HUBUNGAN KERJA PADA

PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI Deddy Purnomo R,MT

PENDAHULUAN PENGERTIAN PERUSAHAAN

Menurut UU No. 3 /1982 Psl (1) tentang Wajib Daftar Perusahaan :

Setaip bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedududkan di wilayah Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan.

Menurut Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000 :

Perusahaan adalah :

a. Setiap bentuk usaha yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, kecuali usaha-usaha sosial yang pembiayaannya tergantung subsidi pihak lain dan lembaga-lembaga sosial milik lembaga diplomatik

Berdasarkan pengertian di atas maka pengertian perusahaan dapat diketahui melalui unsur-unsur di dalam perusahaan, diantaranya adalah :

Terus menerus atau tidak terputus-putus

Secara terang-terangan

Dalam kedudukan tertentu

Menyerahkan barang-barang

Mengadakan perjanjian

Berusaha memperoleh keuntungan

PENDAHULUAN (samb) PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI

Definisi dari perusahaan jasa konstruksi sebenarnya tidak ditemukan di dalam

peraturan perundang-undangan, tetapi sebagai dari masyarakat apabila

mendengar istilah konstruksi pada dasarnya selalu diidentikkan dengan alat-alat

berat. Seperti buldozer. Tractor, molen, dan lain sebagainya.

Di Indonesia perkembangan industri jasa konstruksi memberikan harapan akan

terpenuhinya tujuan dan kriteria pembangaunan sektor industri :

Menggunakan relatif banyak tenaga kerja dibandingkan dengan tenaga mesin

Banyak menggunakan bahan baku dalam negeri untuk proses produksinya

Banyak melibatkan pengusaha ekonomi dengan modal yang terbatas yang

berperan sebagai sub kontraktor, supplier, dan sebagainya.

HUBUNGAN KERJA

Menurut Imam Soerpomo :

Suatu hubungan antara seorang buruh dengan majikan, hubungan kerja hendaknya menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh.

Menurut Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom :

Adanya hubungan perburuhan atau hubungan kerja yang sebenarnya merupakan pengejawantahan dari adanya hubungan saling perlu dan saling tukar bantu antara pihak pengupah/penggaji (majikan) yang memerlukan bantuan pihak lain untuk memudahkan pekerjaannya dengan pihak pekerja yang memerlukan penghasilan.

Menurut RUU Pasal 1 angka 15 :

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam hubungan kerja :

Pihak majikan (perusahaan) yang bila bersekutu dalam jumlah tertentu dapat membentuk organisasi pengusaha

Pihak buruh/pekerja, yang dalam jumlah minimum 10 orang dapat membentuk organisasi pekerja/buruh

Pihak Pemerintah, sebagai penguasa (cq. Depnaker) yang bertugas mengatur, membimbing dan mengawasi pelaksanaan hubungan antara pihak-pihak tersebut

HUBUNGAN KERJA (samb)

3 masalah yang menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan hubungan kerja :

Masalah pengadaan atau awal pelaksanaan suatu hubungan kerja dan berbagai

seluk beluk yang terdapat di dalamnya

Masalah pelaksanaan hubungan kerja itu sendiri berikut berbagai faktor yang

terkait di dalamnya

Masalah pemutusan hubungan kerja berikut berbagai persoalan yang berkaitan di

dalamnya

DASAR HUKUM HUBUNGAN KERJA

Perlu adanya pemahaman mengenai hak-hak dasar tenaga kerja yang diatur dalam KUHPerdata dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan/perburuhan. Dimana KUHPerdata bersifat umum, sedangkan peraturan ketenagakerjaan bersifat khusus.

Dalam peraturan ketenagakerjaan hak tenaga kerja lebih dikenal dengan istilah HAK NORMATIF. Hak tersebut di samping terdapat pada UU No. 14/1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (hak fundamental) juga terdapat dalam peratuan perundangan lainnya.

Hak hak normatif tersebut meliputi :

1. Hak atas upah minimum

2. Hak atas kesehatan/syarat-syarat kerja

Pembatasan jam kerja selama 7 hari dan 40 jam seminggu atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu

Istirahat minimal 30 menit setelah bekerja 4 jam terus menerus, 1 hari selama bekerja 1 minggu, 2 minggu setelah bekerja 1 tahun terus menerus, dan 2 bulan setelah bekerja 6 tahun terus menerus

Cuti haid selama 2 hari setiap bulan bagi tenaga kerja perempuan

Cuti hamil/melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan

Menyusui pada jam-jam tertentu di lingkungan perusahaan (ada penitipan bayi)

Hak cuti gugur kandungan sesuai surat keterangan dokter

Pemeriksaan rutin di Poliklinik perusahaan, dan sebagainya

DASAR HUKUM HUBUNGAN KERJA (samb)

3. Hak atas keselamatan kerja

hak ini diberikan dengan pemberian dan penyediaan alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja selama menjalankan pekerjaannya (misal : helm, sabuk pengaman, sarung tangan, masker, sepatu boot, jaringan pengaman, dan sebagainya)

4. Hak atas jaminan sosial

Hak ini diwujudkan dengan menjalankan peratauran sebagaimana yang di atur dalam UU No. 3/1992 dan peraturan pelaksanaannya.

5. Hak atas tunjangan hari raya

Setiap tenaga kerja yang bersatus tenaga kerja tetap atau setelah melewati masa percobaan berhak atas THR dengan besaran minimal 1 bulan upah.

6. Hak berorganisasi

Setiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota organisasi tenaga kerja sepanjang pembentukannya demokratis dan tidak ada pembatasan sepanjang dalam koridor UU No. 21/2000.

7. Hak mogok

Hak mogok adalah hak untuk tidak melakukan pekerjaan baik diwujudkan dengan tidak bekerja sama sekali ataupun bekerja tapi pelan, jika dianggap pihak perusahaan tidak memenuhi hak normatif yang berlaku atau berlaku sewenang-wenang terhadap tenaga kerja.

8. Hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi

Hak ini diberikan dalam kaitannya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besarannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku

DASAR HUKUM HUBUNGAN KERJA (samb)

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh tenaga kerja :

Mentaati isi peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama

Melakukan sendiri pekerjaannya, kecuali dengan ijin pengusaha/perusahaan untuk

menyuruh orang lain melakukan pekerjaannya

Mentaati tata tertib perusahaan apabila tinggal di rumah pemilik perusahaan

Mengembalikan ganti rugi kepada perusahaan/pengusaha apabila melakukan

pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa mencarikan pengganti dirinya

yang memilki kualitas keterampilan atau keahlian yang sama.

Dasar hukum hubungan kerja pada umumnya dilandasi oleh :

Peraturan perusahaan

Perjanjian kerja

Perjanjian perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)

Dengan catatan tidak isi dari perjanjian diatas tidak boleh mengesampingkan hak-hak

normatif tenaga kerja.