Menkeu
dengan Jaksa Agung.
a. MoU antara DJKN dengan Kepolisian RI,
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Maret
2012 di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I
Kementerian keuangan, Jakarta, antara lain:
1)
2)
Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan
Kepala Badan Reserse Kriminal difokuskan
pada optimalisasi pengurusan piutang negara.
Cakupan kesepakatan bersama ini meliputi
pemanfaatan data dan informasi obligor eks-
kelolaan Kepolisian dalam rangka Pengurusan
Piutang Negara, bantuan operasional teknis
dan taktis dalam rangka pencarian debitor/
obligor (debtor tracing), bantuan operasional
teknis dan taktis dalam rangka penelusuran
harta kekayaan debitor (asset tracing).
Kesepahaman Bersama antara DJKN
dengan Kepala Badan Pemelihara
Keamanan difokuskan pada pengamanan
di bidang pengelolaan kekayaan negara,
pengurusan piutang negara, dan lelang.
MoU between DJKN and the Head of National
Police Criminal Investigation Directorate is
focused on optimizing the management of
the state claims. The scope of this agreement
includes the use of data and information
related to obligors the state claims of which
previously managed by the Police, technical and
tactical operational assistance in debtor tracing,
technical and tactical operational assistance in
asset tracing.
MoU between DJKN and the National Police
Security Maintenance Agency (Baharkam)
is focused on securing the country in the
field of asset management, state claims
management, and auctions. The scope of this
agreement includes assistance/protection in
carrying out confiscation, valuation, inspection
of the collateral or other assets, and auctions;
160 Laporan Tahunan | Annual Report
b.
3)
MoU antara DJKN dengan Kejaksaan RI,
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 April 2012
di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I Kementerian
keuangan, Jakarta, antara lain:
1)
b.
161Laporan Tahunan | Annual Report
Cakupan kesepakatan bersama ini meliputi
Pendampingan/pengamanan untuk
melaksanakan tugas kejurusitaan, penilaian,
pemeriksaan barang jaminan atau harta
kekayaan lain, dan lelang; pengamanan
Barang Milik Negara, barang jaminan dan/
atau barang yang hasil pencairannya
digunakan untuk melunasi kewajiban kepada
Negara.
Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan
Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana
difokuskan pada pengelolaan Barang Milik
Negara. Cakupan kesepakatan bersama
ini meliputi penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan dan penghapusan Barang
Milik Negara.
Kesepahaman Bersama antara DJKN dengan
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
difokuskan pada pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) mengingat Jaksa Agung
Muda Bidang Pembinaan menjadi unit yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN di
lingkungan Kejaksaan. Cakupan Kesepahaman
Bersama ini meliputi percepatan penertiban
pengelolaan BMN, percepatan penyelesaian
pengurusan barang rampasan negara, dan
percepatan penyelesaian pengurusan piutang
negara.
3)
MoU between DJKN and the Attorney General,
held on Thursday, April 5, 2012 at the Mezzanine
Hall, Juanda I Building, Jakarta:
1)
2)
securing of State-Owned Asset, and securing
collateral and or asset the sale of which to be
used to settle state claims.
MoU between DJKN and Assistant to Chief of
National Police on Infrastructure is focused
on management of State-Owned Asset. This
agreement covers the use, utilization, transfer
and the disposal of State-Owned Asset.
MoU between DJKN and Deputy-Attorney
General for Development Affairs is focused
on the management of State-Owned Asset
(BMN) given the Attorney General is the unit
within the Attorney General responsible for
the management of BMN in the Attorney
General Office. This MoU covers acceleration
of BMN arrangement and management,
acceleration of BMN management in the form
of confiscated goods, and acceleration of
state claims management.
MoU between DJKN and Deputy Attorney
General for Intelligence in the form of co-
“Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)/nota
kesepahaman bersama tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan
koordinasi dan kerja sama demi terwujudnya sinergi dalam pencapaian
tugas dan fungsi masing-masing unit terkait, tetapi tetap menghormati
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.”
To optimize the implementation of those MoUs, a
Communication and Coordination Team was established
at the level of central office and regional office of the
DJKN, National Police, and the Attorney General.
Capacity Building Workshop on Case Management for 2012In order to improve the competence of its human
resources, in 2012 the Directorate of Legal Affairs and
Public Relation held a capacity building workshop,
inviting speakers to share their knowledge with case
handlers both at the Directorate of Legal Affairs
and Public Relation and at other related technical
directorate, among other:
a.
3)
Capacity building for case handling, held on
December 6-8, 2012 at Picasso Room of Ibis
Hotel, with invited speakers include:
“Signing of Memorandum of Understanding (MoU) is intended
to further enhance the coordination and cooperation for the
realization of synergies in achieving the tasks and functions of
each relevant unit, without disregarding the provisions of the
existing legislation.”
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kesepahaman
Bersama ini, dibentuk Tim Koordinasi dan Komunikasi
baik di tingkat pusat maupun daerah antara DJKN
dengan Kepolisian RI dan DJKN dengan Kejaksaan RI.
Pelaksanaan Capacity Building dan Workshop Penanganan Perkara Tahun 2012Guna meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan
penanganan perkara, Direktorat Hukum dan Humas
pada Tahun 2012 telah mengadakan workshop maupun
capacity building dengan mengundang narasumber
untuk memberikan masukan pengetahuan bagi para
penangan perkara yang berada di lingkungan DJKN
maupun Direktorat Teknis terkait, antara lain:
a.
2)
3)
Capacity building penangan perkara yang
diselenggarakan pada tanggal 6-8 Juni 2012 di
Ruang Rapat Picasso Hotel Ibis Arcadia, dengan
mengundang narasumber antara lain:
Kesepahaman Bersama DJKN dengan
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berupa
koordinasi dalam rangka pencegahan tindak
pidana guna mendukung penegakan hukum
baik preventif maupun represif di bidang
pengelolaan kekayaan negara, pengurusan
piutang negara dan lelang.
Kesepahaman Bersama DJKN dengan Jaksa
Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara berupa bantuan hukum, pertimbangan
hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang
perdata dan tata usaha negara.
ordination in order to prevent crime to support
law enforcement both through preventive
and repressive measures in the field of
management state assets, state claims, and
auctions.
MoU between DJKN and Deputy Attorney
General for Civil Law and State Administration
Law in the form of legal aid, legal opinion and
other legal acts related to the handling of civil
cases and state administrative cases.
162 Laporan Tahunan | Annual Report
K. K.
163Laporan Tahunan | Annual Report
b.
c.
b.
c.
1)
2)
3)
Workshop teknik pendampingan dugaan tindak
pidana yang diselenggarakan pada tanggal 18-20
September 2012 di Ruang Rapat Strata Hotel Alila,
dengan mengundang narasumber antara lain:
1)
2)
3)
4)
5)
Capacity building penangan perkara yang
diselenggarakan pada tanggal 3-5 Desember 2012
di Ruang Rapat Titanium Hotel Golden Boutique,
dengan mengundang narasumber antara lain:
1)
2)
Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur;
Komisaris Polisi Cornelis Masudara, S.H., Kanit
5 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya;
DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M.,
pengajar/dosen di Universitas Tarumanegara
dan praktisi hukum;
Brigjen (Pur) Pol. Gunawan, terakhir menjabat
sebagai Kapolda Denpasar yang saat ini sebagai
legal advisor Bank Danamon;
DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M.,
pengajar/dosen di Universitas Tarumanegara
dan praktisi hukum;
Elijana, S.H., M.H., pengajar/dosen di
Universitas Tarumanegara dan perumus UU
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU dan
Kepailitan;
Dr. Drs. Paripurna. P. Sugarda, S.H., M.Hum.,
L.L.M, Dosen dan Dekan di Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada;
Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur.
Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. (Notaris
dan Dosen Hukum Agraria di Universitas
Trisakti);
Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Dosen
Hukum Administrasi Negara dan Hukum
Keuangan Publik di Universitas Indonesia).
1)
2)
3)
Workshop on coaching techniques for alleged
offense was held on 18-20 September 2012 in
Strata Meeting Room, Alila Hotel, with invited
speakers include:
1)
2)
3)
4)
5)
Capacity building on case handling, held on
3-5 December 2012 in Titanium Meeting Room,
Golden Boutique Hotel, invited speakers include:
1)
2)
Andi Herman, S.H., M.H., Head of East Jakarta
District Attorney Office;
Komisaris Polisi Cornelis Masudara, S.H., Kanit
5 Dit Reskrimum, Jakarta Metro City Police;
DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M.,
lecturer at the Tarumanegara University and
legal practitioner;
Brigjen (Pur) Pol. Gunawan, former Denpasar
Chief Police, legal advisor to Bank Danamon;
DR. Gunawan Widjadja, S.H., M.H., M.M., lecturer
at the Tarumanegara University and legal
practitioner;
Elijana, S.H., M.H., lecturer at the Tarumanegara
University and legal drfater of Law Nomor 37
Tahun 2004 on PKPU and Bankruptcy;
Dr. Drs. Paripurna. P. Sugarda, S.H., M.Hum.,
L.L.M, lecturer, Dean of the Faculty of Law at
the Gadjah Mada University;
Andi Herman, S.H., M.H., Head of East Jakarta
District Attorney Office;
Dr. Lieke L. Tukgali, S.H., M.H., M.Kn. (Notary
and Legal Lecturer at the Trisakti University);
Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.
(Lecturer in State Administration Law, and
Public Finance Law at the University of
Indonesia).
G. G. Conclusion1.
2.
3.
4.
5.
The Directorate of Legal Affairs and Public Relation
consistently conduct the settlement and the
safeguards of harmonization of regulations and find
sinergy with other units.
From year to year, there is an increasing trend
of case handling. This makes it necessary to
shift the pattern of provision of legal aid from
repressive way(litigation in court) to preventive
one (advice/legal opinion), so that the number of
cases is expected to decrease in the future.
Cases are scattered in all regional offices and
service offices, making it necessary for DJKN to
coordinate and strengthen its Human Resources
in case handling on a regular basis.
To prevent the occurrence of criminal cases
affecting employees, it is necessary for all
employee to apply the integrity pact and the
values of Ministry of Finance.
Cases to be handled grow increasingly complex
and vast. DJKN needs to enhance its human
resources through, among others, focus group
discussion inviting speakers who are experts
in their field, in-house training, workshops/
dissemination/coaching in case handling.
Kesimpulan1.
2.
3.
4.
5.
Direktorat Hukum dan Humas senantiasa
menyelesaikan dan mengawal harmonisasi
peraturan dan perundangan secara profesional
dan bersinergi dengan unit lainnya.
Tren penanganan perkara menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga
diperlukan upaya pergeseran pola pemberian
bantuan hukum dari yang bersifat represif
(litigasi di pengadilan) ke yang bersifat preventif
(nasihat/pendapat hukum), sehingga diharapkan
ke depan jumlah perkara dapat menurun.
Pola penyebaran perkara meliputi seluruh kanwil
dan KPKNL, sehingga perlu dilakukan koordinasi
dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi
penanganan perkara secara reguler di lingkungan
DJKN.
Untuk mencegah terjadinya kasus pidana yang
menimpa pegawai, kiranya perlu diterapkan
pakta integritas dan nilai-nilai kementerian
keuangan pada pegawai dalam menjalankan
setiap tugasnya.
Perkara yang ditangani semakin kompleks
dan banyak, sehingga perlu peningkatan SDM,
antara lain dengan cara focus group discussion
(FGD), dengan mengundang narasumber yang
ahli di bidangnya, in house training, workshop/
sosialisasi/penyuluhan penanganan perkara
dalam setiap event DJKN.
164 Laporan Tahunan | Annual Report
PERKEMBANGAN INTERNALINTERNAL DEVELOPMENT
Erik Susanto - Muli-muli - Lampung
PERKEMBANGAN INTERNALINTERNAL DEVELOPMENT
“Coming together is
a beginning, keeping together
is progress, working together
is success”
- Henry Ford -
167Laporan Tahunan | Annual Report
Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Keuangan, DJKN terus bertekad untuk
melakukan penataan organisasi, penyempurnaan
proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber
daya manusia. Berbagai upaya terus dilakukan,
diantaranya dengan melanjutkan modernisasi KPKNL di
lingkungan DJKN. Selain itu, DJKN secara berkelanjutan
juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program
reformasi birokrasi yang diikuti oleh peserta dari seluruh
unit vertikal di lingkungan DJKN. Adapun kegiatan yang
telah dilakukan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.
1.
In line with the Bureaucratic Reform Program in the
Ministry of Finance, DJKN is constantly determined to
carry on with the reform which consists of three main
programs, namely refining its organization, streamlining
business process, and enhancing its human resource
management. Various efforts continue to be made,
such as modernizing its service offices. In addition to
this, DJKN also organizes information dissemination on
Bureaucratic Reform Program, involving participants
from all its vertical units. Presented here are activities
that have been carried out in 2012.
1.Penataan OrganisasiPada tahun 2012, penataan organisasi di lingkungan
DJKN dilakukan di tingkat pusat dan vertikal DJKN.
Dengan semakin beragam dan kompleksnya cakupan
core business DJKN, maka perlu didukung penguatan
secara kelembagaan dan struktur organisasi yang
memadai. Untuk itu, DJKN mengusulkan penataan
organisasi di lingkungan Kantor Pusat yang
difokuskan pada penambahan unit eselon II, eselon
III, eselon IV, dan perubahan nomenklatur serta
penajaman tugas dan fungsi.
Proses pembahasan penataan organisasi Kantor
Pusat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi
pelaksanaan tugas, beban tugas dan potensi yang
dihadapi, serta evaluasi atas efektivitas penyelesaian
setiap pelaksanaan tugas. Hasil pembahasan
secara lengkap dituangkan dalam naskah akademis
penataan organisasi DJKN. Konsep naskah akademis
dan usulan rumusan PMK penataan organisasi
pada Kantor Pusat DJKN telah diajukan kepada Biro
Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan.
Penataan organisasi di lingkungan instansi
vertikal DJKN ditetapkan melalui PMK Nomor 170/
PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara. Penataan organisasi
ini dilakukan dengan menambah fungsi kepatuhan
Internal pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan
Refining OrganizationBearing an increasingly diverse and complex scope
of core business makes it necessary for DJKN
to adequately strengthen its institutional and
organizational structure at the level of Central Office
and its vertical offices. To that end, DJKN proposed
organizational arrangement in environment of Central
Office that is focused on adding units of echelon II,
III, and IV. The nomenclature was also changed and
adapted to the refined duties and functions.
The discussion of organizational restructuring for
Central Office was done by taking into account
the condition of duties performance, potential
workload, and evaluation on the effectiveness of
each job completion. The complete result of the
discussion was outlined in the academic paper on
DJKN organizational restructuring. The draft of the
academic paper along with proposed draft of PMK on
organizational restructuring for DJKN’s Central Office
has been submitted to the Bureau of Organization
and Administration of the Secretariat-General of the
Ministry of Finance.
Organizational restructuring for the vertical offices
of DJKN has been stipulated by PMK No.170/
PMK.01/2012 dated 6 November 2012 on the
Organization and Administration of Vertical
Institutions of Directorate-General of State Asset
Management. The restructuring was carried out by
adding internal compliance function at the Regional
KPKNL. Pada Kanwil, penataan organisasi dilakukan
dengan membentuk Bidang Kepatuhan Internal,
Hukum dan Informasi (KIHI). Seksi Verifikasi
dihapuskan dan kegiatan verifikasi dilakukan oleh
masing-masing bidang. Selain itu, dalam rangka
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, dilakukan
penggabungan seksi pada masing-masing Bidang
Penilaian, Bidang Piutang Negara, dan Bidang Lelang
yang semula 3 (tiga) seksi menjadi 2 (dua) seksi.
Penataan organisasi pada KPKNL dilakukan dengan
menambah 1 (seksi) yaitu Seksi Kepatuhan Internal.
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya PMK Nomor
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, DJKN telah menyusun konsep uraian jabatan
struktural dan pelaksana di lingkungan instansi
vertikal DJKN. Konsep tersebut telah disampaikan
kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan.
Sebagai pedoman bagi pelaksana dalam
melaksanakan tugas, telah disusun Uraian Jabatan
Pelaksana Kantor Pusat DJKN yang ditetapkan
melalui KMK Nomor 942/KM.1/2012 tanggal 5
September 2012. Uraian jabatan ini merupakan tindak
lanjut ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan. Jumlah uraian jabatan yang ditetapkan
sebanyak 1.273 uraian jabatan.
Sedangkan untuk instansi vertikal DJKN, telah
ditetapkan uraian jabatan pelaksana instansi vertikal
DJKN melalui KMK Nomor 1473/KM.1/2012 tanggal
Offices and Service Offices (KPKNL). At the Regional
Office, the organizational restructuring was done
by establishing a division of Internal Compliance,
Law and Information (KIHI). The Verification was
abolished, and its function was performed by
each division. Moreover, to ensure the efficiency
and effectiveness of their task, three sections at
each Valuation Division, State Claims Division, and
Auction Division were merged into only two sections.
Meanwhile, organizational restructuring at the level
of service offices was carried out by adding one
section, namely Internal Compliance Section.
As a follow-up to the enactment of PMK No. 170/
PMK.01/2012 on the Organization and Administration
of Vertical Institutions of Directorate-General of State
Asset Management, DJKN has developed the concept
of structural and description in the vertical units of
DJKN. The concept was presented to the Secretary-
General of the Ministry of Finance to be set out in a
Minister of Finance’s Decree.
And to provide guidance for staff and employee in
performing their task, a set of Position Description for
Personnel at the Central Office has been established
through KMK 942/KM.1/2012 dated September 5,
2012. This position description is a follow-up on the
enactment of PMK No.184/PMK.01/2010 concerning
the Organization and Administration of the Ministry of
Finance. As many as 1,273 position descriptions have
been formulated.
As for the vertical units of DJKN, the Ministry of
Finance through Minister of FInance’s Decree No.
1473/KM.1/2012 dated December 20, 2012 regarding
Penataan organisasi ini dilakukan dengan menambah fungsi kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan KPKNL.
The restructuring was carried out by adding internal compliance function at the Regional Offices and Service Offices (KPKNL).
168 Laporan Tahunan | Annual Report
2.2.
169Laporan Tahunan | Annual Report
20 Desember 2012 tentang Uraian Jabatan Pelaksana
di Lingkungan Instansi Vertikal DJKN. Jumlah uraian
jabatan yang ditetapkan sebanyak 276 uraian jabatan
yang terdiri dari 191 uraian jabatan pelaksana Kantor
Wilayah DJKN dan 85 uraian jabatan pelaksana
KPKNL.
Penyempurnaan Proses BisnisPenyempurnaan proses bisnis difokuskan dan
diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik.
DJKN sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian
Keuangan berusaha mengubah citra dari proses
yang cenderung tertutup dan kurang memberi
kepastian menuju proses yang pasti pada setiap
tahapannya. Sehingga publik mendapat kepastian
mengenai waktu, persyaratan administrasi, dan
yang paling penting adalah kepastian mengenai
biaya yang harus dibayarkan. Untuk merealisasikan
hal tersebut, jajaran DJKN telah memiliki SOP
yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis
keluaran pekerjaan secara komprehensif, analisis
dan evaluasi jabatan dan beban kerja untuk
memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah
pejabat yang dibutuhkan. Namun demikian, jajaran
DJKN senantiasa melakukan perbaikan proses bisnis
agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan
memenuhi kebutuhan stakeholder.
the Position Description for Personnel at Vertical
Units of DJKN has defined as many as 276 position
descriptions consisting of 191 positions descriptions
at Regional Offices and 85 positions descriptions at
service offices.
Streamlining The Business ProcessBusiness process refinement was focused and directed
on the improvement of public services. DJKN as an
echelon I unit in the Ministry of Finance attempted
to depart from its image of “inclined to be closed”
and uncertain process into the image of ensuring the
certainty at every stage. Hence, the public may be sure
about time of delivery, administrative requirements,
and most importantly, about the costs that must be
paid. To realize this vision, DJKN has established a
detailed SOP which can comprehensively describe
any type of job outputs analysis and evaluation of
the position and the workload to absorb information
on the time and number of officers needed.
Jim
my
Iraw
an -
Dit
.KN
D -
Jua
ra G
erak
Jal
an In
dah
Pada tahun 2012, kegiatan penyempurnaan proses
bisnis yang dilaksanakan oleh DJKN antara lain:
1)
2)
In 2012, business process improvement activities
conducted by, among others DJKN:
1)
2)
Reviewing Standard Operating Procedures (SOP)
In order to implement business process
improvement in environmental DJKN continuously,
one of the activities carried out are review of the
SOP established. As time developed, of course,
there are changes to the regulations on which the
SOP based. Thus, adjustments were required. The
review was undertaken to SOP for DJKN’s Central
Office, Regional Offices, and Service Offices.
The total of SOP successfully reviewed during the
year 2012 amounted to 421. This review covered
the legal basis for the adjustments and the
adjustments to the flow of business processes.
Establishing Standard Operating Procedures
(SOP)
In addition to review of SOP, throughout the
year 2012, DJKN formulated new SOPs as a
result of the analysis of the existing technical
regulations and new SOP to follow up on the
recommendation of the examiner of functional
apparatus. Here are SOP formulated as a follow up
on the recommendations of examiner functional
apparatus:
a.
b.
c.
d.
Those four SOPs have been stipulated in the
Director General of State Asset Management’s
Decree Number KEP-106/KN/2012 and Number
KEP-104/KN/2012.
Reviu Standar Operating Procedures (SOP)
Dalam rangka melaksanakan penyempurnaan
proses bisnis di lingkungan DJKN secara kontinyu,
salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah reviu
terhadap SOP-SOP yang telah ditetapkan. Karena
dengan adanya perkembangan waktu tentunya
terdapat perubahan terhadap ketentuan/
peraturan yang mendasari SOP dimaksud,
sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian.
Kegiatan reviu tersebut dilaksanakan terhadap
SOP Kantor Pusat DJKN, SOP Kanwil DJKN maupun
SOP KPKNL.
Total SOP yang berhasil direviu selama tahun 2012
berjumlah 421 SOP. Reviu yang dilakukan berupa
penyesuaian terhadap dasar hukum SOP maupun
penyesuaian terhadap alur proses bisnisnya.
Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP)
Selain reviu SOP, kegiatan penyempurnaan
proses bisnis yang dilaksanakan sepanjang
tahun 2012 yaitu penyusunan SOP baru sebagai
hasil analisis atas peraturan-peraturan teknis
yang ada maupun penyusunan SOP baru sebagai
tindak lanjut atas rekomendasi aparat pemeriksa
fungsional. Sebagai contoh SOP yang disusun
sebagai tindak lanjut atas rekomendasi aparat
pemeriksa fungsional yaitu:
a.
b.
c.
d.
Keempat SOP tersebut telah ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
nomor KEP-104/KN/2012 dan KEP-106/
KN/2012.
SOP Tindak Lanjut atas Masukan Terhadap
Peraturan di Bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang
Negara, dan Lelang yang Tidak Aplikatif;
SOP Distribusi Kupon Bahan Bakar Minyak
Untuk Kendaraan Dinas Berkondisi Baik;
SOP Distribusi Kupon Bahan Bakar Minyak
Untuk Kendaraan Dinas yang telah Dihentikan
Status Penggunaannya;
SOP Penarikan Uang Dari Bank Rekening
Bendahara Pengeluaran.
SOP on the follow-up on the input for
inapplicable regulations in the field of state
asset, valuation, state claims management,
valuation, and auction;
SOP for distribution of fuel coupon for official
state vehicles in good condition;
SOP for distribution of fuel coupon for official
state vehicles the use status of which has
been terminated;
SOP for cash withdrawal from spending
treasurer’s bank account.
170 Laporan Tahunan | Annual Report
3)
4)
3)
4)
Total konsep SOP baru yang disusun sepanjang
tahun 2012 adalah sejumlah 114 SOP, di mana
seluruh SOP tersebut telah mendapatkan
penelitian sekaligus persetujuan dari Sekretaris
Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Kepala Biro
Organisasi dan Ketatalaksanaan untuk ditetapkan
menjadi SOP DJKN.
Monitoring dan Evaluasi SOP
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,
kegiatan monitoring dan evaluasi SOP dilakukan
secara mandiri dan difokuskan pada SOP
reguler DJKN. Adapun tujuan kegiatan tersebut
adalah untuk: (1) memperoleh opini pegawai
di lingkungan Kanwil dan KPKNL terhadap SOP
DJKN yang selama ini diterapkan; (2) melakukan
pemantauan terhadap penerapan SOP reguler
pada Kanwil dan KPKNL; dan (3) memperoleh
bahan masukan dalam rangka perbaikan dan
penyempurnaan SOP Kanwil dan KPKNL.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan
dengan menggunakan metode: (1) survei opini
kepada pegawai di lingkungan Kanwil dan
KPKNL; (2) pengumpulan data dan dokumen hasil
pelaksanaan pekerjaan; dan (3) diskusi bersama
pejabat dan pelaksana di lingkungan Kanwil dan
KPKNL. Kegiatan monitoring dan evaluasi SOP
tersebut dilaksanakan terhadap 3 Kanwil dan 4
KPKNL yaitu:
a.
b.
c.
d.
Analisis Beban Kerja (ABK)
Analisis Beban Kerja merupakan suatu teknik
manajemen yang dilakukan secara sistematis
untuk memperoleh informasi mengenai tingkat
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja. Tujuan pengukuran/
Total draft of SOP formulated throughout the
year 2012 was 114 SOP. And all the SOPs have
been reviewed and approved by the Secretariat-
General of the Ministry of Finance c.q. Head of the
Bureau of Organization and Management.
SOP on Monitoring and Evaluation
Unlike in previous years, the monitoring and
evaluation activities this year were performed
independently, focusing on regular SOP. The
purpose of these activities are: (1) to obtain
the staff’s opinion on the SOP for Regional
Offices that had been applied, (2) to monitor the
implementation of regular SOP within the Regional
Office and Central Office, and (3) to gather inputs
for the improvement and refinement of the SOPs.
Monitoring and evaluation activities were carried
out by using the following method: (1) opinion
surveys to employees of the Regional Office and
Service Office, (2) collecting data and documents
containing the results of task implementation,
and (3) discussions with officials and staff at the
Regional Office and Service Office.
The monitoring and evaluation were conducted
on three Regional Office and four Service Offices:
a.
b.
c.
d.
Workload Analysis
Workload analysis is a management technique
that is done systematically to obtain information
on the effectiveness and efficiency of the
organization based on the volume of work. The
purpose of this type of analysis is to obtain
Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Banda
Aceh;
Kanwil X DJKN Surabaya dan KPKNL Surabaya;
Kanwil XV DJKN Makassar dan KPKNL
Makassar;
KPKNL Mataram.
Regional Office I Banda Aceh and KPKNL
Banda Aceh;
Regional Office X Surabaya and KPKNL
Surabaya;
Regional Office XV Makassar and KPKN
Makassar;
KPKNL Mataram.
171Laporan Tahunan | Annual Report
Great things are done by a series of small things brought
together.
- Vincent Van Gogh -
Komunitas Fotografi DJKN
173Laporan Tahunan | Annual Report
analisis beban kerja adalah untuk memperoleh
informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja
unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta
pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan
kualitas aparatur negara. Ruang lingkup
pengukuran beban kerja meliputi beban kerja
seluruh produk yang dihasilkan oleh unit
organisasi eselon I.
Manfaat dari hasil ABK diharapkan dapat menjadi
bahan untuk melakukan analisis lanjutan
terhadap hal-hal sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pengumpulan dan pengolahan data ABK telah
dilaksanakan di lingkungan DJKN sejak tahun
2008, di mana untuk tahun 2008 s.d. 2010
dilaksanakan secara uji petik di beberapa
unit kerja. Sedangkan untuk tahun 2011 dan
2012 pengumpulan dan pengolahan data ABK
telah dilaksanakan secara populasi terhadap
seluruh unit kerja di lingkungan DJKN dengan
menggunakan basis data beban kerja tahun 2011.
Pengumpulan dan pengolahan data ABK tersebut
dilaksanakan dengan mengacu pada PMK
Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman
information on the efficiency and performance of
the unit or organizational units or position holders
and as well as their utilization in order to improve
the quality of the state apparatus. The scope of
workload analysis includes the measurement of
workload of all the outputs produced by echelon
I units.
It is expected that the results of the workload
analysis bring beneficial effect on the
implementation of analysis of the following
matters:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Data collection and data processing has been
carried out since 2008, where for the period of
2008 to 2010 sampling tests were conducted
in several units. As for 2011 and 2012, the data
collection and data processing have been carried
out in all working units using 2011’s workload
database. The workload analysis was carried out
with reference to the PMK No. 140/PMK.01/2006
on Guidelines for Workload Analysis in the
Ministry of Finance.
penataan /penyempurnaan struktur
organisasi;
penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi
kerja unit;
bahan penyempurnaan sistem dan prosedur
kerja;
sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
penyusunan standar beban kerja jabatan/
kelembagaan, penyusunan Daftar Susunan
Pegawai (DSP) atau bahan penetapan
eselonisasi jabatan struktural;
menyusun rencana kebutuhan pegawai secara
riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
program mutasi pegawai dari unit yang
berkelebihan ke unit yang kekurangan;
program promosi pegawai;
reward and punishment terhadap unit atau
pejabat;
bahan penyempurnaan program diklat.
restructuring or organizational refinement;
performance appraisal for positions and units;
material improvement of work systems and
procedures;
means of improving institutional performance;
workload standardization for positions/
institutions, preparation of employee
structure (DSP) or the determination of
echelon structure;
employees-need planning in accordance with
the organization’s workload;
employee rotation;
employee promotion programs;
reward and punishment to the unit or officials;
material for training program improvement.
3. 3.
5)
Quality Assurance Pelaksanaan Reformasi BirokrasiPada awal tahun 2012, Menteri Keuangan memberikan
arahan agar dilaksanakan quality assurance atas
pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal
tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya
quality assurance atas pelaksanaan reformasi
birokrasi (QA RB) Kementerian Keuangan oleh BPKP.
5)
Bureaucratic Reform Quality Assurance (QA RB)Early in 2012, the Minister of Finance directed that
all echelon I unit in the Ministry of Finance undertake
a quality assurance (QA) for the implementation of
bureaucratic reform (RB)—before the same activity
applied to them by QA RB Team from BPKP (Finance
and Development Supervisory Agency). The Minister
Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Keuangan.
Survei Opini Pengguna Layanan DJKN
Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan bekerja
sama dengan IPB melakukan survei opini kepuasan
pengguna layanan termasuk pengguna layanan
DJKN di 6 (enam) kota, yaitu Jakarta, Medan,
Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Batam
dengan fokus survei pada layanan unggulan yang
dimiliki DJKN. Survei ini bertujuan untuk melihat
tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang
telah diberikan dan untuk melakukan perbaikan-
perbaikan terhadap pelayanan yang masih dinilai
kurang oleh pelanggan.
Unsur-unsur yang diteliti dalam survei opini
tersebut adalah informasi persyaratan, kesesuaian
prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian
pembayaran, pengenaan sanksi, keterampilan
petugas, sikap petugas, akses terhadap kantor
pelayanan, dan lingkungan pendukung.
Skor yang diperoleh DJKN pada survei opini
kepuasan pengguna layanan mengalami kenaikan
dibandingkan pada tahun 2011 yaitu dari 3,92
menjadi 3,99 pada tahun 2012. Berdasarkan hasil
survei tersebut, prioritas peningkatan kinerja
dari layanan DJKN adalah “waktu penyelesaian
layanan”, “akses terhadap kantor layanan”, dan
“kesesuaian prosedur”. Sehingga perbaikan dapat
diprioritaskan pada ketiga unsur layanan yang
menjadi indikator penilaian tersebut.
Survey on Users’ Opinion
In 2012, the Ministry of Finance in cooperation
with IPB conducted survey on users’ satisfaction
which covered service users in six cities, namely
Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar,
and Batam, focusing on service excellence
provided by DJKN. This survey was aimed at
finding out the level of customer satisfaction over
the service and at making improvements to the
services considered unsatisfactory by users.
The elements examined in the opinion surveys
are requirements information, compliance
procedures, delivery time, payment conformity,
sanctions, employees’ skills, employees’ attitudes,
access to the service office, and supporting
environment.
Scores obtained DJKN opinion on service user
satisfaction surveys has increased compared to
that of 2011, that was from 3.92 to 3.99. Based on
the result of survey, DJKN should have prioritized
its attempt to cut service delivery time, to ease
the access to the service office, and to comply
with the procedures.
174 Laporan Tahunan | Annual Report
175Laporan Tahunan | Annual Report
of Finance has instructed the Inspectorate-General to
guard the implementation of QA RB in the Ministry of
Finance .
QA RB were applied on eight areas of change which
were the focus of bureaucratic reform program
in the Ministry of Finance. Parameters used in
the QA RB are set out in the Ministry of State
Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform
No. 53 of 2011 on Guidelines for Quality Assurance
and Guidelines for Monitoring and Evaluation of
Bureaucratic Reform.
QA RB was performed by analyzing the documents
of bureaucratic reforms at every echelon unit and
by running a survey on a proportion employees at
echelon I units and on stakeholders to support the
objectivity of the assessment results.
The schedule of QA RB conducted by Inspectorate-
General of Ministry of Finance was as follows:
1.
2.
3.
The QA RB Team of Inspectorate-General of Minister
of Finance gave DJKN a final QA RB index of 92.14,
slightly exceeding the target set by the Minister
of Finance to all echelon I units in the Ministry of
Finance which was 92.
Menteri Keuangan menginstruksikan Inspektorat
Jenderal untuk bertindak sebagai pengawal dalam
pelaksanaan QA RB di lingkungan Kementerian
Keuangan.
Pelaksanaan QA RB dilaksanakan terhadap 8 area
perubahan yang menjadi fokus program reformasi
birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. QA
RB dilaksanakan dengan menggunakan parameter-
parameter sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)
dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi.
Metode QA RB berupa analisis terhadap dokumen-
dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap
unit eselon I serta survei terhadap beberapa pegawai
unit eselon I secara proporsional dan terhadap
stakeholder untuk mendukung obyektivitas hasil
penilaian.
Adapun jadwal program QA RB Itjen Kemenkeu
terhadap DJKN sebagai berikut:
1.
2.
3.
Berdasakan penilaian Tim Itjen Kemenkeu, DJKN
mendapatkan hasil akhir indeks nilai QA RB sebesar
92,14. Indeks nilai tersebut telah melewati target yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada seluruh
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
sebesar 92.`
Penilaian QA RB awal : April s.d. Mei 2012
Monitoring perbaikan gap indeks QA RB : Juni s.d.
Oktober 2012
Penilaian QA RB akhir : November s.d. Desember
2012
QA RB early assessment : April to May 2012
Monitoring of RB gap-fixing : June to October
2012
QA RB final assessment : November to December
2012
Pada tahun 2012, DJKN kembali menetapkan 15 (lima belas) KPKNL sebagai KPKNL Teladan.
In 2012, DJKN again inaugurated 15 (fifteen) service offices as KPKNL Teladan.
4. Service Office ModernizationTo enhance the quality of its services users, DJKN
continued to modernize its service offices by building
modern service office (KPKNL Teladan). In 2012, DJKN
again inaugurated 15 (fifteen) service offices as
KPKNL Teladan. These fifteen modern offices were
established by the Director-General of State Asset
Management’s Decree Number KEP-103/KN/2012
dated August 3, 2012 on the Establishment of the
Modern Service Office of State Asset Management
and Auction 2012. They were:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Thus until 2012, a total of 46 (forty six) KPKNL Teladan
or 65.7% of total existing service offices (70 KPKNLs)
have been officially established. To ensure the goal of
the establishment of modern service office—that is
to build a good image and a high public trust—DJKN
has also implemented monitoring and evaluation
on the activities of KPKNL Teladans. In 2012, the
monitoring and evaluation was carried out on five
modern offices, namely:
1.
2.
3.
4.
5.
4. Modernisasi Kantor PelayananDalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada
pengguna jasa, DJKN terus melakukan modernisasi
kantor pelayanan dengan membentuk KPKNL Teladan.
Pada tahun 2012, DJKN kembali menetapkan 15 (lima
belas) KPKNL sebagai KPKNL Teladan. Pembentukan
KPKNL Teladan 2012 ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-
103/KN/2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang
Pembentukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Teladan Tahun 2012. KPKNL Teladan
tersebut meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dengan demikian sampai dengan tahun 2012, telah
ditetapkan sebanyak 46 (empat puluh enam) KPKNL
Teladan atau sebesar 65,7% dari jumlah KPKNL yang
ada (70 KPKNL). Guna memastikan pencapaian tujuan
pembentukan KPKNL Teladan yaitu terciptanya kantor
yang memiliki citra baik dan kepercayaan publik yang
tinggi, telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi KPKNL Teladan. Kegiatan tersebut dilakukan
pada 5 (lima) KPKNL Teladan di Lingkungan DJKN
yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
KPKNL Padang;
KPKNL Bengkulu;
KPKNL Metro;
KPKNL Purwakarta;
KPKNL Cirebon;
KPKNL Tegal;
KPKNL Pekalongan;
KPKNL Madiun;
KPKNL Sidoarjo;
KPKNL Palangkaraya;
KPKNL Kupang;
KPKNL Singaraja;
KPKNL Gorontalo;
KPKNL Palu;
KPKNL Sorong.
KPKNL Purwokerto;
KPKNL Kendari;
KPKNL Yogyakarta;
KPKNL Pekanbaru;
KPKNL Palembang.
KPKNL Padang;
KPKNL Bengkulu;
KPKNL Metro;
KPKNL Purwakarta;
KPKNL Cirebon;
KPKNL Tegal;
KPKNL Pekalongan;
KPKNL Madiun;
KPKNL Sidoarjo;
KPKNL Palangkaraya;
KPKNL Kupang;
KPKNL Singaraja;
KPKNL Gorontalo;
KPKNL Palu;
KPKNL Sorong.
KPKNL Purwokerto;
KPKNL Kendari;
KPKNL Yogyakarta;
KPKNL Pekanbaru;
KPKNL Palembang.
176 Laporan Tahunan | Annual Report
5. 5.
177Laporan Tahunan | Annual Report
Kegiatan monitoring dan evaluasi KPKNL Teladan
yang dilakukan meliputi sandar fasilitas KPKNL
Teladan, pelayanan pada front office, pelaksanaan
SOP KPKNL Teladan dan pemanfaatan aplikasi
pendukung.
Peningkatan Manajemen SDM1)
2)
3)
4)
The monitoring and evaluation covered the standard
of facilities, front office service, SOP implementation,
and the use of supporting applications.
HR Management Improvement
1)
2)
3)
4)
Peningkatan Disiplin Pegawai
Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai di
Lingkungan DJKN, telah dilaksanakan penegakan
hukuman disiplin terhadap 51 orang pegawai
dengan rincian 11 pegawai mendapat hukuman
berat, 7 pegawai mendapat hukuman sedang dan
35 pegawai mendapat hukuman ringan, serta 1
orang pegawai yang dikenakan sanksi kode etik.
Pengembangan Assessment Center
Kegiatan Assesment yang telah dilaksanakan
selama tahun 2012 antara lain:
a.
b.
c.
Penyusunan Pola Mutasi
Dalam rangka menjamin objektivitas dan
transparansi dalam perpindahan jabatan karir
bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJKN,
telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Nomor PER-8/KN/2012 Tentang Pola Mutasi
Jabatan Karier Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.
SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian)
Terus dilakukan updating data pegawai (nama,
NIP, tempat lahir, gol/pangkat, unit kerja,
pendidikan, diklat), e-dossier dan terus melakukan
pengembangan SIMPEG, salah satunya dengan
mengintegrasikan SIMPEG dengan DMS (Data
Management System).
Tightening Employees Discipline
In the course of improving employee discipline,
DJKN has imposed the enforcement of disciplinary
punishment on 51 employees consisting 11
employees heavily sanctioned, seven employees
moderately sanctioned, and 35 employees lightly
sanctioned.
Development of Assessment Center
The development of assessment center has been
conducted through, among others:
a.
b.
c.
Formulating Job Rotation Patterns
To ensure objectivity and transparency in the job
rotation for civil servants in the DJKN, the job
rotation patterns in the DJKN has been defined by
The Director-General of STate Asset Management
Number PER-8/KN/2012 on Job Rotation
Pattern in the Directorate-General of State Asset
Management.
SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian)
Continued updating employee data (name,
employee ID, place of birth, rank/position,
work unit, education, training), e-dossier, and
integrating SIMPEG with DMS (Data Management
System).
Menyelenggarakan Assessment bekerja sama
dengan Biro SDM terhadap 52 pejabat eselon
III;
Menyelenggarakan Assessment untuk eselon
IV sebanyak 142 orang;
Menyelenggarakan Assessment Pelaksana
sebanyak 180 orang (10 batch)
Assessment center in collaboration with the
Bureau of Human Resources to 52 echelon III
officials;
Assessment Center for 142 Echelon IV Officials;
Assessment center for as many as 180
employees (10 batch ).
6. 6.
5)
Risk ManagementActivities that have been carried out in implementing
DJKN Risk Management during 2012 are as follows:
a.
5)
Manajemen RisikoKegiatan yang telah dilakukan terkait penerapan
manajemen risiko di lingkungan DJKN selama tahun
2012 adalah sebagai berikut:
a.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
(diklat)
Penyelenggaraan diklat yang telah dilaksanakan
pada tahun 2012 antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
Penyusunan Profil Risiko Semester I dan II Tahun
2012
Sebagaimana diamanatkan dalam PMK
Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen
Keuangan, setiap UPR harus menyusun profil
risiko unit masing-masing pada tiap semester.
Untuk itu, Kantor Pusat DJKN bertugas untuk
mengoordinasikan dan memantau penyusunan
profil risiko pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR).
Sebagai hasilnya, semua UPR di lingkungan DJKN
Education and Training
Education and training carried out in 2012 were,
among others:
a.
b.
c.
d.
e.
Formulation of Risk Profile Semester I and II 2012
As mandated by the PMK No. 191/PMK.09/2008
on the Application of Risk Management within
the Ministry of Finance, each Risk Owner Unit
(UPR) should prepare a risk profile for each
semester. The Central Office coordinates and
monitors the preparation of the risk profile in
each Unit Owner Risk (UPR ). As a result, all of the
UPR in the neighborhood DJKN has undertaken
the preparation of the risk profile in the first half
and the second half of 2012.
Melaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi
bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk
eselon III sebanyak 4 orang dan diklat berbasis
kompetensi untuk eselon IV 105 orang (50
orang secara swakelola DJKN);
Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tk. III
bekerja sama dengan Pusdiklat PPSDM untuk
23 pejabat eselon III dan Diklat Kepemimpinan
Tk. IV untuk pejabat eselon IV sebanyak 79
orang;
Melaksanakan Diklat Teknis Substantif
bekerja sama dengan Pusdiklat KNPK untuk
1.503 orang;
Melaksanakan Diklat Internal DJKN secara
swakelola untuk 1.445 orang;
Memberikan kesempatan kepada pegawai
untuk mengikuti program short course baik
yang berasal dari internal DJKN/Kementerian
Keuangan, instansi pemerintah lainnya
maupun yang berasal dari luar negeri. Untuk
tahun 2012 pegawai yang mengikuti program
short course tentang E-Goverment melalui
Maastricht School of Management - Belanda
sebanyak 1 orang.
Competency-based education and training in
cooperation with the PPSDM Training Center
for four echelon III officials and 105 echelon
IV officials (training for 50 of them were self-
managed by DJKN);
In collaboration with the PPSDM Training
Center, Level III Leadership Training for 23
echelon III officials and Level IV Leadership
Training for 79 echelon IV officials;
Substantive Technical Training for 1,503
participants in collaboration with KNPK
Training Center;
Self-managed internal training for 1.445
employees.
Providing opportunity for employees to
follow the short course program organized
internally at DJKN/Ministry of Finance or
other government agencies as well as foreign
agencies. In 2012, one employee took the short
course program on E-Government through
the Maastricht School of Management, The
Netherlands.
178 Laporan Tahunan | Annual Report
179Laporan Tahunan | Annual Report
b.
c.
b.
c.
telah melaksanakan penyusunan profil risiko
pada semester I dan semester II tahun 2012.
Monitoring Penanganan Risiko Semester I dan II
Tahun 2012
Untuk menjaga agar rencana penanganan
risiko yang telah disusun dapat dilaksanakan
dengan baik, maka setiap pertengahan semester
dilaksanakan monitoring penanganan risiko.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara meminta
hasil sementara penanganan risiko yang telah
diselesaikan kepada seluruh UPR di lingkungan
DJKN. Selanjutnya akan dilihat sejauh mana
efektivitas dan efisiensi rencana penanganan
risiko yang telah diselesaikan.
Rapat Komite Manajemen Risiko
Sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor
191/PMK.09/2008, setiap unit eselon I wajib
memenuhi struktur manajemen risiko dengan
membentuk Komite Manajemen Risiko, menunjuk
Ketua Manajemen Risiko, serta adanya UPR.
Untuk tahun 2012, DJKN telah membentuk Komite
Manajemen Risiko dengan susunan keanggotaan
yaitu (1) Ketua Komite : Direktur Jenderal Kekayaan
Negara; (2) Anggota : Sekretaris DJKN sekaligus
merangkap sebagai Ketua Manajemen Risiko
Monitoring Risk Management Semester I and II in
2012
To ensure that risk management plans that have
been developed can be properly implemented, the
implementation of risk management is monitored
each mid-semester. This activity is carried out by
way of requesting the tentative results of risks
handling that have been completed from entire
UPR. By means of it, DJKN will see how effectively
and efficiently risk management plans that have
been undertaken.
Risk Management Committee Meeting
As mandated by the PMK No. 191/
PMK.09/2008, each echelon I unit must meet
the risk management structure by forming a
Risk Management Committee, appointing the
Head of Risk Management, and determining a
UPR. For 2012, DJKN has established the Risk
Management Committee the membership of
which comprised (1) the Head of the Committee:
Director-General of State Asset Management,
(2) Members: Secretary of Directorate-General
Shar
tika
ND
- K
ND
2 -
Kom
odo
d.
e.
d.
e.
DJKN; dan (3) Anggota ; Direktur Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap
penerapan manajemen risiko di lingkungan
DJKN, maka pada tahun 31 Juli 2012 telah
diselenggarakan Rapat Komite Manajemen
Risiko DJKN. Rapat dihadiri oleh Direktur Jenderal
Kekayaan Negara, Sekretaris DJKN, dan para
Direktur beserta staf terkait. Agenda rapat yaitu
membahas monitoring penerapan manajemen
risiko dan penanganan risiko di lingkungan DJKN
serta membahas risiko-risiko kunci di lingkungan
DJKN untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Manajemen
Risiko Semester I dan II Tahun 2012
Sesuai amanat PMK Nomor 191/PMK.09/2008,
setiap unit eselon I harus melaporkan paparan
risiko unit masing-masing kepada Menteri
Keuangan pada tiap akhir semester. DJKN telah
menyampaikan Laporan Pelaksanaan Manajemen
Risiko DJKN Semester I Tahun 2012 kepada
Menteri Keuangan pada tanggal 3 Agustus 2012.
Materi yang terdapat dalam laporan tersebut
merupakan hasil pembahasan monitoring
penerapan manajemen risiko dan penanganan
risiko di lingkungan DJKN pada Rapat Komite
Manajemen Risiko tanggal 31 Juli 2012. Laporan
tersebut memuat dashboard risiko kunci DJKN,
pemetaan kategori dan level risiko yang ada di
DJKN, rekapitulasi penanganan risiko DJKN serta
kebijakan penanganan risiko di masa mendatang.
Untuk laporan pelaksanaan manajemen risiko
DJKN semester II tahun 2012 telah disusun dan
disampaikan kepada Menteri Keuangan pada
akhir Desember 2012.
Rapat Pembahasan Risiko Kunci Bersama Wakil
Menteri Keuangan II
Agenda rapat pembahasan risiko kunci bersama
Wakil Menteri Keuangan II merupakan tindak
of State Asset Management who also serves
as the Head of DJKN Risk Management, and (3)
Member: Director of State Asset Management
and Information System.
To supervise the implementation of risk
management, the Risk Management Committee
held a meeting on July 31, 2012 which was
attended by the Director-General of State Asset
Management, Secretary of Directorate-General
of State Asset Management, and the related
Directors and their staff. Discussed in the meeting
were the monitoring of risk management and the
key risks to be reported to the Minister of Finance.
Preparation of the Report on the Implementation
of Risk Management Semester I and II 2012
As stipulated by PMK No. 191/PMK.09/2008,
each echelon I unit shall report the risk exposure
of their unit to the Minister of Finance at the end
of each semester. DJKN has delivered the Report
on the Implementation of DJKN Risk Management
for First Half of 2012 to the Ministry of Finance by
August 3, 2012.
The report contained the result of the Risk
Management Committee’s discussion at the
meeting held on July 31, 2012, which brought up the
monitoring of risk management implementation
in DJKN. In addition, the report includes the
dashboard of DJKN key risks, the mapping
of categories and risk levels, recapitulation
DJKN risk management, and risk management
policies in the future. Meanwhile the report on
the implementation of risk management for
the second half of 2012 has been prepared and
submitted to the Minister of Finance by the end
of December 2012.
Meeting on Key Risks with the Second Deputy
Minister of Finance
The meeting was actually a follow-up on the
Minister of Finance’s directives for Report on
180 Laporan Tahunan | Annual Report
7.7.
181Laporan Tahunan | Annual Report
`
f.`
Manajemen Kinerja
Kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja yang
telah dilaksanakan selama tahun 2012 meliputi:
a.
f.
Performance Management Planning and performance management activities
implemented during 2012 include:
a.
lanjut dari arahan Menteri Keuangan terhadap
Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko
DJKN Semester I Tahun 2012. Rapat tersebut
diselenggarakan pada tanggal 18 September
2012. Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan
II, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris
DJKN, dan para Direktur di lingkungan DJKN
beserta staf terkait.
Pada rapat dibahas mengenai risiko-risiko kunci
di lingkungan DJKN yang perlu diwaspadai beserta
action plan yang diperlukan untuk menanganinya.
Penilaian Proses Manajemen Risiko
Pada tahun 2012 DJKN bekerja sama dengan Tim
dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
(Itjen Kemenkeu) melakukan penilaian atas
proses manajemen risiko yang telah diterapkan
oleh UPR di lingkungan DJKN. Kegiatan
tersebut dilaksanakan untuk mengetahui
tingkat kematangan (maturity level) penerapan
manajemen risiko pada UPR di lingkungan DJKN.
Kegiatan ini dilakukan secara sampling terhadap
beberapa UPR di lingkungan DJKN yaitu Kanwil II
DJKN Medan, Kanwil IX DJKN Semarang, Kanwil
XVII DJKN Jayapura dan seluruh UPR di lingkungan
Kantor Pusat DJKN.
Penandatanganan Kontrak Kinerja tahun 2012
Berdasarkan KMK Nomor: KMK-454/KMK.01/2011
tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan,
batas waktu untuk pelaksanaan kontrak kinerja
s.d. Kemenkeu-Five (pelaksana) adalah tanggal
31 Maret tahun berjalan. Pelaksanaan kontrak
kinerja tahun 2012 di lingkungan DJKN telah
dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
1)
2)
the Implementation of DJKN Risk Management
first semester of 2012. The meeting which
was attended by the Second Deputy Minister
of Finance, Director-General of State Asset
Management, Secretary of DJKN, and related
Directors and staff, took place on 18 September
2012.
The meeting highlighted the key risks to watch
over along with action plan required.
Assessment of Risk Management Process
In 2012, DJKN in collaboration with a team from
the Inspectorate-General of the Ministry of
Finance assessed the risk management process
that has been implemented by the UPR in the
Directorate-General of State Asset Management.
Aimed at observing the maturity level of risk
management implementation, this activity was
carried out through sampling test on some of
UPRs in the Directorate-General of State Asset
Management, namely Regional Office II Medan,
Regional Office IX Semarang, Regional Office XVI
Jayapura, and all UPRs in the Central Office.
Signing of Contract of Performance in 2012
KMK Number: KMK-454/KMK.01/2011 dated
December 30, 2011 on Performance Management
in the Ministry of Finance stated that the deadline
for the implementation of performance contracts
up to Kemenkeu-Five was March 31 of the current
year. The contracts of performance implemented
during 2012 were as follows:
1)
2)
Kontrak Kinerja Kemenkeu One telah
dilaksanakan pada tgl 8 Februari 2012;
Kontrak Kinerja Kemenkeu Two untuk 28
pejabat eselon II telah dilaksanakan pada tgl
10 Februari 2012;
Contract of Performance Kemenkeu-One was
held at the Ministry of Finance, February 8,
2012;
Contract of Performance Kemenkeu-One for
28 Echelon II Officials, February 10, 2012;
b.
c.
d.
3)
KPI Template Preparation for Kemenkeu-Two
Through Kemenke-Five at Vertical Units
KPI (Key Performance Indicator) template for
Kemenkeu-Two up to Kemenkeu-Five 2012,
which was based on the duties and functions, job
descriptions, SOP, and contract of performance
from the previous year, has been prepared. This
template will serve as both guidance as well
as materials for the signing of the contract of
performance for vertical units.
Preparation of Performance Management
Regulations
To follow up on the mandate of KMK Number: KMK-
454/KMK.01/2011 on Performance Management
in the Ministry of Finance particularly in dictums
eight and nine, DJKN has formulated technical
guidelines on performance management as
stipulated in the Director-General of State Asset
Management Number: KEP-80/KN/2012 dated
June 27, 2012.
Discussion on the Report on Kemenkeu-One
Performance.
This discussion was held every quarter at the
invitation of Pushaka, bringing up evaluation of
the performance of Kemenkeu-One, progress of
strategic initiatives, progress of follow-up steps
to the Minister of Finance’s directives during the
Working Meeting held on February 18 and 20,
2012, as well as progress of thematic pending
matters. In 2012, as many as four discussions
were held:
1)
2)
b.
c.
d.
3)
Penyusunan Template IKU Kemenkeu-Two s.d.
Kemenkeu-Five Unit Vertikal
Sebagai panduan sekaligus bahan untuk
penandatanganan kontrak kinerja unit vertikal,
telah disusun template IKU Kemenkeu-Two s.d.
Kemenkeu-Five tahun 2012. Template IKU disusun
berdasarkan tugas dan fungsi, uraian jabatan,
SOP, dan kontrak kinerja tahun sebelumnya.
Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kinerja
Sebagai tindak lanjut dari amanat KMK Nomor
: KMK-454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
khususnya diktum kedelapan dan kesembilan,
telah disusun petunjuk teknis pengelolaan kinerja
di lingkungan DJKN sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara Nomor : KEP-80/KN/2012 tanggal 27
Juni 2012.
Pembahasan Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-
One.
Pembahasan dilaksanakan setiap triwulan
berdasarkan undangan dari Pushaka. Agenda
pembahasan meliputi evaluasi capaian kinerja
Kemenkeu-One, progress pencapaian insiatif
strategis, progress tindak lanjut arahan Menteri
Keuangan hasil Rapat Kerja Kementerian
Keuangan tanggal 18 dan 20 Februari 2012,
serta progress pending matters tematik. Pada
tahun 2012 telah dilaksanakan 4 (empat) kali
pembahasan, dengan rincian:
1)
2)
182 Laporan Tahunan | Annual Report
Kontrak Kinerja Kemenkeu Three s.d.
Kemenkeu Five pada Kantor Pusat, Kanwil,
dan KPKNL telah dilaksanakan s.d. 31 Maret
2012.
Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One
Periode triwulan IV tahun 2011 dilaksanakan
pada tanggal 18-20 Januari 2012
Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One
Periode triwulan I tahun 2012 dilaksanakan
Contract of Performance Kemenkeu-Tree up
to Kemenkeu-Five, March 31, 2012.
Discussion of performance achievements of
Kemenkeu-One Fourth Quarter of 2011, held
on 18-20 January 2012.
Discussion of performance achievements of
Kemenkeu-One First Quarter 2012, held on 11-
13 April 2012
183Laporan Tahunan | Annual Report
e.
f.
e.
f.
3)
4)
Untuk pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-
One periode triwulan IV tahun 2012, Pushaka
mengagendakan pada tanggal 15-18 Januari
2013. Selain pembahasan triwulan yang rutin
dilaksanakan bersama dengan Pushaka,
pada tanggal 28-29 Juni 2012 dilaksanakan
pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One dan
Kemenkeu-Two dengan mengundang pengelola
kinerja unit eselon II di lingkungan DJKN.
Reviu kontrak kinerja tahun 2012
Reviu kontrak kinerja dilaksanakan dengan tujuan
untuk memperoleh tanggapan/masukan atas
pelaksanaan kontrak kinerja meliputi:
1)
2)
3)
Reviu dilaksanakan dalam bentuk asistensi yang
dilakukan oleh perwakilan dari Pushaka Setjen,
perwakilan dari Sekretariat Ditjen dan perwakilan
dari unit yang direviu (dari unit eselon IV s.d.
pelaksana). Selain melaksanakan reviu kontrak
kinerja, juga dilaksanakan survei Strategy
Focused Organization (SFO) untuk mengevaluasi
implementasi pengelolaan kinerja berbasis
balanced scorecard yang telah diterapkan oleh
Kementerian Keuangan sejak tahun 2007. Pada
pada tanggal 11-13 April 2012
Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One
Periode triwulan II tahun 2012 dilaksanakan
pada tanggal 16-19 Juli 2012
Pembahasan capaian kinerja Kemenkeu-One
Periode triwulan III tahun 2012 dilaksanakan
pada tanggal 16-18 Oktober 2012
Kesesuaian IKU dengan visi, misi, tugas,
fungsi, uraian jabatan dan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh setiap pejabat/pegawai;
Proses penurunan (cascading) dan penyalarasan
(alignment) IKU s.d. level Kemenkeu-Five
(Pelaksana);
Reviu IKU yang telah ditetapkan, meliputi
dukungan IKU terhadap pencapaian sasaran
strategis beserta kualitas IKU yang diukur.
3)
4)
Pushaka has set that discussion of performance
achievements of Kemenkeu-One fourth quarter
of 2012, would be held on 15-18 January 2013.
In addition to the regular quarterly discussions
conducted with Pushaka, on 28-29 June 2012,
a series of meeting involving performance
managers of echelon II units in the Ministry of
Finance were held, discussing the performance
achievement of Kemenkeu-One and Kemenkeu-
Two.
Review of contract of performance 2012
Review of contact of performance was carried
out to obtain feedback and inputs on the
implementation of the contract. This includes:
1)
2)
3)
This review was carried out in the form of
assistance provided by representatives of
Pushaka of Secretary-General, representatives
of the Secretariat of Directorate-General, and
representatives from the units reviewed. In
addition to carrying out review of contract of
performance, DJKN also conducted Strategy
Focused Organization (SFO) survey to evaluate
the implementation of the balanced scorecard-
based performance management which has been
Discussion of performance achievements of
Kemenkeu-One second quarter of 2012, held
on 16-19 July 2012
Discussion of performance achievements of
Kemenkeu-One third quarter of 2012, held on
16-18 October 2012
KPI conformity with the vision, mission,
tasks, functions, job descriptions and work
performed by each official or employee:
IKU cascading and alignment up to Kemenkeu-
Five level (pelaksana):
Review of predefined KPI, which included
KPI support for achievement of strategic
objectives along, and the quality of KPI
reviewed.
g. g.
tahun 2012 terdapat 6 unit yang dilaksanakan
reviu dan SFO, yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Sosialisasi Pengelolaan Kinerja
Dalam rangka peningkatan pemahaman pegawai
mengenai pengelolaan kinerja, telah dilaksanakan
7 (tujuh) kali sosialisasi pengelolaan kinerja, yaitu:
1)
2)
3)
implemented in the Ministry of Finance since
2007. In 2012, there were 6 units on which review
and SFO survey conducted:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Dissemination of Performance Management
To increase employee understanding of the
performance management, seven disseminations
of performance management were conducted,
namely:
1)
2)
3)
Sum
arno
- K
PKN
L Pa
lu -
Men
gang
kat
Embe
r
184 Laporan Tahunan | Annual Report
Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Kanwil II
Medan pada tanggal 5-8 Juni 2012;
Reviu kontrak kinerja dan SFO pada KPKNL
Palembang pada tanggal 5-8 Juni 2012;
Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Direktorat
BMN pada tanggal 2-3 Juli 2012;
Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Direktorat
PN-KNL pada tanggal 4-5 Juli 2012;
Reviu kontrak kinerja dan SFO pada Kanwil III
DJKN Pekanbaru pada tanggal 1-3 Agustus
2012;
Reviu kontrak kinerja dan SFO pada KPKNL
Pekanbaru pada tanggal 1-3 Agustus 2012.
Sosialisasi tahap I pada tanggal 4-7 September
2012 di Bandung;
Sosialisasi tahap II pada tanggal 11-14
September 2012 di Pangkal Pinang;
Sosialisasi tahap III pada tanggal 18-21
September 2012 di Batam;
Review of contract of performance and SFO
on Regional Office II Medan, 5-8 June 2012;
Review of contract of performance and SFO
on KPKNL Palembang, 5-8 June 2012;
Review of contract of performance and SFO
on Directorate of State-Owned Asset, 2-3
July 2012;
Review of contract of performance and SFO
on Directorate of State Claims and Other State
Asset, 4-5 July 2012;
Review of contract of performance and SFOon
Regional Office III Pekanbaru, 1-3 August
2012;
Review of contract of performance and SFO
on KPKNL Pekanbaru, 1-3 August 2012.
Dissemination phase I on 4-7 September 2012
in Bandung;
Dissemination phase II on 11-14 September
2012 in Pangkal Pinang;
Dissemination phase III on 18-21 September
2012 in Batam;
The value of a man should be seen in what he gives and not in what he
is able to receive.
- Albert Einstein -
Andi Al Hakim - KPKNL Serpong - Menjual Hasil Kebun ke Pasar
4)
5)
6)
7)
Materi yang disampaikan meliputi Keputusan
Dirjen Nomor : 80/KN/2012 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan DJKN
dan pengenalan aplikasi kinerja e-performance
sekaligus otomasi IKU melalui aplikasi.
Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara
bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi teknis
di bidang Kepegawaian.
Otomasi IKU melalui aplikasi pengelolaan kinerja
Sebagai tindak lanjut dari amanat Surat Edaran
Menteri Keuangan nomor : SE-21/MK/2012
tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Semester I Tahun 2012 di
Lingkungan Kementerian Keuangan, telah
dilaksanakan otomasi IKU melalui aplikasi
pengelolaan kinerja berbasis internet dengan
alamat http://e-performance.depkeu.go.id.
Secara garis besar terdapat enam tahapan
otomasi IKU meliputi:
1)
2)
3)
4)
4)
5)
6)
7)
Material presented in the dissemination was
made up of Director-General of State Asset
Management’s Decree Number : 80/KN/2012
on Technical Guidelines for Performance
Management and e-performance introduction,
and automation of KPI through an application.
This dissemination conducted simultaneously
with the technical dissemination in the field of
personnel management.
KPI Automation through Performance
Management Applications
As a follow up to the mandate of the Ministry of
Finance’s Circular number : SE-21/MK/2012 dated
August 9, 2012 regarding the Implementation of
Performance Assessment First Semester 2012
in the Ministry of Finance, an automation of KPI
was applied through Internet-based performance
management applications. With a web browser,
users can just click this address: http://e-
performance.depkeu.go.id.
Broadly speaking, there are six stages of KPI
automation:
1)
2)
3)
186 Laporan Tahunan | Annual Report
Dissemination phase IV on 25-28 September
2012 in Balikpapan;
Dissemination phase V on 2-5 October 2012
in Mataram;
Dissemination phase VI on December 9 to 12
October 2012 in Makassar;
Dissemination phase VII on 16-19 October
2012 in Jakarta.
Registration, registering all employees who
will use the application;
Update profile, updating employee data
(name, employee ID, organizational unit,
position, rank, date of birth, employee’s
superior, and e-mail addresses);
Performance management data input,
recording data on performance management
in the form organizational performance
management data and employee performance
management data;
Sosialisasi tahap IV pada tanggal 25-28
September 2012 di Balikpapan;
Sosialisasi tahap V pada tanggal 2-5 Oktober
2012 di Mataram;
Sosialisasi tahap VI pada tanggal 9-12 Oktober
2012 di Makassar;
Sosialisasi tahap VII pada tanggal 16-19
Oktober 2012 di Jakarta.
Registrasi, berupa pendaftaran seluruh
pegawai yang akan menggunakan aplikasi;
Update profil berupa update data pegawai
berupa nama, NIP, unit organisasi, jabatan,
golongan, tanggal lahir, atasan, dan alamat
e-mail;
Input data pengelola kinerja berupa input data
pengelola kinerja organisasi dan pengelola
kinerja pegawai;
Set parameter unit berupa pengaturan bobot
perspektif, bobot IKU dan bobot Nilai Kinerja
Pegawai;
8. 8.
187Laporan Tahunan | Annual Report
h.
Penerapan Pengendalian InternalDJKN terus berupaya meningkatkan penerapan
pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan KMK Nomor
152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan
Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan.
Sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2010, pelaksanaan
fungsi kepatuhan internal di lingkungan DJKN
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan
Internal, Sekretariat Ditjen Kekayaan Negara,
sedangkan untuk mengakomodasi fungsi kepatuhan
internal di tingkat vertikal telah ditetapkan PMK
Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, di mana fungsi kepatuhan internal di tingkat
Kantor Wilayah dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan
Internal, Hukum, dan Informasi, dan di tingkat KPKNL
dilaksanakan oleh Seksi Kepatuhan Internal.
h.
Internal Control ImplementationDJKN continues to improve the implementation of
internal control in each of its tasks and functions as
stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008
concerning the Government Internal Control System
and KMK No.152/KMK.09/2011 on Improving the
Implementation of Internal Control in the Ministry of
Finance.
In accordance with PMK No.184/PMK.01/2010, the
implementation of internal compliance function
within the DJKN is carried out by Organization and
Internal Compliance Division of the Secretariat of
Directorate-General of State Asset Management.
Meanwhile, to accommodate the internal compliance
function at the vertical units, the Minister of
Finance through PMK No. 170/PMK.01/2012 on
the Organization and Administration of Vertical
Institutions in the Directorate-General of State Asset
Management has set down that internal compliance
function at the level of regional offices shall be
conducted by the Division of Internal Compliance,
Legal, and Information, while at the level service
office, it is to be conducted by Internal Compliance
Section.
5)
6)
Penyusunan usulan IKU Tahun 2013
Pada tanggal 19-23 November 2012 dilaksanakan
pembahasan usulan IKU Kemenkeu-One 2013
dengan peserta pembahasan adalah perwakilan
dari unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat,
perwakilan dari Kanwil VII DJKN Jakarta, dan
perwakilan dari KPKNL Jakarta I-V. Selanjutnya,
hasil pembahasan tersebut dibahas kembali
dalam Rapat Pimpinan tanggal 21 Desember 2012.
4)
5)
6)
Preparing Draft of IKU 2013
Inviting representatives from Echelon II units in
the Central Office, representatives from Regional
Office VII Jakarta, and representatives from KPKNL
Jakarta I–V, from November 19 to 23, 2012, DJKN
discussed the draft of KPI for Kemenkeu One 2013.
The result of this discussion was rediscussed in
Leaders Meeting December 21, 2012.
Input kontrak kinerja berupa input sasaran
strategis, IKU, target dan manual IKU; dan
penilaian capaian kinerja pegawai dan
penilaian perilaku pegawai.
Unit parameter setting, consisting of the
weight of perspective formulation, weight of
KPI, weight of employee performance value;
Inputting contract of performance, which
includes strategic objectives, KPI, KPI targets
and manuals, and
performance appraisal on the employee
performance and employee behavior.
Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan monitoring
dan evaluasi (monev) pemantauan pengendalian
intern, dengan fokus utama kegiatan meliputi: (1)
sosialisasi pemantauan pengendalian utama, (2)
internalisasi gerakan anti korupsi, dan (3) pengujian
penerapan pengendalian utama yang dilakukan pada
unit vertikal tingkat kantor wilayah. Kegiatan tersebut
juga dilaksanakan di KPKNL Bekasi sebagai perwakilan
unit vertikal tingkat KPKNL. Di samping kegiatan
sosialisasi/internalisasi dan pengujian pengendalian
utama di KPKNL Bekasi, juga dilaksanakan uji coba
matriks perangkat pemantauan pengendalian utama
tahun 2012. Adapun kantor wilayah yang telah
dilakukan monev pemantauan dan pengendalian
utama sepanjang tahun 2012 meliputi :
Throughout the year 2012, DJKN has carried out
internal control monitoring and evaluation focusing
on the following three activities: (1) dissemination
of key control monitoring, (2) internalization of
anticorruption movement, and (3) assessing the
application of key control carried out within the
vertical unit at the level of regional office. This activity
was also conducted in KPKNL Bekasi as representative
vertical unit at the level of service office. In addition
to the dissemination/internalization and key control
testing in KPKNL Bekasi, a test of matrix of key
control monitoring was also carried out in 2012.
Following are the regional offices in which internal
control monitoring and evaluation has been carried
out in 2012:
188 Laporan Tahunan | Annual Report
Rya
n Ti
arno
- K
PKN
L Lh
okse
umaw
e -
Sha
llow
tail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kanwil IX Semarang
Kanwil IV Palembang
Kanwil XIV Denpasar
KPNL Bekasi
Kanwil II Medan
Kanwil VI Bandung
Kanwil XII Banjarmasin
Kanwil XVI Manado
Kanwil I Banda Aceh
12 - 14 September/September 2012
17 - 19 September/September 2012
26 - 28 September/September 2012
10 - 12 Oktober/October 2012
17 - 19 Oktober/October 2012
23 -25 Oktober/October 2012
31 Oktober/October - 2 November/November 2012
05 - 08 November/November 2012
12 - 14 November/November 2012
UnitRegional Office/Service Office
WAKTUTIME
NO.
9.
10.
9.
10.
Penanganan Pengaduan MasyarakatPengaduan masyarakat, ditinjau dari sumber
pengaduan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1)
Aplikasi Whistleblowing System (WISE), (2) Surat
biasa/elektronik, dan (3) Tromol Pos 5000.
1)
2)
3)
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Sepanjang tahun 2012, DJKN telah melakukan tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas
Fungsional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan (Itjen).
Aplikasi Whistleblowing System (WiSe), yaitu
aplikasi yang dijadikan media kepada internal
Kementerian Keuangan maupun masyarakat
umum untuk mengajukan pengaduan terkait
berbagai permasalahan baik pelanggaran disiplin
pegawai negeri sipil (PNS) maupun pelanggaran
pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan,
termasuk di antaranya DJKN. Sepanjang tahun
2012 terdapat 12 (dua belas) pengaduan terkait
tugas dan fungsi DJKN yang disampaikan melalui
aplikasi WiSe.
Surat biasa/elektronik, yaitu media yang lazim
digunakan para pihak untuk menyampaikan berbagai
keluhan terhadap tindakan pelanggaran dan
kelemahan pelayanan di lingkungan DJKN. Dalam
hal terdapat satu pengaduan yang disampaikan
melalui surat biasa/elektronik serta disampaikan
juga melalui WiSe, maka pengelompokan
pengaduan tersebut akan dimasukkan sebagai
kategori pengaduan WiSe. Adapun outstanding
pengaduan masyarakat melalui surat biasa/
elektronik sebanyak 18 (delapan belas) pengaduan.
Tromol Pos 5000, yaitu media pengaduan
masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Sesuai surat IBI-Inspektorat
Jenderal Nomor SR-59/IJ.900/1/2012 tanggal 10
Desember 2012, terdapat outstanding pengaduan
melalui Tromol Pos 5000 sebanyak 13 (tiga belas)
pengaduan sejak tahun 2001 s.d. 2009.
Public Complaints Handling
Based on their source, public complaints are divided
into three categories, namely: (1) Whistleblowing
System (WiSe) application, (2) regular/electronic mail,
and (3) Mailbox 5000 (complaint center mailbox).
1)
2)
3)
Follow-Up On Functional Supervisory Agencies’ ReportsThroughout 2012, DJKN conducted follow-up on
reports delivered by Functional Supervisor Officers
from Supreme Audit Agency (BPK), Financial and
Development Supervisory Agency (BPKP), and
Inspectorate-General of the Ministry of Finance.
Whistleblowing Application System (WiSe) is an
application used as a medium for Ministry of
Finance’s internal employees and general public
to lodge complaints concerning violations of civil
servants discipline and violation of service in the
Ministry of Finance, including DJKN. Throughout
2012, a total of 12 complaints related to DJKN’s
duties and functions were filed through the
application.
Regular/electronic mail, are commonly used to
submit complaints against violations and service
weaknesses within the DJKN. In the event of
a complaint submitted both through regular/
electronic mail and through WiSe, the complaint will
be included and categorized as a WiSe complaint.
The outstanding complaints filed through regular/
electronic mail stood at 18.
Mailbox 5000, is a complaint center mailbox
managed by the Ministry of State Apparatus
Empowerment and Bureaucratic Reform. According
to Inspector of Investigation of the Inspector-
General’s letter Number: SR-59/IJ.900/1/2012
dated December 10, 2012, the total of outstanding
complaints submitted through this complaint center
from 2001 until 2009 was 13.
189Laporan Tahunan | Annual Report
1)
2)
3)
Follow-up on BPK’s audit findings on LKBUN 2011
DJKN undertook follow-up on significant findings
influencing audit opinion on LKPP and LKBUN
2011. As a result, the BPK gave a qualified
opinion (WDP) for LKPP and LKBUN 2011, and an
unqualified opinion with explanation (WTP-DPP)
for Government Investment Financial Report 2011
(BA.999.03).
Follow-up on BPKP’s audit findings
Together with Secretariat of Inspectorate-
General and BPKP, DJKN throughout the year
2012 conducted discussions and finalization of
outstanding of BPKP’s audit findings 2000, 2003,
and 2004 that still appeared on BPKP’s database.
Each inspection object was examined, and as
a result, the total of outstanding BPKP’s audit
findings trimmed down to 5 from the original 45.
Inspectorate-General of the Ministry of Finance
The scope of inspection report of the
Inspectorate-General of the Ministry of Finance
covered the span of three periods, namely (i)
LHP-Itjen (Inspectorate-General’s Inspection
Report) pre-2011, LHP-Itjen 2011, and LHP-Itjen
2012. As of December 31, 2012, a total of 44 of 157
DJKN terus berupaya meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
DJKN continues to improve the implementation of internal control in each of its tasks and functions as stipulated in Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the
Government Internal Control System.
1)
2)
3)
Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKPP
dan LKBUN Tahun 2011
DJKN telah menindaklanjuti temuan yang
signifikan dan mempengaruhi opini BPK atas
LKPP dan LKBUN Tahun 2011. Dari hasil tindak
lanjut tersebut, BPK memberikan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP dan
LKBUN Tahun 2011. Sedangkan Laporan Keuangan
Investasi Pemerintah pada BA.999.03 Tahun 2011
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian-
Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).
Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPKP
Sepanjang tahun 2012, DJKN bersama-sama
dengan Sekretariat Itjen, dan BPKP telah
melakukan pembahasan dan penuntasan atas
outstanding hasil pemeriksaan BPKP tahun 2000,
2003, dan 2004 yang masih muncul pada database
BPKP. Adapun jumlah outstanding temuan BPKP
yaitu sebanyak 45 temuan, setelah pembahasan
dan penuntasan pada masing-masing obyek
pemeriksaan (obrik), jumlah outstanding temuan
BPKP menjadi 5 temuan.
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
(Itjen)
Lingkup laporan hasil pemeriksaan Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan dibagi menjadi
3 (tiga) bagian yaitu (i) LHP-Itjen sebelum
Tahun 2011, LHP-Itjen Tahun 2011, dan LHP-Itjen
Tahun 2012. Pada 31 Desember 2012, DJKN telah
190 Laporan Tahunan | Annual Report
menyelesaikan penuntasan atas 44 (empat puluh
empat) outstanding LHP Itjen sebelum Tahun
2012, yang semula terdiri dari 157 butir temuan
(per-31 Desember 2011). Selain itu, pada tahun
2012 telah disusun pemetaan temuan Inspektorat
Jenderal dengan pendekatan tingkat kesulitan
penuntasan temuan dan membagi temuan
menjadi tiga kelas, yaitu temuan kategori berat,
sedang, dan ringan.
outstanding of LHP-Itjen has been resolved. Apart
from that, in 2012 DJKN has prepared a mapping
of Inspectorate-General’s findings based on their
level of difficulty and split those findings into
three classes—heavy, moderate, and light.
191Laporan Tahunan | Annual Report
Am I not destroying my enemies when I make friends
of them?
- Abraham Lincoln -
Komunitas Fotografi DJKN
PELUANG DAN TANTANGAN 2013OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 2013
Slamet Trijendra_KPKNL Singkawang_Ciaaaatttt_Sinergi
PELUANG DAN TANTANGAN 2013OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 2013
“Strong beliefs win strong
men, and then make them
stronger”
- Richard Bach -
Sebagai unit organisasi yang diberi mandat untuk
mengelola kekayaan negara, DJKN telah melakukan
berbagai upaya yang maksimal untuk membenahi
manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib
administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik demi
terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang
optimal. Selain mengelola kekayaan negara, DJKN
juga melaksanakan pengurusan piutang negara serta
memberikan pelayanan lelang.
Perjalanan DJKN dalam melaksanakan mandat
pengelolaan kekayaan negara di tengah gejolak ekonomi
global maupun nasional, telah membuat organisasi ini
berdiri dengan segala peluangnya, sekaligus berhadapan
dengan tantangan yang tidak ringan.
PELUANG
Salah satu lingkup pengelolaan barang milik negara
adalah pengamanan dan pemeliharaan barang milik
negara. Pengamanan barang milik negara mencakup
pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan
pengamanan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal
32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, salah
satu bentuk pengamanan hukum dalam pengelolaan
barang milik negara adalah kegiatan melengkapi bukti
status kepemilikan barang.
Selanjutnya, telah pula diterbitkan Peraturan Bersama
Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara
berupa Tanah.
Bukti kepemilikan juga menjadi salah satu indikator
baiknya pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.
Dalam paragraf 21 Pernyataan Nomor 7 Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Cash Towards Accrual (CTA) dan
paragraf 19 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual, dinyatakan bahwa saat pengakuan aset
akan dapat lebih diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/
atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat
tanah dan bukti kepemilikan. Tentu saja ini merupakan
peluang besar bagi DJKN yang berindak atas nama
Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang untuk
melakukan identifikasi dan pendataan untuk mendukung
As an organizational unit mandated to manage the
state asset, DJKN has made various maximum efforts
to enhance the management of state asset towards the
realization of three dimensional order, administrative
order, legal order, and physical order, so that the
management of state asset can be undertaken optimally.
In addition to managing state asset, DJKN also carries
out the management of state claims as well as providing
auction service.
DJKN’s journey in carrying out the mandate of managing
the state asset in the midst of global and national
economic turmoil, has posed this organization in the mid
of all opportunities and challenges.
OPPORTUNITIES
One of the scopes of state owned asset management
is the safeguarding and maintenance of the asset.
Safeguarding of state-owned asset covers three aspects
of safeguard administrative, physical, and legal. Article
32 of Government Regulation No. 6 of 2006 stipulates
that one of the forms of legal safeguards in the
management of state-owned asset is completing the
proof of ownership status.
Furthermore, joint regulations of the Minister of Finance
and the Head of National Lands Agency relating to
certification of state owned asset in the form of lands
have also been issued. They were the Minister of
Finance’s Regulation Number 186/PMK.06/2009 and
the Head of National Land Agency’s Regulation Number
24 of 2009.
Proof of ownership also serves as an important
indicator in determining whether state-owned asset
management has been properly undertaken. Paragraph
21 of CTA (Cash Toward Accrual)-Based Government
Accounting Standards No. 7 and paragraph 19 of Accrual-
Based Government Accounting Standards stipulate
that recognition of assets will be more reliable once
accompanied by evidence showing a legal transfer of
ownership and/or control, such as land certificates
and other proof of ownership. This, of course, is a great
opportunity for DJKN on behalf of the Minister of Finance
as the Asset Manager to identify and collect data to
195Laporan Tahunan | Annual Report
pelaksanaan sertifikasi barang milik negara berupa tanah
yang berada di Kementerian/Lembaga.
Pada perkembangannya sesuai PMK Nomor 247/
PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penetapan alokasi, Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara, tugas dan fungsi
DJKN di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan semakin
luas dengan ditetapkannya DJKN selaku PPA BUN
Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran
999.03). Perkembangan tugas tersebut memberi peluang
bagi DJKN Cq. Dit. KND untuk berperan aktif dalam
pengambilan kebijakan investasi pemerintah mulai dari
proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban
Investasi Pemerintah. Tugas melaksanakan proses
perencanaan untuk kebutuhan Investasi Pemerintah
RAPBN tahun Anggaran 2014 akan dimulai tahun 2013.
Terkait kedudukan Menteri Keuangan selaku Ultimate
Shareholder BUMN, DJKN memiliki peluang untuk ikut
serta memberikan masukan dalam menentukan arah
kebijakan dalam rangka pendirian dan pengusulan
penambahan dan pengurangan penyertaan modal
negara dan perubahan bentuk badan hukum BUMN.
Selain itu, DJKN terlibat langsung dalam mengoordinasi
penatausahaan Penyertaan Modal Negara pada BUMN
dan Perseroan Terbatas lainnya. Proses penatausahaan
tersebut dari waktu ke waktu terus diupayakan untuk
disempurnakan, hal ini memberikan peluang bagi DJKN
Wah
yu G
unaw
an -
KPK
NL
Lhok
sem
awe
- G
ulun
g Ja
la
support the certification of state owned asset in the form
of lands within the Ministries/Agencies.
In terms of its tasks and functions, DJKN from this
year on experienced a challenging development. The
Minister of Finance through PMK No. 247/PMK.02/2012
on Procedures for Planning, Allocation Determination,
and the Legalization of State Budget Implementation
Document by State Treasurer, has designated DJKN as PPA
BUN (Assistant Budget User of State General Treasurer)
for the scope of government investment (BA 999.03).
This regulation requires that DJKN c.q. Directorate
of Separated State play an active role in formulating
government investment policy whose process ranges
from planning and preparing accountability reports
on Government Investment. This task of carrying out
planning for the government investment needs in State
Budget 2014 will begin in 2013.
Since the Minister of Finance has now taken the place
of the Ultimate Shareholder of SOEs, DJKN also has
the opportunity to participate and to provide input in
determining the policy direction for the establishment of
new SOEs, for proposing the addition and subtraction of
government capital participation, and for transformation
of legal entity of SOEs. Aside from that, DJKN must
also directly involve in coordinating the administration
of the State Capital Investment in SOEs and other
Limited Companies whose administration process has
to be refined continuously. It means DJKN is required to
196 Laporan Tahunan | Annual Report
untuk memberikan data yang ter-update, valid, dan
menyajikan gambaran kondisi atau kinerja BUMN dan
Perseroan Terbatas lainnya sebagai pertimbangan
pengambil keputusan, maupun bahan pengkajian dalam
rangka pengambilan keputusan.
Dukungan terhadap eksistensi Penilai Pemerintah
semakin kuat terbukti dengan terus terjaganya
kepercayaan pemangku kepentingan. Pemberian otoritas
yang lebih besar pada DJKN c.q. Direktorat Penilaian
diharapkan dapat mentransformasi posisi Direktorat
Penilaian dari fungsi melayani penilaian yang hanya
sebatas pada Barang Milik Negara menjadi melayani
penilaian untuk semua kepentingan negara. Adanya
political will dari lembaga maupun orang yang berwenang
untuk mengembangkan DJKN akan menjadi dorongan
yang kuat dalam menciptakan penilai pemerintah yang
profesional, berintegritas, berdaya saing nasional dan
internasional dalam sebuah lembaga yang kuat dan
dipercaya oleh publik.
Jaringan akademik yang dimiliki oleh Direktorat
Penilaian seperti INSPEN-Malaysia, Appraisal Institute
Australia, dan beberapa universitas yang melakukan
penelitian terkait dengan bidang penilaian aset adalah
sebuah peluang untuk mengembangkan metodologi
yang tepat dan mempromosikan peran dan tugas DJKN
pada dunia internasional. Jaringan ini penting untuk
mendukung penelitian dan pengembangan metodologi
yang akan menjadi tumpuan para Penilai Pemerintah
dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, jaringan
“Lelang berpeluang memainkan peran penting dalam
mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
governance), sebab lelang memenuhi kebutuhan pemerintah
dalam mengamankan kekayaan negara dari sisi pengelolaan
aset negara.”
provide the most updated and valid data in presenting
an overview of performance of SOEs and other Limited
Companies that is useful for decision-makers.
Support for the existence of Government Valuers is getting
stronger, as evidenced by stakeholders’ continued trust.
Entrusted with greater authority, DJKN c.q. Directorate
of Valuation is expected to transform its function from
merely valuing State-Owned Asset to valuing any state
asset for the sake of the country. The political will of
institutions and individuals authorized to develop DJKN
will become a strong push within the government in
creating valuers that are professional, of great integrity,
nationally and internationally competitive, and working
in a strong and trusted agency.
Engaged in academic network such as INSPEN-Malaysia,
Appraisal Institute Australia, and several universities that
conduct research in the field of asset assessment, DJKN
has what it takes to develop appropriate methodologies
and to promote the role and task of DJKN to the
international world. Apart from providing support for
research and development of methodologies that will
become the foundation of the Government Valuer to
carry out their duties, this network will allow government
valuers in Indonesia to carry on exchanging ideas and
197Laporan Tahunan | Annual Report
profesi di seluruh dunia akan memudahkan para penilai
pemerintah di Indonesia untuk terus bertukar pikiran
dan bergabung dalam diskusi-diskusi terkait dengan
tantangan yang ada di bidang penilaian aset.
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
menyatakan bahwa piutang BUMN bukan merupakan
piutang negara, sejalan dengan Rancangan Undang-
Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan
Piutang Daerah. Hal ini memberikan peluang kepada
DJKN untuk mengurus piutang K/L yang masih banyak
belum diserahkan kepada PUPN.
Lelang berpeluang memainkan peran penting dalam
mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
(good governance), sebab lelang memenuhi kebutuhan
pemerintah dalam mengamankan kekayaan negara dari
sisi pengelolaan aset negara. Berdasarkan Pasal 48 UU
Nomor 1 Tahun 2004, penjualan BMN/D prinsipnya
dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-
hal tertentu yang pengaturan lebih lanjutnya diatur
dalam peraturan pemerintah sebagaimana rantai
siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (asset
management cycle).
Peluang DJKN yang lain di bidang pelayanan lelang
terbuka bersama adanya Pejabat Lelang Kelas II.
Keberadaan mereka diharapkan dapat meningkatkan
PNBP dari sektor lelang noneksekusi sukarela berupa bea
lelang. Selain itu, DJKN juga berpeluang melelang aset
yang menjadi jaminan dalam kredit perbankan.
“Under article 48 of Law No. 1 of 2004, sales of State/Regional-
Owned Asset are done principally through auction, except
in certain cases the regulation of which stipulated by the
government as part of state/regional asset management cycle.”
thoughts with their counterparts regarding challenges in
the field of asset valuation.
The decision of the Constitutional Court (MK) has ruled
that claims deriving from SOEs are not deemed as state
claims. This, apart from being in line with the Bill on the
Management of State and Regional Claims, gives DJKN
the opportunity to handle state claims that have yet to
be submitted to DJKN.
Under article 48 of Law No. 1 of 2004, sales of State/
Regional-Owned Asset are done principally through
auction, except in certain cases the regulation of which
stipulated by the government as part of state/regional
asset management cycle. This is where auctions play
an important role in supporting the principles of good
governance: they fulfill the needs of the government in
securing state asset in terms of management of state
asset.
DJKN’s other opportunities in the areas of auction service
may derive from the existence of Class II Auctioneers.
Their presence is expected to increase non-tax revenues
from voluntary non-execution auctions in the form of
auction fee. In addition, it is only through DJKN that
auctions of collateral assets in bank lending shall be
conducted.
198 Laporan Tahunan | Annual Report
TANTANGAN
Dalam mengelola barang milik negara, tantangan yang
dihadapi dalam penyertifikatan barang milik negara
berupa tanah antara lain belum diperoleh data yang
valid tentang sebaran bidang tanah yang memenuhi
syarat untuk disertifikatkan (free and clear) maupun
yang belum memenuhi syarat, seperti tanah yang
bersengketa, jumlah bidang tanah yang sangat banyak,
diindikasikan mencapai 92.000 bidang tanah, terdapat
bidang tanah yang statusnya dalam sengketa sehingga
dibutuhkan waktu dan upaya penyelesaian agar bidang
tanah tersebut memenuhi kualifikasi clear and clean
untuk dapat disertifikatkan.
Tantangan yang dihadapi dalam menangani pengelolaan
kekayaan negara dipisahkan adalah ketika BUMN
memiliki permasalahan dan kondisi yang berbeda-beda
sehingga diperlukan penanganan yang berbeda-beda
pula. Untuk itu diperlukan kejelian dalam penelitian
dan pemilihan opsi-opsi yang paling optimal bagi
penatausahaan BUMN terkait. Diantara BUMN-BUMN
yang ditangani oleh DJKN, masih terdapat BUMN dengan
kondisi keuangan yang memprihatinkan (mengalami
financial distress) sehingga memerlukan upaya-upaya
penyehatan guna keberlangsungan kinerja perusahaan
terkait. Mengingat pola kinerja BUMN yang menganut
CHALLENGES
In the management of state asset, DJKN is faced with
challenges in certifying state asset in the form of land, as
the valid data on the distribution of lands eligible to be
certified (free and clear) are hard to obtained. Meanwhile
the total of non-certifiable track of lands reached as
many as 92,000, covering a vast area of lands, with many
of them still in disputes, causing any effort to turn them
clear and clean to take a long time.
Challenges in dealing with the management of separated
state assets come as each SOE facing their own problems
and conditions which in turns demanding different
handling. A foresight in research and selecting options is
a necessity in ensuring an optimum SOEs administration.
Among SOEs handled by DJKN, a number of SOEs are
experiencing financial distress, calling for restructuring
efforts to enable them to sustain. Since all SOEs embrace
a corporate mechanisms, the decision-making process
on issues related to SOEs needs to be done promptly
to cope with the rhythm of the SOEs without hindering
their performance. Moreover, the absence of specialized
199Laporan Tahunan | Annual Report
Ahm
ad R
ozi -
Kan
tor
Pusa
t -
Mal
u-m
alu
pada mekanisme korporasi, maka proses pengambilan
keputusan terhadap permasalahan terkait BUMN perlu
dilakukan dalam waktu yang cepat guna mengimbangi
ritme usaha BUMN tersebut dan tidak menghambat
proses kinerja BUMN terkait. Selain itu, tidak adanya
tenaga ahli khusus yang bertugas melakukan penelaahan
maupun kajian atas laporan keuangan maupun business
plan BUMN, mengakibatkan pegawai di DJKN dituntut
memiliki kemampuan finansial dalam melakukan kajian
dan menyusun telaahan atas Laporan Keuangan dan
Business Plan yang disampaikan oleh BUMN.
Harapan dari para pemangku kepentingan dan
masyarakat luas terhadap penilai pemerintah merupakan
tantangan yang harus terus siasati dengan strategi
yang tepat. Ketidakpercayaan mereka merupakan
ancaman bagi kelangsungan penilai pemerintah, karena
mereka dapat melakukan gugatan baik secara individu
maupun organisasi karena tidak profesionalnya penilai
pemerintah. Adanya ukuran kinerja yang transparan dan
akuntabel pada setiap organisasi kian memudahkan
masyarakat untuk menilai kinerja organisasi. Demikian
juga dengan DJKN c.q. Direktorat Penilaian. Sebagai
organisasi publik, DJKN dituntut untuk memenuhi standar
kinerja minimal kepada publik. Dengan terpenuhinya
Standar Kinerja Minimal, DJKN akan terus diapresiasi
oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dan
demikian juga sebaliknya.
Sebagian besar piutang K/L tidak didukung oleh barang
jaminan merupakan tantangan tersendiri bagi DJKN
untuk lebih fokus dan giat dalam mencari informasi
harta kekayaan lain milik debitor (asset tracing). Hal ini
sesuai dengan program aksi percepatan penyelesaian
pengurusan piutang negara yang menjadi program DJKN
sampai tahun 2014.
Tantangan di bidang pelayanan lelang antara lain terdapat
pihak-pihak tertentu yaitu peserta lelang yang memiliki
kemampuan modal mengambil keuntungan dalam lelang
untuk kepentingannya sendiri dengan cara melarang
peserta lelang serius ikut lelang kendala pembeli lelang
dalam menguasai obyek yang dibeli melalui lelang
karena wewenang untuk pengosongan obyek lelang
experts assigned to conduct the review of SOEs’ financial
statements and business plan, has compelled DJKN’s
employees to possess an ability to conduct a study and
review on the Financial Statements and Business Plans
submitted by SOEs.
The high expectations of the stakeholders and the public
on the government valuers is a challenge that must
be addressed continually with a proper strategy. Their
lack of trust is a threat to the continuity of government
valuers, as they may file a lawsuit against valuers both as
individuals or as institutions concerning unprofessional
conducts of government valuers. A transparent and
accountable performance standard at each organization
allows public to easily assess the performance of an
organization. DJKN c.q. Directorate of Valuation as a
public organization, is required to meet the minimum
performance standards to remain to be appreciated by
stakeholders and general public.
Most of state claims are not backed by collateral, meaning
a challenge for DJKN to put an active information seeking
(asset tracing) in focus. This focus is also consistent with
the program of accelerated completion of state claims
which constitutes DJKN’s program until 2014.
In the field of auction service, DJKN is challenged, among
others, by certain bidders using abundance capital to
take advantage of auctions for their own benefit by
preventing serious bidders joined the auction. Public are
also reluctant to join the auction since it is the court, and
not DJKN, that holds the authority to evict illegal dwellers.
There are still court decisions that cancel auctions, leading
200 Laporan Tahunan | Annual Report
ada pada pengadilan terdapat putusan pengadilan yang
membatalkan lelang (risalah lelang) yang menyebabkan
kurang terlindunginya pembeli lelang secara hukum
sehingga mengurangi minat masyarakat untuk membeli
melalui lelang yaitu terdapat aturan di bidang pertanahan
yang mewajibkan adanya Surat Keterangan Tanah (SKT)
di setiap pelaksanaan lelang, hal ini membebani pihak
penjual dalam hal SKT tidak terbit yang berakibat lelang
tidak dapat dilaksanakan masih banyak masyarakat yang
belum mengetahui keberadaan Pejabat Lelang Kelas II
yang dapat melaksanakan lelang sukarela. Tantangan
yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah minat
masyarakat untuk menjual barang milik perseorangan
melalui lelang masih rendah.
Di bidang pelayanan lelang, pelaksanaan lelang sering
terkendala adanya gugatan/perkara baik yang bertujuan
untuk menunda lelang atau menuntut pembatalan lelang
yang telah dilakukan. Selain itu, ada kemungkinan para
peserta lelang saling bersekongkol dalam melakukan
penawaran yang dapat mengakibatkan harga yang
terbentuk menjadi kurang optimal.
Tantangan DJKN dalam mengatasi kendala yang dihadapi
di lapangan adalah menciptakan peraturan yang up to
date demi melindungi masyarakat pengguna layanan
lelang dengan sebaik-baiknya.
to less legal protection for auction buyers, and thus
reducing the public interest to place a bid. Also, there is
a regulation that makes SKT (Land Registration Letter) a
mandatory for each auction, resulting in auctions can not
be performed unless the SKT has been published. There
are many people still have no idea of the whereabouts
of Class II Auctioneers who conduct voluntary auctions.
Last but not least, DJKN is still experiencing a low public
interest to sell their personal property through auction.
Meanwhile, auction service is often hindered by lawsuit
aimed either to postpone the auction or to demand the
cancellation of auction that has been done. In addition,
there is still a possibility for bidders to conspire with each
other that may result in less than optimal auction prices.
In the long run, DJKN’s challenges in overcoming
obstacles encountered in the field of auction is to create
rules that are up to date in order to protect the public as
auction service users.
201Laporan Tahunan | Annual Report
Hope is like the sun, which, as we journey toward it, casts
the shadow of our burden behind us.
- Samuel Smiles -
Dimas Gita Firmansyah - Humas Kantor Pusat - Berkibarlah Merah Putihku
Wahyu Dwi Prasetya - KPKNL Jakarta - Hormat Grak
DAFTAR KANWIL DAN KPKNL DJKN
OUR OFFICES
Wilayah / Area Alamat / AddressNO.
Jl. Tengku Chik Ditiro
Gedung C Lt. 1 (GKN), Banda Aceh - 23001
Jl. Tengku Chik Ditiro
Gedung C Lt. 1 (GKN), Banda Aceh - 23001
Jl. Darussalam No. 3
Kota Lhokseumawe - 24312
Jl. P. Diponegoro No. 30 a
Gedung Keuangan Negara, Medan - 20152
Jl. P. Diponegoro No. 30 a
Gedung Keuangan Negara, Medan - 20152
Jl. Sisingamangaraja No. 79
Pematang Siantar - 21147
Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 47
Kisaran - 21224
Jl. Kenanga No. 99
Padangsidempuan - 22725
Jl. Pepaya No. 77 (Kantor BPKP Lama)
Pekanbaru
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79
(Gedung KPPN Lantai 2), Padang
Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 3
Bukittinggi - 26116
Jl. Jend. Sudirman No. 24
Simpang Tiga, Kotak Pos 1081, Pekanbaru -28128
Jl. Engku Putri (depan Gedung Pusat Informasi Haji)
Batam Center - Batam
Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 (d/h Ombak)
Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai - 28824
Jl. Kapt. A. Rivai No. 4
Gedung Keuangan Negara Lt.3, Palembang - 30135
Jl. Arif Rahman Hakim No. 9
Telanaipura (X.PBB), Jambi
Jl. Kapt. A. Rivai No. 4
Gedung Keuangan Negara Lt.3, Palembang - 30135
Jl. Serma Jamis No. 65
Pasar Baru, Lahat - 31411
Jl. Yos Sudarso No. 4
Pangkal Pinang
Jl. Raden Intan No. 121, Teluk Betung
Bandar Lampung
Jl. Museum No. 2, Padang Harapan
Bengkulu - 38225,Kotak Pos 1005
1
2
3
4
5
Kanwil I DJKN Banda Aceh
KPKNL Banda Aceh
KPKNL Lhokseumawe
Kanwil II DJKN Medan
KPKNL Medan
KPKNL Pematang Siantar
KPKNL Kisaran
KPKNL Padangsidempuan
Kanwil III DJKN Pekanbaru
KPKNL Padang
KPKNL Bukittinggi
KPKNL Pekanbaru
KPKNL Batam
KPKNL Dumai
Kanwil IV DJKN Palembang
KPKNL Jambi
KPKNL Palembang
KPKNL Lahat
KPKNL Pangkal Pinang
Kanwil V DJKN Bandar Lampung
KPKNL Bengkulu
205Laporan Tahunan | Annual Report
KPKNL Padang
KPKNL Batam
KPKNL Palangkaraya
KPKNL Bengkulu
KPKNL Madiun
Kanwil VII DJKN Jakarta
KPKNL Pekalongan
KPKNL Yogyakarta
KPKNL Surakarta
KPKNL Bandung
Wilayah / Area Alamat / AddressNO.
KPKNL Bandar Lampung
KPKNL Metro
Kanwil VI DJKN Serang
KPKNL Serang
KPKNL Tangerang
KPKNL Serpong
Kanwil VII DJKN Jakarta
KPKNL Jakarta I
KPKNL Jakarta II
KPKNL Jakarta III
KPKNL Jakarta IV
KPKNL Jakarta V
Kanwil VIII DJKN Bandung
KPKNL Bandung
KPKNL Bekasi
KPKNL Bogor
KPKNL Purwakarta
KPKNL Tasikmalaya
KPKNL Cirebon
Kanwil IX DJKN Semarang
KPKNL Semarang
KPKNL Surakarta
KPKNL Pekalongan
KPKNL Tegal
KPKNL Yogyakarta
KPKNL Purwokerto
Jl. Basuki Rahmat No. 12
Bandar Lampung
Jl. Imam Bonjol No. 26 Kota Mero
Jl. Diponegoro No. 9 - 11
Serang - 42112
Jl. Raya Serang - Cilegon Km. 3
Legog, Serang - 42162
Jl. Daan Mogot Km. 21 Blok B.17
(Komplek Daan Mogot Permai - Arcadia
Batu Ceper) - Tangerang
Komplek Ruko Golden Boulevard Blok S 52-53
Jl. Pahlawan Seribu - Bumi Serpong Damai
Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410
Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410
Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410
Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410
Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410
Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat - 10410
Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung
Gedung Keuangan Negara, Bandung - 40261
Jl. Ambon No. 1, Bandung - 40115
Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi - 17113
Jl. Veteran No. 45, Bogor - 16113
Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta - 41119
Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Tasikmalaya - 46125
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48
Cirebon - 451122
Jl. Imam Bonjol No. 1 d, Semarang
Gedung Keuangan Negara, Semarang - 50142
Jl. Imam Bonjol No. 1 D
Gedung Keuangan Negara II Lt. 3, Semarang - 50142
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141, Surakarta - 57136
Jl. Sriwijaya No. 1, Pekalongan - 51119
Jl. KS. Tubun No. 12, Tegal - 52124
Jl. Kusuma Negara No. 11
Gedung B, Gedung Keuangan Negara
Yogyakarta - 55166
Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto - 53141
6
7
8
9
208 Laporan Tahunan | Annual Report
Kanwil XI DJKN Pontianak
KPKNL Singaraja
KPKNL Mataram
KPKNL Palopo
KPKNL Jember
Jl. Dinoyo No. 111, Surabaya
Gedung Keuangan Negara II Lt. 8, Surabaya - 60265
Jl. Indrapura No. 5
Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Surabaya - 60175
Jl. Erlangga No. 161
Sidoarjo, Jawa Timur - 61214
Jl. S. Supriyadi No. 157, Malang
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Jember - 68117
Jl. Stadion No. 104
Pamekasan, Jawa Timur - 69323
Jl. Serayu Timur No. 141, Madiun - 63133
Jl. Letjen Sutoyo No. 19, Pontianak - 78116
Jl. Alianyang No. 88, Singkawang,
Kalimantan Barat - 79123
Jl. Ahmad Yani, Km. 29,5
Banjarbaru, Kailmantan Selatan - 70721
Jl. G. Obos Km. 1 No. 19, Palangkaraya - 73111
Jl. Pakunegara No. 32, Pangkalan Bun - 74114
Jl. Pramuka No. 7, Banjarmasin - 70249
Jl. M. Yamin No. 4, Samarinda - 75123
Jl. Ahmad Yani No. 68
Gedung Keuangan Negara Lt. 1, Balikpapan - 76113
Jl. Yos Sudarso No. 157, Samarinda
Jl. Diponegoro No. 188, Tarakan, Kalimantan Timur - 77114
Jl. DI. Panjaitan No. 4, Bontang, Kalimantan Timur - 75311
Jl. Dr. Kusumaatmaja
Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar - 80235
Jl. Udayana No. 10
Gedung Keuangan Negara Lt. 2, Singaraja
Jl. Pendidikan No. 24, Mataram - 83125
Jl. Soekarno Hatta No. 177, Kota Bima - 84115
Jl. Frans Seda
Gedung Keuangan Negara Lt. 4, Kupang - NTT - 85228
Jl. Jend. Urip Sumoharjo Km. 4
Gedung Keuangan Negara Lt. 2
Makassar - 90232, Kotak Pos 1280
Jl. Chalik No. 10, Pare Pare - 91113
Jl. Andi Kambo No. 55, Palopo - 91921
Jl. I Made Sabara No. 6, Kendari - 93114
Kanwil X DJKN Surabaya
KPKNL Surabaya
KPKNL Sidoarjo
KPKNL Malang
KPKNL Jember
KPKNL Pamekasan
KPKNL Madiun
Kanwil XI DJKN Pontianak
KPKNL Pontianak
KPKNL Singkawang
Kanwil XII DJKN Banjarmasin
KPKNL Palangkaraya
KPKNL Pangkalan Bun
KPKNL Banjarmasin
Kanwil XIII DJKN Samarinda
KPKNL Balikpapan
KPKNL Samarinda
KPKNL Tarakan
KPKNL Bontang
Kanwil XIV DJKN Denpasar
KPKNL Denpasar
KPKNL Singaraja
KPKNL Mataram
KPKNL Bima
KPKNL Kupang
Kanwil XV DJKN Makassar
KPKNL Makassar
KPKNL Pare Pare
KPKNL Palopo
KPKNL Kendari
Wilayah / Area Alamat / AddressNO.
10
11
12
13
14
15
210 Laporan Tahunan | Annual Report
Jl. Bethesda No. 6, Manado
Jl. Bethesda No. 6
Gedung Keuangan negara Lt. 4, Manado - 95113
Jl. Raden Saleh No. 7, Gorontalo - 96128
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 55, Palu - Sulawesi Tengah
Jl. Raya Patimura No. 18
Jl. Pasific Permai
Gedung Indoprima Lt. 5, Jayapura - 99111
Gedung Keuangan Negara Lt. 5
Ambon - 97124, Kotak Pos 1023
Gedung Indoprima Lantai 6
Ruko Pasifik Permai, Jayapura - 99111
Jl. Basuki Rahmat Km. 7
Gedung Keuangan Negara, Sorong - 98414
Jl. Majapahit No. 1, Biak
Kanwil XVI DJKN Manado
KPKNL Manado
KPKNL Gorontalo
KPKNL Palu
KPKNL Ternate
Kanwil XVII DJKN Jayapura
KPKNL Ambon
KPKNL Jayapura
KPKNL Sorong
KPKNL Biak
Wilayah / Area Alamat / AddressNO.
16
17
211Laporan Tahunan | Annual Report
KPKNL Purwakarta
KPKNL Sidoarjo KPKNL Cirebon
KPKNL Tegal
KPKNL Metro
KPKNL Gorontalo
KPKNL Palu
KPKNL Ternate
KPKNL Sorong
Andi Saputra - KPKNL Serpong - STANset
LAPORAN KEUANGAN DJKN 2012 AUDITED
FINANCIAL REPORT DJKN 2012 AUDITED
215Laporan Tahunan | Annual Report
216 Laporan Tahunan | Annual Report
217Laporan Tahunan | Annual Report
218 Laporan Tahunan | Annual Report
Berdiri Kiri - Kanan/ Standing Left to Right : Sena Mahesa Wicaksana, I Ketut Candra Purna, Bram Yunianto, Taufiq Istianto, M. Irfi Naofal, Teddy Suhartadi
Duduk Kiri - Kanan/ Sitting Left to Right : E. Suhendi, Marya Mujayani, Dewi Sartika Siagian, Sri Wahyuni, Ety Widayati, Anton Wibisono
Special Thanks to Komunitas Fotografi DJKN (KF DJKN)
We would like to thank the team for their contribution, commitment,
and efforts to this annual report
Tim PenyusunThe Team
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF STATE ASSET MANAGEMENT THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
GEDUNG SYAFRUDINPRAWIRANEGARAJALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TEL : (021) 3810162FAX : (021) 3847742
http://www.djkn.depkeu.go.id