9.Penetapan, Ketetapan, Pembayaran & Pelaporan Pajak
-
Upload
hasana-dina -
Category
Economy & Finance
-
view
12.711 -
download
6
description
Transcript of 9.Penetapan, Ketetapan, Pembayaran & Pelaporan Pajak
Project 9PENETAPAN, KETETAPAN,
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK
1. Hasana Dina Wahidah / F03110582. Andhika Henny Nusantara/ F0312009
3. Rosita Putri Diani / F0312109
PENETAPAN DAN KETETAPANPAJAK
FUNGSI KETETAPAN PAJAK
1. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak
2. Sarana untuk mengenakan sanksi
3. Sarana untuk menagih pajak
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang
JENIS KETETAPAN PAJAK
1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
5. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Surat Tagihan Pajak (STP)
• Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
•Dirjen Pajak menerbitkan STP apabila terjadi hal-hal berikut :
1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
2. Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan
atau salah hitung
3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
4. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi
tidak tepat waktu, dsb.
Surat Tagihan Pajak (STP) lanjutan…
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
6. PKP melaporkan faktur pajak tdk sesuai dgn masa penerbitan faktur
pajak
7. PKP gagal produksi dan telah diberikan pengembalian Pajak
MENURUT AJARAN FORMAL
Menurut ajaran formal utang pajak timbul karena adanya surat
ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus. Jadi, seseorang baru
diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.
Surat Tagihan Pajak (STP) lanjutan…
Contoh pajak yang masih menganut ajaran formal adalah Pajak Bumi
dan Bangunan, karena utang pajak yang timbul jika ada penetapan dari
fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SANKSI ADMINISTRASI
1. WP yang PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar akibat
salah tulis dan atau salah hitung, jumlah kekurangan pajak ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk
paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa
pajak
2. PKP terlambat atau tidak membuat, dan tidak mengisi faktur pajak secara
lengkap didenda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, dsb.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besanya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB apabila terjadi hal-hal berikut :
1. Berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak
atau kurang bayar
2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
(SKPKB) lanjutan…
3. Berdasar hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak
seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya
dikenakan tarif 0% (nol persen)
4. Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga
tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
• Denda bunga 2% per bulan maksimal 12 bulan max 12 bulan, kenaikan
50% untuk PPh yang tidak/kurang dibayar dan 100% untuk PPh yang
dipotong oleh orang atau badan lain serta PPN dan PPnBM
• Sanksi bunga 48% jika WP terbukti bertindak pidana di bidang perpajakan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
• Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
yang telah ditetapkan. SKPKBT merupakan koreksi terhadap SKPKB, dapat
diterbitkan jika ada data baru dan lebih dari satu kali serta jika sudah
pernah diterbitkan SKPKB, SKPLB, SKPN.
• Dirjen Pajak menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah
saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak,
atau tahun pajak.
SANKSI ADMINISTRASI
1. Jumlah kekurangan pajak ditambah sanksi kenaikan 100% dari jumlah
kekurangan tersebut
(SKPKBT) lanjutan…
2. Kenaikan 100% dari kekurangan pajak tersebut tidak dikenakan
apabila SKPKBT diterbitkan berdasar keterangan tertulis dari WP atas
kehendak sendiri namun belum dilakukan pemeriksaan
SKPKBT diterbitkan karena
1. SKPKB yang telah ditetapkan lebih rendah dari yang sebenarnya
2. Proses pengembalian SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan
3. Pajak terutang dalam SKPN yang ditetapkan lebih rendah
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau tdk seharusnya terutang. Dirjen Pajak menerbitkan SKPLB bila :
1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jumlah kredit pajak atau jumlah pajak
yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang
2. Telah meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasar permohonan WP
dan apabila terdapat pembayaran yang seharusnya tidak terutang
3. SKPLB dapat diterbitkan lagi bila pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih
besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan
berdasar pemeriksaan dan atau data baru
(SKPLB) lanjutan…
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
1. WP (kecuali yang melakukan tindak pidana perpajakan) menerbitkan
permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
dan SKP paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara
lengkap.
2. Bila lebih dari 12 bulan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan,
maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu
tersebut berakhir
(SKPLB) lanjutan…
Imbalan Bunga
1. SKPLB terlambat diterbitkan, maka WP diberi imbalan bunga sebesar
2% per bulan di akhir bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan
sampai dengan saat diterbitkan SKPLB
2. Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak
dilanjutkan dengan penyidikan atau dilanjutkan dengan penyidikan
tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.
Dirjen Pajak menerbitkan SKPN apabila :
1. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah
pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
atau tidak ada pembayaran pajak
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
• Adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun
pajak.
• SPPT diterbitkan berdasarkan SPOP
• Pelunasan paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP. Jika
terlambat dikenakan sanksi 2% perbulan maksimal 24 bulan
PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Antara lain sebagai berikut :
1. Atas permohonan WP atau karena jabatannya, yang dalam penerbitan
Surat Ketetapan dan lainnya terdapat kesalahan tulis, salah hitung, dan
atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundangan perpajakan
2. Dirjend Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan
yang diajukan WP paling lama 6 bulan. Apabila lebih dari batas waktu tsb
tidak ada keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan
3. Dirjend Pajak wajib memberikan keterangan tertulis tentang hal yang
menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan
WP, bila diminta oleh WP
PELUNASAN PAJAKKetentuan-ketentuan pelunasan pajak adalah sebagai berikut :
1. Sebagian Ketetapan Pajak, dsb yang menyebabkan jumlah pajak yang
masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak;
2. Apabila dasar penagihan pajak diatas pada saat jatuh tempo pelunasan
tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau atau kurang
dibayar itu dikenai sanksi administrasi 2% per bulan untuk seluruh masa;
3. WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga
dikenai sanksi administrasi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang
masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan;
4. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dg ketentuan
peraturan perundangan perpajakan; dsb
HAK MENDAHULUHal-hal yang berkaitan dengan hak mendahulu adalah sebagai berikut :
1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang
milik penanggung pajak
2. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi
berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak; kecuali
terhadap :
a) Biaya perkara karena suatu penghukuman untuk melelang barang
bergerak maupun tidak bergerak
b) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yg dimaksud
c) Biaya perkara karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
3. Dsb
DALUWARSA
• Hak penagihan pajak daluwarsa apabila setelah melampaui waktu 5 tahun
terhitung sejak penerbitan Surat Ketetapan, Keberatan, Banding, dan
Putusan Peninjauan Kembali
•Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
1. Diterbitkan surat paksa
2. Ada pengakuan utang dari WP baik langsung maupun tidak
3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
GUGATAN
Gugatan WP hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak
terhadap hal-hal berikut :
1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang
2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain putusan keberatan
4. Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah
diatur dalam ketentuan peraturan perundangan perpajakan
PEMBAYARAN DAN PELAPORANPAJAK
• Sesuai sistem self assessment, WP harus menghitung, memperhitungkan,
dan melaporkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor
Penyuluhan Pajak
• Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SSP
dan SPT tersebut akan dibahas dalam bab ini
A. Surat Setoran Pajak (SSP)
• Pengertian
Adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau
bank BUMN atau BUMD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menkeu
• Fungsi
SSP merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk membayar
pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak
Surat Setoran Pajak (SSP) lanjutan..
• Batas Waktu Pembayaran :
1. 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak
2. Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, pelunasan tagihan pajak
diperpanjang 2 bulan setelah mendapat jangka waktu pelunasan 1 bulan
sejak tanggal diterbitkannya SKP; dsb
• Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak
1. WP mengajukan permohonan tertulis atas SKP, Pembetulan, Keberatan
dan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah
2. Permohonan tertulis apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau
keadaan diluar kekuasaannya yang menyebabkan tidak dapat memenuhi
kewajiban pajak pada waktunya
Surat Setoran Pajak (SSP) lanjutan..
• Jenis-jenis Surat Setoran Pajak (SSP) :
1. SSP Standar
2. SSP Khusus
• Ketentuan SSP Standar maupun Khusus
Satu SSP Standar maupun Khusus hanya dapat digunakan untuk
pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun
pajak
a) Surat Setoran Pajak (SSP) Standar
• Adalah surat yang oleh WP digunakan atau berfungsi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dan digunakan sebagai
bukti pembayaran
• SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang
bersifat final maupun bukan final, kecuali Setoran PBB dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
• SSP Standar dibuat dalam rangkap 5, antara lain untuk arsip WP, Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara,
dilaporkan WP ke KPP, arsip Kantor Penerima Pembayaran, arsip Wajib
Pungut atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan perpajakan
b) Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus
• Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang yang dicetak
oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama
MP3 dengan Dirjen Pajak, dan dengan menggunakan mesin transaksi dan
atau alat lain yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan
Dirjen Pajak
• Fungsi SSP Khusus sama dengan SSP Standar dalam administrasi
perpajakan
• SSP Khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak oleh WP yang
telah memiliki NPWP
B. Surat Pemberitahuan (SPT)
• Pengertian
Adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghutungan
dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan
atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangan
• Fungsi
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak (PPN dan PPnBM bagi PKP; dan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkannya bagi Pemotong atau Pemungut
Pajak) yang sebenarnya terutang
•Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
1) SPT Masa
SPT Masa PPh (Pasal 4 ayat 2, 15, 21-23, dan 25-26), PPN, PPN (bagi
Pemungut, PKP Pedagang Eceran), dan SPT Masa PPnBM
2) SPT Tahunan
SPT Tahunan PPh WP Pribadi dan WP Badan, PPh WP Badan yang
diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata
uang US$
• Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
a) Menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak
b) Melalui Kantor Pos
c) Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yg ditunjuk oleh Dirjend Pajak
•Ketentuan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
1) WP mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan
menandatanganinya (WP Badan harus ditandatangani oleh pengurus
atau direksi)
2) WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa (harus dilampirkan
pada SPT) khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT
3) SPT yang disampaikan langsung oleh WP ke kantor Dirjend Pajak harus
diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan WP diberi
bukti penerimaan
4) Penyampaian SPT dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti
pengiriman surat atau dengan cara lain berdasar peraturan menkeu; dsb
SEKIAN DAN TERIMAKASIH