784 Artikel p Margono Edited-2

1

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN PENJUALAN, TUKAR

MENUKAR SERTA HIBAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Oleh

Margono

WIDYAISWARA PADA PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Abstract

Tulisan berikut menguraikan hasil kajian penulis terkait dengan pemindahtanganan

Barang Milik Negara (BMN). Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik

negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Pemindahtanganan BMN dapat dilakukan dengan

cara penjualan, tukar- menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah. Berdasarkan peraturan

yang ada, pemindahtangan BMN harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

Presiden atau Pengelola.

Uraian mengenai penghapusan BMN dengan tindak lanjut penjualan dalam tulisan ini

difokuskan pada penghapusan BMN selain tanah dan bangunan. Dari uraian berikut dapat

disarikan bahwa setelah mendapat persetujuan dari pengelola, Pengguna Barang menerbitkan

Surat Keputusan Penghapusan, dan selanjutnya BMN yang dihapuskan tersebut dijual secara

lelang dan untuk beberapa BMN dapat juga dijual tanpa melalui lelang.

Terkait dengan tukar menukar BMN, tukar menukar BMN tanah dan/atau bangunan

memerlukan ijin prinsip dari pengelola sedangkan tukar menukar BMN selain tanah dan

bangunan tidak memerlukan ijin prinsip dari pengelola. Dalam hal tukar menukar, setelah terjadi

serah terima barang yang dipertukarkan antara Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang

dengan mitra tukar menukar, selanjutnya diterbitkan SK Penghapusan oleh Pengguna Barang.

Demikian juga dengan prosedur hibah, setelah mendapat persetujuan hibah dari pengelola

barang, pengguna barang akan memproses naskah hibah dengan calon penerima hibah. Setelah

naskah hibah selesai diproses, Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja)/Pengguna Barang

melakukan serah terima BMN dengan penerima hibah. Selanjutnya Pengguna Barang

menerbitkan SK Penghapusan BMN yang dihibahkan.

1. Persetujuan Pemindahtangan BMN

2

Pada hakekatnya pemindahtangan BMN berupa tanah dan/atau bangunan harus

mendapatkan persetujuan DPR kecuali : (1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

penataan kota; (2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen anggaran; (3) diperuntukkan untuk pegawai negeri;(4) diperuntukan

bagi kepentingan umum; (5) dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memilki kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika

status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomi. Pemindahtanganan BMN

tanah dan/atau bangunan yang dikecualikan tersebut di atas jika nilainya di atas

Rp10.000.000.000 harus mendapat persetujuan Presiden. Untuk BMN yang nilainya sampai

dengan Rp10.000.000.000,00 tidak memerlukan persetujuan Presiden. Nilai tanah dan atau

bangunan tersebut menurut PMK 96/PMK.06/2007 adalah nilai hasil penilaian (bukan nilai

perolehan)

BMN selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 ( PP

6 tahun 2006 pasal 46 ayat 3 ) harus mendapat persetujuan DPR. Untuk BMN selain tanah dan

bangunan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 harus

mendapat persetujuan Presiden. Selanjutnya menurut PMK 96/PMK.06/2007 pengertian nilai

BMN selain tanah dan bangunan adalah nilai perolehan.

Sesuai dengan UU 1 tahun 2004 pasal 48 ayat 1, Penjualan BMN/BMD dilakukan dengan

cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diatur

dengan peraturan pemerintah (Lihat PP nomor 6 tahun 2006 dan PP 38 tahun 2008).

2. Prosedur penghapusan dengan tindak lanjut penjualan atas BMN selain tanah dan

Bangunan

Barang Milik Negara setelah memenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan penjualan.

Tulisan berikut mendeskripsikan prosedur penjualan BMN selain tanah dan bangunan yang telah

memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis untuk dihapuskan. Untuk lingkup kementerian

keuangan diatur dengan Surat Edaran Nomor SE-2/MK.1/2012 tentang Pedoman Penghapusan

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal penghapusan Barang Milik Negara.

Dalam hal diperlukan, Tim Internal dapat melibatkan Penilai atau instansi teknis yang

berkompeten untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara.

3

Tim Internal penghapusan Barang Milik Negara melakukan penelitian Barang Milik

Negara yang akan dihapuskan, meliputi antara lain penelitian data administratif, kondisi fisik,

dan aspek yuridis. Tim juga melakukan persiapan hal-hal yang bersifat teknis. Hasil penelitian

tim internal dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan. Selanjutnya tim

menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Barang dilampiri dengan Berita Acara

Penelitian dan Pemeriksaan.

Berdasarkan laporan dari Tim internal yang dilampiri Berita Acara Penelitian dan

Pemeriksaan tersebut, Kuasa Pengguna Barang mengusulkan penghapusan BMN kepada

Pengguna Barang secara berjenjang melalui Pembantu Pengguna Barang Eselon I disertai

dengan ('1). penjelasan dan pertimbangan penjualan; (2). data administratif, antara lain mengenai

tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, keputusan penetapan status penggunaan, bukti

kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai limit terendah penjualan; (3). kondisi fisik Barang Milik

Negara; (4). kajian yuridis; dan (5). dokumen pendukung.

Dokumen pendukung tersebut adalah :

a. Daftar Lampiran Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus;

b., Fotokopi salinan keputusan pembentukan Tim Internal Penghapusan;

c. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Negara;

d.. Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara dari Kuasa Pengguna

Barang;

e. Foto berwarna Barang Milik Negara yang akan dihapuskan;

f. Fotokopi dokumen kepemilikan.-

g. KartuIndentitas Barang (KIB) untuk BMN berupa kendaraan bermotor, alat besar darat, alat

persenjataan.

h. Laporan Kondisi Barang;

i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit;

j. Keterangan Penelitian/Pemeriksaan Teknis dari Dinas terkait (Dinas Perhubungan untuk

kendaraan bermotor , dan Dinas Pekerjaan Umum untuk tanah dan/atau bangunan).

k. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel dan Ekstrakomptabe1;

l. Fotokopi salinan keputusan penetapan status penggunaan.

Pengguna Barang melakukan kajian lebih Ianjut atas usulan yang disampaikan oleh

Pembantu Pengguna Barang Eseion 1.

4

Dalam hal usulan dimaksud dapat disetujui, Pengguna Barang menyampaikan usul

penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan kepada Pengelola Barang

dengan disertai: penjelasan dan pertimbangan penjualan, data administratif antara lain

mengenai tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, keputusan penetapan status penggunaan,

bukti kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai limit terendah penjualan, dan dokumen pendukung

yang diterima dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas.

Apabila sudah diterima persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang, selanjutnya

Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara untuk menghapus

Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna

paling Iambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang.

Setelah itu Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa

Pengguna dan melaksanakan penjualan Barang Milik Negara secara lelang melalui Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat. Penjualan dan pelaksanaan lelang ini

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan Barang

Milik Negara tersebut kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang dengan melampirkan

Berita Acara Serah Terima Barang dan Risalah Lelang.

Dalam praktek kadangkala rentang waktu antara terbitnya SK Penghapusan dengan

terjualnya BMN yang dihapuskan bervariasi. Dalam satu situasi penjualan dapat dilakukan

segera setelah terbitnya Surat Keputusan Penghapusan. Pada situasi lain rentang waktu terbitnya

SK Penghapusan dengan realisasi penjualan BMN tersebut panjang, sehingga timbul persoalan

kapan BMN tersebut harus dikeluarkan dari daftar barang/pembukuan. Jika BMN sudah

dikeluarkan dari daftar barang segera setelah menerima SK Penghapusan tapi BMN tersebut

belum terjual, maka BMN tersebut sudah tidak tercatat dalam daftar tetapi fisik barangnya masih

ada. Dengan sudah tidak tercatat dalam pembukuan maka BMN tersebut sudah tidak akan tersaji

di laporan keuangan padahal fisik BMN tersebut masih ada. Penulis berpendapat bahwa

penghapusan dari daftar barang lebih tepat jika dilakukan setelah BMN tersebut berhasil dijual

3. Tukar menukar

Pada bagian ini hanya akan diuraikan tukar menukar BMN tanah dan bangunan yang

masih digunakan oleh Pengguna barang yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang

(RUTR) dan penataan kota dan tukar menukar BMN selain tanah dan/atau bangunan.

5

Tukar menukar BMN sering memakan waktu yang panjang. Sebagai contoh tukar

menukar aset Pemda DKI (semula adalah BMN) memakan waktu puluhan tahun bahkan

berujung pada peradilan tatausaha Negara. Berikut ini diuraikan prosedur tukar menukar BMN

berupa tanah danatau bangunan dan prosedur tukar menukar BMN selain tanah dan/atau

bangunan. Jika dibandingkan antara prosedur tukar menukar BMN berupa tanah dan bangunan

dengan prosedur tukar menukar BMN selain tanah dan bangunan, hasilnya hanya ada perbedaan

sedikit. Perbedaan utamanya terletak pada diperlukannya ijin prinsip dari pengelola untuk tukar

menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan, sementara itu untuk tukar menukar BMN selain

tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan ijin prinsip dari pengelola.

(a). Tukar menukar tanah dan atau bangunan yang tidak sesuai dengan RUTR dan penataan kota

Untuk tukar menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan apabila berdasarkan

penelitian, usulan tersebut sesuai dengan ketentuan, Pengguna Barang mengajukan permohonan

persetujuan tukar menukar Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang untuk mendapatkan

izin prinsip dengan disertai: (1). Penjelasan / pertimbangan tukar-menukar; (2). Peraturan Daerah

tentang Tata Ruang Wilayah dan Penataan Kota; (3). data administratif Barang Milik Negara

yang akan dilepas; (4). rincian rencana kebutuhan barang pengganti; dan (5). dokumen

pendukung yang diperlukan.

Dalam hal usulan/permohonan tersebut disetujui maka Pengelola Barang menerbitkan

Ijin Prinsip tukar menukar yang diserahkan ke Pengguna Barang. Berdasarkan izin prinsip tukar-

menukar dari Pengelola Barang, Pengguna Barang membentuk Tim Internal (Tim antar

Departemen), yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang, unit kerja

terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi teknis setempat yang kompeten, antara

lain Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional.

Tim antar departemen melakukan tender pemilihan mitra (minimal 5 peserta tender) dan

membahas rincian barang pengganti dengan mitra terpilih. Kegiatan tim secara rinci adalah

melakukan pemilihan mitra tukar-menukar dengan tender yang diikuti minimal 5 peserta tender,

melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan barang pengganti yang

dituangkan dalam lembar pembahasan, melakukan penelitian data administrasi dan fisik,

menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. Selanjutnya tim menyampaikan laporan kepada

Pengguna Barang.

6

Pengguna Barang mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Pengelola Barang

dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

(b). Tukar menukar selain tanah dan atau bangunan

Setelah menerima usulan tukar menukar BMN selain tanah dan atau bangunan dari Kuasa

Pengguna Barang secara berjenjang, Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai

kemungkinan pelaksanaan tukar menukar. Jika menurut penelitian Pengguna Barang, usulan

tersebut memenuhi ketentuan, Pengguna Barang membentuk Tim internal. Kegiatan tim internal

secara rinci adalah melakukan pemilihan mitra tukar-menukar dengan tender yang diikuti

minimal 5 peserta tender, melakukan pembahasan dengan mitra mengenai rincian kebutuhan

barang pengganti yang dituangkan dalam lembar pembahasan, melakukan penelitian data

administrasi dan fisik, menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. Selanjutnya tim menyampaikan

laporan kepada Pengguna Barang.

Selanjutnya Pengguna barang mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada

Pengelola Barang dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim.

Izin pelaksanaan yang diterbitkan oleh pengelola akan dijadikan dasar bagi pengguna

barang untuk membuat naskah dengan mitra tukar menukar. Isi naskah tersebut minimal meliputi

: para pihak, jenis dan nilai barang yang dipertukarkan, spesifikasi barang pengganti, klausul

bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamakan Pemerintah RepubIik Indonesia,

jangka waktu penyerahan objek tukar menukar, sanksi serta ketentuan dalam hal terjadi keadaan

kahar (force majeure).

Kuasa Pengguna Barang memantau pelaksanaan pengadaan pembangunan barang

pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan serta menyampaikan

laporan kepada Pengguna Barang secara berkala. Setelah pelaksanaan pengadaan/pembangunan

barang pengganti selesai, .Kuasa Pengguna Barang atas nama Pengguna Barang melaporkan

kepada Pengelola Barang.

Kuasa Pengguna Barang atas nama Pengguna Barang bersama mitra tukar menukar

menandatangani berita acara serah terima barang yang telah disiapkan oleh Tim. Berita acara

tersebut hanya dapat ditandatangani setelah mitra tukar menukar menyelesaikan segala

kewajibannya.

Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang menerbitkan keputusan

penghapusan Barang Milik Negara dan melaporkan pelaksanaan serah terima barang dan

7

penghapusan kepada Pengelola Barang. Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang mencatat

barang pengganti sebagai Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna

Barang/Pengguna Barang

4. Hibah atas sebagian tanah dan hibah atas BMN selain tanah dan/atau bangunan

Tatacara penghapusan BMN sebagian tanah dan bangunan untuk dihibahkan adalah sama

dengan tatacara penghapusan BMN selain tanah dan atau bangunan, kecuali tugas tim internal

terkait dengan penelitian administrasi. Administrasi BMN tanah dan bangunan tentunya berbeda

dengan adminsitrasi untuk BMN selain tanah dan bangunan.

Inti prosedur penghapusan tersebut adalah setelah Pengguna Barang menerima

permohonan hibah dari Pemda atau fihak lain, Pengguna Barang memerintahkan Kuasa

Pengguna Barang yang menatausahakan BMN tersebut untuk membentuk tim internal. Tim ini

bertugas untuk melakukan penelitian data administratif, melakukan penelitian fisik atas sebagian

tanah dan juga BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan

dengan data administratif yang ada, melakukan penelitian dari aspek yuridis, menyampaikan

Berita Acara Hasil Penelitian data administratif, fisik, dan aspek yuridis kepada Kuasa Pengguna

Barang/Pengguna Barang. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tim internal, Kuasa

Pengguna Barang mengusulkan hibah Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang (secara

berjenjang) disertai dokumen pendukung. Jika dipandang perlu, Pengguna barang dapat

melakukan penelitian lapangan. Selanjutnya Pengguna Barang mengajukan permohonan

persetujuan hibah ke pengelola Barang. Dalam usulan tersebut harus terdapat data terkait yang

akan menerima hibah, rincian peruntukan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan dan

lokasi serta hal-hal yang yang dianggap perlu.

Berdasarkan persetujuan hibah dari Pengelola Barang (Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara), Pengguna Barang menindaklanjuti proses hibah dengan memproses naskah hibah

dengan penerima hibah. Berdasarkan naskah hibah tersebut Pengguna Barang memerintahkan

Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan serah terima barang kepada penerima hibah yang

dituangkan dalam berita acara serah terima paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal naskah

hibah. Berita acara serah terima dimaksud selanjutnya disampaikan oleh Kuasa Pengguna

Barang kepada Pengguna Barang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal berita acara

serah terima. Berdasarkan berita acara serah terima tersebut, Pengguna Barang menerbitkan

keputusan penghapusan Barang Milik Negara. Dan Pengguna Barang menyampaikan keputusan

8

penghapusan beserta berita acara serah terima Barang Milik Negara tersebut kepada Pengelola

Barang paling lama 1(satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan penghapusan. Pengguna

Barang juga menyampaikan Surat Keputusan Penghapusan ke Kuasa Pengguna Barang.

Jika kita perhatikan uraian di atas, prosedur hibah dimulai dengan diterimanya

permohonan hibah dari Pemerintah Daerah atau fihak lain. Walaupun kadangkala dalam praktek

ada kendala, penulis sangat setuju dengan diperlukannya permohonan hibah oleh calon penerima

hibah karena langkah ini sangat diperlukan antara lain untuk pengelolaan keuangan Negara yang

lebih dapat dipertanggungjawabkan.

DARTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 merupakan

perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan BMN


Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.


Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan

Barang Milik Negara.


Penggolongan dan Kodefikasi BMN

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 Tentang

Tata cara Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor : PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

9


tatacara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan

fungsi kementerian/lembaga

Kementerian Keuangan, Surat Edaran nomor SE-2/MK.1/2012 tentang Pedoman Penghapusan

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

784 Artikel p Margono Edited-2

Documents

Transcript of 784 Artikel p Margono Edited-2