KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKATKONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHDALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Oleh :

Kasubdit Wilayah II

Direktorat Penataan Bangunan dan LIngkungan

Disampaikan dalam Workshop Persiapan Penanganan Kumuh

PNPM Mandiri Perkotaan

Bali

8 10 Desember 2014

1. Latar Belakang (1)

Pembangunan berkelanjutan bidang ke Cipta Karya an

mensyaratkan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek

sosial, ekonomi dan lingkungan secara berimbang, termasuk

mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan

penyelenggaraan khususnya diwilayah perkotaan sebagai pusat

pertumbuhan yang memiliki kompleksitas permasalahan yang

tinggi;

Dalam era otonomi daerah telah terjadi perubahan paradigma

pembangunan dari model pembangunan sentralistik menjadi

pembagunan partisipatif untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan daerah yang baik dengan pendekatan

pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur

kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan;

1. Latar Belakang (2)

Dalam pembinaan penyelenggaran bangunan gedung

serta dalam pencegahan terhadap tumbuh dan

berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman

kumuh baru, maka perlu dilakukan pengaturan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dan masyarakat;

2. Maksud dan Tujuan

Maksud : mewujudkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat miskin dan perbaikan kualitas permukiman

melalui partisipasi masyarakat dan keterpaduan

pembangunan dalam skala kawasan dan skala

lingkungan/komunitas, khususnya di wilayah perkotaan;

Tujuan : mendorong terwujudnya perbaikan kualitas

hidup masyarakat miskin melalui peningkatan akses

kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin serta

penataan lingkungan permukiman yang layak huni dan

berkelanjutan

3. Keluaran

Tersusunya Dokumen Rencana

Tindak Penataan Lingkungan

Permukiman (RTPLP) kawasan

Prioritas

Lingkungan Permukinan yang

teratur, aman, berjati diri dan sehat

yang dilakukan oleh masyarakat

dengan dukungan pemerintah dan

pemangku kepentingan

(stakeholder ) lainnya

Aturan tertulis (norma bersama)

tentang pembangunan/pengelolaan

permukiman dan tanggap bencana

yang disepakati masyarakat

sebagai komitmen bersama

Terjadinya perubahan sikap dan

perilaku masyarakat dalam

mengelola lingkungan permukiman

4. Dasar Hukum

Pasal 43 ayat (3), dan ayat (4) undang-undang No 28

tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No 1

tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

Pasal 111 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2005

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 28

tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

5. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

(Proses Transformasi Sosial Masyarakat)

6. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

PERUMAHAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KUMUH

PERENCANAAN

KOMPREHENSIF

Aturan dan

Kebijakan PKP

dan BG

RPLP

Menggali

Masalah, Potensi,

Aspirasi dan

Prioritas

Penanganan

melalui Pemetaan

Kawasan

PENAGANAN

TERPADU

MULTI SEKTOR

ASPEK

LINGKUNGAN

ASPEK SOSIAL-

EKONOMI

MASYARAKAT

PERMUKIMAN

LAYAK HUNI DAN

BERKELANJUTAN

7. Tahapan Siklus

Perencanaan dan Pemasaran Sosial

Pelaksanaan Pembangunan

Keberlanjutan

Persiapan

1. Persiapan :

Penyepakatan kawasan prioritas

Lokakarya & sosialisasi,

Pembentukan Tim Teknis; Tim Inti

Perencanaan dan Pemasaran

(TIPP) dan Perekrutan Tenaga Ahli

Perencanaan dan Pemasaran

(TAPP)

2. Perencanaan dan Pemasaran Sosial :

Membangun visi kawasan prioritas

Pemetaan Swadaya/Community

Self Survey

Penyusunan RTPLP/CAP & Aturan

bersama

Uji Publik & Forum Konsultasi

RTPLP/CAP

Pemasaran Sosial

3. Pelaksanaan pembangunan :

Penyusunan Proposal Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Laporan Pertanggung Jawaban

(LPJ)

4. Keberlanjutan :

Evaluasi

Penyusunan rencana kegiatan 1

tahun berikutnya

8. Foto-2 Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh

Di Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pembentukan Tim Teknis dari unsur

Pemda

Sosialisasi PLPBK tingkat Kelurahan Pemb. Tim Inti Perencanaan & Pemasaran (TIPP) dari unsur Relawan

Masyarakat

Masyarakat sendiri yang merekrut

Tim Ahli Perencanaan &

Pemasaran (TAPP)

Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :

tidak mau tahu menjadi tahu dan peduli, serta sikap tidak mampu menjadi

mampu/mandiri

Aktifitas Kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) dan

Proses Penyusunan RTPLP

Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :

terbangunnya rasa kepekaan terhadap permasalahan lingkunganya (olah rasa),

kepedulian, kebersamaan dan kesadaran serta kemauan masyarakat untuk berubah

Peta-peta hasil PS kawasan prioritas sebagai hasil analisis

masalah lingkungan, sosial dan ekonomi oleh para relawan

masyarakat

Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan

Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas

Uji Publik RTPLP untuk memastikan keselarasan dengan

perencanaan di tingkat kawasan dan Kota/kabupaten

(spasial sektor)

Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :

Rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan - bukan keinginan kelompok elit Desa/Kel serta patuh

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersinergi dengan pihak lain

Perubahan sikap & perilaku yang diharapkan :

Rencana yang sudah disepakati direalisasikan (talk less, do more) dengan prinsip

tata kelola kegiatan yang baik (good governance) untuk mendapatkan kepercayaan

(trust) dari masyarakat

Pasirmulya, sebuah desa kecil di Kecamatan Banjaran, Kab. Bandung sasaran program PNPM

Mandiri Perkotaan memiliki luas sekitar 243,1 Ha

dengan jumlah penduduk sebanyak 5725 jiwa.

Kemiskinan merupakan persoalan utama di desa ini,

terutama di Kampung Wangon. Rumah tidak layak

huni, sarana sanitasi yang tidak memadai dan

terbatasnya air bersih menjadikan kampung ini terlihat

kumuh. Setelah melalui berbagai rembug warga,

akhirnya disepakati Kampung ini dijadikan prioritas

PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis

Komunitas). Upaya keras seluruh warga dan

dukungan dari pemerintah Desa serta Pemerintah

Kab. Bandung, impian warga untuk menata

permukimannya, akhirnya dapat diwujudkan .......

1 Kampung Wangon

Desa Pasirmulya Kab.

Bandung

Dari rumah kumuh menjadi rumah layak huni .... Sarana sanitasi yang tidak memadai menjadi MCK

komunal yang lebih dari memadai (Kampung Wangon, Desa Pasirmulya)

Rehab

Rumah

MCK

Kampung Wangon

Desa Pasirmulya Kab.

Bandung

2 Kel. Podosugih

Kota Pekalongan

Binatur River Walk ....tema yang menginspirasi pelaksanaan program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan di

Kel. Podosugih Kota Pekalongan. Anggapan masyarakat

bahwa sungai merupakan tampungan berbagai limbah

rumah tangga, sampai-sampai pintu rumah warga pun

enggan berhadapan dengan sungai Binatur. Persepsi ini

perlu dirubah, sungai adalah aset sumber daya yang

sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Dengan dukungan pemerintah Kota dan Kelurahan, warga

pun berkumpul dan berembug dengan difasilitasi Fasilitator

: intinya apa yang harus warga lakukan untuk merubah

persepsi yang kurang tepat dan sekaligus mewujudkan

impian warga.

Sebelum

Kel. Podosugih

Kota Pekalongan

Lingkungan permukinan di tepi sungai Binatur yang bersih, asri

dan nyaman Bersama kita bisa !

Sesudah

3 Kel. Lapulu

Kota Kendari Sultra

Kita rencanakan bersama

Kita bangun bersama

Kita gunakan bersama

Kita pelihara bersama

Semangat warga Kel. Lapulu

dalam mewujudkan visinya :

Lapulu yang mandiri dan

berbudaya, didukung

lingkungan permukiman yang

bersih, indah, aman, damai

dan tertib

4 Kel. Karangwaru, Kec.

Tegalrejo

Kota Yogyakarta

Program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan di Kel. Karangwaru, Kec.

Tegalrejo Kota Yogyakarta yang diberi nama Karangwaru Riverside Sae

Saestu berhasil mengubah wajah sungai Buntung menjadi bersih dan

tertata.

Apa kata mereka : keberhasilan menata lingkungan ini adalah keberhasilan

masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, sehat

dan produktif. Orientasi PLPBK adalah mengubah perilaku dan sikap

masyarakat serta mengajak masyarakat untuk terus berinovasi dan berkreasi

dalam menata lingkungan tempat tinggal mereka

Kel. Karangwaru, Kec.

Tegalrejo

Kota Yogyakarta

Aset Infrastruktur utama

Penataan Lingkungan Permukiman di 452 Kel/desa

Isu / Tantangan :

Perencanaan

pemeliharaan

aset

Pendataan aset

Komitmen

Pemda/

Political will

Memiliki Regulasi Khusus Penanganan Kawasan Kumuh

Penyediaan Anggaran Berkelanjutan

Keterlibatan Penuh SKPD

Pengendalian & Pengawasan yang optimal

Partisipasi

Masyarakat

Kinerja BKM/LKM menuju madani

Partisipasi Aktif Masyarakat

Kapasitas TIPP

Kapasitas Tenaga Ahli Lokal yang memadai

Dukungan Penuh

(Kemitraan)

Dunia Usaha/Swasta

Dukungan Pendanaan

Dukungan Penguatan Kapasitas

Dukungan Pemasaran

Dukungan Material

9. Kunci Keberhasilan dalam Penanganan Permukiaman

Kumuh melalui Pemberdayaan Masyarakat

Created by AS