MAKALAH PKN

SENGKETA JEPANG TERHADAP RUSIA

DI SUSUN OLEH :

Adi Dimas P

Aditya Prakasa

Maulida Bintang N

M.Gandhi G

Wanda Mardhotillah

XI IPA-4

SMAN 1 MAJALENGKA

Jl. K.H. Abdul Halim nomor 113 45418

2011/2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perjanjian Shimoda 1855 adalah perjanjian resmi pertama Rusia-Jepang mengenai

status Sakhalin dan Kepulauan Kuril. Pasal 2 Perjanjian Shimoda yang menjelaskan

perjanjian mengenai perbatasan, mencantumkan "Mulai sekarang, perbatasan kedua negara

ditetapkan terletak antara Pulau Etorofu dan Pulau Uruppu. Seluruh Pulau Etorofu merupakan

milik Jepang; dan Kepulauan Kuril, yang berada di utara dan termasuk di dalamnya Pulau

Uruppu merupakan milik Russia." Pulau-pulau seperti Kunashiri, Shikotan, dan Kepulauan

Habomai yang berada di selatan Etorofu tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian,

dan dimengerti pada waktu itu sebagai wilayah teritorial Jepang yang tidak dalam sengketa.

Perjanjian Shimoda juga mencantumkan Pulau Sakhalin/Karafuto tidak untuk dibagi dua

melainkan berada di bawah pengawasan bersama Rusia-Jepang.

Pada perjanjian Rusia-Jepang yang berikutnya yakni Perjanjian Saint Petersburg

1875, Jepang setuju untuk menghentikan semua tuntutan atas Sakhalin, dengan imbalan

Rusia memberikan semua hak atas Kepulauan Kuril kepada Jepang.

Perang Rusia-Jepang 1904-1905 merupakan kekalahan militer bagi Rusia. Perjanjian

Portsmouth 1905 yang mengakhiri Perang Rusia-Jepang memberikan setengah Pulau

Sakhalin kepada Jepang.

Walaupun Jepang menduduki wilayah teritorial Timur Jauh Rusia dalam Perang

Saudara Rusia yang terjadi setelah Revolusi Oktober, Jepang tidak secara formal

menganeksasi wilayah-wilayah teritorial Rusia, dan Jepang menarik mundur pasukannya

pada pertengahan 1920-an.

Selanjutnya praktis tidak ada lagi permusuhan antara Uni Soviet dan Jepang antara

Pertempuran Khalkhin Gol yang mengakhiri Perang Perbatasan Soviet Jepang 1939 dan

Operasi Ofensif Strategis Manchuria pada 8 Agustus 1945. Setelah merebut Kepulauan Kuril

dalam Invasi Kepulauan Kuril yang terjadi antara 18 Agustus 1945 dan 3 September 1945,

dua tahun kemudian, Uni Soviet mengusir penduduk Jepang yang bermukim di Kepulauan

Kuril.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab sengketa jepang terhadap rusia mengenai kepulauan

kuril ?

2. Bagaimana dampak bagi kedua negara tersebut ?

3. Apa solusi dari sengketa jepang terhadapa rusia mengenai kepulauan kuril ?

C. Tujuan

1. Ingin mengetahui latar belakang terjadinya persengketaan jepang dengan rusia.

2. Ingin mengetahui tentang dampak bagi kedua negara dari persengketaan tersebut.

3. Ingin mengetahui solusi untuk menyelesaikan persengketaan.

D. Metode Dan Teknik

Metode : dengan menggunakan deskriptiv analisis.

Teknik : memakai studi pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Hal-hal yang Menyebabkan Sengketa Internasional

1.Terorisme

Penyebab pertama sengketa internasional adalah terorisme. kita sendiri tahu,

terorisme sebagai hal yg ditakutkan tiap negara, karena bisa mengganggu stabilitas

keamanan negara tersebut, bahkan keamanan Internasional. Ambil contoh tragedi

World Trade Center di Amerika Serikat yg diserang kelompok teroris yg diduga

berasal dr Timur Tengah. Semenjak kejadian yg mengahantam harga diri Amerika

Serikat tersebut, Amerika dengan gencar mengincar kelompok teroris tersebut.

bahkan meyerukan kepada dunia kalau terorisme tersebut sangat berbahaya dan

menjadi musuh bersama sebagai penjahat Internasional.

2.Rezim yang berkuasa di suatu negara

Masalah yg disebabkan rezim pemimpin yg berkuasa dlm suatu negara, yg

memimpin terlalu lama tapi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan

negara nya. Dan menyebabkan pemberontakan oleh rakyat nya sendiri agar mundur dr

rezim nya. Contoh paling hot adalah Rezim Hosni Mubarak di Mesir, juga hingga saat

ini yg belum terselesaikan, Rezim Mohammad Khadaffi di Libya, yg menjadi

Sengketa Internasional dan mulai diselesaikan oleh pihak ketiga, yaitu tentara koalisi

sekutu pimpinan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, atas dasar resolusi PBB

3.budaya

Masalah ketiga yg jadi penyebab Sengketa Internasional adalah masalah

budaya. Ane ambil contoh dari masalah yg dialami negara tercinta kita Indonesia, atas

negara tetangga yg selalu bersitegang, M(alay)sia. Masalah dimulai akibat anggapan

sepihak dr pihak tetangga yg mengklaim beberapa budaya khas Indonesia, seperti

batik, reog ponorogo, makanan daerah, serta lagu daerah. Mungkin masih banyak lagi.

Yg paling hot masalah batik. Pihak Indonesia sampai melaporkan masalah ini ke PBB

yg mengurusi bagian budaya yaitu UNESCO, untuk menyelesaikan masalah ini. Dan

akhirnya, batim resmi adalah hak cipta dan milik Indonesia

4.wilayah teritorial

Penyebab selanjutnya adalah disebabkan oleh Wilayah Teritorial. tak usah

dipungkiri, kita semua tahu, banyak konflik antar negara atau pun antar kelompok

dalam satu negara memperebutkan wilayah kekuasaan atau teritorial. contoh paling

mendunia adalah masalah perbatasan Korea, antara Korea Selatan dan Utara yg

akhirnya berpisah menjadi dua negara. Begitu juga di Veitnam, yg bahkan

menyebabkan pecahnya perang Vietnam. Begitu juga perebutan jalur Gaza oleh pihak

Israel dan Palestina.

5.Intervensi suatu negara yerhadap kedaulatan negara lain

Masalah ini ane anggap sebagai ulah "jahil" atau ulah "iseng" suatu negara yg

ingin mengusik kedaulatan suatu negara. yg biasanya didasarkan kepentingan tertentu.

ambil contoh Intervensi dan invasi Amerika Serikat ke Irak, atas dasar tujuan ingin

menguasai minyak di negara tersebut. hasilnya, negara Irak sekarang menjadi porak

poranda dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak Amerika dan sekutunya. Masalah ini

sempat menjadi sengketa Internasional yg berlarut-larut beberapa tahun yg lalu.

6.Sumber daya Alam

Masalah dan penyebab terakhir menurut ane adalah, tentang Sumber Daya

Alam (SDA) . masalah ini pernah dialami oleh negara kita, yaitu ketika proses yg

melibatkan negara tetangga (lagi-lagi) memperebutkan blok ambalat, yg kita ketahui

disitu memiliki SDA minyak yg tinggi. yg ane tahu, masalah ini belum terselesaikan.

contoh lain mungkin seperti kasus sebelumnya diatas, ketika Amerika menyerang Irak

untuk mengambil minyak disana.

B. Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Mahkamah Internasional (MI) merupakan organ hukum utama PBB. Didirikan

pada tahun 1945 di bawah piagam PBB. Lembaga ini memutuskan kasus hukum

antarnegara dan memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaga

hukum Internasional. Bermarkas di Den Haag, Belanda. Seluruh anggota PBB

otomatis jg anggota MI.

Sengketa Internasional bisa dibawa ke MI dengan dua hal, pertama melalui

keputusan khusus antarpihak, kedua melalui permohonan sendiri pihak yg bertikai.

Setelah permohonan dilakukan, maka diadakan pemerikasaan perkara dan diputuskan

mana yg bersalah dan akan diselesaiakan berdasarkan pasal-pasal hukum

Internasional.

C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional

Sangketa Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional

dengan melalui Prosedur berikut :

1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter (kemanusiaan) di suatu

Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain.

2.      Ada pengaduan dari Korban (Rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi

Korban terhadap Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah

melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter lainnya.

3.      Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-

lembaga HAM internasional lainnya

4.      Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan

kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang didakwa melakukan

kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional

5.      Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan

bila terbukti bahwa pemerintahan atau Individu yang bersangkutan telah melakukan

pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan palanggaran

HAM atau kajahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya

pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah

terjadinya perbuatan itu.

Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat

dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yng

bersangketa. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa

banding. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersangketa

dan hanya utnuk perkara yang disangketakan.

Dalam Pasal 57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukan pendapat

terpisah atau Dissenting Opinion (Pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui

suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan

dalam keputusan tersebut).

Cara Menyelesaikan sengketa Internasional, yaitu :

a.      Metode-metode Diplomatik

1.   Negosiasi

Merupakan metode Penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan sederhana. Dalam

metode negosiasi, penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada Dasarnya

negosiasi hana berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

2.      Mediasi

Mediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara penyelesaian sengketa internasional di

mana adanya keterlibatan atau campur tangan sengketa atau perselisihan dan menghasilkan

penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan

Bentuk lain dari Negosiasi. Perbedaanya, Mediasi melibatkan Pihak ketiga yang bertindak

sebagai pelaku mediasi (Mediator). Seseorang mediator merupakan pihak ketiga memiliki

peran aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam melancarkan terjadinya kesepakatan di

antara pihak-pihak yang terkait.

3.      Inquiry

Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara

mendirikan sebuah Komisi atau badan yang bersifat Internasional untuk mencari dan

mendengarkan semua bukti-bukti yang relavan dengan permasalahan.

4.      Konsiliasi

Pengertian konsiliasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional

mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang di bentuk oleh pihak-pihak, baik yang

bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang

tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian

yang dapat di terima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk

menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minat. Semua komisi konsiliasi mempunyai

fungsi yang sama, yaitu untuk menyelidiki sengketa dan menyarankan batas penyelesaian

yang mungkin. Tugas komisi ialah mendukung dan menyusun agenda dialog-dialog, sambil

memberi mereka bantuan apa saja yang mungkin berguna untuk mencapai kesimpulan yang

tepat dan berhasil.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyebab Sengketa Jepang Terhadap Rusia

  Awal mula munculnya masalah hubungan antara Rusia dan Jepang tentang kepulauan

ini adalah adanya perjanjian Shimoda (1855), dalam  pasal 2 yang menyatakan bahwa

"Selanjutnya batas antara kedua negara akan terletak antara pulau Etorofu dan Uruppu.

Seluruh Etorofu harus milik Jepang; dan Kepulauan Kuril,yang terletak di sebelah utara dan

termasuk Urup, akan menjadi milik Rusia.” Pulau Kunashir, Shikotan dan Kepulauan

Habomai, yang terletak di sebelah selatan Iturup, tidak secara eksplisit disebutkan dalam

perjanjian dan dianggap sebagai pulau-pulau yang tidak disengketakan. Namun masalah

bermula ketika terjadi perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 dimana mereka saling

memperebutkan wilayah Manchuria. Kemudian, pada tahun 1905 Perjanjian Porsmouth

merupakan solusi awal yang menyebutkan dimana setengah dari kepulauan shakalin selatan

mejadi milik Jepang dan Kuril menjadi milik uni soviet.

            Perjanjian damai Jepang atau yang lebih dikenal dengan perjanjian San Francisco

tanggal 8 September 1951, di dalamnya memuat pasal-pasal yang menunjukkan tanggung

jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama

masa penjajahan. Dalam perjanjian San Francisco juga tertuang pasal tentang wilayah yang

harus dikembalikan kepada negara asal. Akibat dari perjanjian tersebut yakni pernyataan

bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril, namun perjanjian

tersebut juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas Kepulauan Kuril. Rusia bertahan

pada sikapnya, bahwa kedaulatan Uni Soviet atas kepulauan-kepulauan tersebut diakui

dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir Perang Dunia II namun klaim Rusia ditolak

Jepang.

            Masalah ini berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara dimana masalah ini

sudah hampir berlanjut selama 65 tahun. Selama itu kedua negara ini melakukan konfrontasi

secara Sehingga konflik ini terus bertahan hingga puncaknya pada tahun 2007 sebuah kapal

patroli Rusia melakukan tembakan terhadap nelayan Jepang di kawasan tersebut dengan

alasan bahwa nelayan tersebut telah masuk kedalam wilayah yuridiksi Rusia. Tokyo meminta

kepada Moskow untuk meminta maaf dalam insiden tersebut namun justru Moskow

melakukan penambahan kekuatan militer di kawasan tersebut. Kunjungan Presiden Dmitri

Medvedev ke Kepulauan tersebut dianggap Tokyo sebagai salah satu bentuk provokasi dari

Rusia, kemudian reaksi dari Jepang adalah menarik duta besar dari Moskow dan juga

memprotes keras kedutaan Rusia di Tokyo.

            Menurut Wohlforth negara sering kali harus bertindak egois, terutama bila

dihadapkan pada pilihan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kolektif. Dalam kondisi

anarkis seperti ini setiap negara harus menolong dirinya sendiri (self-help). Maka cara yang

dilakukan oleh Jepang dalam memperjuangkan kepulauan Kuril tersebut cukup beralasan dan

masuk akal. Jepang tidak ingin kehilangan wilayah tersebut sebab selain bisa memperluas

wilayahnya, di sisi lain kepentingan Jepang akan kepulauan tersebut juga cukup besar. Di

gugusan kepulauan tersebut selain terdapat potensi perikanan yang cukup besar juga terdapat

unsur mineral yang bisa mendongkrak perekonomian negara, sehingga apapun akan

dilakukan oleh Jepang dalam memperebutkan pulau tersebut.

            Morgenthau juga mengatakan bahwa setiap kegiatan negara dalam kegiatan politik

hubungan internasional atau dalam konteks hubungan dengan negara lain, adalah

melakukanstruggle of Power yang memiliki makna bahwa setiap negara akan melakukan

perebutan kekuasaaan agar kepentingan negaranya tercapai[8]. Hal yang dilakukan Jepang

dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mendapatkan wilayah tersebut dengan cara

meminta dukungan Amerika Serikat dan melakukan tekanan terhadap pemerintah Rusia

dengan mengajak pihak Rusia melakukan hubungan bilateral guna membahas kepulauan

tersebut. Selain itu Jepang juga menggunakan hukum internasional untuk menekan Rusia

dalam kepemilikan kepulauan tersebut. Jepang melakukan klaim atas kepemilikan kepulauan

tersebut dengan dasar perjanjian Shimoda, namun menurut Rusia klaim itu hilang setelah

Jepang melakukan perang dengan Rusia pada tahun 1905. Perang tersebut mengakibatkan

putusnya hubungan diplomatik yang berarti semua produk hukum diantara kedua negara

tersebut batal, sehingga pada akhirnya langkah yang diambil dalam konteks kepemilikan

kedua negara atas kepulauan Kuril adalah siapa yang terakhir menduduki kepulauan tersebut

adalah yang berhak memiliki, dan yang terakhir menduduki kepulauan tersebut adalah Rusia.

            Jika dilihat dari perkembangan hubungan negara Jepang dan Rusia terhadap masalah

perbatasan terseebut, dapat dipastikan kata damai atas kepulauan tersebut antara kedua negara

masih jauh dari harapan. Meskipun kedua negara sering melakukan pertemuan tingkat tinggi,

kedua negara tidak pernah mencapai kata sepakat, karena tidak ada negara yang akan

memberikan wilayahnya kepada negara lain secara percuma. Puncaknya bahkan hingga

terjadi perang diantara kedua negara yang berkonflik.         

            Sengketa ini juga akan membuat proses remiliterisasi dalam negera Jepang semakin

kuat. Meskipun dalam konstitusi Jepang artikel 9 yang mengatakan bahwa Jepang tidak akan

memiliki kekuatan militer selamanya, dan tergantung atas militer Amerika Serikat. Melihat

prospek ancaman dari negara lain selain dengan Rusia cukup besar, diantaranya konflik

perbatasan dengan Korea Selatan yakni pulau Doko dan RRC, konflik dengan Taiwan atas

kepemilikan senkyuku, serta nuklir Korea Utara merupakan ancaman serius yang harus

dipikirkan dan tentunya tidak akan bisa terus bergantung terhadap negara lain. Tidak

menutup kemungkinan dilakukannya amandemen terhadap konstitusi tersebut. Karena

sampai kapan Jepang akan bergantung terhadap kekuatan Amerika Serikat dalam hal

pertahanan. Meskipun isu remiliterisasi ini menyebabkan beberapa Perdana Menteri harus

meletakkan jabatannya, tidak menutup kemungkinan isu ini menguat karena ancaman akan

kedaulatan negara Jepang semakin terlihat

B. Dampak Bagi Kedua Negara

Masalah ini berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara dimana masalah ini

sudah hampir berlanjut selama 65 tahun. Selama itu kedua negara ini melakukan

konfrontasi secara Sehingga konflik ini terus bertahan hingga puncaknya pada tahun 2007

sebuah kapal patroli Rusia melakukan tembakan terhadap nelayan Jepang di kawasan

tersebut dengan alasan bahwa nelayan tersebut telah masuk kedalam wilayah yuridiksi

Rusia. Tokyo meminta kepada Moskow untuk meminta maaf dalam insiden tersebut

namun justru Moskow melakukan penambahan kekuatan militer di kawasan tersebut.

Kunjungan Presiden Dmitri Medvedev ke Kepulauan tersebut dianggap Tokyo sebagai

salah satu bentuk provokasi dari Rusia, kemudian reaksi dari Jepang adalah menarik duta

besar dari Moskow dan juga memprotes keras kedutaan Rusia di Tokyo.

C. Solusi dari Sengketa Jepang Terhadap Rusia

1.      Arbitrase

Arbitrasi berperan untuk memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan

mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka

sendiri. Arbitrasi memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya tidak akan timbul

masalah penafsiran, pembatalan dan sebagainya, keputusan arbitrasi akan

memutuskan sengketa. Merills menyatakan bahwa kelebihan dari arbitrasi adalah

arbitrasi dapat digunakan untuk menghasilkan penyelesaian atas masalah yang dipilih

dan berlandaskan pada suatu dasar yang di setujui. Cara-cara penyelesaian

perdamaian mempunyai kelebihan di samping juga adanya kekurangan. Tentu saja

bagi setiap negara yang bersengketa menghendaki jalan keluar yang terbaik dan

menghindari penyelesaian dengan cara kekerasan, seperti peperangan. Karena cara

kekerasan ini justru akan mendatangkan malapetaka baru bagi kehidupan masyarakat

dan mengganggu kedamaian masyarakat internasional secara umum.

2.      Mahkamah Internasional

Merupakan Pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan

internasional. Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus

melalui persetujuan dari semua Pihak yang bersengketa.

3.      Pengadilan-pengadilan Lainnya

Salah satu Persoalan hukum yang acapkali timbul dalam era Globalisasi adalah

Persengketaan dalam perdagangan internasional. WTO sebgai sebuah Organisasi

perdagangan dunia memiliki sistem peradiln tersendiri dalam kaitannya dengan

Penyelesaian sengketa.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Awal mula munculnya masalah hubungan antara Rusia dan Jepang tentang kepulauan

ini adalah adanya perjanjian Shimoda (1855), dalam  pasal 2 yang menyatakan bahwa

"Selanjutnya batas antara kedua negara akan terletak antara pulau Etorofu dan Uruppu.

Seluruh Etorofu harus milik Jepang; dan Kepulauan Kuril,yang terletak di sebelah utara dan

termasuk Urup, akan menjadi milik Rusia.”

Namun masalah bermula ketika terjadi perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 dimana

mereka saling memperebutkan wilayah Manchuria. Kemudian, pada tahun 1905 Perjanjian

Porsmouth merupakan solusi awal yang menyebutkan dimana setengah dari kepulauan

shakalin selatan mejadi milik Jepang dan Kuril menjadi milik uni soviet.

Persengketaan mereka berlangsung hampir 65 tahun, hal ini menyebabkan hubungan

kedua negara ini tidak berjalan dengan harmonis. puncaknya pada tahun 2007 sebuah kapal

patroli Rusia melakukan tembakan terhadap nelayan Jepang di kawasan tersebut dengan

alasan bahwa nelayan tersebut telah masuk kedalam wilayah yuridiksi Rusia. Tokyo meminta

kepada Moskow untuk meminta maaf dalam insiden tersebut namun justru Moskow

melakukan penambahan kekuatan militer di kawasan tersebut. Kunjungan Presiden Dmitri

Medvedev ke Kepulauan tersebut dianggap Tokyo sebagai salah satu bentuk provokasi dari

Rusia, kemudian reaksi dari Jepang adalah menarik duta besar dari Moskow dan juga

memprotes keras kedutaan Rusia di Tokyo.

B. Saran

Jika masalah ini sudah dibicarakan tetapi tidak menemukan titik temu perdamaian

secara nyata, lebih baik masalah ini di bawa ke Mahkamah Internasional supaya masalah ini

terselesaikan.