95  

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Pedoman Wawancara dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta

1. Bagaimana kinerja Komisi A dalam mengawasi perkembangan minimarket

di Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana bentuk pengawasan dan penilaian Komisi A terhadap kinerja

Pemerintah kota Yogyakarta terutama dalam implementasi Perwal No. 79

tahun 2010 tentang Pembatasan Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta?

3. Bagaiamana bentuk koordinasi Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dengan

Pemerintah kota Yogyakarta dalam mengawasi perkembangan waralaba

minimarket di Kota Yogyakarta?

4. Bagaiamana arah kebijakan penataan waralaba minimarket kedepan?

5. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 bisa dikatakan sudah fektif atau belum

efektif?

6. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 memerlukan revisi?

7. Bagaimana pengembangan peraturan selanjutnya yang bisa melanjutkan

Perwal No. 79 Tahun 2010?

8. Kebijakan ideal seperti apa agar bisa menata perkembangan waralaba

minimarket di Kota Yogyakarta?

9. Bagaimana harapan anda untuk perkembangan minimarket kedepan?

10. Adakah permasalahan pendirian waralaba minimarket yang sampai saat ini

belum terselesaikan?

96  

B. Pedoman wawancara dengan Kepala Bagian Perdagangan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan pertanian Kota Yogyakarta

1. Bagaimana bentuk kinerja Diperindagkoptan dalam menangani

perkembangan minimarket waralaba di Kota Yogyakarta?

2. Bagaiamana bentuk koordinasi Diperindagkoptan dengan Pemerintah

Kota Yogayakarta (Dinas lainnya) dan DPRD Kota Yogyakarta terkait

perkembangan waralaba minimarket di Kota Yogyakarta?

3. Apakah Diseperindagkoptan pernah melakukan sosialisasi Perwal No. 79

Tahun 2010? Seperti apa bentuk sosialisasi tersebut?

4. Bagaiamana arah kebijakan penataan waralaba minimarket kedepan?

5. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 bisa dikatakan sudah fektif atau

belum efektif?

6. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 memerlukan revisi?

7. Bagaimana pengembangan peraturan selanjutnya yang bisa melanjutkan

Perwal No. 79 Tahun 2010?

8. Kebijakan ideal seperti apa agar bisa menata perkembangan waralaba

minimarket di Kota Yogyakarta?

9. Bagaimana harapan anda untuk perkembangan minimarket kedepan?

10. Adakah permasalahan pendirian waralaba minimarket yang sampai saat

ini belum terselesaikan?

97  

C. Pedoman Wawacara dengan Kepada Bidang Regulasi dan

Pengembangan Dinas Perizinan kota Yogyakarta.

1. Bagaimana bentuk kinerja Dinas Perizinan dalam menangani

perkembangan minimarket waralaba di Kota Yogyakarta?

2. Bagaiamana bentuk koordinasi Dinas Perizinan dengan Pemerinta Kota

Yogayakarta (Dinas lainnya) dan DPRD Kota Yogyakarta terkait

perkembangan waralaba minimarket di Kota Yogyakarta?

3. Apakah Dinas Perizinan pernah melakukan sosialisasi Perwal No. 79

Tahun 2010? Seperti apa bentuk sosialisasi tersebut?

4. Bagaiamana arah kebijakan penataan waralaba minimarket kedepan?

5. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 bisa dikatakan sudah efektif atau

belum efektif?

6. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 memerlukan revisi?

7. Bagaimana pengembangan peraturan selanjutnya yang bisa melanjutkan

Perwal n0. 79 Tahun 2010?

8. Kebijakan ideal seperti apa agar bisa menata perkembangan waralaba

minimarket di Kota Yogyakarta?

9. Bagaimana harapan anda untuk perkembangan minimarket ke depan?

10. Adakah permasalahan pendirian waralaba minimarket yang sampai saat ini

belum terselesaikan?

98  

D. Pedoman Wawancara dengan Kepala Seksi Pengkajian dan Pengolaha

Peraturan Perundang-undangan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta

1. Bagaimana bentuk kinerja Dinas Ketertiban dalam menangani

perkembangan minimarket waralaba di Kota Yogyakarta?

2. Bagaiamana bentuk koordinasi Dinas Ketertiban dengan Pemerinta Kota

Yogyakarta (Dinas lainnya) dan DPRD Kota Yogyakarta terkait

perkembangan waralaba minimarket di Kota Yogyakarta?

3. Apakah Dinas Ketertiban pernah melakukan sosialisasi Perwal No. 79

Tahun 2010? Seperti apa bentuk sosialisasi tersebut?

4. Bagaiamana arah kebijakan penataan waralaba minimarket kedepan?

5. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 bisa dikatakan sudah fektif atau

belum efektif?

6. Apakah Perwal No. 79 Tahun 2010 memerlukan revisi?

7. Bagaimana pengembangan peraturan selanjutnya yang bisa melanjutkan

Perwal n0. 79 Tahun 2010?

8. Kebijakan ideal seperti apa agar bisa menata perkembangan waralaba

minimarket di Kota Yogyakarta?

9. Bagaimana harapan anda untuk perkembangan minimarket ke depan?

10. Adakah permasalahan pendirian waralaba minimarket yang sampai saat

ini belum terselesaikan?

99 Lampiran 2. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 79 tahun 2010 tentang Pembatasan

Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan –ketentuan dalam Peraturan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud

huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

100

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; 7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang

Penyelenggaraan Waralaba; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian adalah Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta. 6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

101 9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh

perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

10. Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

11. Minimarket adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai : a. usaha waralaba yang berbentuk minimarket dengan sistem pelayanan mandiri, menjual

secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari.

b. anak cabang perusahaan yang menjual secara eceran berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan nama atau merk yang sama yang merupakan kerjasama langsung sebagai jejaring usaha dengan perusahaan besar yang berskala nasional.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan terhadap Usaha Waralaba Minimarket untuk :

a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Daerah; b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar

dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 4

Usaha mikro, kecil dan menengah digolongkan menjadi sebagai berikut : a. usaha mikro :

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. usaha kecil :

102

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. usaha menengah : 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Usaha Waralaba adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. memiliki ciri khas usaha; b. terbukti sudah memberikan keuntungan; c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat

secara tertulis; d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; e. adanya dukungan yang berkesinambungan; f. hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

BAB V PEMBATASAN

Pasal 6

(1) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjarak paling dekat 400

(empat ratus) meter dari pasar tradisional.

(2) Usaha Waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan di Jalan-jalan tersebut dalam Lampiran I.

(3) Jumlah usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setiap kecamatan dibatasi tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 7

(1) Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan izin setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Persetujuan atau penolakan Tim Teknis Perizinan dengan memperhatikan hal-hal antara lain :

a. Ketentuan tata ruang; b. Pemberdayaan UMKM setempat; c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat; d. Pemanfaatan kawasan perumahan/permukiman.

103

BAB VI PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dinas Perizinan dalam mengeluarkan izin yang berkaitan dengan usaha waralaba minimarket di Daerah wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha waralaba minimarket dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka : a. Usaha waralaba minimarket yang sudah memiliki izin dan tidak bertentangan dengan

Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

b. Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diberi kesempatan untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan izin gangguan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 November 2010 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

104

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 79

105

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 79 TAHUN 2010 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2010

JALAN-JALAN DIKOTA YOGYAKARTA YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK USAHA WARALABA MINIMARKET

NO NAMA JALAN NO NAMA JALAN

1. Jalan Abu Bakar Ali 22. Jalan Ngeksigondo

2. Jalan Adi Sucipto 23. Jalan Parangtritis

3. Jalan AM Sangaji 24. Jalan Perintis Kemerdekaan

4. Jalan Bantul 25. Jalan Piere Tendean

5. Jalan Bhayangkara 26. Jalan Pramuka

6. Jalan Brigjen Katamso 27. Jalan RE Martadinata

7. Jalan Dr. Sutomo 28. Jalan Suryopranoto

8. Jalan Gajah Mada 29. Jalan Tamansiswa

9. Jalan Gayam 30. Jalan Urip Sumoharjo

10. Jalan Gandekan Lor 31. Jalan Veteran

11. Jalan Gedong Kuning 32. Jalan Jend. Sudirman

12. Jalan HOS Cokroaminoto 33. Jalan Prof. Yohanes

13. Jalan Ipda Tut Harsono/Timoho 34. Jalan Hayamwuruk

14. Jalan KH Ahmad Dahlan 35. Jalan P. Mangkubumi

15. Jalan KH Wakhid Hasyim 36. Jalan DI. Panjaitan

16. Jalan Kusumanegara 37 Jalan Sisingamangaraja

17. Jalan Kyai Mojo 38 Jalan Sorogenen

18. Jalan Magelang 39 Jalan Tegalturi

19. Jalan Malioboro 40 Jalan Glagahsari

20. Jalan Mataram 41 Jalan Dagen

21. Jalan Menteri Supeno

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

106

H. HERRY ZUDIANTO

107

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 79 TAHUN 2010 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2010

JUMLAH MAKSIMAL TIAP KECAMATAN

NO KECAMATAN JUMLAH

1. KECAMATAN TEGALREJO 4

2. KECAMATAN DANUREJAN 3

3. KECAMATAN JETIS 3

4. KECAMATAN GEDONG TENGEN 3

5. KECAMATAN GONDOKUSUMAN 8

6. KECAMATAN PAKUALAMAN 2

7. KECAMATAN GONDOMANAN 2

8. KECAMATAN KRATON 0

9. KECAMATAN WIROBRAJAN 3

10. KECAMATAN MANTRIJERON 3

11. KECAMATAN MERGANGSAN 6

12. KECAMATAN NGAMPILAN 3

13. KECAMATAN UMBULHARJO 9

14. KECAMATAN KOTAGEDE 3

JUMLAH 52

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

108  

Lampiran 3. Daftar Nama Pemohon Minimarket Waralaba di Kota Yogyakarta  KOTAGEDE No.  Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha  Jarak Pasar 

terdekat Pasar 

terdekat 1.  Indomarco  Jl. Gedongkuning 5  minimarket    Pasar 

Gedongkuning dan Pasar Kotagede 

2.  ALFA  Jl. Gedongkuning 60 minimarket3.  Indomarco  Jl. Ngeksigondo  minimarket   

 UMBULHARJO No.  Nama Pemohon  Lokasi   Jenis Usaha  Pasar 

Terdekat 1.  Indomarco  Jl. Glagahsari 98  minimarket/toko 

barang keb sehari‐hari       

Pasar Pace, Pasar 

Giwangan dan Pasar 

Gedongkuning

2.  Indomarco  Jl. Sorogenen Rt 15 Rw 13  minmarket INDOMARET 

3.  Indomarco  Jl. Golo 26  minimarket 4.  Indomarco  Jl. Kusumanegara 24  minimarket 5.  Indomarco  Jl. Pramuka 111 minimarket6.  CV. Yulingkar Darma 

Kinasih Jl. Glagahsari 111  Minimarket Alfamart 

7.  Alfamart (CV Karya Indah) 

Jl. Imogiri 210  Minimarket/toko barang keb sehari‐hari 

8.  Circle K (Dwi Mutiara Manunggal) 

Jl. Kusumanegara 46  Minimarket/toko barang keb sehari‐hari 

9.  Indomarco  Jl. Menteri Supeno  Minimarket/toko barang keb sehari‐hari 

 PAKUALAMAN No.  Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha  Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  Indomarco  Jl. Gajah Mada 64  minimarket    Pasar Sentul 2.  Indomarco  Jl. Gajah Mada 15  minimarket     MERGANGSAN No.  Nama Pemohon  Lokasi Jenis Usaha Jarak Pasar 

Terdekat Pasar Terdekat

1.  Indomarco  Jl. Sisingamangaraja 50 

minimarket     

 Pasar 

Prawirotaman 

2.  Indomarco  Jl. Parangtritis 107 minimarket3.  Indomarco  Jl. Taman Siswa 85  minimarket   4.  PT Sumber Alfaria 

Trijaya Jl. Parangtritis 29  minimarket   

5.  PT Sumber Alfaria Trijaya 

Jl. Sisingamangaraja 80 

minimarket   

6.  PT Circle K Indonesia Utama 

Jl. Taman Siswo 136  minimarket   

  

109  

GONDOMANAN No.  Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha  Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  Indomarco  Jl. Brigjen Kstamso 

97 A minimarket    Pasar Pathuk 

dan Pasar Beringharjo 2.  Indomarco  Jl. Bhayangkara 50     

 MANTRIJERON No.  Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha  Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  Indomarco  Jl. Bantul Rt 59 Rw 12 minimarket  

Pasar Gading dan Pasar 

Prawirotaman

2.  Indomarco  Jl. Letjen Panjaitan 101  minimarket   3.  Circle K  Jl. Parangtritis 98  minimarket   4.  Ida Rufaida  Jl. Letjen DI. Panjaitan 

49 a minimarket   

 WIROBRAJAN No.   Nama Pemohon  Lokasi   Jenis Usaha Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  Indomarco  Jl. HOS Cokroaminoto 

91 minimarket  

Pasar Serangan 2.  Indomarco  Jl. Kapten Tendean 36 minimarket

3.  Indomarco  RE Martadinata 116      NGAMPILAN No.  Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha  Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  Indomarco  Jl. Bhayangkara 71  minimarket     

Pasar Senen dan Pasar 

2.  Indomarco  Jl. KHA Dahlan 36  minimarket   3.  Alfa  KH. Wakhid Hasyim 43 minimarket4.  Indomarco  KH. Wakhid Hasyim 55b      GEDONGTENGEN No.  Nama Pemohon   Lokasi   Jenis Usaha  Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

terdekat 1.  Indomarco  Jl. Malioboro 179  minimarket     

 Pasar 

Kembang 

2.  Indomarco  Jl. P Mangkubumi 17  minimarket   3.  Circle K (Dwi Mutiara 

Manunggal Jl. Malioboro 145

 JETIS No.   Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha   Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  Circle K (Dwi Mutiara 

Manunggal) Jl. Sudirman 14  minimarket     

Pasar Kranggan dan Pasar Pingit 

2.  Alfamart (Randi Riantoro) 

Jl. AM Sangaji 59  minimarket   

3.  Indomarco Prismatama  Jl. Magelang 28 A     4.  PT. Circle K Indonesia 

Utama Jl. AM Sangaji 59     

110  

TEGALREJO No.   Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha  Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  PT. Indomarco 

Prismatama Jl. Magelang 105 

minimarket      

Pasar Karangwaru 

2.  PT. Indomarco Prismatama 

Jl. HOS. Cokroaminoto 98 

minimarket   

3.  PT. Indomarco Prismatama 

Jl. Kyai Mojo 88  minimarket   

 DANUREJAN No.  Nama Pemohon  Lokasi  Jenis Usaha  Jarak Pasar 

Terdekat Pasar 

Terdekat 1.  Indomarco  Jl. Dr. Sutomo 21       

Pasar Karangwaru 

2.  PT Sumber Alfaria Trijaya 

Jl. Hayam Wuruk 74 

   

3.  Andreas Winarto  Jl. Hayam Wuruk 16 

   

 GONDOKUSUMAN No.  Nama 

Pemohon Lokasi  Jenis Usaha IMBB SIUP 

1.  Indomarco  Jl. Timoho 111 minimarket 319.R/UPT/DTKB/TAHUN 2002 

005/12‐05/CAB/II/2008 

2.  Indomarco  Jl. Gayam 81  minimarket 0514/GK/2008 005/12‐05/CAB/II/2009 

3.  Indomarco  Jl. Herman Yohanes Rt 36 

minimarket 191.R/UPT/DTKB/TH2002  006/12‐05/CAB/II/2009 

4.  Indomarco  Jl. Laksda Adisucipto 75 

minimarket kesanggupan 021/12‐05/CAB/VIII/2009

5.  Circleka  Jl. Urip Sumoharjo 139 

minimarket 264.R.DTK/TH/1999  

6.  Circleka  Jl. Jendral Sudirman 40 

minimarket  02.R/UPT/DTKB/TAHUN 2005 

0018/12‐05/CAB/VIII/2010

7.  Circleka  Jl. Timoho 29 b  minimarket  0378/gk/2009  0016/12‐05/CAB/VIII/2010

8  Circleka  Jl. Abu Bakar Ali 24 

minimarket  264P/R th 1981  0021/12‐05/CAB/VIII/2010

 

114  

Lampiran 7. Gambar Wawancara Peneliti dengan Narasumber Subyek Penelitian

  

  

Gambar 1. Wawancara Peneliti dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta

(Foto diambil pada tanggal 16 Januari 2014)

  

 

Gambar 2. Wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta

(Foto diambil pada tanggal 20 Januari 2014)

 

  

Gambar 3. Wawancara Peneiti dengan

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

(Foto diambil pada tanggal 20 Januari 2014)  

 

  

Gambar 4. Wawancara Peneliti dengan

Kepala Seksi Pengkajian dan Pengolahan Peraturan Perundang-undangan Dinas

Ketertiban Kota Yogyakarta (Foto diambil pada tanggal 21 Januari 2014) 

115  

Lampiran 8. Foto Minimarket Waralaba di Kota Yogyakarta yang tidak sesuai antara data dari Dinas Perizinan dengan di lapangan

 

       

Gambar 5. Minimarket Waralaba yang terletak di Jl. Mentri Supeno 80

(foto diambil pada tanggal 25 Januari 2014)

Gambar 6. Minimarket Waralaba yang terletak di Jl. Timoho

(foto diambil pada tanggal 25 Januari 2014)